1. AGUNG DWISETIAWAN

2. SUHARDI

3. YEMMI KRISTINA

STIKES BINA BANGSA MAJENEFAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

2016BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran

penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang

sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain

pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan

seseorang. Tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat yang produktif.

Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat

insentif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senantiasa “siap pakai”

dan terhindar dari ancaman penyakit. Di Indonesia sendiri tak bisa dipungkiri bahwa trend

pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola rezim penguasa. Ketika pemerintah negeri ini

hanya memandang sebelah mata pada pembangunan kesehatan, maka kualitas hidup dan derajat

kesehatan masyarakat akan menjadi sangat memprihatinkan.

Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Jika ditinjau

dari dari defenisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO, maka pembiayaan

pembangunan perumahan dan atau pembiayaan pengadaan pangan, yang karena juga memiliki

dampak terhadap derajat kesehatan, seharusnya turut pula diperhitungkan. Pada akhir akhir ini,

dengan makin kompleksnya pelayanan kesehatan serta makin langkanya sumber dana yang

tersedia, maka perhatian terhadap sub sistem pembiayaan kesehatan makin meningkat.

Pembahasan tentang subsistem pembiayaan kesehatan ini tercakup dalam suatu cabang ilmu

khusus yang dikenal dengan nama ekonomi kesehatan.

1.2  Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain sebagai berikut :

a) Apa definisi pembiayaan kesehatan?

b) Dari mana saja sumber biaya kesehatan?

c) Apa saja macam biaya kesehatan?

d) Apakah syarat pokok dan fungsi pembiayaan kesehatan?

e) Apa saja masalah pokok pembiayaan kesehatan dan upaya penyelesaiaannya?

1.3  Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

a) Mahasiswa dapat mengetahui definisi dari pembiayaan kesehatan.

b) Mahasiswa dapat mengetahui sumber biaya kesehatan.

c) Mahasiswa dapat mengetahui macam biaya kesehatan.

d) Mahasiswa dapat mengetahui syarat pokok dan fungsi pembiayaan kesehatan.

e) Mahasiswa dapat mengetahui masalah pokok pembiayaan kesehatan dan upaya

penyelesaiannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Definisi Pembiayaan Kesehatan

Sub system pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan

(health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus

disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dari batasan ini segera terlihat

bahwa biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut yakni :

1)        Penyedia Pelayanan Kesehatan

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan (health provider) adalah

besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Dengan

pengertian yang seperti ini tampak bahwa kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah

persoalan utama pemerintah dan atau pun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan

menyelenggarakan upaya kesehatan.

2)        Pemakai Jasa Pelayanan

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut pemakai jasa pelayanan (health consumer)

adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda

dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai

jasa pelayanan. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut mempersoalkannya, yakni

dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang

membutuhkannya.

Dari batasan biaya kesehatan yang seperti ini segera dipahami bahwa pengertian biaya kesehatan

tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan (health provider) dengan pemakai jasa

pelayanan kesehatan (health consumer). Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya

kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan

upaya kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan

lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan.

Sesuai dengan terdapatnya perbedaan pengertian yang seperti ini, tentu mudah diperkirakan

bahwa besarnya dana yang dihitung sebagai biaya kesehatan tidaklah sama antara pemakai jasa

pelayanan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan lebih

menunjuk padaa seluruh biaya investasi (investment cost) serta seluruh biaya operasional

(operational cost) yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan

besarnnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus

dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatka suatu upaya kesehatan.

Secara umum disebutkan apabila total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai jasa

pelayanan, dan arena itu merupakan pemasukan bagi penyedia pelayan kesehatan (income)

adalah lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan (expenses),

maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami keuntungan (profit). Tetapi

apabila sebaliknya, maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami kerugian

(loss).

Perhitungan total biaya kesehatan satu negara sangat tergantung dari besarnya dana yang

dikeluarkan oleh kedua belah pihakk tersebut. Hanya saja, karena pada umumnya pihak penyedia

pelayanan kesehatan terutama yang diselenggrakan oleh ihak swasta tidak ingin mengalami

kerugian, dan karena itu setiap pengeluaran telah diperhitungkan terhadap jasa pelayanan yang

akan diselenggarakan, maka perhitungan total biaya kesehatan akhirnya lebih banyak didasarkan

pada jumlah dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan saja.

Di samping itu, karena di setiap negara selalu ditemukan peranan pemerintah, maka dalam

memperhitungkan jumlah dana yang beredar di sektor pemerintah. Tetapi karena pada upaya

kesehatan pemerintah selalu ditemukan adanya subsidi, maka cara perhitungan yang

dipergunakan tidaklah sama. Total biaya kesehatan dari sektor pemerintah tidak dihitung dari

besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa, dan karena itu merupakan pendapatan

(income) pemerintah, melainkan dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah

(expenses) untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Dari uraian ini menjadi jelaslah untuk dapat menghitung besarnya total biaya kesehatan yang

berlaku di suatu negara, ada dua pedoman yang dipakai. Pertama, besarnya dana yang

dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan untuk sektor swasta. Kedua, besarnya dana yang

dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah. Total biaya

kesehatan adalah hasil dari penjumlahan dari kedua pengeluaran tersebut.

2.2  Sumber Biaya Kesehatan

Telah kita ketahui bersama bahwa sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas-fasilitas

kesehatan melibatkan dua pihak utama yaitu pemerintah (public) dan swasta (private). Kini

masih diperdebatkan apakah kesehatan itu sebenarnya barang public atau private mengingat

bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang dipegang oleh pihak swasta (private) cenderung bersifat

komersil. Di sebagian besar wilayah Indonesia, sektor swasta mendominasi penyediaan fasilitas

kesehatan, lebih dari setengah rumah sakit yang tersedia merupakan rumah sakit swasta, dan

sekitar 30-50 persen segala bentuk pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak swasta (satu dekade

yang lalu hanya sekitar 10 persen). Hal ini tentunya akan menjadi kendala terutama bagi

masyarakat golongan menengah ke bawah. Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan

jika menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan swasta tidak sebanding dengan kemampuan

ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tergolong menengah ke bawah.

Sumber biaya kesehatan tidaklah sama antara satu negara dengan negara lain. Secara umum

sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bersumber dari anggaran pemerintah

Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh

pemerintah. Pelayanannya diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sehingga sangat jarang

penyelenggaraan pelayanan kesehatan disediakan oleh pihak swasta. Untuk negara yang kondisi

keuangannya belum baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat

besar. Contohnya dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

2. Bersumber dari anggaran masyarakat

Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat

(swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Hal ini

memberikan dampak adanya pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta,

dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi disertai peningkatan biaya

pemanfaatan atau penggunaannya oleh pihak pemakai jasa layanan kesehatan tersebut.

Contohnya CSR atau Corporate Social Reponsibility) dan pengeluaran rumah tangga baik yang

dibayarkan tunai atau melalui sistem asuransi.

3. Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri

Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan penyakit-penyakit tertentu

cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun

pemerintah negara lain. Misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virus

H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara berkembang (termasuk Indonesia).

4. Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat

Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat mengakomodasi

kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya. Tingginya

biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan

layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam memenuhi

biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan.

Dengan ikut sertanya masyarakat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka ditemukan

pelayanan kesehatan swasta. Selanjutnya dengan diikutsertakannya masyarakat membiayai

pemanfaatan pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan tidaklah cuma-cuma. Masyarakat

diharuskan membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya. Sekalipun pada saat  ini

makin banyak saja negara yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan,

namun tidak ditemukan satu negara pun yang pemerintah sepenuhnya tidak ikut serta. Pada

negara yang peranan swastanya sangat dominan pun peranan pemerintah tetap ditemukan. Paling

tidak dalam membiayai upaya kesehatan masyarakat, dan ataupun  membiayai pelayanan

kedokteran yang menyangkut kepentingan masyarakat yang kurang mampu.

2.3  Macam Biaya Kesehatan

Biaya kesehatan banyak macamnya karena semuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan atau dimanfaatkan. Hanya saja disesuaikan

dengan pembagian pelayanan kesehatan, maka biaya kesehatan tersebut secara umum dapat

dibedakan atas dua macam yakni :

1. Biaya pelayanan kedokteran

Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau

memanfaatkan pelayanan kedokteran, yakni yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit

serta memulihkan kesehatan penderita.

2. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat

Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau

memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yakni yang tujuan utamanya untuk memelihara

dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit.

Sama halnya dengan biaya kesehatan secara keseluruhan, maka masing-masing biaya kesehatan

ini dapat pula ditinjau dari dua sudut yakni dari sudut penyelenggara kesehatan (health provider)

dan dari sudut pemakai jasa pelayanan kesehatan (health consumer).

