PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrsi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
“Dan barang siapa yang berjihad, maka sesuungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri, sesungguhnya Allan Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari Semesta Alam” (Al-Ankabut:06).
Persembahan :
adik ku, keluarga besarku, dan teman- temanku
yang telah menjadi motivasi dan inspirasi
dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku.
“Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
ABSTRAK
Frisca Wulandari. 6661120044. Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: G.Ismanto, M.M., Dosen Pembimbing II: Maulana Yusuf, M.Si.
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya masalah, yaitu: Proses inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang kurang berjalan dengan baik, kurangnya pengawasan Barang Milik Daerah pada Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian Kendaraan Dinas Oprasional berdasarkan jabatan, masih kurangnya pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Kendaraan Dinas Oprasional, serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten dalam mengelola aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kendaraan dinas operasional di Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Aset Daerah yang dikemukakan oleh Doli D. Siregar dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen aset kendaraan dinas operasional Pemerintahan Kabupaten Tangerang kurang baik, hal ini dapat dilihat dalam proses administrasi pada kendaraan dinas operasional, serta melengkapi dokumen kepemilikan dari kendaraan dinas operasional. Saran yang dapat diberikan adalah melengkapi setiap dokumen yang dimiliki pada kendaraan dinas operasional, memberikan sanksi tegas untuk para pegawai maupun pejabat yang menyalahi aturan dalam menggunakan kendaran dinas operasional, serta merekrut pegawai yang kompeten dalam bidangnya sehingga lebih memudahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyajikan data secara valid.
Kata Kunci : Manajemen, Aset Daerah, Kendaraan Dinas Operasional
ABSTRACT
Frisca Wulandari. 6661120044. The Asset Management of Operational Service Transportation of the Tangerang Local Government. The Study Programme of State Administration Science, The Faculty of Social and Political Science, Tirtayasa University. 2017. Advisor 1: G. Ismanto, M. M., advisor 2: Maulana Yusuf, M. Si.
The background of this research is based on following problems such as the process of goods inventorying of the Tangerang local government is not going properly, the lack of supervising in local goods on operational service transportation of the Tangerang local government since the distribution of operational service transportation is done according to the job position, the lack of security in local goods on operational service transportation which is done by Tangerang local government, and the lack human resource quantity of Local Government Finance and Asset Agency in organizing the application of SIMDA local goods of the Tangerang local government.This research aimed to describe the organization of operational service transportation of the Tangerang local government. This research used the theory of the local asset management which is stated by Doli Siregar and qualitative approach using descriptive method. The technique of data collecting used are interviewing, observing, and documentating. Whereas the analysis used is Miles & Huberman model. The result of the research shows that local asset management of operational service transportation of Tangerang local government is not proper. It can be seen in the process of administration of operational service transportation and the completeness of ownership document of operational service transportation. The beneficial suggestions for the supervisor are completing the document of operational service transportation, giving distinct sanction to the employee even the functionary who trespass the regulation in using operational service transportation, and recruiting the competent employee in his field so that it can be easier for the Tangerang local government to provide the valid data.
Keywords: Management, local asset, operational service transportation.
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas berkat dan
rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul
“Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabuppaten
Tangerang”.
kekurangan dan kelemahannya, yang semata-mata muncul karena keterbatasan
waktu dan materi. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, dengan senang hati
penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca
guna memberikan input kepada penulis untuk dapat membuat karya tulis
selanjutnya yang lebih baik.
Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak
yang telah memberikan pengajaran, dukungan serta bantuan baik moril maupun
materil demi kelancaran skripsi ini. Untuk itu penuis mengucapkan terimakasih
kepada :
1. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yakni Bapak Prof. Dr. Soleh
Hidayat, M.Pd.
2. Dekan FISIP Untirta yakni Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si,
3. Wakil Dekan I FISIP Untirta yakni Ibu Rahmawati, M.Si, yang juga
selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan
masukan kepada peneliti.
4. Wakil Dekan II FISIP Untirta yakni Bapak Imam Mukhroman, M.Si.
ii
5. Wakil Dekan III FISIP Untirta yakni Bapak Kandung Sapto Nugroho,
M.Si.
6. Ketua Program Studi Ilmu Adiministrasi Negara FISIP Untirta yakni Ibu
Listyaningsih, M.Si., yang memberikan saya kemudahan dalam
melaksanakan penelitian.
7. Dr. Dirlanudin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di
Program Studi Ilmu Adiministrasi Negara FISIP Untirta.
8. Bapak G.Ismanto, M.M., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah
memberikan segala bimbingan, motivasi, pengarahan, saran dan
dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi
ini dengan baik, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak.
9. Bapak Maulana Yusuf, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang
telah memberikan segala bimbingan, motivasi, pengarahan, saran dan
dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi
ini dengan baik, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak.
10. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD)
Kabupaten Tangerang yang telah mengizinkan saya untuk melakukan
penelitiaan skripsi ini, dan memberikan bantuan berupa data-data yang
saya butuhkan dalam penyusunan proposal skripsi.
11. Kepada Keluargaku, Mama, Papa, Adikku, Sepupu-sepupuku, Paman dan
Bibi yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, pengertian,
semangat, motivasi dan doa yang tak pernah putus untuk saya dalam
menyelesaikan studi.
12. Kepada semua sahabat-sahabatku Borjuis, Cmersiel, Ladies, Kelompok
KKM Desa Kiara dan semua teman-teman kuliah saya ANE Kelas 1b
yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam keadaan
suka maupun duka.
seluruh oihak yang mendukung penulis, mendapatkan rahmat dan senantiasa beraa
didalam lindungan Allah SWT. Terimakasih atas semua pihak yang selalu
mendukung dan memberikan dorongan semangat dan doa yang tidak pernah
putus.
Akhir kata dengan segala harapan dan kerendahan hati penulis berharap
agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan sumbangsih bagi
semua pihak yang membutuhkan.
