Makalah Besar Politik Hukum

5/23/2018 Makalah Besar Politik Hukum

1/44

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

MAKALAH BESAR

Tugas Mata Kuliah Politik Hukum

Pro! DR! Sat"a Ar"a#to$ S! H!$ M! H!

Ol%h &

'hristia# Erikso# Sitio

()*+,**+./

No! A0s%# & **

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

1AKULTAS HUKUM

UNI2ERSITAS PAN'ASILA

3AKARTA

*+4


2/44

PENDAHULUAN

A! Latar B%laka#g

Secara teoretikal, fungsi pembentukan hukum pada dasarnya merupakanfungsi melaksanakan perintah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.

Pembentukan hukum oleh hakim dalam rangka memutuskan perkara yang sedang

diperiksanya, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan baik oleh badan

eksekutif secara tersendiri maupun bersama-sama dengan badan legislatif, tidak lain

sebenarnya fungsi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang.

Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (division of powers

principle) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh

badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum yang

tertulis (geschreven recht)maupun hukum yang tidak tertulis (ongeschreven recht).

Dalam konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers), fungsi ini menjadi

otoritas badan legislatif saja, badan-badan kekuasaan lain tidak memiliki fungsi

tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (division of powers),fungsi

ini dijalankan baik oleh badan legislatif, ekskutif maupun yudikatif.

Etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani polisyang dapat berarti

kota atau negara-kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkankata-kata lain seperti

!polites! "#arganegara$ dan !politikos! nama sifat yang berarti ke#arganegaraan

"ci%ic$, dan !politike techne! untuk kemahiran politik serta !politike episteme! untuk

ilmu politik. &emudian orang 'oma#i mengambil oper perkataan Yunani itu dan

menamakan pengetahuan tentang negara "pemerintah$ !ars politica!, artinya

kemahiran "kunst$ tentang masalah-masalah kenegaraan.(

)enurut Prof. Sudarto !Politik *ukum! adalah kebijaksanaan dari negaradengan perantaraan badan-badan yang ber#enang untuk menetapkan peraturan-

peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk

mengekspresikan apa yang dicita-citakan. Pembentukan undang-undang merupakan

(+. sj#ara, S.*...).Pengantar Ilmu Politik, Putra bardin, andung (000, hal 1(.


3/44

proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh

yang luas, karena itu "undang-undang$ akan memberi bentuk dan mengatur atau

mengendalikan masyarakat. 2ndang-undang oleh penguasa digunakan untuk

mencapai dan me#ujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicitia-citakan. Dengan

demikian, dapat dikatakan bah#a 2ndang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu

(. +ungsi untuk mengekspresikan nilai, dan

1. +ungsi instrumental.

erpijak pada kedua fungsi hukum di atas, maka dapat dikatakan bah#a hukum

bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk me#ujudkan apa yang

dicita-citakan. ni berarti, apabila kita mau membicarakan !Politik hukum ndonesia!,

maka mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu !apa yang menjadi cita-cita dari bangsa ndonesia merdeka!.

3ita-cita inilah yang harus di#ujudkan melalui sarana undang-undang

"hukum$. Dengan mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh

bangsa ndonesia, maka dapat ditentukan !sistem hukum! yang bagaimana yang

dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang mampu menjadi sarana untuk

me#ujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa ndonesia.1

Dengan kata lain dapat dikatakan bah#a perundang-undangan memang

bentuk pengaturan legal dalam sebuah negara hukum yang demokratis. 4amun

peraturan hukum formal tak pernah netral, karena ada politik hukum di belakangnya.

*ukum formal itu lahir, hidup, dan juga bisa mati, dalam dinamika budaya hukum.

politik hukum menjadi sangat terasa, karena pemerintah pusat sangat berperan dalam

penyusunannya, sementara sebagai pemerintah pusat juga menjadi pihak dalam tarik

ulur posisi otonomi daerah. Dengan demikian suatu sistem hukum harus mengandung

peraturan-peraturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai

#ujud aplikatif politik hukum sebisa mungkin bersifat netral dan tidak memihak.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem

hukum. 5leh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan

1Prof. Dr. 4yoman Serikat Putra 6aya, S*,)*,Politik Hukum,adan Penyediaan ahan &uliah

Program Studi )agister &enotariatan 2ndip, Semarang 1778, hal (9.


4/44

pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.

stilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip

bah#a hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu

produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan

rancangan atau hasil desain lembaga politik "politic body$.9 Sedangkan pemahaman

atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah

kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. :

). )ahfud )D mengemukakan bah#a politik hukum meliputi

Pertama; pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

Kedua;pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsilembaga dan pembinaan para penegak hukum.im kita kenal dengan Peraturan Daerah "Perda$. Di

tingkat Desa, ternyata juga ada lembaga pemerintahan desa yang memiliki

ke#enangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yang la>im disebut

dengan Peraturan Desa.

19Sri Soemantri ).,Kekuasaan dan istem Pertanggung0awab Presiden Pasca Perubahan ""* +345,

makalah pada Seminar Sistem Pemerintahan ndonesia Pasca mandemen 22D(0:


26/44

erdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan, bah#a rumusan

pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal ( angka

1 2ndang-2ndang 4omor (1 ahun 17(( itu kurang tepat. Pengertian peraturan

perundang-undangan itu seharusnya juga mencakup lembaga pemerintahan, baik

pusat maupun daerah, di samping lembaga negara sebagai pembentuk peraturan

perundang-undangan di ndonesia.

E! K%0i9aka# Politik Hukum Nasio#al

Sebelum telah diuraikan mengenai politik hukum pembentukan peraturan

perundang-undangan berikut konflik yang muncul dari peraturan pembentukan

perundang-undangan, sekarang kita akan membahas mengenai politik perundang-undangan nasional, sebelum lebih jauh membahas politik perundang-undangan, maka

terlebih dahulu perlu kita memahami politik hukum sebagai induk dari politik

perundang-undangan. 5leh karena itu, perlu disinggung secara garis besar mengenai

arah kebijakan politik hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini.

rah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk

melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandasikan pada 9 "tiga$

prinsip dasar yang #ajib dijunjung oleh setiap #arga negara yaitu

(. supremasi hukum;

1. kesetaraan di hadapan hukum; dan

9. penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

&etiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam me#ujudkan cita-cita

ter#ujudnya negara ndonesia yang damai dan sejahtera. pabila hukum ditegakkan

dan ketertiban di#ujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun

kehidupan yang rukun akan dapat ter#ujud. 2ntuk itu politik hukum nasional harus

senantiasa diarahan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam

penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang

berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

(. Su0sta#si Hukum (Legal Substance/


27/44

Pembenahan substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi

hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan

untuk me#ujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas

umum dan hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat

kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan

melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi

hukum nasional. *al ini yang akan dibahas selanjutnya karena materi ini

merupakan bagian dari politik perundang-undangan.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Pembenahan terhadap struktur hukum lebih difokuskan pada penguatan

kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilanserta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan

sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh

masyarakat dan memastikan bah#a hukum diterapkan dengan adil dan memihak

pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya

sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian

dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Dalam kaitannya dengan

pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah

a. M%#um0uhka# k%m0ali k%7%r5a"aa# mas"arakat 7a6a sist%m

hukum 6a# k%7astia# hukum!

&urangnya independensi lembaga penegak hukum yang terjadi

selama kurun #aktu silam memba#a dampak besar dalam sistem

hukum. nter%ensi berbagai kekuasaan lain terhadap kekuasaan

yudikatif telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai

putusan, #alaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip

impartialitas dalam sistem peradilan telah mengakibatkan degradasi

kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya

kepastian hukum.

0! P%#"%l%#ggaraa# 7ros%s hukum s%5ara tra#s7ara# 6a# 6a7at

6i7%rta#ggu#g9a8a0ka# (aku#ta0ilitas/!


