Makalah Hukum Orang dan Keluarga

8/16/2019 Makalah Hukum Orang dan Keluarga

1/13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan tidak untuk mematasi hak asasi warga negara! Tetapi"

#ustru untuk melindungi warga negara dalam memangun keluarga dan

memerikan kepastian hukum terhadap hak suami" istri" dan anak$anaknya!

suatu perkawinan elum dapat diakui keasahannya #ika tidak dicatatkan!

Pencatatan itu untuk terti administrasi" memerikan kepastian hukum agi statushukum suami" istri" anaknya" dan #aminan perlindungan terhadap hak yang timul

seperti hak waris" hak untuk memperoleh akta kelahiran! Pencatatan sipil harus

memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan!

UU Perkawinan menganut asas monogami! Namun" undang$undang tidak

melarang seorang suami eristri leih dari satu (poligami) setelah memenuhi

syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal % ayat (2)" Pasal 4" Pasal &" Pasal

9" Pasal 12 UU Perkawinan dan PP No 9 Tahun 197&! 'turan itu erlaku untuk

semua warga negara tanpa memeda$edakan orang atau golongan!

ika tidak memenuhi syarat itu erakiat tidak dapat dicatatkan suatu perkawinandi antor Urusan 'gama (*slam) atau antor +atatan ,ipil (non$*slam)! 'kiat

hukumnya" tidak mempunyai status hukum perkawinan yang sah dan tidak

mempunyai hak waris agi suami" istri" atau anak$anaknya

Pemerintah memandang Pasal 4% ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan anak

luar kawin hanya mempunyai huungan perdata dengan iu dan keluarga iunya"

#uga untuk memerikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap huungan

keduanya! ,ea" perkawinan yang tidak dicatat dianggap peristiwanya tidak ada"

sehingga anak yang dilahirkan diseut anak luar perkawinan yang sah!

-aka tidak masuk akal #ika UU Perkawinan memastikan seorang anak luar kawinmemiliki huungan hukum dengan seorang laki$laki yang tidak terikat

perkawinan yang sah!

arena itu" Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4% ayat (1) UU Perkawinan tidak

ertentangan Pasal 2. / ayat (1)" (2) dan Pasal 2. 0 ayat (1) UU0 194&! ,ea"

#ika perkawinan itu dilakukan secara sah" maka hak$hak seagaimana diatur dalam

Pasal 2. / ayat (1)" (2) dan Pasal 2. 0 ayat (1) UU0 194& dapat terpenuhi!


2/13

1.2 Rumusan Masalah

'pa ungsi diuatkannya seuah akta perkawinan di lemaga pencatatan sipil

setelah ter#adinya proses perkawinan

/agaimana dengan keasahan Perkawinan #ika tidak dicatatkan

/agaimana dengan dasar hukum dari pencatatan akta perkawinan yang yang

diuat oleh pencatatan sipil

-engapa akta perkawinan yang diuat oleh negara lain yang perkawinan ini

meliatkan seorang 3arga Negara *ndonesia kemudian di negara *ndonesia

sendiri tidak dianggap sah


3/13

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pencatatan Siil

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu datar tertentu mengenai

kenyataan$kenyataan yang punya arti penting agi status keperdataan seseorang

yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil! 'da lima peristiwa hukum

dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan" yaitu

elahiran" untuk menentukan status hukum seseorang seagai su#ek hukum"

yaitu pendukung hak dan kewa#ian5

Perkawinan" untuk menentukan status hukum seseorang seagai suami atau isteri

dalam suatu ikatan perkawinan5

Perceraian" untuk menentukan status hukum seseorang seagai #anda atau duda5

ematian" untuk menentukan status hukum seseorang seagai ahli waris" #anda

atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal5

Penggantian nama" untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas

tertentu dalam hukum perdata!

,eelum adanya suatu pencatatan perkawinan maka seelumnya adalah

melakukan perkawinan" perkawinan yang sah maka akan memuat suatu

pencatatan perkawinan yang sah pula" dan sesuai menurut pasal 2 ayat (1)

Undang$Undang Nomor 1 Tahun 1974 6Perkawinan adalah sah apaila

dilakukan menurut hukum masing$masing agama dan kepercayaannya itu!

0inas ependudukan 0an Pencatatan sipil melaksanakan tugas pokok

penyusunan dan pelaksanaan kei#akan daerah di idang 'dministrasi

ependudukan!

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud" 0inas ependudukan 0an

Pencatatan sipil mempunyai ungsi

a! Pengumpulan" Pengelolaan dan Pengendalian 0ata yang erentuk 0ata

/ase serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan5

! Perencanaan strategis pada 0inas ependudukan dan Pencatatan sipil 5

c! Perumusan ei#akan teknis /idang ependudukan dan Pencatatan sipil 5

d! Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan Umum /idang

ependudukan dan Pencatatan ,ipil 5

e! Peminaan dan pelaksanaan tugas /idang ependudukan dan Pencatatan

sipil5

! Pelaksanaan" Pengawasan" Pengendalian serta 8aluasi dan Pelaporan

peyelenggaraan /idang ependudukan dan Pencatatan sipil 5


4/13

g! Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wa#i dilaksanakan pada

/idang ependudukan dan Pencatatan sipil 5

h! Penyelenggara esekretariatan 0inas ependudukan dan Pencatatan sipil 5i! Pelayanan Pendataran Penduduk" Pencatatan sipil" Pengelolaan *normasi

'dm ependudukan dan Penyerasian perkemangan kependudukan5

#! Pengkoordinasian *ntegrasi dan ,inkronisasi kegiatan /idang 'dministrasi

ependudukan dan Penyerasian Perkemangan ependudukan

dilingkungan Pemerintah 0aerah 5

k! Peminaan kepada masyarakat tentang ependudukan dan Pencatatan sipil

5

l! Pelaksanaan ker#asama dengan lemaga Pemeritah dan lemaga lainnya 5

m! oordinasi dengan *nstansi terkait dalam hal kei#akan ependudukan"

Terti 'dminitrasi ependudukan dan 'nalisis dampak ependudukan 5n! Pelaksanaan ,istem *normasi 'dministrasi ependudukan 5

o! Pemangunan dan Pengemangan aringan omunikasi 0ata

ependudukan 5

p! Perlindungan 0ata Priadi penduduk dalam proses dan hasil Pedataraan

Penduduk serta Pencatatan sipil pada 0ata /ase ependudukan5

:! Peminaan dan pengemangan sumer daya manusia Pengelola

Pendataran Penduduk" Pencatatan sipil" Pengelolaan *normasi

'dministrasi ependudukan dan Penyerasian Perkemangan

ependudukan 5

r! Pengawasan dan Pengendalian atas penyelenggaraan Pendataran

Penduduk" Pencatatan ,ipil Pengelolaan *normasi 'dministrasi

ependudukan dan Penyerasian Perkemangan ependudukan

s! Penyusunan rencana pemangunan dan pengemangan kegiatan

pendataran dan pencatatan penduduk

t! Pemerian Nomor *nduk ependudukan (N*)

/erikut adalah tugas dari Pencatatan ,ipil" dan pencatatan sipil dalam segi

Perkawinan maka akan melakukan tugasnya seagai erikut

,etelah kita melakukan perkawinan maka kita dapat memuat atau mencatatkan

akta perkawinan oleh Pe#aat pencatatan sipil! -aka untuk mencatatkan akta

perkawinan maka yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat$syarat

yang harus dipenuhi dalam melegalkan akta perkawinan! ,yaratnya seagai

erikut

; -engisi


5/13

;


6/13

agar warga masyarakat memiliki ukti$ukti otentik5

memperlancar aktiitas pemerintah di idang kependudukan5memerikan kepastian hukum agi kedudukan hukum setiap 3arga Negara!

-aka apaila suatu perkawinan dilakukan oleh seseorang yang eragama sesama

*slam maka" Nikah yang sah menurut undang$undang adalah nikah yang telah

memenuhi syarat$syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

(PPN)! Pencatatan ini dilakukan #ika ketentuan dan peraturan seagaimana

Peraturan -enteri 'gama Nomor 11 Tahun 2BB7 telah dipenuhi!

-anaat pencatatan pernikahan

-endapat perlindungan hukum

/ayangkan" misalnya ter#adi kekerasan dalam rumah tangga (0CT)! ika sang

istri mengadu kepada pihak yang erwa#i" pengaduannya seagai istri yang

mendapat tindakan kekerasan tidak akan dienarkan! 'lasannya" karena sang isteri

tidak mampu menun#ukkan ukti$ukti otentik akta pernikahan yang resmi!

-emudahkan urusan peruatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

'kta nikah akan memantu suami isteri untuk melakukan keutuhan lain yang

erkaitan dengan hukum! -isalnya hendak menunaikan iadah ha#i" menikahkan

anak perempuannya yang sulung" pengurusan asuransi kesehatan" dan lain

seagainya!

@egalitas ormal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat

oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditun#uk olehnya! arenanya"

walaupun secara agama seuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN" pada

dasarnya illegal menurut hukum!

Ter#amin keamanannya

,euah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan ter#amin keamanannya darikemungkinan ter#adinya pemalsuan dan kecurangan lainnya! -isalnya" seorang

suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam 'kta

Nikah untuk keperluan yang menyimpang! -aka" keaslian 'kta Nikah itu dapat

diandingkan dengan salinan 'kta Nikah terseut yang terdapat di U' tempat

yang ersangkutan menikah dahulu!

easahan Perkawinan ika Tidak 0icatatkan

Proses pencatatan perkawinan sendiri" seenarnya ini tidak men#adikan

perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses


7/13

administrati! 0alam konteks agama=adat perkawinan yang tidak dicatatkan di$

anggap sah! Namun dalam hukum nasional" proses pen$catatan ini telah men#adi

agian dari hukum positi" ka$rena hanya dengan proses ini maka masing$masing pihak diakui segala hak dan kewa#iannya di depan hukum!

Tiap$tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang$undangan yang

erlaku (pasal 2 ayat 1 Undang$Undang No! 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)!

/agi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama *slam" pencatatan

dilakukan di antor Urusan 'gama (U')! ,edangkan agi yang eragama

selain *slam (atholik" risten" /udha" Dindu" onghucu" Penghayat dan lain$

lain) pencatatan itu dilakukan di antor +atatan ,ipil (+,)!

emudian Perkawinan dapat dicatatkan dalam kurun waktu perkawinan antara

pasangan suami istri telah usai dan langsung menu#u ke instansi yang erwenang

seelum melewati waktu satu ulan se#ak perkawinan menurut 'gama

dilangsungkan!

'paila perkawinan tidak dicatatkan maka seseorang yang telah melakukan

perkawinan maka orang terseut tidak memiliki ukti otentik dengan ahwa

seseorang terseut telah kawin! ,erta akan mengalami cacar hukum apaila

sampai seseorang yang melakukan perkawinan telah mempunyai keturunan serta"

erdampak pada harta pemagian waris karena tidak memiliki suatu ukti yang

otentik apaila tidak dicatatkan!

'paila seseorang melakukan perkawinan diluar negeri misal seorang T*

melangsungkan perkawinan di negara tempat dia eker#a yang notaene masih

men#adi warga negara *ndonesia" maka hal terseut memiliki persyaratan! /ahwa

P8C,A'C'T'N P8@'PEC'N P8C'3*N'N 0* P8C3'*@'N C*

/ukti pencatatan perkawinan= akta perkawinan dari Negara setempat

TP suami dan istri agi penduduk *ndonesia" dan

Paspor C*

P8C,A'C'T'N P8N+'T'T'N P8C'3*N'N 0* P8C3'*@'N C*

,urat keterangan tentang ter#adinya perkawinan dari Negara setempat

Pas photo suami dan istri

TP suami dan istri agi penduduk *ndonesia" dan

Paspor C*


8/13

2.& Dasar Hukum #ari Pencatatan suatu Perka"inan $leh Lem'aga

Pencatatan Siil

0asar hukum mengenai pencacatan perkawinan=pernikahan" erada di UU Nomor

22 Tahun 194?" UU Nomor 1 Tahun 1974" PP Nomor 9 Tahun 197& tentang

pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974!

UN0'NF$UN0'NF T8NT'NF NE 22 T'DUN 194?

-engatakan

Nikah yang dilakukan menurut agama *slam" selan#utnya diseut nikah" diawasi

oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh -enteri 'gama atau pegawai

yang ditun#uk olehnya! Talak dan ru#uk yang dilakukan menurut agama *slam

selan#utnya diseut talak dan ru#uk" dieritahukan kepada Pegawai Pencatat

Nikah!

Pasal ini memeritahukan legalisasi ahwa supaya nikah" talak" dan ru#uk menurut

agama *slam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum!

0alam Negara yang teratur segala hak$hak yang ersangkut pada dengan

kependudukan harus dicatat" seagai kelahiran" pernikahan" kematian" dan

seagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk men#aga #angan sampai

ada kekecauan!

Undang$undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 'yat 2 menyatakan

GTiap$tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang$undangan yang

erlaku!G

PP NE-EC 9 T'DUN 197& T8NT'NF P8@','N''N UU NE-EC 1

T'DUN 1974 T8NT'NF P8C'3*N'N!

/a ** Pasal 2

'yat 1

GPencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

menurut 'gama *slam" dilakukan oleh Pegawai Pencatat seagaimana dimaksud

dalam UU Nomor %2 tahun 19&4 tentang Pencatat Nikah" Talak" dan Cu#uk!G

'yat 2

GPencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama *slam dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Perkawinan pada antor +atatn ,ipil seagaiman dimaksud

dalam eragai perundang$undangan mengenai pencatatan perkawinan!G


9/13

'yat %

G0engan tidak mengurangi ketentuan$ketentuan yang khusus erlaku agi tatacara pencatatan perkawinan erdasarkan eragai peraturan yang erlaku" tatacara

pencatatn perkawinan dilakukan seagaimana ditentukan dalam Pasal % samapai

Pasal 9 Peraturan Pemerintah!G

Pasal ?5

'yat 1

GPegawai Pencatat yang menerima pemeritahuan kehendak melangsungkan

perkawinan" meneliti apakah syarat$sayart perkawinan telah dipenuhi dan apakah

tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang$undang!G

'yat 1

G,elain penelitian terhadap hal seagai dimaksud dalam ayat (1)" Pegawai

Pencatat meneliti pula

utipan 'kta elahiran atau surat kenal lahir calon mempelai! 0alam hal tidak

ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang

menyatakan umur dan asal$usul calon mempelai yang dierikan oleh epala 0esa

atau yang setingkat dengan itu5

eterangan mengenai nama" agama=kepercayaan" peker#aan" dan tempat tinggal

orang tua calon mempelai5

*Hin tertulis=iHin Pengadilan seagai dimaksud dalam pasal ? ayat (2)" (%)" (4)" dan

(&) Undang$undang" apaila salah seorang calon mempelai atau keduanya elum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun5

*Hin Pengadilan seagi dimaksud pasal 14 Undang$undang5 dalam hal calon

mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri5

0ispensasi Pengadilan=Pe#aat seagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang$undang5

*Hin kematian isteri atau suami yang terdahuluatau dalam hal perceraian suratketerangan perceraian" agi perkawinan untuk kedua kalinya atau leih5

*Hin tertulis dari Pe#aat yang ditun#uk oleh -enteri D'N'-=P'NF'/"

apaila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota 'ngkatan /ersen#ata5

,urat kuasa otentik atau di awah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat" apaila

salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena

sesuatu alas an yang penting" sehingga mewakilkan kepada orang lain!


10/13

2.( Akta Perka"inan )ang Di'uat *leh Pihak encatatan Siil Luar Negeri

)ang Meli'atkan +arga Negara In#$nesia

Pada Pasal &? ayat (1) UU No! 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (6UUP)" perkawinan yang dilangsungkan di luar *ndonesia antara

dua orang warga negara *ndonesia atau seorang warga negara *ndonesia dengan

warga negara 'sing adalah sah yang apaila

0ilakukan menurut hukum yang erlaku di negara di mana perkawinan itu

dilangsungkan5 dan

/agi warga negara *ndonesia tidak melanggar ketentuan$ketentuan Undang$

undang ini!

emudian #uga pada Pasal &? ayat (2) UUP menentukan ahwa dalam waktu 1

(satu) tahun setelah suami$istri itu kemali di wilayah *ndonesia" surat ukti

perkawinan mereka harus didatarkan di antor Pencatatan Perkawinan tempat

tinggal mereka!

,eelum dicatatkan di *ndonesia" perkawinan terseut harus dilaporkan kepada

Perwakilan Cepulik *ndonesia di negara setempat dengan memenuhi syarat

erupa otokopi

a! ukti pencatatan perkawinan=akta perkawinan dari negara setempat5

! Paspor Cepulik *ndonesia5 dan=atau

c! TP suami dan isteri agi penduduk *ndonesia!

Pelaporan perkawinan terseut dilakukan dengan tata cara

3arga Negara *ndonesia mengisi


11/13

,elama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri

sesuai hukum yang erlaku di negara terseut" maka perkawinan adalah sah

dengan segala akiat hukumnya! 'kiat hukum yang dimaksud misalnya statusanak" harta perkawinan" pewarisan" hak dan kewa#ian suami$istri ila perkawinan

erakhir karena perceraian dan seagainya!

emudian" agar perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri terseut diakui di

*ndonesia maka harus dilakukan pelaporan dan pencatatan pada 0inas

ependudukan dan +atatan ,ipil di *ndonesia dalam kurun waktu 1 tahun se#ak

pasangan yang telah melakukan perkawinan di luar negeri tia di *ndonesia sesuai

dengan domisili yang ersangkutan! pelaporan ke kantor catatan sipil dengan

memawa

1! ukti pelaporan=pencatatan perkawinan di luar negeri5 dan

2! kutipan 'kta Perkawinan!

ika pelaporan lewat dari #angka waktu 1tahun terseut akan dikenai denda

administrati sesuai peraturan daerah setempat!

adi" akta nikah yang dikeluarkan oleh pe#aat di *nggris elum memiliki

kekuatan hukum di *ndonesia #ika5

tidak dilaporkan kepada Perwakilan *ndonesia di negara setempat5 dan

tidak dicatatkan dan dilaporkan ke 0inas ependudukan dan +atatan ,ipil di*ndonesia!


12/13

BAB III

PENU,UP

&.1 %esimulan

0ari makalah diatas yang telah selesai maka saya dapat menarik kesimpulan

ahwa


13/13

adi Pentinglah kita mencatatkan Perkawinan yang telah kita laksanakan" demi

memperoleh kepastian hukum" keadilan" dan kemanaatan!

Documents

Makalah Hukum Orang dan Keluarga