1.2 Identifikasi Masalah ........................................................................................... 24
1.3 Batasan Masalah ................................................................................................ 24
1.4 Rumusan Masalah .............................................................................................. 24
1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................................... 25
DASAR PENELITIAN
3.2 Fokus Penelitian .................................................................................................. 68
3.3 Lokasi Penelitian ................................................................................................. 68
3.4.1 Definisi Konsep ........................................................................................... 69
3.4.2 Definisi Operasional ................................................................................... 69
3.5 Instrumen Penelitian ............................................................................................ 70
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... …74
3.7.2. Teknik Analisis Data………………………………………………... …..78
vii
3.8 Jadwal Penelitian ................................................................................................. 82
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara……………………83
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kelapa Gading...…...…………………….84
4.2. Informan Penelitian………………………….…………………………………91
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian…………………………...………………………95
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian…………………………………..……………….143
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………….148
5.2 Saran……………………………………………………………………….…..149
Halaman
Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2015……….…7
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah Tahun 2015................................... ..9
Tabel 1.3 Data Lokasi dan Perkiraan Volume Sampah yang BelumTerlayani
di Kecamatan Kelapa Gading .................................................................... 10
Tabel 3.1 Daftar Informan.......................................................................................... 73
Tabel 4.2 Capaian SPM Dinas Kebersihan Semester II Tahun2015………………112
ix
Gambar 1.1 Pihak-pihak pemerintah DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam
mengelola sampah ............................................................................... 6
Gambar 1.2 Surat dari Kepala Dinas Kebersihan kepada Pengelola kawasan
mandiri…............................................................................................ 13
Gambar 1.3 Surat dari Kepala Dinas Kebersihan kepada Pengelola kawasan
mandiri…............................................................................................ 14
Gambar 1.4 TPS liar................................................................................................... 15
Gambar 1.5 TPS liar................................................................................................... 16
Gambar 2.3 Kerangka berpikir................................................................................... 65
Gambar 3.1 Siklus teknik analisis data menurut Miles dan Huberman ..................... 80
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kelapa Gading…................................ .87
Gambar 4.2 Pola Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan Kelapa Gading...…… 90
Gambar 4.3 Berita Acara penyitaan OTT bulan Agustus..…………….……..…105
Gambar 4.4 Berita Acara penyitaan OTT bulan Oktober ……….……………..106
Gambar 4.5 Laporan hasil persidangan…………………………………………...107
Gambar 4.6 Posko OTT sampah di car free day...............................................133
x
xi
Lampiran 1 Perda Nomor 3 Tahun 2103 tentang Pengelolaan Sampah
Lampiran 2 Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan
Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri
Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor
117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada
Kawasan Secara Mandiri
Lampiran 2 Transkip dan Koding Data
Lampiran 2 Member check
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
1
dan sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat tren glonalisasi. Otonomi daerah
memiliki suatu keterkaitan yang tinggi dengan peran pemerintah daerah dalam
pembangunan daerahnya, dan peran pemerintah pusat tidak terlalu besar. Dalam
pembiayaan pembangunan daerahnya, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk
bekerja keras agar dapat mandiri dalam pembiyaan sebagian besar anggaran
pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat
mengoptimalisasikan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan
optimalisasi aset daerah dalam pemanfaatan sumber ekonomi daerah sebagai
pemasukan potensial bagi kas daerah.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah lainnya.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan maupun pelayanan masyarakat.
Misi utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
daerah dan Undang-Undang Nmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan sekedar
keinginan untuk melimpahkan kewenagan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk
2
proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.
Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang
lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya
yaitu untuk dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu
menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong adanya inovasi.
Jadi, dengan adanya kewenangan tersebut Pemerintah Daerah, diharapkan
lebihmampu menggali sumber-sumber yang berpotensi.
Kemudian, dalam mengelola aset daerah, Pemerintah Daerah harus
menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,
penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu
memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 sering kali digunakan bergantian dengan istilah lain yaitu
3
kekayaan daerah atau barang milik daerah. Dengan demikian barang milik daerah
atau aset daerah atau kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset
daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah dalam rangka
mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
salah satunya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.
pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi
penyertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena barang milik daerah atau aset
daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), maka harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi
pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran
dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada
masyarakat.
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sumber daya
4
ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi serta sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
Permendagri No. 17 Tahun 2007 mengartikan aset daerah adalah barang
daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun
dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan
surat berharga lainnya..
membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset negara yang profesional
dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan
mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari
masyarakat.
berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan milik
5
adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
Manfaat pengelolaan Barang Milik Daerah adalah guna meningkatkan
pengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, meningkatkan
manajemen resiko yaitu menganalisis kemungkinan dan konsekuensi dari
kegagalan aset dan meningkatkan efisiensi keuangan.
Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah (municipal asset
management) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian
inventarisasi aset (Wardhana, 2005:7). Karena inventarisasi aset ini merupakan
hal yang sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset. Aset tetap sebagai
komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus
dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna, sehingga berdampak
positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan aset tidak hanya dibuat begitu saja namun juga
dipertangungjawabkan dengan membuat Laporan Hasil Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang mana LKPD ini dibuat oleh masing-masing daerah untuk
dapat diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat
dipertanggungjawabkan. Sejak tahun 2004 BPK melakukan pemberian penilaian
dari hasil laporan yang dibuat oleh setiap daerah, dan BPK dalam hal ini menjadi
tim penilai sekailigus tim pemeriksa laporan tersebut. Penilaian yang diberikan
oleh BPK adalah Opini Badan pemeriksa Keuangan (Opini BPK).
6
keuangan memerlukan perjuangan ekstra. Kelemahan dalam sistem pengendalian
intern dan keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi
pemerintahan sebagai penyebabnya. Keruwetan semakin menjadi karena
ditunggangi kepentingan politik legislatif dan eksekutif dalam penggunaan
anggaran yang cenderung menabrak aturan. Atas semua itu laporan keuangan
harus tetap disajikan secara akuntabel. Ini bukan hal yang mudah.
Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana
sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang
maksimal. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemui di
pemerintahan daerah dengan beragam masalah yang ada. Masalah dalam
pengelolaan aset juga dirasakan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Penilaian Opini BPK yang telah berjalan sejak tahun 2004 dimana
Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mendapatkan Opini Penilaian BPK dalam
hal Laporan Hasil Pekerjaan (LHP), dan pada tahun 2004 hingga tahun 2007
Kabupaten Tangerang mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) dikarenakan banyak kekuaran yang dinilai oleh BPK sekalu penilai dalam
hal pelaporan yang telah diberikan oleh Kabupaten Tangerang.
Pada awal diadakan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu, opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) berturut-turut dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Setelah
7
Pengecualian (WDP) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang berusaha
dan memiliki suatu keinginan kuat untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang diwujudkan dalam dukungan komitmen pimpinan yang konkret dan
konsisten. Dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Tangerang mengadakan tuntutan terciptanya tranparansi dan
akuntabilitas publik pada era keterbukaan informasi saat ini. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Bidang Akuntasi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daereh (BPKAD) Kabupaten Tangerang.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Febuari 2016, pukul 10.00 WIB).
Strategi yang dibuat dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga pada
tahun 2008 Kabupaten Tangerang berhasil mendapatkan opini penilaian BPK
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut – turut
hingga tahun 2014.
oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang,
selama tujuh kali berturut-turut, tidak dapat atau belum cukup untuk membuktikan
bahwa manajemen pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah baik,
hal ini dikarenakan BPK hanya memeriksa dari segi Laporan Keuangannya saja.
Hal ini dapat dilihat dari daftar aset kendaraan oprasional Pemerintah Kabupaten
Tangerang Tahun 2014.
Tabel 1.1 Daftar Kondisi Kendaraan Oprasional Pemerintah Kabupaten
Tangerang Tahun 2014 No. Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan 1. Dump Truck 178 2. Jeep 23 3. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain 131 4. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain 14 5. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lainnya 5 6. Kendaraan Bermotor khusus Lain-lain 9 7. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain 47 8. Micro Bus (Penumpang 15-30) 6 9. Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) 479 10. Mobil Ambulance 80 11. Mobil Jenazah 2 12. Mobil Kendaraan Bermotor Penumpang Lain-lain 29 13. Mobil Pemadam Kebakaran 19 14. Mobil Tangki 9 15. Mobil Tinja 3 16. Mobil Unit Kesehatan Hewan 1 17. Mobil Unit Kesehatan Masyarakat 1 18. Mobil Unit Pameran 1 19. Mobil Unit Penerangan 1 20. Mobil Unit Perpustakaan Keliling 7 21. Mobil Unit Visual Mini (Muviani) Darat 1 22. Mobil Workshop 2 23. Pick Up 100 24. Sedan 9 25. Semi Trailer 1 26. Sepeda Motor 1362 27. Staion Wagon 62 28. Trailer 2 29. Truck+Attachment 6 30. Truck Crane 75 (Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil observasi awal dan berdasarkan data yang ditemukan
oleh peneliti pada 17 Maret 2016, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(BPKAD) Kabupaten Tangerang, maka peneliti menemukan beberapa masalah
penting untuk mendukung penelitian ini, yaitu:
9
Pertama, Proses inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Tangerang yang kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan oleh
adanya pencatatan aset kendaraan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang belum
berjalan dengan baik.