28/44

kuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik

kepada siapa atau lembaga mana lembaga tersebut harus

bertanggung ja#ab maupun tata cara bagaimana yang harus

dilakukan untuk memberikan pertanggungja#abannya, sehingga

memberikan kesan proses hukum tidak transparan. *al ini juga

berkaitan dengan Kbudaya! para penegak hukum dan masyarakatnya,

sebagai contoh kurangnya informasi mengenai alur atau proses

beracara di pengadilan sehingga hal tersebut sering dipakai oleh

oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan

dirinya sendiri. &urangnya bahkan sulitnya akses masyarakat dalam

melakukan penga#asan terhadap penyelenggaraan peradilanmembuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam

proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan

yang sampai saat ini tiada kunjung dapat teratasi, oleh kerena itu

sangat diperlukan penetapan langkah-langkah prioritas dalam

pembenahan lembaga peradilan.

5! P%m0%#aha# 6a# 7%#i#gkata# sum0%r 6a"a ma#usia 6i 0i6a#g

hukum!

Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari

mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-

undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu

peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku

responsif gender. 'endahnya kualitas sumber daya manusia di

bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem

pendidikan hukum yang ada. Selain itu telah menjadi rahasia umum

bah#a proses seleksi maupun kebijakan pengembangan sumber daya

manusia di bidang hukum yang diterapkan banyak menyimpang

yang akhirnya tidak menghasilkan SD) yang berkualitas. *al ini

pula yang memberikan berpengaruh besar terhadap memudarnya


29/44

supremasi hukum serta semakin menambah ketidakpercayaan

masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

9. Bu6a"a Hukum (Legal Culture/

2nsur yang ketiga dalam arah kebijakan politik hukum nasional adalah

meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi

berbagai peraturan perundang-undangan. *al ini bertujuan untuk menumbuhkan

kembali budaya hukum yang sepertinya Ksemakin hari semakin memudar!

"terdegradasi$. patisme dan menurunnya tingkat appresiasi masyarakat pada

hukum de#asa ini sudah sangat mengkha#atirkan, maraknya kasus main hakim

sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweepingoleh sebagian

anggota masyarakat bahkan di depan aparat penegak hukum merupakan gambarannyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Sehingga konsep dan

makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan indi%idu dan

sosial hampir sudah kehilangan bentuknya yang berdampak pada terjadinya

ketidakpastian hukum !yang tercipta! melalui proses pembenaran perilaku salah

dan menyimpang bahkan hukum sepetinya hanya merupakan instrumen pembenar

bagi !perilaku salah!, seperti s#eeping yang dilakukan oleh kelompok masa,

oknum aparat yang membacking orang atau kelompok tertentu, dan lain

sebagainya.

ingkat kesadaran masyarakat terhadap hak, ke#ajibannya, dan hukum

sangat berkaitan dengan "antara lain$ tingkat pendidikan dan proses sosialisasi

terhadap hukum itu sendiri. Di lain pihak kualitas, profesionalisme, dan kesadaran

aparat penegak hukum juga merupakan hal mutlak yang harus dibenahi.

Balaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai,

namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan

dan penyuluhan hukum oleh para praktisi dan aparatur ke dalam masyarakat,

sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik

dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang

terkait dengan hak dan ke#ajibannya serta bagaimana menyelesaikan suatu

permasalahan sesuai dengan jalur hukum yang benar dan tidak menyimpang.


30/44

2ntuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum tersebut, telah

ditetapkan sasaran politik hukum nasional yaitu terciptanya suatu sistem hukum

nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif "termasuk bias gender$;

terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat

dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih

tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang ber#iba#a, bersih,

profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara

keseluruhan.

2ntuk me#ujudkan sasaran tersebut, maka disusun suatu program pembangunan

politik hukum, antara lain dengan melakukan

(. program perencanaan hukum;1. Program pembentukan hukum;

9. program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan

hukum lainnya;

:. program peningkatan kualitas profesi hukum; dan


31/44

dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah.

Sehingga pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan

pens#astaan pembentukan peraturan perundang-undangan. 4amun demikian dalam

proses pembentukannya sangat mungkin mengikutsertakan pihak bukan negara atau

Pemerintah dengan kata lain masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan

atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan

rancangan peraturan daerah.

