Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2012TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsikoordinasi, fasilitasi dan pelaksanaanpembangunan, Kernenterian PerencanaanPembangunan Nasional / Badan PerencanaanPembangunan Nasional dapat melakukanpencarian sumber-sumber pembiayaan dalam danluar negeri, serta pengalokasian dana untukpembangunan bersarna-sama instansi terkait, sertafasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansipemerintah di bidang perencanaan pembangunannasional;

b. bahwa infrastruktur sebagai salah satu saranapenunjang pembangunan, perlu ditingkatkankuantitas dan kualitasnya melalui percepatanpenyediaan infrastruktur;

c. bahwa percepatan penyediaan infrastruktursebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuaidengan arah kebijakan dan fiskal dapatdilaksanakan langsung oleh pemerintah atauditempuh dengan mendorong partisipasi BadanUsaha;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokokdan fungsi di bidang perencanaan un tuk

mendorong ...

Mengingat

- 2 -

rnendorong partisipasi badan usahapenyediaan infrastruktur, perlu rnenyusunrencana proyek infrastruktur;

e. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnanadirnaksud dalarn huruf d, telah ditetapkanPeraturan Menteri Negara PerencanaanPernbangunan Nasiorial/ Kepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Nornor 3Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan DaftarRencana Proyek Kerjasarna Pernerintah denganBadan Usaha dalarn Penyediaan Infrastruktur;

f. bahwa dengan adanya perubahan peraturanperundang-undangan yang terkait denganKerjasarna Pernerintah Dengan Badan UsahaDalarn Penyediaan Infrastruktur, perlurnenyernpurnakan Peraturan Menteri PerencanaanPernbangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional sebagairnanadirnaksud dalarn huruf e;

dalarndaftar

g. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnanadirnaksud dalarn huruf f, perlu rnenetapkanPeraturan Menteri Perencanaan PernbangunanNasional/Kepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional tentang Tata CaraPenyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;

1. Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2007 tentangBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nornor 47 Tahun 2009 tentangPernbentukan dan Organisasi Kernenterian Negarasebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nornor 91 Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nornor 67 Tahun 2005 tentangKerjasarna Pernerintah dengan Badan Usaha dalarnPenyediaan Infrastruktur sebagairnana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nornor 56 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nornor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pernbangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;

5. Peraturan ...

Menetapkan

- 3 -

5. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3Tahun 2012 tentang Panduan Umum PelaksanaanKerjasama Pemerintah Dengan Badan UsahaDalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANAPROYEKINFRASTRUKTUR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebutPemerintah, adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerin tahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

2. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yangberbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), dan koperasi.

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yangmeliputi pekerjaan konstruksi untuk membangunatau meningkatkan kemampuan infrastruktur

darr/ ...

-4-

darr/ atau kegiatan pengelolaan infrastrukturdarr/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangkameningka tkan kemanfaa tan infrastruktur.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yangselanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumenperencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastrukturyang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama ataupemberian Izin Pengusahaan antaraMenteri/Kepala LernbagayKepala Daerah denganBadan Usaha.

6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulisuntuk Penyediaan Infrastruktur antaraMenteri/Kepala Lembaga z Kepala Daerah denganBadan Usaha yang ditetapkan melalui pelelanganumum.

7. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, selanjutnyadisebut PJPK, adalah Menteri, Kepala Lembaga,Kepala Daerah dan Direktur Utama Badan UsahaMilik NegarazDaerah dalam hal peraturanperundang-undangan mengenai sektor yangbersangkutan menyatakan bahwa PenyediaanInfrastruktur oleh pemerintah diselenggarakanatau dilaksanakan oleh Badan Usaha MilikNegare /Daerah.

8. Daftar Rencana Proyek Infrastruktur adalahdokumen yang memuat Rencana Proyek Kerjasamayang dicantumkan dalam Daftar Prioritas Proyekyang ditetapkan oleh PJPK dan telah dilakukanpenilaiannya oleh Menteri Perencanaan untukditetapkan sebagai Rencana Proyek KerjasamaPotensial, darr/ atau Rencana Proyek KerjasamaProspektif, dan/ atau Rencana Proyek KerjasamaSiap Ditawarkan.

9. Daftar Prioritas Proyek adalah dokumen yangmemuat Rencana. Proyek Kerjasama yangditetapkan prioritasnya oleh PJPK.

10. Rencana Proyek Kerjasama adalah proyek-proyekinfrastruktur yang direncanakan akandikerjasamakan dengan Badan Usaha untukmendukung pencapaian sasaran RPJM yang

diindikasikan ...

- 5 -

diindikasikan mampu menghasilkan pemulihanbiaya.

11. Rencana Proyek Kerjasama Potensial adalahRencana Proyek Kerjasama yang diusulkan olehMenteri/Kepala LembagazKepala Daerah untukdikerjasamakan dengan Badan Usaha dan sesuaidengan kriteria yang ditetapkan dalam PeraturanMenteri ini.

12. Rencana Proyek Kerjasama Prospektif adalahRencana Proyek Kerjasama yang telah memenuhipersyaratan sebagai Proyek Kerjasama Prospektifsesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalamPeraturan Menteri ini.

13. Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan adalahRencana Proyek Kerjasama yang telah memenuhipersyaratan untuk dilelang sesuai dengan kriteriayang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

14. Calon Pemrakarsa adalah suatu badan usahaberbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD),Badan Hukum Asing, dan koperasi yangmengajukan suatu prakarsa Proyek Kerjasamakepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

15. Dokumen Studi Pendahuluan adalah dokumenyang disiapkan oleh PJPK yang penyusunannyadilaksanakan pada tahap perencanaan ProyekKerjasama.

16. Dokumen Penyiapan Proyek adalah dokumen yangdisiapkan oleh PJPK yang penyusunannyadilaksanakan pada tahap penyiapan ProyekKerjasama.

17. Dokumen Prastudi Kelayakan adalah dokumenyang disiapkan oleh PJPK yang penyusunannyadilaksanakan pada tahap transaksi ProyekKerjasama atau oleh Calon Pemrakarsa pada tahappersetujuan usulan Proyek Kerjasama atasprakarsa Badan Usaha dalam rangka memenuhisalah satu persyaratan untuk memperoleh SuratPersetujuan untuk melakukan Studi Kelayakandari PJPK.

18. Kepala ...

- 6 -

18. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerahprovinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atauwalikota bagi daerah kota.

19. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpmanKementerian/Lembaga yang ruang lingkup, tugasdan tanggung jawabnya meliputi jenis infrastrukturyang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

20. Kementeriarr/Lernbaga adalahnegara z lembaga pemerintah nonnegara.

21. Menteri Perencanaan PembangunanNasionaf /Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional, selanjutnya disebutMenteri Perencanaan, adalah menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperencanaan pembangunan nasional.

kemen teriankementerian

22. Menteri Keuangan adalah menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan dan kekayaan negara.

23. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskalataupun non fiskal yang diberikan olehMenteri/Kepala Lembaga zKepala Daerah dan ZatauMenteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakanfinansial Proyek Kerjasama.

24. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansialdan / atau kompensasi dalam bentuk lain yangdiberikan oleh Menteri Keuangan kepada BadanUsaha melalui skema pembagian risiko untukProyek Kerjasama.

Pasa12

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk:

a. menjadi pedoman bagi Menteri Perencanaan untukmenyusun Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;dan

b. menjadi pedoman bagi Menteri/KepalaLembaga/ Kepala Daerah dalam rangkamenyampaikan usulan Rencana Proyek Kerjasama.

BAB11 ...

-7-

BAB 11DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR

Pasa13

(1) Menteri Perencanaan menyusun dan menetapkanDaftar Rencana Proyek Infrastruktur berdasarkankesiapan Proyek Kerjasama pada setiap tahapanpelaksanaan Proyek Kerjasama.

(2) Daftar Rencana Proyek Infrastruktur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah daftar ProyekKerjasama yang dilakukan melalui PerjanjianKerjasama.

(3) Daftar Rencana Proyek Infrastruktur sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Proyek Kerjasama Potensial;

b. Proyek Kerjasama Prospektif; dan

c. Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan.

Pasa14

(1) Daftar Rencana Proyek Infrastruktur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun setiaptahun dengan mengikuti proses penyusunanRencana Kerja Pemerintah.

(2) Daftar Rencana Proyekdipublikasikan kepada semuakepentingan.

Infrastrukturpemangku

Pasa15

Jenis infrastruktur yang dimuat dalam Daftar RencanaProyek Kerjasama terdiri atas:

a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasakebandarudaraan, penyediaan danj atau pelayananjasa kepelabuhan, sarana dan prasaranaperkeretaapian;

b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatantol;

c. infrastruktur ...

-8-

c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawaair baku;

d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunanpengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringandistribusi, dan instalasi pengolahan air minum;

e. infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasipengolah air limbah, jaringan pengumpul danjaringan utama, dan sarana persampahan yangmeliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika,meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastrukture-govemment;

g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputipembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrikyang berasal dari panas bumi, transmisi ataudistribusi tenaga listrik; dan

h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputitransmisi danj atau distribusi minyak dan gasbumi.

BAB IIITATA CARA PENGUSULAN DAN PENYUSUNANDAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR

Bagian KesatuPengusulan Rencana

Pasal6

(1) Menteri Perencanaan menyampaikan surat kepadaMenterijKepala LembagajKepala Daerah untukmenyampaikan usulan Rencana Proyek Kerjasamayang akan dicantumkan dalam Daftar RencanaProyek Infrastruktur.

(2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud padaayat (1), MenterijKepala LembagajKepala Daerahmenyampaikan usulan Rencana Proyek Kerjasamauntuk dicantumkan dalam Daftar Rencana ProyekInfrastruktur kepada Menteri Perencanaan.

(3) Usulan Rencana Proyek Kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disertai dengan pernyataan

mengenm ...

-9-

mengenai unit kerja pada KementerianfLembagaatau satuan kerja pada Pemerintah Daerah yangakan bertanggung jawab terhadap perencanaan,penyiapan dan transaksi Proyek Kerjasamatersebut.

Bagian KeduaKelengkapan Dokumen

Pasal7

( 1) Usulan Rencana Proyek Kerj asama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilengkapi dengandokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung untuk usulan ProyekKerjasama Potensial terdiri atas:

a. Dokumen Studi Pendahuluan; dan

b. Lembar ringkasan dari Dokumen StudiPendahuluan.

(3) Dokumen pendukung untuk usulan ProyekKerjasama Prospektif terdiri atas:

a. Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama; dan

b. Lembar ringkasan dari Dokumen PenyiapanProyek Kerjasama.

(4) Dokumen pendukung untuk usulan ProyekKerjasama Siap Ditawarkan terdiri atas:

a. Dokumen Prastudi Kelayakan;

b. PrastudiLembar ringkasan dari DokumenKelayakan; dan

Surat pernyataan persetujuanDukungan Pemerintah dan/ atauPemerintah bilamana diperlukan.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), (3) dan (4) mengacu pada PeraturanMenteri tentang Panduan Umum PelaksanaanKerjasama Pemerintah Dengan Badan UsahaDalam Penyediaan Infrastruktur.

c. prmsipJaminan

Pasa18 ...

- 10 -

Pasa18

(1) Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a meliputi Kajian Awal Prastudi Kelayakandan Kajian Kesiapan.

(2) Dokumen Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)huruf a meliputi Kajian Akhir Prastudi Kelayakandan rancangan rencana pengadaan Badan Usaha.

(3) Rancangan rencana pengadaan Badan Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ten tang Kerjasama Pemerintah denganBadan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Bagian KetigaKriteria dan Penilaian Usulan

Pasa19

Rencana Proyek Kerjasama yang diusulkan sebagaiProyek Kerjasama Potensial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. kesesuaian dengan RPJM Nasional/Daerah danRencana Strategis sektor infrastruktur;

b. kesesuaian lokasi proyekdikerj asamakan dengan RencanaWilayah;

keterkaitan antarsektorantarwilayah; dan

yangTata

akanRuang

c. infrastruktur dan

d. telah memiliki Dokumen Studi Pendahuluan.

Pasall0

Rencana Proyek Kerjasama yang diusulkan sebagaiProyek Kerjasama Prospektif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) harus memenuhi kriteria:

a. layak secara ekonomi berdasarkan analisis biayamanfaat sosial;

b. layak ...

- 11 -

b. layak secara teknis, hukum dan finansialberdasarkan hasil penyiapan Proyek Kerjasamayang telah dilakukan;

c. telah dilakukan identifikasi risiko dan alokasinya;

d. telah dilakukan identifikasi modalitasy bentukkerjasama yang akan digunakan;

e. telah dilakukan identifikasi kebu tuhan DukunganPemerintah dan Jaminan Pemerintah, bilamanadiperlukan; dan

f. telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengadaantanah.

Pasal11

Rencana Proyek Kerjasama yang diusulkan sebagaiProyek Kerjasama Siap Ditawarkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus memenuhikriteria:

a. memperoleh persetujuan dari PJPK untuk ProyekKerjasama atas prakarsa Badan Usaha dankesepakatan dari para pemangku kepentingan atasProyek Kerjasama;

b. memperoleh kepastian mengenai kesiapan ProyekKerjasama, kesesuaian teknis, ketertarikan pasar,dan pilihan bentuk kerjasama;

c. telah menyelesaikan dokumen analisis mengenaidampak lingkungan;

d. telah disusun rancangan rinci spesifikasi keluaran;

e. telah disusun rancangan struktur tarif;

f. telah dilakukan analisis model keuangan, alokasidan mitigasi risiko serta mekanisme pemberianDukungan darr/ atau Jaminan Pemerintahbilamana diperlukan;

g. telah disusun rancangan rencana pengadaanBadan Usaha yang telah mempertimbangkan:

1) potensi minat Badan Usaha dalam ProyekKerjasama;

2) kewajaran rencana atau jadwal pelaksanaanpengadaan; dan

3) keberadaan ...

- 12 -

3) keberadaan dan kesiapan panitia pengadaan.

h. telah disusun rancangan ketentuan PerjanjianKerjasama.

Pasal 12

(1) Menteri Perencanaan melakukan penilaianterhadap usulan Rencana Proyek Kerjasamaberdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaanmenyusun Daftar Rencana Proyek Infrastruktur.

Bagian KeempatJangka Waktu Pencantuman

Pasal13

(1) Jangka waktu pencantuman suatu ProyekKerjasama sebagai Rencana Proyek KerjasamaPotensial dalam Daftar Rencana ProyekInfrastruktur paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Rencana Proyek KerjasamaPotensial belum dapat ditingkatkan menjadiRencana Proyek Kerjasama Prospektif atau SiapDitawarkan, maka Proyek Kerjasama terse butdihapus dari daftar Rencana Proyek KerjasamaPotensial.

Pasal14

(1) Jangka waktu pencantuman suatu ProyekKerjasama sebagai Rencana Proyek KerjasamaProspektif dalam Daftar Rencana ProyekInfrastruktur paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Rencana Proyek KerjasamaProspektif belum dapat ditingkatkan menjadiRencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan, maka

Proyek ...

- 13 -

Proyek Kerjasama tersebut dihapus dari RencanaProyek Kerjasama Prospektif.

(3) Ketentuan penghapusan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak berlaku, dalam hal terdapatperubahan cakupan atas rencana ProyekKerjasama Prospektif tersebut.

BAB IVUSULAN RENCANA PROYEK KERJASAMA

ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal15

Menteri/Kepala Lembagay Kepala Daerahmenyampaikan rencana Proyek Kerjasama atasprakarsa Badan Usaha yang telah menyelesaikansepenuhnya tahap persetujuan kepada MenteriPerencanaan untuk diusulkan sebagai rencana ProyekKerjasama Siap Ditawarkan.

Pasal16

Tahapan persetujuan usulan Proyek Kerjasama atasprakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 adalah proses penilaian oleh PJPK atasDokumen Konsep Proyek dan Dokumen PrastudiKelayakan yang disiapkan oleh Calon Pemrakarsa.

BABV

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PROYEKKERJASAMA YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR

RENCANAPROYEKINFRASTRUKTUR

Pasal17

(1) Menteri Perencanaan melakukan pemantauanperkembangan status kemajuan Rencana ProyekKerjasama yang tercantum dalam Daftar RencanaProyek Infrastruktur.

(2) Menteriy Kepala Lembage./Kepala Daerahmenyampaikan informasi mengenai perkembangan

Rencana ...

- 14 -

Rencana Proyek Kerjasama kepada MenteriPerencanaan.

(3) Hasil penilaian status kemajuan Proyek Kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Menteri/Kepala LembagaZKepala Daerahun tuk digunakan sebagai masukan bagipenyusunan rencana kerja dan anggaran dalamrangka peningkatan status Proyek Kerjasamadan/ atau pengusulan baru Proyek Kerjasama.

BABVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasa118

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Proyek-proyek yang tercantum dalam DaftarRencana Proyek Infrastruktur KerjasamaPemerintah dan Swasta yang ditetapkan sebelumditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.

2. Daftar Rencana Proyek Infrastruktur KerjasamaPemerintah dan Swasta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus disesuaikan dengan PeraturanMenteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejakPeraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasa119

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, makaPeraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionaf /Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata CaraPenyusunan Daftar Rencana Proyek KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 ...

- 15 -

Pasal20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri inidiundangkan dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 September 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum

'lfAYEmmy Suparmiatun