Kecamatan Gunung Kaler Sepeda Motor
Honda Win Baik Tidak Di ketemukan Fisiknya
Kecamatan Gunung Kaler Sepeda Motor Honda Win Baik
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Tidak Di ketemukan Fisiknya
Hal ini, dapat dibuktikan di dalam daftar kendaraan operasional
Pemerintah Kabupaten Tangerang, menyebutkan bahwa masih banyak kendaraan
operasional yang tidak ada bentuk fisiknya, seperti yang terjadi di Kecamatan
Gunungkaler, ditemukan Sembilan kendaraan oprasional yang tidak dapat
ditemukan fisiknya, namun terdapat dalam daftar kendaraan operasional
Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kemudian selain pada Kecamatan
10
Gunungkaler ditemukan pula kendaraan dinas operasional milik Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menegah yang tidak ditemukan fisiknya, namun tercatat
pada daftar kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang,
seperti pada gambar dibawah ini ;
Gambar 1.2
SKPD Jenis Kendaraan Spesifikasi Nomor Polisi
Kondisi Kendaraan
Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)
SUZUKI B 1093 NQN Baik Tidak Di ketemukan Fisiknya
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah
Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)
SUZUKI B 8423 CQ Baik Tidak Di ketemukan Fisiknya
(Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, Bidang Aset)
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Deddy Hidayat selaku Bagian Inventaris
BPKAD Kabupaten Tangerang dan Berdasarkan Data Kendaraan Operasional
Pemerintah Kabupaten Tahun 2014. (Wawancara dilakukan pada Tanggal 26
April 2016, di BPKAD Kabupaten Tangerang, pukul 09.00 WIB).
Kedua, Kurangnya pengawasan Barang Milik Daerah pada Kendaraan
Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian
Kendaraan Dinas Oprasional berdasarkan jabatan.
11
No. Jabatan Jenis Jum. Kapasitas Mesin
1. Eselon Ia dan yang setingkat Sedan/SUV 1 2.000 cc/3.500 cc
2. Eselon Ia dan yang setingkat Sedan 1 2.000 cc
3. E.selon IIa dan yang setingkat SUV 1 2.500 cc
4 Eselon IIb dan yang setingkat SUV 1 2.000 cc
5. Eselon III dan yang setingkat,
berkedudukan sebagai Kepala Kantor
/2.500 cc diesel
kab/kota
kab/kota
Sepeda
Motor
(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang
dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas
Operasional Jabatan di Dalam Negeri).
Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh belum optimalnya pendistribusian
kendaraan dinas operasional dikalangan Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai
dengan prosedur diatas atau prosedur Kendaraan Oprasional Menurut PMK
Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan
di Dalam Negeri. Dimana, didalam peraturan tersebut terdapat penjelasan tentang
standar barang dan standar kebutuhan Barang Milik Negara berupa alat angkut
darat bermotor dinas operasional Jabatan dalam Negeri. Hal ini terjadi pada
12
beberapa SKPD yang telah peneliti temukan pada Pemerintah Kabupaten
Tangerang yaitu, salah satunya pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tangerang, dimana terdapat Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT)
Koperasi dan Usaha Makro, Kecil, dan Menegah Kabupaten Tangerang
menggunakan jenis mobil MPV dengan kapasitas mesin 2.500 cc, padahal
seharusnya Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Koperasi dan Usaha Makro,
Kecil, dan Menegah Kabupaten Tangerang, menggunakan mobil berjenis MPV
dengan kapasitas mesin 1.500cc. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Deddy
Hidayat selaku Bagian Inventaris BPKAD Kabupaten Tangerang. (Wawancara
dilakukan pada Tanggal 26 April 2016, di BPKAD Kabupaten Tangerang, pukul
09.00 WIB).
Gambar 1.3
SKPD Jenis Kendaraan Spesifikas i
Nomor Polisi Kondisi Keterangan
Dinas Kesehatan Mobil Ambulance Isuzu A 9937 A Baik Tidak ada BPKB Dinas Kesehatan
Sepeda Motor Yamaha B5652 CQ Baik Tidak ada BPKB
Dinas Kesehatan Sepeda Motor Suzuki
B5873 CQ Baik
Tidak ada BPKB
B6063NIQ Baik
Dimana dalam daftar kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten
Tangerang Tahun 2014, disana masih terdapat kendaraan-kendaraan operasional
milik SKPD Kabupaten Tangerang yaitu Dinas Kesehatan yang tidak memiliki
dokumen kepemilikan seperti BPKB kendaraan, seperti satu mobil ambulan dan
tiga sepeda motor yang tidak memiliki BPKB kendaraan. Berdasarkan Data
Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Tahun 2014. (Data diperoleh pada
Tanggal 17 Maret 2014, di BPKAD Kabupaten Tangerang, pukul 09.00 WIB).
Keempat, kurangnya jumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten dibidang aset dalam mengelola aplikasi
SIMDA Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini dapat dilihat pada
bagian aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah
Kabupaten, yang hanya memiliki 4 (empat) pegawai untuk mengelola Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari 29 kecamatan, dan 254
Desa. Dimana setiap 1 (satu) orangnya dibebankan kurang lebih 17 SKPD. Hal ini
tentunya memiliki dampak pada pengelolaan maupun pembaharuan data Barang
Milik Daerah, dan kurangnya pengawasan dan Pengendalian pada Pemerintah
Kantor Arsip Daerah Sepeda Motor Suzuki
B 6118 CQ Baik Tidak ada BPKB
Kantor Arsip Daerah Sepeda Motor Honda
B 5118 CQ Baik Tidak ada BPKB
Kantor Arsip Daerah Sepeda Motor Suzuki Smash
B 6489 NIQ Baik Tidak ada BPKB
Kantor Arsip Daerah Sepeda Motor Suzuki Smash
B 6411 NIQ Baik Tidak ada BPKB
Kec. Jayanti Sepeda Motor Honda
B 3160 FQ Baik Tidak ada BPKB
14
tanggal 4 Januari 2016 di Badan Pengelolaan BPKAD Kabupaten Tangerang).
Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk memperoleh
gambaran lebih jauh tentang Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten
Tanngerang. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:
“Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten
Tangerang”.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan
proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan masalah
sebagai berikut ;
Tangerang yang kurang berjalan dengan baik.
b. Kurangnya pengawasan Barang Milik Daerah pada Kendaraan Dinas
Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian
Kendaraan Dinas Oprasional berdasarkan jabatan.
c. Masih kurangnya pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Kendaraan Dinas Oprasional.
d. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten dalam mengelola aplikasi
SIMDA Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten.
1.3.Batasan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi
permasalahan yang akan dibahas berfokus pada Manajemen Aset Kendaraan
Dinas Oprasional Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2014.
1.4.Rumusan Masalah
penelitian dapat dirumuskan adalah :
Tangerang Tahun 2014?
Manajemen Aset di Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Tangerang.
1.6.Manfaat Penelitian
yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun
secara teoritis.
Manfaat Praktis
Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
1. Bagi peneliti, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan
ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh selama perkuliahan pada
16
Tirtayasa.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis
maupun sebagai referensi atau bahan masukan berkaitan mengenai Strategi
Manajemen Aset di Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan,
yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang Strategi
Manajemen Aset di Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Tangerang.
Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan refrensi bagi
peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik
yang sama.