*al tersebut didasarkan pada kenyataan bah#a peraturan perundang-

undangan, baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan

kepentingan umum, oleh karena itu sangat #ajar apabila masyarakat diikutsertakan

dalam penyusunannya.&eikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa dalam mengusulkan/memberikan

masukan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada masyarakat

untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijaksanaan negara atau

Pemerintah di bidang perundang-undangan. Dalam praktek, pengikutsertaan

dilakukan melalui kegiatan seperti pengkajian ilmiah, penelitian, berpartisipasi dalam

forum-forum diskusi atau duduk dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan suatu

rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada forum De#an Per#akilan 'akyat juga dilakukan pemberian sarana

partisipasi yang dilakukan melalui pranata 6dengar pendapat6 atau 6public hearing6.

erbagai sarana untuk berpartisipasi tersebut akan lebih efektif bila dilakukan dalam

lingkup yang lebih luas bukan saja dari kalangan ilmiah atau kelompok profesi, tetapi

dari berbagai golongan kepentingan "interest groups$ atau masyarakat pada

umumnya. 2ntuk me#ujudkan hal tersebut biasanya diperlukan suatu sistem

desiminasi rancangan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat

mengetahui arah kebijakan atau politik hukum dan perundang-undangan yang

dilaksanakan. Sehingga pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-

undangan dapat mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional ndonesia

yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat


32/44

ndonesia yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsi%e. erkaitan

dengan hal tersebut )ahfud )D juga menyatakan

*ukum yang responsi%e merupakan produk hukum yang lahir dari strategi

pembangunan hukum yang memberikan peranan besar dan mengundang partisipasi

secara penuh kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa

keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya.1=

Dari yang telah diuraikan tersebut, maka seharusnya peraturan perundang-

undangan dapat diformulasikan sedemikian rupa yaitu sedapat mungkin menampung

berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga produk

hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal ini

sangat penting karena dapat menghindari benturan pemahaman antara masyarakat danpemerintah atau negara yang akan terjebak ke dalam tindakan yang dijalankan diluar

jalur atau landasan hukum. ila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang

responsif, maka tidak akan ada lagi hukum siapa yang kuat "punya kekuasaan$ akan

menguasai yang lemah atau anggapan rakyat selalu menjadi korban, karena lahirnya

hukum tersebut sudah melalui proses pendekatan dan formulasi materi muatannya

telah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Pada dasarnya penerimaan "resepsi$

dan apresiasi masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan pula oleh nilai,

keyakinan, atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.18

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan di ndonesia

pernah terjadi bah#a selama lebih dari 97 tahun sebelum reformasi tahun (00A,

konfigurasi politik yang berkembang di negara ndonesia dibangun secara tidak

demokratis sehingga hukum kita menjadi hukum yang konser%atif dan terpuruk

karena selalu dijadikan sub ordinat dari politik. Sedangkan ciri atau karakteristik yang

melekat pada hukum konser%atif antara lain

(. Proses pembuatannya sentralistik "tidak partisipatif$ karena didominasi oleh

lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara tidak demokrastis pula oleh

1=). )ahfud )D,*emokratisasi *alam /angka Pembangunan Hukum 7ang /esponsif, )akalah,+* 24DP, Semarang, (00=, hlm (18skandar &amil,Peradilan 8nak, akalah, Disampaikan pada Borkshop "/ound !able *iscussion$

mengenai Pedoman Di%ersi untuk Perlindungan agi nak Yang erhadapan dengan *ukum, 6akarta,

( 6uni 177


33/44

negara. Di sini peran lembaga peradilan dan kekuatan-kekuatan masyarakat

sangat sumir.

1. sinya bersifat positivist#instrumentalistik "tidak aspiratif$ dalam arti lebih

mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah

dijadikan alat "instrumen$ pembenar yang akan maupun "terlanjur$ dilakukan

oleh pemegang kekuasaan yang dominan.

9. ingkup isinya bersifat open responsi%e "tidak responsif$ sehingga mudah

ditafsir secara sepihak dan dipaksakan penerimanya oleh pemegang

kekuasaan negara.

:. Pelaksanaannya lebih mengutamakan program dan kebijakan sektoral jangka

pendek dari pada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku.


