Click here to load reader

Makalah Pkn Ham

  • View
    19

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dd

Text of Makalah Pkn Ham

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep HAM yang berlaku dalam prespektif Islam?

2. Apa saja praktik-praktik tentang pelanggaran HAM?

3. Bagaimana cara menegakkan HAM?

4. Bagaimana Undang-Undang yang berlaku dalam HAM di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan konsep HAM yang berlaku dalam prespektif Islam

2. Mengetahui praktik-praktik tentang pelanggaran HAM

3. Menjelaskan cara menegakkan HAM

4. Menjelaskan Undang-Undang yang berlaku dalam HAM di IndonesiaBAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam

Akhir-akhir ini banyak sekali isu yang dilontarkan dari orientasi Barat, dengan maksud untuk mendiskreditkan Islam. Musuh-musuh Islam tidak henti-hentinya berupaya untuk memadamkan Islam. Berbagai upaya mereka tempuh, agar terbentuk opini masyarakat bahwa Barat itu lebih hebat daripada Islam. Islam sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Isu-isu yang dimaksud seperti hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, lingkungan hidup, pluralisme, feminisme, dan lain-lain.

Pengarang Eropa apabila menulis sejarah tentang konsep apapun tentang manusia, mereka selalu menelusuri asal mulanya peradaban Romawi atau Yunani. Menurut mereka konsep tentang hak asasi manusia dikemukakan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani bernama Zeno. Kemudian beberapa ilmu filsafatnya, konsep ini dapat berkembang ke dalam peradaban Romawi, dan setelah terbengkalai selama abad kegelapan.

Pada umumnya para pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Agung. 1215) yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapabangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Perkembangan berikutnya adalah munculnya Bill of Rights (undang-undang hak, 1969) di Inggris, lalu muncul Declaration des droits de Ihomme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789 di Perancis).

Apabila para pakar HAM tersebut berpikir dan berandangan objektif, tentu mereka akan mengakui bahwa jauh sebelum lahirnya Magna Charta, Islam telah memiliki konsep tentang HAM yang terkenal, bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan Magna Charta. Mengapa demikian? Salah satunya kelemahan kita adalah lebih bangga apabila mengadopsi ilmu-ilmu dari Barat, dan para pakara Islam sendiri kurang kuat dalam menyebar luaskan paham-paham Islam.

Hak asasi manusia menurut pandangan Islam adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Islam telah memiliki doktrin perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan konsep HAM dalam Magna Charta. Konsep HAM dalam Magna Charta yang baru ada 600 tahun setelah kedatangan Islam, sangat tidak benar jika Barat mengklaim bahwa tonggak sejarah HAM berasal dari Magna Charta. Islam telah mengatur HAM secara sempurna sebagaimana berikut :

2.1.1 Hak Hidup

Barang siapa membunuh orang (bukan Qishash), seolah-olah ia membunuh manusia semuanya, dan barangsiapa memelihara hidupnya seolah-olah memelihara hidupnya manusia semua. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

(Q.S Al-Maidah : 32)

Hukum ini bukan untuk kaum Bani Israil saja, tetapi untuk seluruh manusia. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah membunuh seluruh manusia, karena jika membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

Dilarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah ( Al-Isra, 17:33)

() Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu (alasan) yang benar1. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan2 kepada wali (ahli waris)nya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuha. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu sebab yang benar (Al-Anam, 6:151)

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun berbuat baiklah kepada ibu bapak[29], janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji[30], baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. 2.1.2 Hak Milik

Allah SWT melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (Al-Baqarah, 2:188 dan Annisa, 4:29)

Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa 29)

2.1.3 Perlindungan dan Kehormatan

Larangan mengolok-olok kaum atau orang yang lain dan larangan panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (Al-Hujurat, 49:11)

() Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, (karena) boleh jadi yang diperolok-olokkan lebih baik (dari perempuan yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dirimu dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Larangan berprasangka buruk terhadap orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan menggunjing orang lain (Al-Hujurat, 49:12)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang.2.1.4 Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

Larangan memasuki rumah yang bukan rumah kita, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya (An-Nur, 24:27)

(

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat.2.1.5 Keamanan Kemerdekaan Pribadi

Agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil (An-Nisa, 4:58)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat.

Tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya (Al-Hujurat, 49:6)

()Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

2.1.6 Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang

Seseorang yang berbuat dosa kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Al-Anam 164)

Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan

Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Fathir, 35:18) ()Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang mendirikan shalat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allah-lah tempat kembali.2.1.7 Hak untuk Memprotes Kezaliman (Tirani)

Larangan ucapan buruk yang diucapkan terus terang kecuali oleh orang yang dianiyaya (An-Nisa 4:148)

(

Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perintah amar maruf nahi munkar (Ali Imran, 3:110) (

Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.2.1.8 Kebebasan Berekspresi

Perintah saling menolong, menyuruh mengerjakan yang maruf mencegah yang munkar (At-Taubah, 9-71) (

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Kebebasan mengemukakan pendapat, Rasulullah saw selama hidupnya memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda kepada beliau2.1.9 Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan

Larangan memaksakan agama (Al-Baqarah, 2:256)

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Kebebasan dari Allah swt, untuk menjadi orang yang beriman atau kafir (Al-Kahfi, 18:29)

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".

Azhari (2004, 144) menggambarkan hak-hak asasi manusia dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qura, dan Sunnah sebagai berikut :

KemuliaanHak-Hak PribadiKebebasan

Pribadi

Masyarakat

PolitikPersamaan

Martabat

Kebebasan

Beragama

Berpikir

Menyatakan pendapat

Berbeda pendapat

Memiliki harta benda

Berusaha

Memiliki pekerjaan

Memilih tempat kediamanan

2.2 Praktik-Praktik tentang Pelanggaran HAMPendekatan pembangunan yang mengutamakan "Security Approach" dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Selama lebih kurang 32 tahun Orde Baru berkuasa "Security Approach" sebagai kunci menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan semacam ini, sangat berpeluang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, karena stabilitas ditegakkan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan. Beberapa jenispelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi, antara lain;

a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpaberdasarkan hukum.b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yangdianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitaskeamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunanc. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salahsatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.2.2.1 Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru selama lebih kurang 32tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene padafigure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyatatasnegara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat. Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentukpengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kekuasaan yaitu:

a. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belumterwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang. akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratisasi. Sertabelum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung untuk timbulnya pelanggaran hak asasi manusia

b. Hilang atau berkurangnya beberapa hak yang berkaitan dengan kesejahteraan lahir dan batin yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

c. Hilang atau berkurangnya hak yang berkaitan dengan jaminan, perlindungan, pengakuan hukum dan perlakuan yang adil dan layak.d. Hilang atau berkurangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.e. Hilang atau berkurangnya hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi anak-anak, orang tua, dan penderita cacat.f. Hilang atau berkurangnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagaitindakankekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penculikan, pemerkosaan, pengusiran, hilangnya mata pencaharian; hilangnyarasa aman, dll.2.2.2 Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuanPerserikatan Bangsa- Bangsa telah mendeklarasikan hak asasi manusia yangpada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hakakan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan; ras, warna kulit,keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanyaadalah bahwa instrumen tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan terhadap pelanggaran hak asasinya dalam bentuk;

a. Kekerasan berbasis gender bersifat phisik, seksual atau sikologis; penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan.

b. Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.c. Diskriminasi dalam sistem pengupahan.d. Perdagangan wanita.2.2.3 Pelanggaran hak asasi anak.Piagam Hak Asasi Manusia telahmemuat dengan jelas mengenai pelindungan hak asasi anak namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak asasi anak, yang sering dijumpai adalah;

a. kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan phisik dan mental;

b. menelantarkan anak;c. perlakuan buruk;d. pelecehan seksual;e. penganiayaan;f. mempekerjakan anak di bawah umur.2.3 Cara Menegakkan HAM

2.3.1 Upaya HAM dilakukan dengan dua pendekatan :

1. PencegahanPencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM dengan cara persuasif.

Upaya pencegahan :

1. Penciptaan perundang-undangan HAM yang lengkap

2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM

3. Penciptaan perundang-undangan dengan pembentukan lembaga peradilan HAM

4. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.2. PenindakanPenindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Upaya penindakan :1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM

2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM

3. Investigasi dengan pencarian data, informasi, dan fakta yang terkait dengan peristiwa di dalam masyarakat

4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli

5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui peradilan HAM2.3.2 Peran masyarakat dalam menegakkan HAM 1. Dalam masyarakat perlu ditegakkan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga negara masyarakat.2. Bila terdapat permasalahan dalam masyarakat hendaknya cara yang diterapkan untuk mengatasinya dengan mengutamakan musyawarah mufakat.3. Perlu dihindari tindakan eigenrichting (main hakim sendiri) dalam masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum.4. Hukum dan keadilan serta upaya menegakkan dan melindungi HAM dilakukan oleh segenap pihak melalui pengetahuan dan kesadaran.5. Pemerintah sebagai alat negara diamanati untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD45 alinea IV).2.3.3 Upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia

Hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistis sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut :1. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia.2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan2.3.4 Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.

Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.

Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.

Perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.

2.4 Undang-Undang yang berlaku dalam HAM di Indonesiaa. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.Dalam amandemen UUD 1945 ke dua, ada Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang bersikan pasal 28A s/d 28J. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :1. Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat)

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

3. Hak mengembangkan diri (misalnya hak : pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial)4. Hak memperoleh keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum)5. Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak : memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal)6. Hak atas rasa aman (misalnya hak : memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa)7. Hak atas kesejahteraan (misalnya hak : milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial)

8. Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah)

9. Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan)10. Hak anak (misalnya hak : perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan sexual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).

b. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (lakilaki dan perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakLatar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain:1. Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.2. Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.3. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hakhak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan inidimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.5. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :a. Nondiskriminasib. kepentingan yang terbaik bagi anakc. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangand. penghargaan terhadap pendapat anak.

d. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment).Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interograsi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang orang yang dirampas kemerdekaannya.

e. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.Menurut Konvensi ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) tersebut, istilah bentuk-bentuk terburuk kerja anak mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya:2. penjualan anak3. perdagangan anak-anak4. kerja ijon5. perhambaan (perbudakan)6. kerja paksa atau wajib kerja7. pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata8. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno9. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan.10. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dengan UURI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, maka negara Republik Indonesia wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan praktek memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam industri maupun masyarakat.

f. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi :1. hak atas pekerjaan2. hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan3. hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh4. hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial 5. hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda6. hak atas standar kehidupan yang memadai7. hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai8. hak atas pendidikan 9. hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.

g. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Hakhak sipil (kebebasankebebasan fundamental) dan hakhak politik meliputi :

Hak-hak sipil :1. hak hidup2. hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat3. hak bebas dari perbudakan4. hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang5. hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri6. hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan7. hak atas praduga tak bersalah8. hak kebebasan berpikir9. hak berkeyakinan dan beragama10. hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain11. hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat12. hak atas perkawinan/membentuk keluarga13. hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusanmempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan14. hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan15. hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Hak hak Politik :1. hak untuk berkumpul yang bersifat damai2. hak kebebasan berserikat3. hak ikut serta dalam urusan publik4. hak memilih dan dipilih5. hak untuk mempunyai aksespada jabatan publik di negaranya ;

h. Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.Undang-undang ini mengatur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat.

BAB III

ANALISIS KRITIS

berbicara tentrang hak di zaman pasca modern ini pasti tidak akan terlepas dari pro dan kontra, karena banyaknya perbedaan pendapat terutama tentang batasan-batasan hak asasi yang hampir tidak jelas, sebenarnya Islam telah menerepakan Hak asasi ini jauh sebelum konsep-konsep barat tentang hal tersebut masuk.

Hak asasi manusia menurut pandangan Islam adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Islam telah memiliki doktrin perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan konsep HAM dalam Magna Charta. Konsep HAM dalam Magna Charta yang baru ada 600 tahun setelah kedatangan Islam, sangat tidak benar jika Barat mengklaim bahwa tonggak sejarah HAM berasal dari Magna Charta.Terlebih di indonesia telah ada KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), adanya lembaga tersebut menjadi angin segar bagi para golongan yang mengaku pejuang HAM, misalnya adalah kelompok Lesbian, yang menuntut agar kelompok tersbut menjadi legal maksudnya adalah jenis kelamin lesbian adalah legal di indonesia. mereka beralasan ini adalah kebebasan atau hak asasi setiap manusia. Tentu bagi kami itu sudah melewati batas atau diluar fitrah manusia sebagai ciptaan tuhan yang hanya mememiliki kelamin laki-laki atau perempuan.

Kebebasan seperti itulah yang sudah melewati batas, hak asasi yang sudah tidak jelas ranah dan batasaannya sehinggahal ini akan merusak agama dan keutuhan negara kesatuan.

Berdasarkan isue yang berkembang, dalam pidato kenegaraan presiden jokowi pada agustus 2015 dihadapan MPR-DPR RI meyatakan bahwa pemerintah akan melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM berat karena masalah tersebut akan menjadi beban bangsa indonesia.

Pernytaan tersebut menjadi kontroversi karena salah satu kasus yang di anggap pelanggaran HAM berat adalah peristiwa 1965, dimana eks PKI adalah korban dari pelanggaran HAM berat. Dan hal komnas HAM telah mengeluarkan pernytaan bahwa 1965 memang terjadi kasus pelangaran HAM berat tanpa menyebutkan PKI sebagai korbannya. Tentunya ini tidak boleh terjadi karena PKI adalah pelaku kejahatan hak asasi manusia mulai tahun 1926, tahun 1948 di madiun, dan 1965 membunuh para jendral di jakrta serta beberpa aktivis islam yang fi anngap berntentangan ideologi dengan mereka.

Artinya adalah Kebebasan atau hak asasi di era pasca modern saar ini sudahkebabalasan, ini tidak diboleh dibiarkan. Harus di kembalikan kepada al-quran dan al-hadist yang telah mengatur bagaimana kemudian Hak Asasi dalam pengertian yang seutuhnya.BAB IV

PENUTUP

4.1 KesimpulanHAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.4.2 Saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM` kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.DAFTAR PUSTAKATim Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto.2009.Pendidikan Kewarganegraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.Purwokerto:Alfabeta

Harianto, Aries.2009.Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.Bandung:CV.Mandar Maju

Rozak, Abdul dkk.2008.Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.Jakarta.ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Kusnardi, Muhammad Ibrahim.1984. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara UI Dan C.V. Sinar Bakti.Budi, Arjdo Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung : CV.Mandar Maju