8
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.16AIM.PPN/HK/Ol/2012 TENTANG PEMBENfUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs Menirnbang Mengingat MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, : a. bahwa dalam rangka rneningkatkan efektifitas pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pernantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs; b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan mernenuhi persyaratan untuk rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pernantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs; 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 113, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254): 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Feraturan Presiden I \lnJor 53 Tahun 2010: 3. Peraturan ...

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

  • Upload
    vuminh

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.66/M.PPN/HK/05/2012

TENTANGPERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.16AIM.PPN/HK/Ol/2012TENTANG

PEMBENfUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUANPELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

Menirnbang

Mengingat

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

: a. bahwa dalam rangka rneningkatkan efektifitas pemantauanRencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs, perlumengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi StrategisPernantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PercepatanPencapaian MDGs;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalamLampiran Keputusan ini dianggap mampu dan mernenuhipersyaratan untuk rnelaksanakan tugas sebagai anggota TimKoordinasi Strategis Pernantauan Pelaksanaan Rencana AksiDaerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 113,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254):

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagairnana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Feraturan Presiden I \lnJor53 Tahun 2010:

3. Peraturan ...

Page 2: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan,Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan danAnggaran;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kernenterian Negara Perencanaan PernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERINEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALlKEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMORKEP.16A/M.PPN/HK/01l2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIMKOORDINASI STRATEGISPEMANTAUAN PELAKSANAANRENCANAAKSI DAERAH (RAD) PERCEPATANPENCAPAIANMDGs.

Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi StrategisPemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PercepatanPencapaian MDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yanz diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RADMDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETIGA: ...

Page 3: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

KETIGA

- 3 -

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Mei 2012

MENfERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

Page 4: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

SALINANLAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARAPPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEP.66/M.PPN/HK/05/2012TANGGAL 21 MEI2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI STRATEGISPEMANTAUAN

PELAKSANAANRENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATANPENCAPAIANMDGs

A. TIM PENGARAH

Ketua Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Menteri Negara PPN/Wakil KepalaBappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/SestamaBappenas;

2. Deputi Bidang Kemiskinan,Ketenagakerjaan dan UKM,Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Surnber Daya Alam danLingkungan Hidup, KementerianPPNIBappenas;

4. Deputi BidangPernbangunan,PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,Kementerian PPNIBappenas;

6. Deputi Bidang Ekonomi, KementerianPPNIBappenas;

7. Deputi Bidang Politik, Hukum,Pertahanan dan Keamanan,Kementerian PPN/Bappenas;

8. Deputi Bidang Pengernbangan Regionaldan Otonomi Daerah, KementerianPPNIBappenas;

9. Deputi BidangPernbangunan,PPNIBappenas;

10. Inspektur Utama Bappenas;11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden

Bidang Kesejahteraan Rakyat;12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;13. Direktur ]enderal Pendidikan Dasar,

Kementerian Pendidikan danKebudayaan;

PendanaanKementerian

Wakil Ketua

Anggota

Evaluasi KinerjaKementerian

14. Sekretaris ...

Page 5: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

-2 -

B. PENANGGUNG JAW AB

14. Sekretaris Utama BKKBN;15. Direktur Jenderal Bina Gizi, kesehatan

Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,Kementerian PPNIBappenas.

Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

a. Pokja I Penanggulangan Kemiskinan

Ketua Direktur PenanggulanganKementerian PPN/Bappenas.

Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin,Kementerian PPN/Bappenas.

1. Oirektur Tenaga KerjaFengernbangan KesempatanKementerian PPN/Bappenas;

2. Oirektur Politik dan Komunikasi,Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Otonomi Oaerah, KementerianPPNIBappenas;

4. Kasubdit Pemberdayaan MasyarakatMiskin, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kasubdit Evaluasi KinerjaPernbangunan Kesra, KementerianPPNIBappenas;

6. Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja,Kementerian PPN/Bappenas;

7. Kasubdit Alokasi PendanaanPernbangunan Daerah, KementerianPPNIBappenas;

8. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja,Kementerian PPN/Bappenas;

9. Kasubdit Bantuan Sosial, KementerianPPNIBappenas;

10. Ora. Esti Nurhayati, MM;11. Ora. Sri Rahayu, M.Ed;12. Drs. I Gde Sugihamretha, MPM;13. Oani Ramadan, S.Si, MHR;14. Benny Azwir, ST, MM;15. Desy Anisya Farmaciawati, S.Si,

MORMSc;16. Dini Maghfirra, SP.

