of 56 /56
Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober 2014 LN Thn 2014 No. 308, TLN 5613 1 Disampaikan oleh: KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH Pada PERTEMUAN GPP JATENG-DIY

Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober ...distanbun.jatengprov.go.id/dinbunjateng/assets/upload/files/materi/...Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober

Embed Size (px)

Text of Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober...

Disahkan tgl 17 Oktober 2014

Diundangkan tgl 17 Oktober 2014

LN Thn 2014 No. 308, TLN 5613

1

Disampaikan oleh:

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pada

PERTEMUAN GPP JATENG-DIY

Filosofis

Yuridis

Sosiologis

Ekonomis

Politis

LATAR BELAKANG

2

BAGAIMANA MENGATURNYA ?

BAB JUDUL KETERANGAN

I KETENTUAN UMUM 1 (16 definisi)

II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN 2-4

III PERENCANAAN 5-10

IV PENGGUNAAN LAHAN 11-18

V PERBENIHAN 19-31

VI BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN 32-38

VII USAHA PERKEBUNAN 39-71

VIII PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN 72-80

IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 81-85

X SISTEM DAN INFORMASI 86-87

19 Bab

dan

118 pasal

3

SISTEMATIKA

BAB JUDUL KETERANGAN

XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 88-92

XII PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN 93-94

XIII PENANAMAN MODAL 95

XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 96-99

XV PERAN SERTA MASYARAKAT 100-101

XVI PENYIDIKAN 102

XVII KETENTUAN PIDANA 103-113

XVIII KETENTUAN PERALIHAN 114

XIX KETENTUAN PENUTUP 115-118

Lanjutan..........

4

Perkebunan Sgl kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya

manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen,

pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Tanaman Bun tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan

tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

Pelaku Ush Bun pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yg mengelola

Usaha Perkebunan.

Pekebun Org perseorangan warga negara indonesia yang melakukan

Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala

tertentu.

Persh Bun Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum

Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang

mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Ush Bun Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Setiap Org Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum.

Psl 1

16 definisi1. KETENTUAN UMUM

5

a. kedaulatan;

b. kemandirian;

c. kebermanfaatan;

d. keberlanjutan;

e. keterpaduan;

f. kebersamaan;

g. keterbukaan;

h.efisiensi-berkeadilan;

i. kearifan lokal; dan

j. kelestarian fungsi lingkungan

hidup.

Psl 22. ASAS , TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

ASAS

6

TUJUAN

a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat;

b. meningkatkan sumber devisa negara;

c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan

usaha;

d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas,

nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;

e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan

konsumsi serta bahan baku industri dalam

negeri;

f. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha

perkebunan dan masyarakat;

g. mengelola dan mengembangkan sumber daya

perkebunan secara optimal, bertanggungjawab,

dan lestari; dan

h.meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Psl 3

7

LINGKUP PENGATURAN:

a. Perencanaan;

b. Penggunaan lahan;

c. Perbenihan;

d. Budi daya Tanaman Perkebunan;

e. Usaha Perkebunan;

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

g. Penelitian dan pengembangan;

h. Sistem data dan informasi;

i.. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

j. Pembiayaan Usaha Perkebunan;

k. Penanaman modal;

l. Pembinaan dan Pengawasan; dan

m.Peran serta masyarakat.

Psl 4

8

3. PERENCANAAN PERKEBUNAN

NASIONAL

PROVINSI

KAB/KOTA

a. Rencana pembangunan nasional;

b. Rencana tata ruang wilayah;

c. Keseuaian tanah dan iklim serta

ketersediaan lahan utk ush bun;

d. Daya dukung dan daya tampung

lingkungan;

e. Kinerja pembangunan perkebunan;

f. Perkembangan IPTEK;

g. Kondisi ekonomi dan sosial

budaya;

h. Kondisi pasar dan tuntutan

globalisasi;

i. Aspirasi daerah dengan tetap

menjunjung tinggi keutuhan bangsa

dan negara;

a. wilayah;

b. Tanaman Perkebunan;

c. Sumbser daya manusia;

d. Kelembagaan;

e. Kawasan Perkebunan;

