Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSANMENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGFNAN NASIONALNOMOR KEP.17IM.PPN/HK/02/2012

TENTANGPEMBENTUKANTIM KOORDINASI

INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENI'PROJECT(IRSDP)

Menirnbang

Mengingat

MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka penataan clan reformasi terhadap sistemdan regulasi sektor infrastruktur di pusat dan daerah, PemerintahIndonesia telah mendapatkan dukungan pendanaan melaluiPinjaman Luar Negeri dari Asian Development Bank (ADB) dalambentuk program/ proyek Infrastructure Reform SectorDevelopment Project (IRSDP);

b. bahwa untuk rnelaksanakan program/proyek IRSDPsebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk TimKoordinasi Infrastructure Retorm Sector Development Project(IRSDP);

c. bahwa pejabat dan pegawal yang namanya tercantum dalamLampiran Keputusan ini dianggap mampu dan me menu hipersyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota TimKoordinasi Infrastructure Reform Sector Development Project(IRSDP);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201] Nomor 113,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Keputusan Fresiden Nomor 42 'ranun 2002 tentang FelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nemer 42! 2) sebagaimana teJahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

Memerhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagairnana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan PernbangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan PernbangunanNasional/Badan Perencanaan Fembangunan Nasional;

Loan Agreement No. 2264 INO between the Republic of Indonesiaand Asian Development Bank on Infrastructure Reform SectorDevelopment Project, dated on November 237 2006;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASIINFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENI' PROjECF(IRSDP).

Membentuk Tim Koordinasi Infrastructure Reform SectorDevelopment Project (IRSDP), untuk selanjutnya disebut TimKoordinasi IRSDP, dengan susunan keanggotaan sebagairnanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi IRSDP terdiri atas Tim Fengarah dan Tim Teknis.

KETIGA: ...

- 3 -

KEEMPAT

Tim Pengarah bertugas :

a. rnelakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan atas hasilpelaksanaan program IRSDP, khususnya target dan sasaranyang telah ditetapkan;

b. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman dalampelaksanaan poJicy matrix agar sesuai dengan jadwal yangte1ah ditetapkan;

c. melakukan pertemuan berkala untuk mengevaluasi danmemberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan dalamkomponen program Joan dan project Joan berdasarkan laporandari Tim Teknis;

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri NegaraPPN/Kepala Bappenas.

Tim Teknis bertugas :

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarahuntuk pengarnbilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaanIRSDP, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,monitoringdan evaluasi program;

b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala denganinstansi-instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaanIRSDP, khususnya kegiatan dalam komponen program Joan danproject Joan;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas target dan sasaranyang ditetapkan;

d. melaporkan hasil-hasil perkernbangan pelaksanaan IRSDPkepada Tim Pengarah;

e. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah,

Untuk rnendukung melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Fengarah TimKoordinasi IRSDP dapat membentuk Unit Manajemen Proyek/ ProjectManagement Unit (PMU) Infrastructure Reform Sector DevelopmentProject (IRSDP).

KETIGA

KELIMA

KEENAM Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TimKoordinasi IRSDP dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH: ...

KETUJUH

-4-

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surutsejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Februari 2012

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-/ /J?zy.Emmy Suparrniatun

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARAPPN/KEPALABAPPENASNOMOR KEP.17/M.PPN/HK/02/2012TANGGAL 14 FEBRUARI2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT

(IRSDP)

A. TIM PENGARAH1. Ketua

3. Anggota

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,Kementerian PPN/ Bappenas.

Deputi Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian.

1. Sekretaris Kemen terian PPN/ SekretarisUtama Bappenas;

Z. Deputi Bidang PendanaanPernbangunan, KementerianPPN/Sekretaris Utama Bappenas;

3. Direktur jenderal Perbendaharaan,Kementerian Keuangan;

4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,Kementerian Keuangan;

5. Direktur jenderal Bina FernbangunanDaerah, Kementerian Dalam Negeri;

6. Direktur jenderal Cipta Karya,Kementerian Pekerjaan Umum;

7. Direktur jenderal Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum;

8. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Direktur jenderal Perhubungan Darat,Kementerian Perhubungan;

10. Direktur jenderal Ferhubungan Laut,Kementerian Ferhubungan;

11. Direktur jenderal Perhubungan Udara,Kementerian Ferhubungan;

1Z. Direktur jenderal Perkeretaapian,Kementerian Ferhubungan;

Z. Wakil Ketua

13. Direktur ...

- z -

13. Direktur jenderal Ketenagalistrikan,Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral;

14. Direktur Jenderal Minyak dan GasBumi, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral;

15. Direktur Jenderal Fenyelenggara Pasdan Informatika, KementerianKomunikasi dan Informatika;

16. Kepala Badan Pengatur jalan Tal,Kementerian Pekerjaan Umum;

17. Kepala Badan PendukungFengembangan Sistem Penyediaan AirMinum, Kementerian Pekerjaan Umum;

18. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,Kementerian Dalam Negeri.

B. TIM PELAKSANA

1. Ketua Direktur Pengernbangan KerjasamaPemerintah dan Swasta, KementerianPPN/Bappenas.

Asdep II Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian.

1. Direktur Pendanaan Luar NegeriMultilateral, KementerianPPN/Bappenas;

Z. Direktur Pengelolaan Pinjaman danHibah Luar Negeri, DitjenPerbendaharan, KementerianKeuangan;

3. Direktur Anggaran III, DitjenAnggaran, Kementerian Keuangan;

4. Direktur Pelaksana Anggaran, DitjenPerbendaharaan, KementerianKeuangan;

5. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan IasaTransportasi, KementerianFerhubungan;

6. Direktur Pengernbangan Air Minum,Ditjen Cipta Karya, KementerianPekerjaan Umum;

Z. Wakil Ketua

3. Anggota

7. Direktur ...

- 3 -

7. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,Ditjen Perhubungan Laut, KementerianFerhubungan;

8. Direktur Bandara, Ditjen PerhubunganUdara, Kementerian Perhubungan;

9. Kepala Biro Hukum, KementerianPPN/Bappenas;

10. Direktur Permukiman dan Perumahan,Kementerian PPN/Bappenas;

11. Direktur Energi, Telekomunikasi, danInformatika, KementerianPPN/Bappenas;

12. Direktur Transportasi, KementerianPPN/Bappenas;

13. Direktur Pengairan dan Irigasi,Kementerian PPN/Bappenas;

14. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama,Kementerian Dalam Negeri;

15. Inspektur Bidang Kinerja Kelernbagaan,Kementerian PPN/Bappenas.

MENTER! NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-I#ry,Emmy Suparmiatun