34/44

tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau indi%idu-indi%idu dalam

masyarakat.10

Dari pengalaman sejarah hukum97 tersebut seharusnya perlu dirancang suatu

skenario politik perundang-undangan nasional yang berorientasi pada pemahaman

konsep sistem hukum nasional yang di#ujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan

perundang-undangan secara komprehensif dan aspiratif. Penyusunan atau

pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif tersebut merupakan

rangkaian dari langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam program

pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan untuk me#ujudkan negara hukum

yang adil dan demokratis serta berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi

kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai 4egara &esatuan 'epublikndonesia.

G! La#gkah Strat%gis Politik P%ru#6a#g-u#6a#ga# Nasio#al

Sehubungan dengan politik pembangunan hukum dan politik peraturan

perundang-undangan nasional, paling tidak pemerintah dan De#an Per#akilan

'akyat telah menetapkan dua langkah strategis, yaitu dengan menetapkan Program

egislasi 4asional 17(7-17(: dan menetapkan Peraturan Presiden 4omor < ahun

17(7 tentang 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ahun 17(7-17(:.

(. R%#5a#a P%m0a#gu#a# 3a#gka M%#%#gah Nasio#al Tahu# *+-*+4!

Dalam rangka pembenahan sistem dan politik hukum nasional, pada tanggal

17 6anuari 17(7 ditetapkan Peraturan Presiden 4omor < ahun 17(7 tentang

'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ahun 17(7-17(:. Satya

rinanto dalam pidato pengukuhan sebagai @uru esar etap +akultas

*ukum 2ni%ersitas ndonesia menyatakan bah#a Peraturan Presiden tentang

10Satya rinanto,Kumpulan ateri Pendukung (!ransparansi) Politik Hukum dan Politik

Perundang#undangan (*ihimpun dari 9erbagai umber), Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan

Perancangan Perundang-undangan agi-egislative *rafterSekretariat 6enderal DP' ', tanggal (:

pril 1779, hal. A97Satjipto 'ahardjo,Ilmu Hukum, P 3itra ditya akti, andung, 1777, hal. (78. Satjipto 'ahardjo

mengutip Paul Scholten yang mengemukakan konsep bah#a hukum merupakan suatu kesatuan norma-

norma yang merupakan rangkaian perjalanan sejarah yang memandang kebelakang kepada peraturan

perundang-undangan yang ada dan memandang kedepan untuk mengatur kembali


35/44

'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ini dapat dikatakan

sebagai @aris-garis esar *aluan 4egara "@*4$ yang pernah ada dalam Era

5rde ama dan 5rde aru. 9(

ila dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan pembenahan substansi

hukum, maka dapat dikatakan bah#a politik hukum atau politik peraturan perundang-

undangan dalam 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ini diarahkan

pada permasalahan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-

undangan dan implementasi undang-undang yang terhambat peraturan

pelaksanaannya. erdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka politik hukum

nasional akan diarah pada terciptanya hukum nasional yang adil, konsekuen, dan

tidak diskriminatif serta menjamin terciptanya konsistensi seluruh peraturanperundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2ntuk itu dalam rangka mengimplementasikan politik pembangunan hukum

nasional91maka dengan Peraturan Presiden tentang 'encana Pembangunan 6angka

)enengah 4asional tersebut ditetapkan suatu landasan politik perundang-undangan

nasional yang sejak tahun 177< telah menetapkan kebijakan untuk memperbaiki

substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-

undangan.

Peninjauan dan penataan kembali peraturan pundang-undangan tersebut

adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan peninjauan dan

penataan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya melakukan kegiatan

pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dengan

rancangan peraturan perundang-undangan yang lain maupun terhadap peraturan

perundang-undangan yang telah ada, juga melakukan pengharmonisasi peraturan

9(Satya rinanto, Politik Pembangunan Hukum %asional dalam :ra Pasca /eformasi, Pidato

2pacara Pengukuhan sebagai @uru esar tetap pada +*-2, 6akarta, (A )aret 177=, hal. (: (=.

lasan menyebut sama dengan @*4 dalam era 5rde ama dan 5rde aru, karena sebagai akibatproses perubahan 2D (0:


36/44

perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang

lain. *al ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,

inkonsistensi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

"disharmonis$ dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan atau re%isi.

Politik perundang-undangan yang tertuang dalam 'encana Pembangunan

6angka )enengah 4asional ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi dari

seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi

berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantipasi agar penegakan

dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan yang diharapkan akan

dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta

mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan dapat menjadi sarana untukme#ujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial kemasyarakatan99.

5leh karena itu, sasaran politik perundang-undangan nasional saat ini harus

mengacu pada 'encana Pembangunan 6angka Panjang 4asional "'P6P4$ sebagai

arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap

dan juga 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional "'P6)$ 17(7-17(:.

cuan tersebut sangat penting karena politik peraturan perundang-undangan

merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan hukum nasional

secara keseluruhan yang merupakan suatu proses yang dinamis, mengalami

perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan politik yang tidak

terlepas dari

a. keadaan masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa;

b. keadaan saat ini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang

terjadi; serta

c. cita-cita atau keinginan yang ingin di#ujudkan di masa yang akan

datang.9:

99)ochtar &usumaatmadja,'ungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan %asional, 0ilid

III, %o. 4, Padjadjaran, andung, (087, hal.


37/44

'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional yang telah ditetapkan juga

telah mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus

dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-

undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. dapun pokok-

pokok politik perundang-undangan yang akan dilaksanakan dalam 'encana

Pembangunan 6angka )enengah 4asional, dapat dikelompokkan antara lain meliputi

kegiatan

a. Penegakkan dan &epastian *ukum yang meliputi antara lain

($ Penguatan dan Pemantapan *ubungan &elembagaan ntar Penegak

*ukum;

1$ Peningkatan &inerja embaga idang *ukum;9$ Peningkatan Pemberantasan &orupsi;

:$ Peningkatan &ualitas Pelayanan Publik;


38/44

f. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan

penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses

penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

g. Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan

pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak

memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan;

h. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan

asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*! Program L%gislasi Nasio#al (Prol%g#as/Program egislasi 4asional "Prolegnas$ adalah bagian dari manajemen dan

politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrument

perencanaan program pembentukan 2ndang-2ndang yang disusun secara berencana,

terpadu, dan sistematis9


39/44

b. sasaran yang akan di#ujudkan;

c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.9=

Penyusunan Prolegnas di lingkungan De#an Per#akilan 'akyat

dikoordinasikan oleh adan egislasi dan Penyusunan Prolegnas di lingkungan

Pemerintah dikoordinasikan oleh )enteri *ukum dan *ak sasi )anusia. *asil

penyusunan Prolegnas di lingkungan De#an Per#akilan 'akyat oleh adan egislasi

dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui )enteri *ukum dan *) dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

Di lingkungan pemerintah, )enteri *ukum dan *) sebagai koordinator

dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi'ancangan 2ndang-2ndang di lingkungan pemerintah. 2paya pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi 'ancangan 2ndang-2ndang diarahkan pada

per#ujudan keselarasan dengan falsafah 4egara, tujuan nasional berikut aspirasi yang

melingkupinya, 2ndang-2ndang Dasar 4egara 'epublik ndonesia ahun (0:


40/44

dengan aspirasi masyarakat yang berkeadilan, mengandung perlindungan dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mempunyai daya laku yang efektif

dalam masyarakat.

Selain sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang

menggambarkan sasaran politik hukum atau polotik perundang-undangan secara

mendasar, Prolegnas juga memuat daftar 'ancangan 2ndang-2ndang yang dibentuk

selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari

rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan 22D

4egara 'epublik ndonesia ahun (0:


