Makalah Kapita Selekta Hukum Acara Perdata

8/18/2019 Makalah Kapita Selekta Hukum Acara Perdata

1/22

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional, pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja bertujuan untuk merealisasikan amanat yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-UndangDasar !"# bah$a setiap $arga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan, dan berikutnya menurut ketentuan Pasal 2% D ayat (2)Undang-Undang Dasar !"# hasil amandemen kedua merumuskan bah$a setiaporang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil danlayak dalam hubungan kerja&

Untuk itu, negara melalui pemerintah menyusun kebijakan dan program kerja dalamrangka perencanaan tenaga kerja, pada tingkat makro maupun mikro, yang tujuanoperasioanalnya adalah pembangunan ketenagakerjaan& 'ujuan operasioanl tersebutdiuraikan lebih lanjut dalam Undang-undang etenagakerjaan, yaitu untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal namunmanusia$i, me$ujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerjayang sesuai dengan kebutuhan pembangunan& Di sisi lain, tujuan operasioanl lainnyaadalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, dalam upaya merekame$ujudkan kesehjateraan bagi diri maupun keluarganya melalui kerja&

Permasalahan ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan istilah sengketa atau perselisihan hubungan industrial yang utama saat ini meliputi perselisihan- perselisihan yang berhubungan dengan hak, kepentingan, P dan antar serikat pekerja*serikat buruh dalam satu perusahaan& 2 Perselisihan tersebut munculdisebabkan oleh ketidaksepakatan dalam hal-hal hubungan kerja, perjanjian kerja,

peraturan perusahaan maupun peraturan kerja bersama selama masa kerja

'erjadinya perselisihan antara buruh*pekerja dengan pihak pengusaha merupakansuatu hal yang tidak mudah untuk dicegah, karena perselisihan bisa terjadi tanpa

suatu pelanggaran&+

Perselisihan perburuhan juga dapat terjadi sebagai akibat$anprestasi yang dilakukan pihak buruh atau oleh pihak pengusaha& eresahan yangtidak ditangani sedini mungkin, dapat menimbulkan adanya perselisihan yangterbuka di dalam hubungan kerja antara buruh*pekerja dengan pengusaha&1 loysius U$iyono, et al. , Asas-asas Hukum Perburuhan , ed& , cet& 2, ( akarta. /aja$ali Pers,

20 "), hlm& 2%&2 1ndonesia, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU o& 2 'ahun 200",

Ps& 2&3 Payaman & Simanjutak, Manajemen Hubungan Industrial, ed& +, ( akarta. ala Permata ksara,

200!), hlm& # &


2/22

Perselisihan hubungan industrial umumnya terjadi karena terdapat ketidaksepahamandan perbedaan kepentingan antara pekerja*buruh dengan pengusaha&

Untuk memberi kepastian hukum tentang hak-hak dan ke$ajiban antara kaum pekerja dan pengusaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang omor + tahun200+ 'entang etenagakerjaan serta Undang-Undang omor 2 'ahun 200"'entang Penyelesaian Perselisihan ubungan 1ndustrial& Dengan berlakunyaUndang-Undang o& 2 'ahun 200", maka Undang-Undang o& 22 'ahun !#7tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Undang-Undang o& 2 'ahun

!3" tentang Pemutusan ubungan erja pada Perusahaaan S$asta dinyatakan tidak berlaku lagi& 1ni berarti Undang-Undang o& 2 'ahun 200" menghapus sistem penyelesaian perselisihan melalui P"P*D (Panitia Perselisihan PerselisihanPerburuhan Pusat*Daerah)& Dalam hal ini sistem P"P*D dinilai sudah tidak lagi sesuaidengan kebutuhan masyarakat dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat,tepat, adil dan murah&"

4akalah berikut ini akan memaparkan tentang bagaimana proses beracara diPengadilan ubungan 1ndustrial khususnya pada perkara Pemutusan ubungan

erja (P ) dan penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di 1ndonesia& Serta akan memaparkan juga mengenai proses beracara perselisihan hubungan industrial dengan perkara yang serupa yaitu Pemutusan

ubungan erja (P ) di negara 4alaysia& a52.1. Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia

& Pengertian Perselisihan ubungan 1ndustrial 1ndonesia6erdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 13 ahun 2!!3 tentang

"etenagaker#aan$ #o. %asal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 ahun 2!!&tentang Pen'elesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) , yangdimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah. # ”perbedaan pendapat

yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusanhubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanyadalam 1 satu! perusahaan”.

". "entuk Perselisihan Hubungan Industrial Ind#nesia

4 Della eby, et al. , Praktek Pengadilan Hubungan Industrial$ Panduan "agi %erikat "uruh , ( akarta.

'U/8, 2007), hlm&2&5

/epublik 1ndonesia, Undang-Undang o& 2 'ahun 200" 'entang Penyelesaian Perselisihanubungan 1ndustrial&

2


3/22

"erdasarkan UU . ' (ahun '))*, bentuk-bentuk atau #bjek perselisihannyaadalah sebagai berikut$ 3

a& Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinyahak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau pena+siran terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

b& Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungankerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan,dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjiankerja, atau perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

c& Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungankerja yang dilakukan #leh salah satu pihak.d& Perselisihan antar serikat kerja adalah perselisihan antara serikat pekerja

dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keangg#taan, pelaksanaan hak danke ajibaan keserikatpekerjaan.

8& Prosedur Penyelesaian Perselisihan ubungan 1ndustrial 1ndonesiaPada umumnya, setiap bentuk perselisihan yang disebutkan di atas dapat

diserahkan ke Pengadilan ubungan 1ndustrial& amun, sebelum mengangkat kasus

ke Pengadilan, terdapat beberapa langkah a$al atau solusi alternati9 yang harusdilakukan terlebih dahulu, melalui. negosiasi bipartit, mediasi, konsiliasi& 4etode lainuntuk penyelesaian perselisihan adalah melalui arbitrase yang keputusannya bersi9at9inal dan mengikat&7 dapun solusi alternati9 yang harus dilakukan terlebih dahuluyaitu.a&Penyelesaian melalui perundingan bipartit

Penyelesaian perselisihan bipartit berarti penyelesaian hubungan industrialantara pekerja*serikat pekerja dengan pengusaha secara intern di dalam lingkungan

perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga& Dalam penyelesaiannya melalui bipatrideini, dilakukan paling lama +0 (tiga puluh) hari kerja (Pasal + ayat ( ) dan (2) UU o&2 'ahun 200")& dapun tata cara penyelesaian secara bipartit (negosiasi) diatur dalam

pasal 3 dan pasal 7 UU o& 2 'ahun 200"& al ini $ajib dilakukan oleh pengusahamaupun pekerja di dalam mereka menyelesaikan perselisihan& yang pada intinya. %

6 1ndonesia :egal 8enter Publishing, UU etenagakerjaan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , cet&

, ( akarta. P' badi 200"), hlm& +7&7 http.**better$ork&org*in-labourguide*5page;id


4/22

i& Perundingan untuk mencari penyelesaian secara musya$arah untuk mencapaimu9akat yang dilakukan oleh para pihak&

ii& 6ila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannyamaka para pihak membuat Perjanjian 6ersama yang kemudian dida9tarkan padaPengadilan ubungan 1ndustrial setempat pada Pengadilan egeri di $ilayah para

pihak mengadakan Perjanjian 6ersama&iii& amun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu

pihak menda9tarkan kepada instansi yang bertanggungja$ab dibidangketenagakerjaan setempat untuk mendapat penetapan eksekusi yang kemudian

para pihak yang berselisih akan dita$arkan untuk menyelesaikan perselisihantersebut melalui jalan mediasi, konsiliasi atau arbitrase&

i=& Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan egeri tempat penda9taran Perjanjian 6ersama, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri di $ilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan

ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri yang berkompeten melaksanakaneksekusi&

b& Penyelesaian melalui mediasiPenyelesaian melalui musya$arah yang ditengahi oleh seorang atau lebih

mediator yang netral dari pihak Depnaker, yang antara lain mengenai perselisihanhak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat buruhdalam satu perusahaan (pasal angka UU o& 2 'ahun 200") yang harusmengupayakan penyelesaian dalam $aktu paling lama +0 hari sejak menerima

pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial& 'ata cara penyelesaiansecara mediasi diatur dalam pasal % sampai dengan pasal 3 UU o& 2 'ahun 200"yang pada intinya. !

i& Dalam $aktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan mediasi&

ii& 4ediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi

guna diminta dan didengar keterangannya&iii& Dalam mediasi bilamana para pihak sepakat maka akan dibuat Perjanjian6ersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator kemudian akan dida9tarkan di Pengadilan ubungan 1ndustrial di $ilayah hukum

pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian 6ersama untuk mendapatkan akta bukti penda9taran&

i=& amun bilamana tidak ditemukan kata sepakat maka mediator akanmengeluarkan anjuran secara tertulis selambat-lambatnya 0 hari sejak sidang

9 :una usni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan 0i uar

Pengadilan , cet&2,( akarta. P' /aja>ra9indo Persada, 200#), hlm& 3+-3#&

"


5/22

mediasi pertama dan disampaikan kepada para pihak& Para pihak dalam $aktu 0hari sejak menerima anjuran tertulis tersebut sudah harus memberikan ja$abankepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis&

=& 6ila anjuran diterima maka dalam $aktu paling lambat + hari sejak anjurantertulis disetujui, para pihak menda9tarkan anjuran tersebut ke Pengadilan

ubungan 1ndustrial& ika salah satu pihak tidak melaksanakan Perjanjian6ersama yang telah dida9tarkan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan

permohonan eksekusi kepada Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri di $ilayah Perjanjian 6ersama dida9tarkan untuk mendapat penetapaneksekusi&

=i& pabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang

menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan ubungan1ndustrial pada Pengadilan egeri setempat&

c&Penyelesaian melalui konsiliasiPenyelesaian melalui musya$arah yang ditengahi oleh seorang konsiliator

yang adalah pega$ai perantara s$asta& onsiliator harus menyelesaikan tugasnya paling lambat +0 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial& 'ata cara penyelesaian secara konsiliasi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 2% UU o& 2 'ahun 200" yang pada intinya. 0

i& Penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak mengajukan

permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dandisepakati oleh para pihak&

ii& Dalam $aktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentangduduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudahdilakukan sidang konsiliasi pertama&

iii& onsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidangkonsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya&

i=& Dalam hal terjadi kesepakatan maka akan dituangkan kedalam Perjanjian 6ersamayang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator yangkemudian akan dida9tarkan sama halnya dengan penyelesaian melalui mediasi&

=& amun bila tidak ada kata sepakat maka akan diberi anjuran tertulis yangketentuannya adalah juga sama halnya dengan ketentuan dalam penyelesaianmelalui mediasi, yang boleh diterima ataupun ditolak oleh para pihak&

d& Penyelesaian melalui arbitrasePenyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial atas

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaanyang dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bah$a para pihak sepakat

10 Ibid &, hlm& 3%-3!&

#


6/22

untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter& eputusan arbitrase merupakankeputusan 9inal dan mengikat para pihak yang berselisih& 'ata cara penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui arbiter diatur dalam pasal 2! sampai dengan pasal #" UU o& 2 'ahun 200" yang pada intinya adalah.

i& Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter harus dia$ali denganupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih& pabila para pihak

berhasil berdamai, arbiter atau majelis arbiter $ajib membuat kte Perdamaianyang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter,kemudian dida9tar di Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri di$ilayah arbiter mengadakan perdamaian& pabila gagal maka akan diteruskansidang arbitrase&

ii& rbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih atau seorangsaksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya&

iii&Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan umum& Dan dalam

putusan, ditetapkan selambat-lambatnya " hari sudah harus dilaksanakan&i=&'erhadap keputusan arbitrase, salah satu pihak atau pihak-pihak yang berselisih

dapat mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan embali ke 4ahkamahgung dalam $aktu selambat-lambatnya +0 hari kerja sejak ditetapkannya putusan

arbiter&

e& Penyelesaian melalui Pengadilan ubungan 1ndustrialPenyelesaian perselisihan melalui pengadilan yang dibentuk di lingkungan

Pengadilan egeri yang ber$enang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusanterhadap perselisihan hubungan industrial berdasarkan hukum acara perdata ( 1/ atau /bg), kecuali yang diatur secara khusus dalam UU o& 2 'ahun 200"&Pengadilan ubungan 1ndustrial merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh, namun tidak terhadap perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja karena masihdiperbolehkan upaya hukum ketingkat kasasi bagi para pihak yang tidak puas atas

keputusan Pengadilan ubungan 1ndustrial, serta peninjauan kembali ke 4ahkamahgung bilamana terdapat bukti-bukti baru yang ditemukan oleh salah satu pihak

yang berselisih& dapaun tata cara penyelesaiannya yaitu. 2

i& dapun mengenai ketentuan peryaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam pasal %angka + /= yang menetapkan gugatan harus memuat.- 1dentitas para pihak

11 Suparman, 2p. 3it &, hlm& #"-#3&

12

http.**$$$&ilo&org*$cmsp#*groups*public*---asia*---ro-bangkok*---ilo- jakarta*documents*publication*$cms;2+#22+&pd9 &

3

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_235223.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_235223.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_235223.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_235223.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_235223.pdf


7/22

- Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan ( +undamentum petend )

- 'untutan atau petitum &ii& Setelah gugatan selesai dibuat, penggugat atau kuasanya menandatangani gugatan

tersebut dan menda9tarkan gugatan itu ke Pengadilan ubungan 1ndustrial padaPengadilan egeri dalam $ilayah hukum tempat pekerja*buruh bekerja& Pada$aktu menda9tarkan gugatannya, penggugat harus membayar biaya perkara yangmeliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan, pemberitahuan para pihak yang berperkara, dan termasuk biaya eksekusi hanya apabila gugatan yang nilainyadi atas /p& #0&000&000,-&

iii&>ugatan perselisihan hubungan industrial harus melampirkan risalah penyelesaian

melalui mediasi dan konsiliasi& ika tidak, hakim $ajib mengembalikan gugatan pada penggugat (pasal %+ UU o& 2 'ahun 200")& etua Pengadilan egeri dalam$aktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima gugatan harus sudahmenetapkan 4ajelis akim yang terdiri atas orang akim sebagai etua 4ajelisdan 2 orang akim d- oc sebagai anggota 4ajelis yang memeriksa dan memutus

perselisihan&i=&Pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara biasa yang diatur dalam pasal %! sampai

dengan pasal !7 UU o& 2 'ahun 200", yaitu + dalam $aktu selambat-lambatnya 7hari kerja sejak penetapan 4ajelis akim, etua 4ajelis akim harus sudahmelakukan sidang pertama dan atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatanuntuk memberi ja$abannya di persidangan, baik secara tertulis maupun lisan&

pabila dilakukan secara tertulis terhadap ja$aban tergugat, penggugat diberikesempatan untuk memberikan tanggapannya (replik)& 'erhadap replik dari

penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapannya (duplik)& emudian dilanjutidengan tahapan pembuktian&

=&Dapat juga dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat yang dapat dimohonkanapabila terdapat kepentingan para pihak dan*atau salah satu pihak yang cukupmendesak yang harus dapat disimpulka dari alasan-alasan permohonan dari yang

berkepentingan, diatur dalam pasal !% dan pasal !! UU o& 2 'ahun 200",

meliputi. "- Dalam jangka $aktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan, etua

Pengadilan egeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonannya tersebut di mana terhadap penetapan tersebuttidak dapat digunakan upaya hukum&

- ika permohonan dikabulkan, etua Pengadilan egeri dalam jangka $aktu 7hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan tersebut, menentukan majelishakim, hari, tempat, dan $aktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan&

13 usni, 2p. 3it &, hlm& !7-&14 Ibid &, hlm& !%&

7


8/22

'enggang $aktu untuk ja$aban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi " hari kerja&

=i&Pembuktian?ang $ajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah para pihak yang

berperkara, yakni penggugat dan tergugat& 'erutama penggugat $ajib membuktikan peristi$a yang diajukannya dan tergugat berke$ajiban membuktikan bantahannya(pasal 3+ 1/ jo& pasal 2%+ /gb)& Pengambilan putusan (pasal 00 sampai dengan

pasal 2 UU o& 2 'ahun 200")& Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untumumum, dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, ketua 4ajelismemerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan

putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut paling lama 7 hari setelah

dibacakan&- Paling lama " hari kerja setelah putusan ditandatangai, Panitera 4uda harus

sudah menerbitkan salinan putusan, dan salinan putusan dalam $aktu palinglama 7 hari kerja setelah salinan diterbitkan, harus sudah mengirimkan salinan

putusan kepada para pihak&- etua majelis hakim Pengadilan ubungan 1ndustrial dapat mengeluarkan

putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perla$anan atau kasasi&

2&2&Perselisihan Hubungan Industrial di *ala'sia& Dasar hukum Perselisihan ubungan 1ndustrial di 4alaysia

'erdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiketenagakerjaan di 4alaysia, yaitu.

- 'he @mployment ct !##A- 'he 1ndustrial /elations ct !37A dan- 'he 'rade Unions ct !#!&

Disamping tiga pengaturan utama diatas, terdapat beberapa peraturan yangmengatur lebih spesi9ik, seperti .

- 'he BorkmenCs 8ompensation ct !#2A

- 'he @mployeesC Social Security ct !3!A- 'he ccupational ealth and Sa9ety ct !!"A- 'he actories and 4achinery ct !37A- 'he @mployees Pro=ident und ct !! A- 'he Pensions ct !%0A dan- 'he Statutory and :ocal uthorities Pensions ct !%0&

ementerian 4alaysia yang mengatur mengenai ketenagakerjaan adalahDepartemen Sumber Daya 4anusia ( (he Ministry #+ Human 4es#ur e )&Departemen ini mengelola berbagai undang-undang yang berkaitan dengan

berbagai bidang yang meliputi serikat buruh, hubungan industrial,

%


9/22

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan keamanan sosial& amun,dari sudut pandang lembaga khusus yang diciptakan untuk penyelesaiansengketa, hanya ada dua, yaitu Pengadilan Perburuhan ( ab#ur 3#urt ), dibuat di

ba$ah 5mpl#yment A t 1677 dan Pengadilan 1ndustrial ( Industrial 3#urt )didirikan di ba$ah Industrial 4elati#ns A t 1689.

1/ ( Industrial 4elati#n A t 1689 ) menetapkan suatu Pengadilan1ndustrial terdiri dari Presiden yang ditunjuk oleh ?ang di Pertuan gong( epala egara) dan panel orang yang me$akili pengusaha dan panel orang yangme$akili pekerja, yang semuanya harus ditunjuk oleh 4enteri&

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyelesaian hubunganindustrial dari proses penda9taran perkara sampai adanya keputusan dari juri

pengadilan&

Dalam setiap proses sebelum, Pengadilan memiliki kekuasaan sebagai berikut. #

a. t# #rder that any party be j#ined, substituted #r stru k #++:b. t# summ#n be+#re it the parties t# any su h pr# eedings and any #ther pers#n h#

in its #pini#n is #nne ted ith the pr# eedings:. t# take e;iden e #n #ath #r a++irmati#n and #mpel the pr#du ti#n be+#re it #+

b##ks, d# uments and things:d. t# hear and determine the matter be+#re it n#t ithstanding the +ailure #+ any party t#

submit any ritten statement hether #+ ase #r reply t# the #urt:

15 1bid, rticle 2!& 4engenai P# er #+ 3#urt dari Industrial 3#urt #+ Malaysia

!


10/22

e. t# #ndu t its pr# eedings #r any part there#+ in pri;ate: +. a+ter #nsultati#n ith the Minister, t# all in aid #ne #r m#re e


11/22


12/22

2.2. Analisis /uridisA. Penyelesaian Di luar Pengadilan

Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh dengan perundingan bipatrit, dan apabila tidak tercapai kata mu9akat maka cara selanjutnya adalahdengan konsiliasi atau arbitrase, dan dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan

penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam $aktu 7 (tujuh) hari kerja,maka instansi yang bertanggung ja$ab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan

penyelesaian perselisihan kepada mediator, maka 6erdasarkan Pasal + ayat ( ) jo&Pasal " ayat (+) dan (") UU o& 2 'ahun 200" tentang Penyelesaian Perselisihan

ubungan 1ndustrial Penyelesaian diluar pengadilan $ajib dilakukan, sebelummenempuh Penyelesaian didalam pengadilan& Penyelesaian perselisihan di luar

pengadilan mengutamakan musya$arah untuk mu9akat& UU o& 2 'ahun 200",menetapkan "(empat) jenis perselisihan yaitu. Perselisihan akA Perselisihan

epentinganA Perselisihan Pemutusan ubungan erjaA dan Perselisihan ntar Serikat Pekerja*Serikat 6uruh hanya dalam (satu) perusahaan& Di dalam putusanini, proses penyelesaian diluar pengadilan terdiri atas.a& Perundingan 6ipatrit

6erdasarkan Pasal + ayat ( ) UU o& 2 'ahun 200", Perundingan 6ipatrit$ajib dilakukan& Penggugat('ermohon asasi) dan 'ergugat(Pemohon asasi)telah melakukan Perundingan secara 6ipartit masing-masing pada tanggal 2

anuari 20 +, 2% anuari 20 +, dan " ebruari 20 +, namun 'ergugat tidak hadir

pada Perundingan tersebut sehingga Perundingan tersebut tidak memperolehkesepakatanA 6ah$a karena dalam upaya Perundingan 6ipartit tidak tercapaikesepakatan, maka salah satu atau kedua pihak yang berselisih mencatatkan kasus

perselisihannya kepada 1nstansi yang bertanggung ja$ab dibidang etenagakerjaansetempat dilengkapi dengan bukti-bukti upaya penyelesaian secara bipartit yangtelah dilakukan& Penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit dapat dinyatakan tidak mencapai kesepakatan atau gagal bila . Salah satu pihak dalam $aktu +0(tigapuluh) hari kerja telah mengajak berunding akan tetapi pihak lain tidak memberikan respon atau tidak bersedia berunding, atau 'elah dilakukan

perundingan sesuai dengan agenda dan jad$al yang disepakati, akan tetapi pihak- pihak yang berunding tidak mencapai kesepakatan atas sebagian atau semuamasalah yang dirundingkan& 6erdasarkan pasal " ayat (+) apabila dalamPerundingan 6ipatrit tidak dicapai kata sepakat maka harus dilanjutkan dengankonsiliasi atau arbitrase& Pada tanggal ! ebruari 20 + Penggugat mencatatkan

perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan 'ergugat keDisnakertrans abupaten 4imika untuk dilakukan upaya penyelesaian melalui4ediasi sebagaimana Surat Penggugat omor 2!#- "*1/*SP4*11* 20 + tertanggal

! ebruari 20 +A

b& 4ediasi

2


13/22

Dilaksanakan sidang mediasi dengan bantuan 4ediator dari Disnakertransabupaten 4imika pada tanggal 20 4aret 20 +, namun perundingan tersebut

gagal sehingga 4ediator mengeluarkan njuran sesuai Surat omor #3#*+2* *1F*20 +tertanggal 2 pril 20 + yang pada pokoknya menyatakan.

• 6ah$a P' reeport 1ndonesia dapat memutusakan hubungan kerjanya dengan Sdr&Simon airyo karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran*kesalahan serius&

• 6ah$a P' reeport 1ndonesia $ajib membayar kepada Sdr& Simon airyo uang penggantian hak dan uang pisah serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalamP 6 P' reeport 1ndonesia tahun 20 -20 +&

• pabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima anjuran inimaka dapat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan ubungan 1ndustrial(P 1) di ayapura&

• gar kedua belah pihak memberikan ja$aban atas anjuran iniselambatlambatnya dalam jangka $aktu 0 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran&

Penggugat menerima anjuran tersebut sesuai dengan surat Penggugat omor +%"- +*1/*>@ *1F*20 + tertanggal 2" pril 20 +& amun 'ergugatmenolak anjuran 4ediator sebagaimana Surat 'ergugat omor +0"-00 *6 1*PU *SP @P*SPS1*P' 1*1F*20 + tertanggal 20 pril 20 +& lehkarena tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan

didalam pengadilan&

B. "o0%etensi absolut elati e

Pengadilan ubungan 1ndustrial sendiri merupakan pengadilan khusus yangdibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang ber$enang memeriksa, mengadili,dan memberi putusan terhadap suatu perselisihan hubungan industrial 3& leh sebabitu, kompetensi absolut dari putusan ini adalah Pengadilan ubungan 1ndustrial&Sedangkan, kompetensi relati9 menunjuk pada Pengadilan egeri ayapura&6erdasarkan, Pasal % UU o& 2*200", >ugatan perselisihan hubungan industrial

diajukan kepada Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja*buruh bekerja&

Pada kasus, objek gugatannya adalah P oleh Penggugat (P'reeport 1ndonesia)terhadap 'ergugat (Simon airyo) sehubungan dengan

pelanggaran kerja yang dilakukan oleh 'ergugat&

4. 5ngkos %erkara

16

http.**repository&usu&ac&id*bitstream* 2+"#37%!* #22* *hkmadm-kelelung&pd9 , Diakses % o=ember 20 #&

+

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdfhttp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdfhttp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf


14/22

Didalam amar putusan di Pengadilan egri, dikatakan bah$a ongkos perkara akan ditanggung oleh negara& 6erdasarkan Pasal #% UU o& 2 tahun200", proses beracara di Pengadilan ubungan 1ndustrial, pihak-pihak yang

berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannyadi ba$ah /p #0&000&000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)& ilai gugatanPenggugat*'ermohon 6anding dan 'ergugat*Pemohon 6anding tidak sampai /p

#0&000&000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)& Dengan rincian.- ompensasi hari cuti . /p& &22+&%++,00- Unit Pengganti Saham . /p& "&7+0&2"0,00- /elokasi Perdiem . /p& +00&000,00 I

ilai eseluruhan ak Sebelum dipotong Pajak /p& 3&2#"&07+,00

D. Pengadilan Negeri 6a'a%ura telah 0e0beri %utusan No0or2! 7 2!13 PHI-6P tanggal 8 No e0ber 2!13

Putusan P ayapura adalah menerima gugatan penggugat*termohonkasasi& arena, majelis hakim perpendapat bah$a tindakan tergugat*pemohonkasasi telah menyalahi.• Perjanjian erja 6ersama (P 6) P' reeport 1ndonesia @disi JF11 20 -20 + dan

Pedoman ubungan 1ndustrial (P 1) P' reeport 1ndonesia @disi F11 'ahun 20 -20 +& 6erdasarkan asas e< spe ialis der#gate le< generalis ,P 6 dan P 1 tersebut

berlaku sebagai undang-undang yang bersi9at khusus bagi Penggugat dan 'ergugat&

al tersebut sesuai dengan Pasal ++% paragra9 pertama 6B. Semua persetujuanyang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya&

• 6erdasarkan tiket pelanggaran (=iolation ticket) tertanggal + ktober 20 2 dariDepartemen tempat 'ergugat bekerja ke Departemen ubungan 1ndustrial,dilaporkan bah$a pada tanggal " ktober 20 2 'ergugat telah melakukan

pelanggaran kerja, yakni. G4elakukan, mem9asilitasi, menghasut dan atau menyuruhPekerja lain untuk melakukan pemogokan atau unjuk rasa Pekerja yang tidak sah dilingkungan Perusahaan&G leh sebab itu, tergugat telah menyalahi Pasal +7 UU

+*200+, karena mogok kerja tidak dilakukan secara sah, karena seharusnya

berdasarkan ketentuan Pasal "0 ayat ( ) UU +* 200+ dan Pasal + eputusan4enteri 'enaga erja omor 2+2 'ahun 200+ tentang kibat ukum 4ogok erjayang 'idak Sah, maka seharusnya 'ergugat sebelum melakukan mogok kerjasetidak-tidaknya dalam $aktu 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertuliskepada Penggugat dan instansi yang bertanggung ja$ab di bidang ketenagakerjaandalam hal ini Dinas 'enaga erja dan 'ransmigrasi (Disnakertrans) abupaten4imika, tetapi ternyata 'ergugat sama sekali tidak memberitahukannya sehinggamogok kerja yang dilakukan oleh 'ergugat tersebut jelas dikategorikan sebagaimogok kerja yang tidak sah&

• 6ah$a tindakan 'ergugat yang melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah dilingkungan perusahaan dan mengoperasikan kendaraan milik Perusahaan

"


15/22

tanpa memiliki S14*:isensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan& altersebut telah menyalahi Pasal ! ayat (+ ) P 1 20 -20 +, Pasal ! angka++ P 1 20 -20 +, Pasal 7 angka 7 P 1 20 -20 +, dan Pasal ! angka +%P 1 20 -20 +& Dan sanksi dari perbuatan tergugat tersebut adalahPemutusan ubungan erja (P )&

Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura telahmemberi putusan omor 20*>*20 +*P 1- P/ tanggal % o=ember 20 + yangamarnya sebagai berikut.• 4engabulkan gugatan Penggugat menurut tuntutan subsidir yang memohon

keadilanA• 4enyatakan Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri elas 1

ayapura ber$enang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a KuoA• 4enyatakan 'ergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni 4engajak,

mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak padaterganggunya akti=itas Perusahaan dan 4engoperasikan kendaraan atau peralatan

bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan ataukehendak sendiri tanpa memiliki S14*:isensi yang sah sesuai etentuanPerusahaanA

• 4enyatakan 'ergugat telah melanggar ketentuan Pasal ! ayat (+ ) jo& Pasal ! ayat(++) jo& Pasal 7 ayat ( 7) jo& Pasal ! ayat (+%) Pedoman ubungan 1ndustrial

(P 1) P' reeport 1ndonesia @disi F11 tahun 20 20 +A• 4engijikan Penggugat untuk melakukan Pemutusan ubungan erja (P )

terhadap 'ergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang telah dilakukan oleh'ergugatA

• 4emerintahkan Penggugat untuk membayar kepada 'ergugat pembayaran berupauang Pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal #3 ayat (2), Uang Penghargaan4asa erja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal #3 ayat (+) dan Uang Penggantian

ak sesuai ketentuan Pasal #3 ayat (") sebesar /p 3&!+ &%#%,00 (seratus enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapanrupiah) sebelum dipotong pajakA

•

4embebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada egaraA

E. "asasi6erdasarkan UU o& 2 'ahun 200", dalam penyelesaian perselisihan

hubungan industrial di dalam pengadilan tidak mengenal upaya banding, hanyakasasi saja& Putusan terakhir (Pengadilan egeri) diucapkan dengan hadirnyaPenggugat dan 'ergugat pada tanggal % o=ember 20 +, kemudian terhadapnyaoleh 'ergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal % o=ember 20 + sebagaimana ternyata dari kta Permohonan asasi omor 20*>*20 +*P -

pr yang dibuat oleh Bakil Panitera Pengadilan ubungan 1ndustrial pada

Pengadilan egeri ayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi

#


16/22

yang memuat alasan-alasan yang diterima di epaniteraan Pengadilan ubungan1ndsutrial pada Pengadilan egeri tersebut pada tanggal 27 Desember 20 +A

'anggal permohonan kasasi diajukan pada % o=ember 20 + danmemori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan

perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di epaniteraan Pengadilanubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura pada tanggal 27 Desember

20 +, telah mele$ati tenggang $aktu " (empat belas) hari sebagaimana yangdimaksud Undang-Undang omor + 'ahun 200!, maka permohonan kasasitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah memiliki kekuatanhukum tetap& Sebab, berdasarkan pasal 0 UU o& 2 'ahun 200", PutusanPengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri mengenai perselisihan

hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukumtetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada 4ahkamah gung dalam$aktu selambat-lambatnya " (empat belas) hari kerja&

2.3. "asus Posisi Industrial 4ourt o9 *ala'sia(A:ard no.; 12&< o9 2!1+)

asus posisi ini mengenai Pengadilan ubungan 1ndustrial di 4alaysia,1ndustrial 8ourt o9 4alaysia, $ard no&. 2"7 o9 20 # antara 4ohammad bin bdul/asit (selanjutnya disebut dengan LPenggugatH) mela$an @co Pest Sdn& 6hd&(selanjutnya disebut dengan L'ergugatH) mengenai dugaan pemecatan yangdilakukan oleh 'ergugat kepada Penggugat pada tanggal # uli 20 +&

6era$al pada tanggal 3 gustus 20 0, Penggugat dita$arkan posisi sebagai>eneral Manager di perusahaan tersebut berdasarkan kontrak kerja di ta$arkan yangditerima baik oleh Penggugat& Penggugat setuju dan mengakui mengenai gaji yangditerimanya yaitu sebesar /4 20,000 untuk gaji pada tahun 20 & emudian padatanggal # uli 20 + Penggugat mengatakan telah di pecat oleh 'ergugat& amun dilain sisi, 'ergugat mengatakan bah$a Penggugat dengan sukarela mengundurkan diridari jabatannya dan telah disetujui oleh 'ergugat pada tanggal # uli 20 #

berdasarkan surat pengunduran diri&

Sebagai >eneral Manager di perusahaan, Penggugat $ajib untuk dapatmenga$asi manajemen perusahaan dan melaporkannya langsung ke 3#mpany

Managing 0ire t#r (8 B )& Semuanya berjalan lancar sampai pada tanggal % 4ei20 2, Penggugat mendapat surat dari 8 B mengenai ey Per+#rman e Indi at#r ( P1) dan target penjualan yang baru dimana Penggugat di rasa telah gagal dalamtarget penjualan dan perusahaan tidak akan membayar bonus dari target penjualantersebut dikarenakan tidak tercapainya target penjualan tersebut& emudian karenahal ini, Penggugat dan 'ergugat saling surat menyurat menegenai keluhan tentangkinerja kerja dari Penggugat dan ke$ajban 'ergugat untuk membayar bonus dan

komisi dari kinerja Penggugat&

3


17/22

Pada tanggal % uni 20 2, Penggugat mengirimkan surat kepada perusahaanmengenai klari9ikasi atas hak komisi dan penjelasan lebih lanjut mengenai kinerjadari Penggugat beserta perusahaan& emudian 'ergugat kembali menulis surat

balasan kepada Penggugat mengenai adanya skema baru tentang komisi yang disebutdengan L%pe ial Per+#rman e "#nus H (SP6) dimana Penggugat telah diberitahutentang target bulanan penjualan dan kinerja kerja dari Penggugat akandikalkulasikan dengan SP6 tersebut& Skema SP6, akan menggantikan semua skemayang sebelumnya berlaku di dalam perjanjian kerja pada tanggal 20 0& emudian halini di ikuti oleh adanya memorandum perusahaan yang berlaku untuk semua sta99

perusahaan pada tanggal % gustus 20 2 mengenai struktur organisasi baru yangmencerminkan perusahaan kearah yang baru dan menunjuk 4r& Paul :eong sebagai

%eni#r >eneral Manager dimana Penggugat harus melapor kepadanya mengenaimanajemen perusahaan ini& Penggugat mengetahui dan merasa tidak keberatan akanhal ini&

amun pada tanggal 0 gustus 20 2, Penggugat mengirimkan surat kepada8 B bah$a mengenai struktur organisasi perusahaan yang baru ini belum pernahdibahas dengan Penggugat dan juga Penggugat merasa tidak paham mengenaistruktur yang baru dan tanggung ja$abnya di dalam perusahaan ini& ?ang kemudiandibalas oleh 8 B bah$a struktur organisasi perusahaan ini telah 9inal dan telahdilakukan pertimbangan yang hati-hati oleh perusahaan dan 'ergugat memintaPenggugat untuk tetap 9okus dengan target penjualannya untuk memba$a

pendapatan yang lebih untuk perusahaan&emudian diketahui Penggugat telah gagal dalam memenuhi target penjualan

bulanan sehingga 'ergugat menerbitkan surat peringatan pada tanggal # oktober 20 2 bah$a Penggugat akan di a$asi secara ketat mengenai kinerja kerjanya oleh

perusahaan dan Penggugat diperingatkan bah$a kegagalan dalam memenuhi target penjualan akan menyebabkan konsekuensi yang serius, termasuk di dalamnya pemecatan dari jabatannya& Sehubungan dengan kegagalan Penggugat utnuk memenuhi target yang ditetapkan untuknya, 'ergugat memberikan tiga surat

peringatan lagi kepada Penggugat dan selain itu juga 'ergugat memberikan surat

perintah agar Penggugat melaoprkan seluruh kegiatan penjualan sehari-hari kepada8 B dan %eni#r >eneral Manager &

1nti dari permohonan gugatan dari Penggugat adalah Penggugat menduga bah$a 'ergugat telah mengubah persyaratan kerja dengan mengenalkan %pe ial Per+#rman e "#nd (SP6) dan target bulanan yang baru tanpa pernah mendiskusikanhal ini kepada Penggugat& emudian juga tidak adanya respon mengenai bonuskontrak dan komisinya sampai pada tanggal + uli 20 2 dan justru pada tanggal %

gustus Penggugat diberitahu bah$a adanya struktur organisasi perusahaan yang baru dimana 4r& Paul :eong dimasukkan sebagai %eni#r >eneral Manager dan

Penggugat justru dibuat sebagai >eneral Manager %ales. Dimana pada kontrak

7


18/22

perjanjian kerjanya tertulis bah$a Penggugat akan menjadi >eneral Manager di perusahaan ini&4engenai putusan atas kasus ini, di dalam putusanya disebutkan bah$a Penggugattelah gagal untuk membuktikan bah$a ia tidak pantas untuk dipecat& arenasebelumnya di sebutkan bah$a beban pembuktian seluruhnya dibebankan kepadaPenggugat dan dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan bah$a ia memangtidak pantas untuk di pecat& leh karena itu, pengadilan memutuskan bah$a tidak ada pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak perlu untuk mempelajari lebih jauh mengenai apakah pemecatan itu disebabkan oleh sesuatu atauhanya sebagai alasan belaka& Dalam putusan ini juga dijelaskan bah$a Penggugattelah dengan sukarela mengundurkan diri dari perusahaan setelah di ta$arkan

pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan& Dengan begitu, permohonan dari Penggugat ini dibatalkan&

2.&. Analisis /uridis "asus PHI *ala'sia

Analisa "asus;6erdasarkan kasus diatas, terlihat bah$a hakim menggunakan

yurisprudensi sebelumnya dimana sesuai dengan sistem hukum 4alaysia, yaitucommon la$& al ini tertera di dalam penjelasan di dalam kasus bah$a mengenaiapakah Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela atau ia memang telah

dipecat oleh perusahaan dan beban pembuktian di bebankan kepada Penggugat untuk membuktikan memang adanya pemecatan dari perusahaan& al ini berdasarkan dari

putusan yurisprudensi sebelumnya yaitu putusan BelteM nit$ear 1ndustries Sdn&6hd& mela$an :a$ ar 'oy N nor pada tahun !!% yang diputus oleh hakim DatoC

aji bdul adir 6in Sulaiman dimana dijelaskan bah$a jika pemecatan tidak dalam sengketa maka dibebankan pada perusahaan untuk menjelaskan di pengadilanmengenai penyebab atau alasan dari pemecatan tersebut& al ini tercermin dari ct

!37& pabila sebaliknya pemecatan itu di dalam sengketa, maka beban pembuktianada pada si pekerja dan apabila ia gagal membuktikan maka dapat dikatakan tidak

terjadi pemecatan& 6erdasarkan hal ini, tercermin di dalam putusan hakim dimanaPenggugat telah gagal membuktikan bah$a perusahaan telah melakukan pemecatanterhadap Penggugat sehingga pengadilan memutuskan bah$a tidak ada pemecatanyang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak perlu untuk mempelajari lebih

jauh penyebab dan alasan dari pemecatan itu serta dalam putusan ini juga dijelaskan bah$a Penggugat telah dengan sukarela mengundurkan diri dari perusahaan setelahdi ta$arkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan sehinngadengan begitu gugatan dari Penggugat ini di batalkan& al ini juga merupakanke$enangan dari Pengadilan 1ndustrial di 4alaysia dimana berdasarkan Pasal 20

Industrial 4elati#ns A t !37 untuk mencari tahu apakah ada penyebab atau alasandari pemecatan tersebut&

%


19/22

Proses sebelum persidangan cukup singkat dan hanya dua saksi di panggil didalam persidangan& Saksi yang hadir di dalam persidangan terdiri dari Managing

0ire t#r dari perusahaan yaitu 4s& Sharon Suraya bdullah (8 B ) dan Penggugatsendiri& Sebagian besar bukti ada di dalam dokumen-dokumen pendukung selain darisurat pena$aran sebagai >eneral Manager di perusahaan tersebut&

Untuk kasus pemecatan, Pengadilan 1ndustrial di 4alaysia kasus ini di putushanya oleh satu orang hakim& Di dalam kasus ini, yang mengadili adalah Puan nna

g ui 8hoo& pabila Penggugat ingin mengajukan banding terhadap pututsantersebut, di dalam Pengadilan 1ndustrial di 4alaysia, Penggugat tidak dapatmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan 1ndustrial karena putusan dari

pengadilan adalah 9inal dan mengikat& kan tetapi hal tersebut dapat di lakukan

peninjauan kembali&4engenai pengajuan gugatan tentang pemecatan sesuai dengan sistem hukum

di 4alaysia, pengajuan ini dapat di lakukan ke pengadilan industrial dan pekerjayang telah diberhentikan tersebut harus membuat representasi secara tertulis kepadaDirektur enderal Pembinaan ubungan 1ndustrial dan akan dikembalikan dalam

jangka $aktu 30 hari dari pemberhentiannya tersebut& emudian, Direktur enderalPembinaan ubungan 1ndustrial akan mencoba untuk menyelesaikan masalah inimelalui konsiliasi antara para pihak, dan apabila konsiliasi gagal, maka Direktur

enderal Pembinaan ubungan 1ndustrial akan meneruskan hal tersebut kePengadilan 1ndustrial untuk di putuskan di pengadilan tersebut& al ini berdasarkanPasal % Industrial 4elati#ns A t !37&

2.+. Perbandingan Pen'elesaian Perselisihan Hubungan IndustrialIndonesia dan *ala'sia

Pada prinsipnya, hukum 1ndonesia dan 4alaysia memiliki banyak kesamaandalam mengatur cara penyelesaian perselisihan hubungan indusrtrial, namun terdapat

beberapa perbedaan dari segi ke$enangan lembaga dan proses beracara, berikutadalah table persamaan dan perbandingan hukum acara penyelesaian perselisihanhubungan industrial di 1ndonesia dan 4alaysia&

o& P@/S 4 P@/6@D

!


20/22

P 1 di 1ndonesia dan 4alaysia sama-sama merupakan suatu peradilankhusus yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan mengadili, danmemberi putusan terhadap Sengketahubungan industrial&

P 1 di 1ndonesia berada diba$ahPengadilan egeri dan hanya adasatu badan P 1, Sedangkan P 1 di4alaysia berada diba$ahDepartemen Sumber daya manusiadimana terdapat dua badan peradilanyaitu Pengadilan Perburuhan

ab#ur 3#urt! dan Pengadilan1ndustrial Industrial 3#urt! yangkeduanya menangani perkara yang

berbeda&

2 bjek Sengketa yang dapat digugatdi P 1 1ndonesia dengan P 14alaysia urang lebih sama yaituSengketa ak, Sengketa

epentingan, Sengketa P , danSengketa antara serikat 6uruh

akim untuk P 1 di 1ndonesiadiangkat oleh eputusan 4 ,Sedangkan di 4alaysia diangkat?ang DiPertuan gung (/aja)

+ Subjek-subjek yang terlibat dalamsengketa dalam P 1 baik di1ndonesia maupun 4alaysia adalah

6uruh*Serikat buruh dan jugaPerusahaan (pengusaha), dimanakeduanya masing-masing bisamenjadi penggugat dan juga tergugatdalam sengketa industrial dengankomponen yang berbeda-beda&

Di 1ndonesia sebelum masuk kedalam proses peradilan hubunganindustrial, $ajib dilakukan

penyelesaian di luar pengadilan,melalui perundingan bipartit (Ps& +UU no&2*0"), melalui konsiliasi, dan

juga bisa dilakukan melalui mediasidan juga arbitrase& Sedangkan di4alaysia juga ada penyelesaian diluar pengadilan berupa proseskonsiliasi& amun selain itu rticle+ 1/ menyatakan bah$a sebelum

sengketa masuk ke proses pengadilan, dapat dilakukan suatu perjanjian untuk menyelesaikansengketa industrial antarpara pihak yang terkait& emudian jika di4alaysia, ketika sengketa sudahmasuk dalam proses peradilan, tetap

bisa dilakukan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa industrialdan ketentuan perjanjian tersebutdiatur oleh akim ( president #+

20


21/22

hairman!

" Sengketa ubungan 1ndustrial di1ndonesia dan Di 4alaysia sama-sama bisa dilakukan upaya hukumsetelah selesai di pengadilan pertama&

'erkait dengan penyelesaian di luar Peradilan, baik di 1ndonesia maupun4alaysia sama-sama bisa ditempuhcara penyelesaian sengketa melaluikonsiliasi (Ps& 7 UU&2*0" dan article

% 1/ !37)& amun terdapat perbedaan dalam prosesnya yaitu jika di 1ndonesia cara konsiliasidilakukan oleh konsiliator yangterda9tar dalam instansi terkait yangdilegitimasi oleh ementerianterkait, kemudian konsiliasi jugamerupakan jalan lain setelah cara

perundingan bipartid tidak tercapai, barulah instansi terkait mena$arkan($ajib) cara penyelesaian sengketamelalui konsiliasi& Sedangkan di4alaysia juga ada penyelesaian diluar pengadilan berupa proses

konsiliasi, prosesnya pertama harusdiselesaikan secara conciliation olehDirector >eneral 1nKuiry, yang

bentuknya Kuasi-judical proceeding&pabila sengketa tetap belum

terselesaikan melalui lembagatersebut, maka Director >eneral akanmemberikan hasil dari prosestersebut ke 4inister& emudian4inister akan memberikanrekomendasi ke 1ndustrial 8ourt&

# ika di 1ndonesia kompetensi absolut perkara adalah melalui P kemudian banding kasasi ke 4 & Sedangkan di4alaysia prosesnya karenamerupakan sengketa di bidanghukum pri=at (perdata) yangmenyangkut hubungan industrialmaka dapat diajukan ke industrial

court, kemudian untuk banding dan

2


22/22

ke igh 8ourt&

&.1. "esi0%ulan

Dari paparan kami di atas, kami menyimpulkan bah$a terdapat beberapa perbedaan dari segi kelembagaan dan mekanisme beracara antara 1ndonesia dengan4alaysia dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial& Dari hasil kajiankami, tetap ditemukan bah$a 4alaysia dalam menyelesaikan masalahnya jugamenggunakan yurisprudensi yang merupakan salah satu ciri system hukum #mm#nla & Dan karena sistemnya inilah, dapat dilihat bah$a pengaturan hukum di4alaysia cenderung lebih lama terbaharukannya disbanding 1ndonesia yang sudah

diperbaharui bahkan hingga tahun 200"&&.2. aran

1ndonesia dalam mengatur hukum acara penyelesaian perselisihan hubunganindustrial sudah cukup baik karena mengalami perkembangan perkembangan yangrelti9 mengikuti kebutuhan sector industri dan ketenagakerjaan& amun tetapdiperlukan pembaharuan dan spesi9ikasi atiran hukum yang lebih koprehensi9 mengenai hal ini agar tidak menjadi celah atau kekosongan hukum dalam pengaturanseputar ketenaga kerjaan dan perindustrian&

22

Documents

Makalah Kapita Selekta Hukum Acara Perdata