NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SOP-PEGAWAI-SU… · BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 01/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020

DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PENNYUSUNAN RKA K/L KOMPONEN

DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA

a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PKM.02/2019 tentang Standar Biaay Masukan Tahun Anggaran 2020.

c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 tentangKodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL 2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme

penyusunan RKA K/L

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penetapan RKA K/L

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penyusunan RKA K/L kurang tepat maka tidak dapat mencapai target output dengan maksimal.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Sebagai bahan KOREN Tk. Nasional

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid/

Sekretaris Perencana Komponen

Kaper Kelengkapan Waktu

Output

1 Menugaskan Perencana Komponen untuk mempersiapkan konsep penyusunan RKA K/L komponen

SPA 15 menit

Disposisi

2 Mengonsep penyusunan RKA K/L komponen dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris

Bahan RKA K/L

2 jam Konsep RKA K/L, Disposisi

3 Memeriksa konsep penyusunan RKA K/L komponen. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Perencana Komponen untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep RKA K/L

1 jam Draft RKA K/L, Dsiposisi

4 Memeriksa draft penyusunan RKA K/L komponen. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid/Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft RKA K/L

1 jam RKA K/L, Dsiposisi

5 Menyerahkan draft RKA K/L komponen kepada Perencan Komponen untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

RKA K/L Komponen

10 menit

Dsiposisi

6 Mendokumentasikan dan menyerahkan draft RKA K/L komponen kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

RKA K/L Komponen

10 menit

RKA K/L Komponen, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 02/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENETAPAN RKA K/L


a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PKM.02/2019 tentang Standar Biaay Masukan Tahun Anggaran 2020.

c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 tentangKodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL 2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan

RKA K/L


1. SOP Penyusunan RKA K/L Komponen

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet


Apabila penyusunan RKA K/L kurang tepat maka tidak dapat mencapai target output dengan maksimal.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Sebagai bahan KOREN Tk. Nasional

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Wakt

u Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep penetapan RKA K/L

SPA 15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan penetapan RKA K/L

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penetapan RKA K/L kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan RKA K/L, Disposisi

SOP Pengumpulan bahan

4 Mengonsep penyusunan penetapan RKA K/L dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan RKA K/L

2 jam Konsep RKA K/L, Disposisi

5 Memeriksa konsep penetapan RKA K/L. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep RKA K/L

1 jam Draft RKA K/L, Dsiposisi

6 Memeriksa draft penetapan RKA K/L. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft RKA K/L

1 jam RKA K/L, Dsiposisi

7 Menyerahkan penetapan RKA K/L kepada Kasubbag untuk didokumentasikan

RKA K/L 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan penetapan RKA K/L kepada Analis untuk didokumentasikan

RKA K/L 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan penetapan RKA K/L dan mengirimkannya ke Biro Perencanaan BKKBN

RKA K/L 10 menit

RKA K/L, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 03/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENGAJUAN REVISI ANGGARAN


a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PKM.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020.

c. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL dan SAKTI

2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme revisi

anggaran


1. SOP Penyusunan Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Revisi Anggaran

1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja adn Anggaran 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Term of Refference 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet


Apabila penyusunan revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Sekretaris cq. Subbag

Perencanaan


Sekretaris Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan konsep pengajuan revisi anggaran

Agenda Kerja/ RKAKL

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pengajuan revisi anggaran

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan revisi anggaran kepada Kasubbid

Dsiposisi 1 jam Bahan revisi, Disposisi


4 Mengonsep pengajuan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris

Bahan revisi

2 jam Konsep revisi, Disposisi

5 Memeriksa konsep pengajuan revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

1 jam Draft revisi, Dsiposisi

6 Memeriksa draft pengajuan revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid/Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft revisi

1 jam Revisi, Dsiposisi

7 Menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Kasubbid untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Revisi 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Revisi 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan dan menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Revisi 10 menit

Revisi, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 04/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN







anggaran


1. SOP Pengajuan Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Revisi Anggaran




- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan


u Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep penyusunan revisi anggaran

Agenda Kerja/ RKAKL

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan penyusunan revisi anggaran

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan revisi anggaran kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan revisi, Disposisi


4 Mengonsep penyusunan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan revisi

2 jam Konsep revisi, Disposisi

5 Memeriksa konsep revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

1 jam Draft revisi, Dsiposisi

6 Memeriksa draft revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft revisi

1 jam Revisi, Dsiposisi

7 Menyerahkan revisi anggaran kepada Kasubbag untuk didokumentasikan

Revisi 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan

Revisi 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan revisi anggaran dan menyerahkan arsip revisi anggaran kepada komponen terkait

Revisi 10 menit

Revisi, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 05/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PELAPORAN REVISI ANGGARAN







anggaran


1. SOP Pengajuan Revisi Anggaran 2. SOP Penyusunan Revisi Anggaran




- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kanwil DJPB

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep pelaporan revisi anggaran

Agenda Kerja/ RKAKL

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pelaporan revisi anggaran

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan laporan revisi anggaran kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan laporan, Disposisi


4 Mengonsep laporan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan laporan

2 jam Konsep laporan, Disposisi

5 Memeriksa konsep laporan revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep laporan

1 jam Draft laporan, Dsiposisi

6 Memeriksa draft laporan revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft laporan

1 jam Laporan, Dsiposisi

7 Menyerahkan laporan revisi anggaran kepada Kasubbag untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kanwil DJPB

Laporan 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kanwil DJPB

Laporan 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan dan melaporkan revisi anggaran ke Kanwil DJPB

laporan 10 menit

Laporan, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 06/hk.02.01/j1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENGINPUTAN DATA CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SMART DAN E-MONEV BAPPENAS


a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

c. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui RKA K/L Komponen 4. Mengetahui capaian output Komponen 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaporan

melalui Aplikasi SMARt dan e-Monev Bappenas


1. SOP Verifikasi Data Capaian Output pada

Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Laporan Capaian Output 4. Term of Refference 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet


Apabila penginputan capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas tidak dan atau terlambat dilaksanakan maka akan mempengaruhi nilai kinerja.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual


Sekretaris Perencana Komponen

Operator Bidang

Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Perencana Komponen untuk mempersiapkan konsep penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan Operator Bidang untuk mengumpulkan bahan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Perencana Komponen

Dsiposisi 1 jam Data capaian outputi, Disposisi


4 Mengonsep penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris

Data capaian output

2 jam Konsep data capaian output, Disposisi

5 Memeriksa draft penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Perencana Komponen, Jika tidak setuju mengembalikan kepada Perencana Komponen untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep data capaian output

1 jam Draft data capaian output, Dsiposisi

7 Menyerahkan data penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Operator Bidang untuk diinput ke aplikasi

Data capaian output

10 menit

Dsiposisi

9 Melakukan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan arsip kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Data capaian output

10 menit

Laporan capaian output pada aplikasi, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 07/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : VERIFIKASI DATA CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SMART DAN E-MONEV BAPPENAS


a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

c. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui RKA K/L Komponen 4. Mengetahui capaian output Komponen 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaporan

melalui Aplikasi SMARt dan e-Monev Bappenas


1. SOP Penginputan Data Capaian Output pada

Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Laporan Capaian Output 4. Term of Refference 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet


Apabila varifikasi data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas tidak dan atau terlambat dilaksanakan maka akan mempengaruhi nilai kinerja.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual


u Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan capaian output, Disposisi


4 Mengonsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan capaian output

2 jam Konsep capaian output, Disposisi

5 Memeriksa konsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep data capaian output

1 jam Draft capain output, Dsiposisi

6 Memeriksa draft Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft capaian output

1 jam Data capaian output, Dsiposisi

7 Menyerahkan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Kasubbag untuk disesuaikan dengan data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Analis untuk disesuaikan dengan data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

10 menit

Disposisi

9 Melakukan penyesuaian data hasil verifikasi pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

10 menit

Laporan pada aplikasi, Bukti dokumentasi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 08/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH

: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : LAPORAN BMN DAN CALBMN


a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/ Daerah;

d. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN

2. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan


1. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAK BMN 2. SOP Laporan Keuangan

1. Aplikasi SIMAK BMN 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Laporan BMN di Neraca - Laporan Kuasa Pengguna Barang - Laporan Penyusutan/ Amortisasi - Laporan Pesediaan

3. Komputer, Printer, Scaner


Apabila laporan BMN dan CalBMN terlambat dibuat maka dapat menghambat pembuatan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag UAKPB Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk mebuat laporan BMN dan CalBMN

Agenda Kerja 15 menit

Disposisi

2 Menugaskan UAKPB untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung yang diperoleh dari Aplikasi SIMAK BMN

Laporan BMN di Neraca, Laporan KPB, Laporan Penyusutan/ Amortisasi, Laporan Pesediaan

2 jam Bahan Laporan


4 Menbuat konsep laporan BMN dan CalBMN

Bahan Laporan

2 hari Konsep Laporan

5 Memeriksa konsep laporan. Jika disetujui disampaikan kepada Kaper, Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep laporan

1 hari Draft laporan, Dsiposisi

6 Memeriksa dan mentelaah draft laporan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft laporan 1 hari Laporan, Dsiposisi

7 Menyerahkan Laporan kepada Kasubbag Keuangan dan BMN untuk didokumentasikan dan diaujukan ke KPKNL

Laporan 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada UAKPB untuk didokumentasikan dan menyampaikan ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan Laporan dan menyampaikan laporan beserta ADK SIMAK-BMN ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit

Laporan, Bukti dokumentasi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 09/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH


Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN / CATATAN

ATAS LAPORAN

KEUANGAN (CaLK)


a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAIBA dan E-Rekon LK

2. Mampu menyusun Laporan Keuangan


1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK)

1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

2. Aplikasi E-Rekon LK 3. Komputer/printer 4. Jaringan internet


- Keterlambatan penyusunan laporan keuangan akan menyebabkan penyusunan laporan

keuangan tingkat Eselon I

Kementerian/Lembaga tertunda.

- Gangguan pada aplikasi - Gangguan koneksi jaringan internet atau

server

- ADK SAIBA dan DS Keuangan - Data BMN - Data Persediaan - Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Sekretaris Kasubbag UAKPA KPA Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan

BMN untuk mebuat Laporan Keuangan dan CaLK

Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2 Menugaskan UAKPA untuk

menyiapkan dan mengumpulkan

Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan

dokumen pendukung yang diperoleh dari Aplikasi SAIBA dan E-Rekon

LK

BAR

Rekonsiliasi Keuangan

LRA, LO,

LPE dan

Neraca

Keuangan

2 jam Bahan

Laporan

4 Menbuat konsep Laporan Keuangan

dan CaLK

Bahan

Laporan

3 hari Konsep

Laporan

5 Memeriksa konsep laporan. Jika

disetujui disampaikan kepada KPA,

Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk

diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep

laporan

1 hari Draft

laporan,

Dsiposisi

6 Memeriksa dan mentelaah draft

laporan. Jika setuju menandatangani

dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan

kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft laporan 1 hari Laporan,

Dsiposisi

7 Menyerahkan Laporan kepada

Kasubbag Keuangan dan BMN untuk

didokumentasikan

Laporan 10 menit Dsiposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada UAKPA untuk didokumentasikan dan

menyampaikan ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit Disposisi

9 Mendokumentasikan Laporan dan

menyampaikan laporan beserta ADK

SAIBA ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit Laporan,

Bukti

dokumentasi



NOMOR SOP : 10/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH


Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA


a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 6/2006);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK 96/2007); b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (PMK 120/2007);

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 29/2010);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 184/2010);

g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK 218/2013).

