MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEJARAH BANGSA INDONESIA
Oleh :
ANNE AMALIANA PUTRI
SMA NEGERI 1 BANJARJl. KH. Mustofa No.01 Telp. (0265) 741192
KOTA BANJAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan
makalah yang berjudul “SEJARAH BANGSA INDONESIA”.
Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan
dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pancasakti
Tegal.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak
kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan
kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua
pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah
ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima
kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu
dalam menyelesaikan tugas makalah ini.
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai
akhir. semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka
yang telah memberikan bantuan, dan Semoga Allah SWT senantiasa
meridhai segala usaha kita. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Banjar, Maret 2014
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................. i
DAFTAR ISI............................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1
A. Latar Belakang....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................. 2
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.............................................. 3
D. Metode Penulisan.................................................................. 3
E. Sistematika Penulisan........................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN.......................................................................... 5
A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Pra Kemerdekaan. . . 5
B. Peristiwa – Peristiwa Heroik Pasca Kemerdekaan................ 12
C. Sejarah Pada Masa Orde Lama (1945-1966)........................ 20
D. Sejarah Pada Masa Orde Baru (1966-1998)......................... 28
E. Sejarah Pada Masa Era Reformasi (1998-sekarang)............ 35
BAB III KESIMPULAN........................................................................... 48
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang
berarti pohon, artinya sebuah pohon yang terus berkembang dari
tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau lebih
maju.
Dalam bahasa Inggris, kata sejarah (history) berarti masa
lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah
(geschicht) berarti sesuatu yang telah terjadi. Dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadaraminta
menyebutkan bahwa sejarah mengandung tiga pengertian sebagai
berikut:
1. Sejarah berarti silsilah atau asal usul.
2. Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi
pada masa lampau.
3. Sejarah berarti ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang
kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa
lampau.
Dalam kata lain sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang
mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada
masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan
1
manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi,
unik, dan penting.
1. Peristiwa yang abadi; peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan
tetap dikenang sepanjang masa.
1. Peristiwa yang unik; peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan
tidak pernah terulang persis sama untuk kedua kalinya.
2. Peristiwa yang penting; peristiwa sejarah mempunyai arti dalam
menentukan kehidupan orang banyak.
B. Rumusan Masalah
Untuk mengkaji dan mengulas tentang Sejarah Bangsa
Indonesia, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling
berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia
pra kemerdekaan ?
2. Peristiwa – peristiwa heroik apa saja pasca kemerdekaan ?
3. Bagaimana sejarah pada masa orde lama (1945 – 1966) ?
4. Bagaimana sejarah pada masa orde baru (1966 – 1998) ?
5. Bagaimana sejarah pada masa era reformasi (1998 – sekarang) ?
6. Inilah sub tema pokok yang akan penyusun bahas dalam makalah
ini walaupun nantinya ada pembahsan yang penyusun uraikan
akan timbul permasalahan – permasalahan lain.
2
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Pada dasarya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua
bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam
penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ekonomi –
Manajemen Perusahaan Universitas Pancasakti Tegal dan menjawab
pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah perjuangan bangsa
Indonesia pra kemerdekaan
2. Untuk mengetahui peristiwa – peristiwa heroik pasca kemerdekaan
3. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa orde lama
4. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa orde baru
5. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pada masa era reformasi
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan kelompok kami dan pembaca tentang pentingnya
mengetahui sejarah bangsa Indonesia.
D. Metode Penulisan
Dalam proses penyusunan makalah ini menggunakan metode
heuristic. Metode ini yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber-
sumber dalam melakukan kegiatan penelitian. Metode ini dipilih karena
pada hakekatnya sesuai dengan kegiatan penyusunan dan penulisan
3
yang hendak dilakukan. Selain itu, penyusunan juga menggunakan
studi literatur sebagai teknik pendekatan dalam proses
penyusunannya.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan makalah ini dibagi menjadi tiga bagian
utama, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut : Bagian
kesatu adalah pendahuluan.Pada bagian pendahuluan ini di paparkan
tentang latar belakang, masalah batasan, dan rumusan masalah,
tujuan penulisan makalah, metode penulisan dan sistematika penulisan
makalah. Bagian Kedua yaitu pembahasan. Pada bagian ini
merupakan bagaian utama yang hendak dikaji dalam proses
penyusunan makalah. Penyususn berusaha untuk mendeskripsikan
berbagai temuan yang berhasil ditemukan dari hasil pencarian
sumber/bahan. Bagian ketiga yaitu Kesimpulan. Pada Kesempatan ini
penyusun berusaha untuk mengemukakan terhadap semua
permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh penyusun dalam
perumusan masalah.
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Pra Kemerdekaan
1. Latar Belakang Perjuangan Kemerdekaan
Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di
bawah pimpinan Amerika serikat semakin mantap, sementara
Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang
yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri.
Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun
1942-1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut.
a. Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar,
meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Irian Jaya.
b. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta,
meliputi Jawa, Madura, Sumatra dan Malaya. Pusat komando
untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat
(Vietnam).
Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke
Indonesia. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di
Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jendral Douglas
Mac Arthur, Panglima armada Angkatan Laut Amerika Serikat di
5
Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah
penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25
Oktober 1944 Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau
Leyte. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan
pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera Jepang. Lagu
kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu
kebangsaan Jepang Kimigayo.
Persiapan Proklamasi
Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang
Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat
sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom
kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan
sudah hancur menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit,
pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-
negeri yang merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina.
Tetapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi
kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia
baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak kemudian hari. Dengan
cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia
menghadapi Amerika Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia.
Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun 1945 ketika tentara
Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Dalam keadaan
yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa
6
membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai). Badan itu beranggotakan
tokoh- tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap
daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno- Hatta.
Sebagai ketuanya ditunjuk dr. Radjiman Wedyodiningrat
seorang nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua, yang
seorang dari Indonesia dan yang lain orang Jepang. Pada tanggal
28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Junbi
Cosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada
tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.
Persidangan pertama itu dipusatkan kepada usaha merumuskan
dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang 29
Mei, Mr. Muh. Yamin di dalam pidatonya mengemukakan lima azas
dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia berikut ini.
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Kemudian pada tanggal 1 Juni, Ir. Soekarno mengucapkan
pidatonya mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang
juga terdiri atas 5 azas berikut.
1. Kebangsaan Indonesia
7
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Ia menambahkan pula nama Pancasila kepada kelima azas
itu yang dikataknnya “atas usul seorang teman ahli bahasa”.
Sesudah persidangan pertama itu, Dokuritsu Junbi Cosakai
menunda persidangannya sampai bulan juli. Sementara itu pada
tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggotanya yaitu : Ir. Sukarno, Drs.
Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad subarjo, Mr. A.A. Maramis,
Abdulkahar Muzakkir, Wachid hasyim, H. Agus salim dan Abikusno
TjokroSuyoso membentuk suatu panitia kecil.
Panitia kecil ini menghasilkan suatu dokumen yang berisi
rumusan azas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini
kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” sesuai dengan
penamaan Muh. Yamin. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945,
Dokuritsu Junbi Cosakai dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7
Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman
dipanggil oleh Panglima tertinggi Mandala Selatan Jepang yang
membawahi seluruh Asia Tenggara, yakni Marsekal Darat Hisaici
Terauci ke markas besarnya di Dalat (Vietnam selatan). Kepada
ketiga pemimpin Indonesia itu, disampaikan oleh Marsekal Terauci
8
bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan
kemerdekaan kepada Indonesia. Persoalan siapa yang sebaiknya
menandatangani Proklamasi ini. Sukarni yang mengusulkan agar
teks proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Ir.Soekarno dan
Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima oleh
seluruh hadirin, dan konsep itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian
ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta inilah yang
merupakan naskah proklamasi yang otentik (sejati). Malam itu juga
diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan
dibacakan di tempat kediaman Ir. Soekarno, yaitu Pegangsaan
Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jl. Proklamasi).
2. Pembentukan dan Perkembangan Awal RI
Proklamasi dan Kehidupan Politik
Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah
diadakan persiapan- persiapan di rumah Ir. Soekarno di
Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan
Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan
peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit
Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian
kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera
dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah
9
direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang
sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh. Hatta.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18
Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam
sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting
berikut.
1. Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh
Dokuritsu Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama
UUD 1945)
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta
sebagai wakil presiden.
3. Dalam masa eralihan Presiden untuk sementara waktu akan
dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden
memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan
dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat”
(KNPI). KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari
itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden
membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh
Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan
wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8
propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang Gubernur.
10
Propinsi-propinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali
dan Nusa Tenggara).
Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk Badan Keamanan
Rakyat (BKR) pada masing-masing daerah sebagai munsur dari
pada KNI daerah. Pemerintah dengan sengaja tidak mau segera
membentuk sebuah tentara nasional, karena khawatir bahwa hal itu
akan menimbulkan kecurigaan dan sikap permusuhan dari pihak
serikat. Para pemuda merasa tidak puas dengan kebijaksanaan
pemerintah ini. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah harus
segera membentuk sebuah tentara nasional sebagai aparat
kekuasaan negara yang baru itu. Golongan pemuda yang tidak
puas itu sebagian membentuk badan-badan perjuangan.
Sebaliknya pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, KNIL dan
anggota badan-badan semi militer, memutuskan untuk memasuki
BKR di daerahnya masing-masing dan menjadikan badan itu
wahana bagi perjuangan bersenjata menegakkan kedaulatan
Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya pejuang, sama
dengan pemuda-pemuda yang membentuk badan- badan
perjuangan. Pada bulan oktober golongan sosialis dibawah
pimpinan Sutan Sahrir dan Amir Syarifudin berhasil menyusun
kekuatan di dalam KNIP dan mendorong dibentuknya sebuah
Badan Pekerja yang kemudian dikenal dengan sebutan BP-KNIP.
11
Langkah berikutnya adalah mendesak terbentuknya sebuah kabinet
parlementer di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri (suatu
hal yang menyimpang dari UUD 1945). Tidak mengherankan
bahwa yang diangkat sebagai perdana menteri adalah tokoh
sosialis, mula Syahrir dan kemudian Amir Syarifudin.
Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya Maklumat
Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh
wakil presiden Hatta yang mencanangkan pembentukan partai-
partai politik. Maka terbentuklah partai-partai seperti cendawan di
musim hujan.
B. Peristiwa-Peristiwa Heroik Pasca Kemerdekaan
Berikut ini adalah daftar-daftar peristiwa heroic yang ada di
Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di
kumandangkan :
1. Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran 5 Hari atau Pertempuran 5 Hari di Semarang
adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di
Semarang melawan Tentara Jepang. Pertempuran ini adalah
perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa
transisi (bedakan dengan Peristiwa 10 November – perlawanan
terhebat rakyat Indonesia dalam melawan sekutu dan Belanda).
Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 (walau
12
kenyataannya suasana sudah mulai memanas sebelumnya) dan
berakhir tanggal 20 Oktober 1945.
2. Pertempuran Surabaya
Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang
antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa
besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya,
Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan
Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam
sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional
atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.
Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia
tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1
September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah
Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan
pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok
kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya
terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel
Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranyepada zaman
kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no.
65 Surabaya.
13
3. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa atau yang sering disebut sebagai
palagan Ambarawa memang menarik. Secara singkat, dapat
diceritakan bahwa disebut Pertempuran Ambarawa karena
memang terjadinya di kota Ambarawa. Pertempuran itu sebenarnya
sudah diawali sejak Oktober 1945, di mana pada tanggal 20
Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Semarang di bawah
pimpinan Brigadir Jenderal Bethel
4. Pertempuran Medan Area
Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan
Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang
terkenal dengan nama civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan
ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di
Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah
Belanda.
Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan
pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA
dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di
kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan
Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota
strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota
yang akan didatangi Inggris dengan “menyelundupkan” NICA
Belanda adalah Medan.
14
5. Bandung Lautan Api
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah
peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung,
provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu
tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah
mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di
daerahselatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah
tentara Sekutu dan tentara NICA Belandauntuk dapat
menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer
dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
6. Pertempuran Margarana
Latar belakang munculnya puputan Margarana atau
pertempuran Margarana sendiri bermula dari Perundingan
Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan
perundingan linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Salah satu
isi dari perundingan Linggajati adalah Belanda mengakui secara de
facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi
Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya Belanda diharuskan
sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1
Januari 1949. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949 Belanda
mendaratkan pasukannya kurang lebih 2000 tentara di Bali yang
diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari
pendaratan Belanda ke Bali sendiri adalah untuk menegakkan
15
berdirinya Negara Indonesia Timur. Pada waktu itu Letnan Kolonel I
Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resiman
Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan
konsultasi dengan Markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak
mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut.
7. Pertempuran Laut Aru
Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang
terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962 antara
Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis
destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frely milik Belanda
menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang (653) dan RI
Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi
04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada
pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang
terkenal, “Kobarkan semangat pertempuran”.
8. Tindakan Heroik Di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 1945 terjadi perebutan
kekuasaan dan para pegawai negeri semua mogok karena
peristiwa ini. Sejak pukul 10.00, mereka mogok bekerja dan
memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor Jepang ke
Indonesia. Diperkuat oleh pengumuman oleh KNI DI Yogyakarta
pada 26 September 1945 bahwa kekuasaan di daerah itu sekarang
berada di tangan pemerintah RI. Kemudian terjadilah demo dan
16
para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan peralatan
perang, sedapat mungkin tanpa melalui jalan kekerasan. Tapi
karena usaha perundingan gagal, pada 1 Oktober malam, para
pemuda, BKR dan kepolisian menyerbu Tansi Otsuka Butaiyang
berada di kota baru. Malam itu juga Otsuka Butai menyerah setelah
18 orang pemuda polisi gugur.
9. Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan
Pada saat Belanda (Mayjend Van Mook) sedang
mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan
negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya, pada
tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa
Sulawesi berada dalam status darurat perang dan hukum militer
(akibat dari penolakan rakyat terhadap rencana (pembentukan
Negara Indonesia Timur). Rakyat Sulawesi Selatan yang diangap
menolak atau tidak setuju/menentang rencana tersebut dibantai
habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Westerling yang
mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi meninggal.
Robert Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin
pasukan untuk melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap
dan dijatuhi hukuman mati.
10.Tindakan Heroik Di Aceh
Di Aceh terjadi sebuah pertempuran besar. Pertempuran
tersebut terjadi karena pembentukan Organisasi yang dibentuk oleh
17
para pemuda pada tanggal 6 oktober 1945 yang diberi nama
Angkatan Pemuda Indonesia (API), namun seminggu berdirinya
organisasi tersebut kemudian jepang melarang berdirinya
Organisasi tersebut. Walaupun dipakasa untuk membubarkan API,
tapi para pemuda menolak dengan keras dan timbullah
pertempuran. Para pemuda melucuti senjata Jepang. Selain itu,
para pemuda juga mengambil alih kantor-kantor pemerintah
Jepang dan mengibarkan bendera merah putih.
11.Tindakan Heroik Di Palembang
Di Palembang pada 8 Oktober 1945 Dr.A.K.Gani memimpin
rakyat mengadakan upacar pengibarab Bendera Merah-Putih.
Perekutan kekuasaan di Plembnag dilakukan tanpa Insiden. Pihak
Jepang berusaha menghindari pertempuran.
12.Tindakan Heroik Di Kalimantan
Di Kalimantan dukungan Proklamasi Kemerdekaan
dilakukan dengan berdemokrasi, pengibaran Bendera Merah-Putih
dan mengadakan rapat-rapat. Pada 14 November 1945 dengan
beraninya sekitar 8000 orang berkumpul di komplek NICA dengan
mengarak Bendera Merah-Putih.
13.Peristiwa Merah Putih di Manado
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 februari 1946 di
Manado. Para pemuda Manado bersama laskar rakyat dari barisan
pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di
18
Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan
pejabat Belanda berhasil ditahan.
Adapun latar belakang dari peristiwa ini yaitu keinginan
pemuda untuk merebut kembali kekuasan di seluruh Manado yang
berada di tangan Belanda.
14.Tindakan Heroik di Nusa Tenggara
Di Nusa tenggara juga dilakukan usaha perebutan
kekuasaan dari sekutu. Rakyat tetap mengibarkan bendera merah
putih dan memakai Lencana Merah.
15.Tindakan Heroik di Papua
Pada tanggal 14 Maret 1948 para pemuda papua
menyerang NICA dan Tangsi Sorido. Namn serangan itu gagal dan
dua orang pemimpinnya dibunuh dan yang lainnya dipenjara
seumur hidup.
16.Tindakan Heroik di Padang dan Bukit Tinggi
Di padang dan bukit tinggi dibentuk balai penerangan
pemuda indonesia dan pemuda republik indonesia. Kedua
organisasi pejuang iitu memelopori pembentukan BKR dan komite
nasional Indonesia.
17.Tindakan Heroik di Surakarta
Terjadi pertempuran rakyat dengan Jepang di markas
Kempeitai. Dalam pertempuran gugur pemuda Arifin.
19
18.Tindakan Heroik di pulau Sumbawa
Pada Bulan Desember 1945, para pemuda berusaha
merebut senjata dari jepang dan bentrokan terjadi di Gempe dan di
Sape.
19.Tindakan Heroik di Lampung
BKR dan para pemuda berhasil melucuti senjata Jepang di
Teluk Betung, Kalianda dan Manggala.
C. Sejarah Pada Masa Orde Lama (1945 – 1966)
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden
Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia
pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan
peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari
penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah
Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad
Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno
menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang
kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan
Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal
Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan
institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal
Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan
mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah
20
pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967,
Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden
pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat
Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam
jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem
ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan
sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan
parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia
menggunakan sistem ekonomi komando.
Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut
di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada
tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang
turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun,
mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina.
Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan
1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena
ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno
malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal,
terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak
akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian
dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan
21
sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang
berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut
adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.
Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari
proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya
G30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih
dari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda
antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-
IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis
PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde
Lama hampir sama seperti sekarang.
Penerapan demokrasi orde lama
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan
paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh
tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan
dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada
dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi
masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk
implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila
diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde
lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu
periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.
22
Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas,
kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun
demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi
kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang
mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada
tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara
1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Pembentukan Konstituante dan Demokrasi Terpimpin
Presiden Soekarno (1950-1959)
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada
saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu
Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,
Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara
Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan
pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara
Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet
parlementer.
Era 1950-1959 adalah di mana presiden Soekarno memerintah
menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950
sampai 6 Juli 1959.
23
Kabinet-kabinet Era Order Lama
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi
politik yg tak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1. 1950-1951-Kabinet Natsir
2. 1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo
3. 1952-1953-Kabinet Wilopo
4. 1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I
5. 1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap
6. 1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II
7. 1957-1959-Kabinet Djuanda
Konstituante, Sistem Parlementer Orde Lama
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yg
baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini
belum juga bisa membuat konstitusi baru. Presiden Soekarno
menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR
hasil pemilu yg berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya,
Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yg membubarkan
Konstituante. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yg mengakhiri masa
parlementer & digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini
lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Kembali berlakunya UUD 1945 & tak berlakunya lagi UUDS 1950
24
- Pembubaran Konstituante
- Pembentukan MPRS & DPAS
Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama
Ketika negara kita sudah merdeka, pada tahun 1945 . Kondisi keadaan
perekonomian negara kita sangat buruk, hal itu disebabkan karena :
1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya
lebih dari satu mata uang di negara kita yang sangat tidak
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan
mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di
negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi
meningkat.
2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November
1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.
Usaha-Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi
1. Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan
IR.
2. Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi
sebanyak 500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara
25
yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang pernah di
jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.
3. Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi
masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti : masalah
produksi, makanan, sandang.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada
tanggal 19 januari 1947.
Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan
1. Masa demokrasi liberal
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau
demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal
dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi
liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
-Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang
sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada
mengutamakan kepentingan bangsa
- Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
- Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam
mennetukan dasar negara.
2. Masa demokrasi terpimpin
Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi
trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat
26
kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi
terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam
kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno
menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyan
tersebut antara lain:
a. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
b. Peranan parlemen yang lemah
c. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah
d. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat
dan daerah
e. Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa
yang tidak dijinkan terbit.
Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan
adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September
1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden
Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan
yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI
ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak
menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan
dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden
Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.
Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia
diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan
27
sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik
dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6
jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan
dengan krisi politik dan kekacauan sosial. Pada massa ini
persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti,
bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.
D. Sejarah Pada Masa Orde Baru ( 1966 – 1998 )
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama
yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir
dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan
oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat
meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang
kaya dan miskin juga semakin melebar.
Masa Jabatan Presiden Suharto
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali
secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan
1998.
28
Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia
politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri
dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa
jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada
tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia
“bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan
melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi
anggota PBB kembali pada tanggal, 28 September 1966, tepat 16
tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas.
Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering
disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan
Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan
menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang
dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar
dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik
melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus
diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde
Baru. KTP ditandai ET (eks tapol). Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh
29
kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer
namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR
tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari
kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal
ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi
tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan
jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari
seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang
diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi
dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan
pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang
kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital
internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan
tingkat kestabilan politik yang tinggi.
Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya,
kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya
alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang
yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-
an dan 1980-an.
30
Warga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang
berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai
warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah
warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak
asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari
raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski
kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia
terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena
pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang
mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka
pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung
Indonesia waktu itu Memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa
Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak
dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan
terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam
bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer
Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa
Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang.
Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang
populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan
rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh
31
komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa
kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu
bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang
sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru
pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia.
Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan
slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang
dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari
daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke
luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian
Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program
ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan
kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak
mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program
transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di
berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
Pada hakikatnya Orde Baru merupakan tatanan seluruh
kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap
penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu
Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk
32
melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Jawaban dari tuntutan itu terdapat pada 3 ketetapan
sebagai berikut :
a. Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang
membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX /
MPRS / 1966
b. Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )
c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan
tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 )
Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan
kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga
pada 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan
kepada Soeharto.
Tahap selanjutnya adalah :
a. Penyederhanaan Partai
b. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif
c. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk
kerjasama ASEAN
d. Kembali menjadi anggota PBB
Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Setelah berhasil memulihkan keamanan kemudian pemerintah
melaksanakan pembangunan Nasional jangka pendek dan jangka
33
panjang melalui Pelita yang tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan,
yaitu
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup timggi
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa ada
pemerataan pembangunan yang menetapkan 8 jalur pemerataan,
yakni :
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, hususnya
sandang, pangan dan perumahan.
b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
kesehatan
c. Pemerataan pembagian pendapatan
d. Pemerataan kesempatan kerja
e. Pemerataan berusaha
f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah
air
h. Pemeratan kesempatan memperoleh keadilan.
34
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan pada Masa Orde
Baru
Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
a. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968
hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
b. sukses transmigrasi
c. sukses KB
d. sukses memerangi buta huruf
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
a. semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
b. pembangunan Indonesia yang tidak merata
c. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang
tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
d. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
e. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan
majalah yang dibreidel.
E. Sejarah Pada Masa Era Reformasi (1998 – sekarang)
Sejarah Reformasi 1998 - Banyak hal yang mendorong
timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama
terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum.
Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah
akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
35
konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam
mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus
menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini
menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal
Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari
nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD
1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan
menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat
berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang
oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan
bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum)
kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil
dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR
sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR
itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak
percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak
percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi.
Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala
36
bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat
dengan nuansa KKN.
Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan
terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi
sumber ketidakadilan, di antaranya :
- UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan
Wewenang DPR / MPR
- UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
- UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap
telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli
sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu
menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat
Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas
setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996.
Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam
internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan
reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI
saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam
kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam
37
kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan
pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada
perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang
menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang
diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga
menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan
Presiden.
Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun
1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar
agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan
umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak
memakan korban jiwa.
Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan
Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak
memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai
Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di
kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang
arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto
sebagai Presiden.
Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih
sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil
Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto
yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.
38
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru
terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi
yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi
salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di
bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum
pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.
Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara
sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan
perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu
untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia
berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
Serikat.
Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang
semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami
keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir
tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang
bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak
dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah
tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan
begitu saja.
39
Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan
Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.
Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah
mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian
semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan
bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan
harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan
makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan
moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari
IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi,
walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50
butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda
Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri.
Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia
menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun,
utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang
Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang
menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462
miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962
miliar dollar Amerika Serikat.
Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri
terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga
40
dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap
tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit
macet.
Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru
mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai
Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di
masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat
agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.
Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa
pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem
perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk
semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota
masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada
masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang
dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli,
oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam
pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat
pemerintah yakni di Jakarta.
41
Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat
pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari
daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan
pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik
sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang
bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari
Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di
daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya
kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam
merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers
daerah.
Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar
setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos
angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa
terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi
mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan
setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang
Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin
Royan.
Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari
kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan
pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.
42
Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari
masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin
banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR
/ MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR
akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk
tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan
reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat
demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya
mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR.
Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan
pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh
agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden
mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan
sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan
Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan
mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan
menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik
Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh
Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di
Istana Negara.
43
Pengangkatan B.J. Habibie Menjadi Presiden Republik Indonesia
Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi Presiden
menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk
mengatasi krisis ekonomi yang mkelanda Indonesia sejak pertengahan
tahun 1997.
Habibie yang menjabat sebagai Presiden menghadapi
keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi,
politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh
Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan
politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak
mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-
menteri dari kabinetnya.
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang
ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet
Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri,
dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar,
PPP, dan PDI.
Dalam bidang Ekonomi, Pemerintahan Habibie berusaha keras
untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh
pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia
diantaranya :
a. Merekapitulasi perbankan
44
b. Merekonstruksi perekonomian Indonesia
c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
d. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga
di bawah Rp. 10.000,-
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh
IMF
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa
pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia
dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilihan umum yang akan diselenggarakan dibawah pemerintahan
Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat
demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik
yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian,
Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat
buruh independent.
Kebebasan Menyampaikan Pendapat
Pada masa Pemerintahan Habibie, orang bebas
mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie
memberikan ruang bagi siapa sajayang ingin menyampaikan
pendpat,baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau
demonstrasi. Namun untuk demonstrasi,setiap lembaga atau
organisasiyang ingin melakukan demonstrasi hendaknyua mendapat
45
izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan
demonstrasi tersebut. Hal ini karena pihak kepolisian mengaju pada
UU No.28 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa,
pemerintahan bersama DPR berhasil merampungkan perundang-
undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi, adalah
UU No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum.
Masalah Dwifungsi ABRI
Setelah Reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan
Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi
38 orang. Langkah lain yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri
empatt angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta
Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 POLRI memisahkan
diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian
Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari AD, AL,
dan AU.
Reformasi Bidang Hukum
Pada masa Pemerintahan Habibie dilakukan pembongkaran
terhadapt berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat
pada masa Orba, maka tampak jelas adanya karakter hukum yang
mengebiri hak-hak.
46
Selama Pemerintrahan Orba, karakter hukum cenderung
bersifat konservatif, ortodoks, maupun elitis. Sedangkan hukum
ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok – kelompok sosial maupun
individu di dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut,
maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada
sama sekali.
Oleh karena itu, produk hukum dari masa Pemerintahan Orba
sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan
perlindungan tehadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya
demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.
47
BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian bahasan “Sejarah Bangsa Indonesia” dapat
disimpulkan bahwa :
1. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi,
diantaranya peristiwa Rengasdengklok, penyusunan teks proklamasi,
dan detik-detik proklamasi. Pada peristiwa Rengasdengklok, para
pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok.
Mereka didesak untuk segera memproklamasikan negara Indonesia
merdeka.
2. Perumusan teks proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di
rumah laksamana Maeda yang terletak di jalan Imam Bonjol no. 1
Jakarta. Para perumus teks Proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta dan Ahmad soebardjo. Teks Proklamasi ditulis tangan oleh Bung
Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan
tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jum’at, di jalan
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi).
3. Organisasi yang sangat berperan dalam mewujudkan kemerdekaan
adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman
Widyodiningrat, sedangkan PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno. BPUPKI
48
telah berhasil menyusun dasar negara dan rancangan UUD. Dalam
sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah
menetapkan tiga keputusan penting yaitu mengesahkan dan
menetapkan UU RI, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945,
mengangkat presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa
proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta,Ahmad subardjo, dan
Fatmawati.
4. Sesuai dengan pernyataan politik yang dikeluarkan oleh ratu Belanda
Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942, maka Belanda bermaksud
kembali lagi ke daerah jajahannya, kembali sehabis Perang Dunia II.
Belanda datang ke Indonesia sebagai pegawai-pegawai NICA yang
bersama-sama dengan Inggris mendarat pada tanggal 24 Agustus
1945.
5. Setelah kemerdekaan dikumandangkan peristiwa-peristiwa heroik pun
tidak terbendungkan di berbagai daerah yaitu : Pertempuran lima hari
di Semarang, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa,
Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api,
Pertempuran Margarana, Pertempuran Laut Aru, Tindakan Heroik di
Yogyakarta, Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan,
Tindakan Heroik di Aceh, Tindakan Heroik di Palembang, Tindakan
Heroik di Kalimantan, Peristiwa Merah Putih di Manado, Tindakan
Heroik di Nusa Tenggara, Tindakan Heroik di Papua, Tindakan Heroik
49
di Padang dan Bukit Tinggi, Tindakan Heroik di Surakarta, Tindakan
Heroik di Pulau Sumbawa, dan Tindakan Heroik di Lampung.
6. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden
Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia
pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966.
7. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar
yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan
Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal
Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan
institusi kepresidenan.
8. Orde Baru adalah era pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998
yang menggantikan Orde Lama yaitu pada masa pemerintahan
Soekarno.
9. Perombakan besar pada masa orde baru oleh Soeharto berpengaruh
besar pada majunya Negara Indonesia, namun seiring dengan
banyaknya korupsi merajalela pada zaman itu ada pula pengaruh
negatifnya.
10.Era reformasi adalah era pemerintahan dari turunnya Soeharto yaitu
B.J. Habibie sampai pemerintahan ini dari tahun 1998 sampai
sekarang
11.Pada era reformasi ini diberlakukanya pemilihan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dibawah pemerintahan B.J.
Habibie (pertama kalinya)
50
12.Pada masa era reformasi orang bebas mengemukakan pendapatnya
baik dalam rapat-rapat umum atau unjuk rasa (demonstrasi) dan
dikeluarkanyan UU No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.
51
DAFTAR PUSTAKA
http://sejarah.kompasiana.com/2012/04/24/makalah-sejarah-perjuangan-
kemerdekaan-indonesia-457876.html
http://skulwork-nytha.blogspot.com/2012/02/peristiwa-peristiwa-heroik-
setelah.html
http://urfidiaz.blogspot.com/2013/01/sejarah-orde-lama.html
https://sites.google.com/site/redaksisejarahindonesia/team-
announcements/sejarahmasareformasi
www.wikipedia.com
http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-sejarah-orde-baru.html
http://history1978.wordpress.com/
http://kumpulansejarah-aris.blogspot.com/2012/10/indonesia-pada-era-
orde-baru.html
52
Recommended