Kemiskinan,

Sekretaris

Anggota danKerja,

Tenaga ...

Page 6: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

Tenaga Pendukung

b. Pokja II Pendidikan dan Gender

Ketua

Sekretaris

Anggota

Tenaga Pendukung

- 3 -

1. Marliana Malik, S.Sos;2. Novi Nurasih, Amd;3. Sarwoto;4. Sulaeman.

Direktur Agama dan Pendidikan,Kementerian PPN/Bappenas.

Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed.

1. Direktur Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, KementerianPPN/Bappenas;Kepala Biro Hukurn, KementerianPPN/Bappenas;Direktur AlokasiPembangunan,PPN/Bappenas;

4. Drs. Mohammad Sjuhdi Rasjid;5. 11'. Destri Handayani, ME;6. Vivi Andriani, ST, M.Sc;7. Fithriyah, SE, M.Sc, Ph.D;8. Setyo Hari Priyono, S.IP;9. Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng;10. Endang Sulastri, S.Sos;11. Aini Harisani, SE;12. Kalihputro Fachriansyah, ST;13. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn.

2.

3. PendanaanKementerian

1.2.3.

Erna Rosita;Saniman;Samta.

Ketua

c. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Sekretaris

Anggota

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,Kementerian PPN/Bappenas.

Sularsono, SP, ME.

1. Direktur Pangan dan Pertanian,Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasidan Tata Laksana, KementerianPPN/Bappenas;

3. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;4. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP;

5. Ir. Ani ...

Page 7: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

-4-

5. Ir. Ani Pudyastuti, MA;6. Ahmad Taufik, S.Kom, M.AP;7. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;8. Dewi Amalia Solikha, SKM;9. Ardhiantie, SKM;10. Qurrota 'Ayun, S.Sos;11. Sidayu Ariteja, SE;12. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.

Tenaga Pendukung 1.2.

Edy Budi Utomo;Nurlaily Aprilianti.

d. Pokja IV Ke1estarian dan Lingkungan Hidup

Ketua Direktur Lingkungan Hidup, KementerianPPN/Bappenas.

Kasubdit Pengendalian Pencernaran danKerusakan Lingkungan Hidup, KementerianPPN/Bappenas.

1. Direktur Permukiman dan Perumahan,Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Pengairan dan IrigasiKementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Energi dan Sumber DayaMineral dan Pertarnbangan,Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Kehutanan dan KonservasiSumber Daya Air, KementerianPPN/ Bappenas;

5. Direktur Kelautan dan Perikanan,Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Perencanaan danPengernbangan PendanaanFembangunan, KernenterianPPN/ Bappenas;

7. Direktur Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga, KementerianPPN/Bappenas;

8. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah,Kementerian PPN/Bappenas;

9. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulauKecil, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Kasubdit Konservasi dan JasaLingkungan Hutan, KementerianPPN/Bappenas;

11. Kasubdit Air Baku, Irigasi dan Rawa,Kementerian PPN/Bappenas;

12. Kasubdit Analisa dan FormulasiKebijakan, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Kasubdit Persampahan dan Drainase,Kementerian PPN/Bappenas;

Sekretaris

Anggota

14. Anna ...

Page 8: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/66 Tahun 2012.pdf · Segala biaya yanz diperlukan dalam

- 5 -

14. Anna Amalia, ST;15. Aris Subiyono, SH;16. Irfan Darlazi Yananto, SE.

Tenaga Pendukung 1. Hendriyanto;2. Salamun;3. Yadi.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

I~Emmy Suparmiatun