f. Keterkaitan dan keterpaduan hulu-

hilir;

g. Sarana dan prasarana;

h. Pembiayaan;

i. Penanaman modal; dan

j. Litbang iptek

Psl 5-10

9

10

Hak Atas

TanahPerubahan

Status Kawasan

Hutan atau

Tanah Terlantar

Tanah Hak

Ulayat Masy

Hukum Adat

Batasan Lauasan

Maksimum dan

Minimum lahan

Ush BunLarangan

Pemindahan

Hak Atas Tanah

Kewajiban

Pemegang Hak

Atas Tanah

Larangan

Penerbitan IUP

diatas Tanah Hak

Ulayat

Masyarakat Adat

sbl ada

musyawarah

Pengenaan

Sanksi

Admnistratif

1

2

3

4

5

6

7

8

4 PENGGUNAAN

LAHAN

Psl 11-18

5. PERBENIHAN Psl 19-31

Pemerintah Melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan

melestarikan SDG Tanbun.

Pemerintah

Pemda

Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemerliharaan

SDG Tanbun dengan bekerja sama kepada pelaku ush Bun d/a

masyarakat.

Pemerintah Memfasilitasi pengayaan SDG Tanbun melalu berbagai metode dan

introduksi, dan memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan

fasilitas penelitian milik Pemerintah atau Pemda.

Menetapkan SDG Tanbun yg terancam punah dg mempertimbang

kan sifat, jumlah, dan sebarannya.

Pemanfaatan SDG Tanbun yg terancam punah dilakukan dengan izin

Menteri.

Menetapkan jenis benih Tanbun yang pengeluarannya dari dan/atau

pemasukan ke dlm wil neg RI memerlukan izin.

Pemasukan benih dari luar negeri hrs memenuhi standar mutu atau

PTM (Persyaratan Teknis Minimal)

VU Pemuliaan d/a introduksi dari luar negeri

VU hsl pemuliaan atau inroduksi dr luar negeri sbl diedarkan terlebih

dahulu drs dilepas oleh Pemernitah atau diluncurkan oleh pemilik

varietas. 11

6. BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN Psl 32-38

1. Pembukaan dan Pengolahan Lahan Pembukaan dan pengolahan lahan, wajib mengikuti tatacara yg

dpt mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

Penggunaan media tumbuh wajib mengikuti tatacara yg dpt

mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

2 Perlindungan Tanaman Perkebunan. pemantauan, pengamatan, dan pengendalian OPT .

pemilik hrs melaporkan adanya serangan OPT pd tanamannya .

memilki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian

OPT Bun.

pencegahan masuk ke dalam dan tersebarnya OPT dr satu area

ke area lain di dlm wil neg RI.

eradikasi OPT.

12

7. USAHA PERKEBUNAN Psl 39-71

1. Pelaku Usaha Perkebunan.

2. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan.

3. Pemberdayaan Usaha Perkebunan

4. Kemitraan Usaha Perkebunan

5. Kawasan Pengembangan Perkebunan

6. Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

7. Perlindungan Wilayah Geografis Yang Memproduksi Hasil

Perkebunan Spesifik.