 

2.4  Syarat Pokok dan Fungsi Pembiayaan Kesehatan

Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok yakni :

1)        Jumlah

Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang

dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang

dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya.

2)        Penyebaran

Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia

tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap

upaya kesehatan.

3)        Pemanfaatan

Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapat

pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah, yang jika

berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal,

yakni :

1)        Peningkatan Efektifitas

Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan

sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan

pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya mengutamakan

upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit.

2)        Peningkatan Efisiensi

Peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan

pengendalian. Mekanisme yang dimaksud untuk peningkatan efisiensi antara lain:

a.      Standar minimal pelayanan. Tujuannya adalah menghindari pemborosan. Pada

dasarnya ada dua macam standar minimal yang sering dipergunakan yakni:

1) standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan standar

minimal laboratorium.

2) standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan perawatan

penderita, dan daftar obat-obat esensial.

Dengan adanya standard minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan dapat

dihindari dan dengan demikian akan ditingkatkan efisiensinya, tetapi juga sekaligus

dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam menilai mutu pelayanan.

b.     Kerjasama. Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi ialah

memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan.

Terdapat dua bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yakni:

1) Kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli peralatan

kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan pembelian dan

pemakaian bersama ini dapat dihematkan dana yang tersedia serta dapat pula

dihindari penggunaan peralatan yang rendah. Dengan demikian efisiensi juga

akan meningkat.

2) Kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yakni adanya hubungan kerjasama

timbal balik antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lainnya.

Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain :

a. Penggalian dana

1)      Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber dana untuk

UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak

umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya.

Sumber dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta

masyarakat. Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-

private patnership yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya

keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana dari

masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya

kesehatan masyarakat, misalnya dalam bentuk dana sehat atau dilakukan secara

pasif yakni menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran dari dana

yang sudah terkumpul di masyarakat, contohnya dana sosial keagamaan.

2)     Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari masing-

masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan

keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme

jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

b. Pengalokasian dana

1)     Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah

untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15%

dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.

2)     Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM

dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan.

Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan

pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela.

c.       Pembelanjaan

1)     Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership digunakan

untuk membiayai UKM.

2)     Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial

Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.

3)     Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan

keluarga miskin dilaksanakan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan wajib.

1.5    Masalah Pokok Pembiayaan Kesehatan dan Upaya Penyelesaiannya

Jika diperhatikan syarat pokok pembiayaan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, segera

terlihat bahwa untuk memenuhinya tidaklah semudah yang diperkirakan. Sebagai akibat makin

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga karena telah dipergunakarmya

berbagai peralatan canggih, menyebabkan pelayanan kesehatan semakin bertambah komplek.

Kesemuanya ini disatu pihak memang mendatangkan banyak keuntungan yakni makin

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, namun di pihak lain temyata juga mendatangkan

banyak masalah. Adapun berbagai masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan

kesehatan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1)        Kurangnya dana yang tersedia

Di banyak negara terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini kait

berkait dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan.

Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat

produktif melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Kita dapat

mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2 –

3% dari total anggaran belanja dalam setahun.

2)        Penyebaran dana yang tidak sesuai

Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai, karena kebanyakan justru

beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara

yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan.

3)        Pemanfaatan dana yang tidak tepat

Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam

pembiayaan kesehatan ini. Adalah mengejutkan bahwa di banyak negara tenyata biaya pelayanan

kedokterannya jauh lebih tinggi dari pada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak

telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif dari pada pelayanan

kesehatan masyarakat.

4)        Pengelolaan dana yang belum sempurna

Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu

sempuma, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik, dalam batas-batas

tertentu tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya kehendak yang seperti

ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya memang belum sempurna,

yang kait berkait tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi

juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola.

5)      Biaya kesehatan yang makin meningkat

Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya

pelayanan kesehatan itu sendiri. Banyak penyebab yang berperanan di sini, beberapa yang

terpenting adalah (Cambridge Research Institute, 1976; Sorkin, 1975 dan Feldstein, 1988):

a. Tingkat inflasi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang

terjadi di masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis

biaya investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat.

b. Tingkat permintaan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat

permintaan yang ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan peningkatan permintaan

tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh dua faktor. Pertama, karena meningkatnya

kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlah orangnya

lebih banyak menyebabkan biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan akan lebih banyak pula. Kedua, karena meningkatnya kualitas penduduk, yang

karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang

lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini, tentu akan besar penga ruhnya pada

peningkatan biaya kesehatan.

