18
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURANMENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHANKETIGA ATASPERATURANMENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER. 004/M.PPN/09/Z007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANAANGGARAN DAN BIAYA(RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIANNEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang a. bahwa reformasi birokrasi rnengamanatkan Kementerian/Lembaga melaksanakan manjemen berbasis dan menerapkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen berbasis kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kementerian Perencanaan Fembangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/Z007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana An$Zaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; setiap kinerja c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Fernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional untuk rnengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan ...

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

  • Upload
    vandang

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANPERATURANMENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANGPERUBAHANKETIGA

ATASPERATURANMENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR PER.004/M.PPN/09/Z007TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANAANGGARANDAN BIAYA(RAB) KEGIATANDI KEMENTERIANNEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa reformasi birokrasi rnengamanatkanKementerian/Lembaga melaksanakan manjemen berbasisdan menerapkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen berbasiskinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam huruf a di Kementerian Perencanaan FembangunanNasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlumenyempurnakan Peraturan Menteri Negara PerencanaanFernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan PernbangunanNasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/Z007 tentang PedomanPenyusunan Rencana An$Zaran dan Biaya (RAB) Kegiatan diKementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

setiapkinerja

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalamhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri PerencanaanFernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan FembangunanNasional untuk rnengubah Peraturan Menteri Negara PerencanaanPernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman

Penyusunan ...

Page 2: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

Mengingat

-2 -

Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan diKementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionallBadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 ten tang BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara Republik;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional NomorPER. 001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan diKementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor:PER. 005/M.PPN/IO/2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadanPercncanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALTENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA

ANGGARAN ...

Page 3: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 3 -

ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALlBADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri NegaraPerencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentangPedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan diKementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadanPerencanaan Pernbangunan Nasional, diubah sebagai berikut :

1. Bab I huruf C, diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

"c. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku dan digunakan oleh seluruh unit kerja dalamrangka penyusunan rencana anggaran dan biaya untuk berbagaikegiatan yang akan dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenasyang meliputi:

1. Kegiatan Kajian dan Evaluasi Kebijakan PerencanaanPernbangunan;

2. Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data BasePerencanaan Pembangunan;

3. Kegiatan Koordinasi Strategis;4. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Anggaran;5. Kegiatan lainnya, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan,

kegiatan yang terkait dengan penyediaan dana pendampingbantuan Iuar negeri, kegiatan yang memerlukan biayakesekretariatan, dan kegiatan lainnya yang tidak termasuk atautidak sejenis dengan kelornpok kegiatan sebagairnana dimaksudhuruf C. 1 sampai dengan huruf C.4 tersebut di atas."

2. Bab I huruf D, angka 11, 12, 13 dihapus.

3. Bab II huruf A, diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

"A. Ketentuan Umum

1. Kegiatan kajian, kajian prakarsa strategis dan evaluasikebijakan perencanaan pernbangunan, selanjutnya kegiatan inidisebut kegiatan kajianl evaluasi, bertujuan untukrneningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia diKementerian PPN/Bappenas dalarn rnelakukan analisakebijakan pernbangunan, sehingga kegiatan ini dikerjakansecara swakelola. Apabila diperlukan, sebagian kegiatan dapatdikontrakkan kepada pihak penyedia barang/jasa sebesar-

besarnya ...

Page 4: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 4 -

besarnya 30% dari total biaya kegiatan. Dalam hal kontrakdengan penyedia barang/jasa melebihi 30% harusmendapatkan persetujuan Menteri dengan alasan yang sangatpenting.

2. Struktur keanggotaan tim kegiatan kajian/evaluasi terdiri atasPenanggung Jawab Kegiatan, Tim Penyusun RekomendasiKebijakan (TPRK), Tenaga Pendukung, dan apabila diperlukandapat dibantu oleh Focus Group Discussion (FGD) dan narasumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD,dan Tim Pendukung adalah merupakan pegawai negeri sipildan Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas.