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN dan SIMAN

2. Mengetahui mekanisme penetapan status penggunaan BMN

3. Mengetahui manfaat penetapan status penggunaan BMN


1. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAK BMN 2. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAN

1. Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SIMAN 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN

- Fotocopy Dokumen Kepemilikan/SPTJM Bermaterai

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (Bangunan)

- Dokumen Pendukung Lainnya 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet


Penetapan status penggunakan ini berguna untuk pengamanan dan pemeliharaan aset.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Keputusan Penetaan Status Penggunaan BMN di

Input dan diupload ke dalam aplikasi SIMAN - Rekapitulasi Penetapan Status Penggunaan BMN

disampaikan kepada BKKBN sebagai Laporan

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag UAKPB Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk menetapkan status penggunaan BMN

Agenda Kerja 15 menit

Disposisi

2 Menugaskan UAKPB untuk meninventarisasi BMN yang belum dilakukan PSP serta menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menginventarisasi BMN yang belum di PSP serta menyiapkan dan mengumpulkan bahan PSP BMN

Dsiposisi 2 jam Bahan PSP BMN


4 Menbuat konsep surat permohonan penetapan status penggunaan BMN

Bahan PSP BMN

1 jam Konsep surat permohonan

5 Memeriksa konsep surat permohonan PSP BMN. Jika disetujui disampaikan kepada Kaper, Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Tidak Ya

Konsep Surat Permohonan

1 jam Draft Surat PSP, Dsiposisi

6 Memeriksa draft PSP. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft PSP 1 jam Surat PSP, Dsiposisi

7 Menyerahkan Surat PSP kepada Kasubbag Keuangan dan BMN untuk didokumentasikan dan diaujukan ke KPKNL

Surat PSP 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan Surat PSP kepada UAKPB untuk didokumentasikan dan diajukan ke KPKNL

Surat PSP 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan Surat PSP dan mengajukan PSP ke KPKNL

Surat PSP 30 menit

Surat PSP, Bukti dokumentasi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 11/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH


Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : REKONSILIASI INTERNAL

DATA KEUANGAN DAN

BMN PADA UAKPA/B


a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup

Bendahara Umum Negara dan Kementerian

Negara/Lembaga.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN, Persediaan, E-Rekon LK,

SAS, OM-SPAN dan SIMPONI.


1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK)

1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)

3. Aplikasi Persediaan 4. Aplikasi E-Rekon LK 5. Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) 6. Aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-

SPAN)

7. Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)

8. Komputer, printer, jaringan internet


- Keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan pada aplikasi e-rekon LK akan menyebabkan

penyusunan laporan keuangan tertunda dan

pembatasan pencairan dana dari KPPN.

- Gangguan pada aplikasi

- ADK SAIBA dan DS Keuangan - ADK SIMAK-BMN - ADK Persediaan - Kertas Kerja

- Gangguan koneksi jaringan internet atau server

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Operator

Persediaan

Operator

SIMAK

BMN

Operator

SAS

Operator

SAIBA

Kasubbag

Keuangan

dan BMN

Admin

E-Rekon

KPPN

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Menginput semua transaksi

persediaan dan mengirimkan ADK ke Operator SIMAK-

BMN.

- Laporan Transaksi Persediaan

1 hari ADK

Persediaan

2 - Menerima ADK Persediaan . - Menyiapkan bahan

rekonsiliasi data BMN .

- Mengirimkan ADK BMN ke SAIBA.

- ADK persediaan - Laporan BMN

1 hari ADK BMN

3. Menerima ADK BMN.

ADK BMN 30 menit Bahan

Rekonsiliasi

4. - Mengumpulkan data capaian output per bulan di setiap

Bidang dan menginput pada

aplikasi SAS Modul PPK.

- Pencatatan Nomor SP2D pada aplikasi SAS Modul

PPSPM dengan

menggunakan ADK dari

aplikasi OMSPAN.

- Laporan data capaian output

setiap Bidang

- ADK SP2D aplikasi OMSPAN

1 hari Bahan

Rekonsiliasi berupa ADK

aplikasi SAS

Menggunakan

kertas kerja berupa Form

Rekap Data

Capaian

Output setiap Bidang

5. - Mengintegrasikan data antara aplikasi SAS dengan SAIBA

untuk pencatatan SP2D dan

SPM.

- Menerima data capaian output dari aplikasi SAS.

- Menginput data Penerimaan Negara dan Pengembalian Belanja dari aplikasi

SIMPONI.

- Mengirimkan ADK E-Rekon Bulanan ke aplikasi E-Rekon

LK.

- ADK aplikasi SAS

- Bukti printout setoran pengembalian

belanja dan

penerimaan

negara dan aplikasi

SIMPONI

120 menit ADK SAIBA Sebelum

mengirimkan ADK ke E-

rekon.

Dipastikan

data di Neraca

Aplikasi

SAIBA,

SIMAK-BMN

dan Persediaan

telah sama

6. Konfirmasi dari admin E-Rekon

KPPN.

Website E-Rekon

LK

1 s.d. 2

hari

Status SAI

dan Status

BMN

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Operator

Persediaan

Operator

SIMAK

BMN

Operator

SAS

Operator

SAIBA

Kasubbag

Keuangan

dan BMN

Admin

E-Rekon

KPPN

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

Kelengkapan

Waktu

Output

7. Memantau perubahan status

rekonsiliasi

- Status SAI “Menunggu TTD KPA” dan Status BMN

“Upload Data SIMAK BMN

Berhasil” menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan data

antara Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Instansi

(SAI) dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pusat (SiAP) SAI

dan Data SIMAK BMN berhasil diupload, berarti

proses rekonsiliasi dapat

dilanjutkan dengan

penandatanganan oleh KPA melalui akun KPA pada

aplikasi E-Rekon LK.

- Status SAI “Menunggu Satker Upload Ulang” menunjukkan terdapat selisih

antara SAI dengan SiAP

maka dilakukan perbaikan

data oleh UAKPA/B berdasarkan file Laporan

Hasil Rekonsiliasi (LHR)

berformat excel dan

melakukan pemgiriman ulang ADK ke apliaksi E-Rekon

LK.

Website E-Rekon LK

1 s.d. 2

hari

Status SAI

dan Status BMN

Perubahan

status tergantung

pada

kecepatan

waktu pemeriksaan

dari KPPN.

8. Konfirmasi ke Subbag

Keuangan dan BMN terkait

status rekonsiliasi (apakah ada perbaikan atau tidak).

Website E-Rekon LK

1 hari Status SAI

dan Status

BMN

Tidak

Ya

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Operator

Persediaan

Operator

SIMAK

BMN

Operator

SAS

Operator

SAIBA

Kasubbag

Keuangan

dan BMN

Admin

E-Rekon

KPPN

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

Kelengkapan

Waktu

Output

9. Konfirmasi ke Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA). KPA melakukan

penandatanganan rekonsiliasi

pada aplikasi E-Rekon LK akun

KPA. Status SAI berubah menjadi “BAR Siap

Download”.

Website E-Rekon

LK

30 menit Perubahan

Status menjadi “BAR

Siap

Download”

10. - Konfirmasi ke Kasubbag Keuangan bahwa BAR

Rekonsiliasi telah terbit.

- Mendownload BAR Rekonsiliasi dan

mengarsipkan.

Website E-Rekon

LK

30 menit BAR

Rekonsiliasi



NOMOR SOP : 12/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN

Provinsi Sumatera Selatan

Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : DISTRIBUSI ALKON DAN NON ALKON


a. Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR

1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 286 tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Alokon.

c. Peraturan BKKBN Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi Persediaan

2. Mengetahui Cara Distribusi Alokon yang Baik 3. Mengetahui Pengelolaan gudang Alokon 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme

Penyaluran Alokon


1. SOP Penyimpanan Alokon

1. Surat Permintaan Alokon 2. Lembar Kerja/ Rencana Kerja 3. Troli dan Kalkulator 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet


Apabila pendistribusian Alokon terlambat atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB di Lini lapangan tidak dapat terpenuhi.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Sekretaris cq. Subbag

Keuangan dan BMN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Kasubbid Bendahara Materil

Staf Gudang

Sekretaris


1 Permintaan dari DPPKB / Dinas PPKBP3A di lakukan analisa dan disetujui

Rencana Distribusi Kabupaten

15 menit

Persetujuan distribusi

2 Permintaan dari DPPKB / Dinas PPKBP3A di lakukan analisa dan disetujui Bidang KB

Rencana Distribusi Kabupaten

15 menit

Persetujuan distribusi

3 Melakukan Penghitungan jumlah Alkon dan Obat Pendamping Alkon yang akan di distribusikan

Rensi dan Kalkulator

10 menit

Rencana Kerja

4 Menyiapkan Alkon dan Obat Pendamping Alkon yang Akan didistribusikan

Troli dan Rencana kerja

1 jam Alkon dan Non Alkon yg siap distribusi

SOP Penyimpanan Alokon

5 Melakukan Pencatatan Nomor Bets, Tanggal Kadaluarsa dan Tahun Produksi Alokon yang telah disiapkan.

Rencana Kerja

15 Menit

Kelengkapan data pembuatan SBBK,SPMB

6 Pembuatan SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah Alkon yang akan didistribusikan.

Kelengkapan data Alkon dan surat permintaan

1 jam SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah

7 Menandatangani SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah (materai)

SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah

10 menit

Kelengkapan Administrasi

8 Mempersiapkan Admisintrasi dan dana Akomodasi Pendistribusian Alkon

Surat tugas, Nominatif

2 hari Akomodasi

9 Melakukan Bongkar Muat Alkon kedalam mobil Box.

Surat Tugas, SBBK, Berita Acara, Naskah Hibah

10 menit

Alkon akan didistribusikan


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN ADMINISTRASI PENGAWASAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA

SELATAN

NOMOR SOP : 16/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

H. Mukminin, S.H.,M.Si.

NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : UJI PETIK PROGRAM KKBPK KE KABUPATEN/KOTA


a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Progra Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020.

1. Pelaksana Uji Petik Program KKBPK di kabupaten/kota harus mempunyai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat jabatan penugasan

2. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan mulai dari Menyusun Tim, Menyusun PKA, Pelaksanaan Pengawasan sampai Pembuatan Laporan Hasil Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota


SOP dalam rangka Melaksanakan Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Data-data yang di perlukan dalam Uji Petik 3. Masukan dari Pemberi Penugasan 4. Komputer dan printer


Apabila pengajuan Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda.

- Sebelum melakukan Uji Petik Palaksana harus terlebih dahulu menginventaris masalah yang menjadi sasaran pemeriksaan.

- Disampaikan kepada Pemberi Tugas untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas rekomendasi dari hasil Uji Petik.


Sekretaris Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Adminwas untuk mempersiapkan konsep penugasan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke Kab/kota

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke Kab/kota

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan uji petik Program KKBPK ke Kab/kota kepada Kasubbag Adminwas

Disposisi 1 jam Disposisi

4 Mengonsep pengajuan bahan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pengajuan bahan uji petik Program KKBPK ke Kab/kota Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag Adminwas untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit

Konsep revisi, Disposisi

6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, Jika tidak setuju mengembalikan kepadaSekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi

7 Menyerahkan draft pengajuan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota kepada Kasubbbag Adminwas untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pengajuan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota nasional kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

10 menit

Draft

9 Pelaksanaan kegiatan uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota

Pelaksanaan Dokumentasi



NOMOR SOP : 36/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



H. Mukminin, SH, M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : FASILITASI KEGIATAN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN


a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

b. Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 205/PER/B4/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1. Memiliki kemampuan interpersonal 2. Mengetahui struktur organisasi lembaga


1. SOP Layanan Tamu Eksternal

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register Tamu 3. Alat Tulis Kantor 4. Papan Tulis


Jika SOP tidak dilakukan, maka program dapat terhambat.

- Pencatatan kegiatan keprotokoleran dan tamu yang berkunjung

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kasubbag

Umum Petugas

Protokoler Pengemudi Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat draft jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

Komputer, jadwal acara

1-3 hari

Jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

2 Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

Draft jadwal dan petugas

3 Mempersipakan kendaraan untuk penjemputan

Kendaraan Kendaraan

4 Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu kantor

Ruangan Tempat acara

5 Menyambut/menjemput tamu

Kendaraan Pelayanan tamu kantor

6 Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan Kendaraan Pelayanan tamu kantor

7 Menerima tamu di kantor

Ruangan Pelayanan tamu kantor

8 Menyediakan jamuan untuk tamu

Snack/makan besar

Pelayanan tamu kantor

9 Mengantarkan tamu pulang sesuai dengan tujuan

Kendaraan Pelayanan tamu kantor



NOMOR SOP : 13/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI :



Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : LAYANAN TAMU EKSTERNAL


a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 205/PER/B4/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1. Memiliki kemampuan interpersonal 2. Memiliki kemampuan bela diri 3. Mengetahui struktur organisasi lembaga


1. SOP Fasilitasi Kegiatan Penerimaan Tamu Pimpinan

1. Buku Tamu 2. Alat Tulis 3. Papan Tulis 4. Kartu Tamu 5. CCTV


Jika SOP tidak dilakukan, maka kenyamanan dan keamanan kantor dapat terganggu

- Data Tamu BKKBN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Tamu Satpam Staf Bidang/

Bagian Kelengkapan Waktu Output

1 Tamu mengisi buku tamu untuk dicatat dan direkap oleh satpam, Setelah direkap, satpam meminta kartu tanda pengenal/ identitas (KTP/SIM) milik tamu untuk diletakkan di satpam selama tamu berada di lingkungan kantor. Kemudian satpam memberikan kartu tamu serta mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu tamu

Buku Tamu, Kartu Identitas, Kartu Tamu

Data Tamu

2 Menerima tamu dan menyampaikan informasi pada bidang/bagian yang dituju oleh tamu

Kartu Tamu Laporan

3 Menerima/Menolak tamu yang diinformasikan oleh bidang/bagian yang dituju

Ya

Kartu Tamu Memo

4 Menginformasikan kepada tamu untuk bertemu/tidak bertemu dengan bidang/bagian yang dituju. Setelah selesai, tamu dipersilahkan untuk kembali pada satpam

Tidak Kartu Tamu Memo

5 Memberikan tanda pengenal dan meminta kembali kartu tamu

Memo

Laporan



NOMOR SOP : 14/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : ADMINISTRASI SURAT KELUAR


a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoma Umum Tata Persuratan.

b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 144/PER/B5/2016 tentang Pedoman Klasifikasi NaskahDinas di Lingkungan BKKBN.

c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN .

1. Memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas


1. Komputer, Printer dan ATK 2. Buku Ekspedisi Surat Keluar 3. Buku Penomoran Surat 4. Filling Cabiet 5. Jaringan Internet


Keterlambatan atau penundaan pengiriman surat akan berakibat pada keterlambatan penyampaian surat

- Pengagendaan surat keluar - Arsip Surat Keluar -

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepala Sekretaris/

Kabid Kasubbag/ Kasubbid

Staff/ Arsiparis


1 Membuat konsep surat dinas keluar

Konsep Konsep Surat Dinas

2 Pengetikan konsep surat dinas keluar

Tidak

Konsep Surat Dinas

Konsep Surat Dinas

3 Pemberian nomor Tidak

Konsep Surat Dinas

Nomor Konsep Surat Dinas

4 Memeriksa dan memberi paraf surat dinas

Konsep Surat Dinas

Memo

5 Memeriksa dan menandatangani surat dinas

Ya Konsep Surat Dinas

Surat Dinas

6 Pencatatan nomor dan tanggal surat dinas keluar

Ya

Konsep Surat Dinas

Tanggal & Nomor Surat

7 Menggandakan surat dinas

Surat Dinas

Surat Dinas sebanyak jumlah

8 Pengiriman dan pencatatan buku ekspedisi

Surat Dinas

Laporan Pengiriman

9 Pengarsipan surat dinas keluar

Arsip Surat Dinas

Laporan Pengarsipan



NOMOR SOP : 15/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PELAPORAN PERSURATAN DAN PENOMERAN SURAT MASUK - KELUAR


a. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 23 tahun 2017 TahunAnggaran 2020.

b. Peraturan Kepala ARSIP Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis

c. DIPAPetikanPerwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020tanggal14 November 2019kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.

1. Mengetahui klasifikasi dan tata cara kodefikasi naskah dinas

2. Mengetahui tugas dan fungsi serta Alur Persuratan di subbag Umum dan Humas

3. Bisa Mengoperasikan Komputer


1. Administrasi Surat Keluar 1. Lembar Kerja/Buku Penomeran Surat Keluar 2. Buku Pemoneran Khusus SK dan NOTA DINAS 3. Buku Penomeran Khusus Perjalanan Dinas 4. Buku Kartu Kendali dan Buku Disposisi 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet


Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian buku penomoran maka akan terjadi penggandaan nomor pada berkas pelaksanaan kegiatan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan sebagai data kerja untuk mengisi SIVIKA

kegiatan kerja perharinya

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Bidang Arsipa

ris Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Melaporkan surat masuk dan keluar ke Arsiparis

ATK (Kertas, Map, Amplop) dll

10 menit

surat

2 Mencatat setiap surat masuk dan keluar. Melakukan Registrasi/Penomoran Surat – surat (Berkas) masuk dari instansi luar dan memberikan lembar disposisi untuk surat masuk kemudian menyerahkannya kepada Kaper. Melakukan registrasi/ penomoran surat keluar dan mengarsipkan surat keluar.

Surat 5 menit surat SOP Pengumpulan bahan (surat)

5 Kaper memberikan disposisi surat masuk dan menyerahkannya kepada Arsiparis untuk menyampaikan hasil disposisi kepada Bidang/komponen

surat 1 jam disposisi

6 Arsiparis mencatat hasil disposisi surat masuk

disposisi 1 jam Laporan, Dsiposisi

7 Arsiparis menyerahkan hasil disposisi kepada Bidang/komponen

5 menit

11 Arsiparis melakukan Penataan Arsip

disposisi 10 menit Berkas Laporan



NOMOR SOP : 65/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



H. Mukminin, S.H., M.Si

NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : DAFTAR USULAN

PENETAPAN ANGKA

KREDIT (DUPAK)

PENYULUH KELUARGA

BERENCANA

KLASIFIKASI PELAKSANA

a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga

Berencana;

b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan


Berencana;

c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

2 Tahun 2017 tentang Standard

Kompetensi Penyuluh Keluarga

Berencana;

d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan

Tenaga Penyuluh Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga;

e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan

Pegawai Begeri Sipil Dalam Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Melalui Penyesuaian/Inpassing;

f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

1. Memiliki kemampuan menilai Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional Penyuluh KB

2. Mengetahui mekanisme prosedur mengusulkan daftar usulan penetapan angka kredit berdasarkan dengan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis pembuatan daftar usulan

penetapan angka kredit

22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi

Penyuluh Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga di

Lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional;

g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh

Keluarga Berencana;

h. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan


Berencana.

Keterkaitan : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

(DUPAK)

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh

KB

2. Kelengkapan Dokumen DUPAK : - Surat Pengantar Penyampaian Usulan DUPAK dari

Dinas

- Surat Pengantar Penyampaian Usulan DUPAK dari Kaper (Jabatan Ahli Madya keatas)

- Formulir DUPAK - Fotocopy SK Jabatan Terakhir - Fotocopy SK Kenaikan Pangkat/ Golongan Terakhir - Fotocopy PAK Terakhir - Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyuluhan

Program KKBPK

- Surat Pernyataan Melakukan Pelayanan Program KKBPK

- Surat Pertnyataan Melakukan Kegiatan Penggerakaan Program KKBPK

- Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Program KKBPK

- Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Profesi - Surat Penyataan Melakukan Kegiatan Penunjang

Tugas Penyuluh KB

3. Komputer dan Printer

Peringatan : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyuluh KB tidak mengusulkan Daftar

Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) lewat

dari satu tahun per periode, maka DUPAK

tersebut tidak bisa dinilai (0).


No

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Kasubbag

PKB/PLKB

OPD KB

Kab/Kota

Tim Penilai

DUPAK

Operator

Kaper

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Membuat Tim

Penilai DUPAK

SK 30 Menit SK

2 Melakukan

Rapat Tim

Penilai DUPAK

Buku Petunjuk

Teknis dan

Petunjuk

Pelaksanaan

2 Jam Petunjuk

Tata Cara

Penilaian

DUPAK

3. Membuat Surat

yang ditujukan

kepada OPD

KB Kab/Kota

tentang batas

waktu

pengumpulan

DUPAK

Surat ke OPD KB

Kab/Kota

30 menit Surat ke

OPD KB

Kab/Kota

4. Penerimaan

berkas DUPAK

di bagian

kepegawaian

Berkas DUPAK 15 hari Formulir

Kelengkap

an Berkas

5. Dupak yang

telah terkumpul

dibagikan ke

Tim Penilai

untuk dinilai

Distribusi Berkas

DUPAK

15 Hari Tanda

terima

6. Sidang Pleno

mengenai

keputusan hasil

penilaian

DUPAK

Berkas DUPAK 2 Jam Berita

Acara

Penilaian

No

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Kasubbag

PKB/PLKB

OPD KB

Kab/Kota

Tim Penilai

DUPAK

Operator

Kaper

Kelengkapan

Waktu

Output

7. Pengembalian

DUPAK dan

hasil penilaian ke

bagian

kepegawaian

Berkas DUPAK 1 s.d. 2

hari

Hasil

Penilaian

8. Penerbitan SK

Penilaian

Penetapan Angka

Kredit yang

ditandatangani

oleh Kepala

Perwakilan

kemudian apabila

telah selesai

diserahkan kepada

pegawai yang

bersangkutan

Cetak SK hasil

Penetapan Angka

Kredit (PAK)

1 Bulan SK PAK



NOMOR SOP : 61/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : IZIN BELAJAR


a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

f. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas belajar dan Izin Belajar pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN

i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul Izin Belajar

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan Izin Belajar


SOP Izin Belajar

1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Surat Permohonan Izin Belajar yang ditandatangani Kepala Perwakilan dan ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian

- Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6000 asli);

- Surat Keterangan yang mencantumkan TMT Kuliah

- Keterangan Akreditasi; - Jadwal Rencana Perkuliahan

3. Komputer, Printer, Scanner


Jika tidak diusulkan maka ASN tersebut tidak akan bisa mengajukan Alih Jenjang untuk Fungsional tertentu dan kesulitan dalam usul Penyesuaian Ijazah


Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper Ka Biro

Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan usul Izin Belajar

Agenda Kerja

20 menit

Disposisi

2 Menugaskan operator untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Tidak Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Izin Belajar

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul Izin Belajar

4 Mencetak Surat Pengantar dan Lampiran untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper

Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar Izin Belajar

5 Mengirimkan berkas yang telah ditandatangani ke Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat untuk diproses. Jika Berkas disetujui maka akan diproses surat Izin Belajar pegawai, tetapi jika tidak akan dikembalikan ke Kasubbag

Ya

Distribusi Berkas

1 bulan

Dokumen Usulan Izin Belajar

6 Berkas yang telah disetujui oleh Ka Biro Kepegawaian diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan

Berkas 1 hari Izin Belajar

Izin Belajar

7 Operator mengarsipkan Surat Izin Belajar kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

Izin Belajar 30 menit

Izin Belajar

Arsip Izin Belajar



NOMOR SOP : 62/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : KARIS / KARSU






e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;

f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;


h. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

i. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;

1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan KARIS dan KARSU

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan KARIS dan KARSU

j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.


1. SOP Kartu Istri (KARIS) 2. SOP Kartu Suami (KARSU)


- Fotokopi SK CPNS - Fotokopi SK PNS - Fotokopi Akta Nikah - Pas foto Suami (Karsu) / Istri (Karis)

ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar - Laporan Perkawinan Pertama



Jika tidak diusulkan maka pasangan ASN tidak memiliki identitas sebagai Istri/Suami ASN



No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Karis/Karsu

Berkas 20 menit

Disposisi


Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan Karis/Karsu

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul KARIS/ KARSU


Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar KARIS/ KARSU

5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag

Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan KARIS/ KARSU

6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan

Kartu 1 hari KARIS/ KARSU

KARIS/KARSU

7 Operator mengarsipkan kartu kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

KARIS/ KARSU

30 menit

KARIS/ KARSU

Arsip KARIS/ KARSU



NOMOR SOP : 64/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : KARPEG






e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

f. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;


h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan KARPEG

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan KARPEG


SOP Kartu Pegawai (KARPEG)


- Fotokopi SK CPNS - Fotokopi SK PNS

- Fotokopi Sertifikat Prajabatan - Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3

lembar 3. Komputer, Printer, Scanner


Jika tidak diusulkan maka ASN tersebut tidak memiliki identitas sebagai ASN dan menyulitkan untuk proses administrasi ASN




1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Karpeg

Berkas 20 menit

Disposisi


Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan Karpeg

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul KARPEG


Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar KARPEG

5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag

Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan KARPEG

6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan

Kartu 1 hari KARPEG KARPEG

7 Operator mengarsipkan kartu pegawai kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

KARPEG 30 menit

KARPEG Arsip KARPEG



NOMOR SOP : 59/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : KENAIKAN PANGKAT






e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

g. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAPK

2. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Otomatis


1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

1. Aplikasi SAPK 2. Jaringan Internet 3. Map 4. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir

- Kenaikan Jabatan harus diproses terlebih dahulu sebelum Kenaikan Pangkat

- Fotokopi SK CPNS - Fotokopi SK PNS - Fotokopi SK KP Terakhir - Fotokopi SKP 2 Tahun terakhir (nilai

SKP sekurang-kurangnya baik dan tidak ada unsur yang bernilai cukup)

- DRH yang telah dicetak melalui SIMSDM

- Fotokopi SK Jabatan Terakhir - Asli PAK dari KP terakhir sampai

sekarang - Sertifikat Diklat LDU - Dibuat dalam 3 rangkap



Apabila proses Kenaikan Pangkat terlambat diajukan maka dapat menghambat Kenaikan Pangkat pegawai dan baru dapat diajukan kembali pada periode berikutnya.




1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Kenaikan Pangkat

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi

2 Menugaskan operator SAPK untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Kenaikan Pangkat yang diperoleh dari Aplikasi SAPK

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul Kenaikan Pangkat

4 Mencetak Surat Pengantar dan Usul Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani Kaper

Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar Kenaikan Pangkat

Print berdasarkan aplikasi SAPK

5 Mengantarkan berkas yang telah dtandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag

Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat

6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses cetak SK

Pertek 1 hari Pertek Kenaikan Pangkat

Laporan Pertek dari BKN

7 Operator mencetak SK Kenaikan Pangkat dan mengarsipkannya kemudian apabila telah selesai proses cetak diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

Cetak SK 30 menit

SK Kenaikan Pangkat

Cetak SK dari aplikasi SAPK

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 67/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH

: Sekretaris Perwakilan BKKBN

Provinsi Sumatera Selatan,

H. Mukminin, S.H., M.Si.

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : KENAIKAN GAJI BERKALA


a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIMSDM


1. SOP Pencairan Gaji dan Tunjangan Pegawai

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Komputer/printer 3. Jaringan internet


- Keterlambatan dalam proses pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala menyebabkan

keterlambatan Kenaikan Gaji bagi Pegawai.


server

- - Elektronik - Manual

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan Pegawai

(User)

Operator Simsdm

Kasubbag

Kepe gawaian &

Hukum

Sekre taris

Kepala Perwakilan

KPPN

Pegawai (User)

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Pegawai yang akan mengalami

Kenaikan Gaji Berkala harus :

a. Naik setiap 2 tahun sekali

b. Tidak dikenai Hukuman Disiplin

c. Melampirkan SK Kenaikan Pangkat

Terakhir

d. Melampirkan SK Kenaikan Gaji

Berkala Terakhir

Berkas diterima oleh operator

dari Pegawai yang mengalami

Kenaikan Gaji Berkala

- SK KGB Terakhir

- SK Kenaikan Pangkat Terakhir

- Surat Pernyataan tidak pernah

dihukum disiplin

dari yang

bersangkutan

1 hari Tanda terima

untuk

Pegawai/ User

2 Memverifikasi berkas

selanjutnya diinput ke dalam

Aplikasi simsdm disesuaikan

dengan Aplikasi Gaji Pegawai

Pusat.

Surat Keputusan Kenaikan Gaji

Berkala dicetak

- Lampiran PP nomor 15 tahun

2019

20 menit Konsep SK

KGB

3. Meneliti dan memberikan paraf.

Memberikan koreksi jika

terdapat kesalahan.

Konsep SK KGB 10 menit Konsep SK KGB

4. Memberikan tandatangan

setelah adanya paraf dari

pejabat esselon dibawahnya

Konsep SK KGB 15 menit SK KGB

5. - Diterima sebagai arsip

- SK KGB 10 menit SK KGB

BADAN KEPENDUDUKAN


BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 68/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH




NIP. 196512141986031003

NAMA SOP Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Non Penyuluh

Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera

Selatan


a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

b. UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN c. PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS d. Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang telah

diubah beberapa kali terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden no. 145 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden no.

103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,

kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja

lembaga pemerintah Non Kementerian

e. Peraturan Presiden no. 160 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional

f. Peraturan Kepala BKKBN no. 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

BKKBN sebagaimana diubah dengan Peraturan

Kepala BKKBN no. 23 tahun 2017 tentang

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIPP 2. Mengetahui cara kerja pengoperasian Aplikasi Sivika 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi Siknet Handkey

perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN no.

249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas

Jabatan di Lingkungan BKKBN

g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI no. 5 tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan BKKBN


1. Pencairan Uang Makan bagi Pegawai

1. Aplikasi Sivika 2. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Pegawai 3. Aplikasi Siknet Handkey 4. Komputer/printer 5. Jaringan internet


- Keterlambatan dalam proses pembayaran Tunjangan Kinerja akan mempengaruhi

terlambatnya pendapatan Pegawai.


server

- - Elektronik - Manual

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan Operator

Siknet Handkey

Operator

SIPP

Pegawai

Operator

Operator

Operator

PPABP

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Dasar Pembayaran Tunjangan

Kinerja bagi Pegawai

menggunakan Aplikasi Siknet

Handkey

Upload hasil Aplikasi siknet

Handkey ke Aplikasi SIPP

Hasil Download

Aplikasi Siknet

Handkey

1 hari Hasil input ke

Aplikasi SIPP

2 Penginputan Surat Tugas yang

telah disampaikan oleh Pegawai

kepada Subbag Kepegawaian

Surat Tugas

3 hari Hasil Input

Surat Tugas

pada Aplikasi

SIPP

3. Feedback disampaikan kepada

Pegawai diberikan waktu

sampai tanggal 5 bulan

berikutnya.

Download dari Aplikasi SIPP

10 menit Rekap

Kehadiran

Pegawai

4. Hasil feedback diinput kembali

untuk perbaikan

Surat Tugas

Tambahan

15 menit Hasil Input

Surat Tugas

5. Download Rekap Penghitungan

Tunjangan Kinerja dari

Aplikasi SIPP

Download dari Aplikasi SIPP

10 menit Hasil

Download

dari Aplikasi

SIPP berupa

Rekap

Tunjangan

Kinerja

6. Hasil Download diserahkan

kepada PPABP

Rekap Tunjangan Kinerja

10 menit Tanda Terima

Rekap

Tunjangan

Kinerja

BADAN KEPENDUDUKAN


BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 66/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH




NIP. 196512141986031003

NAMA SOP Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Penyuluh

Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera

Selatan


a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

b. UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN c. PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS d. Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang telah

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SOP-PEGAWAI-SU… · BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT

Text of NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF...

Fakultas Farmasi - Home€¦ · Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara No. SOP SOP-SPL-FF-00-04 Tgl. Pembuatan 29-04-2019 Tgl. Revisi - Tgl. Efektif 09-05-2019 Disahkan Oleh

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ... · 2019. 12. 17. · SOP Tentang Penyusunan Bahan Kebijakan dan Publikasi Data dan Informasi

NOMOR SOP UN10.D30/KP/HK.01.02.a/00015 TGL …

NOMOR SOP UN10/F11/05/01/HK .01.02.a/031 TGL …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Peminjaman-Buku-di-Perpustakaan.pdf · NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA NOMOR SOP TGL PEMBUATAN

NO SOP : / KAPD-LB/ 2013 Tgl Revisi : Tgl Efektif : 1 ... · Kamera Komputer Scaner Lemari Arsip. LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 1. ... Peminjaman dan Pengembalian Buku

SOP TEKNIS SOP / 30 / ROPEG / 09 TGL. PEMBUATAN

NOMORSOP TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH ...€¦ · TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH NAMA SOP Kualifikasi Pelaksana:?QA/04/m,T.1 / 7.01 7 1 (S Fphrripiri

NOMOR SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF …uptkearsipan.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2018/12/PEMELIHARAA… · 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PEMERINTAH KOTA MADIUN Nomor SOP KECAMATAN …€¦ · PEMERINTAH KOTA MADIUN Nomor SOP 0.1.1.1 KECAMATAN KARTOHARJO Tgl pembuatan April 2017 KELURAHAN ORO-ORO OMBO Tgl Revisi Jalan

NOMOR SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF … · biro umum dan keuangan subbagian kepegawaian nomor sop tgl pembuatan tgl revisi tgl efektif disahkan oleh kepala biro umum dan

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF … · Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

itjen.dephub.go.id. 05.02.57... · SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor SOP Tgl disahkan Tgl revisi Tgl diberlakukan Disahkan oleh 06S / SOP/ 30 2020 Inspektur Jenderal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESELAMATAN & …...SOP Agro - 10/00 KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3) DOKUMEN SOP-Agro Tgl Berlaku: 01-09-2016 Revisi : 00 Hal : 5 dari 12 Dokumen SOP

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN … · 2019. 8. 23. · Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

P EMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PERPUSTAKAAN … · NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI DISAHKAN OLEH NAMA SOP 1 1. Memahami peraturan tentang pengelolaan perpustakaan; 2 2

NOMOR SOP SOP-IN-06 TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)€¦ · PROSEDUR (SOP) LABORATORIUM FORMULASI DASAR Revisi : 0 PENYIMPANAN ALAT DAN BAHAN Tgl. Revisi Tgl. dilaksanakan: 13 Agustus 2015 Proses

NOMOR SOP : 01 TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI : 30 JUNI 2018 ...bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uploads/SOP-UMUM-… · NAMA SOP Surat Masuk DASAR HUKUM KUALISIFIKASI PELAKSANA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL … · NOMOR SOP 3243/04/DLB.2/2017 TGL. PEMBUATAN 14 November 2017 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF 17 November2017 DISAHKANOLEM Direktur Pembi)ki/ian

SOP Revisi 17/05/2017 Tgl. Terbit LAYANAN INFORMASI · PDF fileBALAI JARINGAN INFORMASI & KOMUNIKASI ... SOP 01/PPID/2017 Revisi LAYANAN INFORMASI PUBLIK Tgl. ... 20. Pengawasan Internal

P EMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS ......NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI DISAHKAN OLEH NAMA SOP 1 1. Memahami peraturan tentang pengelolaan perpustakaan; 2 2. Mampu berkomunikasi

Nomor SOP PEMERINTAH KOTA BIMA Juli 2011 DINAS … · 2019. 8. 23. · DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nomor SOP Tgl. Pembuatar Tgl. Revisi Tgl. Pengesaha Disahkan Oleh Nama

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI …NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Mengetahui tugas pokok dan fungsi pelayanan

perizinanmigas.esdm.go.id Evaluasi... · NOMOR SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF DISAHKAN OLE-I-I NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA 0010. SOP/15/DMO/2019 13 Maret 2019 Direktur

KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

NOMOR SOP UN10.D30/KP/HK.01.02.a/00016 TGL PEMBUATAN …

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF … · 2020. 7. 21. · Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non

PENUMBUHAN DAN SOP Agro - 12/01 PENGEMBANGAN … · standar operasional prosedur no. dokumen: sop agro - 12/01 penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dokumen sop-agro tgl

NO & TGL. REVISI : 00 TGL. EFEKTIF : 22 Juni 2018 DISAHKAN ...standarpangan.pom.go.id/dokumen/qms/dokumen-level... · NAMA SOP : PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/uploads/201908/FILE-5bb440b88e416-3dd9b4d211a57ea... · SOP DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN Nomor SOP Tgl. Ditetapkan Tgl. Revisi Tgl. Diberlakukan

Documents

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SOP-PEGAWAI-SU… · BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT

Text of NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF...