of 85/85
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK I!'.DONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mev,rujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank ...

UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

  • View
    195

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UU ini adalah UU yang mengatus tugas dan kewenangan dari OKJ

Text of UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

SALINAN PRESIDEN REPUBLIKI!'.DONESIA UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR21TAHUN2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, Menimbanga.bahwauntukmewujudkanperekonomiannasionalyang mamputumbuhsecaraberkelanjutandanstabil, diperlukankegiatandidalamsektorjasakeuanganyang terselenggarasecarateratur,adil,transparan,dan akuntabel,sertamampumev,rujudkansistemkeuangan yang tumbuhsecara berkelanjutandan stabil,danmampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufa,diperlukanotoritasjasakeuanganyang memilikifungsi,tugas,danwewenangpengaturandan pengawasanterhadapkegiatandidalamsektorjasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufadanhurufb,perlumembentukUndangUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat1.Pasal5ayat(1),Pasal20,danPasal33Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor23Tahun1999tentangBank Indonesia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3843)sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun 2009tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun2008tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun1999 tentang Bank ... PRESIDEN REPUBLiKINDONl!:lSlA - 2 BankIndonesiaMenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor7, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4962); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA dan PRESlDEN REPUBLIKINDONESIA MEMUTUSKAN: MenetapkanUNDANG-UNDANGTENTANGOTORITAS JASA KEUANGAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.Otoritas Jasa Keuangan, yang se1anjutnya disingkat OJK, adalahlembaga yang independendanbebasdaricampur tanganpihaklain,yangmempunyaifungsi,tugas,dan wewenangpengaturan,pengawasan,pemeriksaan,dan penyidikansebagaimanadimaksuddalamUndangUndang ini. 2.DewanKomisioneradalahpimpinantertinggiOJKyang bersifat kolektif dan kolegial. 3.Kepala Eksekutif adalahanggotaDewanKomisioner yang bertugasmemimpinpelaksanaanpengawasankegiatan jasakeuangandanmelaporkanpelaksanaantugasnya kepada Dewan Komisioner. 4.Lembaga ... PRE SIDEN REPUBLIKINDONESIA - 34.LembagaJasaKeuanganadalahlembagayang me1aksanakankegiatandisektorPerbankan,Pasar Modal,Perasuransian,DanaPensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 5.Perbankanadalahsegalasesuatuyangmenyangkut tentangbank,mencakupkelembagaan,kegiatanusaha, sertacaradanprosesdalamme1aksanakankegiatan usahanyasecarakonvensionaldansyariahsebagaimana dimaksuddalamundang-undangmengenaiperbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. 6.PasarModaladalahkegiatanyangbersangkutandengan PenawaranUmumdanperdaganganEfek,Perusahaan PublikyangberkaitandenganEfekyangditerbitkannya, sertalembagadanprofesiyangberkaitandenganEfek sebagaimana dimaksuddalamundang-undang mengenai pasar modal. 7.Perasuransianadalahusahaperasuransianyang bergerakdisektorusahaasuransi,yaituusahajasa keuanganyangdenganmenghimpundanamasyarakat melaluipengumpulanpremiasuransimemberikan perlindungankepadaanggotamasyarakatpemakaijasa asuransiterhadaptimbulnyakerugiankarenasuatu peristiwayangtidakpastiatauterhadaphidupatau meninggalnyaseseorang,usahareasuransi,danusaha penunjangusahaasuransiyangmenyelenggarakanjasa keperantaraan,penilaiankerugianasuransidanjasa aktuaria,sebagaimanadimaksuddalamundang-undang mengenai usaha perasuransian. 8.Dana Pensiunadalahbadanhukum yang mengeloladan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksuddalam undang-undangmengenai dana pensiun. 