Jawaban No.1:

 Hukum Perdata Pada Masa Penjajahan Belanda :

Hukum perdata pertama kali di bawah oleh belanda ke Indonesia dan di terapkan di Indonesia

pada saat belanda sedang menjajah Indonesia, kemudian hkum tersebut di kenal dengan

KUHPerdata , KUHPerdata di harapkan dapat sesuai dengan hukum di Indonesia. Kemudian

belanda membentuk Panitia Mahkama Agung di angkatlah Mr. C.C Hagemann sebagai ketua

Mahkama Agung pada masa Hindia Belanda

( Hoogerechtshof ), Dia di beri tugas untuk mempersiapakan Kodifikasi di Indonesia.

Kemudian Mr. C.C Hegemann di anggap tidak berhasil, sehingga tahun 1836 kemudian ia di

pulangkan kembali ke belanda. Setelah itu Kedudukannya sebagai Ketua MA di gantikan

oleh Mr. C.J Scolten Van Oud Haarlem. Hukum Perdata terus berlangsung dan berkembang

setelah berganti kepanitiannya, akhirnya KUHPerdata Belanda di contoh KUHPerdata

Indonesia , selanjutnya KUHPerdata tersebut di umumkan pada tanggal 30 April 1847

melalui Statsblad No.23/ Lembaran Negara No.23 dan mulai diberlakukan Januari 1948.

Hukum Perdata Pada Masa Kemerdekaan :

Setelah merdeka KUHPerdata masih berlaku sebelum di gantikan oleh UU Baru, yang

dimaksudkan dengan Hukum Perdata Indonesia adalah Hukum perdata yang berlaku untuk

seluruh masyarakat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia. Hukum perdata yang berlaku

di Indonesia adalah hukum perdata barat( Belanda) yang pada walnya berakar pada

KUHPerdata atau di kenal B.W ( Burgrlijk Wetboek). Namun seiring perkembangan zaman

Sebagian materi BW telah diganti dgn UURI.

hukum perdata secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. hukum berarti

aturan, undang-undang, atau norma. sedangkan perdata adalah hubungan orang yang satu

dengan yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur

hubungan orang yang satu dengan yang lainya.

berikut beberapa pengertian dari hukum perdata, yaitu:

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat.

Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur

hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan

pada kepentingan perseorangan

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah

laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.

Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi

kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau

kepentingan hidupnya.  Dari definisi-definisi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa

yang dimaksudkan dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum

antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam

masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan

hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan

masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-

kewajiban antar sesamanya, sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan

terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Hukum Perdata Dalam Arti Luas dan Hukum Perdata Dalam Arti Sempit

Hukum perdata arti luas ialah bahwa hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK) beserta

sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya. Undang-undang

mengenai Koperasi, undang-undang nama perniagaan.

Hukum Perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (BW).\ Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua

hukum “Privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan

perseorangan. Hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan “hukum

dagang”. (Subekti, 1978, hlm. 9).

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan

hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang

paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang

disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu

Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri

Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari

Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil)

atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh

MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal

dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat

sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal

6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1

Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).

WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code

Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

KUHPerdata

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi

seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum

perdata baratBelandayang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa

disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti

dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU

Kepailitan.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia

kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang

kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi

KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan

berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt.

Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru

berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang –

Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Isi KUHPerdata

KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht

2. Buku 2 tentang Benda / Zaakenrecht

3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht

4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs

 Latar Belakang

Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum  sesuai dengan apa yang dicita-citakan,

seyogyanya sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek

kemasyarakatan dari abad ke abad, yakni sejak untuk pertama kali tersedia informasi sampai

hari ini. Akan tetapi tidak terhingganya ruang lingkup misi yang akan dijelajah ini

mengakibatkan bahwa untuk alasan-alasan praktis, maka penugasan tersebut dibelah menjadi

sebagai berikut :

1.   Menurut tolok-ukur kronologis, misalnya sejarah purbakala, abad pertengahan, dan

sebagainya

2.   Menurut tolok-ukur ilmu bumi, seperti sejarah Belgia,  Amerika Serikat, dan lain-lain.

3.   Atas dasar tematik, yakni sejarah ekonomi, literatur, kesenian, hukum, dan lain-lain.[1]

Sementara sejarah hukum menurut Arief Soeryono merupakan salah satu bidang studi hukum

yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat

tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda, karena dibatasi waktu yang

berbeda pula. Ruang lingkup sejarah hukum adalah mempelajari sistem hukum yang pernah

berlaku serta membandingkan dengan sistem hukum yang berlaku sekarang.[2] Sistem

hukum yang berlaku di dunia ada bermacam-macam dan memiliki keanekaragaman antara

sistem hukum yang atu dengan sistem hukum yang lain. Menurut Eric L. Richard pakar

hukum global business dari Indiana University menjelaskan sistem hukum yang utama di

dunia (The world’s Major Legal Systems) sebagai berikut :

1.     Civil law (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi).  Yang dipraktikkan

oleh negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahannya.

Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (Roman law)

2.     Common Law (Hukum yang berdasarkan kebiasaan berdasarkan preseden atau judge

made law. Sistem hukum ini dipraktikkan di negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan

Amerika.

3.     Islamic law (Hukum Islam), hukum yang berdasarkan syariah islam yang bersumber dari

Alquran dan Hadist.

4.     Socialist law, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara sosialis.

5.     Sub-Saharan Africa, sistem hukum yang dipraktikkan di negara Afrika yang berada di

sebelah selatan gurun Sahara.

6.     Far East, sistem  hukum   ini  merupakan sistem  hukum   yang kompleks yang

 merupakan perpaduan antara sistem civil law , common law dan hukum islam sebagai basis

fundamental masyarakat.[3]

Selain sistem-sistem hukum diatas, di Indonesia dikenal suatu sistem aturan yang berlaku

dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun-

temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia yang disebut

dengan hukum adat.[4] Sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan

dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum Civil Law karena adanya

penjajahan Belanda. Dalam makalah ini akan membahas mengenai sejarah sistem hukum di

Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu antara lain sistem hukum yang berlaku pada zaman

kolonial.

B.    Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimanakah sejarah sistem hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan?

C.    Pembahasan

Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum

Hindia Belanda berupa sistem hukum Barat (Civil Law) dan sistem hukum asli (Hukum adat).

Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap

sengketa yang terjadi di masyarakat adalah menggunakan hukum adat. Pada masa itu hukum

adat diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap daerah mempunyai

pengaturan mengenai hukum adat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain.

Hukum adat sangat ditaati masyarakat pada masa itu karena mengandung Nilai-nilai baik

nilai keagamaan, nilai-nilai kesusilaan, tradisi serta nilai kebudayaan yang tinggi.

Salah satu tokoh yang meneliti hukum adat adalah Van Vollenhoven dimana penelitiannya

mengenai hukum adat dimulai sejak tahun 1906  dan selesai pada tahun 1931. Hukum adat di

Indonesia menurut Van Vollenhoven diartikan sebagai

“ hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaaan dan sebagian hukum

islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim

yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat

berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup

karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri,

hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu

sendiri.”[5]

Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang

berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati oleh masyarakat sebagai

tradisi bangsa indonesia. Pada zaman sebelum VOC datang ke nusantara, kedudukan hukum

adat adalah sebagai hukum positip yang berlaku sebagai  hukum  yang  nyata  dan  ditaati

oleh rakyat yang pada saat itu Nusantara

 Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan.[6] Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu

antara lain Kitab Ciwakasoma yang dibuat pada masa raja Dharmawangsa pada tahun 1000

Masehi, Kitab hukum Gadjah Mada pada masa kerajaan Majapahit (1331-1364), Kitab

Hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka (1413-1430), dan Kitab Hukum Kutaramanawa

di Bali. Selain itu ditemukan juga bukti peraturan-peraturan asli lainnya seperti Kitab Ruhut

Parsaoran di Habatahon, Tapanuli (berisi kehidupan sosial di tanah Batak), Undang-Undang

Jambi di Jambi, Undang-Undang simbur Cahaya di Palembang, Undang-Undang Nan

Duapuluh di Minangkabau, Undang-Undang Perniagaan dan pelayaran dari Suku Bugis Wajo

di  Sulawesi Selatan, Awig-Awig yang berisi peraturan Subak dan Desa ) di Bali. Ditemukan

juga berbagai peraturan-peraturan kerajaan atau kesultanan yang pernah bertahta antara lain:

Kediri, Singosari, Mataram, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram II, Pakubuwono,

Mangkunegoro, Paku Alam, Tarumanagara, Pajajaran, Jayakarta, Banten, Cirebon, Sriwijaya,

Indragiri,Asahan, Serdang, Langkat, Deli, aceh, Pontianak, Kutai, Bulungan, Goa, Bone,

Bolaang Mongondow, Talaud, Ternate, Tidore, Kupang, Bima, sumbawa, Endeh, Buleleng,

Badung, Gianyar dan sebagainya. [7]

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah

Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah

menggantikan Majapahit. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan

aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya

berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah

mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

[8] Memasuki Zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yaitu zaman dimana

orang asing (Barat) mulai masuk ke nusantara dan memberi perhatian terhadap hukum adat.