PENELITI
Dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di
Indonesia hal ini khusunya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah
sepenuhnya belum dapat dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset
pemerintah daerah dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset,
legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA
(Sistem Informasi Manajemen Aset), dimana kelima tahapan tersebut adalah saling
berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. (Doli D.Siregar: 2004)
2.1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan
daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.
(Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 2).
1. Definisi
a. Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18
b. Barang milik Daerah adalah semua barang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
c. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2020:174), BMD terdiri dari: 1)
barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/
pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang
dipisahkana adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada
Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang
anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah dan Badan Usaha
Milik Daerah.
1. Barang yang diberi atau diperoleh atas beban APBN/D.
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/ kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19
fungsional, kepastian hokum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas dan kepastian nilai (pasal 3 PP No. 6 Tahun 2006).
Lingkup pengelolaan aset/barang daerah meliputi:
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian. (Peraturan Pemerintah N0.6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah).
2.1.2 Definisi Manajemen
mengemukakan sebagai berikut:
(Manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang
dilakukan melalui dan cara dengan orang-orang lain).
Dalam definisi ini manajemen dititikberatkan pada usaha
memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, maka orang-orang didalam organisasi harus jelas wewenang,
tanggung jawab, dan tugas pekerjaannya.
20
Lembaga Administrasi Negara Tahun 1978-1979 dalam Hadayaningrat
(2001:19) memberiksn definisi manajemen sebagai berikut :
“Management is defined as a process dealing with a guided group activity and based on distinc objectives which have to be achievied by the involment of human and non-human resources”. (Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia).
Dalam definisi ini, manajemen dititikberatkan pada bimbingan
kegiatan kelompok. Dalam pencapaian tujuan kelompok ini penggunaan
sumbe daya manusia adalah sangat penting, sekalipun sumber-sumber daya
lainnya tidak boleh diabaikan.
memberiksn definisi manajemen sebagai berikut :
“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utiliiting in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives”. (Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).
21
dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan
sampai pada pengawasan.
pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.2.1 Asas Asas Manajemen.
kebenaran umum yang dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-
asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya
permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang
mencerminkan “intisari” kebenaran-kebenaran dasar ilmu bidang tersebut.
Asas adalah dasar tetapi bukanlah sesuatu yang absolut atau mutlak.
Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaaan
khusu dari keadaan yang berubah-ubah.
Asas bukanlah hukum atau dogma, tetapi hanya sebagai hipotesa
yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis, relevan dan konsisten.
Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat
mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar dalam
menjalankan pekerjaanya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan
22
usaha kegiatan-kegiatannya.
umum manajemen adalah sebagai berikut:
1. Divixion of work (asas pembagian kerja)
Asas ini sangat penting, karena adanya limit faktor, artinya adanyya
keterbatasan-keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua
pekerjaan, yaitu:
pekerjaaan. Tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian
kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis
maupun pada bidang kepemipinan. Asas pembagian kerja ini mutlak harus
diadakan pada setiap organisasi karena tanpa pembagian kerja berarti tidak
ada organisasi dan kerjasama diantara anggotanya. Dengan pembagian keraj
maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapinya
tujuan.
23
pun sebesar X. Wewenang (authority) menimbulkan “hak”, sedangkan
tanggung jawab menimbulkan “kewajiban”. Hak dan kewajiban
adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawhan.
3. Discipline
ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta
dilaksanakan sepenuhnya.
orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu karena jika seorang
bawahan diperintahkan oleh beberapa orang atasan maka ia akan
binggung.
satu tujuan, satu perintah, dan satu alasan, supaya terwujud kesatuan
24
sama. Unity of command berhubungan dengan karyawan, sedangkan
Unity of Direction bersangkutan dengan seluruh perusahaan.
6. Subordination of Individual Interst into Genaral Interst
Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan
bersama (organisasi), diatas kepentingan pribadi. Misalnya pekerjaan
kantor sehari-hari harus diutamakan dari pekerjaan sendiri.
7. Remuneration of Personal
adil, wajar dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan
kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan.
8. Centralization
itu dipusatkan atau dibagi-dibagi tanpa mengabaikan situasi-situasi
khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan.
Centralization ini sifatnya dalam arti relative, bukan asbolut (mutlak).
9. Scalar of Chain (Hierarchy)
Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas kebawah
harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan
dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus berjenjang dari
jabatan tertingggi ke jabatan terendah dengan cara berurutan.
10. Order
25
Asas ini dibagi atas material order dan sosial order, artinya keteraturan
dan ketertiban barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan
harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya jangan disimpan
dirumah. Sosial order artinya penempatan karyawan harus sesuai
dengan keahlian atau bidang spesialisanya.
11. Eguity
Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam
memberikan gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman.
Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-
perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil bawahan akan malas
dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah atasannya.
12. Initiative
kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan
memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan
menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.
Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina
melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujudnya
kekeompakan kerja (team work) dan timbul keinginan untuk mencapai
hasil yang baik. Pemimpin perusahaan harus membina para
26
perusahaan itu.
Menurut asas ini, pemimpin perusahaan harus berusaha agar mutasi
dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering karena akan
mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar,
dan perusahaan tidak mendapat karyawan berpengalaman. Pemimpin
harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai pensiunnya.
Jika karyawan sering berhenti perlu manajer menyelidiki
penyebabnya. (Fayol dalam Hasibuan, 2009:9)
Kesimpulannya bahwa asas (prinsip) adalah kebenaran umum yang
memberikan dasar pemikiran, keyakinan, dan pedoman pemecahan problem,
pelaksanaannya fleksibel serta disesuaikan dengan situasi kebutuhan, dan
keadaaan-kedaaan khusus. Jadi tidak semua asa tersebut dapat berlaku.
2.1.2.2 Tujuan Manajemen.
tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhannnya berupa materi dan non materi dari hasil
kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba atau
pelayanan/pengabdian melalui proses manajemen itu.
27
mempunyai perbedaan yang gradual saja. Tujuan maknannya hasil yang
umum (generalis), sedangkan sasaran berarti hasil khusus (spesialis).
Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai melalui proses manajemen.
Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas,
serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer (G.R.Terry
dalam Hasibuan 2009:17). Jadi mencangkup empat pokok yaitu: 1. Tujuan,
2. Skop, 3. Kepastian, 4. Arah.
Tujuan yang dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan),
akrena itu hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realitis, dan cukup
menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.
Jika tujuan jelas, realitas dan cukup menantang maka usaha untuk
mencapinya cukup besar. Sebaliknya, jika ditetapkan terlalu mudah atau
terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi semangat
keja karyawan akan termotivasi, kalau tujuan ditetapkan jelas, realitas dan
cukup menantang untuk dicapinya.
beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut:
1. Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas :
a. Profit objectives, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi
pemiliknya.
28
baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa
yang ditawarkan kepada konsumen.
diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
d. Personal objectives, bertujuan agar para karyawan secara
individual economic, social psychological mendapat kepuasan di
bidang pekerjaaannnya dalam perusahaan.
a. Tujuan primer
b. Tujuan sekunder
c. Tujuan individual
d. Tujuan sosial
a. Tujuan jangka panjang
b. Tujuan jangka menengah
c. Tujuan jangka pendek
a. Management objectives, tujuuan dari segi efektif yang harus
ditimbulkan oleh manajer.
b. Management objectives, tujuan yang harus dicapai daya upaya atau
kreativitas-kreativitas yang bersifat manajerial.’
memerlukan administrasi.
kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk
pencapinnya.
jawab moral.
f. Technical objectives, tujuan berupa detail teknis, detail kerja, dan
detail karya.
kerampungan suatu pekerjaan.
a. Overall enterprise objectives, adalah tujuan semesta (generalis)
yang harus dicapi oleh badan usaha secara keseluruhan.
b. Divisional objectives, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap
divisi.
noleh masing-masing bagian.
setiap seksi.
setiap kelompok urusan.
masing-masing individu.
manajemen dan aktivitas kerja, tujuan beraneka macam, tetapi harus
ditetapkan secara jelas, realistis, dan cukup menantang berdasarkan analisis
data, informasi, dan pemilihan dari alternatif-alternatif yang ada.
2.1.3 Definisi Aset.
Untuk memperjelas pengertian aset, berikut ini dikemukakan beberapa
definisi mengenai aset atau aktiva yang diperoleh dari berbagai sumber. Aset berasal
dari kosa kata bahasa Inggris “asset” secara umum atinya adalah barang (thing) atau
sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai
yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha atau individu (perorangan).
Pengertian yang umum dari suatu aset adalah bahwa aset merupakan sesuatu
yang memiliki nilai. Menurut buku Standar Penilai Indonesia (SPI, 2007: 3) dalam
terminologi akuntasi, aset dapat di artikan sebagai sumber daya yangdimiliki dan/atau
dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historisdan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa masa depan dapat diperoleh, serta dapat
diukur dalam satuan uang. Jika dipandang dari aspek management & valuation aset
diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki secara sahdan mampu meningkatkan nilai dan
pengembangan sumber daya.
31
Pengertian yang umum dari suatu aset adalah bahwa aset merupakan sesuatu
yang memiliki nilai. Menurut buku Standar Penilai Indonesia (SPI, 2007: 3) dalam
terminologi akuntasi, aset dapat di artikan sebagai sumber daya yangdimiliki dan/atau
dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa masa depan dapat diperoleh, serta dapat
diukur dalam satuan uang. Jika dipandang dari aspek aset diartikan sebagai sesuatu
yang dimiliki secara sahdan mampu meningkatkan nilai dan pengembangan sumber
daya.
berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek
pokoknya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur seperti berikut
ini:
1. Sumber daya alam adalah semua aset alam yang dapat digunakan dan
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada
manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri
maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.
3. Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan
sebagai sarana untk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk
dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya mausia
32
dimasa yang akan datang.
Aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara
(HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki,
dikuasai oleh instansi PEmerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah,
tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayan
Pemerintah Daerah. (Doli Siregar Manajemen Aset 2004: 179).
Secara singkat dapat disebut “barang milik Negara atau kekayaan negara”
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia, No.
KEP.225/MK/V/4/1971470/kmk.01/1994, bahwa yang dimaksud aset negara adalah
barang miliki/kekayaan negara yang meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau
bangunan) dan barang bergerak (inventaris):
1. Yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari
perolehan lain yang sah;
departemen, badan-badan yang didirikan pemerintah seperti badan otorita.
3. Tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola BUMN
serta bukan kekayaan Pemerintah Daerah.
33
Hidayat (2012: 4) berpendapat bahwa:
“Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak berwujud maupun yang berwujud, yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan”.
Niswonger, et al. (1994: 55) mengatakan: “Setiap barang fisis
(berwujud) atau hak (tak berwujud) yang mempunyai nilai uang adalah
aktiva”.
Statement of Financial Accounting Concepts no. 6, Elements of Financial
Statements (Brownlee, et al., 2001: 121), dikemukakan bahwa:
“Asset are the economic resourch that a company: 1) has acquired the right to (as a results of transaction or other event that has already occurred), and 2) that are likely to contribute ti future net cash inflows. The common characteristic possessed by all assets and economic resources is “service potential” or “future economic benefit”, the capacity to provide services or benefits to entities that use them. In a business enterprise, that service potential or future economic benefit eventually results in net cash inflows to the enterprise.”
Menurut Siregar (2004: 178), pengertian aset secara umum adalah:
“Barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang memiliki nilai ekonomi
(economic value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan
badan usaha, isntansi atau individu (perorangan)…”
Pengertian menurut Dolli D. Siregar, pengertian Aset adalah :
34
“Barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud (tangiable) maupun yang tidak berwujud (intangiable), yang tercakup dalam aktiva/ kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Dan dalam pengertian aset Negara atau HKN juga terdiri dari barang- barang atau benda yang disebutkan diatas. Termasuk pula bantuan- bantuan luar negeri yang diperoleh secara sah.”
Menurut siregar (2004: 178) menyatakan aset adalah barang yang
dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan
benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan ba
ngunan) dan barang bergerak baik yang berwujud (tangible) maupun yang
tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta
kekayaandari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.
Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi (Elips, 1996):
“Aset dapat berarti kekayaan (harta kekayaan) atau aktiva atau properti, yang meliputi “semua pos dalam jalur debet suatu neraca yang terdiri dari harta, biaya yang dibayar terlebih dahulu dan pendapatan yang harus diterima.”
Aset Negara adalah bagian dari kekayaan Negara atau Harta Kekayaan
Negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang yang tidak bergerak
yang dimiliki, dikuasai oleh instansi Pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya
dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/ D)
serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan
(dikelola BUMN) dan kekayaan pemerntah daerah.
35
Secara singkat dapat disebut “barang milik Negara/kekayaan Negara” sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.225/ MK/ V / 4 / 1971 pasal 1 dan
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 350 / KMK.30 / serta No. 470/KMK.01 / 994.
Bahwa yang dimaksud aset Negara adalah barang milik / kekayaan Negara yang
meliputi barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak
(inventaris) yang meliputi:
a. Sebagian atau seutuhnya dibeli atas beban APBN dari perolehan lain yang
sah;
b. Dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, lembaga pemerintah non
departemen, badan-badan yang didirikan pemerintah seperti badan otoritas,
Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) atau Badan Pengelola Gelora
Bung Karno (BPGBK) dan
c. Tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola BUMN serta
bukan kekayaan Pemerintah Daerah.
Pengertian Aset Daerah meliputi:
1. Aset Lancar
Aset lancar adalah aset habis pakai atau yang memiliki manfaat untuk jangka
waktu tidak lebih dari 12 bulan. Aset lancar meliputi; uang kas, piutang,
persediaan.
36
a. Investasi jangka panjang
sebesar nilai yang bersih yang dapat direalisasikan atau biaya
pembangunan investasi kepada jenis investasinya.
b. Investasi jangka pendek
3. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik.
Aset tetap terdiri dari:
dalam aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan public misalnya:
tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
b. Mesin dan Peralatan;
Mesin dan peralatan mencakup peralatan dan mesin dalam kondisi
siap digunakan yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan
yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas
37
olahraga, alat music, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat
kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran dan kesehatan
dan peralatan lainnya.
kondisi siap digunakan yang memiliki masa manfaat lebih dari dua
belas bulan yang dimiliki atau diperoleh yang digunakan dalam
aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik.
d. Jalan, irigasi dan jaringan;
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, rambu-rambu, instalasi
listrik, instalansi air, irigasi dalam kondisi siap digunakan, yang
memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang dimiliki atau
diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan /atau
pelayanan publik.
siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas
bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas
pemerintahan dan /atau pelayanan publik. Aset tetap lainnya meliputi:
38
koleksi perpustakaan baik berupa buku atau non buku, barang bernilai
seni atau budaya, hewan atau tanaman, dan aset tetap renovasi.
f. Konstruksi dalam pengerjaan
4. Aset Lainnya
kementerian dengan pihak ketiga dan aset lainnya.
Aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi dan sosial masa depan
diperoleh pemerintah pada saat hak kepemilikan dan penguasaannya berpindah dan
memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Suatu aset dapat dikatakan aset tetap apabila memenuhi kriteria:
a. Memiliki manfaat lebih dari dua belas bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat ditukar secara andal dan memenuhi kriteria
nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu pengeluaran untuk aset berwujud
sebagaimana tersebut pada paragraf dikapitalisasi seluruhnya, kecuali
untuk:
1. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin yang nilai satuannya kurang
dari Rp 1.000.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilai satuannya kurang
dari Rp 20.000.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
39
dan pelayanan publik.
Lei, Herder, dan Wijnia (2012) mengemukakan bahwa masalah global yang
umum dalamcapital-intensive industry adalah overcapacity dan rendahnya tingkat
pengembalian investasi. Ini berarti diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan
pengembalian investasi untuk mengurangi biaya operasi atau untuk meningkatkan
perputaran modal fisik. Dari sudut pandang aset fisik, persyaratan ini berarti
kebutuhan untuk manajemen yang dinamis dan berkesinambungannya siklus hidup
aset, pengembangan kapasitas yang optimal, keefektivitasan peralatan secara
keseluruhan lebih tinggi, keandalan yang lebih tinggi dan fleksibilitas dari aset fisik,
dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah dari peralatan produksi. Untuk mengatasi
tantangan ini metode manajemen aset yang berbeda telah dikembangkan bertujuan
untuk meningkatkan siklus hidup aset. Disain manajemen aset yang baik dapat
menyebabkan peningkatan operasi.
aset salah satunya diungkapkan oleh Publicly Available Specification (PAS) 55-1.
PAS 55-1 (2008) mendefinisikan manajemen aset sebagai kegiatan sistematis dan
terkoordinasi dan praktek melalui optimasi organisasi dan berkelanjutan mengelola
aset dan sistem aset, kinerja yang terkait, risiko dan pengeluaran selama siklus hidup
aset untuk tujuan mencapai rencana strategis organisasi.
40
1. Identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan.
2. Kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset
3. Analisis Pra-studi kelayakan, fisik dan keuangan - pilihan opsi
4. Perencanaan Kelayakan, fisik dan keuangan - untuk opsi yang dipilih
5. Akuisisi, pengembangan dan implementasi
6. Operasi, dukungan logistik dan pemeliharaan
7. Memantau (monitoring) dan review
8. Pembuangan (disposal)
McFarland dalam The National Property Management Association’s Journal
of Property and Asset Management (2010), berpendapat bahwa profesional
manajemen (dalam hal ini manajemen aset) harus dapat mengelola semua aspek dari
siklus hidup aset untuk memastikan perusahaan mereka mencapai hasil maksimal atas
modal yang diinvestasikan, menerapkan efisien dan efektif proses yang memberikan
kontrol yang wajar yang mendukung tenaga kerja sementara menghilangkan proses
non nilai tambah, sumber daya dan biaya.
2.1.4 Manajemen Aset
Mengacu pada perubahan yang terjadi dan bagaimana tantangan serta respons
Pemerintah Daerah akan perubahan tersebut, tentu diperlukan adanya upaya nyata
yang sistematis dan menyeluruh dalam pengelolaaan daerah pada masa mendatang.
41
Saat ini dalam ilmu properti berkembang suatu teori baru yang dikenal dengan
manajemen aset. Britton, Conellan, Crofts (1989) mengatakan :“define good asset
management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms
and employing the minimum amount of expenditure on its management”
Manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan
orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisuatif, dan strategis.
Gambar 2.1
manajemen aset dalam perspektif substantsial. Setelah Perang Dunia II, manajemen
aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrl biaya pemanfaatan ataupun
penggunaan aset dalam mendukung operasionalisasi pemerintah daerah. Selain itu,
Post War-Static Management Dynamic Management Strategic Management
Kontrol Biaya Kontrol Properti yang
tidak digunakan
Pengelolaan Aset Land Audit Property review Aplikasi IT dalam
pengelolaan Optimalisasi
pemanfaatan aset
42
ada upaya pula untuk melakukan inventarisasi aset Pemda yang tidak digunakan.
Namun dalam perkembangan kedepan, ruang lingkup manajemen aset lebih
berkembangdengan memasukkan aspek penilaian aset, akuntabilitas pengelolaan aset,
lan audit yaitu legal audit atas pemanfaatan tanah, property survey dalam kaitan
memonitor perkembangan pasa property, aplikasi sistem informasi dan pengelolaan
aset dan optimalisasi pemanfaatan aset. Perkembangan yamg terbaru, manajemen aset
bertambah ruang lingkupnya hingga mampu memantau kinerja operasionalisasi aset
dan juga strategi investasi untuk optimalisasi aset.
Gambar 2.2
Menurut Siregar, di dunia internasional manajemen aset telah berkembang
cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khusunya dalam konteks pengelolaan aset
INVENARISASI ASET
LEGAL AUDIT
PENILAIAN ASET
OPTIMALISASI PEMANFAATAN
pemerintah daerah sepenuhnya belum dapat dipahami oleh para pengelola daerah.
Manajemen aset pemerintah daerah dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi;
inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan
pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset), dimana kelima tahapan
tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dari
kelima manajemen aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Invetarisasi Aset
Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu
inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas,
lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis
adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir
penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/
labelling, pengelompokkan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan
tujuan manajemen aset.
2) Legal Audit
atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai
permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.
Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status
44
penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak
termonitor dan lain-lain.
3) Penilaian Aset
Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian
aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan
biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil
dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan
maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4) Optimalisasi Aset
Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan
potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan ekonomi yang dimiliki
aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi
dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan
berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam
strategi pembangunan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus
terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus
dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai
ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya
memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi
yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang
dimiliki.
45
Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan
pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemerintah
Daerah (PEMDA) saat ini. Saran yang paling efektif untuk meningkatkan
kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi
kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya
kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA,
keempat aspek diatas diakomodasi dalam system dengan menambah aspek
pengawasan dan pengendalian. Demkian setiap penangan terhadap suatu aset
dapat termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa
yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan menimalkan
KKN dalam pelaksanaan pelayanan oleh Pemda.
Menurut Lutchman (2006) “Assets Management is the optimization of the
lifecycles of an asset to meet performance standards in a safe and environmentally
sound manner through smart Panning, Investment Financing, Engineering,
Operations, Maintenance, Refurbishment and Replacement.”
Menurut Terri dalam white papernya yaitu WHY GOOD DATA IS A MUST :
“Asset Management Oversight is Essential to Effective Governancem”, “Asset
Management is a set of business practices that join financial, contractual and
inventory functions to support asset life cycle management and strategic decision
making for the IT environment.” (Hart-Sears, 2012 : hal.1).
46
organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga (K/L).”(Hadinata, 2011: hal.3).
Pemerintah South Australia (Hidayat, 2012: 6) mendefinisikan manajemen
aset sebagai berikut:
“Asset management is a process to manage demand and guide acquisition, use and disposal of assets to make the most of their service delivery potential, and manage risk and cost over their entire life. (Manajemen aset merupakan suatu proses untuk mengelola permintaan dan panduan akuisisi, penggunaan dan pembuangan aset untuk membuat sebagian besar potensi layanan pengirimannya, dan megelola risiko dan biaya selama umur hidup aset)”. Britton, et al. (Siregar, 2004: 517) mengatakan: “Define good asset management in term of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management".
Menurut A. Gima Sugiama mengemukaan bahwa “Manajemen aset adalah
ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses
merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal
audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan
hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Adapun Teori siklus aset yang
dikemukakan oleh A.Gima Sudiama yaitu ;
47
1. Pengadaan Aset : Kegiatan pengadaan (barang dan jasa) adalah serangkaian
kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset/ barang maupun jasa baik
yang dibiayai oleh sendiri maupun yang dibiayai oleh pihak luar atau
8. Pengalihan atau Pemusnahan Aset
6. Penghapusan Aset 7. Rejuvinasi
5. Operasi dan Pemeliharaan aset
4. Penilaian aset
3. Legal Audit
2. Inventarisasi Aset
1. Pengadaan Aset
jasa.
2. Inventarisasi Aset : Rangkaian kegiatan mengidentifikasi kualitas dan
kuantitas aset secara fisik non fisik, dan secara yuridis / legal. melakukan
kodefikasi dan mendokumentasikannya untuk kepentingan pengelolaan aset
bersangkutan.
3. Legal Audit Aset : Kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan
prosedur penguadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian
adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan
masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan
aset.
4. Penilaian Aset : Sebuah proses kerja untuk menentukan nilai aset yang
dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki,
atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapuskan.
5. Operasi dan Pemeliharaan Aset : Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan
aset dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan pemeliharaan aset adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki
seluruh bentuk aset agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan
harapan.
6. Penghapusan Aset : Kegiatan untuk menjual, menghibahkan atau bentuk lain
dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan seluruh/sebuah unit
atau unsur terkecil dari aset yang dimiliki.
49
7. Rejuvinasi Aset : Upaya peremajaan aset dengan tujuan aset dapat
didayagunakan kembali sebelum umur ekonomisnya habis. Peremajaan ini
dapat berupa perbaikan menyeluruh ataupun penggantian suku cadang dengan
tujuan aset dapat beroperasi seperti pada keadaan semula.
8. Pengalihan Aset : Upaya memindahkan hak dan atau tanggung jawab,
wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit
yang lainnya di lingkungan sendiri.
Menurut Hastings (2010), manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang
terkait dengan ;
2. mengidentifikasi kebutuhan dana,
4. menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset,
5. menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat
memenuhi tujuan.
Definisi lain Danylo dan Lemer (Hidayat, 2012: 7) manajemen aset adalah
sebagai berikut:
“Asset management is a methodology to efficiently and equitability allocate resources amongst valid and competing goals and objective”. (Manajemen aset adalah metodologi untuk secara efisien dan adil mengalokasikan sumber daya di antara tujuan dan sasaran yang valid dan bersaing)'. Selanjutnya menurut Siregar (2004: 517), manajemen aset itu sendri telah berkembang cukup pesat.
50
Dari beberapa definisi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa manajemen
aset mecakup proses perencanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak maupun
tidak bergerak yang memiliki inilai ekonomi, nilai tukar dan nilai komersial.
2.1.4.1 Siklus Manajemen Aset
berbasis pada kontinum kematangan reliabilitas operasional (Operational Reliability
Maturity Continuum). Model empiris ini terbagi dalam 5 tahap utama yang
merupakan dasar dari kinerja yang dikembangkan, dengan potensi pertumbuhan
secara berkelanjutan lebih dari 10 tahun dari suatu horison strategis. Model ini telah
didiskripsikan secara detil pada tahun 1997 sebagaimana dipublikasikan majalah
Maintenance Technology, dengan judul Developing an Asset Management Strategy.
Siklus pertama dalah pemeliharan terencana (planned maintenance),
memeiliki tujuan utama untuk meningkatkan pengendalian kerja dan meminimalkan
biaya perawatan.
Siklus kedua adalah pemeliharan proaktif (proactive maintenance), bertujuan
untuk menghilangkan mode kegagalan yang umum atau biasa terjadi dan pengaruh –
pengaruh antar fasilitas, sehingga biaya perbaikan dan biaya waktu tunggu akibat
terjadinya kegagalan dapat dikurangi. Akuisi biaya dari pemonitoran kondisi
peralatan harus dievaluasi dengan seksama untuk mendapatkan penerapan dan nilai
51
yang terbaik. Keputusan-keputusan ini dibuat antar fungsi, dan dieksekusi secara
terpusat.
menangani aktivitas operasional dan kepedulian terhadap aset yang sehat (asset
health care) yang tersisa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Operator menyiapkan pelralatan untuk dirawat;
2. Operator dibantu untuk mendefinisikan dan mendiagnosis
permasalahan-permasalahan kronik;
peralatan.
Bagian dari tanggung jawab ini adalah untuk melakukan aktifitas basic care,
termasuk lubrikasi, penyesuaian, observasi dan mencatat parameter operasional.
Karena perawatan peralatan telah dapat dikendalikan, dimana manajemen proses
telah jelas diidentifikasikan, dirancangkan, dijadwalkan, dipastikan bekerja dengan
semestinya, dan kebanyakan kegagalan umum telah dieliminasi dengan perawatan
proaktif, sehingga pada tahap ini lebih difokuskan pada pelatihan, dan pembelajaran
pekerja terhadap peralatan. Teknisi masih tetap melakukan perawatan dalam jumlah
kecil, namun tugas lebih diarahkan sebagai fasilisator dan pelatih, dengan spesialisai
terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawab mereka. Organisasi telah berubah
dari manajemen terpusat menjadi terdistribusi.
52
berbasis unit, menghilangkan defektivitas padas sistem secara khusus, lebih dari pada
mode kegagalan umum. Apabila peralatan memiliki unit cukup banyak, maka tahap
ini akan membutuhkan kolaborasi berbasis unit lebih lanjut.
Siklus kelima adalah keunggulan operasional (operational excellence),
menambahkan suatu dimensi yang diarahkan berdasrkan tujuan bisnis dan
menentukan semua usaha-usaha perawatan dan realiabilitas. Pada siklus ini kan
dilakukan optimalisasi yang sebenarnya, dan tugas tim berbasis perpindahan (shif)
akan meningkat, karena memiliki tanggung jawab memonitor dan merawat kesehatan
aset, selain juga mengoptimalkan produksi dan lapangan.
Pada organisasi privat, implementasi manajemen aset merupakan suatu proses
yang terdiri dari beberapa elemen, dan model keputusan untuk menentukan kapan
menggunakan elemen-elemen tersebut.
Dalam organisasi publik, siklus hidup fisik dari suatu aset atau kelompok aset
memiliki tiga fase yang berbeda, yakni pengadaan (acquisition), operasi, dan
penghapusan (disposal). Kemudian ditambahkan fase keempat, yaitu perencanaan,
yang merupakan proses lanjutan dimana output informasi dari setiap fase digunakan
sebagai input untuk perencanaan. Fakta bahwa aset memilki siklus-hidup
membedakannya dari input sumber daya lainnya. Secara khusus, tanggung jawab
untuk keputusan pengadaan (dan biaya) dalam suatu organisasi, berbeda dengan
53
tanggung jawab untuk operasi dan dan pemeliharaan aset; dan kedua tanggung jawab
tadi berbeda dengan tanggung jawab untuk penghapusan.
Siklus manajemen aset pada tingkat daerah (Mahmudi, 2010) dalam Muchtar
2011:23 secara umum meliputi tahap tahap berikut:
Gambar 2.4
Milik Daerah (RKBMD). Selanjutnya dianggarkan dalam dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Perencanaan kebituhan aset
daerah harus berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah.
2. Pengadaan
efisiensi, dan efektifitas (value for money), transparan dan terbuka,
bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang
1. Perencanaan
2. Pengadaan
pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. pada saat pembelian
harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal tansaksi,
jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi.
3. Penggunaan/ Pemanfaatan
dan tujuan penggunaan aset (status penggunaan aset), unit kerja mana
yang menggunakan, lokasi, dan informasi terkiait lainnya. Mutasi dan
disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemelihaaan dan depresiasi
jika ada juga harus dicatat dengan tertib. Untuk optimalisasi aset yang
ada, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebih atau
menganggur.
pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan
pengamanan fisik.
dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak
berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtangan. Pemusnahan
55
rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk
dimusnahkan.
Dari beberapa siklus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siklus yang di
gunakan oleh organisasi publik dan swasta berbeda namun setiap siklus yang ada
memilkiki tanggung jawabnya masing-masing.
Tujuan utama dari manajemen aset adalah membantu suatu entitas
(organisasi) dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien.
Hal ini mencakup panduan pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset, dan
pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.
Agar efektif, manajemen aset perlu dipertimbangkan sebagai aktivitas yang
komperhensif dan multi disiplin yang terkait dengan banyak faktor antaralain:
1. Siklus hidup aset dan prinsip-prinsip manajemen aset;
2. Kebutuhan dari para pengguna aset;
3. Kebijakan dan peraturan perundangan;
4. Kerangka manajemen dan perencanan organisai;
5. Kelayakan teknis dan kelangsungan komersial;
56
merasionalisasikan operasi untuk memperbaiki pemberian pertanyaan
atau untuk meningkatkan keefektifan biaya.
Sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokana/kesesuaian
sebaik mungkin antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Hal ini
diprediksikan pada saat pemerikasaan/pengujian kritikal dari alternative-alternatif
penggunaan aset. Harapannya adalah bahwa solusi non-aset akan memungkinkan
penyediaan pelayanan dengan biaya terendah. Jadi, dengan manajemen aset akan
dapat diketahui apakah suatu aset itu sesuai dengan strategi penyediaan pelayanan
ataukah tidak. Solusi non-aset dimaksudkan sebagai alternatif penggunaan aset tanpa
harus memiliki aset tersebut serta menghindari alternative yang hanya terfokus pada
pengadaan aset yang tanpa disertai optimalisasi aset-aset yang telah ada.
Menurut Sugiama (2013), secara umum tujuan manajemen aset adalah untuk
pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif,
efisien dan bernilai tinggi.
1. Meminimisasi biaya selama umur aset bersangkutan (to minimise the
whole life cost of assets),
2. Dapat menghasilkan laba yang maksimum (profit maximum), dan
57
optimum (optimizing the utilization of assets).
Prawoto menjelaskan bahwa tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga
agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan
menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu
menghasilkan output yang tinggi secara efesien, memberikan kepuasan kepada
pelanggannya namun dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan aspek
keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan
memberikan image yang baik.
Nemmer dalam proyek penelitian berjudul Asset Management—Texas
Style (2007) berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk
meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset
sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Manajemen aset
mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara
efektif untuk mencapai tujuan ini.
Hastings (2010), berpendapat bahwa fungsi manajemen aset diperlukan untuk
memberikan pengetahuan aset dan kapasitas manajemen terkait dan kegiatan
pendukung keputusan dalam konteks bisnis yang meliputi aset (dan kemampuan yang
terkait) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perencanaan keberlanjutan dan
pelaksanaan aset dan, logistik dukungan pembangunan dan pengelolaan fasilitas.
Menurut Hambali (2010), ada lima tujuan dari manajemen aset. Tujuan-tujuan
dari manajemen aset meliputi ;
2. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset,
3. Optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan
dimana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai
peruntukkan yang ditetapkan, selain itu optimasi aset dapat
mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa,
peruntukkan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan
bagi pengelola aset
Berdasarkan pendapat di atas, secara umum tujuan dari pengelolaan aset
adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara
optimal, efektif dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset dan pengaturan risiko serta
biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk
mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset sehingga pemilik aset dapat dengan aman
dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya.
59
Penelitian Terdahulu 2
Penelitian Sekarang
1 Judul Manajemen Aset Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja
Manajemen Aset Daerah (Analisis Pemeliharaan Fungsi Bangunan di Lingkungann Pemerintah Kabupaten Badung)
Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang
2 Tahun 2013 2015 2016 3 Tujuan
Penelitian Mengetahui Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Tana Toraja.
Mengetahui pola manajemen pemanfaatan aset daerah peralihan fungsi bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Mengetahui bagaimana Manajeman Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang
4 Metode/ paradigma
Metode Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian Kualitatif
6 Perbedaan Penelitian terdahulu 1 membahas mengenai Manajemen aset secara keseluruhan(aset tetap dan aset bergerak) di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2013.
Penelitian terdahulu 2 membahas mengenai analisis peralihan fungsi bangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badug Kota Denpasar tahun 2015.
Penelitian sekarang membahasa mengenai manajemen Aset Daerah hanya pada bagian aset tetap berupa kendaraan dinas operasional di pemerintahan Kabupaten Tangerang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
60
hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.
Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara
kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel
yang diteliti. Sementara Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008:65) mengemukakan
bahwa: “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah
yang penting”.
melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara
kepada pihak yang bersangkutan dengan manajemen aset kendaraan dinas operasional
Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori
manajemen aset menurut Doli D. Siregar, karena ada kesesuaian antara masalah yang
terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori tersebut.
Menurut Siregar, di dunia internasional manajemen aset telah berkembang
cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khusunya dalam konteks pengelolaan aset
pemerintah daerah sepenuhnya belum dapat dipahami oleh para pengelola daerah.
Adapun dari kelima manajemen aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;
1. Invetarisasi Aset
Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu
inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas,
61
lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis
adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir
penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/
labelling, pengelompokkan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan
tujuan manajemen aset.
2. Legal Audit
atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai
permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.
Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status
penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak
termonitor dan lain-lain.
3. Penilaian Aset
Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian
aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan
biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil
dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan
maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
62
Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan
potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan ekonomi yang dimiliki
aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi
dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan
berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam
strategi pembangunan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus
terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus
dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai
ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya
memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi
yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang
dimiliki.
Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan
pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemerintah
Daerah (PEMDA) saat ini. Saran yang paling efektif untuk meningkatkan
kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi
kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya
kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA,
keempat aspek diatas diakomodasi dalam system dengan menambah aspek
63
dapat termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa
yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan menimalkan
KKN dalam pelaksanaan pelayanan oleh Pemda.
Adapun beberapa poin yangmenjadi titik acuan untuk mengetahui
Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten
Tangerang tahun 2014 menggunakan alur manajemen aset menurut Doli
D.Siregar (2004:518-519). Maka alur berpikir dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Alur Manajemen Aset menurut Doli D. Siregar (2004:518-519) yaitu :
1. Inventarisasi Aset 2. Optimalisasi Aset 3. Legal Audit 4. Penilaian Aset 5. Pengawasan dan Pengendalian Aset
.MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014
Manajemen aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah
Kabupaten Tangerang dapat terkelola dengan baik.
Identifikasi Masalah (Peneliti, 2016) :
1. Proses inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang
kurang berjalan dengan baik.
2. Kurangnya pengawasan Barang Milik Daerah pada Kendaraan Dinas Operasional
Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian Kendaraan Dinas
Oprasional berdasarkan jabatan.
3. Masih kurangnya pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Tangerang pada Kendaraan Dinas Oprasional.
4. Kurangnya operasi program aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten