BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan

keragaman. Konsep kesetaraan (equity) bisa dikaji dengan pendekatan formal dan pendekatan

substantif. Pada pendekatan formal kita mengkaji kesetaraan berdasarkan peraturan-peraturan

yang berlaku, baik berupa undang-undang, maupuin norma, sedangkan pendekatan substantif

mengkaji konsep kesetaraan berdasarkan keluaran / output, maupun proses terjadinya

kesetaraan.

Konsep kesetaraan biasanya dihubungkan dengan gender, status, hirarki sosial, dan

berbagai hal lainnya yang mencirikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan.

Sedangkan konsep keragaman merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan

kebudayaan umat manusia. Kalau kita perhatikan lebih cermat, kebudayaan Barat dan Timur

mempunyai landasan dasar yang bertolak belakang. Kalau di Barat budayanya bersifat

antroposentris (berpusat pada manusia) sedangkan Timur, yang diwakili oleh budaya India,

Cina dan Islam, menunjukkan ciri teosentris (berpusat pada Tuhan).

Dengan demikian konsep-konsep yang lahir dari Barat seperti demokrasi, mengandung

elemen dasar serba manusia, manusia-lah yang menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan

Timur mendasarkan segala aturan hidup, seperti juga konsep kesetaraan dan keberagaman,

berdasarkan apa yang diatur oleh Tuhan melalui ajaran-ajarannya

Penilaian atas realisasi kesetaraan dan keragaman pada umat manusia, khususnya

pada suatu masyarakat, dapat dikaji dari unsur-unsur universal kebudayaan pada berbagai

periodisasi kehidupan masyarakat.

1

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa makna keragaman dalam ilmu sosial budaya dasar ?

2. Apa makna kesetaraan dalam ilmu sosial budaya dasar ?

3. Apa saja yang menjadi unsur-usur keragaman dalam masyarakat ?

4. Apa pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara,

dan kehidupan global ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui makna keragaman dalam ilmu social budaya dasar.

2. Untuk mengetahui makna kesetaraan dalam ilmu social budaya dasar.

3. Untuk mengetahui unsur-usur keragaman dalam masyarakat

4. Untuk mengetahui pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama,

bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 MAKNA KERAGAMAN

Keragaman berasal dari kata ragam. Dalam kamus besar bahasa indonesia ragam

berarti(1) sikap, tingkah laku, cara; (2) macam, jenis; (3) musik, lagu, langgam; (4) warna,

corak ; (5) laras ( tata bahasa ), keragaman menunjukan adanya banyak macam. Sedangkan

keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan

dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Kergaman

dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak

macam atau jenis dalam masyarakat.

Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan

kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang (Azyumardi Azra,

2003)Sebagai fakta,  keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai

fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor

penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi

pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik.

Keragaman adalah kondisi dimana di dalamnya terdapat berbagai perbedaan baik ras,

agama, dan keyakinan, sedangkan kesederajatan adalah sama tingkatan (pangkat,

kedudukan), dimana adanya perbedaan tetap berada pada satu tingkatan atau kedudukan yang

sama. Keragaman adalah perbedaan yang indah, sehingga dalam keragaman kita harus

berpikir keindahan yang sangat unik. Karena jika kita tidak melihat suatu perbedaan kita

tidak akan melihat suatu keindahan karena tidak ada perbandingan. Namun, banyak individu

melihat perbedaan atau keragaman yang berada disekitar mereka adalah sesuatu yang salah.

3

Seharusnya mereka dapat berpikir bagaimana kita dapat menilai sesuatu jika kita

tidak dapat membandingkan sesuatu. Kita akan mengerti sesuatu itu indah, itu baik, itu bagus

ketika kita sudah menemukan sesuatu pembanding untuk membandingkan sesuatu yang kita

nilai, dan itulah hakikat dari keragaman dan perbedaan.

2.2 MAKNA KESETARAAN

Kesetaraan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada

manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Kesetaraan

adalah persamaan harkat, nilai harga taraf, yang membedakan makhluk yang satu dengan

yang lainnya. Sedangkan kesetaraan dalam masyarakat adalah suatu keadaan yang

menunjukkan adanya pemeliharan kerukunan, perdamaian, dan saling menjaga harkat dan

martabatnya. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman

identitas yang disandang.

Kesetaraan merupakan hal yang dimiliki manusia sejak lahir. Kesetaran manusia

bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan yang

sama. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak

dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Kesetaraan dalam derajat

kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial,

terutama pranata hukum, yang merupakan mekanisme kontrol yang secara ketat dan adil

mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan nyata.

Kesetaraan derajat individu melihat individu sebagai manusia yang berderajat sama dengan

meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada dirinya berdasarkan atas asal

rasial, suku bangsa, kebangsawanan, atau pun kekayaan dan kekuasaan.

4

2.3 UNSUR-UNSUR KERAGAMAN DALAM MASYARAKAT

1. Suku Bangsa dan Ras

Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke

sangatlah beragam. Dari keragaman tersebut ada perbedaan ras dari ciri-ciri biologis lahiriah

yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain

sebagainya. Suku bangsa yang ada di Indoseia lebih dari 300 suku bangsa. Sedangkan ras

yang ada di Indonesia antara lain ras mongoloid yang terdapat di bagian barat Indonesia dan

ras austroloid yang terdapat di sebelah timur Indonesia. Jumlah manusia akan terus

berkembang hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda. Manusia tidak bisa

memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Karenanya, manusia tidak pantas

membanggakan dirinya atau melecehkan orang lain karena faktor suku atau bangsa.

2. Agama dan Keyakinan

Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan

yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan

gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indra.

Dalam kenyataannya fungsi agama dalam masyarakat antara lain adalah:

a. Berfungsi edukatif, yaitu ajaran agama secara hukum berfungsi menyuruh dan

melarang.

b. Berfungsi sebagai perdamaian.

c. Berfungsi sebagai sosial control.

d. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas.

Di Indonesia, agama merupakan unsur yang sangat penting dan sudah ada beberapa agama

yang telah diakui, hal itu merupakan bukti adanya keragaman dalam hal agama atau

kepercayaan. Adapun terhadap keragaman manusia dalam hal kepercayaan, sikap, dan

5

perilakunya, manusia tidak dipandang sederajat. Ada yang mulia dan ada yang hina,

bergantung pada kadar ketakwaannya.

3. Ideologi dan Politik

Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat

terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan

kepercayaan yang fundamental. Sedangkan politik bermakna usaha dalam menegakkan

keteriban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu

tindakan. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keragaman dalam hal ideologi

dan politik. Meskipun pada keyataanya Indonesia hanya mengakui pancasila sebagai satu-

satunya ideologi.

4. Adat dan Kesopanan (Tatakrama)

Tatakrama yang dianggap arti bahasa jawa yang berarti “adat sopan santun, basa

basi”, pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap

sesuai kaidah atau norma tertentu. Tatakrama di bentuk dan dikembangkan oleh masyarakat

itu sendiri dan diharapkan akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam

masyarakat itu sendiri.

5. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia merupakan negara berkembang dimana masalah perekonomian

diperhatikan agar dapat meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang

majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas

bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan kasta.

6

2.4 PENGARUH KERAGAMAN TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA,

BERMASYARAKAT, BERNEGARA, DAN KEHIDUPAN GLOBAL

Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki

banyak keragaman dalam banyak hal. Keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan

kita. Banyak pengaruh yang timbul karena adanya keragaman, diantaranya adalah :

1) Didalam kelompok-kelompok sering kali terjadi segmentasi karena memiliki

kebudayaan yang berbeda.

2) Struktur sosial terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non

komplemeter.

3) Kurang adanya pengembangan konsesus diantara para anggota masyarakat tentang

nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.

4) Secara relatif sering kali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan yang

lainnya, karena adanya perbedaan.

5) Secara relatif intergrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling ketergantungan

didalam bidang ekonomi.

6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Selain pengaruh diatas, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan,

besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan

bangsa seperti :

1) Terjadinya disharmonisasi, dimana tidak ada penyesuaian atas keragaman antara

manusia dengan dunia lingkungannya.

2) Terjadi diskriminatif terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan

memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang

merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

7

3) Terjadi eksklusivisme, rasialis, bersumber dari superioritas diri, alasannya dapat

bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras/sukunya

kelompoknya lebih tinggi dari ras/suku/kelompok lain, menganggap kelompok

lain derajatnya lebih rendah dari pada kelompoknya sendiri.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan

oleh pengaruh negative dari keragaman, yaitu :

1) Semangat Religius

Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan kepada umatnya, semua agama

mengajarkan nilai - nilai yang menghargai sesama manusia, alam, dan lingkungan

serta kebesaran tuhan sang pencipta.