8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

9. Harga Komoditas Perkebunan

13

PELAKU USAHA PERKEBUNAN

Pasal 39

(1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah

negara Kesatuan RI oleh pelaku usaha perkebunan dalam

negeri atau penanam modal asing

(3) Penanam modal asing, yang melakukan usaha perkebunan

harus bekerja sama dengan Pelaku usaha Perkebunan dlm

negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia

Pasal 40

(1) Pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada

penanam modal asing dapat dilakukan setelah

memperoleh persetujuan menteri

JENIS DAN PERIJINAN USAHA

PERKEBUNAN

Pasal 41

(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman

perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha

jasa perkebunan

(2) Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkai-

an kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,

pemanenan dan sortasi

(3) Usaha pengolahan hasil merupakan kegiatan pengolahan

yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk

memperoleh nilai tambah

(4) Usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk

mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha

pengolahan hasil perkebunan

Lanjutan

Pasal 42Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau

usaha pengolahan hasil perkebunan, hanya dapat

dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah

mendapatkan hak atas tanah dan/atau ijin usaha perkebunan

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan

pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada

usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak

atas tanah dan ijin usaha perkebunan

Pasal 44

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan, dapat dilaksanakan

secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman

perkebunan dan/atau budidaya ternak

(2) Usaha budidaya tanaman perkebunan, dapat dilaksanakan

diversifikasi berupa agrowisata dan atau usaha lainnya

(3) Integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan

budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan

tanaman perkebunan sebagai usaha pokok

Lanjutan

Pasal 45

Untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan, dengan

persayaratan: ijin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata

ruang wilayah, kesesuaian dengan rencana perkebunan

(2) persyaratan yang lain:

- Usaha budidaya perkebunan harus mempunyai

sarana,prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan

- Usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi

sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang

dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri

Lanjutanpasal 44

Pasal 56

(1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau

mengolah lahan dengan cara membakar

(2) Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki

sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan

dan kebun

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 57

(1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan

perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang

saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung

jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan

pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar kebun

(2) Kemitraan Usaha dengan Pola kerjasama :

Penyediaan sarana produksi

Produksi

Pengolahan dan pemasaran

Kepemilikan saham

Jasa pendukung lainnya

Pasal 58

(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan

atau ijin usaha budidaya wajib memfasilitasi pembangunan

kebun masyarakat paling rendah 20%

(2) Fasilitasi dapat berupa: pola kredit, bagi hasil, atau bentuk

pendanaan lain yang disepakati sesuai ketentuan

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun paling lambat 3

tahun

Pasal 60

Perusahaan yg melanggar dikenai sangsi administrasi, berupa:

a. denda

b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan

c. pencabutan ijin usaha perkebunan

8. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Psl 72-80

1. Pengolahan Hasil Perkebunan

2 Pemasaran Hasil Perkebunan

9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Psl 81-85

Untuk Menghasilkan Iptek Yg Dibutuhkan Dlm Pengembangan Ush

Bun agar dapat memperoleh nilai tambah, berdaya saing tinggi dan

ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Litbang dpt dilakukan oleh perseorangan, bdn ush, perguruan tinggi,

serta lembaga litbang Pemerintah dan Pemda.

Melakukan kerjasama

Fasilitasi litbang dan pengembangan IPTEK.

22

10. SISTEM DATA DAN INFORMASI Psl 86-87

Pemerintah

d/a Pemda

Berkewajiban membangun, menyusun,

mengembangkan dan menyediakan sistem data dan

informasi Perkebunan yang terintegrasi.

Manfaat Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan

pasokan dan permintaan produk Bun dan

pertimbangan penanaman modal.

Muatan Letak dan luas wilayah, kawasan, dan budidaya Bun,

ketersediaan sarana dan prasarana bun, prakiraan

iklim, izin ush bun dan status hak lahan bun,

varietas tanaman, peluang dan tantangan pasar,

permintaan pasar, prakiraan produksi, pasokan, dan

prakiraan harga.

23

11. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Psl 88-92

1 Aparatur, plk ushbun, dan masy bun.

2 Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan d/a metode pengembangan

lainnya.

3 Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme,

kemandirian, dan dedikasi.

4 Pengembangan SDM dpt diselenggarakan oleh Pemerintah, pemda,

pelaku ush bun, dan masyarakat bun, baik secara sendiri-sendiri

atau bekerjasama.

5 Pemerintah, Pemda dan pelaku ush bun berkewajban

menyelenggarakan penyuluhan bun, yang dilakukan oleh penyuluh

bersertifikat.

24

12. PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN Psl 93-94

1 Pembiayaan ush bun yg dilakukan oleh Pemerintah

bersumber dari APBN, oleh Pemda bersumber dari APBD, oleh

plk ush bersumber dr penghimpunan dana plk ush bun, dana

pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang syah.

2 Penghimpunan dana dr plk ushbun digunakan utk

pengembangan SDM, litbang, promosi bun, peremajaan

tanbun d/a sarana dan prasarana bun.

