15
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOM OR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiorial/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pcrlu mengatur tentang Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pernbangunan Nasionaf /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka peningkatan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pernbangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat ...

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANPERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOM OR 2 TAHUN 2013

TENTANGPENGATURAN KINERJA PEGAWAI

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasibirokrasi guna meningkatkan kinerja danprofesionalitas Pegawai di KementerianPerencanaan Pembangunan Nasiorial / BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, pcrlumengatur tentang Kinerja Pegawai di KementerianPerencanaan Pernbangunan Nasionaf /BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan dalam rangkapeningkatan kinerja, perlu menetapkan PeraturanMenteri Perencanaan PembangunanNasional/ Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional tentang Pengaturan Kinerja Pegawai diKementerian Perencanaan PernbangunanNasional/ Badan Perencanaan PembangunanNasional;

Mengingat ...

Page 2: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

-2 -

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PegawaiNegeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentangHari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentangBadan Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentangTunjangan Kinerja Pegawai di KementerianPerencanaan Pembangunan Nasionalj BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasionalj Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional NomorPER.005jM.PPNj09j2007 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional j Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

10. Peraturan ...

Page 3: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

Menetapkan

- 3 -

10. Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasionalj Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang PeringkatJabatan di Kementerian PerencanaanPembangunan Nasionalj Badan PerencanaanPembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANGPENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasiorial/ Badan Perencanaan PembangunanNasional, yang selanjutnya disebut KementerianPPN/Bappenas, adalah Kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidangperencanaan pembangunan nasional.

2. Biro Sumber Daya Manusia, yang selanjutnyadisingkat dengan Biro SDM, adalah Unit KerjaEselon 11 di Kementerian PPNjBappenas yangbertugas melaksanakan pengelolaan sumber dayamanusia yang meliputi perencanaan kebutuhan,pengembangan sistem manajemen sumber dayamarrusia, perencanaan dan pelaksanaanpengembangan potensi dan kapasitas pegawai sertaadministrasi kepegawaian.

3. Sekretaris ...

Page 4: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 4 -

3. Sekretaris Kementerian Perencanaan PembangunanNasiona.l/ Sekretaris Utama Badan PerencanaanPembangunan Nasional, yang selanjutnya disebutSekretaris Kementerian PPN/Sekretaris UtamaBappenas, adalah unsur pembantu MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional dalampenyelenggaraan dan pembinaan administrasiKementerian PPN/ Bappenas.

4. Pegawai di Kementerian Perencanaan PembangunanNasionaf./Badan Perencanaan PembangunanNasional, yang selanjutnya disebut dengan Pegawai,adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yangdiangkat dan ditugaskan secara penuh oleh pejabatyang berwenang pada Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional sesuai ketentuan peraturanperundang- undangan.

5. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakanPegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktuistirahat sebagaimana ditentukan peraturanperundang- undangan.

6. Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalambentuk uang yang diberikan kepada Pegawai di luargaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjanganlainnya yang berlaku nasional yang diatur olehPemerintah.

7. Tunjangan Kehadiran adalah komponen TunjanganKinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkanjumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerjayang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

8. Tunjangan Prestasi adalah komponen TunjanganKinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkanpenilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasiPegawai dalam mendukung pencapaian kinerjaKementerian PPN/Bappenas.

9. Buku ...

Page 5: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 5 -

9. Buku Kendali adalah buku yang disediakan dimasing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit KerjaEselon I yang digunakan untuk mencatat kehadiranPegawai sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri ini.

10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikanuntuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikandan pelatihan keahlian baik di dalam, maupun luarnegeri, dengan biaya Negara atau dengan biayasesuatu Pemerintah Negara Asing, Suatu BadanInternasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing.

BAB 11

ASAS DAN TUJUAN

Pasa12Pegawai mendapatkan Tunjangan Kinerja secaraproporsional sesuai kontribusi dan prestasinya terhadappencapaian kinerja Kementerian PPNjBappenas.

Pasa13Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:a. meningkatkan profesionalitas dan kinerja Pegawai

yang mendukung pencapaian kinerja KementerianPPNjBappenas;dan

b. mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasiyang lebih baik.

BAB IIITUNJANGAN KINERJA

Pasa14(1) Tunjangan Kinerja terdiri atas:

a. Tunjangan Kehadiran; danb. Tunjangan Prestasi Kerja.

(2)Besaran ...

Page 6: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 6 -

(2) Besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkanperingkat jabatan yang diatur dalam PeraturanMenteri Perencanaan PembangunanNasional/ Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional.

Pasa15Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, terdiri dari:a. Tunjangan Kehadiran sebesar 40% (empat puluh

persen) dari Tunjangan Kinerja; danb. Tunjangan Prestasi sebesar 60% (enam puluh

persen) dari Tunjangan Kinerja.

BABIVTUNJANGAN KEHADIRAN

Bagian PertamaDasar Pemberian

Pasa16Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf a, diberikan kepada Pegawai berdasarkanhasil perhitungan kehadiran Pegawai setiap bulan.

Bagian KeduaHari Kerja dan Jam Kerja

Pasa17(1) Hari Kerja Pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1

(satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai denganhari Jumat.

(2) Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasionaldan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3)Hari ...

Page 7: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

-7-

(3) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi tenaga keamanan dan tenagapelayanan umum.

(4) Penetapan Hari Kerja bagi Pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SekretarisKementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

Pasa18(1) Jam Kerja diatur sebagai berikut:

a. Senin-Kamis : 07.30-16.00 WIBb. Jumat : 07.30-16.30 WIB

(2) Jumlah jam pada Jam Kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit 8 jam 30menit setiap hari.

Pasa19Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 sudah termasuk Jam Istirahat yang diatur sebagaiberikut:a. Senin-Kamis 12.00-13.00 WIB

11.30-13.00 WIBb. Jumat

PasallO(1) Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan Hari

Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 dan Pasal 8.

(2) Pegawai yang tidak dapat hadir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib meminta izindan Zatau memberitahukan kepada atasanlangsung.

(3) Dalam hal pelaksanaan tugas yang mendesak danpenting, Pegawai wajib mendahulukan pelaksanaantugas dan hadir melebihi ketentuan Hari Kerja danJam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dan Pasal 8 berdasarkan perintah lisan atau tertulisdari atasan langsung.

(4)Dalam ...

Page 8: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 8 -

(4) Dalam hal keadaan tertentu, Pegawai dapat hadirsetelah pukul 07.30 WIB namun tidak melebihipukul 09.00 WIB.

(5) Toleransi kehadiran sebagaimana tersebut padaayat (4) dilakukan dengan ketentuan tetapmemenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 8 jam 30menit setiap hari.

PasalllPegawai wajib mencatatkan kehadirannya setiap kalidatang dan pulang kantor pada daftar hadir elektronikdan menyimpan bukti kehadiran.

Bagian KetigaPencatatan Kehadiran

Pasal12(1) Pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan menggunakandaftar hadir elektronik.

(2) Pencatatan kedatangan Pegawai dimulai pukul07.30 dan pencatatan kepulangan Pegawai diakhiripukul 18.30.

(3) Pencatatan kehadiran Pegawai yang tidak dapatmemenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalamPasal 10 ayat (1) dilakukan menggunakan BukuKendali yang disediakan pada masing-masing UnitKerja Eselon I darr/ atau Eselon 11dan mendapatpersetujuan dari atasan Pegawai tersebut.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajibdilakukan dengan alasan yang sah dilampiridokumen yang menerangkan keberadaan Pegawaipada saat tidak hadir pada saat jam kerja.

Pasal ...

Page 9: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 9 -

Pasa113(1) Daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) dikelola oleh Biro SDM.(2) Buku Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (3) dikelola oleh Unit Kerja Eselon I atauEselon 11.

Pasa114Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kehadirandiatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkanoleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris UtamaBappenas.

Bagian KeempatPenghitungan Tunjangan Kehadiran

Pasa115(1) Bagi Pegawai yang memenuhi kewajiban Hari Kerja

dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10diberikan Tunjangan Kehadiran sebesar 100%(seratus persen) pada bulan berjalan.

(2) Bagi Pegawai yang tidak memenuhi Hari Kerja danJam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dan Pasal 8 dikenai pengurangan TunjanganKehadiran.

(3) Selain pengurangan Tunjangan Kehadiransebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawaiyang tidak memenuhi Hari Kerja dan Jam Kerjatanpa alasan yang sah dikenai sanksi disiplinsesuai dengan Peraturan Perundang-undangantentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal ...

Page 10: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 10 -

Pasal16Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai bagi Pegawaiyang:a. hadir terlambat; dari/ ataub. tidak memenuhi ketentuan jumlah Jam Kerja.

Pasal17(1) Bagi Pegawai yang hadir lebih dari pukul 07.30

sampai dengan 09.00 dikenai penguranganTunjangan Kehadiran sebesar 0% (no1 persen),dengan kewajiban memenuhi jumlah Jam Kerjaselama 8 jam 30 menit.

(2) Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang memiliki jumlah Jam Kerja kurang dari 8 jam30 menit, dikenai pengurangan TunjanganKehadiran sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal18(1) Bagi Pegawai yang hadir lebih dari pukul 09.00

sampai dengan pukul 10.00 dikenai penguranganTunjangan Kehadiran sebesar 2,5% (dua koma limapersen), dengan kewajiban memenu hi jumlah JamKerja selama 8 jam 30 menit.

(2) Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang memiliki jumlah Jam Kerja kurang dari 8 jam30 menit, dikenai tambahan penguranganTunjangan Kehadiran sebesar 2,5% (dua koma limapersen).

Pasal19Bagi Pegawai yang hadir lebih dari Pukul 10.00 dikenaipengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 5% (limapersen).

Pasal ...

Page 11: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 11 -

Pasa120(1) Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu)

hari darr/ atau tidak mencatatkan kehadirannyadikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar5% (lima persen).

(2) Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatifyang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar100% (seratus persen).

Bagian KelimaPenghitungan Tunjangan Kehadiran Untuk Cuti

Pasa121Cuti terdiri atas:a. Cuti Sakit;b. Cuti Tahunan;c. Cuti Bersalin;d. Cuti Alasan Pentinge. Cuti Besar; danf. Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Pasa122(1) Cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dikenai

pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0%,kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara.

(2) Bagi Pegawai yang mengambil Cuti di LuarTanggungan Negara sebagaimana dimaksud ayat (1),tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Bagian KeenamRekapitulasi Jam Kerja dan Tunjangan Kehadiran

Pasal23(1) Unit Kerja wajib menyampaikan rekapitulasi Buku

Kendali kepada Biro SDM setiap bulan.

(2)Biro ...

Page 12: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 12 -

(2) Biro SDM melakukan verifikasi terhadap BukuKendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasa124Ketentuan lebih lanjut mengenai rekapitulasi Jam Kerjadan Tunjangan Kehadiran diatur lebih lanjut denganpetunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh SekretarisKementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Bagian KetujuhTugas Dinas dan Tugas Belajar

Pasa125(1) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Dinas

dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar0% (nol persen).

(2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dicatatkan pada Buku Kendali dan dilampiribukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(3) dan ayat (4).

Pasa126(1) Tugas belajar terdiri atas:

a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;b. pendidikan dan pelatihan fungsional; danc. pendidikan dan pelatihan teknis.

(2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. pendidikan dan pelatihan non gelar atau short

course;

b. pendidikan dan pelatihan gelar;

(3) Pegawai ...

Page 13: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 13 -

(3) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Belajarberupa pendidikan dan pelatihan kepemimpinandan pendidikan dan pelatihan fungsionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiransebesar 0% (nol persen) setiap ketidakhadiran.

(4) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Belajarberupa pendidikan dan pelatihan teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cselama kurang dari sama dengan 6 (enam) bulandikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar0% (nol persen) setiap ketidakhadiran.

(5) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Belajarberupa pendidikan dan pelatihan teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cselama lebih dari 6 (enam) bulan, dikenaipengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nolpersen) setiap ketidakhadiran selama 6 (enam)bulan pertama dan dikenai pengurangan TunjanganKehadiran sebesar 5% setiap ketidakhadiran padahari berikutnya.

(6) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib mendapat surat tugas dari Biro SDM.

BABVTUNJANGAN PRESTASI KERJA

Pasal27(1) Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud

Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkanpenilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasiPegawai dalam mendukung pencapaian kinerjaKementerian PPN/ Bappenas.

(2)Ketentuan ...

Page 14: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 14 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional.

BABVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal28(1) Pegawai yang sebelum ditetapkannya Peraturan

Menteri ini sedang melaksanakan Tugas BelajarPendidikan dan Pelatihan Teknis selama lebih dari

6 (enam) bulan, dikenai pengurangan Tunjangan

Kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat(5).

(2) Ketentuan mengenai pengurangan TunjanganKehadiran sebagaimana diatur pada ayat (1) tidakberlaku surut sejak Pegawai melaksanakan TugasBelajar.

Pasal29Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri tentangTunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksudPasal 27 ayat (2), Tunjangan Prestasi Kerjadiberikan 100%.

BAB ...

Page 15: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Permen PPN 2 Tahun 2013.pdf · Tunjangan Kinerja Pegawai di ... dengan biaya Negara

- 15 -

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasa130Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri mi denganpenempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 April 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 575

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-/~.Emmy Suparmiatun