2) Semangat Nasionalisme

Mengadakan program-program pendidikan yang mencakup ideologi

multikulturalisme dan demokrasi serta kebangsaan.

3) Semangat Pluralisme

Menanamkan jiwa anti diskriminasi dalam masyarakat.

4) Semangat Humanisme

Menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan solidaritas antar sesama.

5) Dialog antar umat beragama

Membangus suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan

antar beragama, media masa, dan harmonisasi dunia.

8

2.5 MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN MASALAH SILANG BUDAYA

Masyarakat indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing plural (jamak)

dan heterogen (anekaragam). Pluralitas sebagai kontradiksi dari singularitas mengindikasikan

adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, yaitu dijumpainya berbagai sub kelompok

masyarakat yang tidak bisa di satu kelompokkan satu dengan yang lainnya, demikian pula

dengan kebudayaan mereka, sementara heterogenitas merupakan kontraposisi dari

homogenitas mengindikasi suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidak samaan

dalam unsur-unsurnya.

Hambatan-hambatan yang potensial dimiliki oleh suatu masyarakat yang plural dan

heterogen juga dapat ditentukan dalam banyak aspek lainnya yaitu struktur sosial yang

berbeda akan menghasilkan pola dan proses pembuatan keputusan sosial yang berbeda,

pluralitas dan heterogentitas seperti diuraikan di atas juga tanpa memperoleh tantangan yang

sama kerasnya dengan tantangan terhadap upaya untuk mempersatukannya melalui konsep

negara kesatuan yang mengimplikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan

secara sentralistik.

Masyarakat Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai budaya karena adanya

berbagai kegiatan dan pranata khusus dimana setiap kultur merupakan sumber nilai yang

memungkinkan terpeliharanya kondisi kemapanan dalam kehidupan masyarakatta

pendukungnya, setiap masyarakat pendukung kebudayaan (culture bearers) cenderung

menjadikan kebudayaannya sebagai kerangka acuan bagi perikehidupannya yang sekaligus

untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang berciri khas.

Sehingga perbedaan antar kebudayaan, justru bermanfaat dalam mempertahankan

dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Pluralisme masyarakat dalam

tatanan sosial agama, dan suku bangsa telah ada sejak jaman nenek moyang, kebhinekaan

budaya yang dapat hidup berdampingan secara damai merupakan kekayaan yang tak ternilai

9

dalam khasanah budaya nasional karena diunggulkannya suatu nilai oleh seseorang atau

sekelompok masyarakat.

Bukan berarti tidak dihiraukannya nilai-nilai lainnya melainkan kurang dijadikannya

sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku dibandingkan dengan nilai yang

diunggulkannya. Sehingga permasalahan multikultural justru merupakan suatu keindahan bila

indentitas masing-masing budaya dapat bermakna dan diagungkan oleh masyarakat

pendukungnya serta dapat dihormati oleh kelompok masyarakat yang lain bukan untuk

kebanggan dan sifat egoisme kelompok.

Apalagi bila diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu misalnya

digunakanya simbol-simbol budaya jawa yang “salah kaprah” untuk membengun struktur dan

budaya politik yang sentralistik. Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk

adalah adanya persentuhan dan saling hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan

kebudayaan umum lokal, dan dengan kebudayaan nasional. Diantara hubungan-hubungan ini

yang paling kritis adalah hubungan antara kebudayaan suku bangsa dan umum.

Pemaksaan untuk merubah tata nilai atau upaya penyeragaman budaya seringkali

dapat memperkuat penolakan dari budaya-budaya daerah, atau yang lebih parah bila upaya

mempertahankan tersebut, justru disertai dengan semakin menguatnya Etnosentrime

Etnosentrisme secara formal didefinisikan sebagai pandangan bahwa kelompok sendiri

adalah pusat segalanya dan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan dinilai sesuai dengan

standar kelmpok sendiri. Etnosentrisme membuat kebudayaan diri sebagai patokan dalam

mengukur baik buruknya, atau tinggi rendahnya dan benar atau ganjilnya kebudayaan lain

dalam proporsi kemiripannya dengan kebudayaan sendiri, adanya. kesetiakawanan yang kuat

dan tanpa kritik pada kelompok etnis atau bangsa sendiri disertai dengan prasangka terhadap

kelompok etnis dan bangsa yang lain.

