Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan
hidayahnya-Nya maka penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sejarah Korupsi di
Era Reformasi”. Penulisan makalah ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata
pelajaran Sejarah di SMAN 1 Kepanjen.
Makalah yang sederhana ini tentu tidak dapat selesai pada waktunya tanpa keterlibatan
banyak pihak. Oleh karena itu, penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis hingga selesainya makalah ini,
khuasusnya kepada :
1. Drs. H. Maskuri selaku Kepala SMAN 1 Kepanjen serta segenap jajarannya yang telah
memberikan kemudahan-kemudahan baik berupa moril maupun materil selama mengikuti
pendidikan di SMAN 1 Kepanjen
2. Drs. Suyanti selaku wali kelas X.2 SMAN 1 Kepanjen
3. Noorchamid Ichsan, S.Pd selaku Guru Mata Pelajaran yang telah meluangkan waktu, tenaga
dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam rangka penyelesaian
penyusunan makalah ini
4. Guru PPL Sejarah yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membuat dan
menyelesaikan makalah ini.
5. Teman-teman kelas X SMAN 1 Kepanjen atas seluruh dorongan, motivasi, kerja sama, dan
interaksinya selama ini, yang membuat kami terus terpacu untuk belajar dan menjadi lebih
baik.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam
penulisan makalah ini.
Namun, meski banyak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam
proses penyelesaian makalah ini, seluruh tanggung jawab atas makalah ini tetap saja berada di
tangan para penyusun. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca
atas segala yang terdapat dalam makalah ini. Pada akhirnya, kami berharap bahwa makalah ini
dapat memberi sumbangan (meskipun kecil) terhadap upaya untuk memberantas korupsi di
Indonesia pada era Reformasi ini.
Kepanjen, 05 September 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
BAB I : PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 LATAR BELAKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 RUMUSAN MASALAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 TUJUAN MASALAH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BAB II : PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 Pergaulan remaja masa kini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Penyebab kemunduran etika dalam pergaulan masa kini . . . . 3
2.3 Tujuan Etika dalam pergaulan remaja . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4 Cara mengatasi kemunduran etika dalam pergaulan masa kini 5
BAB III : PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 Kesimpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Saran-saran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAFTAR RUJUKAN . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku
pejabat publik, baik politikus dan politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar
dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:
Perbuatan melawan hukum;
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
Penggelapan dalam jabatan;
Pemerasan dalam jabatan;
Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan
resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah dan pemerintahan rentan korupsi
dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai
dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah
kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura
bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau
berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti
penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam
hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting
untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas dan kejahatan.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1.2.1 Bagaimana sejarah korupsi era reformasi di Indonesia ?
1.2.2 Apa faktor penyebab dan maraknya korupsi di Indonesia ?
1.2.3 Siapa oknum korupsi di Indonesia pada saat masa reformasi ?
1.2.4 Apa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia KPK ?
1.2.5 Apa bentuk penyalahgunaan narkoba ?
1.2.6 Apa dampak korupsi ?
1.3 TUJUAN MASALAH
1.3.1 Untuk mengetahui sejarah korupsi di era reformasi.
1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab berakarnya korupsi di Indonesia .
1.3.3 Untuk mengetahui oknum yang melakukan korupsi di Indonesia.
1.3.4 Untuk mengetahui upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
1.3.5 Untuk mengetahui bentuk- bentuk penyalahgunaan narkoba.
1.3.6 Untuk mengetahui dampak korupsi
1. Sejarah Korupsi Era Reformasi di Indonesia
Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya “korupsi” lebih banyak dilakukan oleh
kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara
negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru,
korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan
meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap ORLA serta melaksanakan Pancasila dan
DUD 1945 secara murni dan konsekwen, namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama
rnenjadi Orde Lama juga dan Pancasila maupun UUD 1945 belum pernah diamalkan secara
murni, kecuali secara “konkesuen” alias “kelamaan”.
Kemudian, Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi
atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman, Presiden berikutnya,
Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(TGPTPK).
Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan
dipimpin Hakim Agung Andi Andojo, Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk
rnemberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung,
TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya.
pemberantasan KKN.
Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak
bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Kegemaran beliau melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di
tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigaan
masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi.
Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi
dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki
Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate. Gus Dur lengser, Mega pun
menggantikannya melalui apa yang disebut sebagai kompromi politik. Laksamana Sukardi
sebagai Menneg BUMN tak luput dari pembicaraan di masyarakat karena kebijaksanaannya
menjual aset-aset negara.
Di masa pemerintahan Megawati pula kita rnelihat dengan kasat mata wibawa hukum
semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Lihat saja betapa mudahnya
konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri.
Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King,
lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA
kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak
serius dalam upaya memberantas korupsi, Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi
perlindungan kepada para pengusaha besar yang nota bene memberi andil bagi kebangkrutan
perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan
kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.
Pelajaran apa yang bisa ditarik dari uraian ini? Ternyata upaya untuk memberantas
korupsi tidak semudah memba-likkan tangan. Korupsi bukan hanya menghambat proses
pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan
kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya
komitmen dari elit pemerintahan rnenjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur
di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak
manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat. (amanahonline)
Dasar hukum: UU 31 tahun 1991, UU 20 tahun 2001
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:
Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian
Kejaksaan
BPKP
Lembaga non-pemerintah: media massa, organisasi massa (mis: ICW)
2. Faktor-Faktor Penyebab dan Maraknya Korupsi di Indonesia
Di jelaskan bahwa korupsi pada umumnya di sebabkan oleh alasan ekonomis,
kelembagaan, politik, social, budaya, dan masalah moral.
Korupsi karena alasan ekonomi, termasuk akibat kurangnya anggaran, rendahnya upah
bagi pegawai Negara, dan tertundaya pembayaran upah. Korupsi karena kelembagaan, misalnya
keengganan memerangi korupsi, tidak adanya strategi, campur tangannya penjabat tinggi pada
badan-badan hokum , sistem akutansi yang kabur, tak ada trans paransi dalam sistem hokum,
lemahnya kebijakan yang melahirkan para pencari rente (rent-seeking), serta promosi karier pada
orang yang tak tampil baik.
Korupsi karena alasan politik, termasuk kemungkinan untuk menyerang musuh politik
justru dengan memakai slogan peperangan pada korupsi, adanya kepentingan sejumlah
kelompok atas ambruknya sistem keuangan dan perekonomian sebuah Negara, atau adanya
keinginan mengembalikan negara ke sistem diktraktor busuk yang sudah tidak pada zamannya.
Korupsi karena masalah sosial dan moral terjadi akibat adanya demoralisasi di kalangan
masyarakat, terkikisnya etika yang di sebabkan adanya korupsi di antara para penjabat tinggi, tak
memadainya informasi soal kependudukan, kurangnya peran media massa, serta adanya toleransi
publik.
Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentu dipicu oleh berbagai factor, di antaranya
sebagai berikut :
Sikap mental yang kurang terdidik dan hanya memikirkan kesenangan pribadi.
Lemahnya ketaatan beragama.
Keadaan lingkungan yang di penuhi para koruptor akan membuat seseorang berlaku seperti serupa
demi menjaga ekstensinya.
Kurang kesejahteraan hidup dalam materi
Tergiurnyauntuk memiliki barang-barang mewah dan serba impor.
Lemahnya system penegakkan hukum.
3. Oknum Korupsi di Indonesia pada saat era reformasi
2011
11 Februari KPK menangkap Jaksa Dwi Seno Widjanarko asal Kejaksaan Negeri
Tangerang di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dia diduga memeras Agus
Suharto, pegawai BRI Unit Juanda, Ciputat. Upaya pemerasan terhadap Agus suharto ini
diduga terkait dengan perkara penggelapan sertifikat di BRI cabang Juanda, Ciputat,
Tangerang Selatan yang ditangani Jaksa Seno. Atas perbuatannya, Seno disangkakan
melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Korupsi.[3]
4 Oktober KPK menahan FL (Bupati Nias Selatan periode 2006 s.d. 2011) dalam dugaan
tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelanggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajiban.[4]
KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
(P2MKT) Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kasus ini juga menyeret Muhammad
Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka.[5]
26 September Penyidik KPK menahan tersangka ME (Bupati Kabupaten Seluma)dalam
pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah di
Pemerintah Kabupaten Seluma [6]
28 September KPK menetapkan RSP (mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
Departemen Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat
Komitmen) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat
kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari
dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen
Kesehatan Tahun Anggaran 2007[7]
8 September KPK menahanan tersangka B (pemimpin Tim Pemeriksa BPK-RI di
Manado) dan MM (anggota tim Pemeriksa BPK-RI di Manado) atas dugaan penerimaan
sesuatu atau hadiah berupa uang dari JSMR Wali Kota Tomohon periode 2005 s.d. 2010
terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran (TA)
2007 [8]
25 Agustus KPK menangkap Kabag Program Evaluasi di Ditjen Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dadong Irba Relawan , Sesditjen P2KT I
Nyoman Suisnaya dan direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati terkait kasus korupsi di
Kemenakertrans , kasus ini juga membuat menakertrans Muhaimin Iskandar dan menkeu
Agus Martowardojo diperiksa.[9][10]
13 Agustus KPK menahan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad
Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games setelah
ditangkap di Cartagena, Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 dan tiba di Jakarta, pada
13 Agustus 2011. Dalam upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang buron,
KPK melayangkan permohonan penerbitan Red Notice pada tanggal 5 Juli 2011 kepada
Kepolisian RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK telah melakukan
permintaan pencegahan terhadap Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum
dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011.[11]
1 Juni KPK menangkap tangan seorang hakim Pengadilan Hubungan Industrial Imas
Dianasari di daerah Cinunu, Bandung, Jawa Barat karena menerima uang dari seseorang
berinisial OJ ayng diduga merupakan karyawan PT OI.[12]
2 Juni KPK menangkap tangan Hakim Syarifuddin diduga menerima suap Rp250 juta
dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI), Puguh Wirawan. Selain uang Rp250
juta, KPK juga menemukan uang tunai Rp142 juta, US$116.128, Sin$245 ribu, serta
belasan ribu mata uang Kamboja dan Thailanddi rumah dinas Syarifudin [13]
2 Juni KPK menangkap basah seorang Hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta
yang diduga menerima uang suap di daerah Sunter Jakarta Utara. Dia diduga menerima
suap dari kasus kepailitian.[14]
22 November Penyidik KPK menangkap tangan jaksa Kasub Bagian pembinaan di
Kejaksaan negeri Cibinong bernama Sisyoto bersama pengusaha E, AB dan satu orang
sopir. Dalam penangkapan itu petugas KPK menemukan uang Rp 100 juta yang diduga
merupakan suap untuk Jaksa Sisyoto.[15]
11 Desember Kepolisian Thailand menangkap Nunun Nurbaetie, tersangka kasus cek
pelawat yang menjadi buronan internasional. Ia ditangkap di sebuah rumah kontrakan
yang berada di Distrik Saphan Sung, Bangkok, Thailand. Selanjutnya Nunun diserahkan
ke KPK dan diterbangkan ke Indonesia [16].
2010
Mantan Mendagri Hari Sabarno, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Negeri Oentarto Sindung Mawardi dan Hengky Samuel Daud diselidiki terkait kasus
korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 20 provinsi pada 2002-2004. [17]
30 Maret Sekitar pukul 10.30, KPK menangkap seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT TUN) Jakarta berinisial IB dan pengacara berinisial AS, yang diduga
tengah melakukan transaksi penyuapan di jalan Mardani Raya, Cempaka Putih-Jakarta
Pusat.[18]
2009
3 September KPK menetapkan status tersangka terhadap bekas Sekretaris Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono, mantan Direktur Bina Pelayanan
Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar, dan mantan Kepala Pusat
Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya dalam
kasus korupsi alat kesehatan berbiaya Rp 40 miliar pada tahun anggaran 2007.[19] Pada 23
Agustus 2011, Sutedjo Yuwono dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan alat
kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Pengadilan
Tipikor menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Sutedjo.[20]
2008
16 Januari Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat
kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat
sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo
sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis
pengadilan Tipikor selama 2 tahun.
14 Februari Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli
Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan
tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum
BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing
empat tahun penjara.
10 April Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes
Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar.
Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara,
27 November Aulia Pohan, besan Presiden SBY. Dia bersama tersangka lain, Maman
Sumantri mendekam di ruang tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok,
Jawa Barat. Sementara Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin dititipkan oleh KPK di
tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Mereka diduga terlibat dalam pengucuran
dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar.
2 Maret Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita
Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima
610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di
kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip di vonis ditingkat pengadilan Tipikor dan
diperkuat ditingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. Sedangkan
Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara.
12 Maret Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan alat pelatihan Depnakertrans
Taswin Zein ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus
penggelembungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Depnakertrans tahun 2004 sebesar
Rp 15 miliar dan Anggaran Daftar Isian sebesar Rp 35 miliar. Taswin telah di vonis
Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.
20 Maret Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit (1998-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008
di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan
sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit
mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan
Tipikor selama 4 tahun penjara.
10 November Mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. KPK juga menahan mantan
Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala
perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas
Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08).
Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur
ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22
September 2008
9 April Anggota DPR RI (PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan
Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan
Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat
tertangkap ditemukan Rp 71juta dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap bersama
tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton.
17 April Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI
(Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga menjabat Wakil
Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan di Rutan Polres
Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima Rp 31,5 miliar dari Bank
Indonesia.
2007
Bagian ini membutuhkan pengembangan
2006
Desember
27 Desember - Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka
dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak
Rp 15,9 miliar. Tribun Kaltim
22 Desember - Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan
Hari Jumat (22/12). Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut
pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo. Tempo
Interaktif
21 Desember - Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel
Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel
Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan. Tempo Interaktif
Desember 2008, menahan BUPATI Garut 2004-2009 Letkol.(Purn) H. Agus Supriadi SH, yang
tersangkut penyelewangan dana bantuan bencana alam sebesar 10 milyar negara
dirugikan,Bupati Agus dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta.
November
30 November - Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan
korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004. Tempo Interaktif
30 November - Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda
Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif
pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM
5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar. Tempo Interaktif
30 November - Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode
2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total
dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar. Tempo Interaktif
September
2 September - Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di
gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004. Tempo
Interaktif
Juni
19 Juni - Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK
dalam kasus izin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan
kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.
Tempo Interaktif
2005
Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK (2005)
Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan
Hamdani Amin (2005)
Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan
tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh. (2005)
Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka
Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi
Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo
Toemion (2005)
Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005)
2004
Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik
Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank
Dunia (2004)
Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta
(2004)
Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut
dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004).
Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.
Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari
BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004)
Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN. (2004)
4. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi di Indonesia yang dibentuk
pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia.
Komisi ini didirikan berdasarkan kepada undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi
pemberantasan korupsi. Saat ini KPK dipimpin ole 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra M.
Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jasin, Hayono Umar, setelah perpu Plt. KPK ditolak
DPR.
a. Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK
x 16 Januari mantan kapolri Rusdiharjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua karena terlibat kasus
dugaan korupsi pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai dubes RI
di Malaysia. Dugaan kerugian Negara sekitar 15 M. Rusdihardjo divonis 2 tahun penjara.
x 14 februari direktur hukum BI Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak ditahan karena mereka
menjadi tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar 100 M. mereka masing-masing
dihukum 4 tahun penjara
x 10 april gubernur BI BUrhanuddin Abdullah ditahan karena diduga telah menggunakan dana
YPPI sebesar 100 M. dia divonis 5 tahun penjara
x 27 november Aulia Pohan, Maman Sumantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin ditahan
akibat diduga terlibat dalam pengucuran daana YPPI sebesar 100 M.
x dll.
b. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan KPK
a UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
a UU No. 28 thun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN
a UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidaan korupsi
a Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaa peran serta masyarakat dan pemberian
penghargaan dalam pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
a UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
a UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
a UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
a Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang system manajemen sumber daya manusia
KPK
5. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba
Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan
nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sector swasta dan pemerintahan seperti
penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan
a. Penyogokan: pesogok dan penerima sogok
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup, yaitu penyogok dan penerima sogok. Pada
beberapa Negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari,
meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.
b. Sumbangan kampanye dan “uang lembek”
Pada arena politik sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi. Namun, lebih sulit lagijika
diharuskan membuktikan ketiadaannya. Oleh karena itu, banyak gossip yang mengaitkan korupsi
dengan seorang polisi.
c. Tindakan korupsi sebagai alat politik
Peristiwa ini sering terjadi pada kondisi para politisi mencari cara untuk mencoreng
lawan mereka dengan tuduhan korupsi.
d. Mengukur korupsi
Mengukur korupsi dalam arti atau makna statistic. Untuk membandingkan beberapa
Negara secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelaku pada umumnya ingin
bersembunyi. Lembaga Transparasi Internasional dan beberapa LSM terkemuka di bidang anti
korupsi menyediakan tiga tolak ukr korupsi yang ditertibkan setiap tahun. Ketiga tolak ukur
tersebut adalah:
1. Indeks presepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korupsi
Negara-negara ini)
2. Barometer korupsi global (berdasar survey pandangan rakyat terhadap pengalaman
mereka tentang korupsi)
3. Survei pemberi sogok yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing
member sogokan. Bank dunia juga mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk
sejumlah indicator pemerintahan.
6. Dampak Korupsi
a. Bidang Ekonomi
1. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chetwynd et al (2003),
korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing.
2. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan
program pembangunan. Sehingga, kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
mengalami penurunan. Layanan publik cenderung menjadi ajang 'pungli' terhadap rakyat.
Akibatnya, rakyat merasakan bahwa segala urusan yang terkait dengan pemerintahan pasti
berbiaya mahal.
3. Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya
pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang terjadi justru sebaliknya, korupsi
akan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
b. Bidang Kesejahteraan Rakyat
1. Korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang
jumlahnya. Akibatnya, Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat
menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Hal ini
tentu saja akan menimbulkan keresahan masyarakat.
2. Korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Baik individual
maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan
terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas
dan kepedulian terhadap sesama. Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial
yang utama akan hilang. Akibatnya, muncul fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang
kehilangan rasa percaya, baik antar sesama individu, maupun terhadap institusi negara. Perasaan
aman akan berganti dengan perasaan tidak aman (insecurity feeling). Inilah yang dalam bahasa
Al-Quran dikatakan sebagai libaasul khauf (pakaian ketakutan). Terkait dengan hal tersebut ,
Uslaner (2002) menemukan fakta bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki
tingkat ketidakpercayaan dan kriminalitas yang tinggi pula. Ada korelasi yang kuat di antara
ketiganya.
Dampak Korupsi Bagi Rakyat Miskin
Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin
di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja
Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat
menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah
sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut ; harga-harga
kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi ; biaya pendidikan semakin mahal, dan
pengangguran bertambah.
Sesungguhnya korupsi memiliki beberapa dampak yang sangat membahayakan kondisi
perekonomian sebuah bangsa. Dampak-dampak tersebut antara lain:
Pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chetwynd et al
(2003), korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun
asing. Mereka mencontohkan fakta business failure di Bulgaria yang mencapai angka 25 persen.
Maksudnya, 1 dari 4 perusahaan di negara tersebut mengalami kegagalan dalam melakukan
ekspansi bisnis dan investasi setiap tahunnya akibat korupsi penguasa. Selanjutnya, terungkap
pula dalam catatan Bank Dunia bahwa tidak kurang dari 5 persen GDP dunia setiap tahunnya
hilang akibat korupsi. Sedangkan Uni Afrika menyatakan bahwa benua tersebut kehilangan 25
persen GDP-nya setiap tahun juga akibat korupsi.Yang juga tidak kalah menarik adalah riset
yang dilakukan oleh Mauro (2002).
Setelah melakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan bahwa kenaikan 2 poin
pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0-10) akan mendorong peningkatan investasi lebih dari
4 persen. Sedangkan Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1 poin
IPK, GDP per kapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian
empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999-2004. Tidak hanya itu. Gupta et al (1998) pun
menemukan fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi pertumbuhan
ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi
memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan
ekonomi.
Kedua, korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan
program pembangunan. Sehingga, kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
mengalami penurunan. Layanan publik cenderung menjadi ajang 'pungli' terhadap rakyat.
Akibatnya, rakyat merasakan bahwa segala urusan yang terkait dengan pemerintahan pasti
berbiaya mahal.
Sebaliknya, pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, maka
layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta,
Davoodi, dan Tiongson (2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan
memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan
kematian bayi mengalami peningkatan.
Ketiga, sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat
upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang terjadi justru sebaliknya,
korupsi akan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
Terkait dengan hal ini, riset Gupta et al (1998) menunjukkan bahwa peningkatan IPK
sebesar 2,52 poin akan meningkatkan koefisien Gini sebesar 5,4 poin. Artinya, kesenjangan
antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh
semakin bertambahnya aliran dana dari masyarakat umum kepada para elit, atau dari kelompok
miskin kepada kelompok kaya akibat korupsi.
Keempat, korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Baik
individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan
kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya
sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.
Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang. Akibatnya,
muncul fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa percaya, baik antar
sesama individu, maupun terhadap institusi negara. Perasaan aman akan berganti dengan
perasaan tidak aman (insecurity feeling). Inilah yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai
libaasul khauf (pakaian ketakutan).
Terkait dengan hal tersebut, Uslaner (2002) menemukan fakta bahwa negara dengan
tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat ketidakpercayaan dan kriminalitas yang tinggi pula.
Ada korelasi yang kuat di antara ketiganya.
Dampak negative korupsi:
1. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan
proses formal
2. Korupsi dpat memprsulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan
pemerintahan
3. Korupsi merugikan rakyat luas dan menguntungkan salah satu pihak yaitu pemberi sogok
Kesimpulan
Uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya di era reformasi
telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur
birokrasiserta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan
birokrasisebagai prangkat pokoknya.Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya
korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di
Indonesia masih begitu rentanterhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan
hukum menurut kepentingannya.Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani
tindak pidana korupsi yang sudahdiperkarakan bahkan terdakwapun sudah divonis oleh hakim,
tetapi selalu bebas dari hukuman.Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis,
upaya pemberantasan korupsidapat dipastikan gagal.Meski demikian, pemberantasan korupsi
jangan menajdi ³jalan tak ada ujung´, melainkan ³jalanitu harus lebih dekat ke ujung tujuan´.
Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapatditinjau dari struktur atau sistem sosial,
dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia
Saran
Dari kelompok kami dapat menyarankan bahwa seharusnya pemerintah lebih tegas terhadap
terpidana korupsi. Undang-undang yang adapun dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di negara ini.
Daftar Pustaka
1. Ganeca Exact, KTSP, Kelas X
2. id.wikipedia.org
3. maulanusantara.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-korupsi-di-indonesia
4. ms.wikipedia.org
5. Pramono U. Tanthowi, Membasmi Kanker Korupsi, Jakarta, 2005
6. Yudhistira, Kurikulum 2006, Kelas X
7. Yudhistira, Kurikulum 2010, Kelas X
8. www-errol273ganteng.blogspot.com/2007/05/korupsi-makin-marak-di-era-reformasi.html
9. www.google.com
10. www.sinarbaru.com
