Embed Size (px)
Citation preview
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR …../POJK.04/2016
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PASAR
MODAL OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi
orang perseorangan untuk dapat memperoleh izin Wakil
Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,
Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa
Dana dan Ahli Syariah Pasar Modal Perorangan adalah
memiliki sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan
khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan
pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengajuan sertifikat
keahlian oleh lembaga pendidikan khusus di bidang
Pasar Modal guna mendapatkan pengakuan dari
Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara
- 2 -
Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Pasar
Modal Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang
Pasar Modal;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer
Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5634);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin
Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5636);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5756);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen
Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5819)
MEMUTUSKAN:
- 3 -
Menetapkan : TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT
KEAHLIAN PASAR MODAL OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN
KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal yang selanjutnya
disingkat LPKPM adalah lembaga yang menyelenggarakan program
pendidikan dan pengujian di bidang Pasar Modal.
2. Komite Standar Keahlian yang selanjutnya disingkat KSK adalah komite
yang mempunyai fungsi memastikan standar atas program pendidikan
dan pengujian yang diselenggarakan oleh LPKPM.
3. Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah
rangkaian kegiatan pendidikan dan pengujian satu keahlian tertentu
yang diselenggarakan oleh LPKPM yang meliputi keahlian Wakil
Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer
Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, keahlian Pasar Modal
bagi Ahli Syariah Pasar Modal perorangan, atau keahlian Passar Modal
lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Program Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah rangkaian kegiatan
pengujian satu keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh LPKPM yang
meliputi keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi
Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana,
keahlian Pasar Modal bagi Ahli Syariah Pasar Modal perorangan Wakil
Agen Penjual Efek Reksa Dana atau keahlian Pasar Modal lainnya yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Paket Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah
keseluruhan proses pembelajaran mulai pendaftaran sampai dengan
pengujian pada 1 (satu) siklus dalam 1 (satu) Program Pendidikan dan
Pengujian Keahlian Pasar Modal.
6. Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah keseluruhan proses
- 4 -
pengujian mulai pendaftaran sampai dengan pengujian pada 1 (satu)
siklus dalam 1 (satu) Program Pengujian Keahlian Pasar Modal.
7. Sertifikat Keahlian adalah dokumen yang diterbitkan oleh LPKPM yang
dapat dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi terkait
dengan pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal dalam
permohonan izin sebagai Wakil Manajer Investasi, Wakil Penjamin Emisi
Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Agen Penjual Efek Reksa
Dana, dan/atau Ahli Syariah Pasar Modal.
BAB II
LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL
Bagian Kesatu
Bentuk LPKPM
Pasal 2
LPKPM terdiri dari:
a. LPKPM yang menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengujian
Keahlian Pasar Modal; dan
b. LPKPM yang menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian Pasar
Modal.
Bagian Kedua
Persyaratan LPKPM
Pasal 3
Untuk dapat mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian dari
Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pendidikan dan
Pengujian Keahlian Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan, LPKPM
wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
a. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari instansi
Pemerintah yang berwenang;
- 5 -
b. memiliki pedoman operasional penyelenggaraan program;
c. memiliki pengajar yang kompeten bagi LPKPM menyelenggarakan
Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal;
d. memiliki penanggung jawab pelaksanaan program;
e. memiliki silabus, materi pendidikan, serta metode pelaksanaan
pendidikan yang baik, bagi LPKPM menyelenggarakan Program
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal;
f. memiliki metode ujian dan penilaian yang baik;
g. memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan
program; dan
h. telah mendapatkan rekomendasi dari KSK.
Bagian Ketiga
Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian
Paragraf 1
LPKPM Pendidikan dan Pengujian
Pasal 4
(1) LPKPM yang menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengujian
Keahlian Pasar Modal mengajukan permohonan pengakuan sertifikat
keahlian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan
dokumen sebagai berikut:
a. Kelembagaan:
1. Fotokopi dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari
instansi Pemerintah yang berwenang;
2. buku pedoman operasional penyelenggaraan Program Pendidikan
dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan
3. daftar nama pengurus yang memuat:
1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang
bersangkutan;
- 6 -
2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih
berlaku; dan
3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6
masing-masing pengurus;
b. daftar nama pengajar dan penanggung jawab Program Pendidikan
dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang disertai dengan daftar
riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan;
c. silabus, materi pendidikan, serta metode pelaksanaan pendidikan,
ujian, dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian
Pasar Modal;
d. informasi mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan
pengujian; dan
e. surat rekomendasi dari KSK yang menyatakan bahwa Program
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang
diselenggarakan oleh LPKPM telah memenuhi standar sehingga
sertifikat keahlian yang diterbitkannya dapat direkomendasikan
untuk mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam rangka memperoleh surat rekomendasi dari KSK sebagaimana
ayat (1) huruf e, LPKPM wajib mengajukan permohonan rekomendasi
kepada KSK dengan paling kurang menyertakan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
peraturan ini.
(3) Sebelum mengajukan permohonan rekomendasi kepada KSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPKPM wajib terlebih dahulu
berkonsultasi dengan KSK dalam rangka memastikan standar keahlian.
(4) Surat rekomendasi dari KSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf e berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali Otoritas Jasa Keuangan
berpandangan perlu dilakukan pembaharuan lebih awal karena
pertimbangan antara lain:
a. adanya ketidaksesuaian antara kondisi standar keahlian yang ada
pada saat dikeluarkannya surat rekomendasi KSK dengan kondisi
pada saat diajukannya permohonan pengakuan sertifikat keahlian
Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- 7 -
b. ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan standar
keahlian setelah diterbitkannya pengakuan sertifikat keahlian Pasar
Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) LPKPM yang mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian
Pasar Modal untuk beberapa Program Pendidikan dan Pengujian
Keahlian Pasar Modal yang berbeda, wajib menyertakan dokumen pada
ayat (1) tersebut di atas sesuai dengan persyaratan keahlian untuk
masing-masing bidang keahlian kecuali untuk dokumen kelembagaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a cukup disampaikan 1
(satu) berkas.
(6) LPKPM yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar
Modal yang diselenggarakannya dan akan mengajukan permohonan
pengakuan sertifikat keahlian untuk Program Pengujian Keahlian Pasar
Modal yang berbeda, wajib menyertakan dokumen sebagaimana
dipersyaratkan dalam ayat (1) kecuali dokumen kelembagaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
Paragraf 2
LPKPM Pengujian
Pasal 5
(1) LPKPM yang menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian Pasar
Modal mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian kepada
Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan dokumen
sebagai berikut:
a. Kelembagaan:
1. Fotokopi dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari
instansi Pemerintah yang berwenang;
2. buku pedoman operasional penyelenggaraan Program Pengujian
- 8 -
Keahlian Pasar Modal; dan
3. daftar nama pengurus yang memuat:
1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang
bersangkutan;
2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih
berlaku; dan
3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6
masing-masing pengurus;
b. daftar nama penanggung jawab pelaksanaan Program Pengujian
Keahlian Pasar Modal yang disertai dengan daftar riwayat hidup
termasuk pengalaman kerja yang relevan;
c. metode pelaksanaan ujian dan penilaian serta nama dari Program
Pendidikan Keahlian Pasar Modal;
d. informasi mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan
pengujian; dan
e. surat rekomendasi dari KSK yang menyatakan bahwa Program
Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM
telah memenuhi standar sehingga sertifikat keahlian yang
diterbitkannya dapat direkomendasikan untuk mendapatkan
pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam rangka memperoleh surat rekomendasi dari KSK sebagaimana
ayat (1) huruf e, LPKPM wajib mengajukan permohonan rekomendasi
kepada KSK dengan paling kurang menyertakan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
peraturan ini.
(3) Sebelum mengajukan permohonan rekomendasi kepada KSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPKPM wajib terlebih dahulu
berkonsultasi dengan KSK dalam rangka memastikan standar keahlian.
