of 188 /188
DAFTAR ISI Dari Redaksi ............................................................................ Abstrak Artikel: Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Oleh: Wisnu Indaryanto ................................................................... Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan Oleh: Zulkarnain Sitompul ............................................................... Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Oleh: Wiwin Sri Rahyani .................................................................. Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah Oleh: Hasbi Hasan .......................................................................... Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia Oleh: Wahyu Wiriadinata ................................................................. Akibat Hukum dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia Oleh: Rudy Hendra Pakpahan ........................................................ Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Oleh: Khopiatuziadah ...................................................................... Catatan Singkat terhadap Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Oleh: Nova Asmirawati .................................................................... Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh: Serafina Shinta Dewi ............................................................. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi Oleh: R. Tony Prayogo ...................................................................... Biodata Penulis ISSN: 0216-1338 iii 333 - 342 343 - 360 361 - 372 373 - 394 395 - 412 413 - 424 425 - 448 449 - 458 459 - 476 477 - 500 Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

otoritas jasa keuangan.pdf

  • Author
    koidana

  • View
    629

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of otoritas jasa keuangan.pdf

  • DAFTAR ISI

    Dari Redaksi ............................................................................AbstrakArtikel:

    Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa KeuanganOleh: Wisnu Indaryanto ...................................................................Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa KeuanganOleh: Zulkarnain Sitompul ...............................................................Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam PerspektifUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa KeuanganOleh: Wiwin Sri Rahyani ..................................................................Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadapLembaga Perbankan SyariahOleh: Hasbi Hasan ..........................................................................Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangandi IndonesiaOleh: Wahyu Wiriadinata .................................................................Akibat Hukum dibentuknya Lembaga Otoritas JasaKeuangan terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan diIndonesiaOleh: Rudy Hendra Pakpahan ........................................................Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas SektorPerbankan: Perspektif Undang-Undang tentang OtoritasJasa KeuanganOleh: Khopiatuziadah ......................................................................Catatan Singkat terhadap Undang-Undang Republik Indo-nesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuanganOleh: Nova Asmirawati ....................................................................Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian SengketaInformasi Publik Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undangtentang Keterbukaan Informasi PublikOleh: Serafina Shinta Dewi .............................................................Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalamMengadili Perkara Pemberian GrasiOleh: R. Tony Prayogo ......................................................................

    Biodata Penulis

    ISSN: 0216-1338

    iii

    333 - 342

    343 - 360

    361 - 372

    373 - 394

    395 - 412

    413 - 424

    425 - 448

    449 - 458

    459 - 476

    477 - 500

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

  • DARI REDAKSI

    Dari Redaksi

    Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012menyajikan tema tentang Otoritas Jasa Keuangan, tema ini dipilihsehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundang pada tanggal 22November 2011. Dengan undang-undang ini telah dibentuk Otoritas JasaKeuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tanganpihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadapkeseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembentukan OtoritasJasa Keuangan dilatarbelakangi banyaknya permasalahan lintassektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard,belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, danterganggunya stabilitas sistem keuangan yang semakin mendorongdiperlukannya pembentukan lembaga di sektor jasa keuangan yangterintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agarkeseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarasecara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkansistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil sertamampu melindungi konsumen dan masyarakat, sesuai dengan tujuantersebut. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukungkepentingan sektor jasa keuangan nasional, yang pada akhirnya mampumeningkatkan daya saing nasional.

    Edisi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012ini memuat artikel-artikel tentang Pembentukan dan KewenanganOtoritas Jasa Keuangan, Konsepsi dan Transformasi Otoritas JasaKeuangan, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam PerspektifUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap LembagaPerbankan Syariah, Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana jasaKeuangan di Indonesia, Akibat Hukum dibentuknya Lembaga OtoritasJasa Keuangan terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia,Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: PerspektifUndang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Catatan Singkatterhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peran Komisi Informasi dalamPenyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai dengan Ketentuan

    iii

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan KompetensiPengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara PemberianGrasi.

    Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isiJurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuktulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

    Salam Redaksi.

  • Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Indaryanto, WisnuPembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa KeuanganJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Sebagai lembaga negara independen yang baru di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangandiharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam melakukanpengawasan sektor perbankan di negara kita. Berdirinya lembaga independenbaru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang tentang BankIndonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002 dan kemudian menjadipaling lambat 31 Desember 2010. Tugas pengawasan bank merupakan tugas yangpenting khusunya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat danpada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Tulisan ini akanmembahas sedikit tentang mekanisme pembentukan dan wewenang dari lembagayang bernama Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci : Pembentukan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

    Indaryanto, WisnuEstablishment and Authority of the Financial Services AuthorityIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    As a newly independent state institution in Indonesia, the Financial Services Authorityis expected to perform one of the tasks of Bank Indonesia in supervising the bankingsector in our country. The establishment of a new independent agency is long mandatedby the Law on Bank Indonesia, which is no later than December 31, 2002 andpostponed again be later than December 31, 2010. Task of bank supervision is aparticularly important task in order to create a sound banking system and ultimately toencourage the effectiveness of monetary policy. This paper will discuss a bit about theformation mechanism and the authority of the institution called the Financial ServicesAuthority.Keywords: Establishment and Supervision of the Financial Services Authority

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Sitompul, ZulkarnainKonsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa KeuanganJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik daripemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan Otoritas JasaKeuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuanganterselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu mewujudkansistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampumelindungi kepentingan konsumen dan masyarakatKata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, transparan, dan akuntabel

    Sitompul, ZulkarnainConception And Transformation Financial Services AuthorityIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    Financial institutions, regulatory authorities need independence, both from governmentand from industry-supervised, so the purpose of the Financial Services Authority toensure that the overll activity in the financial services sector held on a regular basis, fair,transparency, and accountable can be achieved. In addition, the Financial ServicesAuthority is also expected to bring the financial system to grow in a sustainable andstate and capable of protecting the interests of consumers and society.Keyword : Financial Services Authority, transparency, and accountable

  • Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Sri Rahyani, WiwinIndependensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu OtoritasJasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembalistruktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsipengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembagayang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campurtangan pihak lain. Meskipun OJK lembaga yang independen tetapikeindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak). Independensi OJKdalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukanpendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturandan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen.Keindependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat Good CorporateGovernance dalam dunia keuangan dan perbankan.Kata kunci : independen, pengaturan, pengawasan, sektor jasa keuangan

    Sri Rahyani, WiwinThe Independence of the Financial Services Authority Perspectives in Law Number 21Year 2011 Concerning the Financial Services AuthorityIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    The approved Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authorityhas given birth to an independent institution, namely the Financial Services Authority(OJK), which is the outcome of a restructurization process of organizational structure ofthe institutions that conduct the management and supervision functions in theregulation and supervision of the financial services sector. OJK is an institution that isindependent in conducting its duty and authority, free from the interference of anyother. Even though OJK is independent but its independence does not apply fully.The indepedence of OJK in managing and monitoring activity in financial services sectoris done by approach through good coordination in producing regulation and doing closemonitoring to an independent institution. The independence of OJK will be fullyeffective if there is good corporate governance in finance and banking sector.Keywords : independent, regulation, supervision,the financial services sector

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Hasan, HasbiEfektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga PerbankanSyariahJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan syariahsangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, seperti DSN dan DPS. Salahsatu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK denganDSN dan DPS tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktoratperbankan syariah dalam struktur organisasi OJK. Selain itu, struktur keanggotaanDK-OJK yang akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkanSDM yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankansyariah, sehingga OJK diharapkan memiliki skema dan prosedur dalampengembangan perbankan syariah.Kata kunci : efektifitas, regulasi, supervisi, koordinasi

    Hasan, HasbiEffective Control of Financial Services Authority on Sharia Banking InstitutionsIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    The effectivity of the supervision of Financial Services Authority (OJK) to the Shariabanking will be depending much on communication and coordination between OJK andother institutions related to Shariah banking such as DSN and DPS. One of the efforts tofacilitate the communication and coordination between OJK, DSN and DPS is by makingunit or directorate of Sharia banking in the structure of OJK organization. In addition tothat, the structure of membership of DK-OJK which will be authorized by thegovernment and House of Representative needs to consider human resources havingthe commitment and good understanding about the finance of Sharia banking. So that,it is hoped that OKJ will have scheme and procedure in developing Sharia banking.Key words : effectivity, regulation, supervision and coordination

  • Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Wiriadinata , WahyuMasalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di IndonesiaJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Tulisan ini, bertujuan untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana efektivitaspenyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi kejahatan jasakeuangan di Indonesia. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena dalam Undang-Undang Otoritas jasa Keuangan ada Penyidik OJK yang mempunyai kewenanganpenyidikan terhadap tindak pidana OJK yang mencakup sektor perbankan, pasarmodal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasakeuangan lainnya. Padahal sudah ada penyidik lain yang mempunyai kewenanganuntuk menyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Kerangka teoritis bertolakdari pemikiran Aristoteles yang mengemukakan tentang tujuan hukum untukmencapai keadilan juga stuffen theory dari Hans Kelsen. Metode penulisan adalahyuridis normatif, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, baik yangada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/bukuilmu pengetahuan hukum, khususnya perundang-undangan yang berkaitan denganOtoritas Jasa Keuangan. Hasilnya berupa aspek yuridis dituangkan dalam bentukdeskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah: Akan terjadi tumpangtindih antara penyidik OJK dengan Penyidik Jaksa, Polisi dan KPK, baik dalampenyidikan tindak pidana umum maupun khusus/korupsi, tentang efektivitasdari penyidik OJK harus dibuktikan di masa yang akan datang.Kata Kunci : Penyidik, Jasa Keuangan, Efektivitas, Tumpang Tindih

    Wiriadinata , WahyuInvestigaor Problem in Crime Financial Services in IndonesiaIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    This paper, aims to answer the question to what extent the effectiveness ofinvestigators Financial Services Authority (OJK) in tackling crime financial services inIndonesia. Questions and problems arise because the law there investigator FinancialServices Authority OJK which has the authority to investigate criminal OJK coveringbanking, capital market, insurance, pension funds, financial institutions and othersfinancial institutions. Whereas other investigators already has the authority toinvestigate, namely attorney, the police and the KPK. Theoretical framework departedfrom the Aristoteles argued about the purpose of the law to achieve justice also stuffentheory of Hans Kelsen. Normative method of writing is, by studying the legislation, eitherin the statute itself and is in the literature/science books of law, especially laws relatingto the Financial Services Authority. The result is a juridical cast in the form of descriptiveanalysis. The conclusions of this paper are: There will be an overlap between the OJKinvestigator with thr Attorney Investigator, Police and the KPK, both in general andcriminal investigations special/corruption, about the effectiveness of the investigatorOJK should be proved in the future.Keywords : Investigator, Financial Services, Effectiveness, Overlapping

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Pakpahan, Rudy HendraAkibat Hukum dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap PengawasanLembaga Keuangan di IndonesiaJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukankarena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh BI selamaini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasiberbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembagakeuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yangsekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adilterhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut tidak segera direspon,dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja denganyang dilakukan BI sehingga tidak menyelesaikan masalah tetapi yang terjadi adalahmemindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengananggaran negara yang begitu banyak.Kata kunci : fungsi pengawasan, leembaga keuangan

    Pakpahan, Rudy HendraDue to Legal Formation Institutions Financial Services Authority Supervision ofFinancial Institutions in IndonesiaIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    The transfer of authority supervision function to Financial Services Authority (OJK)conducted caused by assessment that supervision of bank conducted by BI during thetime less effective, so that done of synchronization and harmonization various law andregulation which concerning supervision of financial institution expected by functionsupervision of financial institution specially bank which now have been holded by OJKcan mount and conducted dispassionately to all institution be controlled. If mentioneddo not immediately responded, felt concerned about supervision of financial institutionspecially bank is the same with conducted by BI so that do not finish the problem ofinstead that happened to remove the problem of same to other institute which formedwith state budget which so much.Keyword : supervision function, financial institution

  • Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    KhopiatuziadahHubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang tentang Otoritas Jasa KeuanganJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara nyata merubah konstalasikewenangan pengawasan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Peralihankewenangan pengawasan di sektor perbankan yang semula berada di satu tanganyakni di Bank Indonesia baik pengawasan bidang macroprudential maupunmicroprudential, berdasarkan UU ini diserahkan kepada OJK. Namun demikianUU ini memberi ruang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenanganpengawasan yang bersifat macroprudential dengan tetap berkoordinasi dengan OJK.Pengaturan hubungan kelembagaan yang belum secara rinci dan jelasmemungkinkan timbulnya multi penafsiran dan berpengaruh pada arah kebijakanperaturan perundang-undangan terkait di sektor perbankan, Harmonisasi dansinkronisasi peraturan-peraturan terkait tersebut harus dilakukan dengan jugamenghindari konflik kepentingan jangka pendek.Kata Kunci : Hubungan kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank

    Indonesia, pengawasan, jasa keuangan, sektor perbankan

    KhopiatuziadahInstitutional Relations of the Banking Sector Supervisory: Perspectif of Law on theFinancial Services AuthorityIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    Law No 12/2011 has significantly changed and transformed the supervisory authorityconstellation of financial services sector including banking. It was the single supervisoryof central bank both macroprudential dan microprudential supervisions, under the LawNo.12/2011, the authority to supervise banking sector that was originally in the hand ofBank Indonesia submitted to The Financial Services Authority (OJK). However, the lawgives space to the central bank to implement macroprudential supervisory authority thatis fixed in coordination with the OJK. The unclear stipulation of Institutional relationsallows the multi-interpretation which will influence the direction of policyof relatedlegislations in the banking sector. Harmonization and synchronization of relatedregulations should be emphasized, moreover avoiding short-term conflicts of interest.Keywords : institutional relations, Financial Services Authority, Bank of Indonesia,

    supervisory, Financial services, banking sector

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Asmirawati, NovaCatatan Singkat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuahterobosan dibidang hukum perbankan, sebab pengaturan dan pengawasan sektorperbankan di Indonesia tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkankepada otoritas jasa keuangan, yaitu sebuah lembaga independen yang mempunyaifungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan,pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.Terlepas pro-kontra terhadap subtansi materi yang termuat dalam Undang-Undangtentang Otoritas Jasa Keuangan, tentu terdapat beberapa titik kelemahan dalamUndang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan teknikpenyusunan peraturan perundang-undangan misalnya yang terkait dengan teknikpenormaan yang berakibat timbulnya perbedaan tafsir dikalangan penggunanya.Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Teknik Penormaan

    Asmirawati, NovaA Brief Note on the Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2011 Concerningthe Financial Services AuthorityIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    Birth of law on the Financial Services Authority is a breakthrough in the field of bankinglaw, for regulation and supervision of the banking sector in Indonesia are no longer inBank Indonesia, but were transferred to the financial services authority, which is anindependent agency that has the functions, duties and powers to make arrangements,supervision, inspection and investigation of the financial services industry in Indonesia.Despite the pros and cons of the substance of the material contained in the Act on theFinancial Services Authority, of course, there are some weak points in the law on theFinancial Services Authority related to preparation techniques such as legislationrelating to techniques that cause a difference norms interpratation among users.Keywords : Financial Services Authority, Engineering Norm

  • Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Shinta Dewi, SerafinaPeran Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuaidengan Ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi PublikJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Hak setiap orang untuk mengembangkan diri yang salah satunya denganpemenuhan atas hak untuk memperoleh informasi masih belum dapat dipenuhisecara menyeluruh oleh pemerintah. Dengan disusunnya Undang-Undang tentangKeterbukaan Informasi Publik serta dibentuknya Komisi Informasi sebagai lembagamandiri yang mengawal pelaksanaan Undang-Undang tersebut, makadimungkinkan akan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran keterbukaaninformasi yang dilakukan oleh badan publik.Kata kunci : informasi publik, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

    Publik, Sengketa informasi publik, Komisi Informasi

    Shinta Dewi, SerafinaThe Role of the Information Commission in Publik Information Dispute Resolution Basedon: the Provisions of Public Information ActIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    One of the individual right which has to be fulfilled by the government is the right toobtain information, however this right has not yet been completely fulfilled by thegovernment due to several constrains exist. With the promulgation of disclosure of publicinformation act, followed by the establishment of the commission of information as anindependent body, its possible will be able to minimize the probability of disclosureinformation violations by the public agencies.Key words : public information, the law on public information disclosure,

    public information Disputes, the information commission

  • Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Kata kunci bersumber dari artikel.Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