Pada masa ini ditandai dengan kebijakan Kompeni terhadap hukum adat dengan cara saling

menghormati. Hukum Barat (Belanda) pada awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat

pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dipersilakan bagi

pendudukan untuk menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada

hukum Belanda diperbolehkan. Namun jika akan melakukan hubungan dengan Kompeni

maka harus menggunakan hukum Belanda. Dengan kata lain politik hukum Kompeni bersifat

oportunis.[9]  Pada masa ini pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC

berupa hak octrooi (meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang,

mengadakan perdamaian dan mencetak uang). Gubernur yang bernama Jenderal Pieter Both

diberi wewenang untuk membuat peraturan guna menyelesaikan masalah dalam lingkungan

pegawai VOC hingga memutuskan perkara perdata dan pidana. Kumpulan peraturan pertama

kali dilakukan pada tahun 1642, Kumpulan ini diberi nama Statuta Batavia. Pada tahun 1766

dihasilkan kumpulan ke-2 diberi nama Statuta Bara. Kekuasaan VOC berakhir pada 31

Desember 1799.[10]

Memasuki masa pemerintahan Daendels (1808-1811), hukum adat diperbolehkan dianut oleh

penduduk bumi putera dengan syarat :

1.  Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2.  Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dasar keadilan dan kepatutan (dalam ukuran

barat).

3.  Hukum adat dapat menjamin tercapainya keamanan umum dengan persyaratan tersebut

bahwa pemerintahan Deandels menganggap rendah kedudukan hukum adat dibanding

Hukum Belanda.

Memasuki   masa   pemerintahan   Raffles   (1811-1816) ,  Raffles  menggunakan kebijakan

atau politik bermurah hati dan bersabar terhadap golongan pribumi untuk menarik simpati

dan merupakan sikap politik Inggris yang humanistis. Memasuki periode 1816- 1848,

kedudukan hukum adat mulai terancam karena penguasa Hindia Belanda pada waktu itu

mulai memperkenalkan dan menganut prinsip unifikasi hukum untuk seluruh wilayah

jajahannya dengan pengecualian berlakunya hukum adat oleh bumiputera. Jadi secara prinsip

hukum adat mulai terdesak oleh berlakunya hukum Hindia Belanda akan tetapi dalam praktis

pemerintahan masih dianut persamaan kedudukan antara hukum adat dan hukum barat.

[11] Pada tahun 1816 Peraturan-peraturan umum termuat dalam lembaran yang diterbitkan

oleh Pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan “Staatsblad” beserta “Bijblad”-nya.

Staatsblad dan Bijblad yang pertama kali terbit dalam tahun 1816 sampai dengan 8 Maret

1942. Staatsblad tiap-tiap tahun mulai dengan nomor 1, Bijblad nomornya berturut-turut tidak

memperdulikan tahunnya.[12]

Tata hukum Hindia Belanda pada saat itu terdiri dari : 1. Peraturan-peraturan tertulis yang

dikodifikasikan, 2. Peraturan-peratauran tertulis yang tidak dikodifikasikan, 3. Peraturan-

peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku bagi golongan Eropa. Pada masa

ini, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk

kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yang lain. Kekuasaan mutlak raja itu

diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan

nama Algemene Verordening (Peraturan pusat). Ada 2 macam keputusan raja :

1. Ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif disebut Besluit. Seperti ketetapan pengangkatan

Gubernur Jenderal.

2. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif disebut Algemene Verodening atau Algemene

Maatregel van Bestuur (AMVB)

Pada masa ini pula dimulai penerapan politik agraria yang disebut dengan kerja paksa oleh

Gubernur Jenderal Du Bus De Gisignes. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda berhasil

mengkodifikasikan hukum perdata yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1838.[13]

Namun   hukum   adat   secara  berangsur-angsur  tergeser  dengan  adanya penggagasan

diberlakukannya sistem hukum kodifikasi hukum Barat yang secara efektif berlaku sejak

tahun 1848. Sejak tahun 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana

berdasarkan pada pola Belanda berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Pada

perjalanannya kodifikasi semakin kuat dan hukum adat menjadi serba tidak pasti dan

menimbulkan tidak adanya jaminan kepastian hukum pada hukum adat. Penerapan hukum

adat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 75  (Lama) R.R. bahwa jika orang Indonesia

yang tidak menyatakan dengan sukarela, bahwa ia akan dikuasai oleh hukum perdata dan

hukum dagang Eropa, maka untuk golongan bangsa Indonesia, hakim harus melakukan

dalam lapangan hukum perdata adat, sekadar hukum adat itu tidak bertentangan dengan

dasar-dasar keadilan yang umum diakui. [14]

Pada Masa Regerings Reglement (RR) yaitu pada kurun waktu  tahun 1855 sampai dengan

tahun 1926 Berhasil diundangkan :

1.   Kitab Hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866:55.

2.   Algemene Politie Strafreglement sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana untuk Golongan

Eropa.

3.   Kitab Hukum Pidana orang bukan Eropa melalui S.1872:85.

4.   Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa.

5.   Wetboek Van Strafrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui

S.1915:732 mulai berlaku 1 Januari 1918.[15]

Semenjak tanggal 1 Januari 1920 sudah tidak ada lagi empat golongan yakni orang Eropa,

Mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, Bumiputera dan mereka yang dipersamakan

dengan bumiputera. Menurut Pasal 163 Indische Staatsregeling, Rakyat Indonesia dibedakan

kedalam tiga golongan :

1.  Orang Eropa

Yang termasuk golongan orang Eropa ialah :

a.    Semua orang Belanda

b.   Semua orang, tidak termasuk a, yang asalnya dari Eropa

c.    Semua orang Jepang

d.   Semua orang yang berasal dari tempat lain, tidak termasuk a dan b, yang dinegerinya

akan tunduk kepada hukum kekeluargaan, yang pada pokoknya berdasarkan asas-asas yang

sama dengan hubungan Belanda

e.    Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang

yang dimaksudkan dalam b,c, dan d yang lahir di Hindia Belanda.

2.  Bumiputera

Ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda dan tidak beralih

masuk golongan rakyat lain dan mereka yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain.

Kemudian mencampurkan diri dengan rakyat Indonesia asli

3.  Orang Timur Asing

Ialah semua orang yang bukan orang eropa atau bumiputera.[16]

Pembagian golongan tersebut pada waktu itu diperlukan dalam hal lapangan hukum  perdata

namun  dalam  hal  hukum pidana berlaku   hanya satu hukum

 pidana yaitu KUH Pidana.

Dalam hal hubungan antar golongan dan hukum yang berlaku akan dijelaskan sebagai berikut

:

a)   Bagi warganegara yang berasal dari golongan Eropa, berlaku KUH Perdata dan KUH

Dagang yang diselaraskan (konkordan) dengan KUH Perdata dan KUH Dagang yang berlaku

di negeri Belanda.

b)  Bagi orang asing di Indonesia yang berasal dari golongan Eropa berlaku KUH Perdata dan

KUH dagang Barat di Eropa

c)   Bagi warganegara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing :

(a)    Golongan Cina, berdasarkan Staatsblad 1924 No.557 berlaku KUH Perdata dan KUH

Dagang Barat di Indonesia, dengan dikecualikan (pada masa lampau) peraturan-peraturan

tentang :

-  Pencatatan Sipil (kini hanya satu catatan sipil untuk semua warga negara Indonesia).

-  Cara-cara Perkawinan (kini berlaku Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 untuk seluruh

warga negara Indonesia) ditambah dengan peraturan-peraturan tentang :

a)   Pengangkatan anak (adopsi);

b)   Kongsi (kongsi disamakan dengan Firma dalam KUH Dagang).

(b)    Golongan bukan Cina , Berdasarkan Stb. 1924 Nomor. 556 berlaku KUH Perdata dan

KUH Dagang Barat di Indonesia dengan dikecualikan :

1)  Hukum kekeluargaan;

2)  Hukum Waris tanpa wasiat atau Hukum Waris menurut undang-undang atau Hukum

Waris abintestaat (abintestato).