c. Kemajuan ilmu dan teknologi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh

pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi, yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan

makin banyaknya dipergunakan berbagai peralatan modern dan canggih.

d. Perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh

terjadinya perubahan pola penyakit dimasyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai

penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbaga penyakit

yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai

penyakit kronis ini temyata lebih lama. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan

dan penyembuhan penyakit akan lebih banyak pula. Apabila penyakit yang seperti ini

banyak ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan akan meningkat

dengan pesat.

e. Perubahan pola pelayanan kesehatan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi

oleh perubahan pola pelayanan kesehatan. Pada saat ini sebagai akibat dari perkembangan

spesialisasi dan subspesialisasi menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak

(fragmented health services) dan satu sama lain tidak berhubungan. Akibatnya, tidak

mengherankan jika kemudian sering dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-

ulang yang pada akhirya akan membebani pasien. Lebih dari pada itu sebagai akibat makin

banyak dipergunakanya para spesialis dan subspesialis menyebabkan hari perawatan juga

akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Olell Feklstein (1971) menyebutkan jika Rumah

Sakit lebih banyak mempergunakan dokter umum, maka Rumah Sakit tersebut akan berhasil

menghemat tidak kurang dari US$ 39.000 per tahun per dokter umum, dibandingkan jika

Rumah Sakit tersebut mempergunakan dokter spesialis dan atau subspesialis.

Untuk mengatasi berbagai masalah sebagaimana dikemukakan, telah dilakukan berbagai upaya

penyelesaian yang memungkinkan. Berbagai upaya yang dimaksud secara sederhana dapat

dibedakan atas beberapa macam yakni :

1) Upaya meningkatkan jumlah dana

a. Terhadap pemerintah, meningkatkan alokasi biaya kesehatan dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara.

b. Terhadap badan-badan lain di luar pemerintah, menghimpun dana dari sumber

masyarakat serta bantuan luar negri.

2) Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana

a. Penyempurnaan sistem pelayanan, misalnya lebih mengutamakan pelayanan kesehatan

masyarakat dan atau melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan

terpadu.

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola.

3) Upaya mengendalikan biaya kesehatan

a. Memperlakukan peraturan sertifikasi kebutuhan, dimana penambahan sarana atau

fasilitas kesehatan hanya dapat dibenarkan jika dibuktikan dengan adanya kebutuhan

masyarakat. Dengan diberlalukannya peraturan ini maka dapat dihindari berdiri atau

dibelinya berbagai sarana kesehatan secara berlebihan

b. Memperlakukan peraturan studi kelayakan, dimana penambahan sarana dan fasilitas

yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana dan fasilitas

pelayanan kesehatan tersebut dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif

pelayanan yang bersifat sosial.

c. Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana, dimana penambahan sarana

dan fasilitas kesehatan hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan rencana

pengembangan yang sebelumnya telah disetujui pemerintah

d. Menetapkan standar baku pelayanan, diman pelayanan kesehatan hanya dibenarkan

untuk diselenggarakan jika tidak menyimpang dari standar baku yang telah ditetapkan.

e. Menyelenggarakan program menjaga mutu.

f. Menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan.

g. Asuransi kesehatan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan makalah ini antara lain :

1.      Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (health

economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus

disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2.     Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat,

bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan dari anggaran pemerintah dan

masyarakat.

3.     Secara umum biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yakni biaya pelayanan

kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.

4.     Syarat pokok pembiayaan kesehatan adalah jumlah, penyebaran dan pemanfaatan. Sedangkan

fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian dana, pengalokasian dana dan

pembelanjaan.

5.     Masalah pokok pembiayaan kesehatan antara lain seperti kurangnya dana yang tersedia,

penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana

yang belum sempurna serta biaya kesehatan yang makin meningkat. Sedangkan upaya

penyelesaian yang dapat ditempuh seperti meningkatkan jumlah dana, memperbaiki

penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana, serta mengendalikan biaya kesehatan.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Ali Imran, La Ode.2013.Ekonomi Kesehatan.Kendari.

Depkes.2013.Fungsi-Pembiayaan-Kesehatan. http://www.ppjk.depkes.go.id/index.php?

option=com_content&task=view&id=85&Itemid=120.

Helda.2011.Pembiayaan-Kesehatan. http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-

kesehatan.html?m=1.

Suhadi.2012.Pembiayaan-Kesehatan. http://kebunhadi.blogspot.com/2012/11/pembiayaan-

kesehatan.html?m=1.