O’Donovan (2002 ) berpendapat legitimasi organisasi saling ... II.pdf · dianggap sebagai menyamakan

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of O’Donovan (2002 ) berpendapat legitimasi organisasi saling ... II.pdf · dianggap sebagai...

9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Legitimasi

Ghozali dan Cariri (2007:411) mengungkapkan definisi teori legitimasi

sebagai suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan

sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan

merupakan bagiannya. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dari sistem sosial

yang terdapat di masyarakat terus berubah-ubah. Berdasarkan dari definisi teori

legitimasi, untuk mendapatkan legitimasi memerlukan proses yang sifatnya

berkesinambungan. Legitimasi didapatkan apabila yang dijalankan oleh

perusahaan telah selaras dengan apa yang juga diinginkan oleh masyarakat. Jika

terjadi ketidak selarasan antara sistem nilai perusahaan dengan nilai masyarakat

maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam

kelangsungan hidup perusahaan.

ODonovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi saling berkaitan dan

saling mempengaruhi antara masyarakat dan perusahaan. Legitimasi dapat

dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang

dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas ataupun

sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan

secara sosial (Suchman, 1995). Dalam posisi sebagai bagian dari maasyarakat,

operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya.

Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya

10

eksistensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan

norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota

komunitas tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melalui manajemennya mencoba

memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam

masyarakat umum dan publik yang relevan.

Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi sangat

berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori legitimasi merupakan

suatu kondisi dimana suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai

dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya.

Dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam membaar pajak hotel, wajib pajak harus

mengikuti atau sejalan dengan suatu sistem dimana wajib pajak harus mengikuti

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut telah

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 yang

mengatur tentang pajak hotel. Dengan demikian wajib pajak diharapkan

menyadari kewajibannya yaitu wajib pajak harus patuh dan secara sukarela dalam

membayar pajak karena dampaknya akan dinikmati wajib pajak dan akan

membantu dalam hal pembangunan nasional.

2.1.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang

psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses

sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut

Saleh (2004) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai

kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

11

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh

kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam

tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif

normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan

berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung

mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma

internal mereka.

Sedangkan penelitian mengenai teori kepatuhan telah diterapkan secara luas

pada perpajakan. Terdapat 14 variabel-variabel yang mempengaruhi pajak

kepatuhan. Variabel-variabel tersebut adalah umur, jenis kelamin, pendidikan,

level pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan/status, etika, kewajaran,

kompleksitas, hubungan dengan internal revenue service (IRS), sanksi,

probabilitas deteksi, dan tingkat pajak. Selain itu terdapat beberapa variabel lain

yang mempengaruhi kepatuhan pajak seperti proporsi pengendalian individu,

biaya komplain, pengaruh penyusun pajak, lokasi geografis dan mobilitas

pembayar pajak, dan hal-hal lain dimana pembayar pajak mempersepsikan

keputusan kepatuhannya.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori

kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang perpajakan. Wajib pajak wajib

memenuhi ketentuan dalam undang-undang khususnya dalam penyampaian

laporan pajak berkala secara tepat waktu kepada instansi pajak. Rochmat

Soemitro mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam

teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012). Bagi teori konsensus dasar

12

ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal

perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan sikap wajib pajak yang

patuh dan memahami akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka

akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan merupakan pagar penjaga

agar wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan pajak dan fiskus dalam

melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan

juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan

undang-udang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh menjalankan hak dan

kewajibannya membayar pajak (Hidayat, 2005).

2.1.3 Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam Mardiasmo (2011:1)

mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Soeparman Soehamidjaja,

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang

atau jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 20011:3).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang

melekat dari pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

13

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

2.1.4 Penggolongan Pajak

Pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria

sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Pajak dapat digolongkan menjadi tiga

golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran obyeknya, dan lembaga pemungutannya

(Mardiasmo, 2011:5)

1) Menurut golongannya

(1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

(2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

(1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

14

(2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

(1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, dan Bea Materai.

(2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri

atas:

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Fungsi Pajak dan Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1) Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan

(budgetair): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan

pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen

penerimaan dalam negeri pada APBN.

15

2) Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulerend) :

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang

lebih tinggi kepada bar