    Prayogo, R. TonyKompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara PemberianGrasiJurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

    Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana Schapelle Leigh Corby warganegara Australia dan Peter Achim Franz Grobmann warga Negara Jerman yangmerupakan terpidana dalam kasus peredaran Narkotika, telah menimbulkankontroversi dalam masyarakat. Pemberian grasi tersebut menurut sebagianmasyarakat dianggap sebagai bentuk ketidak konsistenan pemerintah terhadapsegala upaya-upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika yang dicanangkannyaselama ini. Selain itu pemberian grasi oleh Presiden dianggap telah melanggarketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umumpemerintahan yang baik, serta melukai rasa keadilan masyarakat. Ketidak adanyaketentuan dalam UU Grasi yang memberi batasan bagi pemohon grasi denganlatar belakang kasus narkotika (yang tergolong sebagai extra ordinary cryme), turutmendukung adanya sikap skeptis masyarakat terhadap segala upaya pembarantasantindak pidana norkotika yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebagian masyarakattersebut menganggap dengan tidak adanya pembatasan tersebut, memungkinkanpemohon grasi dengan latar belakang kasus dengan kategori extra ordinary crymeberpeluang untuk mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden dan berpeluangpula untuk dapat dikabulkan Grasinya oleh Presiden. Oleh sebab itu gunamencegah sahnya Keputusan Presiden tentang pemberian grasi ditempuh melaluimekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme yang dilakukan melaluipengujian melalui lembaga peradilan ini pula tidak tepat ditinjau secara yuridiskarena grasi merupakan suatu bentuk kewenangan konstitusional Presiden yangdiatur dalam UUD 1945. Grasi merupakan hak prerogative Presiden. Dengandemikian secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memilikikewenangan untuk mengadili objek sengketa aquo yang berupa Keputusan Presidententang grasi tersebut. Namun agar pemberian grasi tidak sewenang-wenangdiberikan oleh Presiden, instrument kontrol dari masyarakat berupa (socialcontrol), baik melalui control media serta instrument politik yang dilakukan olehwakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dapat digunakan untuk mencegahabuse of power oleh Presiden dalam memberikan grasi.Kata kunci : pemberian grasi, tindak pidana narkotika.

    Prayogo, R. TonyCompetence of the Court of Operating Procedures Passing in Case Granting ClemencyIndonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

    Clemency granting given from president to Schapelle Leigh Corby, a Australian, andPeter Achim Franz Grobmann, a Germany, convicted person in circulation narcotics caseraises the controversy in community. A portion of community considered the clemencygranted as government inconsistency to the eradication of Narcotic crime proclaimed.Besides that, the clemency granted given by president considered as violation to theprovisions of statutory regulations and violate the good general principles of governmentand hurt a sense of community justice. The absence of provision of clemency which givesboundaries for claimant with narcotics background (as an extra ordinary crime), alsocontributing sceptical public attitudes against narcotics crime eradication effortsconducted by government. A portion of community considered the absence of thoseboundaries enable the clemency applicant with background extra ordinary crimes

  • category had a chance to lodge clemency to president and had a chance to grant theclemency. Therefore to prevent presidential decree legitimation concerning the grantingof clemency taken though state administrative courts. Mechanism conducted bytesting in judicial institutions is inappropriate reviewed in a juridical manner due tothe clemency is constitutional authority of President regulated in UUD 1945. Clemencyis a prerogative right of president. Thus, a state administrative court does not have theauthority to prosecute the object of dispute juridically concerning President Decree ofclemency. However to avoid clemency arbitrary by the president; social control, mediacontrol and political instrument conducted by representative from house ofrepresentative could be used to prevent abuse of power by a president in giving grantingclemency.Keywords : granting clemency, narcotics criminal acts

  • 333

    * Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM DIY

    PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN(ESTABLISHMENT AND AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES

    AUTHORITY)Wisnu Indaryanto*

    (Naskah diterima 18/09/2012, disetujui 28/09/2012)

    AbstrakSebagai lembaga negara independen yang baru di Indonesia, Otoritas JasaKeuangan diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesiadalam melakukan pengawasan sektor perbankan di negara kita. Berdirinyalembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002dan kemudian menjadi paling lambat 31 Desember 2010. Tugas pengawasanbank merupakan tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakansistem perbankan yang sehat dan pada akhirnya dapat mendorong efektivitaskebijakan moneter. Tulisan ini akan membahas sedikit tentang mekanismepembentukan dan wewenang dari lembaga yang bernama Otoritas JasaKeuangan.Kata kunci : Pembentukan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

    AbstractAs a newly independent state institution in Indonesia, the Financial ServicesAuthority is expected to perform one of the tasks of Bank Indonesia in supervisingthe banking sector in our country. The establishment of a new independent agency islong mandated by the Law on Bank Indonesia, which is no later than December 31,2002 and postponed again be later than December 31, 2010. Task of banksupervision is a particularly important task in order to create a sound banking systemand ultimately to encourage the effectiveness of monetary policy. This paper willdiscuss a bit about the formation mechanism and the authority of the institution calledthe Financial Services Authority.Keywords : Establishment and Supervision of the Financial Services Authority

    A. PendahuluanSetelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

    Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011,pengaturan dan pegawasan sektor perbankan yang semula berada padaBank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita dialihkan padaotoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya

  • 334

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan2 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia3 Penjelasan Pasal 34 ayat (1) 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

    disingkat OJK, adalah lembaga yang indpenden dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang ini.1

    Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untukmemisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuahbadan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukumpemisahan fungsi pengawasan tesebut yaitu Pasal 34 Undang-UndangNomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

    (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasansektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk denganUndang-Undang.

    (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya31 Desember 2010.2

    Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank danperusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputiasuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaanpembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalammenjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahdan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan PemeriksaKeuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnyalembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasamadengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalamUndang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembagapengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan denganpelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan BankIndonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dandata makro yang diperlukan. 3

  • 335

    Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

    Ke-independenan OJK berkaitan dengan beberapa hal: yaitupertama independen yang berkait dengan pemberhentian anggotalembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yangdiatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga yang bersangkutan,tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif.Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensiPresiden, sifat independen juga tercermin dari :

    1. kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satuorang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk prosesinternal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnyamenghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibatproses pemilihan keanggotaannya;

    2. kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal daripartai politik tertentu; dan

    3. masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secarabersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).4

    Dalam Undang-Undang tentang OJK, pimpinan tertinggi terletakpada Dewan Komisioner. Mengenai struktur Dewan Komisioner terdiridari 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan KeputusanPresiden, dengan susunan sebagai berikut:

    a. seorang ketua merangkap anggota;

    b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;

    c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

    d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkapanggota;

    e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnyamerangkap anggota;

    f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

    g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindunganKonsumen;

    4 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009,hlm. 152.

  • 336

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakananggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

    i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yangmerupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.5

    Calon Dewan Komisioner diusulkan oleh Presiden yang pemilihandan penentuannya dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksitersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden dan beranggotakan 9(sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia,dan masyarakat.

    Setelah melakukan pengumuman calon anggota Dewan Komisionerkepada masyarakat, Panitia Seleksi melakukan penyaringanadministrasi terhadap para calon yang telah mendaftar dan kemudianhasilnya disampaikan kepada Presiden untuk dipilih dan disampaikankepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pola rekrutmen Dewan KomisionerOJK seperti ini menimbulkan pertanyaan, yaitu siapa saja yang menjadiPanitia Seleksi untuk mencari calon-calon yang memang qualifiedmengisi jabatan Dewan Komisioner OJK. Meskipun telah disebutkanPanitia Seleksi terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, danmasyarakat, tetapi semua bergantung pada Presiden yang berwenangmembentuk panitia Seleksi tersebut. Kualitas Dewan Komisioner yangakan dibentuk sangat bergantung pada proses awal seleksi oleh PanitiaSeleksi. Selain itu permasalahan lain yang timbul adalah mengenaikewenangan OJK itu sendiri yang sangat besar, melebihi apa yangdiamanatkan oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagailembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap perbankandi Indonesia.