9.LembagaPembiayaanadalahbadanusahayang melakukankegiatanpembiayaandalambentuk penyediaandanaataubarangmodalsebagaimana dimaksuddalamperaturanperundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. 10.Lembaga ... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA - 4 10.LembagaJasaKeuanganLainnyaadalahpergadaian, lembagapenjaminan,lembagapembiayaanekspor Indonesia,perusahaanpembiayaansekunder perumahan,danlembagayangmenyelenggarakan pengelolaandanamasyarakatyangbersifatwajib, meJiputipenyelenggara program jaminansosiai,pensiun, dankesejahteraan,sebagaimanadimaksuddalam peraturanperundang-undanganmengenaipergadaian, penjaminan,lembagapembiayaaneksporIndonesia, perusahaanpembiayaansekunderperumahan,dan pengelolaandanamasyarakatyangbersifatwajib,serta lembagajasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11.Peraturan OJK adalahperaturantertulis yang ditetapkan olehDewanKomisioner,mengikatsecaraumum,dan diundangkandalamLembaranNegaraRepublik Indonesia. 12.PeraturanDewanKomisioneradalahperaturantertulis yang ditetapkanolehDewanKomisioner danmengikat di lingkungan internal OJK. 13.Bank IndonesiaadaiahBankSentralRepublikIndonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14.LembagaPenjaminSimpananadalahLembagaPenjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. 15.Konsumenadalahpihak-pihakyangmenempatkan dananyadan! ataumemanfaatkanpelayananyang tersedia diLembaga JasaKeuanganantara lainnasabah pada Perbankan, pemodal diPasar Modal,pemegang polis padaPerasuransian,danpesertapadaDanaPensiun, berdasarkanperaturanperundang-undangandisektor jasa keuangan. 16.Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. 17.GubernurBankIndonesiaadalahpemimpinmerangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. 18.Menteri ... PRESIDEN REPU8L1KINDONESIA - 518.MenteriKeuanganadalahmenteriyang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang keuangan. 19.KetuaDewanKomisionerLembagaPenjaminSimpanan adalahpemimpinrnerangkapanggotaDewanKomisioner Lembaga Penjamin Sirnpanan. 20.Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lernbaga lain. 21.KorniteEtik adalahorganpendukungDewanKomisioner yangbertugasmengawasikepatuhanDewanKomisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. 22.Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yangbertugasrne1akukanevaluasiataspelaksanaan tugas OJK serta rnenyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. 23.PanitiaSeleksiadalahpanitiayangdibentukoleh Presidenyangbertugasuntukmemilihdanmenetapkan calonanggotaDewanKornisioneruntukdisampaikan kepada Presiden. 24.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 25.ForumKoordinasiStabilitasSistemKeuanganadalah forumkoordinasi yang dibentuk untuk rnenjaga stabilitas sis ternkeuanganyanganggotanyaterdiriatasMenteri Keuanganselakukoordinatormerangkapanggota, GubernurBank Indonesiaselakuanggota,KetuaDewan Kornisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. BABII PEMBENTUKAN,STATUS,DANTEMPAT KEDUDUKAN Pasal2 (1)Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. (2)OJK ... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA - 6 (2)OJKadalahlernbagayangindependendalam rnelaksanakantugasdanwewenangnya,bebasdari campurtanganpihaklain,kecualiuntukhal-halyang secara tegas diatur dalarn Undang-Undang ini. Pasa13 (1)OJKberkedudukan diibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2)OJKdapatrnernpunyaikantordidalarndandiluar wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiayang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. BAB III TUJUAN, FUNGSI, TUGAS,DANWEWENANG Pasal4 OJKdibentukdengantujuanagarkeseluruhankegiatandi dalarn sektor jasa keuangan: a.terselenggarasecarateratur,adil,transparan,dan akuntabel; b.rnampurnewujudkansis ternkeuanganyangturnbuh secara berkelanjutan dan stabi\;dan c.rnarnpurnelindungikepentinganKonsurnendan rnasyarakat. Pasal5 OJKberfungsirnenyelenggarakansisternpengaturandan pengawasanyangterintegrasiterhadapkeseluruhankegiatan di dalarnsektor jasa keuangan. PasaI6 ... PRESIDEN REPUSLIKINDONESIA - 7Pasa16 OJKmelaksanakantugaspengaturandanpengawasan terhadap: a.kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan; b.kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal;dan c.kegiatanjasakeuangandisektorPerasuransian,Dana Pensiun,LembagaPembiayaan,danLembagaJasa KeuanganLainnya. Pasal 7 Untukmelaksanakantugaspengaturandanpengawasandi sektorPerbankansebagaimanadimaksuddalamPasal6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a.pengaturandanpengawasanmengenalkelembagaan bank yang meliputi: 1.perizinanuntukpend irianbank,pembukaankantor bank,anggarandasar,rencanakerja,kepemilikan, kepengurusandansumberdayamanusia,merger, konsolidasidanakuisisibank,sertapencabutan izin usaha bank; dan 2.kegiatanusahabank,antaralainsumberdana, penyediaandana,produkhibridasi,danaktivitasdi bidang jasa; b.pengaturandanpengawasanmengenaikesehatanbank yang meliputi: 1.likuiditas,rentabilitas,solvabilitas,kualitasaset, rasiokecukupanmodalmipimum,batasmaksimum pemberiankredit,rasiopinjamanterhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2.laporanbankyangterkaitdengankesehatandan kinerja bank; 3.sistem informasi debitur; 4.pengujian kredit (credit testing);dan 5.standar akuntansi bank; c.pengaturan ... PRESIDEN 1lH':f:'USLIKINDONESIA - 8c.pengaturandanpengawasanmengenaiaspekkehatihatian bank,meliputi: 1.manajemen risiko; 2.tata kelola bank; 3.prinsipmengenalnasabah dan antipencucian uang; dan 4.pencegahanpembiayaanterorismedankejahatan perbankan; dan d.pemeriksaan bank. Pasal8 Untukmelaksanakantugaspengaturansebagalmana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a.menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; b.menetapkanperaturanperundang-undangandisektor jasa keuangan; c.menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d.menetapkanperaturanmengenalpengawasandisektor jasa keuangan; e.menetapkankebijakanmengenaipelaksanaantugas OJK; f.menetapkanperaturanmengenaitatacarapenetapan perintahtertulisterhadapLembagaJasaKeuangandan pihak tertentu; g.menetapkanperaturanmengenaitatacarapenetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h.menetapkanstruktur organisasidaninfrastruktur,serta mengelola,memelihara,danmenatausahakankekayaan dan kewajiban; dan i.menetapkanperaturanmengenaitatacarapengenaan sanksisesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan di sektor jasa keuangan. PasaI9 ... III Ii:!"IJ iiH. I!'.II'W 0 N fi; Ii I A - 9Pasa19 Untukmelaksanakantugaspengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang: a,menetapkan kebijakan operasional pengawasanterhadap kegiatan jasa keuangan; b.mengawasipelaksanaantugaspengawasanyang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c,melakukanpengawasan,pemeriksaan,penyidikan, perlindunganKonsumen,dantindakanlainterhadap LembagaJasaKeuangan,pelaku,dan/ataupenunjang kegiatanjasakeuangansebagaimanadimaksuddalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan; d,memberikanperintahtertuliskepadaLembagaJasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu; e.melakukan penunjukan pengelola statuter; f.menetapkan penggunaan pengelola statuter; g.menetapkansanksiadministratifterhadappihakyang melakukanpelanggaranterhadapperaturanperundangundangan disektor jasa keuangan;dan h.memberikan dan/atau mencabut: 1.izin usaha; 2.izin orang perseorangan; 3.efektifnya pernyataan pendaftaran; 4.surat tanda terdaftar; 5.persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6.pengesahan; 7.persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8,penetapan lain, sebagaimanadimaksuddalamperaturanperundangundangan di sektor jasa keuangan. BABIV... PRESIDEN REPU8LIKINDONESIA - 10'BABIV DEWANKOMISIONER Bagian Kesatu Struktur Dewan Komisioner Pasal10 (1)OJK dipimpin olehDewanKomisioner. (2)DewanKomisionersebagaimanadimaksudpadaayat(1) bersifat ko1ektif dan kolegial. (3)DewanKomisionerberanggotakan9(sembilan)orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (4)Susunan DewanKomisioner sebagaimana dimaksudpada ayat (3)terdiri atas: a.seorang Ketua merangkap anggota; b.seorangWakilKetuasebagaiKetuaKomiteEtik merangkap anggota; c.seorangKepalaEksekutifPengawasPerbankan merangkap anggota; d.seorangKepalaEksekutifPengawasPasarModal merangkap anggota; e.seorangKepaJaEksekutifPengawasPerasuransian, DanaPensiun,LembagaPembiayaan,danLembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; f.seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; g.seoranganggotayangmembidangiedukasidan perlindungan Konsumen; h.seoranganggotaEx-officiodariBankIndonesiayang merupakananggotaDewanGubernurSank Indonesia; dan i.seoranganggotaEx-officiodariKementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. (5)AnggotaDewanKomisionersebagaimanadimaksudpada ayat (4)memiliki hak suara yang sama. Bagian ... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA - 11 -Bagian Kedua Pengangkatan dan Pernberhentian PasalII (1)AnggotaDewanKornisionersebagaimanadimaksud dalamPasal10ayat(4)huruf asarnpaidenganhuruf g dipiliholehDewanPerwakilanRakyatberdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. (2)PernilihandanpenentuancalonanggotaDewan KornisioneruntukdiusulkankepadaPresiden sebagaimanadirnaksudpadaayat(1)dilaksanakanoleh PanitiaSeleksiyangdibentukdenganKeputusan Presiden: a.palingsingkat6(enam)bulansebelumberakhirnya rnasajabatan anggota Dewan Komisioner; atau b.palinglama2(dua)bulansejaktanggalkekosongan jabatanataupenetapanpernberhentiananggota DewanKomisionerkarenaalasanse bafYiimana dimaksuddalarnPasal17ayat(I)huruf a,huruf b, huruf d,huruf e,huruf f,huruf g,huruf h,huruf i, dan/atau hurufj. (3)PanitiaSeleksisebagairnanadirnaksudpadaayat(2) beranggotakan 9(sernbilan)orang yang terdiri atas unsur Pemerintah,Bank Indonesia, dan rnasyarakat. (4)Panitia Seleksi mengurnurnkan penerirnaan calon anggota DewanKomisionersebagaimanadimaksudpada ayat(1) kepada rnasyarakat paling lama 5(lima)hari kerja setelah ditetapkannyaPanitiaSeleksisebagairnanadimaksud pada ayat (2). (5)Pendaftaran calondilakukan dalarnwaktu12(dua.bela.s) had kerja secara terus rnenerus. (6)PanitiaSeleksirnelakukanseleksiadministratif terhadap calon anggota DewanKomisionersebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7)Panitia ... PRESIDEN RE:PU8L1trantara lain adalah kartu kredit,kartu debit,dan internetHurufe Yangdimaksuddengan"systemicallyimportantadalah suatubankyangkarenaukuranaset,modal,dankefajiban, luas jaringan,atau kompleksitastransaksi atas jasasertaketerkaitandengansektorkeuanganlain Idapat mengakibatkan gagalnya sebagianataukeseluruhan barilk-bank lainatausektorjasakeuangan,baiksecaraopetasional maupunfmansial,apabilabanktersebutmengalamiatau gagal.I Huruff i Cukup jelas. Pasal40 Ayat(1)I Padadasamyawewenangpemeriksaanterhadapbank, adalah wewenangOJK.Namun.dalamhalBanklnlionesia melaksanakanfungsi,tugas,danwewenangnyamemb'-1!tuhkan informasimelaluikegiatanpemeriksaanbank.Bank dapatmelakukanpemeriksaansecaralangsungterhadapbank tertentu yang masuksystemically important bank dan/ata:u bank lainnyasesuaidengankewenanganBankIndonesiadi Ibidang macToprudential. Uhtuk ." PRES!;)!"J'-j REPUBLlI'!"!'- 27 I UntukkelancarankegiatanpemeriksaanolehBankIn6onesia, pemberitahuansecaratertulisdimaksudpalingsedikittnemuat tujuan,ruanglingkup,jangkawaktu,dan pemeriksaan. Ayat (2) Penilaianterhadaptingkatkesehatanbank kewenangan OJK. Ayat(3) Cukup jelas. Pasal41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Yangdimaksuddengan"langkahlangkahsesuaikewebangan BankIndonesia"adalahpemberianfasilitaspembiayaanljangka pendek dalam menjalankan fungsiBank Indonesia sebagai lender oflastresort.Dalammenjalankanfungsidimaksud IBank Indonesiadapatmelakukanpemeriksaanterhadapbank menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJIo\.. I . Padadasarnyawewenangpemeriksaanterhadapbankiadalah wewenangOJK.DalamhalLembagaPenjaminSiIl\lpanan melaksanakanfungsi,tugas,danwewenangnyamembutuhkan kegiatanpemeriksaanbank,LembagaPenjaminSimpanan dapat melakukanpemeriksaanbankdantetapberkoordinasidengainOJK terlebih dahulu.I Lingkuppemeriksaanmeliputipemeriksaanpremi,poslsisiJpanan bank,tingkatbunga,kreditmacetdantercatat,bankbermtsalah, kualitas aset, dan kejahatan disektor perbankan.I I 43... !\j REPUB,-I'"'"f")NESIA - 28 Pasal43 PadaprinsipnyaOJKmembangun,memeliharadan sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangnya., Yangdimaksuddengan"terintegrasi"adalahbahwasistetnyang dibangunolehOJK,BankIndonesia,danLembagaPenjatnin Simpanansalingterhubungsatusamalain,sehinggasetiapfnsdtusi dapatsalingbertukarinformasidanmengaksesinformasipe*bankan yang dibutuhkansetiap saat (timelybasis).Informasi terse but tneliputi informasiumumdankhusustentangbank,laporankeuangapbank, laporan hasHpemeriksaan bank yang dilakukanoleh Bank Inciionesia, LembagaPenjaminSimpananatauolehOJK,danlain dengantetap menjaga dan mempertimbangkankerahasiaanidformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.' Pasa144 Ayat(l), MenteriKeuangan,GubernurBankIndonesia,Ketua IDewan KomisionerOJK,danKetuaDewanKomisionerLembaga PenjaminSimpananmasing-masingmewakiliKemdnterian Keuangan,BankIndonesia,OJK,danLembagaSimpanan. Ayat (2) Cakupankerja,sumberdaya,dananggarankesekretlariatan disepakatiolehsetiapanggotaForumKoordinasiSistem Keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) KeputusanyangdiambilForumKoordinasiStabilitas\Sistem Keuangan mengikat seluruh anggota forum. Pasal45 Ayat (1) Cukup jelas. }Jpi,'.:- i! I;'- 29-Ayat (2) Yangdimaksuddengan"krisispadasistemkeuanganj'adalah kondisisistemkeuanganyangsudahgagalmenjalankanfungsi danperannyasecaraefektif dalamperekonomian yang ditunjukkandenganmemburuknyaberbagaiindikator iekonomi dankeuanganantaralainberupakesulitanlikuiditas,masalah solvabilitas,dan/ataupenurunankepercayaanpublikterhadap sistem keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yangdimaksuddengan"bankgagal"adalahbankyang mengalamikesulitankeuangandanmembaJ!tayakan kelangsunganusahanyasertadinyatakantidakdapatlagi disehatkanolehOJKsesuaidengankewenanga1yang dimilikinya. Pasal46 Ayat (1). Yangdimaksuddengan"keuangannegara"adalahAfggaran PendapatandanBelanjaNegarapadasaatkebijakan iForum KoordinasiStabilitasSistemKeuanganditetapkand1n/ atau dilaksanakan.1 Yangdimaksuddengan"DewanPerwakilanRakyat"alat kelengkapanDewanPerwakilanRakyatyangmembidangi keuangan dan perbankan.I Ayat(2): Yangdimaksuddengan"DewanPerwakilanRakyat"alat kelengkapanDewanPerwakilanRakyatyangmembidangi keuangan dan perbankan.I PengajuanpersetujuandisampaikanolehMenteriKe4angan selaku koordinator Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan kepadaDewanPerwakilanRakyatditujukanlangsungPimpinanalatkelengkapanDewanPerwakilanRakyatyang I I I membidangi ... Pf-?f"_i;I;;, REPUBLII"iNESIA - 30i membidangikeuangandan perbankandengantembusarlkepada PimpinanDewanPerwakilanRakyat.SuratdinyatakansetelahdibacakandalamrapatplenoalatkelengkaPi'Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud. , Pasal47 Ayat (1) OJK dapat bekerja sama antara lain dengan:i a.organisasiinternasionalseperti International of SecuritiesCommissions(IOSCO),InternationalOrg$ization ofPensionSupervisors(lOPS),InternationalAssociationof InsuranceSupervisors(IAIS),organisasi dan pengatur perbankan internasional;dan' b.lembagainternasionalsepertiAsianDevelopmentSank (ADS),WorldBank,IslamicDevelopmentBank(IDB) ,dan Financial Action Task Force on MoneyLaundering (FAfF). Ayat (2) Pembiayaanterkaitkeanggotaanorganisasidibebankandalam anggaran OJK. Ayat(3) Perjanjianinternasional yangberdampak padasistem keangan nasionaltermasukperjanjianinternasionalyangberqampak padakepentingannasionaldibidangsumberdayamanusia, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.' Yangdimaksuddengan"DewanPerwakilanRakyat" alat kelengkapanDewanPerwakilan keuangan dan perbankan. Rakyatyangmempidangi I Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat(6) Cukup jelas. ... Pf-