Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAl'.j' NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEPAO/M.PPN/HK/03/2012

TENTANGPEMBENTUKAl'\T TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

INDONESIA CLIMA TE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

Menimbang

Mengingat

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGlJ'NAN NASIONALIKl:PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa dalarn ranglct rnernperkuat koordinasi, sinergitas, dan

sinkronisasi plOgral11 hibah/ pi nj arna 11 luar negeri, serta untukrneningkatkan efektifitas pernantauan dan evaluasi pelaksanaanbantuan donor secara intensif agar meningkatkan kernampuanpernerintah Indonesia dalarn mengelola dampak perubahan iklirnsecara efektif dan efisieu, se rta dapar rnenjadi percontohan darialternatif pendanaan rnitigasi clan adaptasi perubahan iklirn yangdilakukar. pernerintah secara transparan dan dapatdipertanggungjwabkan, perlu dikeluarkau Kepurusan MenteriNegara PPN/Ke;Jala Bappenas tentang pernbentukan Tim

Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengernbangan indonesiaClimate Change Trust Fund (lCCTF);

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dt maksuo dalarnhuruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan

Pengernbangan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTf);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalarnLam piran Kepv IUS8.n ini 'lian£,gap ma Y11pu dan me-men uhipersyaratan untuk rnelaksanakar. tugas seb:~;l;.1i an:_~,ota TimKoordinasi Strategis Pe.aksanaa:t dati Pengcrnbangan Indonesia

Climate ChaJ1seTrust Fund fleeT}');

1. Undang-Undang Nemer 2.~ Ta_~111n 2~}11 tcntang A!1~amn

Pendapatan dan Belanja Ne..ara Tali u n At1&'2;aran 2.012(Lernbaran Ne;SC1[cl Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor Tl S,Tambahan Lembaran Negara Rer-ublik Indonesia Nemer 52S4);

~. Keputusan ...

Menetapkan

PERTAMA

-2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nornor 4212) sebagairnana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Feraturan Presiden Nornor53 Tahun 2010; "

3. Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kernenterian Negara, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 91 Tahun2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan FembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNornor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional, sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan MenteriPerencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan PercncanaanPernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan FernbangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Fernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kernenterian Negara Perencanaan PernbangunanNasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISPELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN INDONESIA CLIMATECHANGE TRUST FUND (ICCIT).

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan danPengembangan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF),selanjutnya disebut Tim Indonesia Climate Change Trust Fund(ICCTF), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantumdalam Larnpiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- 3 -

KETIGA

Tim Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) terdiri atas TimFengarah, Tim TeknislTim Pelaksana dan Sekretariat.

Tim Pengarah bertugas :

a. rnenyusun konsep arahan dan supervisi Menteri yang tugaspokok dan fungsinya terkait perubahan iklim dalam proseskoordinasi kesinambungan ICCTF;

b. melakukan koordinasi pelaksanaan arahan dari Menteri yangtugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim;

c. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan ICCTF rnengenairnekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan Trustee)tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor danunit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;

d. rnenetapkan kriteria kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dapatdidanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Menteri yang tugaspokok dan fungsinya terkait perubahan iklim untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga(K/L);

KEDUA

e. mernutuskan dan rnenetapkan kegiatan-kegiatan yangdiusulkan oleh K/L dan dapat didanai oleh ICCTF;

f. mengundang pihak Development Partners/Donatur danl ataupihak-pihak lain yang terkait dengan perubahan iklim danpelaksanaan ICCTF apabila diperlukan;

g. menyiapkan dan menyusun Iaporan Tim Pengarah kepadaMenteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahaniklim rnengenai pelaksanaan tugas-tugas, minimal 1 (satu)tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Menteridimaksud;

h. untuk efisiensi dan percepatan pelaksaan ICCTF, TIM Pengarahdapat mengadakan konsultan teknis;

1. mengundangpernbangunan,daerah.

narasurnber yang berasal dari mitraorganisasi masyarakat sipil, dan pernerintah

KEEMPAT Tim Teknis bertugas :

a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proseskoordinasi kesinarnbungan ICCTF;

b. rnelakukan ...

- 4 -

KELIMA

b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian sertapengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;

c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenaimekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan Trustee,tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekertariat, auditor danunit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;

d. mernbuat/rnembentuk kegiatan dan/atau unit-unit teknisprioritas yang diperlukan dalam mernperlancar kegiatan dalamICCTF;

e. menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh ICCTFberdasarkan arahan Tim Pengarah untuk Windowprioritas;

f. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L;

g. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulankegiatan yang diajukan oleh K/L dan dapat didanai ICCTFkepada Tim Pengarah;

h. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Teknis kepada TimPengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4(empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh TimPengarah;

1. mengundang narasumber yang berasal dari rnitrapembangunan, organisasi rnasyarakat sipil, organisasi profesi,akademisi, dan instansi pernerintah terkait,

Sekretariat bertugas :

a. membantu menyiapkan bahanl materi dan proposal secarasistematis yang diajukan oleh K/L untuk dibiayai oleh ICCTFuntuk dapat dilakukan penilaian dan analisis teknis oleh TimTeknis;

b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknisdalam rnenyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasikebijakan;

c. membantu Tim Pengarah dalam pengadaan konsultan teknispendukung Tim Pengarah;

d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;

e. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TimPengarah atau Tim Teknis.

KEENAM: ...

KEENAM

KETUJUH

- 5 -

Segala biaya yanz diperlukan dalam pelaksanaan tugas TimIndonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara KernenterianPPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surutsejak 2 januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINANLAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARAPPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEPAO/M.PPN/HK/03/2012TANGGAL 1 MARET 2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI STRATEGISPELAKSANAANDAN PENGEMBANGAN

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

A TIM PENGARAHPembina

Ketua

Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional.Wakil Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional.Deputi Bidang Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.1. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,

Kementerian Keuangan;

2. Direktur Jenderal Bina Fembangunan Daerah,Kementerian Dalam Negeri;

Wakil Ketua

Anggota

3. SekretarisPernbangunanBappenas;

4. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup,Kementerian Lingkungan Hidup;

Kementerian PerencanaanNasionallSekretaris Utama

5. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomidan Pembiayaan Internasional, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian;

6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,Kementerian PPN/Bappenas;

7. Kepala Sekretariat Dewan Nasional PerubahanIklim.

B. TIM ...

B. TIM TEKNIS/PELAKSANAKetua(Merangkap Anggota)

Wakil Ketua I(Merangkap Anggota)

Wakil Ketua II(Merangkap Anggota)

Anggota

-2 -

Hidup, KementerianDirektur LingkunganPPN/Bappenas.

Direktur Pendanaan Luar Negeri MultilateralKementerian PPN/Bappenas.

Direktur Pinjaman dan Hibah KementerianKeuangan.

1. Direktur Anggaran II, Kementerian Keuangan;

Z. Direktur Sistem Perbendaharaan, KementerianKeuangan;

3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen,Kementerian Keuangan;

4. Asisten Deputi Urusan Fengendalian DampakPerubahan Iklim, Kementerian LingkunganHidup;

5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Kepala Biro Perencanaan, KementerianPertanian;

7. Kepala Biro Perencanaan, KementerianKehutanan;

8. Kepala Biro Perencanaan, KementerianKelautan dan Perikanan;

9. Kepala Biro Perencanaan, KementerianPekerjaan Umum;

10. Kepala Biro Perencanaan, KementerianPerhubungan;

11. Kepala Biro Perencanaan, KementerianPerindustrian;

1Z. Kepala Biro Perencanaan, Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika;

13. Direktur Fasilitasi Perencanaan PenataanRuang dan Lingkungan Hidup, KementerianDalam Negeri;

14. Direktur Penyehatan Lingkungan, KementerianKesehatan.

15. Direktur ...

- 3 -

15.Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,Kementerian PPN/Bappenas;

16.Direktur Kehutanan dan Konservasi SumberDaya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

17.Direktur Pangan dan Pertanian, KementerianPPN/Bappenas;

18.Direkur Kelautan dan Perikanan KementerianPPN/Bappenas;

19. Direktur Perencanaan danPendanaan Pembangunan,PPN/Bappenas;

20.Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, danPertarnbangan, Kementerian PPN/Bappenas;

FengembanganKementerian

21. Direktur Energi, Telekomunikasi danInformatika, Kementerian PPN/Bappenas;

22. Direktur Transportasi,PPN/Bappenas;

23.Direktur Pengairan dan Irigasi, KementerianPPN/Bappenas;

Kementerian

24. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Kementerian PPN/Bappenas;

25. Kepala BiroPPN/Bappenas;

26. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan TataLaksana, Kementerian PPN/Bappenas;

Hukurn, Kementerian

27. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,Kementerian PPN/Bappenas;

28. Direktur Industri, IPTEK, dan BUMN,Kementerian PPN/Bappenas.

C. SEKRETARIAT

Ketua Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

Indra Ni Tua, ST, M.Com.

Agustin Arry Vanna, SS, MA;

1. Tri Dewi virgiyanti, ST, MEM;

2. Dr. Ir. Sudhiani Pratiwi, M.Sc;

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Anggota

3. Dr. 11'. Anwar ...

-4-

3. Or. Ir. Anwar Sunari, MP;

4. Nur Syarifah, SH, LLM;

5. 11'. Bastian, MA;

6. Andianto Haryoko, ST, MT;

7. Or. Muhammad Cholifani, SE, MA;

8. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com;

9. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;

10. Setyawati, ST, M.Nat.Res.Econ;

11. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;

12. Ir. Antonaria, MA;

13. Thohir Afandi, S.Pd, MPA;

14. Ivan Santoso, AK, M.Ak;

15. Ora. Ria Widati, MPA;

16. Ersa Herwinda, S.Hut, M.Sc;

17. Erik Armundito, ST, MT;

18. Dadang jainal Mutaqin, S.Hut, MEMO;

19. Anna Amalia,ST;

20. Irfan Oarliazi, SE;

21. Miranti Zulkifli, ST.

Pendukung Fatoni, S.Sos.

MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

Emmy Suparrniatun