Makalah kdrt

Tugas Kelompok

MAKALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Mata kuliah Perundang-Undangan Sosial

Diajukan untuk memenuhi nilai tugas kelompok persentase

Dosen : Nurhayani Lubis, SH, M.Pd

Oleh:

Kelompok 7

Ahmad Darojatun (1204241)

Dian Puspita Sari (1204126)

Titin Anisa (1204114)

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat

dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Perundang-

undangan Sosial, tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala yang berarti. Makalah ini

merupakan hasil kerjasama yang baik dari kelompok kami.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen Perundang-undangan Sosial, Ibu

Nurhayani Lubis atas bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian makalah ini. Terima

kasih kepada teman-teman kelas 1 / I atas kerjasama dan dukungannya selama ini.

Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan,

tentu di dalam penulisan makalah ini banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena

itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan

makalah selanjutnya. Kami berharap, makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita

semua. Amin.

Wassalam.

Bandung, 6 Maret 2013

Kelompok 7

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................1

DAFTAR ISI...................................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................3

1.1 Latar Belakang Masalah...........................................................................................3

1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................................4

1.3 Tujuan.......................................................................................................................4

BAB II PEMBAHASAN................................................................................................5

2.1 Sekilas Tentang UU PKDRT....................................................................................5

2.2 Filosofi UU PKDRT.................................................................................................5

2.3 Pengertian KDRT......................................................................................................7

2.4 Lingkup Rumah Tangga............................................................................................8

2.5 Asas dan Tujuan PKDRT..........................................................................................8

2.5.1 Asas PKDRT...................................................................................................8

2.5.2 Tujuan PKDRT................................................................................................9

2.6 Bentuk-Bentuk KDRT..............................................................................................9

2.7 Penyebab KDRT.....................................................................................................12

2.8 Pembuktian Kasus KDRT.......................................................................................14

2.9 Cara Penanggulangan KDRT..................................................................................14

BAB III PENUTUP......................................................................................................15

3.1 Kesimpulan.............................................................................................................15

3.2 Saran........................................................................................................................15

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................16

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan

berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian

setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala

rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa

anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan

sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini

ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua

anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh

anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan,

kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh

anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan

anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada

rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah

sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi

berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Apabila

konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam

keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-

hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi

wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa,

mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada

tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam

rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan,

dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk

3

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Untuk itu, disini kami sebagai penulis akan membahas undang – undang yang

mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah di atas adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?

2. Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga ?

3. Apakah faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga ?

4. Bagaimana cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?

5. Apakah perlindungan bagi korban KDRT?

6. Apakah pengertian KDRT menurut UU?

1.3 Tujuan

Tujuan dari rumusan masalah di atas yaitu :

1. Menjelaskan yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Menjelaskan apa saja bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Menjelaskan faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Menjelaskan cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

5. Menjekaskan perlindungan bagi korban KDRT.

6. Menjelaskan pengertian KDRT menurut UU.

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 . Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14

September 2004, telah disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab,56

pasal dan 45 ayat yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi

anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Secara garis besar UU ini berisi tentang ketentuan umum, meliputi pengertian

KDRT, penghapusan KDRT, korban KDRT, perlindungan, perintah perlindungan, dan

lingkup rumah tangga. Bab-bab selanjutnya mengatur tentang asas dan tujuan

diadakannya penghapusan KDRT, larangan KDRT termasuk bentuk-bentuk KDRT, hak-

hak korban, kewajiban Pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, dan

ketentuan pidana.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini

terkait erat dengan beberapa peraturan perundang undangan lain yang sudah berlaku

sebelumnya, antara lain, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),dan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2.2 Filosofi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT)

Sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan

kedamaian yang diakui dalam Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of

Women,yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan

terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai

kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai

5

langkah serius.KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan

terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah

menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap

KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam

konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat

terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut

meliputi, Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant

on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic,

Social and Cultural Rights (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi

Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Berbagai pertistiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara

telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban.Maka negara dapat

dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

(“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention Against Torture

and Other Cruel, In human, or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”).Demikian

juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang

menjadi korban.The European Convention for the Protection of Human Rights and

Fundamental Freedoms (“ECHR”), the American Convention on Human

Rights(“ACHR”), bersama dengan the Inter-American Convention on the Prevention,

Punishment and Eradication of Violence Against Women(“Inter-American Convention

on Violence Against Women”), dan the African Charter on Human and Peoples’ Rights

(“African Charter”) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan

landasan bagi korban KDRT.

Secara yuridis, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No.

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),

yang tercantum dalam pasal 6, 7, 8, dan pasal 9 yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka

berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau

6

penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004).

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan

orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004).

4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan pengertian dalam rumah tangga, padahal

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang

layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut

(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun

2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan

KDRT. Kebijakan ini merupakan bagian dari penghapusan deskriminasi terhadap

perempuan, yang terwujud dalam Convention on the Elimination of All Forms of

Descrimination Againts Woman (CEDAW), dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1984. Konvensi ini memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan dan

menyatakan agar Negara mengambil langkah-langkah seperlunya untuk pelaksanaannya.

Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan

PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

2.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23

Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum

dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

7

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala

bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik

Indonesia tahun 1945.

b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan

pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta

bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal

itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar

dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur

yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang

hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri

atau anak diancam hukuman pidana”

2.4 Lingkup Rumah Tangga

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana

dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,

dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);

dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

2.5 Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.5.1 Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan

berdasarkan asas (Pasal 3) :

Penghormatan hak asasi manusia;

8

Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana

perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki

kondisi yang sama untuk mewu-judkan secara penuh hak-hak asasi

dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsu-ngan rumah tangga secara

proporsional.

Nondiskriminasi; dan

Perlindungan korban.

2.5.2 Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan

(Pasal 4):

Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2.6 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri

dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka

berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar,

memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok,

memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak

seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka

berat (Pasal 6).

DELIK ANCAMAN SANKSI

Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

➢ penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

➢ denda paling banyak Rp 15 juta

Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat :

➢ penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau


Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban :

9

➢ penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau


Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencaharian atau kegiatan sehari-hari :

➢ penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau

➢ denda paling banyak Rp 5 juta.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya

dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan,

komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari

dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak

(Pasal 7).


Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga



Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencaharian atau kegiatan sehari-hari

➢ penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau


c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya,

memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak

memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual,

mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa

muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.

2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak

menghendaki.

10

3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau

menyakitkan.

4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau

tujuan tertentu.

5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan

korban yang seharusnya dilindungi.

6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang

menimbulkan sakit, luka,atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti

komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal,

seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian

seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan

seksual berat.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan

tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam

lingkup rumah tangga tersebut;

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.


Kekerasan seksual

➢ penjara paling lama 12 tahun; atau


Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual

➢ penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau

➢ denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 300 juta

Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama

sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4

11

minggu terus menerus atau1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam

kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi

➢ penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau

➢ denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada

orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali

orang tersebut (pasal 9).


Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau Menelantarkan orang lain

yang berada di bawah kendali



Pidana Tambahan Selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim

dapat men-jatuhkan pidana tambahan berupa:

• Pembatan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari

korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

• Penetapan pelaku mengikuti program KONSELING di bawah pengawasan

lembaga tertentu .

2.7 Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab KDRT adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki

harus kuat, berani serta tanpa ampun

3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi

terhadap relasi suami istri

4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-

laki boleh menguasai perempuan

12

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur

masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita,

sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan

wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan

maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak.

Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-

kan istri sehingga tejadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-

luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban

wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang

bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh

suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya

sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum

yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak

dalam konteks harmoni keluarga.

2.8 Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan

seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah,

apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55).

Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

13

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa

2.9 Cara Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara

penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada

agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi

dengan baik dan penuh kesabaran.

b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena

didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara,

dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap

pendapat yang ada.

c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah

rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak

ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi

pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar

anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya.

Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan

aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu

yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam

keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang

minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan

istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah

14

rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak maka

akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kekerasan yang dialami

oleh seseorang terutama pada seorang wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sanksi yang akan didapat oleh para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah

tangga tersebut sudah di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara

tindak pidana terdapat pada Pasal 44 – Pasal 49, selain tindak pidana tersebut hakim

dapat menjatuhkan sanksi tambahan terhadap tersangkayang diatur pada Pasal 50 – Pasal

53 .

Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama

menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah

tangga.

3.2 Saran

Kekurangan hanya milik kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Penyusun makalah ini hanya manusia biasa yang banyak kelemahan dan kekhilafan.

Maka dari itu penyusun menyarankan pada pembaca yang ingin mendalami pembahasan

mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setelah membaca makalah ini

membaca sumber lain yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

http://omperi.wikidot.com/tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga

15

http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm

http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm

http://www.erwinmiradi.com/kenapa-laki-l... #erwinmiradi.com

http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istri-dalam-rumah-

tangga/

16

Documents

Makalah kdrt