RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA

Makalah

Diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Yang dibina Oleh Dra. Jumiati, M.Si

Nama Anggota Kelompok :

1. Alan Gusti Utama NIM 16402

2. Noveria Aksa NIM 1102955

3. Coni Delvita NIM 1204576

4. Yose Rahman NIM 1205206

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian rule of law dan negara hukum pada hakekatnya sulit dipisahkan. Ada

sementara pakar mendekripsikan bahwa pengertian negara hukum dan rule of law

itu hampir dapat dikatakan sama, namun terdapat pula sementara pakar

menjelaskan bahwa meskipun antara negara hukum dan rule of law tidak dapat

dipisahkan namun masing-masing memiliki penekanan. Menurut Philipus M.

Hadjon misalnya negara hukum menurut istilah bahasa belanda rechtsstaat lahir

dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang

sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya

rechtsstaat itu lebih memiliki ciri yang revolusioner. Gerakan masyarakat yang

menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi

dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam

hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering

diistilahkan dengan rule of law.

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah

1. Untuk mengetahui pengertian Rule Of Law dan Negara Hukum

2. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia

3. Untuk mengetahui Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD1945

4. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Warga Negara

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang kami jelaskan di sini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pengertian Rule Of Law dan Negara hukum ?

2. Apakah pengertian Hak Asasi Manusia ?

3. Bagaimana penjabaran Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD1945 ?

4. Apakah pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN RULE OF LAW DAN NEGARA HUKUM

Pengertian rule of law dan negara hukum pada hakekatnya sulit dipisahkan. Ada

sementara pakar mendekripsikan bahwa pengertian negara hukum dan rule of law itu

hampir dapat dikatakan sama, namun terdapat pula sementara pakar menjelaskan bahwa

meskipun antara negara hukum dan rule of law tidak dapat dipisahkan namun masing-

masing memiliki penekanan. Menurut Philipus M. Hadjon misalnya negara hukum

menurut istilah bahasa belanda rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang

absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan

negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu

dalam proses perkembangannya rechtsstaat itu lebih memiliki ciri yang revolusioner.

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara

negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, dan

pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah

yang sering diistilahkan dengan rule of law. Oleh karena itu menurut Hadjon rule of law

lebih memiliki ciri yang evalusioner, sedangkan upaya untuk mewujudkan negara

hukum atau rechtsstat lebih memiliki ciri yang revolusioner, misalnya gerakan revolusi

perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan

kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis.

Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan rule of

law sebenarnya saling mengisi. Berdasarkan bentuknya sebenarnya rule of law adalah

kekuasaan publik yang diatur secara legal. Oleh karena itu, setiap organisasi atau

persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada rule of law.

Berdasarkan kepentingan tersebut maka setiap negara yang legal senantiasa

menegakkan rule of law. Dalam hubungan ini rule of law berdasarkan substansi atau

isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

suatu negara. Konsekuensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada rule

of law dalam kehidupan kenegaraannya, meskipun negara tersebut adalah negara

otoriter. Atas dasar alasan ini maka diakui bahwa sulit menentukan pengertian rule of

law secara universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian itupun berbeda-

beda.

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap

kekuasaan, pada dasarnya disebabkan politik kekuasaan cenderung korup. Hal ini

dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan

masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut maka terdapat keninginan yang sangat besar

untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara normativeyuridis untuk

menghindari kekuasaan politik. Dalam hubungan inilah maka kedudukan konstitusi

menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dalam hal ini dijadikan

sebagai perwujudan hokum tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-

pejabat pemerintah sesuai dengan prinsip government by law,not by man (pemerintahan

berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia atau penguasa).

Menurut Friederich J.Stahlter dapat empat unsur pokok untuk berdirinya satu

rechsstaat, yaitu :

1. Hak asasi manusia

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Bagi Negara Indonesia ditentukan secara yuridis formal bahwa Negara

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal itu tercantum dalam pembukaan

UUD 1945 alinea IV.Dengan pengertian lain dalam UUD Negara Indonesia bahwa

Negara Indonesia adalah Negara hukum atau rehtsstaat dan bukan Negara kekuasaan

atau mahtsstaat. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip

supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang dasar,

adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap

warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasu

kterhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.

PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW

Dalam negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip

yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi rule of law itu sendiri.

Menurut albert venn dicey dalam “ introduction to the law of the constitution,

memperkenalkan istilah te rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu

keteraturan hukum. Menurut dicey terdapat tiga unsur yang fundamental dalam rule of

law yaitu :

1. Supermasi aturan-aturan hukum,tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang,

dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum.

2. Kedudukan sama di muka hukum. Berlaku baik bagi masyarakat biasa

maupun pejabat negara.

3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-

keputusan pengadilan.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa jika dalam hubungan dengan negara

hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas dalam pengertian negara

hukum formal, yaitu negara tidak bersifat proaktif melainkan pasif.

Setelah abad ke-20 mulai bergeser, bahwa Negara harus bertanggung jawab

terhadap kesejahteraan rakyatnya.Untuk itu Negara tidak hanya sebagai penjaga malam

saja, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dengan cara mengaturkehidupan social-ekonomi.

Dalam hubungan Negara hukum ini organisasi pakar hokum internasional,

Internasional Commission Of Jurists (ICJ) secara intens melakukan kajian terhadap

konsep hokum dan unsur-unsur esensial yang terkandung di dalamnya. Dalam beberapa

kali pertemuan ICJ di berbagai Negara seperti di Athena (1955), di New Delhi (1956),

di Amerika Serikat (1957), di Rio De Janeiro (1962), dan Di Bangkok (1965),

dihasilkan paradigm baru tentang Negara hukum.

Secara praktis, pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan

posisi rule of law dalam kehidupan bernegara. Disamping itu melalui pertemuan

tersebut telah digariskan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat diakui pula

adanya hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial-

ekonomi.

Komisi ini merumuskan syarat-syara tpemerintahan yang demokratis dibawah

rule of law yang dinamis, yaitu :

1. Perlindungan konstitusi onal artinya selain menjamin hak-hak individual,

konstitusi harus pula menentukan teknis procedural untuk memperoleh perlindungan

atas hak-hak yang dijamin

2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak

3. Pemilihan umum yang bebas

4. Kebebasan menyatakan pendapat

5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi

6. Pendidikan kewarganegaraan

Dalam welfare state yang terpentingadalah Negara semakin otonom untuk

mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran Negara bagi kesejahteraan hidup

masyarakat.Dalam prinsip Negara ini unsure penting pengakuan adanya pembatasan

kekuasaan yang dilakukan secara konstitusinal. Oleh sebab itu, terlepas dari adanya

pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum dan

rule of law adalah suatu relitas dari cita-cita sebuah negara bangsa, termasuk indonesia.

B. HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak

lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam universal of human right 10

desember 1948, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban

manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditanda tangani oleh majelis umum

PBB dihayati sebagian besar umat manusia dibelahan dunia khususnya yang tergabung

dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia, baik di barat maupun di

timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal; karsial dan sporadikal.

Pada zaman yunani kuno plato telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa

kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan

kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan indonesiapun pengakuan serta

penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang.

Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditanda tangani magna

charta (1215), oleh raja john lackland. Kemudian juga penanda tanganan petition rule of

right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini raja berhadapan dengan

utusan rakyat ( house of commons). Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak

asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Setelah

itu prjuangan yang lebih nyata pada penanda tanganan Bill Of Right, oleh raja willem

III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut

sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan

rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bill Of Right yang berlangsung

selama 60 tahun.

Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh

pemikiran filsuf inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara

absolut menyerahkan kepada penguasa adalah akar yang berkaitan dengan perjanjian

tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Puncak perkembangan perjungan hak asasi manusia tersebut yaitu ketika human

rights itu untuk pertama kalinya merumuskan secara resmi dalam “Declaration Of

Independence” amerika serikat pada tahun 1776. Dalam deklarasi amerika serikat

tertanggal 4 juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniani oleh

tuhan yang maha esa, beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-

hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi negara

amerika serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 maret 1789.

Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di perancis sejak

rousseau, dan perjuanga itu memuncak dalam revolusi perancis yang berhasil

menetapkan hak-hak asasi manusia dalam “declaration des droits l’ homme et du

citoyen” yang ditetapkan oleh assemblee nationale, pada 26 agustus 1789. Semboyan

revolusi perancis yang terkenal yaitu :

1. Liberte (kemerdekaan)

2. Egalite (kesamarataan)

3. Fraternite ( kerukunan atau persaudaraan)

maka menurut konstitusi perancis yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-

hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan

hakikatnya.

Dalam rangka koneptualisasi dan reinterprestasi terhadap hak-hak asasi yang

mencangkup bidang-bidang yang lebih luas itu , Franklin D. Roosevelt. Presiden

amerika pada abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang

kemudian dikenal dengan “the four freedom” itu adalah :

1. Freedom ofspeech yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan

pendapat.

2. Freedom of religion yaitu kebebasan beragama.

3. Freedom of fear yaitu kebebasan dari rasa takut.

4. Freedom of want yaitu kebebasan dari kemelaratan.

Dokrin tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal

sebagai “a moral, poitical, legal framework and as a guideline” dalam membangun

dunia yang lebih damai bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan tidak adil.

Terhadap deklasi tentang hak-hak asasi manusia pbb tersebut, bangsa-bangsa sedunia

melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal

walaupun realisasinya juga disesuaikan dengan kondisi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam setiap negara di dunia.

C. Penjabaran Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan

filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar

dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan

kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai

mahluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi

manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut.

Konseksuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memilik

hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia

sebaga individu dan mahluk sosial.

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu

dirumuskan dari Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB , karena Pembukaan

UUD 1945 dan pasasl-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 , adapun

Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa

Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB,

telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan

bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para

pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut

:

“Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan

beberapa hak dari warga Negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan

(Machsstaat atau negara penindas)”.

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan

UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normativ bagi

hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal pasal UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan

ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara

yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.

Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis,

malainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk

sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi

manusia .Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945,

sebagai berikut :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan

yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Penyataan tentang “ atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”

mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan

manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “…supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas…” dalam pengertian bangsa maka bangsa

Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana

tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dan

dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara

Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya

terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan

negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir (never ending goal) adalah

sebagai berikut :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

Untuk memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun

material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk

melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi

hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama.

Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD

1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia

pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik

jasmaniah maupun rohaniah, antaralain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang

politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Berikut merupakan

rincian dari hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal pasal UUD 1945, yaitu

sebagai berikut :

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.

Pasal 28B

(1)  Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1)  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.

(2)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 28D

(1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

dan layak dalam hubungan kerja.

(3)  Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.

(4)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1)   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih

tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2)   Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3)   Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1)   Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.

(2)   Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari

negara lain.

Pasal 28H

(1)   Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan

kesehatan.

(2)   Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memeperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan.

(3)   Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4)   Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

.

Pasal 28I

(1)   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2)   Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

(3)   Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

(4)   Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara terutama pemerintah.

(5)   Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1)   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2)   Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

D. Hak dan kewajiban warga negara

1. Pengetian warganegara dan penduduk

Syarat-syarat berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah

tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat

ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat

tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara

dan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan

sebaliknya warganegara mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi

oleh negara.

Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga

negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warganegara

adalah penduduk suatu negara, sedangkan penduduk belum tentu warganegara,

karena mungkin orang asing.

Menurut UUD 1945, negara melindungi segenap penduduk, misalnya

dalam pasal 29 (2) disebutkan “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu”. Di bagian lain UUD 1945 menyebutkan hak-hak khusus

untuk warganegara, misalnya dalam pasal 27 (2) yang menyebutkan “tiap-tiap

warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan” dan dalam pasal 31 (1) yang menyebutkan “tiap-tiap warganegara

berhak mendapat pengajaran.

2. ASAS – ASAS KEWARGANEGARAA

a. Asas Ius-Sanguinis dan Asas Ius-Soli

Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat – syarat

untuk menjadi warganegara. Terkait dengan syarat – syarat menjadi

warganegara dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua asas kewarganegaraan,

yaitu asas ius-sanguinis dan asas ius-soli.

· Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan dan hubungan darah,

artinya bahwa Kewarganegaraan seseorang adalah warga negara A karena

orangtuanya adalah warganegara A.

· Asas ius-soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status

Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara B

tersebut.

b. Bipatride dan Apatride

Dalam hubungannya antarnegara seseorang dapat pindah tempat dan

berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat

tinggal di negara lain melahirkan anak, maka status Kewarganegaraan anak ini

tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan berlaku

di negara orangtuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh negara yang lain,

misalnya negara A mengenut asas ius-sanguinis sedangkan negara B mengenut

asas ius-soli, hal ini dapat menimbulkan status biptride atau apatride pada anak

dari orang tua yang berimigrasi diantara kedua negara tersebut.Bipatrid ( dwi

Kewarganegaraan ) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait

seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara itu. Misalnya, Adi dan

Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A namun mereka

berdomisili di negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis dan negara B

menganut asas ius-soli. Kemudian lahirlah anak mereka Dani. Menurut negara

A yang menganut asas ius-sanguinis, Dani adalah warga negaranya karena

mengikuti Kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut

ius-soli, Dani juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya adalah di

negara B dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau

bipatride. Sedangkan apartride ( tanpa Kewarganegaraan ) timbul apabila

menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai

warganegara dari negara manapun. Misalnya, Agus dan Ira adalah suami istri

yang berstatus warganegara B yang berasas ius-soli. Mereka berdomisili di

negara A yang berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka Budi,

menurut negara A, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang

tuanya bukan warganegaranya. Begitu pula menurut negara B, Budi tidak

diakui sebagai warganegaranya, karena lahir di wilayah negara lain. Dengan

demikian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatride.

3. Hak Dan Kewajiban Warganegara Menurut UUD 1945

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban wargnegara

mencangkup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34.

a. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum

dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan

pemerintahan.

b. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Pasal 27 ayat (3) dalam perubahan kedua uud 1945 menetapkan hak dan

kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upayapembelaan negara.

d. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat,

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

e. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk

agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

f. Pasal 30 ayat (1) dalam perubahan kedua uud 1945 menyebutkan hak dan

kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.

g. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran.

4. Hak Dan Kewajiban Bela Negara

a. Pengertian

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga

negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh

kekecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

dengan keyakinan pada pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada uud

1945 sebagai konstitusi negara.

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan tiap

warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan

negara, persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, keutuhan wilayah nusantara

dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai pancasila dan uud 1945.

b. Azas demokrasi dalam pembelaan negara

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam perubahan uud 1945, bahwa usaha

bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini

menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang

mencangkup dua arti. Pertama, bahwa setiap warganegara turut serta dalam

menentukan kebijakkan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga

perwakilan sesuai dengan uud 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, bahwa setiap warganegara harus turut serta dalam setiap usaha

pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

c. Motivasi dalam pembelaan negara

Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara

akan hak dan kewajiabannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui

proses motivasi untuk mencintai tanah air dan ikut serta dalam pembelaan

negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika

setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya.

Disamping itu setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan

segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai

bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia.

1. Pengalaman sejarah perjuangan RI.

2. Kedudukan wilayah geografis nusantara yang stategis.

3. Keadaan penduduk (demografis) yang benar.

4. Kekayaan sumber daya alam.

5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan.

6. Kemungkinan timbulnya bencana perang.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

1. pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan rule of law sebenarnya saling

mengisi. Berdasarkan bentuknya sebenarnya rule of law adalah kekuasaan

publik yang diatur secara legal. Oleh karena itu, setiap organisasi atau

persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada rule

of law.

2. Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak

lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam universal of human right 10

desember 1948, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah

peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditanda tangani oleh

majelis umum PBB dihayati sebagian besar umat manusia dibelahan dunia

khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi

manusia, baik di barat maupun di timur meskipun upaya tersebut masih bersifat

lokal; karsial dan sporadikal.

3. Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan

filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila

sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa

dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi,

adapun sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan makhluk sosial. Dalam

pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan

hakikat kodrat manusia tersebut.

4. Syarat-syarat berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah

tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga

syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Warganegara adalah

rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya

dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara. Warga

negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya

warganegara mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh

negara.

SARAN

Sebaiknya kita sebagai mahasiswa lebih mengerti tentang rule of law dan

ham dan tahu tentang proses bangsa dan bisa menerapkanya dalam kehidupan agar

tercipta generasi-genarasi penerus bangsa.