Slide 1

Pelaksanaan Sistem dan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia(Studi Kasus BOK Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur)Seminar Pembiayaan Ilmu EkonomiFakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Brawijaya MalangPokok Bahasan :

Copyright: Rara and RisqiLatar BelakangCopyright: Rara and RisqiCont.

Copyright: Rara and RisqiRumusan MasalahCopyright: Rara and RisqiSistem Kesehatan WHO semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatanTujuan utama: 1. Peningkatan status kesehatan 2. Perlindungan resiko : universal coverage3. Kepuasan publik

Copyright: Rara and RisqiSistem Kesehatan NasionalSKN suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. SKN juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Copyright: Rara and RisqiCont.Tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Fungsi SKN:Fungsi penyusun kebijakan dan regulatorFungsi pelayananFungsi pendanaanFungsi pengembangan sumber daya manusia

Copyright: Rara and RisqiSubsistem SKN1. Subsistem Upaya Kesehatan2. Subsistem Pembiayaan kesehatan3. Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan4. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan5. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan6. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Copyright: Rara and RisqiSub-sistem Pembiayaan KesehatanTatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-Unsur Utamapengendalian danaalokasi danapembelanjaan

Copyright: Rara and RisqiSistem Kesehatan DaerahSKN merupakan supra sistem dari SKDSKN dan SKD bertujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan secara nasional khususnya pemerataan kesehatan di daerah.SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Propinsi (SKP) Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK).

Copyright: Rara and RisqiLangkah-langkah Penyusunan SKDPersiapanAnalisis situasi dan kecenderunganPenyusunan SKDPenetapan SKDPenyelenggaraan SKDEvaluasi SKDCopyright: Rara and RisqiSistem Pembiayaan KesehatanAda tiga lapis sistem jaminan kesehatan di indonesia saat ini, yaitu:1. pemerintah Pusat Jamkesmas2. Pemda tingkat I (Prov.) Jamkesda prov.3. Pemda tingkat II (kab/kota) Jamkesda kab/kotaCopyright: Rara and RisqiMacam-macam Sistem Pembiayaan Kesehatana. Sistem pembiayaan berbasis pajak (State Funded/Tax Based)masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau nyaris gratis namun mereka ditarik berbagai pajak sebelumnyaNegara penganut: Inggris dan bekas jajahannya (negara anggota persemakmuran seperti Australia, New Zealand, Canada, Singapura, Malaysia) serta beberepa negara Eropa

b. Social Health Insurance (SHI)Bentuk asuransi ini berupa iuran wajib dari setiap warga negara kepada lembaga asuransi yang terpisah dari lembaga pemerintahNegara penganut: Jerman, Taiwan, Korea Selatan Copyright: Rara and RisqiCont.c. Community-Based Health Insurancekelompok-kelompok masyarakat mengumpulkan iuran asuransi kesehatan sendiri secara sukarela. Sistem ini memberikan proteksi finansial kepada mereka yang tidak mempunyai akses lain ke pelayanan kesehatan.Di Indonesia Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

d. Voluntary Health Insurance (Asuransi Kesehatan Sukarela)setiap orang berhak untuk ikut atau tidak ikut menjadi anggota sebuah perusahaan asuransi swasta komersial. Sistem ini memerlukan adanya perusahaan komersial yang kompeten. Copyright: Rara and RisqiSistem Pembiayaan di Indonesia Secara hukum (dejure), Indonesia telah memilih sistem pembiayaan berbasis Asuransi Sosial UU No 40/2004 secara fakta (de facto), di Indonesia lebih dominan menggunakan sistem pajak daripada asuransi social saat ini terdapat lebih dari 70 Juta orang yang dijamin oleh program Jamkesmas yang pada prinsipnya adalah sistem berbasis pajakBerdasarkan perkembangan yang ada sampai saat ini, sistem pajak diproyeksikan akan lebih feasible bila ingin mencapai Universal Coverage 2014Copyright: Rara and RisqiIsu Strategis Bidang Kesehatan,Jawa Timur1. APBD untuk rakyat2. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.3. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas4. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular5. Status gizi yang masih rendah6. Kesehatan ibu dan anak yang masih rendah7. Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga8. Sering terjadi kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Copyright: Rara and RisqiBiaya Operasional Kesehatan (BOK)BOK diluncur sebagai Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota.BOK digunakan membiayai transportasi petugas kesehatan, kader, tenaga kesehatan (bidan) untuk kegiatan Kesehatan ibu dan anak termasuk KB ; Imunisasi; Promosi Kesehatan; Kesehatan lingkungan; Pengendalian Penyakit dan Perbaikan Gizi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan maupun PMT Pemulihan, Gizi Buruk pasca perawatan dan ibu hamil KEK dan pertemuan pertemuan yang bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat.

Copyright: Rara and RisqiStudi Kasus SKD (Prov./Kab.Kota), BOK di Jember, Jawa TimurDinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan dengan biaya dari APBD Provinsi dan APBN serta dari bantuan/pinjaman luar negeriKabupaten Jember mendapatkan alokasi BOK sebesar Rp 4.233.450.000,- pada tahun 2013. Copyright: Rara and RisqiKesimpulan dan RekomendasiSistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan daerah (SKD) dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, juga sebagai arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Pembiayaan bidang kesehatan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAK), tugas pembantuan dan bantuan/pinjaman luar negeriCopyright: Rara and RisqiTerima Kasihsemoga bermanfaatCopyright: Rara and RisqiANGGARAN DAN REALISASI ANGGARANKEMENTERIAN KESEHATAN 2010 201225,2722,5030,9226,9633,2430,4489,04%87,19%91,58%34,58Total APBN1.056,51 T1.229,58 T1.418,49 T 1.683,00 T% APBN Kemenkes thdp Total APBN2,39 %2,51 %2,34 %2,05 %Dari Grafik ini, kita melihat bahwa anggaran kesehatan sesungguhnya terus mengalami kenaikan, namun jika kita melihat proporsi dari anggaran Kementerian Kesehatan dengan Total Pagu APBN yang ada, maka besarnya anggaran tersebut berkisar 2 s.d 2,5 % saja. Proporsi ini masih jauh dari alokasi yang diamanatkan dalam UU No. 36 Tahun 2009

3ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH 2010-2012

201020114201320124