Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/01l2012

TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DANDAERAH

Menimbang

Mengingat

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa pengernbangan ekonomi lokal dan daerah adalah upayapemanfaatan dan pengernbangan sumber daya lokal melaluipeningkatan produktivitas usaha, akses yang lebih baik ke pasar,sarana dan prasarana, modal usaha, informasi dan teknologi,serta mendorong peningkatan nilai tambah baik on farm maupunoff farm, untuk peningkatan pendapatan clan penciptaankesempatan kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatankesejahteraan;

b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengernbanganekonomi lokal dan daerah yang merupakan sinergi dan kerjasama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukanupaya sinkronisasi clan koordinasi yang lebih baik dalamperencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pernbangunan yang terkait dengan pengernbanganekonomi lokal dan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi StrategisPengernbangan Ekonomi Lokal dan Daerah;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalamLampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhipersyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota TimKoordinasi Strategis Fengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 ten tang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

(Lembaran ...

Menetapkan

PERTAMA

-2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER.004/M.PPN/09/Z007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan PernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALlKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALTENTANGPEMBENTUKANTIM KOORDINASISTRATEGISPENGEMBANGANEKONOMI LOKALDAN DAERAH.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengernbangan PengernbanganEkonomi Lokal dan Daerah, untuk selanjutnya disebut TimPengernbangan Ekonomi Daerah, dengan susunan keanggotaansebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- 3 -

KEEMPAT

Tim Pengernbangan Ekonomi Daerah terdiri atas Penanggung Jawab,Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan,rnengawasi, membirnbing, memantau kemajuan, dan memberi saranpemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas :

a. melaksanakan koordinasi strategis bersama denganKementeriari/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan parapernangku kepentingan lainnya dalam upaya rnendorongpercepatan pengernbangan ekonomi lokal dan daerah;

b. menyusun dan mereview kebijakan, pedoman, contoh-contohpembelajaran antar daerah dan antarnegara;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, menyelesaikan masalahpengernbangan elonomi lokal dan daerah, dan contoh-contohpembelajaran antar daerah dan antarnegara;

KEDUA

KETIGA

melaksanakan monitoring dan evaluasipengernbangan ekonomi lokal dan daerah;

e. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendorongpengernbangan ekonomi lokal dan daerah; dan

pelaksanaand.

KEENAM

f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatanKoordinasi Strategis Pengernbangan Ekonomi Lokal dan Daerahkepada Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional.

Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugaskesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yangdibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;

b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh TimPengernbangan Ekonomi Daerah.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TimPengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas TahunAnggaran 2012.

KELIMA

KETUJUH: ...

KETUJUH

- 4 -

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surutsejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapad a tanggal 31 Januari 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALlSJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

SALINANLAMPIRANKEPUTUSANMENTERINEGARAPPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/01l2012TANGGAL 31 JANUARI2012

SUSUNANKEANGGOTAANTIM KOORDINASISTRATEGISPENGEMBANGANEKONOMI LOKALDAN DAERAH

A. PENANGGUNGJAWAB Deputi Bidang Pengernbangan Regional danOtonomi Daerah, Kementerian PPNIBappenas.

B. TIM PELAKSANAKetua

Sekretaris

Direktur Perkotaan dan Perdesaan,Kementerian PPNIBappenas.Kasubdit Agropolitan dan Transrnigrasi,Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,Kementerian PPNI Bappenas.1. Direktur Pemberdayaan Koperasi, dan

Usaha Kecil dan Menengah,Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Pangan dan Pertanian,Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Kelautan dan Perikanan,Kementerian PPNIBappenas;

4. Asisten Deputi Urusan PemberdayaanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah, danIndustri Pariwisata, Deputi BidangKoordinasi Industri dan Perdagangan,Kementerian Koordinator BidangPerekonomian;

5. Asisten Deputi Urusan Sarana danPrasarana Pertanian dan Kelautan,Deputi Bidang Koordinasi Pertaniandan Kelautan, Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian;

6. Direktur Pengernbangan EkonomiDaerah, Ditjen Bina PengernbanganDaerah, Kementerian Dalam Negeri;

7. Direktur Usaha dan Budidaya, DitjenPerikanan Budidaya, KementerianKelautan dan Perikanan;

8. Direktur Pengernbangan UsahaPenangkapan Ikan, Ditjen PerikananTangkap, Kementerian Kelautan danPerikanan;

Anggota

9. Sekretaris ...

-2 -

9. Sekretaris Badan Penyuluhan danPengernbangan Sumber Daya Manusia,Kementerian Pertanian;

10. Direktur Fengolahan Hasil Pertanian,Ditjen Pengolahan dan Pemasaran HasilPertanian, Kementerian Pertanian;

11. Direktur Industri Kecil dan Menengahdan Menengah Wilayah I, DitjenIndustri Kecil dan Menengah,Kementerian Perindustrian;

12. Direktur Industri Kecil dan Menengahdan Menengah Wilayah Ill, DitjenIndustri Kecil dan Menengah,Kementerian Perindustrian;

13. Sekretaris Direktorat [enderal P2KT,Kementerian Tenaga Kerja danTransrnigrasi;

14. Direktur Dagang Kecil, Menengah danProduk Dalam Negeri, DitjenPerdagangan Dalam Negeri,Kementerian Perdagangan;

15. Direktur Pengernbangan Permukiman,Ditjen Cipta karya, KementerianPekerjaan Umum;

16. Kepala Sub Direktorat SistemPendukung UKM, DirektoratPemberdayaan Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Kemen terianPPN IBappenas;

17. Kepala Sub Direktorat Perkotaan,Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,Kementerian PPN IBappenas;

18. Kepala Sub Direktorat Perdesaan,Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,Kementerian PPN/Bappenas;

19. Dr. Totok Haribowo, staf Asisten DeputiUrusan Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, dan IndustriPariwisata, Deputi Bidang KoordinasiIndustri dan Perdagangan, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian;

20. Drs. Edid Erdiman, M.Si, staf DirektoratPerkotaan dan Perdesaan, KementerianPPN IBappenas;

21. Tasliman Solihin, ST, MP, stafDirektorat Perkotaan dan Perdesaan,Kementerian PPN IBappenas;

22. Zulfakar, S.Kom, ME, staf DirektoratPerkotaan dan Perdesaan, KementerianPPN IBappenas;

23. Arief ...

- 3 -

23. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, stafDirektorat Perkotaan dan Perdesaan,Kementerian PPN/Bappenas;

24. Aniarani Andita, ST, staf DirektoratPerkotaan dan Perdesaan, KementerianPPNIBappenas;

25. Citra Sawita Murni, SE, staf DirektoratPerkotaan dan Perdesaan, KementerianPPNIBappenas;

26. Erna Gustina Norista, SP, staf DirektoratPerkotaan dan Perdesaan, KementerianPPNIBappenas;

27. Syifa Tresnaningrum, ST, staf DirektoratPerkotaan dan Perdesaan, KementerianPPNIBappenas.

D. TENAGAPENDUKUNG 1. Zetryzal, staf Direktorat Perkotaan danPerdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Sholihin, staf Direktorat Perkotaan danPerdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Subarja, Kedeputian BidangPengernbangan Regional dan OtonomiDaerah.

MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALIKEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL,

ttd.

ARMIDAS.ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-I~/Emmy ~;i~Zun~