Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall ... Tahun 2012.pdf · rangka efektivitas pencapaian sasaran

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall ... Tahun 2012.pdf · rangka efektivitas pencapaian...

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.72/M.PPN/HK/06/2012

TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGISPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yangberkualitas dan yang merupakan hak bagi seluruh warga Negara,maka perlu dilakukan koordinasi Imtas instansi yang terkait,pengembangan kebijakan nasional, inventansasi dan pernetaaninisiatif program dan kegiatan peningkatan pelayanan publikdiberbagai instansi pernerintah pusat dan daerah, serta langkah-langkah harmonisasi dan sinkronisasinya, yang secara keseluruhanrnerupakan upaya untuk mengimplernentasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. bahwa dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan sasaran dan fokusprioritas peningkatan kualitas pelavanan publik yang ditempuhmelalui berbagai langkah kebijakan, antara lain : mernperkuatrnanajernen dan system pelayanan publik nasional, danmengembangkan sistern evaluasi kinerja pelayanan publik, yangselanjutnya diterjernahkan dalarn program dan kegiatan prioritaspada Rencana Kerja Pernerintah (RKP) setiap tahunnya;

c. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaanprogram dan kegiatan pelayanan publik pada berbagai instansi pusatdan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnernbentuk Tirn KoordinasiStrategis Peningkatan Kualitas Felayanan Publik;

e. bahwa pejabat dan pegawai yang narnanya tercantum dalamLarnpiran Keputusan It1l dianggap marnpu clan rnernenuhipersyaratan untuk duduk clan rnelaksanakan tugas sebagai anggotaTil11 Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

Mengll1gat : '"

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

-2 -Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113, TarnbahanLernbaran egara Republik Indonesia Nornor 5254);

2. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 ornor 73, Tarnbahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 53Tahun 2010;

1.

3. Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pernbentukan danOrganisasi Kernenterian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 91 Tahun 2011;

5. Feraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepalaBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaKernenterian Percncanaan Pernbangunan Nasional/BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara Percncanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor1 Tahun 2012 tentang Pedornan Perencanaan, Pelaksanaan,Pelaporan, Pernantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALlKEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALTENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISPENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas PelayananPublik, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PKPP, dengansusunan keanggotaan sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran Keputusan1111.

Tim Koordinasi Strategis PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Tirn Teknis/TimFelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tirn Pengarah bertugas :

a. mernberikan arahan dalam upaya pengernbangan kebijakan nasionalbidang pelayanan publik, langkah -Iangkah koordinasi periingkatankualitas pelayanan publik serta harrnonisasi dan sinkronisasinyapada berbagai instansi pernerintah terkait di pusat dan daerah;

b. menentukan ...

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

- 3 -b. mernberikan pertimbangan dan keputusan atas rekornendasi

kebijakan dan isu-isu strategis yang disusun Tim Pelaksana dalamrangka efektivitas pencapaian sasaran pernbangunan nasional bidangpelayanan publik;

c. menyusun dan menyampaikan laporan rnengenai pelaksanaan tugaskepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas :

a. melakukan koordinasi lintas instansi terkait dalam rangkainventarisasi kebijakan nasional bidang pelayanan publik danrnenyusun rekornendasi kebijakan yanz diperlukan;

b. melakukan koordinasi dalam rangka pemetaan inisiatif kegiatanprioritas peningkatan pelayanan publik yanz dilaksanakan olehkementerian/Iernbaga dan perkernbangan pelaksanaannya;

c. melakukan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN2010-2014 dan RKP yang berkaitan dengan fokus prioritaspelayanan publik;

d. memberikan masukan untuk peningkatan kinerja pelayanan publikyang diselenggarakan oleh kementerian/Iernbaga dan pernerintahdaerah;

e. melakukan penyiapan berbagai materi yanz berkaitan dengansubstansi dan isu-isu strategis pelayanan publik sebagai bahanpertimbangan dan pengarnbilan keputusan Tim pengarah;

f. rnelakukan penghimpunan serta pengelolaan data dan informasiyang terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan pelayananpublik;

Z. menyusun dan menyarnpaikan laporan secara berkala mengenalpelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;

Tim Pendukung bertugas :

a. rnernbantu pelaksanaan tugas Tirn Teknis/Tirn Pelaksana;

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberiakan oleh TimPelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TimKoordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Kernenterian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH: ...

KETUJUH- 4 -

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejaktanggal 1 juni 2012.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 juni 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-IHErnrny Suparrniatun

SALlNANLAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENASNOMOR KEP.72/M.PPN/HK/06/2012TANGGAL 27 JUNI2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI STRATEGIS PENINGKATAN KUALlTAS PELAYANAN PUBLlK

A. PENGARAHKetua rnerangkapPenanggung Jawab

Sekretaris

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan danKearnanan, Kernenterian PPN/Bappenas.

Anggota

Direktur AparaturPPN/Bappenas.

1. Direktur jenderal OtonomiKementerian Dalam Negeri;

Negara, Kernenterian

Daerah,

2. Direktur jenderal Pernbangunan Daerah,Kernenterian Dalam Negeri;

3. Deputi Pelayanan Publik,Fendayagunaan AparaturReformasi Birokrasi;

4. Komisioner Komisi Ombudsman IndonesiaBidang Pencegahan;

KernenterianNegara dan

5. Deputi Fencegahan, Komisi PernberantasanKorupsi;

6. Deputi Pengernbangan Iklim PenanamanModal, Badan Koordinasi Penanarnan Modal;

7. Deputi Bidang Pengernbangan Regional danOtonomi Daerah, Kernenterian PPN/Bappenas;

8. Deputi BidangPPN/Bappenas.

Ekonomi, Kernenterian

B. TIM TEKNIS/PELAKSANAKetua

Sekretaris

Direktur AparaturPPN IBappenas.

Kepala Sub Direktorat Pengernbangan SDMAparatur, Kernenterian PPN/Bappenas.

Negara, Kernenterian

Anggota: ...

-2 -

Anggota 1. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, OitjenOtonomi Daerah, Kementerian Oalam Negeri;

2. Direktur Pengernbangan Ekonomi Daerah,Oitjen Fembangunan Daerah, KernenterianOalam Negeri;

3. Asisten Oeputi Perurnusan Kebijakan PelayananPublik, Kernenterian Fendayagunaan AparaturNegara dan Reforrnasi Birokrasi;

4. Asisten Oeputi Pelayanan Perekonomian,Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara,dan Reforrnasi Birokrasi;

5. Kepala Biro Perencanaan, Fengawasan danKerjasarna, Komisi Ombudsman Indonesia;

6. Direktur Penelitian dan Pengernbangan, KomisiPemberantasan Korupsi;

7. Direktur Deregulasi, Penanarnan Modal, BadanKoordinas Penanaman Modal;

8. Direktur Hukurn dan HAM, KernenterianPPN/Bappenas;

9. Oirektur Otonomi Daerah, KementerianPPN/ Bappenas;

10. Direktur Ferdagangan, Investasi dan KerjasamaEkonomi Internasional, KementerianPPN /Bappenas;

11. Kasubdit Kelernbagaan Pernerintah Daerah,Oirektorat Otonomi Daerah, Kernenterianpp /Bappenas;

12. Kasubdit Pengawasan danOirektorat Aparatur Negara,PPN /Bappenas;

Akuntabilitas,Kernenterian

13. Kasubdit KelernbagaanDirektorat AparaturPPN /bappenas;

14. Kasubag Tata Usaha, Kedeputian Politik,Hukum, Pertahanan dan Kearnanan,Kernen terian PPN / Bappenas;

dan Ketatalaksanaan,egara, Kernenterian

15. Ora. Ridha Hasmah, MPM;

16. Oia Firdaus, SE, ME;

17. Irfan, SH, MH;

18. Kiki ...

-3 -18. Kiki Meiriska Rachmayani, SIP;

19. Husni Rohman, SIP;

20. Maharani Putri SW, S.Mn, MSM;

21. Mukijo, SAP.

C. TENAGA PENDUKUNG 1. M. Kamin Firdaus;

2. Munandar Sulistyo;

3. Agus Setyo Raharjo.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-/~Emmy Suparrniatun