3. Khusus untuk kegiatan kajian prakarsa strategis dapatmembentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan bidang yangterkait dengan kajian tersebut. Struktur keanggotaan rnasing-rnasing pokja mengikuti struktur keanggotaan tim sebagaimanayang dimaksud dalam huruf A.2.

4. Komponen pembiayaan pekerjaan secara swakelola meliputi:a. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Anggota Tirn);b. Belanja Bahan (ATKdan bahan kornputer);c. Belanja Perjalanan lainnya (sesuai kebutuhan dan ketentuan

yang berlaku);d. Belanja Barang Operasional lainnya (di antaranya rapat tim,

konsinyiring/seminar/Iokakarya, penggandaan bahan, danpencetakan laporan); dan

e. Belanja Jasa Konsultan (tenaga ahliperseorangari/individual konsultan), bila sebagianpekerjaan dikontrakkan kepada pihak penyedia barang/jasaindividual dengan memerhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud huruf A.I.

5. Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan o1eh pihakperusahaan penyedia barang/jasa meliputi komponen:a. Biaya Langsung Personil; danb. Biaya Langsung Non Personil.

6. Untuk kegiatan kajianl evaluasi yang pelaksanaannyadilakukan dengan cara swakelola dan dikontrakkan, makaKerangka Acuan Kegiatan/ Term Of Reference (TOR) dan RABkegiatan swakelola harus dipisahkan dari TOR dan RABkegiatan yang dikontrakkan.

7. Laporan pelaksanaan kegiatan kajianl evaluasi disusunsebanyak 2 (dua) kali, yaitu laporan awal (Inception Report)dan laporan akhir (Final Report), yang disampaikan kepadaBiro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana danInspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan."

4. Bab ...

Page 5: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 5 -

4. Bab 11huruf B angka 1, diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

"1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil)

jenis belanja uang honor tidak tetap dipergunakan untuk biayapersonil anggota tim kegiatan kajian/ evaluasi diperuntukkan bagianggota tim yang terdiri atas:

a. Penanggung Jawab KegiatanPenanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yangmembawahi pelaksana kegiatan,Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu tahun

anggaran.Harga Penetapan honorarium rnengikuti

ketentuan sebagaimana tercanturn didalam Tabel 1.

b. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK)

KetuaKetua TPRK adalah Pejabat Eselon 11yang membawahiunit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat FungsionalPerencana yang sekurang-kurangnya Perencana TingkatMadya yang memiliki kompetensi dengan substansikegiatan yang dilaksanakan.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu

tahun anggaran.Harga Penetapan honorarium

berpedornan pada Tabel I.

AnggotaAnggota TPRK berasal dari unit kerja pelaksana kegiatandan/ atau berasal dari luar unit kerja pelaksana kegiatandan memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatanyang dilaksanakan.Volume

SatuanLama Penugasan

Sebanyak-banyaknya 12 (dua belas)orang sesuai dengan kebutuhan.Pejabat Struktural, PejabatFungsional, atau sekurang-kurangnya Staf Perencana, dan StafKhusus Menteri PPN, padaKernenterian PPN/Bappenas.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pad a satutahun anggaran.

Kualifikasi

Harga ...

Page 6: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 6 -

: Penetapan honorarium berpedomanpada Tabel 1.

c. Focus Group Discussion (FGD)Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, TPRK dapat dibantuoleh FGD yang anggotanya memiliki kompetensi yang relevandengan substansi kegiatan.Volume Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.Kualifikasi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional,

atau sekurang-kurangnya Staf Perencana,dan Staf Khusus Menteri PPN, padaKementerian PPN/Bappenas, serta PejabatStruktural dan Pejabat Fungsional dariinstansi pemerintah lain.Orang jarn.Paling lama 6 jam pada satu tahunanggaran.Besaran honorarium FGD paling besarRp. 500.000,00 per jam.

Harga

SatuanLama Penugasan

Harga

d. Nara SumberUntuk membantu pelaksanaan kegiatan khususnya yangmemerlukan bidang tertentu, TPRK dapat dibantu oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang relevan dengansubstansi bidang atau fokus kajianl evaluasi.Kualifikasi Latar belakang pendidikan nara sumber

sekurang-kurangnya Sarjana Strata 2(S2) dengan pengalarnan kerja padabidang keahliannya sekurang-kurangnya3 tahun, atau Sarjana Strata 1 (S1)dengan pengalarnan kerja dalam bidangkeahliannya sekurang-kurangnya 5tahun. Nara sumber dapat berasal dariKementerian PPN/Bappenas, instansipemerintah lain, praktisi dari Iernbagaswasta/Iernbaga swadaya masyarakat,atau dosen perguruan tinggi.Orang Jam/pertemuan.Penetapan harga berpedoman padaStandar Biaya Kementerian Keuangan.

SatuanHarga

e. Tenaga PendukungTPRK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang berasal daridalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan.Volume Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

tenaga pendukung.

Kualifikasi ...

Page 7: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

-7 -

Harga

PNS berpendidikan SarjanaPerencana maupun bukanPerencana) dan bukan Sarjana, sertaCPNS saDana dan bukan saDana padaKementerian PPN/Bappenas.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satu tahunanggaran.Penetapan honorarium tenagapendukung berpedoman pada Tabel I."

(StafStaf

Kualifikasi

SatuanLama Fenugasan

5. Bab 11 huruf C angka 1 huruf b, diubah, sehingga keseluruhannyaberbunyi:

"b. Tenaga Pendukung

Harga

jumlah Tenaga Pendukung adalah berdasarkankualifikasi pada TOR kegiatan. Lama kerja TenagaPendukung dihitung berdasarkan ruang lingkupperkerjaan yang menjadi tanggung jawab pihakpenyedia barang/ jasa.

Orang Bulan.

Penetapan biaya gaji berpedoman pada Tabel lA."

Volume

Satuan

6. Bab 11Tabel 1, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"TABEL1.ACUAN BIAYAPERSONIL

KAJIAN,KAJIANPRAKARSASTRATEGIS,DANEVALUASIKEBIJAKANPERENCANAANPEMBANGUNAN

NO URAIAN SATUAN HARGATERTINGGI(RUPIAH)

1. PENANGGGUNG JAWAB OB Sesuai Standar BiayaKernenterian Keuangan

2. TPRK

a. Ketua OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

b. Anggota OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

3. TENAGA PENDUKUNG OB 200.000

7. Menambah ...

Page 8: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

-8-

7. Menambah 1 tabel setelah Tabel 1 pada Bab 11, sebagai berikut:

NO URAIAN SATUAN HARGA(RUPIAH)

1. ADMINISTRASI OB Rp. 1.500.000,00 s/dRp. 3.000.000,00

2. ADMINISTRASIKEAHLIAN

a. Sekretaris OB Rp. 2.500.000,00 si dRp. 3.500.000,00

b. Sekretaris OB Rp. 4.000.000,00 s/dBilingual Rp. 6.000.000,00

c. Programmer OB Rp. 4.000.000,00 si dRp. 6.000.000,00

d. Pengolah Data/Operator OB Rp. 2.000.000,00 si dKomputer Rp. 4.000.000,00

e. Asisten Legal Drafter OB Rp. 1.500.000,00 si dRp. 3.000.000,00

"TABEL lA*).ACUAN BIAYAGAJI

TENAGAPENDUKUNG NON PNS (TENAGAKONTRAK)

*) Berlaku untuk kegiatan Kajian/Kajian Prakarsa Strategis IEvaluasi,Koordinasi, Pemantauan, Penyusunan Data Base, dan KoordinasiStrategis"

8. Menambahkan 1 angka di antara angka 1 dan angka 2 pada Bab IIIhuruf A, yang berbunyi :

"lA. Kegiatan penyusunan data base hanya dapat dilakukan oleh PusatData dan Informasi Perencanaan Pernbangunan, Biro Umum, BiroSumber Daya Manusia, dan Direktorat Pengembangan Wilayah. UnitKerja lain, dapat melakukan kegiatan pengurnpulan data dan informasiyang merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi, Koordinasi Strategis,Pemantauan, Kajian, Kajian Prakarsa Strategis, maupun Evaluasi."

9. Bab III huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf d, diubah,sehingga keseluruhan berbunyi :

"1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil)

jenis belanja uang honor tidak tetap dipergunakan untuk biayapersonil anggota tim kegiatan koordinasi, pemantauan, danpenyusunan data base perencanaan pernbangunan atau kegiatanlainnya yang sejenis diperuntukkan bagi anggota tim yang terdiriatas:

a. Penanggung ...

Page 9: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 9 -

a. Penanggung Jawab KegiatanPenanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yangmembawahi unit kerja pelaksana kegiatan,Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu tahun

anggaran.Penetapan honorarium rnengikutiketentuan sebagaimana tercantum didalam Tabel 2.

Harga

b. Tim Pelaksana/Tim TeknisTim Pelaksana/Tim Teknis merupakan tim yang secara teknisoperasional melaksanakan kegiatan, Keanggotaan TimPelaksana/Tim Teknis berasal dari unit kerja pelaksanakegiatan dan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan,termasuk dari instansi pemerintah lain apabila diperlukan.

KetuaKualifikasi

Harga

Pejabat Eselon II pada unit kerjapelaksana kegiatan,Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satutahun anggaran.Penetapan honorariumberpedoman pad a Tabel Z.

SatuanLama Penugasan

SekretarisKualifikasi

Harga

Pejabat Struktural atau PejabatFungsional,Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satutahun anggaran.Penetapan honorariumberpedoman pada Tabel2.

SatuanLama Penugasan

AnggotaKetua Tim Pelaksana/Tim Teknis dibantu oleh sejumlahanggota yanz berasal dari unit kerja pelaksana kegiatandan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan, termasukdari instansi pernerintah lain apabila diperlukan.Kualifikasi Pejabat Struktural, Pejabat

Fungsional, dan Staf KhususMenteri PPN, dan Staf Perencanapada Kernenterian PPN/Bappenas,serta Pejabat Struktural atau PejabatFungsional dari instansi pernerintahlain.

Satuan Orang Bulan.

Lama ...

Page 10: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 10 -

Harga

Paling lama 12 bulan pada satutahun anZZaran.Penetapan honorarium berpedomanpada Tabel 2.

Lama Penugasan

c. TenagaPendukungUntuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana/TimTeknis dapat dibantu oleh Tenaga Pendukung yanz berasaldari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanakegiatan.Volume

Harga

Sebanyak-banyaknya 6 (enam) orangtenaga pendukung,PNS berpendidikan SarjanaPerencana maupun bukanPerencana) dan bukan Sarjana, sertaePNS saDana dan bukan saDana padaKernenterian PPN/Bappenas.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satu tahunanggaran.Penetapan honorarium tenagapendukung berpedoman pada Tabe12.

(StafStaf

Kualifikasi

SatuanLama Penugasan

d. Nara SumberKetua Tim Pelaksana/Tim Teknis dapat mengundang narasumber yanz memiliki kompetensi relevan dengan substansiatau fokus kegiatan,Kualifikasi

SatuanHarga

Nara sumber dapat berasal dari instansipemerintah dengan kualifikasi setingkateselon I, 11, dan III sertapakar/pembicara khusus, praktisi darilembaga swasta/Iernbaga swadayamasyarakat, dan dosen perguruan tinggi.Orang jarn.Penetapan harga didasarkan padaStandar Biaya Kementerian Keuangan."

1O.Bab III huruf B angka 5, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"5. Belanja Jasa Lainnya

Untuk rnendukung terlaksananya kegiatan koordinasi,pemantauan, dan penyusunan data base perencanaanpernbangunan, apabila diperlukan dapat menunjuk tenagapendukung berupa tenaga adrninistrasi, sekretarisl sekretarisbillingual, operator, programmer, dan asisten JegaJ drafter yanz

bersifat ...

Page 11: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 11 -

bersifat perseorangan yang sesuai dengan bidang keahlian yangdibutuhkan dengan ketentuan seperti berikut:

SatuanHarga

Lulusan SLTA,Diploma atau Sarjana yang sesuaidengan bidang keahlian yang dibutuhkan.Kebutuhan tenaga administrasi, programmer,operator, dan asisten legal drafter berdasarkanjumlah dan kualifikasi pada TOR. Lama kerjadihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaanyang menjadi tanggung jawabnya selamapelaksanaan kegiatan.Orang Bulan.Penetapan biaya gaji berpedoman pada TabellA."

Kualifikasi

Volume

11. Bab III Tabel 2, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"TABEL2.ACUAN BIAYAPERSONIL

KEGIATANKOORDINASI, PEMANTAUAN,DAN PENYUSUNAN DATABASEPERENCANAANPEMBANGUNAN

NO URAIAN SATUAN HARGATERTINGGI(RUPIAH)

1. PENANGGGUNG JAWAB OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

2. TIM PELAKSANA/TIM TEKNIS

a. Ketua OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

b. Sekretaris OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

c. Anggota OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

3. TENAGA PENDUKUNG OB 200.000

12. Bab ...

Page 12: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 12 -

12. Bab IV huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e, diubah,sehingga keseluruhan berbunyi :

"1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil)

Jenis belanja uang honor tidak tetap dipergunakan untuk biayapersonil anggota tim kegiatan koordinasi strategis atau kegiatanlainnya yang sejenis diperuntukkan bagi anggota tim yang terdiriatas:

a. Tim PengarahTim Pengarah adalah tim yang ditugaskan memberikanarahan atas kebijakan yang perlu dilakukan sepanjangpelaksanaan kegiatan, Apabila diperlukan, susunankeanggotaan Tim Pengarah dapat terdiri dari Ketua, WakilKetua, dan Anggota,

KetuaKetua Tim Pengarah adalah Menteri PPN/KepalaBappenas atau Wakil Menteri PPN.Satuan Orang Bulan.Lama Fenugasan Paling lama 12 bulan pada satu

tahun anggaran.Harga Penetapan honorarium

berpedoman pad a Tabel 3.

Wakil KetuaWakil Ketua Tim Pengarah adalahMenteri/Kepala/Wakil Menteri dariKementerian/Lernbaga lainnya yang terkait atau PejabatEselon I pelaksana kegiatan.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu

tahun anggaran.Harga Penetapan honorarium

berpedornan pada Tabel 3.

AnggotaKetua Tim Pengarah dapat dibantu oleh sejumlah anggotaTim Fengarah yang berasal dari KementerianPPN/Bappenas, dan jika diperlukan dapat berasal dariinstansi pemerintah lain.Satuan Orang Bulan.Lama Fenugasan Paling lama 12 bulan pada satu

tahun anggaran.Harga Penetapan honorarium

berpedoman pada Tabel 3.

b. Penanggung

Page 13: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 13 -

b. Penanggung Jawab KegiatanPenanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yangmembawahi unit kerja pelaksana kegiatan.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pad a satu tahun

anggaran.Harga Penetapan honorarium rnengikuti

ketentuan sebagaimana tercantum didalam Tabel 3.

c. Tim PeIaksana/Tim TeknisTim Pelaksana/Tim Teknis merupakan tim yang secara teknisoperasional melaksanakan kegiatan, Keanggotaan TimPelaksana/Tim Teknis berasal dari unit kerja pelaksanakegiatan dan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan,termasuk dari instansi pemerintah lain apabila diperlukan.

KetuaKualifikasi

SatuanLama Penugasan

Harga

WakiI KetuaKualifikasiSatuanLama Penugasan

Harga

SekretarisKualifikasi

SatuanLama Penugasan

Harga

Pejabat Eselon II pada unit kerjapelaksana kegiatan.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satutahun anggaran.Penetapan honorariumberpedoman pada Tabel 3.

Pejabat Eselon II.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satutahun anggaran.Penetapan honorariumberpedoman pada Tabel 3.

Pejabat StrukturalFungsional padapelaksana kegiatan.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satutahun anggaran.Penetapan honorariumberpedoman pada Tabel 3.

atau Pejabatunit kerja

AnggotaKetua Tim Pelaksana/Tim Teknis dibantu oleh sejumlahanggota yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatandan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan, termasukdari instansi pemerintah lain apabila diperlukan.

Kualifikasi

Page 14: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 14 -

Harga

Pejabat Struktural, PejabatFungsional, dan Staf KhususMenteri, dan Staf Perencana pad aKementerian PPN/Bappenas, sertaPejabat Struktural atau PejabatFungsional dari instansi pemerintahlain.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satutahun anggaran.Penetapan honorarium berpedomanpada Tabel 3.

Kualifikasi

SatuanLama Penugasan

d. Tenaga PendukungUntuk rnenunjang pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana/TimTeknis dapat dibantu oleh Tenaga Pendukung yang berasaldari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanakegiatan.Volume

SatuanLama Penugasan

Sebanyak-banyaknya 6 (enam) oranztenaga pendukung.PNS berpendidikan SarjanaPerencana maupun bukanPerencana) dan bukan Sarjana, sertaePNS sa~ana dan bukan sa~ana padaKementerian PPN/Bappenas.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan pada satu tahun

(StafStaf

Kualifikasi

Hargaanggaran.Penetapan honorarium tenagapendukung berpedoman pada Tabel 3.

e. Nara SumberKetua Tim Pelaksana/Tim Teknis dapat rnengundang narasumber yanz memiliki kompetensi relevan dengan substansiatau fokus kegiatan,Kualifikasi

SatuanHarga

Nara sumber dapat berasal dari instansipemerintah dengan kualifikasi setingkateselon I, 11, dan III sertapakar/pembicara khusus, praktisi darilernbaga swasta/Iembaga swadayamasyarakat, dan dosen perguruan tinggi,Orang jarn.Penetapan harga didasarkan padaStandar Biaya Kementerian Keuangan."

13. Bab ...

Page 15: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 15 -

13. Bab IV huruf B angka 5 huruf a, diubah, sehingga keseluruhanberbunyi:

"a. Konsultan

Kegiatan koordinasi strategis atau kegiatan lainnya yanz sejenisdapat menunjuk tenaga ahli yang bersifat perseorangan(individual) konsultan dengan bidang keahlian yang dibutuhkan,pengolah datal programer, sekretarisl sekretaris billingual, danstaf administrasi yang sesuai dengan ketentuan seperti berikut:Volume Jumlah tenaga ahli maksimal 5 (lima) orang

tiap kegiatan, Khusus kegiatan TimPengarah untuk Koordinasi SekretariatPersiapan dan Pengernbangan MilleniumChallenge Corporation (MC C) , jumlahtenaga ahli yanz diperlukan dapat lebih dari5 (lima) orang.Jumlah pengolah data/prozramer(satu) orang tiap kegiatan,jurnlah sekretarisl sekretaris billingual 1(satu) orang tiap kegiatan.jurnlah staf administrasi maksimal 2 (dua)orang tiap kegiatan.

Orang Bulan.Penetapan satuan tertinggi untuk tenaga ahliberpedoman pad a harga pasar.Penetapan biaya gaji pengolahdata/programer, sekretaris, dan stafadministrasi berpedoman pada Tabel lA."

1

SatuanHarga

14.Bab IV huruf C angka 1 huruf b, diubah, sehingga keseluruhanberbunyi:

"b. Tenaga Pendukung

Volume

Harga

jumlah Tenaga Fendukung adalah berdasarkankualifikasi pad a TOR kegiatan, Lama kerja TenagaPendukung dihitung berdasarkan ruanz lingkupperkerjaan yang menjadi tanggung jawab pihakpenyedia barang/ jasa.

Orang Bulan.

Penetapan biaya gaji berpedoman pada Tabel lA."

Satuan

15. Bab ...

Page 16: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 16 -

15.Bab IV Tabel 3, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"TABEL3.ACUAN BIAYA PERSONIL

KEGIATANKOORDINASI STRATEGISPERENCANAANPEMBANGUNAN

NO URAIAN SATUAN HARGATERTINGGI(RUPIAH)

1 TIM PENGARAH

a. Ketua OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

b. Wakil Ketua OB 1.250.000

c. Anggota OB 1.000.000

2. PENANGGGUNG JAWAB OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

3. TIM PELAKSANA/TIM TEKNIS

a. Ketua OB Sesuai Standar BiayaKernenterian Keuangan

b Wakil Ketua OB Sesuai Standar BiayaKernenterian Keuangan

b. Sekretaris OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

c. Anggota OB Sesuai Standar BiayaKementerian Keuangan

3. TENAGA PENDUKUNG OB 200.000

16. Bab V huruf A, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"A. Ketentuan Umum

1. Kegiatan pengawasan pengelolaan anggaran yanz diatur dalampedoman ini meliputi kegiatan Usulan Program KerjaPengawasan Tahunan (UPKPT), pemeriksaan/audit dan reviulaporan keuangan, kinerja dan reviu TOR dan RAB.

2. Struktur keanggotaan kegiatan pengawasan terdiri dariFenanggung jawab Kegiatan, Wakil Penanggung Jawab, TimPelaksana dan Tenaga Fendukung.

3. Komponen pembiayaan untuk kegiatan pengawasan terdiriatas:a. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Anggota Tirn);b. Belanja Bahan (ATKdan Bahan Kornputer);

c. Belanja ...

Page 17: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 17 -

c. Belanja Barang Operasional Lainnya (di antaranya biayarapat, biaya konsinyiring, pencetakan laporan, danpengadaan referensi/ data); dan

d. Nara Sumber."

17. Bab V huruf B, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil)

Jenis belanja uang honor tidak tetap dipergunakan untuk biayapersonil anggota tim kegiatan pemeriksaan/ audit dan kegiatanreviu yang terdiri dari Penanggung jawab Kegiatan, WakilPenanggung jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

a. Penanggung JawabPenanggung jawab kegiatan adalah Inspektur Utama.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu tahun

anggaran.Harga Penetapan honorarium berpedornan pada

Tabel4.

b. Wakil Penanggung jawabWakil Penanggung jawab kegiatan adalah Inspektur.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu tahun

anggaran.Harga Penetapan honorarium berpedornan pada

Tabel4.

c. Tim Pe1aksanaSatuanKualifikasi

Lama Penugasan

Harga

d. Tenaga PendukungSatuanKualifikasi

Lama Penugasan

Orang Bulan.PNS berpendidikan sarjana maupunbukan sarjana yang sekurang-kurangnyaFungsional Auditor Pelaksana atau stafperencana.Paling lama 12 bulan pada satu tahunanzzaran.Penetapan honorarium berpedoman padaTabel4.

Orang Bulan.PNS berpendidikan Sarjana (Staf Perencanamaupun bukan Staf Perencana) dan bukanSarjana, serta ePNS sarjana dan bukan sarjanapada Kementerian PPN/BappenasPaling lama 12 bulan pada satu tahunanggaran.

Harga ...

Page 18: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun 2010.pdf · pedoman penyusunanrencanaanggarandanbiaya(rab)kegiatan di

- 18-

Harga Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel4.

e. Nara SumberPenanggung Jawab/Wakil Penanggung Jawab dapat mengundangnara sumber yang memiliki kompetensi relevan dengan substansiatau fokus kegiatan.Kualifikasi

SatuanHarga

Nara sumber dapat berasal dari instansipemerintah dengan kualifikasi setingkat eselonI, 11, dan III serta pakar/pembicara khusus,praktisi dari lernbaga swasta/Iembaga swadayamasyarakat, dan dosen perguruan tinggi.Orang jam,Penetapan harga didasarkan pada Standar BiayaKementerian Keuangan."

18. Bab V Tabel 4, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

"TABEL4.ACUAN BIAYAPERSONIL

PELAKSANAANKEGIATANPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

No URAIAN SATIJAN HARGATERTINGGI(RUPIAH)

1. PENANGGUNG JAWAB OB 700.0002. WAKIL PENANGGUNGJAWAB OB 650.000

3. TIM PELAKSANA OB 500.000

4. TENAGA PENDUKUNG OB 200.000

19. Bab VI, dihapus.

Pasalll

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 2 Februari 2010

MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI ~/KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIO~~

ttdARMIDA S ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,