(4) Surat rekomendasi dari KSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf e berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali Otoritas Jasa Keuangan
berpandangan perlu dilakukan pembaharuan lebih awal karena
pertimbangan antara lain:
- 9 -
a. adanya ketidaksesuaian antara kondisi standar keahlian yang ada
pada saat dikeluarkannya surat rekomendasi KSK dengan kondisi
pada saat diajukannya permohonan pengakuan sertifikat keahlian
Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan standar
keahlian setelah diterbitkannya pengakuan sertifikat keahlian Pasar
Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) LPKPM yang mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian
Pasar Modal untuk beberapa Program Pengujian Keahlian Pasar Modal
yang berbeda, wajib menyertakan dokumen pada ayat (1) tersebut di
atas sesuai dengan persyaratan keahlian untuk masing-masing bidang
keahlian kecuali untuk dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a cukup disampaikan 1 (satu) berkas.
(6) LPKPM yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas Program Pengujian Keahlian Pasar Modal yang
diselenggarakannya dan akan mengajukan permohonan pengakuan
sertifikat keahlian untuk Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal
yang berbeda, wajib menyertakan dokumen sebagaimana dipersyaratkan
dalam ayat (1) kecuali dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a.
Bagian Keempat
Pengakuan dan Pencabutan Sertifikat Keahlian
Paragraf 1
Pengakuan Sertifikat Keahlian
Pasal 6
(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dan Pasal 5 ayat (1) peraturan ini tidak memenuhi persyaratan, maka
paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
- 10 -
diterimanya permohonan tersebut Otoritas Jasa Keuangan memberikan
surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan tidak lengkap; atau
b. permohonan ditolak.
(2) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah
tanggal ditetapkannya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan
permohonannya.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dan Pasal 5 ayat (1) peraturan ini telah memenuhi persyaratan, maka
paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan
pengakuan sertifikat keahlian melalui Surat Keputusan.
(4) Pengakuan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal berlaku untuk 1
(satu) Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan/atau Program
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal, sesuai dengan bidang
yang dimohonkan pengakuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Pengakuan sertifikat keahlian hanya berlaku terhadap sertifikat
keahlian yang diterbitkan dari Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal
atau Paket Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang
diselenggarakan sesuai dengan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal
atau Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang
telah dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari KSK.
Paragraf 2
Pencabutan Sertifikat Keahlian
Pasal 7
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut pengakuan sertifikat LPKPM
apabila terdapat hal sebagai berikut:
- 11 -
a. LPKPM mengembalikan surat pengakuan sertifikat yang dimilikinya;
b. kantor LPKPM tidak ditemukan;
c. LPKPM tidak melaksanakan pendidikan dan/atau pengujian
sertifikasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
d. LPKPM telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat
peringatan tersebut; dan/atau
e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut pengakuan sertifikat keahlian
yang telah diberikan kepada LPKPM dengan atau tanpa
mempertimbangkan rekomendasi KSK.
(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengakuan sertifikat
keahlian yang telah diberikan kepada LPKPM, sertifikat keahlian dari
Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Paket Pendidikan Keahlian
Pasar Modal yang diselenggarakan sesuai Program Pendidikan Keahlian
Pasar Modal yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan
LPKPM sebelum berlakunya pencabutan dimaksud masih tetap berlaku
dan dapat digunakan sebagai dokumen sertifikat keahlian dalam
pemenuhan persyaratan permohonan izin orang perseorangan Wakil
Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer
Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Ahli Syariah Pasar
Modal perorangan, kecuali apabila sertifikat keahlian tersebut
diterbitkan dari:
a. Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Paket Pendidikan
Keahlian Pasar Modal dari Program Pengujian Keahlian Pasar Modal
atau Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang merupakan
sebab dicabutnya pengakuan sertifikat keahlian dimaksud;
b. Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal berikutnya dari Paket
Pengujian Keahlian Pasar Modal dalam Program Pengujian Keahlian
Pasar Modal yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat
keahlian sebelum Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengakuan
sertifikat keahlian; atau
- 12 -
c. Paket Pendidikan Keahlian Pasar Modal berikutnya dari Paket
Pendidikan Keahlian Pasar Modal dalam Program Pendidikan Keahlian
Pasar Modal yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat
keahlian sebelum Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengakuan
sertifikat keahlian.
Bagian Kelima
Pelaporan LPKPM
Pasal 8
(1) LPKPM wajib menyampaikan setiap perubahan data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1)
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada KSK paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dimaksud.
(2) LPKPM wajib menyampaikan laporan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari setelah menyelesaikan 1 (satu) Paket Pengujian Keahlian Pasar
Modal atau 1 (satu) Paket Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar
Modal yang meliputi:
a. Nama Program Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Program
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan
b. Data peserta yang berisi antara lain:
1) Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pengujian serta
tingkat kelulusan;
2) nama dan jumlah peserta yang lulus berikut:
a) nomor sertifikat; dan
b) nilai hasil ujian,
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada KSK.
(3) LPKPM wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang memuat
antara lain:
- 13 -
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pasar Modal:
1) jenis Program Pendidikan;
2) modul dan materi pendidikan dan pelatihan;
3) profil pendaftar dan peserta;
4) profil pengajar; dan
5) waktu dan tempat penyelenggaraan,
b. Kegiatan Ujian:
1) tata cara dan prosedur ujian;
2) statistik kelulusan dalam periode yang dilaporkan;
3) ujian ulangan dan biaya ujian; dan
4) waktu dan tempat penyelenggaraan,
paling lambat akhir bulan ketiga setiap tahunnya kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan tembusan KSK.
(4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), (2), dan (3) di atas jatuh pada hari libur, maka laporan
wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(5) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana ayat (4) melewati batas
waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian
laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu
penyampaian dimaksud pada ayat (4).
(6) Bagi LPKPM yang hanya menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian
Pasar Modal, pelaporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 1) cukup menyampaikan nama dan jumlah peserta yang
mengikuti pengujian.
(7) Bagi LPKPM yang hanya menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian
Pasar Modal, dikecualikan dari penyampaian Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Keahlian Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a.
- 14 -
BAB III
KOMITE STANDAR KEAHLIAN
Bagian Kesatu
Pembentukan KSK
Pasal 9
Dalam rangka proses pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal dan
memastikan standar keahlian, Otoritas Jasa Keuangan membentuk KSK.
Bagian Kedua
Struktur KSK
Pasal 10
(1) Anggota KSK sebagaimana dimaksud Pasal 9 terdiri dari Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, serta unsur pelaku pasar lainnya, dan/atau pihak lain
sesuai dengan kebutuhan.
(2) KSK didukung oleh sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis
dan administratif.
Bagian Ketiga
Tugas, kewajiban, kewenangan KSK
Pasal 11
KSK mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memastikan kualitas pendidikan meliputi tenaga pengajar dan materi
pendidikan dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan dan
Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM;
- 15 -
b. memastikan kualitas pengujian meliputi sistem pelaksanaan ujian,
materi soal ujian, sarana pelaksanaan ujian.
c. menetapkan kriteria, standar dan pedoman dalam melakukan penilaian
terhadap LPKPM termasuk parameter yang digunakan serta menetapkan
metode penilaiannya;
d. memberikan masukan kepada LPKPM dalam rangka penjaminan mutu
akademik, kurikulum, susunan pengajar, dan pelaksanaan ujian;
e. melakukan evaluasi dan/atau peninjauan secara berkala paling kurang
2 (dua) tahun sekali terhadap pelaksanaan Program Pengujian Keahlian
Pasar Modal dan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar
Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM;
f. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
dan
g. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan Otoritas Jasa
Keuangan dalam rangka menetapkan serta memastikan standar
keahlian di bidang Pasar Modal.
Pasal 12
KSK wajib membuat dan menetapkan standar pendidikan dan pengujian
keahlian di Pasar Modal yang paling kurang meliputi :
a. modul atau kurikulum pendidikan,
b. minimum jam penyampaian materi pendidikan dan jumlah keseluruhan
jam materi pendidikan,
c. materi ujian dan pelaksanaan ujian,
d. persyaratan kelulusan,
e. persyaratan tenaga pengajar,
f. persyaratan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan
pengujian.
Pasal 13
KSK berwenang memberikan rekomendasi Program Pengujian Keahlian
Pasar Modal dan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal
- 16 -
yang diselenggarakan LPKPM sebagai bahan pertimbangan agar sertifikat
keahliannya dapat atau tidak dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai KSK diatur melalui Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan.
BAB IV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 15
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,
Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif
terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f,atau huruf g dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama
dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- 17 -
Pasal 16
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap
pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Pasal 17
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tindakan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Sertifikat keahlian Pasar Modal yang diterbitkan oleh:
a. LPKPM yang sertifikatnya yang telah mendapat pengakuan dari
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK
Nomor V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat
Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus
di Bidang Pasar Modal; dan
b. Pihak lain yang sertifikatnya telah menjadi syarat pengajuan
perizinan perorangan di bidang Pasar Modal sebelum berlakunya
peraturan ini;
Tetap diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan untuk
pengajuan permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sepanjang berumur
tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan saat pengajuan izin.
- 18 -
(2) LPKPM yang sertifikatnya yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.5
tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil
Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar
Modal, wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (1) terkait dengan Program Pendidikan dan Pengujian
Keahlian yang dijalankannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 180 hari sejak diterbitkannya Peraturan ini.
(3) Pihak lain yang sertifikatnya telah menjadi syarat pengajuan perizinan
perorangan di bidang Pasar Modal sebelum berlakunya peraturan ini,
wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
ayat (1) terkait dengan Program Pengujian Keahlian yang dijalankannya
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 180 hari sejak
diterbitkannya Peraturan ini.
(4) Apabila LPKPM yang sertifikatnya yang telah mendapat pengakuan dari
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor
V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian
Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang
Pasar Modal maupun Pihak lain yang sertifikatnya telah menjadi syarat
pengajuan perizinan perorangan di bidang Pasar Modal sebelum
berlakunya peraturan ini tidak dapat menyampaikan dokumen
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), maka pengakuan terhadap
sertifikat sebagaimana dimakud ayat (1) menjadi tidak berlaku
Pasal 19
Sertifikat pengetahuan di bidang Pasar Modal, antara lain:
a. sertifikat yang berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang
Pasar Modal diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali sertifikat
kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
b. sertifikat lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan; atau
c. sertifikat yang akan diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu yang
bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan.
tetap dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin Ahli Syariah
Pasar Modal perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
- 19 -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2016 tentang Ahli Syariah
Pasar Modal.
Pasal 20
Dalam hal KSK belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi KSK
dilaksanakan oleh Komite Standar Pengajaran.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor V.B.5
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-598/BL/2012 tentang
Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan
Efek Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2016
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Muliaman Hadad
- 20 -
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ..........
- 21 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/20
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PASAR
MODAL OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL
I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan dan pengawasan,
Otoritas Jasa Keuangan selalu mengikuti perkembangan
kecenderungan Pasar Modal dunia dalam era globalisasi yang
perkembangannya kian menjadi tanpa batas. Salah satu pengaturan
yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2014 yaitu
terkait kebutuhan tenaga profesional di bidang Pasar Modal yang terus
bertambah.
Menyadari pentingnya peranan serta kontribusi Wakil
Perusahaan Efek di bidang Pasar Modal, pada tanggal 19 Oktober
2014, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil
Manajer Investasi dan POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang
Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Wakil Perantara Pedagang Efek
yang salah satu point pengaturannya yaitu persyaratan kompetensi
bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Perdagangan Efek,
dan Wakil Manajer Investasi yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian
yang memadai di bidang Pasar Modal yang dibuktikan dengan memiliki
sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh
lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan
rekomendasi dari Komite Standar Keahlian.
- 22 -
Di tahun berikutnya, dalam rangka mendorong perkembangan
industri Pasar Modal syariah Indonesia, pada tanggal 3 November 2016
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK nomor 16/POJK.04/2015
tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Salah satu poin pengaturan dalam
POJK ini adalah mempersyaratkan Ahli Syariah Pasar Modal untuk
memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar
Modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan
khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite
Standar Keahlian.
Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum bagi Otoritas
Jasa Keuangan serta bagi pihak lembaga pengujian keahlian di bidang
Pasar Modal, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Nomor V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan
Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek Oleh Lembaga Pendidikan
Khusus Di Bidang Pasar Modal.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
- 23 -
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Pihak lain dalam ketentuan ini
antara lain Panitia Standar Profesi berdasarkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28
Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan
Efek, beserta Peraturan Nomor V.B.1 yang merupakan
lampirannya dan asosiasi yang berkaitan dengan Reksa
Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen
Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5819).
- 24 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