    B. Lembaga Negara Independen dan Pola RekrutmennyaSeperti telah disebutkan diatas, OJK lahir atas dasar Undang-

    Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaga Negara yangindependen sebelumnya yang telah lahir beserta dasar hukum yangmelahirkannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

    5 Pasal 10 ayat (4) Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

  • 337

    Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

    Tabel 1

    Lembaga Negara Independen dan Dasar Hukumnya

    Dari tabel di atas, penulis hanya ingin mengungkapkan bahwawalaupun semua lembaga Negara independen tersebut mempunyai dasarhukum pembentukan, namun terdapat perbedaan mengenai mekanismepola rekrutmen. Oleh Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan,setidaknya ada beberapa pola rekutmen keanggotaan lembaga Negaraindependen, yaitu: 6

    6 Opcit, hlm. 155.

  • 338

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    1. anggota komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usuldari Presiden.

    Untuk melancarkan proses pemilihan calon anggota komisi,pemerintah membentuk panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dariunsur pemerintah dan masyarakat. Pansel ini yang kemudianmelakukan seluruh tahap penjaringan dan penyeleksian calonanggota komisi dan hasilnya diserahkan kepada Presiden untukdiusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudianmelakukan pemilihan terhadap calon anggota yang telah diusulkanoleh Presiden. Sebelum melakukan pemilihan, DPR terlebih dahuluakan melakukan fit and proper test terhadap para calon. Setelahitu, pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting. Terakhir,hasil dari DPR diserahkan kepada Presiden untuk disahkan.Seleksi dengan pola ini diterapkan pada Komsi PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan KomisiInformasi.

    2. anggota komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulkomisi tersebut.

    Seluruh proses seleksi calon anggota komisi dilakukan olehkomisi yang bersangkutan. Biasanya proses seleksi ini dilakukanoleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh komisi terkait. Hasilseleksi calon anggota kemudian diserahkan kepada DPR untukdipilih. Sebelum melakukan pemilihan, DPR terlebih dahulu akanmelakukan fit and proper test terhadap para calon. Setelah itupemilihan dilakukan melalui mekanisme voting. Presiden, selakukepala negara, hanya meresmikan anggota yang telah dipilih olehDPR. Seleksi dengan pola ini diterapkan pada Komisi Nasional HakAsasi Manusia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan KomisiPenyiaran Indonesia.

    3. anggota komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usuldari komisi lain.

    Pola ini diterapkan pada mekanisme pemilihan anggota BadanPengawas Pemilu (Bawaslu). Proses seleksi calon anggota Bawasludilakukan Komisi Pemilihan Umum dengan membentuk sebuahpanitia seleksi. Hasil seleksi pansel diserahkan kepada KPU dankemudian KPU menyerahkan daftar calon anggota kepada DPR.Lalu DPR yang melakukan pemilihan. Namun, sebelum melakukanpemilihan DPR terlebih dahulu akan melakukan fit and proper testterhadap para calon. Setelah itu pemilihan dilakukan melalui

  • 339

    Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

    mekanisme voting.4. Presiden mengangkat anggota komisi atas peresetujuan Dewan

    Perwakilan Rakyat.

    Proses seleksi calon anggota komisi dilakukan olehpemerintah dengan membentuk panitia seleksi (Pansel). Panselyang kemudian melakukan proses penjaringan dan seleksiterhadap calon anggota komisi. Hasil seleksi Pansel kemudiandiserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagaianggota komisi. Sebelum memilih dan menetpkan anggota komisi,Presiden terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR. Pola iniditerapkan pada Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksidan Korban.

    5. Presiden mengangkat anggota komisi setelah mendapatpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Pengusulan calon anggota komisi dilakukan oleh komisiNegara tersebut melalui mekanisme seleksi yang dilakukan olehkomisi Negara yang bersangkutan. Hasil seleksi kemudiandiserahkan kepada Presiden. Sebelum menetapkan anggotakomisi, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan dari DPR.Pola seleksi seperti ini diterapkan pada Komisi perlindungan Anak.

    6. Khusus pola rekrutmen untuk Dewan Pers.

    Untuk Dewan Pers anggotanya terdiri dari unsur wartawan,pimpinan perusahan pers, tokoh masyarakat, dan pakaorkomunikasi. Mekanisme pemilihan masing-masing unsur tersebutdiserahkan kepada 2 (dua) organisasi. Bagi anggota dari unsurwartawan dipilih oleh organisasi wartawan dan bagi anggota dariunsur pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaanpers. Sedangkan bagi anggota dari unsur masyarakat dan pakarkomunikasi dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasiperusahaan pers.

    Dari beberapa model rekrutmen keanggotaan lembaga Negaraindependen diatas, terdapat kelemahan tentang mekanismeperekrutannya, yaitu mengenai sistem seleksi yang didasarkan padarekrutmen yang terbuka sehingga setiap orang bisa mendaftar. Walaupundengan sistem tersebut lebih transparan, namun dengan demikianorang yang mendaftar bisa jadi hanya jobseeker dan belum tentu memilikikemampuan untuk mengisi formasi yang didaftar. Selain itu, biaya yangakan dikeluarkan untuk proses rekrutmen semacam ini sangat besar

  • 340

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    mengingat banyak pendaftar yang harus diseleksi oleh Pansel.Banyaknya pendaftar ini juga akibat dari persayaratan untuk menjadiDewan Komisioner yang terlalu ringan, yaitu:

    a. warga negara Indonesia,

    b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,

    c. cakap melakukan perbuatan hukum,

    d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurusperusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit,

    e. sehat jasmani,

    f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saatditetapkan,

    g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan,dan

    h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima)tahun atau lebih. 7

    Dengan persyaratan seperti itu, secara otomatis akan banyakorang yang mendaftar. Bahkan pada penjelasan dari Undang-Undang OJKini juga tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai persyaratan anggotaDewan Komisioner.

    Selain persyaratan menjadi anggota Dewan Komisioner, yang tidakkalah penting adalah persyaratan Pansel itu sendiri karena Pansel inilahyang berperan penting dalam menentukan hasil akhir siapa saja yangakan menjadi anggota Dewan Komisioner. Dalam Pasal 11 ayat (3) hanyamenyebutkan Panitia Seleksi beranggotakan 9 (Sembilan) orang yangterdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat, tidakmenjelaskan mengenai kriteria apa saja apalagi mekanisme kerja dariPanitia Seleksi tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan persyaratanuntuk menjadi anggota Dewan Komisioner yang bersifat terbuka.

    Setelah permasalahan dalam model rekrutmen dan pembentukanserta mekanisme kerja Panitia Seleksi, permasalahan yang palingmendasar dari lahirnya Undang-Undang OJK ini adalah mengenaikewenangan pengawasan lembaga independen ini sendiri. Seperti telah

    7 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahuin 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

  • 341

    Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

    dibahas sebelumnya, dasar hukum lahirnya OJK adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam Pasal tersebut dinyatakan tugasmengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan yangindependen. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanyaadalah awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasisaja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatandi luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.8 Akantetapi, bila kita lihat dalam Pasal 9, OJK berwenang memberikan sanksiadministratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Seharusnyaapabila konsisten dengan tugas pengawasan yang diberikan oleh BankIndonesia, OJK hanya melakukan pengawasan dan melaporkan hasilpengawasan yang dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan danDewan Perwakilan Rakyat.

    Jika kita melihat tugas dan wewenang Bank Indonesia, yaitu:

    a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

    b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan

    c. mengatur dan mengawasi Bank.9

    Dari ketiga tugas diatas, OJK mendapat amanat untuk melakukantugas pengawasan terhadap Bank. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1Undang-Undang OJK menyatakan Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebasdari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, danwewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam rumusan Pasaltersebut muncul wewenang tambahan yaitu pengaturan. Artinya,Undang-Undang OJK ini memberikan kewenangan yang lebih darisekedar pengawasan terhadap sektor perbankan. Padahal dalam Pasal24 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tugas pengaturan jelasdimiliki oleh Bank Indonesia yaitu dengan menetapkan peraturan sertamemberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usahatertentu dari Bank. Jika OJK juga diberi kewenangan mengatur, maka

    8 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparaturpemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 17.9 Gozali, Djoni dan Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107

  • 342

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    akan terjadi over kewenangan dari lembaga independen baru ini.Padahal sesuai dengan Pasal yang mengamantakan pembentukannya,OJK hanya diberi kewenangan melakukan pengawasan.

    C. PenutupLahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

    Jasa Keuangan memang membuat hukum perbankan di Indonesiamemasuki era baru, terutama dalam hal pengawasan terhadap sektorperbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepadalembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukanlembaga independen ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akantetapi di Negara-nagara lain, seperti Inggris, Australia, Perancis, Jepang,dan Korea Selatan, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari banksentral. Alasan pemisahan tersebut untuk menghindari kemungkinanadanya pertentangan kepentingan antara tugas menjaga kestabilanmoneter dan tugas pengawasan bank.

    Akan tetapi, kita tidak bisa memungkiri ada beberapa catatandalam Undang-Undang OJK ini. Antara lain mengenai mekanismepembentukan Pansel oleh pemerintah dan sistem kerja dari Pansel itusendiri serta mengenai kewenangan dari OJK yang melebihi dari apayang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan yangmembentuknya. Sebaiknya catatan-catatan seperti ini diperhatikan agarterwujud good governance dan adanya kepastian hukum di negara kitaserta dapat dihindari pada pembentukan-pembentukan lembagaindependen selanjutnya, apabila memang diperlukan.

    Daftar Pustaka

    Gozali, Djoni dan Usman Rachmadi, 2010. Hukum Perbankan, SinarGrafika, Jakarta.

    Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994. Aspek Hukum PengawasanMelekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah, Rineka Cipta,Jakarta.

    Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2009. Jurnal Konstitusi,Volume 6, Nomor 3, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

  • 343

    KONSEPSI DAN TRANSFORMASI OTORITAS JASA KEUANGAN(CONCEPTION AND TRANSFORMATION FINANCIAL SERVICES AU-

    THORITY)Zulkarnain Sitompul*

    (Naskah diterima 05/09/2012, disetujui 28/09/2012)

    AbstrakOtoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baikdari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan OtoritasJasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapattercapai. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampumewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabilserta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakatKata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, transparan, dan akuntabel.

    AbstractFinancial institutions, regulatory authorities need independence, both fromgovernment and from industry-supervised, so the purpose of the Financial ServicesAuthority to ensure that the overall activity in the financial services sector held on aregular basis, fair, transparency, and accountable can be achieved. In addition, theFinancial Services Authority is also expected to bring the financial system to grow ina sustainable and state and capable of protecting the interests of consumers andsociety.Keyword : Financial Services Authority, transparency, and accountable.

    A. PendahuluanMulai tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan beroperasi

    sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. OJK yang didirikan denganUU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berfungsi menyelenggarakansistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang meliputi:

    * Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Nasional Jakarta.

  • 344

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

    b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

    c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.1

    Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistempengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yangdilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistempengaturan dan pengawasan OJK. Sistem pengawasan jasa keuangansecara terintegrasi dimulai di Skandinavia pada pertangahan tahun1980an. Inggris dan Jepang menerapkan sistem pengawasanterintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan United KingdomFinancial Services Authority dan Japan Financial Services Agency.2

    Meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasakeuangan terpadu berbeda di setiap negara, terdapat beberapa faktoryang memicu dilakukannya perubahan terhadap struktur kelembagaanpengawas jasa keuangan. Pertama, munculnya konglomerasi keuangandan mulai diterapkannya universal banking di banyak negara. Kondisiini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidakefektif karena terjadi gap dalam regulasi dan supervisi. Kedua, stabilitassistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (danlembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalahstabilitas sistem keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yangtepat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Ketiga,kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadikomponen utama good governance. Untuk meningkatkan -good governancepada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisistruktur lembaga pengawas jasa keuangannya.3

    1 Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaanekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakanpengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial,pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenaipergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunderperumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lainyang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan2 Mamiko Yokoi-Arai, The Regulatory Efficiency of a Single Regulator in Financial Services: Analysis ofthe UK and Japan, Banking & Finance Law Review, October, 2006, hlm. 1.3 Ibid, hlm. 5.

  • 345

    Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalampenjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasidalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologiinformasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuanganmenjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektorkeuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di sampingitu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungankepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telahmenambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasakeuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknyapermasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputitindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasakeuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

    Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasitersebut, langkah-langkah persiapan dan periode transisi telahditetapkan sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakantugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangansecara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangandilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya(disingkat lembaga keuangan bukan bank /LKBB) yang dilakukan olehBapepam LK dialihkan pada akhir tahun 2012. Tahap kedua,pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhirtahun 2013.

    Sebagai langkah persiapan pendirian OJK, pada 26 Juni 2012 ketuadan anggota Dewan Komisioner (DK) OJK sudah terpilih dan satu bulansejak diangkat, DK membentuk tim transisi yang bertugas menyiapkansarana dan prasarana OJK. Dalam pembentukan tim transisi tersebut,DK OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BankIndonesia. Calon anggota tim transisi diusulkan oleh Menteri Keuangandan Gubernur Bank Indonesia yang kemudian ditetapkan oleh DK OJKsebagai anggota tim transisi. Tim transisi membantu kelancaranpelaksanaan tugas DK untuk mengindentifikasi dan memverifikasikekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkaitdengan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan danmempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

  • 346

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Selanjutnya, DK OJK menetapkan struktur organisasi, tugas pokokdan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang banguninfrastruktur OJK. Setelah itu, tiga bulan sebelum beralihnya fungsi,tugas dan wewenang pengawasan jasa keuangan ke OJK, Ketua DKmenyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat danpegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yangakan dialihkan atau dipekerjakan di OJK. Permintan Ketua DK OJKtersebut harus dipenuhi oleh Gubernur Bank Indonesia dan MenteriKeuangan dengan mengusulkan nama pejabat dan pegawai BankIndonesia dan Kementerian Keuangan yang akan berkerja di OJK. Disamping pegawai dan pejabat yang ditugaskan oleh BI dan KementerianKeuangan, DK OJK dapat melakukan rekrutmen pejabat dan pegawaisecara terbuka.

    Untuk pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan dan pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yangmelaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan danpengawasan di sektor Perbankan yang dialihkan untuk dipekerjakanpada OJK, wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat:

    a. 1 (satu) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dariBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan

    b. 3 (tiga) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari BankIndonesia.

    Pejabat dan/atau pegawai dimaksud wajib menetapkan pilihanstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai OJK atau:

    a. sebagai pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, palinglama 3 (tiga) bulan sejak beralihnya fungsi tugas, dan wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/ataupegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan; dan

    b. sebagai pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia, paling lama 2(dua) tahun sejak beralihnya fungsi tugas, dan wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/ataupegawai yang berasal dari Bank Indonesia.

    Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan kepadaOJK, kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BankIndonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan dan kekayaan negaradan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan

  • 347

    dan Bapepem LK dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, danwewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal dan LKBBdapat digunakan oleh OJK.

    Risiko terbesar yang dihadapi oleh OJK pada masa peralihan adalahkemungkinan hilangnya kompetensi pengawasan yang sangat penting.Oleh karena itu, pada masa transisi, penting untuk memastikan bahwamodal manusia dan pengetahuan kelembagaan yang telah dibina olehBI dan Bapepam - LK tidak hilang, tetapi dialihkan ke OJK.4 Periodeperalihan ini menjadi lebih krusial karena dilakukan pada saatperekonomian dunia sedang dilanda krisis yang dalam sehinggamenimbulkan banyak ketidakpastian.

    B. Fitur Utama Otoritas Jasa KeuanganMenurut penulis, independensi dan sistem pengawasan terintegrasi

    merupakan dua fitur penting yang dimiliki OJK.

    1. Independensi dan Transparansi

    Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkanindependensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi,sehingga tujuan OJK untuk memastikan keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, OJK jugadiharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secaraberkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingankonsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 UU OJK menetapkanbahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasdan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.Pelaksanaan prinsip independen ini merupakan masalah krusial bagiotoritas pengawas jasa keuangan. Menurut penelitian, di seluruh dunia,termasuk di AS, tidak ada institusi yang independen dari pengaruhpolitik jangka pendek dan independen dari ketertarikan dan pengaruhlembaga keuangan.5

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

    4 PS Srinivas, Daya Tahan Sektor Keuangan, Harian Kompas, 14 Agustus 2012, hlm.7.5 James R. Barth, et.al., Guardians of Finance Making Regulators Work for Us, (Cambridge: The MITPress, 2012), hlm.10.

  • 348

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Pentingnya independensi bagi otoritas pengawas jasa keuanganpaling tidak karena dua hal. Pertama, hampir semua krisis keuanganyang terjadi pada tahun 1990an diakibatkan oleh pengaruh politik.Lemah dan tidak efektifnya regulasi seringkali disebabkan campurtangan politik. Kedua, dialihkannya kewenagan pengawasan dari banksentral. Bank sentral selama ini telah mendapat independen sehinggadengan dialihkannya pengwasan dari bank sentral isu indepenensimuncul kembali. Di samping itu, pendirian lembaga pengawas yangsuperpower menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besaryang dimilikinya.6

    Untuk menentukan independensi suatu lembaga pengawas, dapatdigunakan empat dimensi yang menjadi alat ukur independensi yaitu,regulasi, supervisi, institusi dan anggaran. Independensi regulasi dansupervisi merupakan independensi inti. Independensi institusi dananggaran dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi regulasidan supervisi tersebut. Independensi regulasi dan supervisi sulit untukdicapai tanpa pengaturan yang jelas tentang independensi institusidan anggaran.

    Independensi regulasi dimaksudkan sebagai kemampuan darilembaga pengawas memperoleh suatu tingkatan otonomi dalammenetapkan peraturan teknis yang mengatur industri yang diawasinyasesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kaitan ini, undang-undang yang mengatur industri keuangan sebaiknya hanya mengaturhal-hal prinsip sehinggak lembaga pengawas dapat leluasa menerbitkandan mengamendmen regulasi teknis tanpa perlu melibatkan ataumelalui proses politik (legislasi). Hanya saja, perlu diwaspadai bahayaindependen regulasi, yaitu pengawas dapat saja menjadi curiga yangberlebihan sehingga terjadi pengaturan yang berlebihan (over regulated)tanpa mempertimbangkan biaya regulasi terhadap industri yang diawasi.

    6 Marc Quintyn dan Michael W. Taylor, Regulatory and Supervisory Independence and FinancialStability, IMF Working Paper (WP/02/46), March 2002, hlm. 4. Lihat juga Mamiko Yokoi-Arai, TheRegulatory Efficiency of a Single Regulator in Financial Services: Analysis of the UK and Japan, Banking& Finance Law Review, October, 2006, hlm. 1 yang membuat ukuran dalam menilai independensitujuan; tranparansi; efektifitas penegakan ketentuan; kelengkapan regulasi dan efisiensi dan efektivitasregulasi.

  • 349

    Bahaya lainnya adalah regulator dipengaruhi oleh industri yang diatur.Untuk mengatasi bahaya tersebut transparansi yang tepat dalam prosespembuatan regulasi penting untuk diterapkan karena transparansiberlebihan juga memiliki kelemahannya sendiri sehingga timbulpertanyaan seterang apa tranparansi yang harus diterapkan? 7

    Transparansi adalah fitur utama pemerintahan domokratis.Transparansi dapat mengurangi kekuasan kelompok penekan danmemberi kesempatan luas kepada publik memantau proses pengambilankeputusan. Transparansi meliputi: (i) pemberian informasi kepadapublik oleh pembuat kebijakan tentang rencana kebijakan yang akandiambil dan implikasi kebijakan tersebut bagi masyarakat; (ii)kemampuan masyarakat atau pihak yang akan diatur untukmengajukan tanggapan baik lisan maupun secara tertulis tentangusulan kebijakan; (iii) informasi yang diberikan oleh pembuat kebijakantentang proses penetapan kebijakan dan kebijakan yang diputuskandapat diakses oleh publik. 8 Dengan demikian esensi dari transparansiadalah pada proses pembuatan kebijakan sehingga transparansi dapatmeningkatkan rasionalitas keputusan karena transparansi memberikesempatan kepada beragam pihak untuk memberi masukan kepadapembuat kebijakan.

    Namun demikian, transparansi mengandung biaya karena dapatmeningkatkan pertimbangan dan akuntabilitas yang buruk.Pertimbangan yang buruk terjadi akibat politik pencitraan(political posturing) dan ketidakfleksibelan dalam posisi kebijakan. Dalamkaitan ini terjadi kompromi antara pembuat kebijakan dengan politisiatau industri jasa keuangan. Kompromi bukan untuk kepentinganmasyarakat. Sedangkan buruknya akuntabilitas timbul karenatransparansi tidak hanya membolehkan masyarakat melakukanmonitoring aktivitas pengambil kebijakan, tetapi kelompok kepentinganjuga dapat melakukan pemantauan sehingga mereka dapat menilaiapakah pembuat kebijakan mengambil keputusan sesuai dengan hasilkompromi sebelumnya. Semakin transparan, semakin sulit bagipembuat kebijakan untuk tidak mematuhi kesepakatan.

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

    7 Ibid, hlm. 148 Anita Anand dan Andrew Green, Regulating Financial Institutions: The Value of Opacity, McGill LawJournal, March 2012, hm.7.

  • 350

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Pendekatan lain untuk mengukur tingkat independensi OJKdengan melihat dua hal. Pertama, kejelasan tujuan yakni:1) tujuanyang ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuatkeputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan responkebijakan yang tepat dalam situasi tertentu, 2) tujuan adanyapengaturan (arrangement) tentang akuntabilitas untuk keputusan danrespon kebijakan. Pasal 4 UU OJK menetapkan bahwa OJK dibentukdengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan:

    a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

    b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secaraberkelanjutan dan stabil; dan

    c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

    Kedua, independensi, akuntabilitas, integritas dan sumberdayayang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikankebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambilkeputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanyaketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomianggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkankebijakan internal lembaga. Pasal 34 UU OJK menetapkan bahwa:

    (1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dananggaran OJK.

    (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatandi sektor jasa keuangan.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanDewan Komisioner.

    Ketentuan yang mengatur anggaran dan penggunaan anggaranuntuk membiayai kegiatan OJK ditetapkan berdasarkan standar yangwajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari: 1) standar biayaumum, 2) proses pengadaan barang dan jasa, dan 3) sistem remunerasisebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkaitdengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barangdan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.

  • 351

    Terkait masalah anggaran, Pasal 37 UU OJK menetapkan bahwa:

    (1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukankegiatan di sektor jasa keuangan.

    (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajibmembayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

    (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaanOJK.

    (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutansebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.

    (5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihikebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihantersebut disetorkan ke Kas Negara.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Ketentuan di atas dapat melepaskan ketergantungan OJK padaketersediaan anggaran yang berasal dari APBN sehingga dapatmengurangi intervensi terhadap OJK. Namun demikian, munculpotensi intervensi yang berasal dari industri yang membiayai OJK. Untukitu, akuntabilitas merupakan hal penting bagi OJK. Akuntabilitasdiperlukan OJK untuk meletigimasi tindakannya atas dasarkewenangan yang diberikan. Intergritas direfleksikan dalam mekanismeyang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuanorganisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi.

    Sedangkan pengaturan tentang masa kerja DK OJK dapat jugadigunakan sebagai kriteria dalam mengukur independensi. Pasal 17UU OJK menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisioner tidak dapatdiberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabilamemenuhi alasan sebagai berikut:

    a. meninggal dunia;

    b. mengundurkan diri;

    c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;

    d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas ataudiperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebihdari 6 (enam) bulan berturut-turut;

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

  • 352

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisionerlebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapatdipertanggungjawabkan;

    f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagianggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;

    g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada KementerianKeuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasaldari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (4) huruf i;

    h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atausemenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak adasatu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

    i. melanggar kode etik.

