Download pdf - NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SOP-PEGAWAI-SU… · BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 01/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020

DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PENNYUSUNAN RKA K/L KOMPONEN

DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA

a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PKM.02/2019 tentang Standar Biaay Masukan Tahun Anggaran 2020.

c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 tentangKodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL 2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme

penyusunan RKA K/L

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penetapan RKA K/L

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penyusunan RKA K/L kurang tepat maka tidak dapat mencapai target output dengan maksimal.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Sebagai bahan KOREN Tk. Nasional

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid/

Sekretaris Perencana Komponen

Kaper Kelengkapan Waktu

Output

1 Menugaskan Perencana Komponen untuk mempersiapkan konsep penyusunan RKA K/L komponen

SPA 15 menit

Disposisi

2 Mengonsep penyusunan RKA K/L komponen dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris

Bahan RKA K/L

2 jam Konsep RKA K/L, Disposisi

3 Memeriksa konsep penyusunan RKA K/L komponen. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Perencana Komponen untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep RKA K/L

1 jam Draft RKA K/L, Dsiposisi

4 Memeriksa draft penyusunan RKA K/L komponen. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid/Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft RKA K/L

1 jam RKA K/L, Dsiposisi

5 Menyerahkan draft RKA K/L komponen kepada Perencan Komponen untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

RKA K/L Komponen

10 menit

Dsiposisi

6 Mendokumentasikan dan menyerahkan draft RKA K/L komponen kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

RKA K/L Komponen

10 menit

RKA K/L Komponen, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 02/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENETAPAN RKA K/L


a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PKM.02/2019 tentang Standar Biaay Masukan Tahun Anggaran 2020.

c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 tentangKodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL 2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan

RKA K/L


1. SOP Penyusunan RKA K/L Komponen



Apabila penyusunan RKA K/L kurang tepat maka tidak dapat mencapai target output dengan maksimal.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Sebagai bahan KOREN Tk. Nasional

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Wakt

u Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep penetapan RKA K/L

SPA 15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan penetapan RKA K/L

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penetapan RKA K/L kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan RKA K/L, Disposisi

SOP Pengumpulan bahan

4 Mengonsep penyusunan penetapan RKA K/L dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan RKA K/L

2 jam Konsep RKA K/L, Disposisi

5 Memeriksa konsep penetapan RKA K/L. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep RKA K/L

1 jam Draft RKA K/L, Dsiposisi

6 Memeriksa draft penetapan RKA K/L. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft RKA K/L

1 jam RKA K/L, Dsiposisi

7 Menyerahkan penetapan RKA K/L kepada Kasubbag untuk didokumentasikan

RKA K/L 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan penetapan RKA K/L kepada Analis untuk didokumentasikan

RKA K/L 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan penetapan RKA K/L dan mengirimkannya ke Biro Perencanaan BKKBN

RKA K/L 10 menit

RKA K/L, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 03/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENGAJUAN REVISI ANGGARAN


a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PKM.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020.

c. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL dan SAKTI

2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme revisi

anggaran


1. SOP Penyusunan Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Revisi Anggaran

1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja adn Anggaran 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Term of Refference 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet


Apabila penyusunan revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Sekretaris cq. Subbag

Perencanaan


Sekretaris Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan konsep pengajuan revisi anggaran

Agenda Kerja/ RKAKL

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pengajuan revisi anggaran

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan revisi anggaran kepada Kasubbid

Dsiposisi 1 jam Bahan revisi, Disposisi


4 Mengonsep pengajuan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris

Bahan revisi

2 jam Konsep revisi, Disposisi

5 Memeriksa konsep pengajuan revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

1 jam Draft revisi, Dsiposisi

6 Memeriksa draft pengajuan revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid/Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft revisi

1 jam Revisi, Dsiposisi

7 Menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Kasubbid untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Revisi 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Revisi 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan dan menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Revisi 10 menit

Revisi, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 04/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN







anggaran


1. SOP Pengajuan Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Revisi Anggaran




- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan


u Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep penyusunan revisi anggaran

Agenda Kerja/ RKAKL

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan penyusunan revisi anggaran

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan revisi anggaran kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan revisi, Disposisi


4 Mengonsep penyusunan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan revisi

2 jam Konsep revisi, Disposisi

5 Memeriksa konsep revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

1 jam Draft revisi, Dsiposisi

6 Memeriksa draft revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft revisi

1 jam Revisi, Dsiposisi

7 Menyerahkan revisi anggaran kepada Kasubbag untuk didokumentasikan

Revisi 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan

Revisi 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan revisi anggaran dan menyerahkan arsip revisi anggaran kepada komponen terkait

Revisi 10 menit

Revisi, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 05/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PELAPORAN REVISI ANGGARAN







anggaran


1. SOP Pengajuan Revisi Anggaran 2. SOP Penyusunan Revisi Anggaran




- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kanwil DJPB

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep pelaporan revisi anggaran

Agenda Kerja/ RKAKL

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pelaporan revisi anggaran

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan laporan revisi anggaran kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan laporan, Disposisi


4 Mengonsep laporan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan laporan

2 jam Konsep laporan, Disposisi

5 Memeriksa konsep laporan revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep laporan

1 jam Draft laporan, Dsiposisi

6 Memeriksa draft laporan revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft laporan

1 jam Laporan, Dsiposisi

7 Menyerahkan laporan revisi anggaran kepada Kasubbag untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kanwil DJPB

Laporan 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kanwil DJPB

Laporan 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan dan melaporkan revisi anggaran ke Kanwil DJPB

laporan 10 menit

Laporan, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 06/hk.02.01/j1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : PENGINPUTAN DATA CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SMART DAN E-MONEV BAPPENAS


a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

c. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui RKA K/L Komponen 4. Mengetahui capaian output Komponen 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaporan

melalui Aplikasi SMARt dan e-Monev Bappenas


1. SOP Verifikasi Data Capaian Output pada

Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Laporan Capaian Output 4. Term of Refference 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet


Apabila penginputan capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas tidak dan atau terlambat dilaksanakan maka akan mempengaruhi nilai kinerja.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual


Sekretaris Perencana Komponen

Operator Bidang

Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Perencana Komponen untuk mempersiapkan konsep penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan Operator Bidang untuk mengumpulkan bahan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Perencana Komponen

Dsiposisi 1 jam Data capaian outputi, Disposisi


4 Mengonsep penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris

Data capaian output

2 jam Konsep data capaian output, Disposisi

5 Memeriksa draft penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Perencana Komponen, Jika tidak setuju mengembalikan kepada Perencana Komponen untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep data capaian output

1 jam Draft data capaian output, Dsiposisi

7 Menyerahkan data penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Operator Bidang untuk diinput ke aplikasi

Data capaian output

10 menit

Dsiposisi

9 Melakukan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan arsip kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan

Data capaian output

10 menit

Laporan capaian output pada aplikasi, Bukti dokumentasi



NOMOR SOP : 07/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : VERIFIKASI DATA CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SMART DAN E-MONEV BAPPENAS


a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

c. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui RKA K/L Komponen 4. Mengetahui capaian output Komponen 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaporan

melalui Aplikasi SMARt dan e-Monev Bappenas


1. SOP Penginputan Data Capaian Output pada

Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Laporan Capaian Output 4. Term of Refference 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet


Apabila varifikasi data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas tidak dan atau terlambat dilaksanakan maka akan mempengaruhi nilai kinerja.



u Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Kasubbag

Dsiposisi 1 jam Bahan capaian output, Disposisi


4 Mengonsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan kepada Sekretaris

Bahan capaian output

2 jam Konsep capaian output, Disposisi

5 Memeriksa konsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep data capaian output

1 jam Draft capain output, Dsiposisi

6 Memeriksa draft Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft capaian output

1 jam Data capaian output, Dsiposisi

7 Menyerahkan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Kasubbag untuk disesuaikan dengan data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Analis untuk disesuaikan dengan data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

10 menit

Disposisi

9 Melakukan penyesuaian data hasil verifikasi pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas

Data capaian output

10 menit

Laporan pada aplikasi, Bukti dokumentasi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 08/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH

: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : LAPORAN BMN DAN CALBMN


a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/ Daerah;

d. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN

2. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan


1. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAK BMN 2. SOP Laporan Keuangan

1. Aplikasi SIMAK BMN 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Laporan BMN di Neraca

- Laporan Kuasa Pengguna Barang

- Laporan Penyusutan/ Amortisasi - Laporan Pesediaan

3. Komputer, Printer, Scaner


Apabila laporan BMN dan CalBMN terlambat dibuat maka dapat menghambat pembuatan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag UAKPB Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk mebuat laporan BMN dan CalBMN

Agenda Kerja 15 menit

Disposisi

2 Menugaskan UAKPB untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung yang diperoleh dari Aplikasi SIMAK BMN

Laporan BMN di Neraca, Laporan KPB, Laporan Penyusutan/ Amortisasi, Laporan Pesediaan

2 jam Bahan Laporan


4 Menbuat konsep laporan BMN dan CalBMN

Bahan Laporan

2 hari Konsep Laporan

5 Memeriksa konsep laporan. Jika disetujui disampaikan kepada Kaper, Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep laporan

1 hari Draft laporan, Dsiposisi

6 Memeriksa dan mentelaah draft laporan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft laporan 1 hari Laporan, Dsiposisi

7 Menyerahkan Laporan kepada Kasubbag Keuangan dan BMN untuk didokumentasikan dan diaujukan ke KPKNL

Laporan 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada UAKPB untuk didokumentasikan dan menyampaikan ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan Laporan dan menyampaikan laporan beserta ADK SIMAK-BMN ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit

Laporan, Bukti dokumentasi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 09/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH


Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN / CATATAN

ATAS LAPORAN

KEUANGAN (CaLK)


a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :


Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi

SAIBA dan E-Rekon LK

2. Mampu menyusun Laporan Keuangan


1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

(Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK)

1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual (SAIBA)

2. Aplikasi E-Rekon LK

3. Komputer/printer

4. Jaringan internet


- Keterlambatan penyusunan laporan keuangan

akan menyebabkan penyusunan laporan

keuangan tingkat Eselon I

Kementerian/Lembaga tertunda.

- Gangguan pada aplikasi

- Gangguan koneksi jaringan internet atau

server

- ADK SAIBA dan DS Keuangan

- Data BMN

- Data Persediaan

- Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Sekretaris Kasubbag UAKPA KPA Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan

BMN untuk mebuat Laporan Keuangan dan CaLK

Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2 Menugaskan UAKPA untuk

menyiapkan dan mengumpulkan

Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan

dokumen pendukung yang diperoleh dari Aplikasi SAIBA dan E-Rekon

LK

BAR

Rekonsiliasi Keuangan

LRA, LO,

LPE dan

Neraca

Keuangan

2 jam Bahan

Laporan

4 Menbuat konsep Laporan Keuangan

dan CaLK

Bahan

Laporan

3 hari Konsep

Laporan

5 Memeriksa konsep laporan. Jika

disetujui disampaikan kepada KPA,

Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk

diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep

laporan

1 hari Draft

laporan,

Dsiposisi

6 Memeriksa dan mentelaah draft

laporan. Jika setuju menandatangani

dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan

kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft laporan 1 hari Laporan,

Dsiposisi

7 Menyerahkan Laporan kepada

Kasubbag Keuangan dan BMN untuk

didokumentasikan

Laporan 10 menit Dsiposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada UAKPA untuk didokumentasikan dan

menyampaikan ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit Disposisi

9 Mendokumentasikan Laporan dan

menyampaikan laporan beserta ADK

SAIBA ke Sestama BKKBN

Laporan 10 menit Laporan,

Bukti

dokumentasi



NOMOR SOP : 10/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH


Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA


a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 6/2006);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK 96/2007); b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (PMK 120/2007);

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 29/2010);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 184/2010);

g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK 218/2013).

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN dan SIMAN

2. Mengetahui mekanisme penetapan status penggunaan BMN

3. Mengetahui manfaat penetapan status penggunaan BMN


1. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAK BMN 2. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAN

1. Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SIMAN 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN

- Fotocopy Dokumen Kepemilikan/SPTJM Bermaterai

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (Bangunan)

- Dokumen Pendukung Lainnya 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet


Penetapan status penggunakan ini berguna untuk pengamanan dan pemeliharaan aset.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Keputusan Penetaan Status Penggunaan BMN di

Input dan diupload ke dalam aplikasi SIMAN - Rekapitulasi Penetapan Status Penggunaan BMN

disampaikan kepada BKKBN sebagai Laporan

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag UAKPB Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk menetapkan status penggunaan BMN

Agenda Kerja 15 menit

Disposisi

2 Menugaskan UAKPB untuk meninventarisasi BMN yang belum dilakukan PSP serta menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menginventarisasi BMN yang belum di PSP serta menyiapkan dan mengumpulkan bahan PSP BMN

Dsiposisi 2 jam Bahan PSP BMN


4 Menbuat konsep surat permohonan penetapan status penggunaan BMN

Bahan PSP BMN

1 jam Konsep surat permohonan

5 Memeriksa konsep surat permohonan PSP BMN. Jika disetujui disampaikan kepada Kaper, Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki

Tidak Ya

Konsep Surat Permohonan

1 jam Draft Surat PSP, Dsiposisi

6 Memeriksa draft PSP. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft PSP 1 jam Surat PSP, Dsiposisi

7 Menyerahkan Surat PSP kepada Kasubbag Keuangan dan BMN untuk didokumentasikan dan diaujukan ke KPKNL

Surat PSP 10 menit

Dsiposisi

8 Menyerahkan Surat PSP kepada UAKPB untuk didokumentasikan dan diajukan ke KPKNL

Surat PSP 10 menit

Disposisi

9 Mendokumentasikan Surat PSP dan mengajukan PSP ke KPKNL

Surat PSP 30 menit

Surat PSP, Bukti dokumentasi


BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 11/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH


Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : REKONSILIASI INTERNAL

DATA KEUANGAN DAN

BMN PADA UAKPA/B


a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :


Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup

Bendahara Umum Negara dan Kementerian

Negara/Lembaga.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi

SAIBA, SIMAK-BMN, Persediaan, E-Rekon LK,

SAS, OM-SPAN dan SIMPONI.


1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

(Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK)

1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual (SAIBA)

2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)

3. Aplikasi Persediaan

4. Aplikasi E-Rekon LK

5. Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)

6. Aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-

SPAN)

7. Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online

(SIMPONI)

8. Komputer, printer, jaringan internet


- Keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan

pada aplikasi e-rekon LK akan menyebabkan

penyusunan laporan keuangan tertunda dan

pembatasan pencairan dana dari KPPN.


- ADK SAIBA dan DS Keuangan

- ADK SIMAK-BMN

- ADK Persediaan

- Kertas Kerja


server

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Operator

Persediaan

Operator

SIMAK

BMN

Operator

SAS

Operator

SAIBA

Kasubbag

Keuangan

dan BMN

Admin

E-Rekon

KPPN

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Menginput semua transaksi

persediaan dan mengirimkan ADK ke Operator SIMAK-

BMN.

- Laporan

Transaksi Persediaan

1 hari ADK

Persediaan

2 - Menerima ADK Persediaan .

- Menyiapkan bahan

rekonsiliasi data BMN .

- Mengirimkan ADK BMN ke

SAIBA.

- ADK persediaan

- Laporan BMN

1 hari ADK BMN

3. Menerima ADK BMN.

ADK BMN 30 menit Bahan

Rekonsiliasi

4. - Mengumpulkan data capaian output per bulan di setiap

Bidang dan menginput pada

aplikasi SAS Modul PPK.

- Pencatatan Nomor SP2D pada aplikasi SAS Modul

PPSPM dengan

menggunakan ADK dari

aplikasi OMSPAN.

- Laporan data capaian output

setiap Bidang

- ADK SP2D

aplikasi OMSPAN

1 hari Bahan

Rekonsiliasi berupa ADK

aplikasi SAS

Menggunakan

kertas kerja berupa Form

Rekap Data

Capaian

Output setiap Bidang

5. - Mengintegrasikan data antara aplikasi SAS dengan SAIBA

untuk pencatatan SP2D dan

SPM.

- Menerima data capaian output dari aplikasi SAS.

- Menginput data Penerimaan

Negara dan Pengembalian Belanja dari aplikasi

SIMPONI.

- Mengirimkan ADK E-Rekon Bulanan ke aplikasi E-Rekon

LK.

- ADK aplikasi SAS

- Bukti printout

setoran pengembalian

belanja dan

penerimaan

negara dan aplikasi

SIMPONI

120 menit ADK SAIBA Sebelum

mengirimkan ADK ke E-

rekon.

Dipastikan

data di Neraca

Aplikasi

SAIBA,

SIMAK-BMN

dan Persediaan

telah sama

6. Konfirmasi dari admin E-Rekon

KPPN.

Website E-Rekon

LK

1 s.d. 2

hari

Status SAI

dan Status

BMN

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Operator

Persediaan

Operator

SIMAK

BMN

Operator

SAS

Operator

SAIBA

Kasubbag

Keuangan

dan BMN

Admin

E-Rekon

KPPN

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

Kelengkapan

Waktu

Output

7. Memantau perubahan status

rekonsiliasi

- Status SAI “Menunggu TTD

KPA” dan Status BMN

“Upload Data SIMAK BMN

Berhasil” menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan data

antara Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Instansi

(SAI) dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pusat (SiAP) SAI

dan Data SIMAK BMN berhasil diupload, berarti

proses rekonsiliasi dapat

dilanjutkan dengan

penandatanganan oleh KPA melalui akun KPA pada

aplikasi E-Rekon LK.

- Status SAI “Menunggu

Satker Upload Ulang” menunjukkan terdapat selisih

antara SAI dengan SiAP

maka dilakukan perbaikan

data oleh UAKPA/B berdasarkan file Laporan

Hasil Rekonsiliasi (LHR)

berformat excel dan

melakukan pemgiriman ulang ADK ke apliaksi E-Rekon

LK.

Website E-Rekon

LK

1 s.d. 2

hari

Status SAI

dan Status BMN

Perubahan

status tergantung

pada

kecepatan

waktu pemeriksaan

dari KPPN.

8. Konfirmasi ke Subbag

Keuangan dan BMN terkait

status rekonsiliasi (apakah ada perbaikan atau tidak).

Website E-Rekon

LK

1 hari Status SAI

dan Status

BMN

Tidak

Ya

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Operator

Persediaan

Operator

SIMAK

BMN

Operator

SAS

Operator

SAIBA

Kasubbag

Keuangan

dan BMN

Admin

E-Rekon

KPPN

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

Kelengkapan

Waktu

Output

9. Konfirmasi ke Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA). KPA melakukan

penandatanganan rekonsiliasi

pada aplikasi E-Rekon LK akun

KPA. Status SAI berubah menjadi “BAR Siap

Download”.

Website E-Rekon

LK

30 menit Perubahan

Status menjadi “BAR

Siap

Download”

10. - Konfirmasi ke Kasubbag

Keuangan bahwa BAR

Rekonsiliasi telah terbit.

- Mendownload BAR Rekonsiliasi dan

mengarsipkan.

Website E-Rekon

LK

30 menit BAR

Rekonsiliasi



NOMOR SOP : 12/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN

Provinsi Sumatera Selatan

Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : DISTRIBUSI ALKON DAN NON ALKON


a. Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR

1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 286 tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Alokon.

c. Peraturan BKKBN Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana.

1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi Persediaan

2. Mengetahui Cara Distribusi Alokon yang Baik 3. Mengetahui Pengelolaan gudang Alokon 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme

Penyaluran Alokon


1. SOP Penyimpanan Alokon

1. Surat Permintaan Alokon 2. Lembar Kerja/ Rencana Kerja 3. Troli dan Kalkulator 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet


Apabila pendistribusian Alokon terlambat atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB di Lini lapangan tidak dapat terpenuhi.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Sekretaris cq. Subbag

Keuangan dan BMN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Kasubbid Bendahara Materil

Staf Gudang

Sekretaris


1 Permintaan dari DPPKB / Dinas PPKBP3A di lakukan analisa dan disetujui

Rencana Distribusi Kabupaten

15 menit

Persetujuan distribusi

2 Permintaan dari DPPKB / Dinas PPKBP3A di lakukan analisa dan disetujui Bidang KB

Rencana Distribusi Kabupaten

15 menit

Persetujuan distribusi

3 Melakukan Penghitungan jumlah Alkon dan Obat Pendamping Alkon yang akan di distribusikan

Rensi dan Kalkulator

10 menit

Rencana Kerja

4 Menyiapkan Alkon dan Obat Pendamping Alkon yang Akan didistribusikan

Troli dan Rencana kerja

1 jam Alkon dan Non Alkon yg siap distribusi

SOP Penyimpanan Alokon

5 Melakukan Pencatatan Nomor Bets, Tanggal Kadaluarsa dan Tahun Produksi Alokon yang telah disiapkan.

Rencana Kerja

15 Menit

Kelengkapan data pembuatan SBBK,SPMB

6 Pembuatan SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah Alkon yang akan didistribusikan.

Kelengkapan data Alkon dan surat permintaan

1 jam SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah

7 Menandatangani SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah (materai)

SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah

10 menit

Kelengkapan Administrasi

8 Mempersiapkan Admisintrasi dan dana Akomodasi Pendistribusian Alkon

Surat tugas, Nominatif

2 hari Akomodasi

9 Melakukan Bongkar Muat Alkon kedalam mobil Box.

Surat Tugas, SBBK, Berita Acara, Naskah Hibah

10 menit

Alkon akan didistribusikan


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN ADMINISTRASI PENGAWASAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA

SELATAN

NOMOR SOP : 16/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

H. Mukminin, S.H.,M.Si.

NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : UJI PETIK PROGRAM KKBPK KE KABUPATEN/KOTA


a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Progra Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020.

1. Pelaksana Uji Petik Program KKBPK di kabupaten/kota harus mempunyai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat jabatan penugasan

2. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan mulai dari Menyusun Tim, Menyusun PKA, Pelaksanaan Pengawasan sampai Pembuatan Laporan Hasil Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota


SOP dalam rangka Melaksanakan Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Data-data yang di perlukan dalam Uji Petik 3. Masukan dari Pemberi Penugasan 4. Komputer dan printer


Apabila pengajuan Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda.

- Sebelum melakukan Uji Petik Palaksana harus terlebih dahulu menginventaris masalah yang menjadi sasaran pemeriksaan.

- Disampaikan kepada Pemberi Tugas untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas rekomendasi dari hasil Uji Petik.


Sekretaris Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Adminwas untuk mempersiapkan konsep penugasan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke Kab/kota

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke Kab/kota

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan uji petik Program KKBPK ke Kab/kota kepada Kasubbag Adminwas

Disposisi 1 jam Disposisi

4 Mengonsep pengajuan bahan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pengajuan bahan uji petik Program KKBPK ke Kab/kota Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag Adminwas untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit

Konsep revisi, Disposisi

6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, Jika tidak setuju mengembalikan kepadaSekretaris untuk diperbaiki

Tidak Ya

Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi

7 Menyerahkan draft pengajuan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota kepada Kasubbbag Adminwas untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pengajuan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota nasional kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

10 menit

Draft

9 Pelaksanaan kegiatan uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota

Pelaksanaan Dokumentasi



NOMOR SOP : 36/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



H. Mukminin, SH, M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : FASILITASI KEGIATAN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN


a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

b. Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 205/PER/B4/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1. Memiliki kemampuan interpersonal 2. Mengetahui struktur organisasi lembaga


1. SOP Layanan Tamu Eksternal

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register Tamu 3. Alat Tulis Kantor 4. Papan Tulis


Jika SOP tidak dilakukan, maka program dapat terhambat.

- Pencatatan kegiatan keprotokoleran dan tamu yang berkunjung

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kasubbag

Umum Petugas

Protokoler Pengemudi Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat draft jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

Komputer, jadwal acara

1-3 hari

Jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

2 Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

Draft jadwal dan petugas

3 Mempersipakan kendaraan untuk penjemputan

Kendaraan Kendaraan

4 Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu kantor

Ruangan Tempat acara

5 Menyambut/menjemput tamu

Kendaraan Pelayanan tamu kantor

6 Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan Kendaraan Pelayanan tamu kantor

7 Menerima tamu di kantor

Ruangan Pelayanan tamu kantor

8 Menyediakan jamuan untuk tamu

Snack/makan besar

Pelayanan tamu kantor

9 Mengantarkan tamu pulang sesuai dengan tujuan

Kendaraan Pelayanan tamu kantor



NOMOR SOP : 13/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI :



Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : LAYANAN TAMU EKSTERNAL


a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 205/PER/B4/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1. Memiliki kemampuan interpersonal 2. Memiliki kemampuan bela diri 3. Mengetahui struktur organisasi lembaga


1. SOP Fasilitasi Kegiatan Penerimaan Tamu Pimpinan

1. Buku Tamu 2. Alat Tulis 3. Papan Tulis 4. Kartu Tamu 5. CCTV


Jika SOP tidak dilakukan, maka kenyamanan dan keamanan kantor dapat terganggu

- Data Tamu BKKBN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Tamu Satpam Staf Bidang/

Bagian Kelengkapan Waktu Output

1 Tamu mengisi buku tamu untuk dicatat dan direkap oleh satpam, Setelah direkap, satpam meminta kartu tanda pengenal/ identitas (KTP/SIM) milik tamu untuk diletakkan di satpam selama tamu berada di lingkungan kantor. Kemudian satpam memberikan kartu tamu serta mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu tamu

Buku Tamu, Kartu Identitas, Kartu Tamu

Data Tamu

2 Menerima tamu dan menyampaikan informasi pada bidang/bagian yang dituju oleh tamu

Kartu Tamu Laporan

3 Menerima/Menolak tamu yang diinformasikan oleh bidang/bagian yang dituju

Ya

Kartu Tamu Memo

4 Menginformasikan kepada tamu untuk bertemu/tidak bertemu dengan bidang/bagian yang dituju. Setelah selesai, tamu dipersilahkan untuk kembali pada satpam

Tidak Kartu Tamu Memo

5 Memberikan tanda pengenal dan meminta kembali kartu tamu

Memo

Laporan



NOMOR SOP : 14/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : ADMINISTRASI SURAT KELUAR


a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoma Umum Tata Persuratan.

b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 144/PER/B5/2016 tentang Pedoman Klasifikasi NaskahDinas di Lingkungan BKKBN.

c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN .

1. Memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas


1. Komputer, Printer dan ATK 2. Buku Ekspedisi Surat Keluar 3. Buku Penomoran Surat 4. Filling Cabiet 5. Jaringan Internet


Keterlambatan atau penundaan pengiriman surat akan berakibat pada keterlambatan penyampaian surat

- Pengagendaan surat keluar - Arsip Surat Keluar -

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepala Sekretaris/

Kabid Kasubbag/ Kasubbid

Staff/ Arsiparis


1 Membuat konsep surat dinas keluar

Konsep Konsep Surat Dinas

2 Pengetikan konsep surat dinas keluar

Tidak

Konsep Surat Dinas

Konsep Surat Dinas

3 Pemberian nomor Tidak

Konsep Surat Dinas

Nomor Konsep Surat Dinas

4 Memeriksa dan memberi paraf surat dinas

Konsep Surat Dinas

Memo

5 Memeriksa dan menandatangani surat dinas

Ya Konsep Surat Dinas

Surat Dinas

6 Pencatatan nomor dan tanggal surat dinas keluar

Ya

Konsep Surat Dinas

Tanggal & Nomor Surat

7 Menggandakan surat dinas

Surat Dinas

Surat Dinas sebanyak jumlah

8 Pengiriman dan pencatatan buku ekspedisi

Surat Dinas

Laporan Pengiriman

9 Pengarsipan surat dinas keluar

Arsip Surat Dinas

Laporan Pengarsipan



NOMOR SOP : 15/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



Mukminin, SH., M.Si

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : PELAPORAN PERSURATAN DAN PENOMERAN SURAT MASUK - KELUAR


a. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 23 tahun 2017 TahunAnggaran 2020.

b. Peraturan Kepala ARSIP Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis

c. DIPAPetikanPerwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020tanggal14 November 2019kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.

1. Mengetahui klasifikasi dan tata cara kodefikasi naskah dinas

2. Mengetahui tugas dan fungsi serta Alur Persuratan di subbag Umum dan Humas

3. Bisa Mengoperasikan Komputer


1. Administrasi Surat Keluar 1. Lembar Kerja/Buku Penomeran Surat Keluar 2. Buku Pemoneran Khusus SK dan NOTA DINAS 3. Buku Penomeran Khusus Perjalanan Dinas 4. Buku Kartu Kendali dan Buku Disposisi 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet


Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian buku penomoran maka akan terjadi penggandaan nomor pada berkas pelaksanaan kegiatan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan sebagai data kerja untuk mengisi SIVIKA

kegiatan kerja perharinya

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Bidang Arsipa

ris Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Melaporkan surat masuk dan keluar ke Arsiparis

ATK (Kertas, Map, Amplop) dll

10 menit

surat

2 Mencatat setiap surat masuk dan keluar. Melakukan Registrasi/Penomoran Surat – surat (Berkas) masuk dari instansi luar dan memberikan lembar disposisi untuk surat masuk kemudian menyerahkannya kepada Kaper. Melakukan registrasi/ penomoran surat keluar dan mengarsipkan surat keluar.

Surat 5 menit surat SOP Pengumpulan bahan (surat)

5 Kaper memberikan disposisi surat masuk dan menyerahkannya kepada Arsiparis untuk menyampaikan hasil disposisi kepada Bidang/komponen

surat 1 jam disposisi

6 Arsiparis mencatat hasil disposisi surat masuk

disposisi 1 jam Laporan, Dsiposisi

7 Arsiparis menyerahkan hasil disposisi kepada Bidang/komponen

5 menit

11 Arsiparis melakukan Penataan Arsip

disposisi 10 menit Berkas Laporan



NOMOR SOP : 65/HK.02.01/J1/2020


TGL. REVISI : -



H. Mukminin, S.H., M.Si

NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : DAFTAR USULAN

PENETAPAN ANGKA

KREDIT (DUPAK)

PENYULUH KELUARGA

BERENCANA

KLASIFIKASI PELAKSANA

a. Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga

Berencana;

b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan


Berencana;

c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

2 Tahun 2017 tentang Standard

Kompetensi Penyuluh Keluarga

Berencana;

d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan


12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan

Tenaga Penyuluh Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga;

e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan


20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan

Pegawai Begeri Sipil Dalam Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Melalui Penyesuaian/Inpassing;

f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan


1. Memiliki kemampuan menilai Daftar Usulan Penetapan Angka

Kredit (DUPAK) pejabat fungsional Penyuluh KB

2. Mengetahui mekanisme prosedur mengusulkan daftar usulan

penetapan angka kredit berdasarkan dengan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis pembuatan daftar usulan

penetapan angka kredit

22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi

Penyuluh Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga di

Lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional;

g. Peraturan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh

Keluarga Berencana;

h. Peraturan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan


Berencana.

Keterkaitan : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

(DUPAK)

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan dan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh

KB

2. Kelengkapan Dokumen DUPAK :

- Surat Pengantar Penyampaian Usulan DUPAK dari

Dinas

- Surat Pengantar Penyampaian Usulan DUPAK dari

Kaper (Jabatan Ahli Madya keatas)

- Formulir DUPAK

- Fotocopy SK Jabatan Terakhir

- Fotocopy SK Kenaikan Pangkat/ Golongan Terakhir

- Fotocopy PAK Terakhir

- Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyuluhan

Program KKBPK

- Surat Pernyataan Melakukan Pelayanan Program

KKBPK

- Surat Pertnyataan Melakukan Kegiatan Penggerakaan

Program KKBPK

- Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Program

KKBPK

- Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Profesi

- Surat Penyataan Melakukan Kegiatan Penunjang

Tugas Penyuluh KB

3. Komputer dan Printer

Peringatan : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyuluh KB tidak mengusulkan Daftar

Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) lewat

dari satu tahun per periode, maka DUPAK

tersebut tidak bisa dinilai (0).


No

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Kasubbag

PKB/PLKB

OPD KB

Kab/Kota

Tim Penilai

DUPAK

Operator

Kaper

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Membuat Tim

Penilai DUPAK

SK 30 Menit SK

2 Melakukan

Rapat Tim

Penilai DUPAK

Buku Petunjuk

Teknis dan

Petunjuk

Pelaksanaan

2 Jam Petunjuk

Tata Cara

Penilaian

DUPAK

3. Membuat Surat

yang ditujukan

kepada OPD

KB Kab/Kota

tentang batas

waktu

pengumpulan

DUPAK

Surat ke OPD KB

Kab/Kota

30 menit Surat ke

OPD KB

Kab/Kota

4. Penerimaan

berkas DUPAK

di bagian

kepegawaian

Berkas DUPAK 15 hari Formulir

Kelengkap

an Berkas

5. Dupak yang

telah terkumpul

dibagikan ke

Tim Penilai

untuk dinilai

Distribusi Berkas

DUPAK

15 Hari Tanda

terima

6. Sidang Pleno

mengenai

keputusan hasil

penilaian

DUPAK

Berkas DUPAK 2 Jam Berita

Acara

Penilaian

No

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Kasubbag

PKB/PLKB

OPD KB

Kab/Kota

Tim Penilai

DUPAK

Operator

Kaper

Kelengkapan

Waktu

Output

7. Pengembalian

DUPAK dan

hasil penilaian ke

bagian

kepegawaian

Berkas DUPAK 1 s.d. 2

hari

Hasil

Penilaian

8. Penerbitan SK

Penilaian

Penetapan Angka

Kredit yang

ditandatangani

oleh Kepala

Perwakilan

kemudian apabila

telah selesai

diserahkan kepada

pegawai yang

bersangkutan

Cetak SK hasil

Penetapan Angka

Kredit (PAK)

1 Bulan SK PAK



NOMOR SOP : 61/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : IZIN BELAJAR


a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

f. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas belajar dan Izin Belajar pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN

i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul Izin Belajar

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan Izin Belajar


SOP Izin Belajar

1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Surat Permohonan Izin Belajar yang ditandatangani Kepala Perwakilan dan ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian

- Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6000 asli);

- Surat Keterangan yang mencantumkan TMT Kuliah

- Keterangan Akreditasi; - Jadwal Rencana Perkuliahan

3. Komputer, Printer, Scanner


Jika tidak diusulkan maka ASN tersebut tidak akan bisa mengajukan Alih Jenjang untuk Fungsional tertentu dan kesulitan dalam usul Penyesuaian Ijazah


Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper Ka Biro

Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan usul Izin Belajar

Agenda Kerja

20 menit

Disposisi

2 Menugaskan operator untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Tidak Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Izin Belajar

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul Izin Belajar

4 Mencetak Surat Pengantar dan Lampiran untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper

Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar Izin Belajar

5 Mengirimkan berkas yang telah ditandatangani ke Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat untuk diproses. Jika Berkas disetujui maka akan diproses surat Izin Belajar pegawai, tetapi jika tidak akan dikembalikan ke Kasubbag

Ya

Distribusi Berkas

1 bulan

Dokumen Usulan Izin Belajar

6 Berkas yang telah disetujui oleh Ka Biro Kepegawaian diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan

Berkas 1 hari Izin Belajar

Izin Belajar

7 Operator mengarsipkan Surat Izin Belajar kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

Izin Belajar 30 menit

Izin Belajar

Arsip Izin Belajar



NOMOR SOP : 62/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : KARIS / KARSU






e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;

f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;


h. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

i. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;

1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan KARIS dan KARSU

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan KARIS dan KARSU

j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.


1. SOP Kartu Istri (KARIS) 2. SOP Kartu Suami (KARSU)


- Fotokopi SK CPNS

- Fotokopi SK PNS

- Fotokopi Akta Nikah

- Pas foto Suami (Karsu) / Istri (Karis) ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar

- Laporan Perkawinan Pertama



Jika tidak diusulkan maka pasangan ASN tidak memiliki identitas sebagai Istri/Suami ASN



No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Karis/Karsu

Berkas 20 menit

Disposisi


Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan Karis/Karsu

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul KARIS/ KARSU


Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar KARIS/ KARSU

5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag

Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan KARIS/ KARSU

6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan

Kartu 1 hari KARIS/ KARSU

KARIS/KARSU

7 Operator mengarsipkan kartu kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

KARIS/ KARSU

30 menit

KARIS/ KARSU

Arsip KARIS/ KARSU



NOMOR SOP : 64/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : KARPEG







f. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;


h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan KARPEG

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan KARPEG


SOP Kartu Pegawai (KARPEG)


- Fotokopi SK CPNS

- Fotokopi SK PNS

- Fotokopi Sertifikat Prajabatan

- Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar



Jika tidak diusulkan maka ASN tersebut tidak memiliki identitas sebagai ASN dan menyulitkan untuk proses administrasi ASN




1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Karpeg

Berkas 20 menit

Disposisi


Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan Karpeg

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul KARPEG


Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar KARPEG


Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan KARPEG


Kartu 1 hari KARPEG KARPEG

7 Operator mengarsipkan kartu pegawai kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

KARPEG 30 menit

KARPEG Arsip KARPEG



NOMOR SOP : 59/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : KENAIKAN PANGKAT






e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;


g. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAPK

2. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Otomatis


1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

1. Aplikasi SAPK 2. Jaringan Internet 3. Map 4. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir

- Kenaikan Jabatan harus diproses terlebih dahulu sebelum Kenaikan Pangkat

- Fotokopi SK CPNS

- Fotokopi SK PNS

- Fotokopi SK KP Terakhir

- Fotokopi SKP 2 Tahun terakhir (nilai SKP sekurang-kurangnya baik dan tidak ada unsur yang bernilai cukup)

- DRH yang telah dicetak melalui SIMSDM

- Fotokopi SK Jabatan Terakhir

- Asli PAK dari KP terakhir sampai sekarang

- Sertifikat Diklat LDU

- Dibuat dalam 3 rangkap



Apabila proses Kenaikan Pangkat terlambat diajukan maka dapat menghambat Kenaikan Pangkat pegawai dan baru dapat diajukan kembali pada periode berikutnya.




1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Kenaikan Pangkat

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi

2 Menugaskan operator SAPK untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Kenaikan Pangkat yang diperoleh dari Aplikasi SAPK

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul Kenaikan Pangkat

4 Mencetak Surat Pengantar dan Usul Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani Kaper

Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar Kenaikan Pangkat

Print berdasarkan aplikasi SAPK

5 Mengantarkan berkas yang telah dtandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag

Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat

6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses cetak SK

Pertek 1 hari Pertek Kenaikan Pangkat

Laporan Pertek dari BKN

7 Operator mencetak SK Kenaikan Pangkat dan mengarsipkannya kemudian apabila telah selesai proses cetak diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

Cetak SK 30 menit

SK Kenaikan Pangkat

Cetak SK dari aplikasi SAPK

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 67/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH

: Sekretaris Perwakilan BKKBN

Provinsi Sumatera Selatan,

H. Mukminin, S.H., M.Si.

NIP. 196512141986031003

NAMA SOP : KENAIKAN GAJI BERKALA


a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIMSDM


1. SOP Pencairan Gaji dan Tunjangan Pegawai

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia

2. Komputer/printer



- Keterlambatan dalam proses pembuatan SK

Kenaikan Gaji Berkala menyebabkan

keterlambatan Kenaikan Gaji bagi Pegawai.



server

- - Elektronik

- Manual

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan Pegawai

(User)

Operator Simsdm

Kasubbag

Kepe gawaian &

Hukum

Sekre taris

Kepala Perwakilan

KPPN

Pegawai (User)

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Pegawai yang akan mengalami

Kenaikan Gaji Berkala harus :

a. Naik setiap 2 tahun

sekali

b. Tidak dikenai

Hukuman Disiplin

c. Melampirkan SK

Kenaikan Pangkat

Terakhir

d. Melampirkan SK

Kenaikan Gaji

Berkala Terakhir

Berkas diterima oleh operator

dari Pegawai yang mengalami

Kenaikan Gaji Berkala

- SK KGB

Terakhir

- SK Kenaikan

Pangkat Terakhir

- Surat Pernyataan

tidak pernah

dihukum disiplin

dari yang

bersangkutan

1 hari Tanda terima

untuk

Pegawai/ User

2 Memverifikasi berkas

selanjutnya diinput ke dalam

Aplikasi simsdm disesuaikan

dengan Aplikasi Gaji Pegawai

Pusat.

Surat Keputusan Kenaikan Gaji

Berkala dicetak

- Lampiran PP

nomor 15 tahun

2019

20 menit Konsep SK

KGB

3. Meneliti dan memberikan paraf.

Memberikan koreksi jika

terdapat kesalahan.

Konsep SK KGB 10 menit Konsep SK

KGB

4. Memberikan tandatangan

setelah adanya paraf dari

pejabat esselon dibawahnya

Konsep SK KGB 15 menit SK KGB

5. - Diterima sebagai arsip

- SK KGB 10 menit SK KGB

BADAN KEPENDUDUKAN


BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 68/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH




NIP. 196512141986031003

NAMA SOP Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Non Penyuluh

Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera

Selatan


a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

b. UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

c. PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS

d. Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang telah

diubah beberapa kali terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden no. 145 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden no.

103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,

kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja

lembaga pemerintah Non Kementerian

e. Peraturan Presiden no. 160 tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional

f. Peraturan Kepala BKKBN no. 249/PER/B2/2011

tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

BKKBN sebagaimana diubah dengan Peraturan

Kepala BKKBN no. 23 tahun 2017 tentang

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIPP

2. Mengetahui cara kerja pengoperasian Aplikasi Sivika

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi Siknet Handkey

perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN no.

249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas

Jabatan di Lingkungan BKKBN

g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional RI no. 5 tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan BKKBN


1. Pencairan Uang Makan bagi Pegawai

1. Aplikasi Sivika

2. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Pegawai

3. Aplikasi Siknet Handkey

4. Komputer/printer



- Keterlambatan dalam proses pembayaran

Tunjangan Kinerja akan mempengaruhi

terlambatnya pendapatan Pegawai.



server

- - Elektronik

- Manual

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan Operator

Siknet Handkey

Operator

SIPP

Pegawai

Operator

Operator

Operator

PPABP

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Dasar Pembayaran Tunjangan

Kinerja bagi Pegawai

menggunakan Aplikasi Siknet

Handkey

Upload hasil Aplikasi siknet

Handkey ke Aplikasi SIPP

Hasil Download

Aplikasi Siknet

Handkey

1 hari Hasil input ke

Aplikasi SIPP

2 Penginputan Surat Tugas yang

telah disampaikan oleh Pegawai

kepada Subbag Kepegawaian

Surat Tugas

3 hari Hasil Input

Surat Tugas

pada Aplikasi

SIPP

3. Feedback disampaikan kepada

Pegawai diberikan waktu

sampai tanggal 5 bulan

berikutnya.

Download dari

Aplikasi SIPP

10 menit Rekap

Kehadiran

Pegawai

4. Hasil feedback diinput kembali

untuk perbaikan

Surat Tugas

Tambahan

15 menit Hasil Input

Surat Tugas

5. Download Rekap Penghitungan

Tunjangan Kinerja dari

Aplikasi SIPP

Download dari

Aplikasi SIPP

10 menit Hasil

Download

dari Aplikasi

SIPP berupa

Rekap

Tunjangan

Kinerja

6. Hasil Download diserahkan

kepada PPABP

Rekap Tunjangan

Kinerja

10 menit Tanda Terima

Rekap

Tunjangan

Kinerja

BADAN KEPENDUDUKAN


BIDANG SEKRETARIAT


SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 66/HK.02.01/J1/2020

TGL.

PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN

OLEH




NIP. 196512141986031003

NAMA SOP Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Penyuluh

Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera

Selatan


a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan


b. UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

c. PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS

d. Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang telah

diubah beberapa kali terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden no. 145 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden no.

103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,

kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja

lembaga pemerintah Non Kementerian

e. Peraturan Presiden no. 160 tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional

f. Peraturan Kepala BKKBN no. 249/PER/B2/2011

tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

BKKBN sebagaimana diubah dengan Peraturan

Kepala BKKBN no. 23 tahun 2017 tentang

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIPP

2. Mengetahui cara kerja pengoperasian Aplikasi e-visum

perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN no.

249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas

Jabatan di Lingkungan BKKBN

g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional RI no. 5 tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan BKKBN


1. Pencairan Uang Makan bagi Pegawai

1. Aplikasi e-Visum

2. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Pegawai

3. Komputer/printer



- Keterlambatan dalam proses pembayaran

Tunjangan Kinerja akan mempengaruhi

terlambatnya pendapatan Pegawai.



server

- - Elektronik

- Manual

No.

Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan Koordinator

PKB

Operator

SIPP

Kasubbag Kepeg & Hukum

Operator

Operator

Operator

PPABP

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Pegawai menyerahkan Rekap

Daftar Hadir yang telah

ditandatangani oleh Kepala

Dinas OPD KB Kab/Kota dan

dilampiri dengan Daftar Hadir

Manual dari Kab/Kota

Rekap Daftar Hadir

manual yang

diketahui oleh

Kepala OPD KB

Kab/ Kota

1 Minggu Tanda Terima

untuk

Pegawai/ User

2 Daftar Hadir diverifikasi,

dicek/diperiksa kesesuaiannya

dengan Daftar Hadir Manual

dari Kecamatan, disetujui oleh

Kepala Sub Bagian

Kepegawaian dan Hukum

Rekap Daftar Hadir

manual yang

diketahui oleh

Kepala OPD KB

Kab/ Kota

2 hari Rekap Daftar

Hadir manual

yang

diketahui oleh

Kepala OPD

KB Kab/ Kota

yang telah

diverifikasi

3. Daftar Hadir Manual diinput ke

dalam Ms. Excel selanjutnya

diupload ke dalam Aplikasi

SIPP

Selanjutnya download Rekap

Tunjangan Kinerja melalui

Aplikasi SIPP

File dalam bentuk

Ms. Excel

10 menit Hasil Upload

SIPP

4. Selanjutnya Rekap Tunjangan

Kinerja diserahkan ke PPABP

untuk Pencairan Tunjangan

Kinerja

Hasil Upload di

SIPP

15 menit Download

Rekap

Tunjangan

Kinerja



NOMOR SOP : 63/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : PENSIUN






e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;


g. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.


1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAPK

2. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan Pensiun


1. SOP Pensiun BUP 2. SOP Pensiun Janda/Duda

1. Aplikasi SAPK 2. Jaringan Internet 3. Map 4. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

- Fotokopi SK CPNS

- Fotokopi SK PNS

- Fotokopi SK KP Terakhir

- Fotokopi Surat Nikah/Cerai - Fotokopi Akte Kelahiran Anak

- Fotokopi Daftar Susunan Keluarga/KK

- Pas foto 3 x 4 sebanyak 6 lembar

- Fotokopi SKP 1 Tahun terakhir

- Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan hukuman pidana



Apabila proses Pensiun terlambat diajukan maka dapat menghambat keluarnya Surat Keterangan Penghentian Penggajian (SKPP) dan pencairan gaji pensiun.




1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses usul Pensiun

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi

2 Menugaskan operator SAPK untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Pensiun yang diperoleh dari Aplikasi SAPK

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul Pensiun

4 Mencetak Surat Pengantar dan Usul Pensiun untuk ditandatangani Kaper

Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar Pensiun

Print berdasarkan aplikasi SAPK


Distribusi

Berkas 1

bulan Dokumen Usulan KP

6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses cetak SK

Pertek 1 hari Pertek Laporan Pertek dari BKN

7 Operator mencetak SK Pensiun dan mengarsipkannya kemudian apabila telah selesai proses cetak diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

Cetak SK 30 menit

SK Pensiun

Cetak SK dari aplikasi SAPK



NOMOR SOP : 58/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : REFORMASI BIROKRASI







f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Reformasi Birokrasi;


h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

1. Mengetahui mekanisme prosedur kerja tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan bahan dan SK Reformasi Birokrasi


SOP REFORMASI BIROKRASI

1. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Rencana Aksi Reformasi Birokrasi - SK Reformasi Birokrasi



Jika tidak dibentuk Tim Pokja Reformasi Birokrasi maka tidak ada perbaikan kinerja pada sistem birokrasi di lingkungan kerja BKKBN



No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep tim Reformasi Birokrasi

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan Reformasi Birokrasi dan membuat SK Reformasi Birokrasi

Disposisi 15 menit

Disposisi SK Tim Reformasi Birokrsi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan konsep SK dan bahan Reformasi Birokkrasi kepada Kasubbid

Konsep 2 jam Disposisi

4 Memeriksa konsep dan menyerahkan SK kepada Sekretaris untuk dikoreksi.

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pengajuan SK Tim Reformasi Birokrasi. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki.

Ya

Tidak

Konsep revisi

20 menit


SK Tim Reformasi Birokrsi

6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Tidak

Ya


SK Tim Reformasi Birokrsi

7 Menyerahkan draft pengajuan SK Tim Reformasi Birokrasi kepada Kasubag untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft SK Tim Reformasi Birokrasi kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

10 menit

Draft

9 Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi




NOMOR SOP : 60/HK.02.01/J1/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH



NIP. 19651214 198603 1 003

NAMA SOP : TASPEN






e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.




1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan TASPEN

2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan TASPEN


SOP TASPEN 1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :

- Fotokopi SK CPNS

- Fotokopi SK PNS

- SPMT



Jika tidak diusulkan maka menyulitkan ASN saat proses pensiun




1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan TASPEN

Berkas 20 menit

Disposisi


Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan TASPEN

Persyaratan berkas

2 jam Surat Usul TASPEN

4 Mencetak Surat Pengantar untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper

Surat Pengantar

1 hari Surat Pengantar TASPEN


Distribusi

Berkas 1 hari Dokumen

Usulan TASPEN


Kartu 1 hari TASPEN TASPEN

7 Operator mengarsipkan TASPEN kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

TASPEN 30 menit

TASPEN Arsip TASPEN


BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP : 37/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : KLAIM DANA PENGGERAKAN DAN PEMANTAPAN KESERTAAN BER KB MKJP MOW DAN MOP SERTA ANYOMAN KOMPLIKASI DAN KEGAGALAN


a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi;

b. Pedoman BKKBN terkait Pelaksanaan Dana Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB MKJP dan Pencabutan implan Pada Kegiatan Bakti Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus;

c. Petunjuk teknis dana penggerakan dan pemantapan Kesertaan ber KB MKJP MOW dan MOP serta anyoman komplikasi dan kegagalan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

1. Memahami petunjuk teknis dana penggerakan dan pemantapan Kesertaan ber KB MKJP MOW dan MOP serta anyoman komplikasi dan kegagalan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

2. Memiliki pemahaman dan ketelitian dalam melakukan verifikasi

3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer


1. SOP Kegiatan Pelayanan KB Melalui Kegiatan Bakti Sosial / Momentum / Mobile

1. Petunjuk Teknis kegiatan 2. Checklist Verifikasi 3. Komputer/printer


Apabila pengajuan klaim lebih dari dua bulan sejak tanggal pelayanan maka dana penggerakkan untuk kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan

- Disimpan sebagai arsip pengajuan - Disampaikan kepada BKKBN Pusat dan OPDKB

Kab/kota

NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku

OPDKB Kab/ kota

Kepala Perwakilan

Kabid KB KR

Kasubbid Jalsus

Staf Jalsus

BPP Subbid Keuangan

Persyaratan Waktu Out put

1. OPDKB Mengirimkan Surat Permohonan Pengadaan Baksos MOP dan MOW dengan menyebutkan jumlah calon akseptor

Surat Permintaan Kepala OPDKB Kab/kota yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel terkait usulan pelaksanaan pelayanan KB Baksos.

1 hari Surat Masuk dari OPDKB

2 Kepala Perw. BKKBN Sumsel menyetujui pelaksanaan Baksos dan menu gaskan Kabid KB KR dan Kasubbid Jalsus membuat surat persetujuan

Surat Persetujuan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan bakti sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

1 hari Surat Keluar ke OPDKB

3 Pembuatan SK penyelenggaraan Baksos oleh kasubbid Jalsus yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan

Surat Keputusan / Surat tugas dari Kepala perwakilan provinsi untuk penyelenggaraan bakti sosial pelayanan KB di tingkat Kab/Kota

1 hari SK/ST

4 Pelaksanaan Baksos di Kab/Kota Dokumentasi kegiatan 15 menit tiap akseptor

Foto

5

Kasubbid jalsus dan Staf memantau persiapan berkas pengajuan yang akan di klaim ke perwakilan setelah pelayanan serta hasil pelayanan

a. Daftar Hadir dan Fotokopi Identitas akseptor yang dilayani

b. Bukti pembelian konsumsi c. Bukti tanda terima transport dan pengganti

tidak bekerja akseptor; d. Tanda terima biaya penggerakkan dengan

melampirkan visum hasil penggerakkan yang ditandatangani OPD Dalduk KB Kab/Kota;

e. Pemotongan Pajak sesuai peraturan berlaku di tanda terima;

f. Rekapitulasi hasil kegiatan bakti sosial pelayanan KB;

g. Lampiran bukti pembelian BMHP dari Apotik;

h. Kwitansi tanda terima pembayaran biaya medis kepada dokter/bidan.

1 hari Berkas persyaratan

6 OPDKB menyusun berkas klaim kemudian mengirimkannya ke kasubbid Jalsus

7 Staf Jalsus melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Jalsus apabila membutuhkan perbaikan

tidak

Berkas klaim yang lengkap 1 hari Hasil verifikasi

8 Kasubbid Jalsus menyampaikan Perbaikan berkas ke Kab/Kota

Berkas klaim yang salah 2 hari Berkas Perbaikan

9 BPP membuat daftar pengajuan dana penggerakkan baksos MOP dan MOW untuk berkas yang telah diverifikasi dan diperbaiki

ya Daftar pengajuan BPP 1 jam Buku pengajuan

10 Memproses pengajuan kebagian keuangan SPM

1 hari SP2D

11 Pencairan dana oleh keuangan SP2D

1 hari Kwitansi

12 Melakukan pembayaran kekab/kota Bukti pembayaran ke kabu/kota

1 hari Kwitansi

13 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan dana penggerakan 1 jam Rekap realisasi



NOMOR SOP : 38/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -



Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : Kegiatan Pelayanan KB Melalui Kegiatan Bakti Sosial / Momentum / Mobile


a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan aga Mutu Pelayanan KB;

b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

1. Memahami standar pelayanan KB KR dengan baik 2. Memiliki sertifikat Kompetensi bagi nakes yang

melayani 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama

yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer


1. SOP Pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta

2. SOP Klaim Dana Penggerakan Dan Pemantapan Kesertaan Ber Kb Mkjp Mow Dan Mop Serta Anyoman Komplikasi Dan Kegagalan

1. Set IUD dan Implan 2. Mobil Pelayanan KB 3. Komputer/printer


Standar pelayanan KB pada kegiatan baksos tetap mengacu pada standar pelayanan KB KR, namun jasa pelayanannya tidak dapat di klaim ke BPJS

- Hasil pelayanan disampaikan di laporan kegiatan Dan dilaporkan ke aplikasi FII/KB/2013 oleh Kab/kota


OPDKB Kab/ kota

Kepala Perwakilan

Kabid KB KR

Kasubbid Jalsus

Staf Jalsus

BPP Subbid Keuangan


1. Kasubbid Kespro membuat TOR kegiatan Pelayanan KB melalui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile

Konsep TOR kegiatan Pelayanan KB melalui Baksos, Mobile, Momentum

1 hari TOR yang sudah disetujui Kabid KB

2 Pembuatan Surat ke OPD KB yang akan menjadi lokasi kegiatan pelayanan KB melalui Baksos / Momentum / Mobile yang ditandatangani Kaper

Konsep surat ke OPDKB yang menjadi lokus 1 hari Surat Keluar ke OPDKB

3 Pembuatan ST penyelenggaraan kegiatan Pelayanan KB mellaui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile oleh kasubbid Jalsus yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan

Surat tugas dari Kepala perwakilan provinsi untuk penyelenggaraan Pelayanan KB mellaui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile di Kab/Kota

1 hari ST

4 Pelaksanaan Pelayanan KB melalui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile di Kab/Kota Yang menjadi lokus

Dokumentasi kegiatan 1 hari Foto

5

Staf Jalsus bersama OPDKB menyiapkan administrasi pertanggungjawaban kegiatan

i. Daftar Hadir akseptor j. Bukti Pembuatan Spanduk k. Bukti pembelian konsumsi l. Bukti Sewa Tenda dan Sewa Kursi m. Bukti tanda terima jasa Petugas Medis

dan Pendamping Medis Pelayanan KB n. Bukti Akomodasi, Uang Harian,

Transport Petugas Pelaksana BKKBN Prop. Sumsel

1 hari Berkas SPJ

6 Kasubbid Jalsus membuat laporan kegiatan Staf Jalsus mengajukan Klaim dana sosialisasi ke BPP

Laporan Kegiatan Berkas SPJ

1 hari Laporan Kegiatan Berkas SPJ

7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya

Berkas klaim kegiatan sosialisasi, SPM, 1 hari Hasil verifikasi

ke Kasubbid Jalsus apabila membutuhkan perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan


1 hari Kwitansi

9 Melakukan pembayaran ke kasubbid Jalsus Bukti pembayaran ke Kasubbid Jalsus

1 hari Kwitansi

10 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan 1 jam Rekap realisasi



NOMOR SOP : 39/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -



Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : Kegiatan Pelayanan KB di faskes

Pemerintah dan Swasta.


a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan jaga Mutu Pelayanan KB;


1. Memahami standar pelayanan KB KR dengan baik 2. Memiliki sertifikat Kompetensi bagi nakes yang

melayani 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama



1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Alokon 1. Alokon 2. Tempat pelayanan sesuai standar JNPK 3. Komputer/printer


Kegiatan mengacu pada standar pelayanan KB terutama pada pencegahan infeksi dan teknik pemasangan alkon.

- Hasil pelayanan disampaikan di laporan kegiatan Dan dilaporkan ke aplikasi FII/KB/2013 oleh Kab/kota


OPDKB Kab/ kota

Kabid KB KR

Kasubbid Jalpemswa

Staf Jalpemswa

Petugas lapangan

Tenaga Kesehatan

BPP Subbid Keuangan


1. Kasubbid Jalpemswa berkoordinasi dengan OPDKB kab/kota terkait pelayanan KB di faskes pemerintah dan swasta

Jadwal kegiatan Pelayanan KB Pemerintah dan swasta

1 hari Jadwal pelaksanaan pelayanan KB

2 Pembuatan TOR dan Surat tugas tim Jalpemswa ke OPD KB yang akan menjadi lokasi kegiatan pelaynan KB di faskes pemerintah dan swasta

Konsep TOR dan Surat tugas tim yang akan ke faskes pemerintah dan swasta

1 hari TOR dan Surat Tugas yang telah disetujui Kabid

3 Pelaksanaan pelayanan KB difaskes pemerintah atau swasta

1. Bukti pembelian konsumsi 2. Bukti tanda terima jasa Petugas Medis dan Pendamping Medis Pelayanan KB 3. Bukti Akomodasi, Uang Harian, Transport Petugas Pelaksana BKKBN Prop. Sumsel 4. Dokumentasi kegiatan 5. Daftar Hadir akseptor

1 hari Foto dan berkas SPJ

4 Pemantauan langsung oleh tim jalpemswa terkait jumlah akseptor yang dilayani serta pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh petugas lapangan dan penyuluh KB

Daftar hadir, KI/KB dan KIV/KB yang telah diisi lengkap oleh petugas

10 menit KI/KB dan KIV/KB akseptor

5 Pemantauan langsung oleh tim jalpemswa terkait standar pelayanan KB yang dilakukan tenaga kesehatan di faskes pemerintah dan swasta terutama KB MKJP IUD dan Implant

1. Persyaratan faskes yang melayani KB 2. Pencegahan Infeksi dan Penanganan limbah 3. sertifikasi nakes dalam pelayanan IUD dan Implant

10 menit Dokumentasi

6 Tenaga kesehatan baik dokter maupun bidan melaksanakan pelayanan KB IUD dan implant didampingi oleh tim dari Jalpemswa

1.Pemeriksaan fisik 2.Pengisian Informed consent oleh nakes 3. Pencegahan Infeksi 4. Persiapan Alat dan Bahan 5.pelayanan KB Insersi IUD atau implant 6. Pemantauan Medis 7. Pemberian Nasehat pasca tindakan

15 menit Berkas SPJ

6 Kasubbid Jalpemswa membuat laporan kegiatan dan staf Jalpemswa mengajukan Klaim dana pelayanan KB di faskes ke BPP

Laporan Kegiatan Berkas SPJ Perjalanan Tanda terima jasa medis dan pendamping medis Kwitansi konsumsi dan daftar hadir


7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Jalpemswa apabila membutuhkan perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan


8 Pencairan dana oleh keuangan

SP2D

1 hari Kwitansi


1 hari Kwitansi




NOMOR SOP : 40/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -



Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : CTU Pre Service Training di

Fakultas Kedokteran




1. Memahami standar pelayanan KB KR dengan baik 2. Memiliki kompetensi pelayanan KB bagi pembimbing 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama




1. Manekin IUD dan Implan 2. Alokon dan BMHP 3. Tempat praktek lapangan sesuai standar JNPK 4. Komputer/printer/In focus


Kegiatan mengacu pada standar pelayanan KB terutama pada pencegahan infeksi dan teknik pemasangan alkon. Pelaksanaan pelayanan wajib didampingi oleh pembimbing

1. Akseptor yang dilayani dilakukan follow up setelah 3 hari

2. Dilakukan Post test sebelum kegiatan dan Pre test setelah kegiatan

3. Peserta pelatihan diberikan Sertifikat Pelatihan


Fakultas Kedokteran

Kabid KB KR

Kasubbid Jalpemswa

Staf Jalpemswa

Faskes lokasi teklap

Peserta BPP Subbid Keuangan


1. Kasubbid Jalpemswa berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran terkait pelaksanaan kegiatan CTU Pre Sevice Training

Notulen hasil rapat persiapan Jadwal kegiatan Pelayanan KB Pemerintah dan swasta

1 hari Notulen Rapat dan Jadwal kegiatan

2 Pembuatan TOR dan Surat tugas kegiatan CTU Pre Serv ice Training serta Surat ke tempat praktek lapangan

Konsep TOR, Surat tugas dan surat ke tempat praktek lapangan

1 hari TOR dan Surat yang telah disetujui Kabid

3 Kasubbid Jalpemswa mendatangi faskes yang akan dijadikan tempat praktek lapangan kegiatan CTU Pre Service Training Fakultas Kedokteran

Surat terkait tempat praktek lapangan Jadwal Praktek Lapangan

1 hari Foto

4 Pelaksanaan Kegiatan CTU Pre Service Training di Fakultas Kedokteran 1. Pembukaan 2. Pemberian Materi oleh Narasumber (on class) 3. Praktikum pelayanan KB pada Manekin (on class)

1. Daftar Hadir Peserta 2. Tanda terima Jasa Narasumber 3. Pembagian Kelompok 4. Materi CTU Pre Service Training 5. Dokumentasi

Minimal 3 hari

Foto dan berkas SPJ

5 Praktek Lapangan pemasangan KB MKJP IUD dan Implant

1. Persiapan Faskes Teklap 2. Pencegahan Infeksi dan Penanganan limbah 3. Pengisian formulir pelayanan

10 menit KI/KB dan KIV/KB

6 Pelayanan KB IUD dan implant oleh peserta pelatihan CTU Pre Service Training didampingi oleh tim pembimbing terdiri dari : 1. Tim subbid Jalpemswa 2. Tim Fakultas Kedokteran 3. Tim Faskes lokasi Teklap

1.Pemeriksaan fisik 2.Pengisian Informed consent oleh nakes 3. Pencegahan Infeksi 4. Persiapan Alat dan Bahan 5.pelayanan KB Insersi IUD atau implant 6. Pemantauan Medis 7. Pemberian Nasehat pasca tindakan

15 menit Dokumentasi dan Informed Consent

6 Kasubbid Jalpemswa membuat laporan kegiatan dan staf Jalpemswa mengajukan Klaim dana pelayanan KB di faskes ke BPP

Laporan Kegiatan Berkas SPJ Perjalanan Tanda terima jasa medis dan pendamping medis Kwitansi konsumsi dan daftar hadir


7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Jalpemswa apabila membutuhkan perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan


8 Pencairan dana oleh keuangan

SP2D

1 hari Kwitansi


1 hari Kwitansi




NOMOR SOP : 41/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -



Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : SOP kegiatan Sosialisasi, Promosi

dan Konseling Kesehatan

Reproduksi



b. Petunjuk Tehnis Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Promosi dan KOnseling Kesehatan Reproduksi berbasisi komunitas

1. Memiliki Kemampuan untuk memberikan / menjelaskan materi tentang Kesehatan Reproduksi

2. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan OPDKB dan Kader Poktan

3. Memiliki kemampuan menggunakan komputer


1. SOP Pelaksanaan Pengadaan materi kespro 2. SOP Pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan

Swasta

1. Spanduk Kegiatan 2. LCD/Sound system 3. Komputer/printer


Apabila Sosialisasi, Promosi dan Konseling Kespro tidak terlaksana maka pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi akan terbatas sehingga dapat menyebabkan Angka Kematian Ibu meningkat

1. Pembuatan laporan dan dokumentasi hasil kegiatan

2. Daftar Hadir peserta sosialisasi 3. Laporan kegiatan disimpan sebagai data

elektronik dan manual serta disampaikan kepada komponen yang bersangkutan


OPDKB Kab/ kota

Kepala Perwakilan

Kabid KB KR

Kasubbid Kespro

Staf Kespro

BPP Subbid Keuangan


1. Kasubbid Kespro membuat TOR kegiatan sosialisasi, promosi dan konseling kespro

Konsep TOR kegiatan sosialisasi promosi konseling Kespro

1 hari TOR yang sudah disetujui Kabid KB

2 Pembuatan Surat ke OPD KB yang akan menjadi lokasi sosialisasi yang ditandatangani Kaper

Konsep surat ke OPDKB yang menjadi lokus 1 hari Surat Keluar ke OPDKB

3 Pembuatan ST penyelenggaraan Sosialisasi oleh kasubbid Kespro yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan

Surat tugas dari Kepala perwakilan provinsi untuk penyelenggaraan sosialisasi Kesproi tingkat Kab/Kota

1 hari ST

4 Pelaksanaan Sosialisasi di Kab/Kota Yang menjadi lokus

Dokumentasi kegiatan 1 hari Foto

5

Staf Kespro bersama OPDKB menyiapkan administrasi pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi, promosi dan konseling kespro,

o. Daftar Hadir peserta sosialisasi p. Bukti Pembuatan Spanduk q. Bukti pembelian konsumsi r. Bukti tanda terima transport dan uang

harian peserta s. Bukti tanda terima jasa narasumber t. Bukti Akomodasi, Uang Harian,

Transport Petugas Pelaksana BKKBN Prop. Sumsel

1 hari Berkas SPJ

6 Kasubbid Kespro membuat laporan kegiatan Staf Kespro mengajukan Klaim dana sosialisasi ke BPP

Berkas Spj Laporan Kegiatan

1 hari Berkas Spj Laporan Kegiatan

7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Kespro apabila membutuhkan


perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan


1 hari Kwitansi

9 Melakukan pembayaran ke kasubbid Kespro Bukti pembayaran ke Kasubbid Kespro

1 hari Kwitansi




NOMOR SOP : 42/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -



Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : SOP Pelaksanaan Pengadaan

Materi KIE Kespro


a. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

b. Petunjuk Tehnis Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Promosi dan KOnseling Kesehatan Reproduksi berbasis komunitas

1. Memahami Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa

2. Memiliki integritas yang baik 3. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 4. Memahami Materi KIE Kespro 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama

yang baik


1. SOP kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

2. SOP Pengadaan Alkon

1. Materi Pengadaan contoh buku materi KIE kespro 2. Komputer/printer


Apabila Pengadaan Materi KIE Kespro tidak terlaksana maka pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi akan terbatas sehingga dapat menyebabkan Angka Kematian Ibu meningkat serta Penyedia yang menyelesaikan pekerjaan lebih dari waktu yang tertera di SPK dapat dikenakan denda

1. Dokumentasi kegiatan 2. Rencana distribusi dan SBBK 3. Laporan kegiatan disimpan sebagai data

elektronik dan manual serta disampaikan kepada komponen yang bersangkutan


Subbid Kespro

Kabid KB KR

Kepala Perw/KPA

Admin PPK

PPK BPP Penyedia Persyaratan Waktu Out put

1. Kasubbid Kespro menyiapkan fotokopi DIPA sesuai dengan anggaran yang tersedia dan Contoh Materi KIE Kespro (Buku) yang akan digandakan

Rencana Anggaran kegiatan Contoh Buku yang akan digandakan

1 jam Fotokopi DIPA Contoh Buku

2 Rencana pengadaan dilaporkan ke Kabid KB KR yang kemudian membuat surat permintaan pelaksanaan pengadaan yang ditujukan kepada PPK

Surat permintaan pelaksanaan pengadaan dengan lampiran : 1. Spesifikasi. 3. HPS 5. Rencana Distribusi 6. Fotokopi DIPA

1 hari Persetujuan PPK

3 Subbid Kespro membawa surat tersebut ke Admin PPK untuk selanjutnya ditayangkan di RUP/SIRUP

Penayangan pengadaan di RUP/SIRUP 1 hari Berkas RUP yang telah dicetak

4 Staf PPK membawa hasil cetak RUP ke PPK untuk selanjutnya PPK membuat surat penunjukkan pejabat pengadaan

Berkas RUP yang telah dicetak 1 jam Surat penunjukkan pejabat pengadaan

5 PPK, dan pelaksana melakukan Survey Pasar yang hasilnya dilaporkan dalam berita acara survey pasar dengan lampiran harga dan spesifikasi

Survey Pasar minimal 3 perusahaan 1 hari Berita acara survey pasar

6 Penetapan Spesifikasi dan HPS oleh PPK 1. Spesifikasi 2. HPS

1 hari Spesifikasi dan HPS

7 membuat undangan ke peserta (pihak ketiga) yang memenuhi spesifikasi yang kemudian dilakukan pertemuan pemeriksaan dokumen kelengkapan

Surat undangan ke penyedia 2 hari Surat Undangan

8 Penyerahan dokumen penawaran, Pelaksana, Admin PPK dan PPK memerikasa berkas penawaran dan PPK Menyetujui penyedia melaksanakan pekerjaan tsb

Berkas dokumen penawaran 2 hari Berkas penawaran

9 Penyedia memulai pekerjaan, Pelaksana dan Admin PPK menerima dan memeriksa hasil pekerjaan, Staf Kespro mengajukan pencairan dana ke BPP

Sepesifikasi buku Buku Hasil Penggandaan

Sesuai hari yang tercantum di berkas penawaran

Buku hasil penggandaan

10 BPP membuat daftar pengajuan pembayaran dana penggandaan buku , Memproses pengajuan kebagian keuangan

Daftar pengajuan ke BPP

1 hari BUku Pengajuan


1 hari Kwitansi

12 Melakukan pembayaran ke Penyedia

Bukti pembayaran ke Penyedia

1 hari Kwitansi

13 Subbid Kespro membuat surat pengantar distribusi buku yg ditandatangani Kaper dan melaksanakan pendistribusian ke Kab/Kota

Daftar Rencana Distribusi Buku 2 Minggu

Tanda Terima Buku



NOMOR SOP : 43/HK.02.01/J3/2020


TGL. REVISI : -



Minarti, SE

NIP. 196702031991032002

NAMA SOP : SOP Pelaksanaan Pengadaan

Alokon


a. Peraturan Kepala BKKBNNo 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrsepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB

b. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

1. Memahami Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa

2. Memahami aplikasi pengadaan seperti SIRUP dan e Purchasing

3. Memiliki integritas yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer



2. SOP Kegiatan Pelayanan KB Melalui Kegiatan Bakti Sosial / Momentum / Mobile

1. Spesifikasi alkon dan BMHP 2. Komputer/printer 3. Jaringan Internet


Penyedia yang menyelesaikan pekerjaan lebih dari waktu yang tertera di SPK dapat dikenakan denda dan pelaksanaan distribusi alokon ke Kab/kota harus diawali dengan surat permintaan alkon yang telah disetujui.

1. Upload rencana pengadaan di aplikasi SIRUP 2. Rekam jejak pelaksanaan e Purchasing 3. Dokumentasi kegiatan 4. Rencana distribusi dan SBBK


Subbid Jalpemswa

Kabid KB KR

Kepala Perw/KPA

Admin PPK

PPK PP BP/ BPP

Penyedia Persyaratan Waktu Out put

1. Kasubbid Jalpemswa menyiapkan fotokopi DIPA sesuai dengan anggaran yang tersedia

Rencana Anggaran kegiatan

1 jam Fotokopi DIPA

2 Rencana pengadaan dilaporkan ke Kabid KB KR yang kemudian membuat surat permintaan pejabat pengadaan yang ditujukan kepada KPA

Surat permintaan pejabat pengadaan dengan lampiran : 1. Spesifikasi 2. kerangka acuan kegiatan 3. HPS 4. Rancangan Kontrak 5. Rencana Distribusi 6. Fotokopi DIPA

1 hari Persetujuan KPA

3 Subbid Jalpemswa membawa surat tersebut ke Admin PPK untuk selanjutnya ditayangkan di RUP/SIRUP

Penayangan pengadaan di RUP/SIRUP 1 hari Berkas RUP yang telah dicetak

4 Staf PPK membawa hasil cetak RUP ke PPK untuk selanjutnya PPK membuat surat penunjukkan pejabat pengadaan

Berkas RUP yang telah dicetak 1 jam Surat penunjukkan pejabat pengadaan

5 PPK, pejabat pengadaan dan pelaksana melakukan Survey Pasar yang hasilnya dilaporkan dalam berita acara survey pasar dengan lampiran harga dan spesifikasi

Survey Pasar minimal 3 perusahaan 1 hari Berita acara survey pasar

6 Penetapan Spesifikasi dan HPS oleh PPK 1. Spesifikasi 2. HPS

1 hari Spesifikasi dan HPS

7 membuat undangan ke peserta (pihak ketiga) yang memenuhi spesifikasi yang kemudian dilakukan pertemuan pemeriksaan dokumen kelengkapan

Surat undangan ke penyedia minimal 2 perusahaan (hanya untuk pengadaan yang bersifat tidak umum atau khusus)

2 hari Pertemuan dengan 2 penyedia

8 Penyerahan dokumen penawaran, pada PP dan Pelaksana. PP memerikasa berkas penawaran

Berkas dokumen penawaran: 1. Ijin usaha 2. wajib pajak 3. fakta integritas 4. surat pernyataan

2 hari BA pengadaan langsung dan surat penetapan pemenang

9 Penyampaian Hasil Penetapan Pemenang dari PP ke PPK. PPK memerintahakan penyedia untuk memulai pekerjaan pengadaan

Surat Penetapan Pemenang 1 hari SPK dan Lampiran

10 Penyedia memulai pekerjaan,

Spesifikasi alokon Sesuai hari yang tercantum di berkas penawaran

Alokon

11 PPK dan pjphp menerima dan memeriksa hasil pekerjaan, Staf Jalpemswa mengajukan pencairan dana ke BPP

1. Berita acara serah terima dan pemeriksaan serta lampiran hasil pemeriksaan 2. Surat tugas PJPHP

1 hari Berkas pengajuan hasil pekerjaan

12 BPP membuat daftar pengajuan pembayaran dana penggandaan buku , Memproses pengajuan kebagian keuangan.

Daftar pengajuan ke BPP

1 hari Buku Pengajuan

13 Pencairan dana oleh keuangan dengan pembayaran langsung ke Penyedia

SP2D Bukti pembayaran ke Penyedia

1 hari Kwitansi

14 Subbid Jalpemswa membuat surat rencana distribusi alokon yg ditandatangani Kaper dan melaksanakan pendistribusian ke Kab/Kota

Daftar Rencana Distribusi Alokon 2 Minggu Tanda Terima Alkon/SBBK


BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)

SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA ANAK DAN

KETAHANAN KELUARGA LANSIA


NOMOR SOP : 22/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Hj. Desliana, S.E., M.M.

NIP. 196212121991032001

NAMA SOP : PEMBINAAN KELOMPOK BKB



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok BKB

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok BKB

3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok BKB


1. SOP Monev Kelompok BKB 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila pembinaan terhadap Kelompok BKB tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok BKB akan terhambat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKB

dan Lansia

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelompok

BKB Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok BKB

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok BKB

Disposisi 10 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok BKB kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pembinaan Kelompok BKB dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok BKB. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

20 menit


6 Memeriksa draft konsep kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Tidak Ya


7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok BKB kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok BKB kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

15 menit

Draft

9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok BKB di Kabupaten/Kota







NOMOR SOP : 23/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -



Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001

NAMA SOP : PEMBINAAN KELOMPOK BKL



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok BKL

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok BKL

3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok BKL


1. SOP Monev Kelompok BKL 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila pembinaan terhadap Kelompok BKL tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok BKL akan terhambat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKB

dan Lansia


BKL Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok BKL

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok BKL

Disposisi 10 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok BKL kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pembinaan Kelompok BKL dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok BKL. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

20 menit



Tidak Ya


7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok BKL kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok BKL kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

15 menit

Draft

9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok BKL di Kabupaten/Kota



BERENCANA NASIONAL

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN

PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)




NOMOR SOP : 24/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Hj. Desliana. M.M NIP. 19621212 199003 2 001

NAMA SOP : Sosialiasi Materi dan Media Kie

Pro Pn Tk. Kab/Kota


a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.

1. Memiliki Kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak OPD KB.

2. Memiliki Kemampuan untuk mengkonsep kegiatan. 3. Memiliki Kemampuan untuk mengkoordinir massa


1. SOP Monev Stunting



Apabila Sosialiasi Materi dan Media Kie Pro Pn tidak

terlaksana maka pengetahuan masyarakat akan

stunting tidak berjalan jumlah stunting akan

bertambah

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Kabid Kasubbid Analis Kaper OPD KB

Kab/Kota

Kelengkapan Waktu Out Put

1 Menugaskan Kasubbid untuk

mempersiapkan konsep kegiatan

Agenda Kerja

15 Menit Disposisi

2 Menugaskan analis untuk

mengumpulkan bahan penyusunan

Kegiatan

Disposisi 15 Menit Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan

bahan kepada Kasubbid


4 Mengkonsep kegiatan dan

menyerahkan kepada Kabid

Konsep Lap. 1 Jam Konsep

5 Memeriksa konsep kegiatan. Jika setuju

menyampaikan kepada Kaper, Jika

tidak setuju menyerahkan kepada

Kasubbid untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draft 15 Menit Konsep

Revisi

Disposisi

6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan

kepada Kabid. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Kabid untuk

diperbaiki

Tidak

Draft 15 Menit Konsep

Revisi

Disposisi

7 Menyerahkan draft kepada Kasubid

untuk didokumentasikan

Draft 15 Menit Draft

8 Menyerahkan draft kepada Analis

untuk didokumentasikan dan

menyerahkan kepada OPD KB

/Kab/Kota

Draft 10 Menit Draft

9 Pelaksanaan Keg. Di OPD KB

Pelaksanaan Dokumen

tasi


BERENCANA NASIONAL

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN

PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)

SUB BIDANG BINA KETAHANAN REMAJA


NOMOR SOP : 25/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Hj. Desliana. M.M NIP. 19621212 199003 2 001

NAMA SOP : APRESIASI DUTA GENRE TINGKAT

PROVINSI.


a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.

1. Memiliki Kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak remaja dan terkait.

2. Memiliki Kemampuan untuk mengkonsep kegiatan. 3. Memiliki Kemampuan untuk mengkoordinir massa


1. SOP Apresiasi Duta GenRe Tingkat Provinsi.

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet. 5. Ruangan tes/wawancara. 6. T.Shirt/Kaos.


Jika Apresiasi Duta GenRe Tingkat Provinsi tidak

terlaksana, maka salah satu program Bangga Kencana

Triad KRR tidak sampai pada sasaran (remaja).

- Penetapan kepada 20 pasang Duta GenRe - Pemenang I (satu) mengikuti pemilihan Tk. Nasional. - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Kabid Kasubbid Analis Kaper OPD KB

Kab/Kota

Kelengkapan Waktu Out Put

1 Menugaskan Kasubbid untuk

mengkonsep pelaksanaan dan

menyiapkan bahan pembentukan

panitia pelaksana

Agenda Kerja

1 hari Disposisi

2 Menugaskan analis untuk

mengumpulkan bahan pelaksanaan

kegiatan

Disposisi 30 hari Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan

bahan pelaksanaan kepada Kasubbid

Disposisi 1 hari Disposisi

4 Mengkonsep kegiatan pelaksanaan dan

menyerahkan kepada Kabid

Konsep Lap. 1 hari Konsep

5 Memeriksa konsep pelaksanaan

kegiatan. Jika setuju menyampaikan

kepada Kaper, Jika tidak setuju

menyerahkan kepada Kasubbid untuk

diperbaiki.

Tidak

Ya

Draft 1 hari Seleksi

6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan

kepada Kabid. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Kabid untuk

diperbaiki

Tidak

Draft 1 hari Kwalitas.

7 Menyerahkan draft pelaksanaan

kepada Kasubid untuk

didokumentasikan

Draft 2 hari Draft

8 Menyerahkan draft pelaksanaan

kepada Analis untuk didokumentasikan

dan menyiapkan pelaksanaan

Draft 1 hari Draft

9 Pelaksanaan apresiasi duta genre

tingkat provinsi

Pelaksanaan 1 hari. Dokumen

tasi





NOMOR SOP : 27/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : Pembinaan Kelompok BKR



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok BKR

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok BKR

3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok BKR


1. SOP Monev Kelompok BKR 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila pembinaan terhadap Kelompok BKR tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok BKR akan terhambat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKR


BKR Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok BKR

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok BKR

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok BKR kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pembinaan Kelompok BKR dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok BKR. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit



Tidak Ya


7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok BKR kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok BKR kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

15 menit

Draft

9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok BKR di Kabupaten/Kota






NOMOR SOP : 26/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : Pembinaan Kelompok PIK R/M



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok PIK R/M

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok PIK R/M

3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok PIK R/M


1. SOP Monev Kelompok PIK/R M 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila pembinaan terhadap Kelompok PIK R/M tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok PIK R/M akan terhambat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKR


PIK R/M Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok PIK R/M

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok PIK R/M

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok PIK R/M kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pembinaan Kelompok PIK R/M dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok PIK R/M. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit



Tidak Ya


7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok PIK R/M kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok PIK R/M kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

15 menit

Draft

9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok PIK R/M di Kabupaten/Kota




SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA


NOMOR SOP : 28/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : Pelaksanaan Pameran dan Gelar Dagang dalam rangka Hari Keluarga tingkat Nasional



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pameran dan gelar dagang

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola kegiatan pameran dan gelar dagang


1. SOP Penyusunan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional

1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila penyusunan pengajuan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid PEK

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan konsep pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit


6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Tidak Ya


7 Menyerahkan draft pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

10 menit

Draft

9 Pelaksanaan kegiatan pameran dan gelar dagang dalam rangka Hari Keluarga tingkat Nasional






NOMOR SOP : 29/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : Pembinaan Kelompok UPPKS



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok UPPKS

3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok UPPKS


1. SOP Monev Kelompok UPPKS 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila pembinaan terhadap Kelompok UPPKS tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok UPPKS akan terhambat.



UPPKS Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok UPPKS

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok UPPKS

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok UPPKS kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pembinaan Kelompok UPPKS dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok UPPKS. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit



Tidak Ya


7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok UPPKS kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok UPPKS kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

10 menit

Draft

9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS di Kabupaten/Kota






NOMOR SOP : 30/HK.02.01/J4/2020


TGL. REVISI : -




NAMA SOP : Pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang Dalam Rangka Hari Keluarga Tingkat Nasional



1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pameran dan gelar dagang

2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola kegiatan pameran dan gelar dagang


1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet


Apabila pengajuan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda


No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang

Disposisi 15 menit

Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada Kasubbid


4 Mengkonsep pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep 2 jam Konsep

5 Memeriksa konsep pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep revisi

15 menit


6 Memeriksa draft konsep pengajuan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Tidak Ya


7 Menyerahkan draft konsep pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada Kasubbid untuk didokumentasikan

Draft 10 menit

Draft

8 Menyerahkan draft pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada analis untuk didokumentasikan

Draft

10 menit

Draft

9 Mendokumentasikan dan menyerahkan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada Kabid cq. Subbid PEK


NOMOR SOP : 32/HK.02.01/J5/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP : Pembinaan peningkatan kinerja

Penyuluh KKBPK

DASAR HUKUM KLASIFIKASI PELAKSANA

a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; mekanisme operasinal lapangan

c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Nomor

72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan


273/PER/B4/2014.

3. Mengetahui tugas dan fungsi penyuluh KB

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer/Printer

Lapangan 2. Komputer dengan aplikasi design grafis dan foto editorJaringan internet

3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor

4. keranKerangka Acuan Kegiatan


Apabila pelaksanaan tidak sesuai, maka - Disimpan sebgai arsip

dianggap tidak mencapai target secara maksimal - Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan

PROVINSI SUMATERA SELATAN NIP. 19650516 198511 1001

BIDANG : ADPIN

SUBBID : ADVOKASI DAN KIE

Plt. Kepala Bidang Adpin

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL Zamhari, SH

No. Kegiatan Keterangan

Analis Analis Waktu Output

M. Frans Agus Rizki Putra, SE A. Pikri, SH

10 Memeriksa Laporan/SPJ

Bahan laporan/SPJ 15 menit Arsip

Bahan laporan/SPJ 15 menit Disposisi

11 Mengumpulkan Laporan/SPJ

9 Menyiapkan bahan Laporan/SPJRencana Kerja,

berkas kegiatan1 Jam Bahan laporan/SPJ

8kegiatan pelaksanaan mekanisme operasinal

lapangan

Bahan power point

pembinaan dan

berkas kegiatan

2 jam

Pembinaan

Mekanisme

Operasional

7Menghubungi Tenaga Lini Lapangan dan Mitra

Kerja di daerah

Bahan power point

pembinaan dan

berkas kegiatan

15 menit

Jadwal

Kegiatan

pembinaan

6Memeriksa kelengkapan berkas kegiatan

pelaksanaan mekanisme operasinal lapangan

Bahan power point

pembinaan dan

berkas kegiatan

1 Jam Disposisi

5Menyiapkan kelengkapan berkas kegiatan

pelaksanaan mekanisme operasinal lapanganRencana Kerja 1 Jam

Berkas

Kegiatan

4menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan

mekanisme operasinal lapanganRencana Kerja 3 Jam

Bahan Power

Point dan

Banner

3

Kasubbid memerintahkan analis menyiapkan

bahan pembinaan pelaksanaan mekanisme

operasinal lapangan

Rencana Kerja 15 menit Disposisi

2 Menyusun rencana kerja

1

Menugaskan Kasubbid untuk menyusun

kerangka acuan kerja pelaksanaan pembinaan

mekanisme operasinal lapangan

Dipa 1 Jam Rencana kerja

Pelaksana Mutu Baku

Kabid Kasubbid Kelengkapan

Dipa 15 menit Disposisi

bahan pembinaan

Ya

Ya

Ya

TidakYa

Tidak

Tidak

Tidak

NOMOR SOP : 33/HK.02.01/J5/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP : Pemberian Tanda Kehormatan dan

Tanda Penghargaaan Bidang KKBPK


a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan


b.

UU no. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa

dan Tanda Kehormatan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;

d.



62/PER/G2/2016, tentang pedoman pemberian

tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang

KKBPK


a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer/Printer


b. peningkatan program KKBPK 3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor



Apabila pelaksanaan tidak sesuai, maka - Disimpan sebagai arsip


3. Mengetahui dan memahami dasar statistik untuk penilaian

pemberian tanda penghargaan dan kehormatan


BIDANG : ADPIN


1. Memiliki pengetahuan pedoman mekanisme pemberian tanda

kehormatan dan tanda penghargaan bidang KKBPK

2. Mengetahui pencapaian program KKBPK di daerah






Tim Penilai Analis Waktu Output

3Menyusun kerangka acuan kerja dan SK Tim

penilai pelaksanaan Pemberian Tanda

Kehormatan dan Tanda Penghargaaan Bidang

Rencana Kerja 1 hariKonsep KAK dan

SK

6

Memeriksa /menandatangani kerangka acuan

kerja dan SK Tim penilai pelaksanaan

Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda

Penghargaaan Bidang KKBPK

Konsep KAK dan

SK 1 jam KAK dan SK

7

Mengedarkan kerangka acuan kerja dan SK Tim

penilai pelaksanaan Pemberian Tanda


KKBPK

Kerangka acuan

Kerja dan SK2 jam KAK dan SK

10Melakukan penilaian Tanda Kehormatan dan

Tanda Penghargaaan Bidang KKBPK

profil

penghargaaan 1 hari

profil

penghargaaan dari

Kabid Kasubbid KelengkapanKaper

15 menit Disposisi

Pelaksana Mutu Baku

Rencana Kerja 1 Jam Disposisi

1

Menugaskan Kabid untuk membentuk Tim

penilaian Tanda Kehormatan dan Tanda


2


kerangka acuan kerja dan SK Tim penilai

pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan

dan Tanda Penghargaaan Bidang KKBPK

Rencana Kerja

Konsep KAK dan SK 30 menit KAK dan SK5

Menyerahkan/memperbaiki kerangka acuan

kerja dan SK Tim penilai pelaksanaan

Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda


profil

penghargaaan dari

Kab/kota

9

Mengumpulkan bahan penilaian Tanda


KKBPK

11

membuat berita acara usulan Tanda


KKBPK

berita acara tim

penilai15 menit

berita acara tim

penilai

profil

penghargaaan

dari Kab/kota

1 Jam

13mengirim berita acara dan rekomendasi dari

gubernur ke BKKBN Pusat c/q ditbinhubberkas usulan 2 Jam berkas usulan

surat

rekomendasi2 jam surat rekomendasi12

mengusulkan ke gubernur dan ketua TPPKK

Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi

Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaaan

Bidang KKBPK

8

Menugaskan tim penilai mengumpulkan bahan

penilaian Tanda Kehormatan dan Tanda


KAK dan SK 1 hari

profil

penghargaaan dari

Kab/kota

YaYa

TidakTidak

NOMOR SOP : 34/HK.02.01/J5/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP : Penguatan program KKBPK bagi pengelolaan

Kampung KB di tingkat Desa/lurah


a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 1. Memiliki kemampuan pengelolaan Kampung KB Online








273/PER/B4/2014.

3. Memahami aplikasi databasis laporan kampung KB


a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer/Printer/proyektor


b. pelaporan kegiatan kampung KB 3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor






BIDANG : ADPIN







Analis Waktu Output

M. Frans Agus Rizki Putra, SE

Disposisi

11 Mengumpulkan Laporan/SPJ Bahan laporan/SPJ 15 menit Arsip

1 Jam Bahan laporan/SPJ

10 Memeriksa Laporan/SPJ Bahan laporan/SPJ 15 menit

9 Menyiapkan bahan Laporan/SPJRencana Kerja,

berkas kegiatan

8

kegiatan pelaksanaan penguatan program

KKBPK bagi pengelolaan Kampung KB di tingkat

Desa/lurah

Bahan penguatan

pengelolaan

kampung KB dan

2 jam

panduan

pengelolaan

kampung KB

7Menghubungi PKB/PLKB wilayah Binaan,

Poktan dan Pokja Kampung KB

Bahan panduan

pengelolaan

kampung KB dan

15 menit

Jadwal

Kegiatan

pembinaan

1 JamBerkas

Kegiatan

6

Memeriksa kelengkapan berkas kegiatan

penguatan program KKBPK bagi pengelolaan

Kampung KB di tingkat Desa/lurah

Bahan penguatan

pengelolaan

kampung KB dan

3 Jam

5

Menyiapkan kelengkapan panduan penguatan

program KKBPK bagi pengelolaan Kampung KB

di tingkat Desa/lurah

Rencana Kerja

Disposisi

4

menyiapkan bahan pembinaan penguatan

program KKBPK bagi pengelolaan Kampung KB

di tingkat Desa/lurah

Rencana Kerja 3 Jam

Bahan

panduan

pengelolaan

3

Kasubbid memerintahkan analis menyiapkan

bahan penguatan program KKBPK bagi

pengelolaan Kampung KB di tingkat Desa/lurah


2 Menyusun rencana kerja kegiatan Dipa 1 Jam

1


kerangka acuan penguatan program KKBPK

bagi pengelolaan Kampung KB di tingkat

Dipa

Rencana kerja

Pelaksana Mutu Baku

Kabid Kasubbid Kelengkapan

15 menit Disposisi

bahan penglolaankampung KB

Ya

Ya

TidakYa

Tidak

Tidak

Ya

NOMOR SOP : 35/HK.02.01/J5/2020


TGL. REVISI : -


DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP : Monitoring penggunaan aplikasi

e-visum penyuluh KKBPK


a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 1. Memiliki kemampuan penggunaan aplikasi e visum








273/PER/B4/2014.

3. Memahami aplikasi databasis laporan e-visum


a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer


b. pelaporan kegiatan PKB/PLKB 3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor






BIDANG : ADPIN







Waktu Output

laporan monitoring e

5konsep bahan laporan dari e

visum

disposisi

6 1 jam

15 menit

Rencana Kerja 3 Jam

Bahan panduan

pengelolaan kampung

KB

15 menit Berkas Kegiatan

15 menit

Rencana Kerja

4memonitor kegiatan PKB/PLKB dan melakukan

pengaturan jam kerja di E visum

7

memberikan rekomendasi ke bagian

kepegawaian mengenai hasil laporan dari

kegiatan PKB/PLKB dari penginputan di E -

Visum

memberikan laporan hasil monitor kegiatan

PKB/PLKB baik penyuluhan dan non

penyuluhan telah sesuai dengan hari kerja

memeriksa hasil laporan dari E - visumkonsep bahan laporan dari e

visum

3

Kasubbid menugaskan analis untuk memantau

aplikasi E-Visum kegiatan harian PKB/PLKB dan

melakukan pengaturan hari kerja di E-Visum


Disposisi

2Menyusun rencana kerja kegiatan monitoring

laporan e visumlaporan e visum 1 Jam

1


kerangka acuan penggunaan aplikasi E-visum

penyuluh KKBPK

Rencana Kerja

laporan e visum

Pelaksana Mutu Baku

Kabid Kasubbid KelengkapanAnalis

Ya

Ya

Tidak

Sumatera Selatan


BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

SUBBIDANG ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

NOMOR SOP : 48/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP

: PERENCANAAN PERUMUSAN ISU TENTANG DAMPAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.

1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran

1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet


Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kabid Dalduk untuk melaksanakan kegiatan perumusan isu kependudukan tingkat provinsi Sumatera Selatan

Agenda Kerja/RKAKL

15 Menit Disposisi

2 Kabid menugaskan Kasubbid untuk membuat konsep kerangka acuan kegiatan perumusan isu kependudukan tingkat provinsi Sumatera Selatan


3 Kasubbid menyusun konsep kerangka acuan kegiatan perumusan isu kependudukan tingkat provinsi Sumatera Selatan

RKAKL dan Buku Panduan Penyusunan GDPK

1 Jam Konsep TOR kegiatan

4 Kasubbid berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan perumusan isu kependudukan Tk. Provinsi

Draft TOR Kegiatan

2 jam Rancangan TOR beserta jadwal pelaksnaan kegiatan

5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan workshop perumusan isu kependudukan Tk. Provinsi Sumatera Selatan

TOR dan Jadwal Kegiatan

3 Jam Draft Pengajuan administrasi kegiatan

YA

TIDAK

Sumatera Selatan




NOMOR SOP : 49/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP : PELAKSANAAN PERTEMUAN WORKSHOP PERUMUSAN ISU KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI











TIDAK



1 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan workshop perumusan isu kepenudukan Tk. Provinsi Sumatera Selatan

Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan

15 Menit Disposisi

2 Analis menyusun konsep administrasi surat menyurat kepada stakeholder internal di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan eksternal mitra kerja provinsi

Disposisi 1 Jam Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas

3 Kasubbid memeriksa konsep surat menyurat yang telah disusun analis

Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas

30 Menit Ajuan Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas

4 Kasubbid mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pertemuan workshop perumusan isu kepenudukan Tk. Provinsi

TOR, Jadwal, Nominatif Keuangan

1 Jam Usulan Pencairan Dana

SOP Pencairan Dana

5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan teknis untuk pelaksanaan kegiatan

RKAKL 2 Jam Nota pembelian, sewa dan sebagainya

6 Pelaksnaan Kegiatan kegiatan pertemuan workshop perumusan isu kepenudukan Tk. Provinsi


2 Hari Laporan Kegiatan

YA

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN



NOMOR SOP : 50/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP

: PEMBUATAN LAPORAN PERTEMUAN WORKSHOP PERUMUSAN ISU KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI


1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;

2. Peraturan PemerintahNomor 87 Tahun 2014;

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.

1. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan


1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran 3. SOP Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan





Ya

Tidak

Tidak

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Kabid Kasubid Analis Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan konsep laporan pertemuan


2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan laporan pertemuan

Disposisi 15menit Disposisi, Bahan Laporan

3 Memverifikasi bahan laporan pertemuan yang sudah dikumpulkan oleh Analis

Bahan Laporan

30 menit Bahan Laporan

4 Mengonsep laporan pertemuan dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep Laporan

1 Jam Konsep Laporan

5 Menyerahkan/memperbaiki konsep laporan kepada Kabid

BahanLaporan 15 menit Konsep Laporan

6 Memverifikasi konsep laporan pertemuan yang sudah disusun oleh Kasubbid

Konsep Laporan

30 menit Konsep Laporan

7 Menyerahkan hasil final penyusunan laporan

Laporan 10 menit Laporan Pertemuan

Ya

Sumatera Selatan



SUBBIDANG PENETAPAN PARAMETER KEPENDUDUKAN

NOMOR SOP : 51/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP : PERENCANAAN PENYUSUNAN GDPK TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA













1 Menugaskan Kabid Dalduk untuk melaksanakan kegiatan penyusunan GDPK tingkat provinsi Sumatera Selatan

Agenda Kerja/RKAKL

15 Menit Disposisi

2 Kabid menugaskan Kasubbid untuk membuat konsep kerangka acuan kegiatan penyusunan GDPK tingkat provinsi Sumatera Selatan


3 Kasubbid menyusun konsep kerangka acuan kegiatan penyusunan GDPK tingkat provinsi Sumatera Selatan



4 Kasubbid berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan penyusunan GDPK Tk. Provinsi

Draft TOR Kegiatan


5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi Sumatera Selatan



YA

TIDA

K

Sumatera Selatan




NOMOR SOP : 52/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP : PELAKSANAAN PERTEMUAN PENYUSUNAN GDPK TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA











TIDAK



1 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi Sumatera Selatan


15 Menit Disposisi






4 Kasubbid mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi



SOP Pencairan Dana



6 Pelaksnaan Kegiatan kegiatan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi



YA

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN



NOMOR SOP : 53/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP

: PEMBUATAN LAPORAN PERTEMUAN PENYUSUNAN GDPK TINGKAT PROVINSI


1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan PemerintahNomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga











Ya

Tidak

Tidak








Bahan Laporan



Konsep Laporan





Konsep Laporan




Ya

Sumatera Selatan



SUBBIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

NOMOR SOP : 54/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP

: PERENCANAAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

FORMAL













1 Menugaskan Kabid Dalduk untuk melaksanakan kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal

Agenda Kerja/RKAKL

15 Menit Disposisi

2 Kabid menugaskan Kasubbid untuk membuat konsep kerangka acuan kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal


3 Kasubbid menyusun konsep kerangka acuan kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal



4 Kasubbid berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/kab/kota dan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan pembentukan pendidikan kependudukan formal

Draft TOR Kegiatan


5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pembentukan pendidikan kependudukan formal



YA

TIDA

K

Sumatera Selatan




NOMOR SOP : 55/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP : PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN FORMAL











TIDAK



1 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pembentukan pendidikan kependudukan formal


15 Menit Disposisi






4 Kasubbid mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal



SOP Pencairan Dana



6 Pelaksnaan Kegiatan kegiatan pertemuan pembentukan pendidikan kependudukan formal



YA

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN



NOMOR SOP : 56/HK.02.01/J2/2020


TGL REVISI :


DISAHKAN OLEH

:


Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001

NAMA SOP

: PEMBUATAN LAPORAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN FORMAL


1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan PemerintahNomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga











Ya

Tidak

Tidak








Bahan Laporan



Konsep Laporan





Konsep Laporan




Ya

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN

BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

OUTPUT PELATIHAN

NOMOR SOP : 171/HK.02.01/J6/2020


TGL REVISI : -


DISAHKAN OLEH

:

Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Drs. H. Dharma Wijaya, MM NIP. 19660925 196603 2 001

NAMA SOP : ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT



2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;





1. Memiliki pengetahuan tentang analisis kebutuhan diklat

2. Memahami materi kegiatan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme analisis kebutuhan diklat


1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Instrument


Apabila analisis kebutuhan diklat kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disimpan sebagai bahan Akreditasi Latbang

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya


Keterangan Kabid Kasubid TIM AKD Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan rapat persiapan analisis kebutuhan diklat


2 Melakukan kerjasama dengan Tim AKD untuk menyiapkan bahan instrumen AKD

Disposisi 15 menit Disposisi, Bahan persiapan AKD

3 Mengonsep bahan instrument AKD dan penetapan sasaran pengambilan data AKD

Bahan persiapan AKD

2 hari Konsep Instrumen Fokus Area

4 Memverifikasi bahan instrument AKD dan penetapan sasaran pengambilan data AKD

Konsep Instrumen Fokus Area

30 menit Konsep Instrumen Fokus Area

5 Menugaskan Tim AKD untuk melakukan pengumpulan data di focus area yang telah ditetapkan

Konsep Instrumen Fokus Area

15 menit Instrumen Fokus Area

6 Tim AKD melakukan pengumpulan data dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data dalam bentuk laporan analisis kebutuhan diklat

Instrumen Fokus Area

14 hari Bahan pengumpulan data Konsep laporan AKD

7 Memverifikasi konsep laporan analisis kebutuhan diklat yang sudah disusun oleh Tim AKD

Bahan pengumpulan data Konsep laporan AKD

1 hari Konsep Laporan AKD

8 Memverifikasi draft laporan analisis kebutuhan diklat yang telah disusun

Konsep Laporan AKD

30 menit Konsep Laporan AKD

9 Menyerahkan hasil final laporan analisis kebutuhan diklat dan Mendokumentasikan

Konsep Laporan AKD

10 menit Laporan AKD Bukti Dokumentasi

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN


OUTPUT PELATIHAN

NOMOR SOP : 18/HK.02.01/J62020


TGL REVISI : -


DISAHKAN OLEH

:



NAMA SOP : PERSIAPAN PELATIHAN








1. Memiliki kemampuan tata operasional pelatihan

2. Memiliki kemampuan persiapan penyelenggaraan pelatihan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan pelatihan


1. SOP Pelaksanaan Pelatihan 2. SOP Laporan Penyelenggaraan Pelatihan

1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Sarana dan Prasarana penyelenggaraan pelatihan/kediklatan


Apabila penyelenggaraan Pelatihan/kediklatan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Ya

Tidak

Ya

Tidak



1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan konsep persiapan pelaksanaan pelatihan


2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan persiapan pelaksanaan pelatihan

Disposisi 15 menit Disposisi, Bahan persiapan pelatihan

3 Memverifikasi bahan persiapan pelaksanaan pelatihan yang sudah dikumpulkan oleh Analis

Bahan persiapan pelatihan

30 menit Bahan persiapan pelatihan

4 Mengonsep bahan persiapan pelaksanaan pelatihan dan menyerahkan kepada Kabid

Konsep persiapan pelatihan

1 Jam Konsep persiapan pelatihan

5 Menyerahkan/memperbaiki konsep bahan persiapan pelaksanaan pelatihan kepada Kabid

Bahan Persiapan pelatihan

15 menit Konsep persiapan pelatihan

6 Memverifikasi konsep bahan persiapan pelaksanaan pelatihan yang sudah disusun oleh Kasubbid

Konsep persiapan pelatihan

30 menit Konsep persiapan pelatihan

7 Mendokumentasikan dan Menyerahkan hasil final bahan persiapan pelaksanaan pelatihan

Surat pelaksanaan pelatihan

10 menit Surat pelaksanaan Pelatihan Bukti Dokumentasi

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN


OUTPUT PELATIHAN

NOMOR SOP : 19/hk.02.01/j6/2020


TGL REVISI : -


DISAHKAN OLEH

:



NAMA SOP : PENYELENGGARAAN PELATIHAN








1. Memiliki kemampuan tata operasional pelatihan

2. Memiliki kemampuan melakukan penyelenggaraan pelatihan



1. SOP Persiapan Pelatihan 2. SOP Laporan Penyelenggaraan Pelatihan

1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Sarana dan Prasarana penyelenggaraan pelatihan/kediklatan


Apabila penyelenggaraan Pelatihan/kediklatan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan


Ya

Tidak

Tidak


Keterangan Kabid Kasubid Analis Widyaiswara Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan


2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan konsep bahan penyelenggaraan pelatihan

Disposisi 15 menit Disposisi, Konsep Bahan

3 Memverifikasi bahan penyelenggaraan pelatihan yang sudah dikumpulkan oleh Analis

Konsep Bahan Jadwal

30 menit Bahan Jadwal

4 Memberikan jadwal pelatihan kepada widyaiswara dalam penyelenggaraan dikjartih

Bahan Jadwal

30 menit Bahan Jadwal

5 Melaksanakan tupoksi Dikjartih dalam penyelenggaraan pelatihan dan menyerahkan bahan pembelajaran kepada kasubbid

Jadwal 15 menit Bahan Pembelajaran

6 Menyerahkan bahan pelatihan kepada Analis untuk dilaksanakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan

Bahan Pelatihan

15 menit Bahan Pelatihan

7 Menyerahkan bahan penyelenggaraan pelatihan kepada Kasubbid

Bahan pelatihan

15 menit Bahan pelatihan

8 Memverifikasi bahan penyelenggaraaan pelatihan yang sudah disusun oleh Kasubbid

Bahan pelatihan

30 menit Bahan pelatihan

9 Menyerahkan hasil final bahan penyelenggaraan pelatihan untuk didokumentasikan

Bahan pelatihan

10 menit Bahan Bukti Dokumentasi

Ya

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN


OUTPUT PELATIHAN

NOMOR SOP : 20/HK.02.01/J6/2020


TGL REVISI : -


DISAHKAN OLEH

:


Drs. H. Dharma Wijaya, MM

NIP. 19660925 196603 2 001

NAMA SOP : LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN








1. Memiliki kemampuan mengevaluasi pelatihan

2. Memiliki kemampuan membuat laporan penyelenggaraan pelatihan



1. SOP Persiapan Pelatihan 2. SOP Penyelenggaraan Pelatihan

1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Bahan Dokumentasi Pelatihan 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet


Apabila penyelenggaraan Pelatihan/kediklatan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Ya

Ya

Tidak

Tidak



1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan laporan penyelenggaraan pelatihan


2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan dokumentasi pelaksanaan pelatihan

Disposisi 15 menit Disposisi, Bahan dokumentasi

3 Memverifikasi bahan laporan penyelenggaraan pelatihan yang sudah dikumpulkan oleh Analis

Bahan dokumentasi

30 menit Bahan dokumentasi

4 Mengonsep laporan penyelenggaraan pelatihan dan menyerahkan kepada Kabid

Bahan dokumentasi Konsep

1 Jam Draft Laporan

5 Menyerahkan draft laporan penyelenggaraan pelatihan kepada Kabid

Draft Laporan

15 menit Draft Laporan

6 Memverifikasi laporan penyelenggaraan pelatihan yang sudah disusun oleh Kasubbid

Draft Laporan

30 menit Laporan Penyelenggaraan

7 Mendokumentasi dan menyerahkan hasil final laporan penyelenggaraan pelatihan

Laporan Penyelenggaraan

10 menit Bukti dokumentasi Laporan Penyelenggaraan

Sumatera Selatan


SUMATERA SELATAN


OUTPUT PELATIHAN

NOMOR SOP : 21/HK.02.01/J6/2020


TGL REVISI : -


DISAHKAN OLEH

:


Drs. H. Dharma Wijaya, MM

NIP. 19660925 196603 2 001

NAMA SOP : PENYUSUNAN BAHAN AJAR DIKLAT








1. Memiliki kemampuan memahami panduan pelatihan

2. Memiliki kemampuan memahami materi kegiatan

3. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan materi pelatihan


1. Kerangka Acuan Kegiatan 2. Panduan Pelatihan 3. Materi Pelatihan 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet


Apabila penyusunan materi pelatihan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan


Ya

Tidak

Tidak

Ya


Keterangan Kabid Kasubid Analis Widyaiswara Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk menyusun Bahan Ajar/Materi Diklat


2 Melakukan kerjasama dengan widyaiswara untuk menyiapkan bahan dan konsep Bahan Ajar/Materi Diklat

Disposisi Petunjuk Panduan Pelatihan

1 hari Konsep Materi Pelatihan

3 Membuat konsep Bahan Ajar/Materi Diklat dan menyerahkan ke Kasubbid

Konsep Materi Pelatihan


4 Memverifikasi konsep Bahan Ajar/Materi Diklat yang sudah dibuat oleh Widyaiswara dan memerintahkan analis untuk mengetik perbaikan dan menjadikan draft materi pelatihan



5 Mengetik perbaikan draft Bahan Ajar/Materi Diklat dan menyerahkan untuk diverifikasi


1 hari Draft Materi Pelatihan

6 Memverifikasi draft Bahan Ajar/Materi Diklat dan diserahkan ke kabid

Draft Materi Pelatihan

30 menit Draft Materi Pelatihan

7 Menyerahkan hasil Bahan Ajar/Materi Diklat untuk menggandakan dan mendokumentasikan

Draft Materi Pelatihan

15 menit Materi Pelatihan

Sumatera Selatan



OUTPUT PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR SOP : 31/HK.02.01/J6/2020

TGL. PEMBUATAN

: 30 Januari 2020

TGL REVISI : -


DISAHKAN OLEH

:

Kepala Bidang Pelatihan, PenelitiandanPengembangan

Drs. H. Dharma Wijaya, MM NIP. 19660925 1966032 001

NAMA SOP : KEGIATAN PENELITIAN


1. Undang-undangNomor 52 Tahun 2009;

2. PeraturanPemerintahNomor 87 Tahun 2014;

3. PeraturanKepalaBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasionalNomor

72/PER/B5/2011, yang

telahdiubahdenganPeraturanKepalaBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasionalN

omor 273/PER/B4/2014.

1. Memiliki kemampuan dalam menyusun instrument

penelitian

2. Memilikikemampuanpengumpulan data

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme

persiapankegiatanpenelitian


1. SOP Persiapan Pelaksanaan Penelitian 2. SOP Pelaksanaan Penelitian 3. SOP Hasil Penelitian

1. Proposal Penelitian 2. Instrumen Penelitian 3. Kerangka Acuan Penelitian 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet


Apabila persiapankegiatanpenelitianterlambatdibuatmakapelaksanaanpenelitianberikutnyaakantertunda.


Ya

Tidak

Tidak

ya


Keterangan Kabid Kasubid Peneliti Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan Proposal Penelitian


2 Berkoordinasi dengan peneliti untuk menyiapkan Proposal Penelitian

Disposisi 7 hari Disposisi, Bahan persiapan penelitian

3 Memverifikasi konsep Proposal penelitian yang telah disusun bersama peneliti

Konsep jadwal penelitian

30 menit Bahan persiapan penelitian

4 Menyusun konsep intrumen dan jadwal penelitian

Konsep jadwal dan instrument

2 hari Konsep jadwal instrument

5 Bersama peneliti melakukan verifikasi instrument penelitian

Konsep jadwal dan instrument

15 menit Jadwal Instrumen Konsep surat

6 Memverifikasi konsep persiapan dan jadwal pelaksanaan penelitian yang disusun oleh Kasubbid dan Peneliti

Konsep surat instrumen

30 menit Konsep surat pelaksanaan penelitian

7 Menugaskan kasubbid menyusun hasil pelaksanaan penelitian

Disposisi 15 menit Disposisi

8 Berkoordinasi dengan peneliti untuk mengumpulkan bahan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian

Bahan laporan

15 menit Draft Bahan laporan

9 Menyusun bahan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian

Bahan laporan 3 minggu

Draft Laporan

10 Verifikasi draft laporan kegiatan pelaksanaan penelitian. Jika setuju, diserahkan kepada kabid, jika tidak setuju diserahkan kepada peneliti untuk diperbaiki.

Draft laporan 20 menit Draft Laporan Disposisi

11 Memeriksa laporan kegiatan penelitian, jika setuju diserahkan kepada kasubbid untuk

Laporan

15 menit Disposisi

Tidak

didokumentasikan. Jika tidak setuju, dikembalikan lagi untuk diperbaiki.

12 Mendokumentasikan laporan kegiatan pelaksanaan penelitian

Laporan 15 menit Laporan Bukti dokumentasi