(Hal ini disebabkan karena sebagian besar golongan ini menganut agama islam, yang tentu

tentu saja tidak dapat berlaku Hukum Kekeluargaan dalam KUH Perdata Barat yang berasas

perkawinan yang monogami sedang hukum waris bagi golongan ini diatur dalam Hukum

Islam menurut Alquran). Kini berlaku Undang-Undang Perkawinan  tahun 1974 untuk semua

warganegara Indonesia.

d)  Bagi orang asing di Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing berlaku Hukum

Perdata dan Hukum Dagang Timur Asing yang berlaku di negaranya masing-masing.

e)   Bagi warganegara Indonesia asli berlaku Hukum Perdata adat (Hukum Adat). Hukum

adat ini pada setiap daerah berlainan coraknya dan kadang-kadang saling bertentangan.

Apabila hukum adat bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan maka sebagai

pegangan dipakai Hukum Perdata Barat di Indonesia.

f)   Bagi orang asing yang berasal dari golongan Indonesia, berlaku hukum Perdata dari

negara ia mana ia termasuk (Tunduk). [17]

Ada beberapa cara orang-orang yang bukan golongan Eropa dapat tunduk pada Hukum

Perdata Barat di Indonesia yaitu :

a. Persamaan Hak (gelijkstelling)

Diatur dalam Stb.1883 Nomor 192, dimana persamaan hak ini mengakibatkan seorang yang

bukan Eropa berubah statusnya menjadi orang Eropa, kedudukannya disamakan dengan

orang Eropa dan Tunduk pada seluruh hukum perdata barat dan hukum publik.

b. Pernyataan berlakunya Hukum (Toepasselijk Verklaring)

Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) RR dimana adanya pernyataan berlakunya Hukum Perdata

Barat atas orang-orang bukan Eropa oleh pihak penguasa. Dalam hal ini pembuat undang-

undang menunjuk kepada orang yang bukan Eropa. Hukum yang tadinya berlaku untuk

orang-orang Eropa kemudian diperluas berlakunya hingga orang-orang bukan Eropa.

Beberapa peraturan yang menyatakan berlakunya hukum Eropa diatur dalam :

1)   Stb. 1924/556: KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia kecuali Hukum

Kekeluargaan dan Hukum waris Abintestaat, dinyatakan berlaku untuk golongan Timur

Asing bukan Cina.

2)   Stb. 1924/557 : Pernyataan berlaku dari seluruh KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di

Indonesia untuk golongan Timur Asing Cina, kecuali peraturan tentang Catatan Sipil, dan

cara-cara perkawinan, ditambah dengan peraturan-peraturan tentang Kongsi dan Adopsi.

3)   Stb.1933/49 : KUH Dagang Barat di Indonesia untuk sebagian dinyatakan berlaku bagi

golongan Indonesia.

4)   Stb.1912/600: Peraturan Mengenai Hak Cipta (auteursrecht).

5)   Stb.1898/158 : Peraturan Perkawinan Campuran berlaku untuk semua golongan.

c. Penundukan Sukarela kepada Hukum Perdata Eropa (Vrijwillige Onderwerping aan het

Europese Privaatrecht).

Berdasarkan pasal 75 ayat (4) Regerings Reglement (RR) yang kemudian diubah

menjadi Indische Staatsregeling Pasal 131 ayat (4) : Bagi orang Indonesia asli dan orang

Timur asing, sepanjang mereka belum diletakkan dibawah suatu peraturan bersama dengan

bangsa Eropa diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk Eropa.

Berdasarkan ketentuan ini dibuatlah suatu peraturan tentang penundukan sukarela kepada

Hukum Perdata Eropa yang dimuat dalam Stb. 1917/No.12 dimana ada 4 macam penundukan

dengan sukarela kepada hukum perdata barat yaitu :

1)   Penundukan untuk seluruhnya kepada Hukum Perdata Barat sehingga mengakibatkan

seluruh hukum perdata dan hukum dagang barat di Indonesia berlaku bagi orang yang

menundukkan diri (dalam hal ini hanya golongan Timur Asing Cina dan golongan Indonesia

beragama nasrani)

2)   Penundukan untuk sebagian hukum Perdata barat terhadap hukum kekayaan/harta benda

saja yaitu seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Cina dalam Stb.

1924/556.

3)   Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu saja :

a)   Dengan akta disebutkan di dalam perbuatan mana yang diperlakukan hukum perdata barat

di Indonesia bagi kedua pihak,

b)   Dengan perjanjian khusus

4)    Penundukan anggapan yaitu penundukan tidak sengaja pada hukum perdata barat. [18]

Setelah Belanda menguasai Hindia Belanda (Indonesia) kemudian penguasa Jepang

menduduki dan merebut Indonesia dari penjajahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir

dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia dibagi

menjadi Indonesia Timur (dibawah kekuasaan AL Jepang berkedudukan di Makassar) dan

Indonesia Barat (dibawah kekuasaan AD Jepang yang berkedudukan di Jakarta). Peraturan-

peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar “Gun Seirei”

melalui Osamu Seirei. Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan bahwa “semua badan

pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang lalu tetap

diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah

militer.”[19] Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada zaman penjajahan Jepang tidak sempat

mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan karena  masa menjajah hanya

31/2  (tiga setengah) tahun kecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 yang berisi

pemberlakuan berbagai peraturan perundangan yang ada pada zaman Hindia Belanda.

D.    Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Dalam sejarah sistem hukum di Indonesia pada masa kerajaan sebelum VOC datang

adalah menggunakan hukum adat sebagai hukum positip di tiap-tiap daerah nusantara

Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, yang secara turun

temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa indonesia.

2.      Bahwa seiring dengan masuknya VOC ke Indonesia dimana orang asing (Barat) mulai

masuk ke nusantara, orang barat mulai memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa

ini Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk

daerah pusat pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dapat

menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda

diperbolehkan.

3.      Bahwa seiring dengan penjajahan Belanda, lambat laun Pemerintahan Hindia Belanda

menggeser hukum adat sedikit demi sedikit digantikan dengan sistem hukum kodifikasi

hukum Barat yang secara efektif berlaku sejak tahun 1848. Sejak tahun 1848, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana berdasarkan pada pola Belanda berlaku bagi

penduduk Belanda di Indonesia. Pada perjalanannya kodifikasi semakin kuat dan hukum adat

menjadi serba tidak pasti dan menimbulkan tidak adanya jaminan kepastian hukum pada

hukum adat.

4.      Bahwa Pada masa penjajahan Jepangpun hukum kolonial Belanda masih digunakan

karena Jepang tidak sempat mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan karena 

masa menjajah hanya 31/2  (tiga setengah) tahun kecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun

1942 yang berisi pemberlakuan berbagai peraturan perundangan yang ada pada zaman Hindia

Belanda.

Jawaban No.2

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum (pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Untuk keterangan lebih jelas, berikut akan digambarkan hierarki lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Untuk menjamin terwujudnya kekuasaan yang merdeka itu, maka pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan finansial berada di bawah satu atap kekuasaan Mahkamah Agung.  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia meliputi tiga lembaga peradilan, yaitu :

1. Mahkamah Agung ( UU No. 5 tahun 2004 )Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah, Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Susunan MA terdirin dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu :

Peradilan umum ( UU No 2 Tahun1986)Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini.

1. Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

2. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkaratingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

Peradilan agama ( UU No 7 Tahun1989)Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

2. Pengadilan Negeri Agama. Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Peradilan Militer (UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989 )Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari :

1. Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota dan dibantu 1 orang Panitera.

2. Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Susunan persidangan adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1orang Panitera.

3. Pengadilan Militer. Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Susunan persidangan adalah 1orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera

4. Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Susunan persidangan adalah 1 orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera.

Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun1986)Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang:(a) meemeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negaradi tingkat banding; (b) memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya; (c) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara.

2. Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 tahun 2003)Salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (bersama Mahkamah Agung) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan.

3.  Komisi Yudisial (UU Nomor 22 Tahun 2004)Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat.

Jawaban No.3Azas-azas hukum perikatan

1. ASAS KONSENSUALISME

·         Asas konsnsualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt·         Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat sarat : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya(2) Kecakapan untuk membuat suatuperjanjian (3) suatu hal tertentu

(4) suatu sebab yang halal.·         Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui

antara pihak-pihak ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA·         Asas pacta sun servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian.·         Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt :

 Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang….”·         Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu

merupakan kehendak bebas para pihakASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK·        Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undangundang bagi mereka yang membuatnya”·   Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para

pihak untuk :·   Membuat atau tidak membuat perjanjian;·   Mengadakan perjanjian dengan siapapun;·   Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;·   Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu :1.Asas kepercayaan;2.Asas persamaan hukum;3.Asas keseimbangan;4.Asas kepastian hukum;5.Asas moral;6.Asas kepatutan;7.Asas kebiasaan;8.Asas perlindungan;