    Dengan pengaturan sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwaanggota dewan komisioner OJK tidak diberhentikan berdasarkan alasanpolitik. Ketentuan seperti ini akan memberikan keamanan bagi DKdalam mengambil kebijakan yang tidak popular secara politik,

    2. Intergasi vs Satu Atap

    OJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan sektorjasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini dapat diketahuai dari latarbelakang pendirian OJK ataupun ketentuan yang terdapat dalam UUOJK. Untuk beroperasi sebagai lembaga pengawas yang terintegrasi, OJKperlu memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinyadilakukan secara terpadu tidak terkotak-kotak. Terpadunya kebijakanyang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinyapelaksanaan tugas OJK. Apabila hal ini tidak dapat terlaksanak denganbaik maka OJK akan beroperasi sebagai sistem satu atap.

    Selama masa transisi, perlu dilakukan harmonisasi berbagaiperaturan perundang-undangan untuk menciptakan kesetaraan diantara sesama lembaga keuangan yang berada di bawah pengwasan OJK.Di Amerika Serikat tugas ini dilakukan oleh Financial Service OversightCouncil (FSOC), yang bertanggung jawab melakukan identifikasi risikosistemik dan kekosongan regulasi dan memberi rekomendasi kepadaregulator bagaimana mengatasi ancaman stabilitas sistem keuangandan meningkatkan disiplin pasar dengan mengurangi kemungkinan

  • 353

    pemerintah akan turun memberikan bantuan bilamana suatu lembagakeuangan mengalami kesulitan keuangan. Untuk melakukan tugastersebut, FSOC dibantu oleh suatu lembaga baru yaitu Office of FinancialResearch.

    Di Indonesia, tugas tersebut menjadi tanggung jawab DK OJK yangmemastikan bahwa ketentuan tertentu perlu diharmonisasi danketentuan yang tetap dibiarkan berbeda untuk mengakomodir perbedaankarakteristtik industri keuangan. Hal ini dibutuhkan untuk menutupcelah atau mempersempit wilayah abu-abu yang dapat digunakan olehlembaga keuangan melakukan manuver yang dapat merugikankepentingan konsumen dan pada akhirnya merugikan industrikeuangan itu sendiri.

    Mengingat terdapatnya perbedaan kareraktiristik di antaralembaga keuangan tersebut, beberapa pengaturan harus dibiarkan tetapberbeda sesuai dengan ciri kegiatan usaha lembaga keuangan tertentu.Untuk itu beberapa hal di bawah perlu dintegrasikan.

    1) Regulasi

    OJK memiliki kewenangan menerbitkan regulasi yang mencakupregulasi perbankan, pasar modal, perasuransian dan LKBB. Pasal 6 UUOJK menetapkan bahwa OJK berwenang menetapkan peraturan untukseluruh lembaga keuangan. Kewenangan menetapkan peraturantersebut diberikan kepada DK OJK. Dengan ketentuan seperti iniperaturan yang diterbitkan OJK dapat bersifat integratif karenaditerbitkan oleh DK yang dapat melihat permasalahan yang dihadapilembaga keuangan secara holistik. Untuk itu, DK harus didukung olehaparatur yang mampu mengintegrasikan semua peraturan OJK. Hal inimerupakan tantangan besar karena pengawasan masing-masinglembaga keuangan berada pada kepala eksekutif sehingga merekalahyang sehari-hari bergelut dengan masalah-masalah yang dihadapi olehindustri. Usulan peraturan dan perubahan peraturan tentunya berasaldari masing-masing kepala eksekutif. Hal ini dapat menyebabkanperaturan yang ditetapkan oleh DK bersifat sangat sektoral.

    Tantangan lainnya adalah belum setaranya bentuk peraturan yangmengatur lembaga keuangan yang tunduk di bawah jurisdiksi OJK.Beberapa lembaga keuangan telah diatur dalam bentuk undang-undang,misalnya perbankan, pasar modal, perasuransian. Sedangkan sebagianbesar lembaga keuangan masih diatur dalam bentuk peraturan di bawah

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

  • 354

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    undang-undang. Idealnya, seluruh lembaga keuangan diatur dalamundang-undang karena menyangkut kepentingan masyarakat. Tugasbesar yang dihadapi OJK ke depan adalah menyusun RUU yangmencakup seluruh lembaga keuangan yang menjadi objek pengawasanOJK. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kesetaraan prinsip dasaryang berlaku pada seluruh lembaga keuangan.

    Terintegrasinya peraturan juga penting dalam kaitannyaterpisahnya antara pengawasan microprudential dengan pengawasanmacroprudential sebagaimana yang diatur Pasal 7 UU OJK. Kerangkaketerkaitan antara dua jenis pengawasan ini diperlukan sehingga tidakmenimbulkan wilayah tidak bertuan. Risiko yang ditimbulkan akibatadanya wilayah tak bertuan lebih tinggi dibandingkan biaya yangditimbulkan akibat terjadinya tumpang tindih peraturan.

    UU OJK tidak memberikan definisi tentang pengawasanmicroprudential maupun definisi tentang pengawasan macroprudential.UU OJK hanya menetapkan bahwa pengawasan microprudentialdifokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisiskesehatan neraca bank khususnya terkait dengan kecukupan modaldalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pegawasan microprudentialadalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menularkebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasanperilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebihdifokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaaninformasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil.9

    Lingkup pengawasan microprdential yang akan dialihkan ke OJKmulai 1 Januari 2014 adalah tugas pengaturan dan pengawasanperbankan yang meliputi hal-hal berikut:10

    9 Christian Hawkesby, Central Bank and Supervisors: The Question of Institutional Structure andResponsibility, dalam Liisa Halme, et.al, Financial Stability and Central Bank Selected Issues forFinancial Safety Nets and Market Discipline, (London: Bank of England, Centre for Central BankingStudies, 2000), hal. 10010 Pasal 7 UU OJK

  • 355

    a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yangmeliputi:1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,

    anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusandan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisibank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

    2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaandana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;.

    b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yangmeliputi:1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio

    kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberiankredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadanganbank;

    2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerjabank;

    3. sistem informasi debitur;

    4. pengujian kredit (credit testing); dan

    5. standar akuntansi bank.

    c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,meliputi:1. manajemen risiko;

    2. tata kelola bank;

    3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

    4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

    d. pemeriksaan bank.Selanjutnya Penjelasan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa selain

    lingkup pengawasan di atas, merupakan tugas dan wewenang BankIndonesia yang disebut sebagai pengaturan dan pengawasanmacroprudential. Dalam rangka pengaturan dan pengawasanmacroprudential tersebut peran OJK adalah membantu BI untukmelakukan himbauan moral kepada industri perbankan.

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

  • 356

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Keterikatan antara kebijakan macroprudential dengan kebijakanmicroprudential, disadari oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapatdilihat dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 39 UU OJK yangmenetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkordinasidengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankanantara lain:

    a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;

    b. sistem informasi perbankan yang terpadu;

    c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan danavaluta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;

    d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha banklainnya, antara lain kartu kredit, kartu debet dan internetbanking;

    e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemicallyimportant bank; dan

    f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaaninformasi.

    Selanjutnya, Pasal 40 UU OJK menetapkan bahwa dalammelaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BI membutuhkaninformasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, maka BI dapatmelakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tertentu yang masuksystemically important bank (SIB) dan/atau bank lainnya sesuai dengankewenangan Bank Indonesia di bidang macroprudential.

    2) Penyidikan dan perlindungan konsumen

    Berdasarkan UU OJK, penyidikan seluruh kejahatan di bidangkeuangan dilakukan oleh Penyidik OJK, meskipun tidak mengurangikewenangan penyidikan yang ada di tangan kepolisian. Ketentuanseperti ini sebelumnya hanya berlaku untuk kejahatan di pasar modal,sedangkan kejahatan di sektor keuangan lainnya merupakankewenangan kepolisian. Tidak dimilikinya kewenangan penyidikan bagipengawas bank mempengaruhi efektifitas dalam menjalankan tugaspengawasan bank. Seringkali pengawas kewalahan menghadapipengurus bank yang tidak kooperatif dan nakal. Dengan kewenanganpenyidikan yang dimiliki oleh OJK diharapkan penanganan seluruhkejahatan di sektor keuangan dapat dilakukan oleh satu institusi yaituOJK.

  • 357

    3) Perlindungan konsumen

    Pasal 28 UU OJK menetapkan untuk perlindungan konsumen danmasyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugiankonsumen dan masyarakat, yang meliputi:

    a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat ataskarakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

    b. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikankegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikanmasyarakat; dan

    c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

    Di samping itu, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumenyang meliputi:

    a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduankonsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;

    b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan olehpelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

    c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikanoleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturanperundang-undangan di sektor jasa keuangan.

    Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenangmelakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan ataumelakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untukmenyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga JasaKeuangan dimaksud. OJK juga dapat mengajukan gugatan untukmemperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan daripihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawahpenguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untukmemperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugianpada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat daripelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasakeuangan.

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

  • 358

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    Perlu dipertimbangankan agar keseluruhan sengketa antarakonsumen dengan lembaga keuangan tunduk pada satu lembagapenyelesiaan sengketa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar memberikankeamanan bagi nasabah keuangan, mengingat mahal nya prosespenyelesaian sengketa dengan menggunakan badan peradilan. Saat ini,industri perbankan memiliki lembaga mediasi yang dilakukan BI untuksengketa antara nasabah dengan bank dengan nilai di bawah 500 jutasedangkan asuransi memiliki lembaga sendiri yang disebut BadanMediasi Asuransi Indonesia (BMAI), demikian pula halnya dengan pasarmodal.

    3) Penyelamatan dan likuidasi bank dan lembaga keuangan lainnya

    Konsep penyelamatan perbankan telah memiliki aturan sendiriyang cukup jelas sebagaimana diatur pada Pasal 37 UU Perbankan.Sedangkan konsep penyelamatan lembaga keuangan selain bank belummemiliki aturan setingkat undang-undang yang lengkap sebagaimanayang mengatur industri perbankan. Untuk LKBB tertentu bentukpengaturan industri tersebut bahkan belum diatur dalam undang-undang.

    Penanganan lembaga keuangan bermasalah seolah-olah berlombadengan waktu. Apabila jangka waktu antara terjadinya economic insolvendan pencabutan izin usaha terlalu panjang maka kerugian yang akanditanggung masyarakat menjadi lebih besar. Sebab, di antara waktutersebut manajemen memiliki insentif untuk melakukan kegiatan yangberisiko tinggi dalam upaya menjaga agar perusahaan kelihatan tetapsolven. Benar, internal auditorlah yang seharusnya secara dinimendeteksi permasalahan yang timbul dan kemudianmendiskusikannya dengan manajemen agar dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiknya. Namun, pengalamanmenunjukan dalam setiap kasus kebangkrutan lembaga keuangan,justru pemilik dan penguruslah yang punya andil besar dalammenghancurkan bank tersebut.

    Lambatnya keputusan pencabutan izin usaha suatu bank misalnya,tidak terlepas dari lemahnya pengaturan. Pasal 37 UU No.7 Tahun 1992tentang Perbankan mensyaratkan harus dilakukannya prosespenyelamatan yang panjang sebelum suatu bank dinyatakan gagal dandicabut izin usahanya. Panjangnya proses ini menimbulkan kesanpengawas lamban mengambil keputusan. Untuk itu, perlu disusunpengaturan yang lebih tegas dan tidak terlalu panjang.

  • 359

    Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

    Pasal 5 UU OJK menetapkan bahwa OJK berfungsimenyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasiterhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. UUPerbankan dan UU LPS secara tegas mengatur tata cara likuidasi bank.Mengingat Pasal 2 UU Kepailitan menetapkan bahwa untuk lembagakeuangan diberlakukan rezim tersendiri yang berbeda dengan rezimkepailitan yang berlaku bagi perusahaan bukan lembaga keuangan makadibutuhkan kesetaraan pengaturan untuk likuidasi lembaga keuangan.Dalam kaitan ini perlu juga dipertimbangkan perluasan kewenanganLPS untuk juga mencakup likuidasi dan penyelamatan serta penjaminannasabah bukan bank. Hal ini untuk menghindarkan terdapat rezim yangberbeda di antara lembaga keuangan.

    C. PenutupSulit bagi masyarakat dan wakil yang dipilihnya untuk memastikan

    bahwa regulator berkerja untuk kepentingan masyarakat. Alasannyaantara lain kompleksitas dan kekaburan sistem keuangan membuatmasyarakat atau parlemen sulit memperoleh informasi yang lengkap.Di samping itu, juga diperlukan keahlian untuk menilai secaraindependen kualitas regulasi di sektor keuangan. Tanpa asesmen yangbaik dan akurat, masyarakat tidak mengetahui dengan tepat apa yangdilakukan regulator atau sulit mengevaluasi kebijakan yang diambiloleh regulator. Kondisi ini disebabkan regulator memonopoli informasidan keahlian yang diperlukan untuk menilai kinerja mereka sendiri.

    Oleh karena itu, memberikan kewenangan yang besar kepadalembaga pengawas sistem keuangan tanpa diiringi independensi danpeningkatan tata kelola, sama artinya dengan berjudi dengan masadepan perekonomian. Tanpa independensi dan tata kelola yang baik,krisis yang lebih mahal pasti terjadi. Pengalaman mengajarkan, tidakada negara yang kebal terhadap krisis perbankan. Artinya, sistempengawasan bagaimanapun yang diterapkan, krisis tetap saja terjadi.Untuk itu, mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat (marketdiscipline) dengan cara memperluas penerapan prinsip transparansi(sunshine regulation) penting dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkankemampuan nasabah dan stakeholder mengawasi bank secara langsung.Kelompok masyarakat yang potensial sebagai pengawas adalah deposan

  • 360

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    besar, pemegang pinjaman subordinasi, pemegang saham minoritas(publik) dan perusahaan pemeringkat. Kelompok ini adalah kelompokyang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Kompleksitas bisnis lembaga keuangan mempersulit lembagapengawas mendeteksi secara dini permasalahan yang dihadapi. Olehkarena itu, kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaantentang praktik manajemen risiko, bentuk risiko dan kinerjamanajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenaipermodalan sehingga dapat memfasilitasi bekerjanya disiplin pasar.Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebutmemungkinkan pengawas dan peserta pasar dapat melakukan penilaianyang lebih sempurna tentang bagaimana lembaga keuanganmemelihara kesehatannya. Penerapan prinsip keterbukaan tentunyaakan mempertajam mekanisme sistem peringatan dini (early warningsystem) sehingga dampak negatif keterlambatan lembaga pengawas yangseringkali terjadi dapat dinetralissi dengan efektifnya pengawasan olehmasyarakat.

  • 361

    * Perancang Undang-Undang (Legislative Drafter) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia.

    INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIFUNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS

    JASA KEUANGAN(THE INDEPENDENCE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

    PERSPECTIVES IN LAW NUMBER 21 YEAR 2011 CONCERNING THEFINANCIAL SERVICES AUTHORITY)

    Wiwin Sri Rahyani*

    (Naskah diterima 29/08/2012, disetujui 28/09/2012)

    AbstrakDengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu OtoritasJasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembalistruktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsipengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembagayang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas daricampur tangan pihak lain. Meskipun OJK lembaga yang independen tetapikeindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak). Independensi OJKdalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukanpendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturandan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen.Keindependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat GoodCorporate Governance dalam dunia keuangan dan perbankan.Kata kunci : independen, pengaturan, pengawasan, sektor jasa keuangan

    AbstractThe approved Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authorityhas given birth to an independent institution, namely the Financial Services Authority(OJK), which is the outcome of a restructurization process of organizational structureof the institutions that conduct the management and supervision functions in theregulation and supervision of the financial services sector. OJK is an institution thatis independent in conducting its duty and authority, free from the interference of anyother. Even though OJK is independent but its independence does not apply fully.The indepedence of OJK in managing and monitoring activity in financial servicessector is done by approach through good coordination in producing regulation anddoing close monitoring to an independent institution. The independence of OJK willbe fully effective if there is good corporate governance in finance and banking sector.Keywords : independent, regulation, supervision,the financial services sector

  • 362

    Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

    A. PendahuluanDengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

    tentang Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yangindependen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasildari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian darilembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan danpengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidangperbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Penataantersebut dilakukan dalam kerangka peraturan dan pengawasan sektorjasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Penataan tersebutsejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentangBank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembagapengawasan sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang tersebutdijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan olehlembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dandibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, telahjelas bahwa pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuanganindependen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnyadinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akandilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002.1

    Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagipemben