MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SEJARAH BANGSA INDONESIA

 

Oleh :

ANNE AMALIANA PUTRI

SMA NEGERI 1 BANJARJl. KH. Mustofa No.01 Telp. (0265) 741192

KOTA BANJAR

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan

makalah yang berjudul “SEJARAH BANGSA INDONESIA”.

Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan

dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pancasakti

Tegal.

Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak

kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan

kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua

pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah

ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima

kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu

dalam menyelesaikan tugas makalah ini.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai

akhir. semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal  pada mereka

yang telah memberikan bantuan, dan Semoga Allah SWT senantiasa

meridhai segala usaha kita. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Banjar, Maret 2014

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1

A. Latar Belakang....................................................................... 1   

B. Rumusan Masalah................................................................. 2

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.............................................. 3

D. Metode Penulisan.................................................................. 3

E. Sistematika Penulisan........................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN.......................................................................... 5

A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Pra Kemerdekaan. . . 5

B. Peristiwa – Peristiwa Heroik Pasca Kemerdekaan................ 12

C. Sejarah Pada Masa Orde Lama (1945-1966)........................ 20

D. Sejarah Pada Masa Orde Baru (1966-1998)......................... 28

E. Sejarah Pada Masa Era Reformasi (1998-sekarang)............ 35

BAB III KESIMPULAN...........................................................................  48

DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang

berarti pohon, artinya sebuah pohon yang terus berkembang dari

tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau lebih

maju.

Dalam bahasa Inggris, kata sejarah (history) berarti masa

lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah

(geschicht) berarti sesuatu yang telah terjadi. Dalam Kamus Umum

Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadaraminta

menyebutkan bahwa sejarah mengandung tiga pengertian sebagai

berikut:

1. Sejarah berarti silsilah atau asal usul.

2. Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi

pada masa lampau.

3. Sejarah berarti ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang

kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa

lampau.

Dalam kata lain sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang

mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada

masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan

1

manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi,

unik, dan penting.

1. Peristiwa yang abadi; peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan

tetap dikenang sepanjang masa.

1. Peristiwa yang unik; peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan

tidak pernah terulang persis sama untuk kedua kalinya.

2. Peristiwa yang penting; peristiwa sejarah mempunyai arti dalam

menentukan kehidupan orang banyak.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji dan mengulas tentang Sejarah Bangsa

Indonesia, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling

berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia

pra kemerdekaan ?

2. Peristiwa – peristiwa heroik apa saja pasca kemerdekaan ?

3. Bagaimana sejarah pada masa orde lama (1945 – 1966) ?

4. Bagaimana sejarah pada masa orde baru (1966 – 1998) ?

5. Bagaimana sejarah pada masa era reformasi (1998 – sekarang) ?

6. Inilah sub tema pokok yang akan penyusun bahas dalam makalah

ini walaupun  nantinya ada pembahsan yang penyusun uraikan

akan timbul permasalahan – permasalahan lain.

2

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Pada dasarya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua

bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam

penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas

mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ekonomi –

Manajemen Perusahaan Universitas Pancasakti Tegal dan menjawab

pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah perjuangan bangsa

Indonesia pra kemerdekaan

2. Untuk mengetahui peristiwa – peristiwa heroik pasca kemerdekaan

3. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa orde lama

4. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa orde baru

5. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa era reformasi

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan

pengetahuan kelompok kami dan pembaca tentang pentingnya

mengetahui sejarah bangsa Indonesia.

D. Metode Penulisan

Dalam proses penyusunan makalah ini menggunakan metode

heuristic. Metode ini yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber-

sumber dalam melakukan kegiatan penelitian. Metode ini dipilih karena

pada hakekatnya sesuai dengan kegiatan penyusunan dan penulisan

3

yang hendak dilakukan. Selain itu, penyusunan juga menggunakan

studi literatur sebagai teknik pendekatan dalam proses

penyusunannya.

 

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan makalah ini dibagi menjadi tiga bagian

utama, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut : Bagian

kesatu adalah pendahuluan.Pada bagian pendahuluan ini di paparkan

tentang latar belakang, masalah batasan, dan rumusan masalah,

tujuan penulisan makalah, metode penulisan dan sistematika penulisan

makalah. Bagian Kedua yaitu pembahasan. Pada bagian ini

merupakan bagaian utama yang hendak dikaji dalam proses

penyusunan makalah. Penyususn berusaha untuk mendeskripsikan

berbagai temuan yang berhasil ditemukan dari hasil pencarian

sumber/bahan. Bagian ketiga yaitu Kesimpulan. Pada Kesempatan ini

penyusun berusaha untuk mengemukakan terhadap semua

permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh penyusun dalam

perumusan masalah.

4

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Pra Kemerdekaan

1. Latar Belakang Perjuangan Kemerdekaan

Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di

bawah pimpinan Amerika serikat semakin mantap, sementara

Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang

yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri.

Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun

1942-1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut.

a. Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar,

meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan

Irian Jaya.

b. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta,

meliputi Jawa, Madura, Sumatra dan Malaya. Pusat komando

untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat

(Vietnam).

Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke

Indonesia. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di

Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jendral Douglas

Mac Arthur, Panglima armada Angkatan Laut Amerika Serikat di

5

Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah

penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25

Oktober 1944 Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau

Leyte. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan

pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera Jepang. Lagu

kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu

kebangsaan Jepang Kimigayo.

Persiapan Proklamasi

Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang

Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat

sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom

kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan

sudah hancur menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit,

pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-

negeri yang merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina.

Tetapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi

kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia

baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak kemudian hari. Dengan

cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia

menghadapi Amerika Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia.

Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun 1945 ketika tentara

Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Dalam keadaan

yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa

6

membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai). Badan itu beranggotakan

tokoh- tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap

daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno- Hatta.

Sebagai ketuanya ditunjuk dr. Radjiman Wedyodiningrat

seorang nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua, yang

seorang dari Indonesia dan yang lain orang Jepang. Pada tanggal

28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Junbi

Cosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada

tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.

Persidangan pertama itu dipusatkan kepada usaha merumuskan

dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang 29

Mei, Mr. Muh. Yamin di dalam pidatonya mengemukakan lima azas

dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia berikut ini.

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ke-Tuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Kemudian pada tanggal 1 Juni, Ir. Soekarno mengucapkan

pidatonya mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang

juga terdiri atas 5 azas berikut.

1. Kebangsaan Indonesia

7

2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ia menambahkan pula nama Pancasila kepada kelima azas

itu yang dikataknnya “atas usul seorang teman ahli bahasa”.

Sesudah persidangan pertama itu, Dokuritsu Junbi Cosakai

menunda persidangannya sampai bulan juli. Sementara itu pada

tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggotanya yaitu : Ir. Sukarno, Drs.

Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad subarjo, Mr. A.A. Maramis,

Abdulkahar Muzakkir, Wachid hasyim, H. Agus salim dan Abikusno

TjokroSuyoso membentuk suatu panitia kecil.

Panitia kecil ini menghasilkan suatu dokumen yang berisi

rumusan azas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini

kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” sesuai dengan

penamaan Muh. Yamin. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945,

Dokuritsu Junbi Cosakai dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7

Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman

dipanggil oleh Panglima tertinggi Mandala Selatan Jepang yang

membawahi seluruh Asia Tenggara, yakni Marsekal Darat Hisaici

Terauci ke markas besarnya di Dalat (Vietnam selatan). Kepada

ketiga pemimpin Indonesia itu, disampaikan oleh Marsekal Terauci

8

bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan

kemerdekaan kepada Indonesia. Persoalan siapa yang sebaiknya

menandatangani Proklamasi ini. Sukarni yang mengusulkan agar

teks proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Ir.Soekarno dan

Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima oleh

seluruh hadirin, dan konsep itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian

ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta inilah yang

merupakan naskah proklamasi yang otentik (sejati). Malam itu juga

diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan

dibacakan di tempat kediaman Ir. Soekarno, yaitu Pegangsaan

Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jl. Proklamasi).

2. Pembentukan dan Perkembangan Awal RI

Proklamasi dan Kehidupan Politik

Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah

diadakan persiapan- persiapan di rumah Ir. Soekarno di

Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan

Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan

peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit

Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian

kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera

dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah

9

direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang

sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh. Hatta.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18

Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam

sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting

berikut.

1. Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh

Dokuritsu Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama

UUD 1945)

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta

sebagai wakil presiden.

3. Dalam masa eralihan Presiden untuk sementara waktu akan

dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden

memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan

dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat”

(KNPI). KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari

itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden

membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh

Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan

wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8

propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

10

Propinsi-propinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali

dan Nusa Tenggara).

Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk Badan Keamanan

Rakyat (BKR) pada masing-masing daerah sebagai munsur dari

pada KNI daerah. Pemerintah dengan sengaja tidak mau segera

membentuk sebuah tentara nasional, karena khawatir bahwa hal itu

akan menimbulkan kecurigaan dan sikap permusuhan dari pihak

serikat. Para pemuda merasa tidak puas dengan kebijaksanaan

pemerintah ini. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah harus

segera membentuk sebuah tentara nasional sebagai aparat

kekuasaan negara yang baru itu. Golongan pemuda yang tidak

puas itu sebagian membentuk badan-badan perjuangan.

Sebaliknya pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, KNIL dan

anggota badan-badan semi militer, memutuskan untuk memasuki

BKR di daerahnya masing-masing dan menjadikan badan itu

wahana bagi perjuangan bersenjata menegakkan kedaulatan

Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya pejuang, sama

dengan pemuda-pemuda yang membentuk badan- badan

perjuangan. Pada bulan oktober golongan sosialis dibawah

pimpinan Sutan Sahrir dan Amir Syarifudin berhasil menyusun

kekuatan di dalam KNIP dan mendorong dibentuknya sebuah

Badan Pekerja yang kemudian dikenal dengan sebutan BP-KNIP.

11

Langkah berikutnya adalah mendesak terbentuknya sebuah kabinet

parlementer di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri (suatu

hal yang menyimpang dari UUD 1945). Tidak mengherankan

bahwa yang diangkat sebagai perdana menteri adalah tokoh

sosialis, mula Syahrir dan kemudian Amir Syarifudin.

Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya Maklumat

Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh

wakil presiden Hatta yang mencanangkan pembentukan partai-

partai politik. Maka terbentuklah partai-partai seperti cendawan di

musim hujan.

 

B. Peristiwa-Peristiwa Heroik Pasca Kemerdekaan

Berikut ini adalah daftar-daftar peristiwa heroic yang ada di

Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di

kumandangkan :

1. Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pertempuran 5 Hari atau Pertempuran 5 Hari di Semarang

adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di

Semarang melawan Tentara Jepang. Pertempuran ini adalah

perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa

transisi (bedakan dengan Peristiwa 10 November – perlawanan

terhebat rakyat Indonesia dalam melawan sekutu dan Belanda).

Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 (walau

12

kenyataannya suasana sudah mulai memanas sebelumnya) dan

berakhir tanggal 20 Oktober 1945.

2. Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang

antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa

besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya,

Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan

Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam

sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional

atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia

tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1

September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah

Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan

pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok

kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya

terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel

Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranyepada zaman

kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no.

65 Surabaya.

13

3. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa atau yang sering disebut sebagai

palagan Ambarawa memang menarik. Secara singkat, dapat

diceritakan bahwa disebut Pertempuran Ambarawa karena

memang terjadinya di kota Ambarawa. Pertempuran itu sebenarnya

sudah diawali sejak Oktober 1945, di mana pada tanggal 20

Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Semarang di bawah

pimpinan Brigadir Jenderal Bethel

4. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan

Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang

terkenal dengan nama civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan

ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di

Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah

Belanda.

Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan

pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA

dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di

kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan

Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota

strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota

yang akan didatangi Inggris dengan “menyelundupkan” NICA

Belanda adalah Medan.

14

5. Bandung Lautan Api

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah

peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung,

provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu

tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah

mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di

daerahselatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah

tentara Sekutu dan tentara NICA Belandauntuk dapat

menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer

dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

6. Pertempuran Margarana

Latar belakang munculnya puputan Margarana atau

pertempuran Margarana sendiri bermula dari Perundingan

Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan

perundingan linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Salah satu

isi dari perundingan Linggajati adalah Belanda mengakui secara de

facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi

Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya Belanda diharuskan

sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1

Januari 1949. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949 Belanda

mendaratkan pasukannya kurang lebih 2000 tentara di Bali yang

diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari

pendaratan Belanda ke Bali sendiri adalah untuk menegakkan

15

berdirinya Negara Indonesia Timur. Pada waktu itu Letnan Kolonel I

Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resiman

Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan

konsultasi dengan Markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak

mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut.

7. Pertempuran Laut Aru

Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang

terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962 antara

Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis

destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frely milik Belanda

menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang (653) dan RI

Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi

04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada

pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang

terkenal, “Kobarkan semangat pertempuran”.

8. Tindakan Heroik Di Yogyakarta

Pada tanggal 26 September 1945 terjadi perebutan

kekuasaan dan para pegawai negeri semua mogok karena

peristiwa ini. Sejak pukul 10.00, mereka mogok bekerja dan

memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor Jepang ke

Indonesia. Diperkuat oleh pengumuman oleh KNI DI Yogyakarta

pada 26 September 1945 bahwa kekuasaan di daerah itu sekarang

berada di tangan pemerintah RI. Kemudian terjadilah demo dan

16

para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan peralatan

perang, sedapat mungkin tanpa melalui jalan kekerasan. Tapi

karena usaha perundingan gagal, pada 1 Oktober malam, para

pemuda, BKR dan kepolisian menyerbu Tansi Otsuka Butaiyang

berada di kota baru. Malam itu juga Otsuka Butai menyerah setelah

18 orang pemuda polisi gugur.

9. Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan

Pada saat Belanda (Mayjend Van Mook) sedang

mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan

negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya, pada

tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa

Sulawesi berada dalam status darurat perang dan hukum militer

(akibat dari penolakan rakyat terhadap rencana (pembentukan

Negara Indonesia Timur). Rakyat Sulawesi Selatan yang diangap

menolak atau tidak setuju/menentang rencana tersebut dibantai

habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Westerling yang

mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi meninggal.

Robert Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin

pasukan untuk melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap

dan dijatuhi hukuman mati.

10.Tindakan Heroik Di Aceh

Di Aceh terjadi sebuah pertempuran besar. Pertempuran

tersebut terjadi karena pembentukan Organisasi yang dibentuk oleh

17

para pemuda pada tanggal 6 oktober 1945 yang diberi nama

Angkatan Pemuda Indonesia (API), namun seminggu berdirinya

organisasi tersebut kemudian jepang melarang berdirinya

Organisasi tersebut. Walaupun dipakasa untuk membubarkan API,

tapi para pemuda menolak dengan keras dan timbullah

pertempuran. Para pemuda melucuti senjata Jepang. Selain itu,

para pemuda juga mengambil alih kantor-kantor pemerintah

Jepang dan mengibarkan bendera merah putih.

11.Tindakan Heroik Di Palembang

Di Palembang pada 8 Oktober 1945 Dr.A.K.Gani memimpin

rakyat mengadakan upacar pengibarab Bendera Merah-Putih.

Perekutan kekuasaan di Plembnag dilakukan tanpa Insiden. Pihak

Jepang berusaha menghindari pertempuran.

12.Tindakan Heroik Di Kalimantan

Di Kalimantan dukungan Proklamasi Kemerdekaan

dilakukan dengan berdemokrasi, pengibaran Bendera Merah-Putih

dan mengadakan rapat-rapat. Pada 14 November 1945 dengan

beraninya sekitar 8000 orang berkumpul di komplek NICA dengan

mengarak Bendera Merah-Putih.

13.Peristiwa Merah Putih di Manado

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 februari 1946 di

Manado. Para pemuda Manado bersama laskar rakyat dari barisan

pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di

18

Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan

pejabat Belanda berhasil ditahan.

Adapun latar belakang dari peristiwa ini yaitu keinginan

pemuda untuk merebut kembali kekuasan di seluruh Manado yang

berada di tangan Belanda.

14.Tindakan Heroik di Nusa Tenggara

Di Nusa tenggara juga dilakukan usaha perebutan

kekuasaan dari sekutu. Rakyat tetap mengibarkan bendera merah

putih dan memakai Lencana Merah.

15.Tindakan Heroik di Papua

Pada tanggal 14 Maret 1948 para pemuda papua

menyerang NICA dan Tangsi Sorido. Namn serangan itu gagal dan

dua orang pemimpinnya dibunuh dan yang lainnya dipenjara

seumur hidup.

16.Tindakan Heroik di Padang dan Bukit Tinggi

Di padang dan bukit tinggi dibentuk balai penerangan

pemuda indonesia dan pemuda republik indonesia. Kedua

organisasi pejuang iitu memelopori pembentukan BKR dan komite

nasional Indonesia.

17.Tindakan Heroik di Surakarta

Terjadi pertempuran rakyat dengan Jepang di markas

Kempeitai. Dalam pertempuran gugur pemuda Arifin.

19

18.Tindakan Heroik di pulau Sumbawa

Pada Bulan Desember 1945, para pemuda berusaha

merebut senjata dari jepang dan bentrokan terjadi di Gempe dan di

Sape.

19.Tindakan Heroik di Lampung

BKR dan para pemuda berhasil melucuti senjata Jepang di

Teluk Betung, Kalianda dan Manggala.

 

C. Sejarah Pada Masa Orde Lama (1945 – 1966)

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden

Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia

pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan

peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari

penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah

Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad

Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno

menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang

kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan

Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal

Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan

institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal

Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan

mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah

20

pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967,

Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden

pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat

Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam

jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem

ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan

sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan

parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia

menggunakan sistem ekonomi komando.

Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut

di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada

tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang

turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun,

mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina.

Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan

1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena

ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno

malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal,

terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak

akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian

dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan

21

sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang

berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut

adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.

Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari

proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya

G30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih

dari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda

antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-

IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis

PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde

Lama hampir sama seperti sekarang.

Penerapan demokrasi orde lama

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan

paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh

tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan

dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada

dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi

masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk

implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila

diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde

lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu

periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

22

Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas,

kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun

demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi

kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang

mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada

tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara

1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

 Pembentukan Konstituante dan Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno (1950-1959)

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada

saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu

Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,

Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara

Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan

pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara

Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet

parlementer.

Era 1950-1959 adalah  di mana presiden Soekarno memerintah

menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik

Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950

sampai 6 Juli 1959.

23

Kabinet-kabinet Era Order Lama

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi

politik yg tak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

1. 1950-1951-Kabinet Natsir                                  

2. 1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo

3. 1952-1953-Kabinet Wilopo   

4. 1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I

5. 1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap

6. 1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II

7. 1957-1959-Kabinet Djuanda

Konstituante, Sistem Parlementer Orde Lama

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yg

baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini

belum juga bisa membuat konstitusi baru. Presiden Soekarno

menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR

hasil pemilu yg berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya,

Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yg membubarkan

Konstituante. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yg mengakhiri masa

parlementer & digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini

lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Kembali berlakunya UUD 1945 & tak berlakunya lagi UUDS 1950

24

- Pembubaran Konstituante

- Pembentukan MPRS & DPAS

Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama

Ketika negara kita sudah merdeka, pada tahun 1945 . Kondisi keadaan

perekonomian negara kita sangat buruk, hal itu disebabkan karena :

1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya

lebih dari satu mata uang di negara kita yang sangat tidak

terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI

menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata

uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan

mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di

negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi

meningkat.

2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November

1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3. Kas negara kosong.

4. Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.

Usaha-Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi

1. Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan

IR.

2. Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi

sebanyak 500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara

25

yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang pernah di

jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.

3. Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya

untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi

masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti : masalah

produksi, makanan, sandang.

4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada

tanggal 19 januari 1947.

Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan

1. Masa demokrasi liberal

Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau

demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal

dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi

liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:

-Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang

sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada

mengutamakan kepentingan bangsa

- Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.

- Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam

mennetukan dasar negara.

2. Masa demokrasi terpimpin

Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi

trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat

26

kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi

terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam

kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno

menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyan

tersebut antara lain:

a. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik

b. Peranan parlemen yang lemah

c. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah

d. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat

dan daerah

e. Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa

yang tidak dijinkan terbit.

Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan

adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September

1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden

Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan

yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI

ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak

menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan

dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden

Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.

Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia

diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan

27

sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik

dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6

jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan

dengan krisi politik dan kekacauan sosial. Pada massa ini

persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti,

bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.

D. Sejarah Pada Masa Orde Baru ( 1966 – 1998 )

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan

Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama

yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir

dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan

oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam

jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat

meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang

merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang

kaya dan miskin juga semakin melebar.

Masa Jabatan Presiden Suharto

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa

jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali

secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan

1998.

28

Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia

politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri

dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa

jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah

mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada

tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia

“bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan

melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi

anggota PBB kembali pada tanggal, 28 September 1966, tepat 16

tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas.

Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering

disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan

Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan

menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang

dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar

dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik

melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus

diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde

Baru. KTP ditandai ET (eks tapol). Orde Baru memilih perbaikan dan

perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh

29

kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer

namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR

tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari

kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal

ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.

Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi

tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan

jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari

seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang

diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi

dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan

pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang

kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital

internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan

tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya,

kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya

alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang

yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-

an dan 1980-an.

30

Warga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang

berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai

warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah

warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak

asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari

raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski

kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia

terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena

pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang

mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka

pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung

Indonesia waktu itu Memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa

Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak

dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan

terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam

bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer

Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa

Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang.

Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang

populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan

rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh

31

komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa

kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu

bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang

sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru

pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia.

Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan

slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang

dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari

daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan   Madura ke

luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian

Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program

ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan

kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak

mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program

transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di

berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Pada hakikatnya Orde Baru merupakan tatanan seluruh

kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap

penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu

Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk

32

melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi

masyarakat. Jawaban dari tuntutan itu terdapat pada 3 ketetapan

sebagai berikut :

a. Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang

membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX /

MPRS / 1966

b. Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )

c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan

tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 )

Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan

kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga

pada 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan

kepada Soeharto.

Tahap selanjutnya adalah :

a. Penyederhanaan Partai

b. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif

c. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk

kerjasama ASEAN

d. Kembali menjadi anggota PBB

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil memulihkan keamanan kemudian pemerintah

melaksanakan pembangunan Nasional jangka pendek dan jangka

33

panjang melalui Pelita yang tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan,

yaitu

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup timggi

c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa ada

pemerataan pembangunan yang menetapkan 8 jalur pemerataan,

yakni :

a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, hususnya

sandang, pangan dan perumahan.

b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan

kesehatan

c. Pemerataan pembagian pendapatan

d. Pemerataan kesempatan kerja

e. Pemerataan berusaha

f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan

khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah

air

h. Pemeratan kesempatan memperoleh keadilan.

34

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan pada Masa Orde

Baru

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

a. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968

hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

b. sukses transmigrasi

c. sukses KB

d. sukses memerangi buta huruf

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

a. semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

b. pembangunan Indonesia yang tidak merata

c. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang

tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

d. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

e. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan

majalah yang dibreidel.

E. Sejarah Pada Masa Era Reformasi (1998 – sekarang)

Sejarah Reformasi 1998 - Banyak hal yang mendorong

timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama

terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum.

Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah

akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

35

konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam

mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus

menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini

menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal

Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari

nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD

1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan

menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat

berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang

oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan

bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan

sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum)

kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil

dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR

sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR

itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak

percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak

percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi.

Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala

36

bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat

dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan

terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi

sumber ketidakadilan, di antaranya :

- UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

- UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan

Wewenang DPR / MPR

- UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

- UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

- UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap

telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli

sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu

menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat

Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas

setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996.

Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam

internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan

reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI

saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam

kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam

37

kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan

pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada

perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang

menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang

diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga

menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan

Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun

1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar

agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan

umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak

memakan korban jiwa.

Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan

Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak

memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai

Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di

kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang

arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto

sebagai Presiden.

Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih

sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil

Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto

yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

38

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru

terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi

yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi

salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di

bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum

pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara

sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan

perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu

untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia

berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika

Serikat.

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan

ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang

semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami

keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir

tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang

bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak

dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah

tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan

begitu saja.

39

Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan

Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.

Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah

mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian

semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan

bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan

harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan

makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan

moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari

IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi,

walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50

butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda

Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri.

Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia

menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun,

utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang

Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang

menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462

miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962

miliar dollar Amerika Serikat.

Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri

terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga

40

dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap

tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit

macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru

mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai

Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di

masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat

agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa

pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem

perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa

dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk

semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota

masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada

masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang

dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli,

oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam

pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang

kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat

pemerintah yakni di Jakarta.

41

Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat

pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari

daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan

pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik

sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang

bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari

Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di

daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya

kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam

merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers

daerah.

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar

setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos

angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa

terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi

mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan

setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang

Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin

Royan.

Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari

kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan

pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

42

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari

masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin

banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR

/ MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR

akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk

tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan

reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat

demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya

mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR.

Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan

pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh

agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden

mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan

sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan

Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan

mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan

menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik

Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh

Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di

Istana Negara.

43

Pengangkatan B.J. Habibie Menjadi Presiden Republik Indonesia

Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik

Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi Presiden

menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk

mengatasi krisis ekonomi yang mkelanda Indonesia sejak pertengahan

tahun 1997.

Habibie yang menjabat sebagai Presiden menghadapi

keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi,

politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh

Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan

politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak

mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-

menteri dari kabinetnya.

Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang

ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet

Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri,

dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar,

PPP, dan PDI.

Dalam bidang Ekonomi, Pemerintahan Habibie berusaha keras

untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh

pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia

diantaranya :

a. Merekapitulasi perbankan

44

b. Merekonstruksi perekonomian Indonesia

c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah

d. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga

di bawah Rp. 10.000,-

e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh

IMF

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa

pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia

dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan

pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan dibawah pemerintahan

Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat

demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik

yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian,

Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat

buruh independent.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pada masa Pemerintahan Habibie, orang bebas

mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie

memberikan ruang bagi siapa sajayang ingin menyampaikan

pendpat,baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau

demonstrasi. Namun untuk demonstrasi,setiap lembaga atau

organisasiyang ingin melakukan demonstrasi hendaknyua mendapat

45

izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan

demonstrasi tersebut. Hal ini karena pihak kepolisian mengaju pada

UU No.28 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa,

pemerintahan bersama DPR berhasil merampungkan perundang-

undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi, adalah

UU No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka

Umum.

Masalah Dwifungsi ABRI

Setelah Reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan

Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi

38 orang. Langkah lain yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri

empatt angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta

Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 POLRI memisahkan

diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian

Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari AD, AL,

dan AU.

Reformasi Bidang Hukum

Pada masa Pemerintahan Habibie dilakukan pembongkaran

terhadapt berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat

pada masa Orba, maka tampak jelas adanya karakter hukum yang

mengebiri hak-hak.

46

Selama Pemerintrahan Orba, karakter hukum cenderung

bersifat konservatif, ortodoks, maupun elitis. Sedangkan hukum

ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok – kelompok sosial maupun

individu di dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut,

maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada

sama sekali.

Oleh karena itu, produk hukum dari masa Pemerintahan Orba

sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan

perlindungan tehadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya

demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.

47

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bahasan “Sejarah Bangsa Indonesia” dapat

disimpulkan bahwa :

1. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi,

diantaranya peristiwa Rengasdengklok, penyusunan teks proklamasi,

dan detik-detik proklamasi. Pada peristiwa Rengasdengklok, para

pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok.

Mereka didesak untuk segera memproklamasikan negara Indonesia

merdeka.

2. Perumusan teks proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di

rumah laksamana Maeda yang terletak di jalan Imam Bonjol no. 1

Jakarta. Para perumus teks Proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh.

Hatta dan Ahmad soebardjo. Teks Proklamasi ditulis tangan oleh Bung

Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Ir.

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan

tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jum’at, di jalan

Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi).

3. Organisasi yang sangat berperan dalam mewujudkan kemerdekaan

adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman

Widyodiningrat, sedangkan PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno. BPUPKI

48

telah berhasil menyusun dasar negara dan rancangan UUD. Dalam

sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah

menetapkan tiga keputusan penting yaitu mengesahkan dan

menetapkan UU RI, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945,

mengangkat presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa

proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta,Ahmad subardjo, dan

Fatmawati.

4. Sesuai dengan pernyataan politik yang dikeluarkan oleh ratu Belanda

Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942, maka Belanda bermaksud

kembali lagi ke daerah jajahannya, kembali sehabis Perang Dunia II.

Belanda datang ke Indonesia sebagai pegawai-pegawai NICA yang

bersama-sama dengan Inggris mendarat pada tanggal 24 Agustus

1945.

5. Setelah kemerdekaan dikumandangkan peristiwa-peristiwa heroik pun

tidak terbendungkan di berbagai daerah yaitu : Pertempuran lima hari

di Semarang, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa,

Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api,

Pertempuran Margarana, Pertempuran Laut Aru, Tindakan Heroik di

Yogyakarta, Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan,

Tindakan Heroik di Aceh, Tindakan Heroik di Palembang, Tindakan

Heroik di Kalimantan, Peristiwa Merah Putih di Manado, Tindakan

Heroik di Nusa Tenggara, Tindakan Heroik di Papua, Tindakan Heroik

49

di Padang dan Bukit Tinggi, Tindakan Heroik di Surakarta, Tindakan

Heroik di Pulau Sumbawa, dan Tindakan Heroik di Lampung.

6. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden

Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia

pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966.

7. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar

yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan

Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal

Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan

institusi kepresidenan.

8. Orde Baru adalah era pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998

yang menggantikan Orde Lama yaitu pada masa pemerintahan

Soekarno.

9. Perombakan besar pada masa orde baru oleh Soeharto berpengaruh

besar pada majunya Negara Indonesia, namun seiring dengan

banyaknya korupsi merajalela pada zaman itu ada pula pengaruh

negatifnya.

10.Era reformasi adalah era pemerintahan dari turunnya Soeharto yaitu

B.J. Habibie sampai pemerintahan ini dari tahun 1998 sampai

sekarang

11.Pada era reformasi ini diberlakukanya pemilihan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dibawah pemerintahan B.J.

Habibie (pertama kalinya)

50

12.Pada masa era reformasi orang bebas mengemukakan pendapatnya

baik dalam rapat-rapat umum atau unjuk rasa (demonstrasi) dan

dikeluarkanyan UU No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum.

51

DAFTAR PUSTAKA

 

http://sejarah.kompasiana.com/2012/04/24/makalah-sejarah-perjuangan-

kemerdekaan-indonesia-457876.html

http://skulwork-nytha.blogspot.com/2012/02/peristiwa-peristiwa-heroik-

setelah.html

http://urfidiaz.blogspot.com/2013/01/sejarah-orde-lama.html

https://sites.google.com/site/redaksisejarahindonesia/team-

announcements/sejarahmasareformasi

www.wikipedia.com

http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-sejarah-orde-baru.html

http://history1978.wordpress.com/

http://kumpulansejarah-aris.blogspot.com/2012/10/indonesia-pada-era-

orde-baru.html

52