10

Orang-orang yang berkepribadian etnosentris cenderung berasal dari kelompok

masyarakat yang mempunyai banyak keterbatasan baik dalam pengetahuan, pengalaman,

maupun komunikasi sehingga sangat mudah terprofokasi. Perlu pula dipahami bahwa

sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada berbagai keterbatasan tersebut.

Dalam masyarakat selalu bekerja dua macam kekuatan yaitu kekuatan yang ingin menerima

perubahan dan kekuatan yang menolak adanya perubahan.

Meskipun selalu terdapat dua kekuatan, namun sejarah memperlihatkan bahwa kaum

konserfatif cepat atau lambat akan terdesak untuk memberi tempat pada adanya perobahan.

Proses itu seringkali tidak berjalan secara linier tetapi berjalan maju mundur. Konflik antara

kaum progresif dengan kaum konserfative maupun konflik diantara kaum progresif itu

sendiri. Dalam “masyarakat yang sudah selesai” konflik itu sudah ditempatkan dalam suatu

mekanisme yang biasanya merupakan tatanan sosial politik yang sudah dirasionalisasikan

sehingga konflik itu didorong untuk diselesaikan secara argumentatif.

Sebaliknya pada masyarakat berkembang (masyarakat yang belum selesai) konflik itu

biasanya berlangsung “secara liar” karena para pelakunya masih sama-sama mencari

mekanisme untuk menyelesaikan/ mengatasi perbedaan-perbedaan di antara mereka secara

rasional, susahnya dalam bersama-sama mencari mekanisme itu masing-masing kekutan

progresif itu juga berusaha untuk mencari kekuatan yang dominan, untuk mencari dan

menentukan bentuk mekanisme penyelesaian, kadang-kadang bentuk mekanisme itu bisa

diusahakan serasional mungkin tetapi bisa saja terjadi bahwa usaha-usaha itu dipadu dengan

pemaksaan fisik.

Dengan pemahaman pada fenomena tersebut landasan sosial budaya masyarakat

Indonesia yang bercorak pada masyarakat majemuk (plural society) perlu memperoleh

perhatian dan dikaji kembali, karena ideology masyarakat majemuk lebih menekankan pada

keanekaragaman suku bangsa akan sangat sulit untuk diwujudkan dalam masarakat yang

11

demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan proses-proses

demokratisasi, ideology harus digeser menjadi ideology keanekaragaman budaya atau multi

kulturalisme, Kemajeukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa maka

yang nampak mencolok dalam kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekakanan pada

pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan

digunakannya kesukubangsaan tersebut sebagai acuan utama bagi jati diri individu.

Ada sentimen-sentimen kesukubangsaan yang memiliki potensi pemecah belah dan

penghancuran sesama bangsa Indonesia karena masyarakat majemuk menghasilkan batas-

batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka yang menghasilkan

penjenjangan sosial, secara primordial dan subyektif. Konflik-konflik yang terjadi antar etnik

dan antar agama yang terjadi sering kali berintikan pada permasalahan hubungan antara etnik

asli setempat dengan pendatang, konflik – konflik itu terjadi karena adanya pengaktifan

secara berlebihan jati diri etnik untuk solidaritas dalam memperebutkan sumber daya yang

ada.

2.6 MASALAH KESETARAAN GENDER

Masalah kesetaraan gender di Indonesia merupakan sendi utama proses

demokrastisasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen

masyarakat. Tidak tercapainya cita-cita demokrasi seringkali dipicu oleh perlakuan yang

diskriminatif dari mereka yang dominan baik secara struktural maupun secara kultural.

Perlakuan diskriminatif ini merupakan konsekuensi logis dari suatu pandangan yang bias dan

posisi asimetris dalam relasi sosial. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan tersebut

dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang

termarginalisasi dan tersubordinasi. Sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih

terasakan hampir di seluruh dunia, termasuk di negara di mana demokrasi telah dianggap

12

tercapai. Dalam konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan

yang diskriminatif meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat mengalaminya.

Gender merupakan konstruksi sosial terhadap perbedaan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan yang menghasilkan atribut, posisi, peran dan kategori sosial tertentu. Konstruksi

sosial tersebut dibutuhkan sebagai bagain dari mekanisme survival suatu masyarakat. Oleh

sebab itu, konstruksi gender bersifat kontektual dan relative sesuai dengan ruang dan waktu

tertentu. Gender menjadi persoalan sosial ketika terjadi perubahan dalam masyarakat

disebabkan oleh pergeseran techno-environment pada tingkat makro namun tidak disertai

dengan perubahan pola relasi dan posisi sosial sehingga membawa kerugian bagi mereka

yang berada pada posisi yang subordinatif. Pembakuan peran dalam suatu masyarakat

merupakan kendala yang paling utama dalam proses perubahan sosial. Sejauh menyangkut

persoalan gender di mana secara global kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan

dampak negatifnya, budaya patriarkhi dianggap sebagai akar persoalan.

Gender sebagaimana kategori sosial yang lain seperti ras, etnis, agama dan klas, dapat

mempengaruhi kehidupan seseorang termasuk partisipasi mereka dalam kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu masyarakat dengan nilai patriarkhi yang kental

dapat menghalangi kaum perempuan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan dan

kemajuan peradaban manusia. Kesetaraan dalam konteks ini adalah kesetaraan akses pada

bidang hukum, kesempatan, termasuk kesetaraan upah kerja, kesetaraan dalam

pengembangan sumberdaya manusia dan sumber-sumber produktif lainnya.

Kemerdekaan Indonesia merupakan jaminan bagi terjadinya proses demokratisasi

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat persamaan hak bagi

seluruh rakyat Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Namun demikian, persamaan hak

berbasis gender ini seringkali terhalang oleh berbagai kepentingan di mana subordinasi

perempuan memberikan manfaat secara politik maupun kultural.

13

Masalah-masalah ketimpangan gender yang masih lazim terjadi di Indonesia adalah

sebagai berikut:

1. Ketimpangan jenjang pendidikan

Ketimpangan jenjang pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia baik laki-laki

dan perempuan. Namun dalam prakteknya, partisipasi perempuan dalam pendidikan

makin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak perempuan

merupakan pihak yang paling rentan terhadap kecenderungan putus sekolah apabila

keuangan keluarga tidak mencukupi. Hal tersebut disebabkan oleh suatu pandangan

kultural yang mengutamakan anak laki-laki baik sebagai penerus keluarga maupun

sebagai mencari nafkah utama. Pandangan tersebut sangat merugikan perempuan

dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah di mana mereka juga harus memberikan

kontribusi ekonomi keluarga. Akses pendidikan yang rendah sangat berpengarruh

pada akses terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak

terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang berupah rendah.

2. Kesenjangan akses sumber daya produktif

Kesenjangan akses sumber daya produktif dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses

terhadap sumber daya produktif (productive resources) informasi dan permodalan,

termasuk pemilikan tanah. Di daerah pedesaan kepemilikan tanah perempuan lebih

rendah dari kaum laki-laki. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses permodalan

yang sama dengan laki-laki sehingga berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap

ketahanan keluarga. Di tempat kerja, posisi perempuan cenderung lebih rendah secara

managerial dan struktural. Bias gender tentang kepemimpinan mengakibatkan

rendahnya peluang perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut.

14

Perbedaan pembagian kerja produksi dan reproduksi antara laki-laki dan perempuan

turut serta mempertajam kesenjangan struktural. Pada umumnya, pekerjaan

reproduksi seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak-anak yang secara

kultural diserahkan pada perempuan tidak diberi nilai setara dengan pekerjaan

produksi dalam kebijakan kerja. Peran ganda (produksi dan reproduksi) yang harus

dilakukan oleh kaum perempuan membuat mereka tidak dapat berkompetisi secara

objektif dalam mencapai jenjang promosi dan kepangkatan serta pendidikan lanjutan

yang sama. Pada level yang lebih rendah, terbatasnya akses perempuan di bidang

ekonomi juga menurunkan daya tahan dan daya tawar perempuan dalam rumah

tangga.

3. Ketidaksetaraan Partisipasi Politik

Ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan dan akses terhadap

sumber daya produktif juga mempengaruhi partisipasi politik. Pola relasi patriarkhis

priyayi Jawa dan konsep `pencari nafkah utama` (breadwinner) kolonial diadopsi

untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik perempuan terhadap laki-laki.

Manfaat politik dari pembakuan peran ini merupakan kombinasi antara konsep

kontrol patriarkhi dan modal ekonomis (economic captial) kapitalisme. Secara

sederhana dapat diasumsikan bahwa mereka yang mengendalikan ekonomi adalah

yang mengendalikan kekuasaan. Pada struktur yang lebih makro, negara dengan

kemampuan ekonomi besar dan mengendalikan politik global dan pada tingkat yang

lebih mikro, termasuk dalam pola relasi keluarga mereka yang memiliki akses

terhadap `cash economy’ (gaji) adalah penentu orientasi politik keluarga. Interpretasi

keagamaan konservatif turut serta menguatkan pola ketergantungan ini dengan

menjadikan aspek ‘nafkah’ yang bersifat mendukung fungsi reproduksi perempuan

15

menjadi fungsi ketergantungan submisif perempuan terhadap superioritas laki-laki di

dalam rumah dan, juga, di luar rumah.

16

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari pembahasan mengenai Manusia,

Keragaman, dan Kesetaraan adalah sebagai berikut.

1. Keragaman adalah kondisi dimana di dalamnya terdapat berbagai perbedaan baik ras,

agama, dan keyakinan, sedangkan kesederajatan adalah sama tingkatan (pangkat,

kedudukan), dimana adanya perbedaan tetap berada pada satu tingkatan atau kedudukan

yang sama.

2. Kesetaraan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada

manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki.

Kesetaraan adalah persamaan harkat, nilai harga taraf, yang membedakan makhluk yang

satu dengan yang lainnya. Sedangkan kesetaraan dalam masyarakat adalah suatu

keadaanyang m menunjukkan adanya pemeliharan kerukunan, perdamaian, dan saling

menjaga harkat dan martabatnya.

3. Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak

keragaman dalam banyak hal. Keragaman tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan

beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global.

4. Kita akan bisa secara optimal memanfaatkan sumber daya manusia yang dalam hal

jumlah sangatlah potensial yang secara setara bisa ikut berpartispasi untuk mencapai

tujuan bangsa yaitu setara dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai,

setara dalam memperoleh pendapatan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan

setara dalam berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa dalam tata sistem

demokrasi yang membagi kekuasan menjadi tigakekuasaan yang setara satu sama yang

17

lain - konsep trias politika - yaitu kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang

mempunyai kekuatan yang setara untuk menjalankan fungsi saling mengingatkan (check

and balance).

5. Kita akan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah dengan secara optimal,

dengan adanya sumber daya manusia yang setara untuk kepentingan pembangunan

Indonesia. Konsep 'trias politika' juga akan mengikutsertakan rakyat dalam kebijaksanan

negara dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat

besama.

6. Penghargaan terhadap kesetaraan manusia juga berarti suatu penghargaan tergadap HAM

maupun nilai nilai 'humanisme universal' yang akan menempatkanIndonesia dalam

deretan bangsa - bangsa yang lebih terhormat dalam masyarak antar bangsa.

7. Secara nyata suatu realisasi dari filsafat dasar Pancasila secara keseluruhan dan

penghargaan nilai keagamaan yang pada hakekatnya sangat menghargai kesetaraan

manusia.

18

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Yudi. Ilmu Sosial Budaya Dasar (http://yudihartono.wordpress.com/)

Herimanto, Drs. M.Pd Msi ‐ Winarno S.Pd Msi. 2010. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.

Jakarta: Bumi Aksara.

Husodo, siwono yudo. 2009. Pancasila dan Keberlanjutan NKRI 

(http://www.liveconector.com/)

Mulyana, Agung. 2006. Memahami Masyarakat Multikultural. Suara Karya.

Rujito. 2009. Identitas Nasional Indonesia (http://maharsi-rujio.blogspot.com)

Supartono W, Drs. 2004. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Timoera, Dwi Afrimetty. 2011. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: UPT MKU Universitas

Negeri Jakarta

Wahyudi, M Zaid. 2009.  Jadikan Toleransi sebagai Modal. Artikel-artikel Islam

(http://ajaranislam.com/)

Yunanto, Ignatius. 2008. Martikulturalisme sebuah perjuangan panjang bangsa Indonesia

(http://joenanto.multyply.com/)

19