3 Pemerintah dan pemda mendorong terbentuknya lembaga

keuangan bun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik ush

bun.

4 Pembiayaan Pemerintah dan Pemda diutamakan utk

pekebun.

25

13. PENANAMAN MODAL Psl 95

1 Pemerintah mengembangkan Usaha Perkebunan

melalui penanaman modal dengan mengutamakan

penanaman modal dalam negeri.

2 Besaran penanaman modal asing wajib dibatasi

dengan memperhatikan kepentingan nasional dan

pekebun.

3 Pembatasan penanaman modal asing dilakukan

berdasarkan jenis tanbun, skala usaha, dan kondisi

wilayah tertentu.

26

14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Psl 96-99

1 Pembinaan Ush Bun dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan Ush Bun,

pengolahan dan pemasaran hasil bun, penelitian dan

pengembangan, pengembangan SDM, pembiayaan Ush bun

dan pemberian rekomendasi pananaman modal.

2 Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum

dan terselenggaranya ush bun.

Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dr pelaku ush bun

d/a pemantauan dan evaluasi thd pelaksanaan dan hasil ush

bun.

Dlm hal tertentu pengawasan dpt dilakukan melalui

pemeriksaan thd proses dan hasil bun.

27

15. PERAN SERTA MASYARAKAT Psl 100-101

Penyelenggaraan Bun dilaksanakan dengan

melibatkan peran serta masyarakat.

Peran serta masyakat dilakukan dlm hal penyusunan

perencanaan, pengembangan kawasan, penelitian dan

pengembangan, pembiayaan, pemberdayaan,

pengawasan, pengembangan sistem data dan

informasi, pengembangan kelembagaan, dan/atau

penyusunan pedoman pengembangan ush bun.

Peran serta masyarakat dpt dilakukan dalam bentuk

pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan,

saran perbaikan, d/a bantuan.

28

16. PENYIDIKAN

Psl 102-101

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara RI, pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang Perkebunan diberi

wewenang khsusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil

(sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHA-Pidana.

PPNS di bidang Perkebunan berwenang melakukan

pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yg

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan.

29

TINDAK PIDANA BIDANG PERKEBUNAN

NO PASAL SUBSTANSI SANKSI

1 103

17 (1)

Pejabat yg menerbitkan IUP di atas

Tanah Hak Ulayat Masy Hkm Adat yg

blm dicapai kesepakatan.

Pdn pjr 5 thn,

atau denda 5 M

alternatif

2 104

23 (1)

Setiap org yg mengeluarkan SDG

Tanaman Bun yg terancam punah

dan/atau yg dpt merugikan

kepentingan nasional dari wil NKRI.

Pdn pjr 5 thn,

dan denda 5 M

komulatif

3 105

47 (1)

Setiap prsh Bun yg melakukan ush

budidaya tanaman bun dg luasan

tertentu d/a ush pengolahan Hasil Bun

dg kapasitas pabrik tertentu yg tdk

memilki IUP.

Pdn pjr 5 thn

dan denda 10 M

komulatif

4 106

50

Menteri, gub, bupati/wali kota yang

berwenang menerbitkan IUP yang:

a. tdk sesuai dg peruntukannya; d/a

b. tdk sesuai dg syarat dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pdn pjr 5 thn

atau denda 5 M

alternatif

17. KETENTUAN PIDANA Psl 103-113

30

NO PASAL SUBSTANSI SANKSI

5 110

77

Setiap org yang dlm pengolahan,

peredaran, d/a pemasaran hasil

perkebunan melakukan:

a. Pemalsuan mutu d/a kemasan hsl Bun;

b. Penggunaan bahan penolong d/a bhn

tambahan utk pengolahan; d/a

c. Pencampuran hasil bun dengan benda

atau bahan lain.

Pdn pjr 5 thn

dan denda 5 M

komulatif

6 111

78

Setiap org yang menadah hasil ush bun yg

diperoleh dri penjarahan d/at pencurian.

Pdn pjr 7 thn

dan denda 7 M

komulatif

7 112

79

Setiap pelaku ush bun yg mengiklankan

hasil usaha perkebunan yang menyesatkan

konsumen.

Pdn pjr 5 thn

dan denda 5 M

komulatif

31

NO PASAL SUBSTANSI SANKSI

8 113 Dalam hal perbuatan Pasal 103, 104, 105,

106, 107, 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh

korporasi, selain pengurusnya dipidana

berdarkan Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108,

dan Pasal 109 , korporasinya dipidana dg

pidana denda maksimum ditambah 1/3

(sepertiga) dr pdn dnda dari masing-masig .

Dlm hal perbuatan Pasal 103, 104, 105, 106,

107, 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh

pejabat sebagai org yg diperintahkan atau

orang yang karena jabatannya memilki

kewenangan di bdg perkebunan, pejabat

tersebut dipidana sesuai ancaman di tambah

1/3 (sepertiga)

Pdn pjr diperberat

dengan ditambah

1/3.

32

HUKUM FORMIL

peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan

mempertahankan hukum materiil. Oleh karena itu hukum formil

mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang

melanggar hukum pidana materiil.

Dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 mengikuti ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, untuk melakukan penyidikan.

33

HUKUM MATERIIL

Merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa

yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum

(dijatuhi Hukuman pidana)Dirumuskan dalam:

17 (1), 23 (1), 47 (1) 55, 56 (1) 68, 77, 78, 79

UNDANG-UNDANG NOOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

18. KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan

hukum yang sdh ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

lama, thd peraturan perundang-undangan yang baru, tujuannya untuk

menghindari terjadinya kekosongan hkm, menjamin kepastian hkm,

memberikan perlindungan hkm bagi pihak yg terkena dampak perubahan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang

bersifat transisional atau bersifat sementara.

Prsh bun yg tlh melakukan ush bun sbl UU ini diundangkan dan blm memilki izin

usaha bun, dlm waktu 1 thn terhitung sejak diundangkannya UU ini, wajib

memiliki izin ush bun.

Pers bun yg tlh melakukan ush bun dan tlh memiliki zin ush bun yg tdk sesuai

dengan ketentuan UU ini diberi waktu plg lama 5 th utk melaksanakan

penyesuaian sejak UU ini berlaku.

Untuk penanaman modal asing yg tdk sesuai dg UU ini, PMA wajib menyesuaikan

setelah masa berlaku HGU berakhir.

34

19. KETENTUAN PENUTUP

Mencabut UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Peraturan terkait perkebunan yg telah ada dan tidak bertentangan

dengan UU ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat

2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan.

Diundangkan di jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.

35

PERBEDAAN ANTARA UU 18/2004 DNG UU NO 39/2014

1. Pengertian Umum;

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pengaturan

3. Penggunaan Lahan

4. Perbenihan

5. Budi Daya Tanaman Perkebunan

6. Usaha Perkebunan

7. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

8. Sistem Data dan Informasi

9. Pembiayaan Usaha Perkebunan

10. Penanaman Modal

11. Peran Serta Masyarakat

12. Ketentuan Peralihan

PENGERTIAN UMUM

UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014

1. Perkebunan adalah segalakegiatan yang mengusahakantanaman tertentu pada tanahdan/atau media tumbuhlainnya dalam ekosistem yangsesuai, mengolah danmemasarkan barang dan jasahasil tanaman tersebut, denganbantuan ilmu pengetahuan danteknologi, permodalan sertamanajemen untuk mewujudkankesejahteraan bagi pelakuusaha perkebunan danmasyarakat.

1. Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat danmesin, budi daya, panen, pengolahan,dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan.

Keterangan: UU No. 39 Tahun 2014, Menjelaskan perkebunan sebagaisuatu kesisteman agribisnis yang menyeluruh.

PENGERTIAN UMUM

UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014

2. Tanaman tertentu adalah tanamansemusim dan/atau tanaman tahunanyang karena jenis dan tujuanpengelolaannya ditetapkan sebagaitanaman perkebunan.

2. Tanaman Perkebunan adalah tanamansemusim atau tanaman tahunan yangjenis dan tujuan pengelolaannyaditetapkan untuk usaha Perkebunan.

Keterangan: UU No. 39 Tahun 2014, Untuk memberikan kepastian sehinggadirumuskan menjadi Tanaman Perkebunan.

10. Perusahaan perkebunan adalahpelaku usaha perkebunan warganegara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan diIndonesia yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

10. Perusahaan Perkebunan adalahbadan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayahIndonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentu.

Keterangan: Memberikan kepastian rumusan antara badan usaha dengan peroranganwarganegara

PENGERTIAN UMUM

UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 20149. Hasil perkebunan adalah semua barang

dan jasa yang berasal dari perkebunanyang terdiri dari produk utama, produkturunan, produk sampingan, produkikutan, dan produk lainnya.

11. Hasil Perkebunan adalah semua produkTanaman Perkebunan dan pengolahannyayang terdiri atas produk utama, produkolahan untuk memperpanjang dayasimpan, produk sampingan, dan produkikutan.

Keterangan: Menghapus frasa jasa karena jasa bukan merupakan hasil perkebunan,melainkan termasuk dalam jenis usaha perkebunan.

8. Industri pengolahan hasil perkebunanadalah kegiatan penanganan danpemrosesan yang dilakukan terhadaphasil tanaman perkebunan yangditujukan untuk mencapai nilaitambah yang lebih tinggi.

12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalahserangkaian kegiatan yang dilakukanterhadap hasil Tanaman Perkebunan untukmemenuhi standar mutu produk,memperpanjang daya simpan,mengurangi kehilangan dan/ataukerusakan, dan memperoleh hasil optimaluntuk mencapai nilai tambah yang lebihtinggi.

Keterangan: Diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan di bidangperindustrian.

PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang baru dalam UU No 39 tahun 2014:

Tanah

Hak Ulayat

Lahan Perkebunan

Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Setiap Orang

ASAS, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP

Asas:

Dalam UU No. 39 tahun 2014 terdapat penambahan asas berupakedaulatan, kemandirian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dankelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan:

Dalam UU No. 39 tahun 2014 terdapat penambahan tujuan berupapeningkatan pemanfaatan jasa Perkebunan dan peningkatankesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ruang Lingkup:

UU No. 18 Tahun 2004 terdiri dari 13 Bab dan 56 Pasal, sedangkan UUNo. 39 tahun 2014 terdiri dari 19 bab dan 118 Pasal terdapatpenambahan 6 bab yang terdiri dari Bab Penggunaan Tanah, perbenihan,budi daya Tanaman Perkebunan, sistem data dan informasi penanamanmodal, peran serta masyarakat.

PENGGUNAAN LAHAN

.

Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakanLahan sebesar 30 % dari luas hak atas tanah palinglambat 3 tahun setelah pemberian hak atas tanahdan paling lambat pada tahun ke-6 wajibmengusahakan seluruh lahannya.

B A R UPASAL 16

DILA

NG

GA

R

Bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

PERBENIHAN

.

Merupakan Bab Baru dalam UU Bo. 39 Tahun 2014 yang

tidak diatur dalam UU No. 18 tahun 2004

Pemanfaatan dan Pelestarian SumberDaya Genetik Tanaman Perkebunan

Pemasukan dan Pengeluaran BenihTanaman Perkebunan

Penemuan, pemuliaan dan pelepasanvarietas unggul

Produksi, sertifikasi, pelabelan danperedaran benih

Mengatur

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

.

Budi daya Tanaman

Perkebunan

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pelindungan Tanaman Perkebunan

- Pembukaan mencegah kerusakan LH.

- Pengolahan mencegah pencemaran LH.

- Pencegahan masuknya OPT.

- Eradikasi OPT.

Pelaku Usaha Perkebunan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

USAHA PERKEBUNAN

UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014Pasal 14

Pengalihan kepemilikan badan hukumpelaku usaha perkebunan yang belumterbuka dan/atau mengalami kepailitankepada badan hukum asing, terlebihdahulu harus mendapat saran danpertimbangan dari Menteri.

Pasal 40

Pengalihan kepemilikan PerusahanPerkebunan kepada penanam modal asingdapat dilakukan setelah memperolehpersetujuan Menteri.

Pasal 15

Usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usahaindustri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 41

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usahabudi daya Tanaman Perkebunan, usahaPengolahan Hasil Perkebunan, dan usahajasa Perkebunan.

-

Pasal 42Kegiatan usaha budi daya dan/atau usahaPengolahan hanya dapat dilakukan olehPerusahaan Perkebunan apabila telahmendapatkan hak atas tanah dan/atau izinUsaha Perkebunan.

USAHA PERKEBUNAN(Pemberi izin dan syarat izin)

.

izin Usaha Perkebunan

Syaratnya: izin lingkungan; kesesuaian dengan rencana tata

ruang wilayah; dan kesesuaian dengan rencana

Perkebunan

sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organismepengganggu tumbuhan (izin usaha budi daya)

memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri (izin usaha Pengolahan)

Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Menteri

Pertanian

Pemberi izin

USAHA PERKEBUNAN

UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014

Pasal 21Setiap orang dilarang: melakukan tindakan yang berakibat pada

kerusakan kebun dan/atau aset lainnya; penggunaan tanah perkebunan tanpa

izin; dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan

terganggunya usaha perkebunan.

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:a. mengerjakan, menggunakan, menduduki,

dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;b. mengerjakan, menggunakan, menduduki,

dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Sanksi PidanaSengaja Penjara 5 thn dan denda 5 MLalai Penjara 2,6 thn dan denda 2,5 M

Sanksi PidanaPenjara 4 tahun atau denda 4 M

USAHA PERKEBUNAN(Fasilitasi kebun masyarakat)

.Perusahaan Perkebunan yang telah

punya IUP atau IUP-B

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan

oleh Perusahaan Perkebunan

pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan

USAHA PERKEBUNAN(Harga)

.

Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang

menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan

bagi Pelaku Usaha Perkebunan

Penetapan harga komoditas Perkebunan tertentu

Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif

Pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan

Penyebarluasan informasi perkembangan harga

komoditas Perkebunan

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

(Harga).

Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun

kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.

Jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu diatur

dengan Peraturan Pemerintah

SISTEM DATA DAN INFORMASI

(Harga).Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data

dan informasi Perkebunan yang terintegrasi

letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;

ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;

prakiraan iklim;

izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;

varietas tanaman;

peluang dan tantangan pasar;

permintaan pasar;

perkiraan produksi;

perkiraan pasokan; dan

perkiraan harga.

Dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh

Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat

PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014

Pasal 43

Pemerintah, provinsi,kabupaten/kota, dan pelakuusaha perkebunanmenghimpun dana untukpengembangan sumberdaya manusia, penelitiandan pengembangan, sertapromosi Perkebunan.

Pasal 93Penghimpunan dana dariPelaku Usaha Perkebunandigunakan untukpengembangan sumber dayamanusia, penelitian danpengembangan, promosiPerkebunan, peremajaanTanaman Perkebunan,dan/atau sarana danprasarana Perkebunan.

PENANAMAN MODAL

(Harga).

Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunanmelalui penanaman modal dalam negeri dan penanamanmodal asing yang diutamakan melalui penanaman modaldalam negeri.

Besaran penanaman modal asing wajib dibatasi denganmemperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.

Pembatasan penanaman modal asing dilakukanberdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha,dan kondisi wilayah tertentu.

Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing,jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisiwilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERAN SERTA MASYARAKAT

(Harga).

PenyelenggaraanPerkebunandilaksanakan denganmelibatkan peranserta masyarakat

penyusunan perencanaan;

pengembangan kawasan;

penelitian dan pengembangan;

pembiayaan;

pemberdayaan;

pengawasan;

pengembangan sistem data dan informasi;

pengembangan kelembagaan; dan/atau

penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan

Bentuk partisipasi: pemberian usulan,

tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan,

dan/atau bantuan

KETENTUAN PERALIHAN

(Harga).

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan UsahaPerkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan danbelum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan UsahaPerkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yangtidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberiwaktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakanpenyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.

Untuk penanaman modal asing yang tidak sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asingwajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usahaberakhir.

56