41/44

&ES)P24

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut *ubungan

4egara hokum dengan pembentukan hokum dapat dilihat dari definisi 4egara hukum

itu sendiri, 4egara hokum secara sederhana dapat diartikan bah#a 4egara dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahannya melandaskan pada hokum yang dalam hal

ini lebih pada peraturan perundang-undangan sebagai produk hokum, maupun dari

putusan hakim. Sedangkan hubungan politik hokum dengan hokum adalah bah#a

politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik dengan objek kajian hokum

sehingga politik huku merupakan arah pandang hokum dari segi politik dan untuk

membatasi ilmu politik tersebut harus ada hokum didalamnya, begitu pula dengan

politik hokum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arah pandangdalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini biasa

dilakukan dengan membuat rencana pembangunan jangka menengah dan juga

program legislasi nasional. rah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada

keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hokum. pabila hukum

ditegakkan dan ketertiban di#ujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman,

tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat ter#ujud. 2ntuk itu politik

hukum nasional harus senantiasa diarahan pada upaya mengatasi berbagai

permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi

permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

hokum.

Selain itu Program legeslasi nasional dan Program legeslasi daerah merupakan

Potret Politik hokum nasional dan daerah yang memuat rencana materi dan sekaligus

merupakan instrumen "mekanisme$ pembuatan hukum atau pembentukan hukum

dalam bentuk kebijakan 4egara dan pemerintah. Pembentukan hukum di ndonesia

dari pusat ke daerah tidak lepas dari politik dan kekuasan dari para legislatornya,

pembentukan politik peratuaran daerah harusnya meberikan ruang masyarakat untuk

ikut serta dalam pembentukan peraturan agar masyarakat biasa menaati peraturan dan

perencanaan hukum harusnya konsisten dengan tujuan, dasar dan cita hokum yang

mendasarinya. politik hukum itu merupakan Klegal Policy! tentang hukum yang


42/44

diberlakukan atau tidak diberlakukan utuk mencapai tujuan 4egara. Disini hukum

diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 4egara. )aka sebenarnya politik

hukum dalam pembentukan pereturan daerah "politik perundang-undangan$ dapat

dibaca sebagai segala sesuatu yang berada di balik sebuah pereturan daerah antara

lain berupa tujuan, fungsi, Paradigma, kehendak politik 4egara, maupun ideologi

hukum.

S'4

Setiap persoalan hukum selalu dihadapkan pada persoalan substansi

hokum, struktur hokum dan budaya hokum, sehingga perlu dilakukan pembenahan

mulai dari substansi hukumnya , penegak hukumnya dan juga pelibatan masyarakatdalam setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga sebaiknya

pembentukan pereturan peraturan perundang-undangan dari pusat dan daerah

harusnya memperhatikan apa yang di inginkan masyarakan dan sesuai dengan kultur

masyarakat ndonesia.


43/44

D+' 34

Buku :

*. bdul atif dan * hasbi li,Politik Hukum, Sinar @rafika, 6akarta, 17(7

+. sj#ara, S.*...).Pengantar Ilmu Politik, Putra bardin, andung (000Prof. Dr. 4yoman Serikat Putra 6aya, S*,)*,Politik Hukum,adan Penyediaan

ahan &uliah Program Studi )agister &enotariatan 2ndip, Semarang 1778

). )ahfud )D,Politik Hukum di Indonesia, cet. ,P9ES, 6akarta, 177()oh. )ahfud )D,embangun Politik Hukum enegakan Konstitusi, 'aja#ali

Pres, 6akarta, 17((.

)oh. )ahfud )D,Politik Hukum *i Indonesia, 'aja#ali Pres, 6akarta, 17(()oh. )ahfud )D,Konstitusi *an Hukum *alam Kontroversi, 'aja#ali Pers,

6akarta, 17(7, *al. =0-87

Philippe 4onet and Philip Sel>nick,-aw and ociety in !ransition !oward

/esponsive -aw, *arper N 'o#, 4e# York, (08A

*amsa *alim dan &emal 'edindo Syahrul Putera, =ara Praktis enyusun danerancang Peraturan perundagan, 6akarta, &encana )edia @rup, 1770

@de Panjia sta#a Dan Suprin 4aGa,*inamika Hukum dan Ilmu Perundangan#undanga di Indonesia, lumni, andung, 177A

6imly sshiddiLie, 'ormat Kelembagaan %egara dan Pergeseran Kekuasaan *alam

""* +345, +*-2 Press, Yogyakarta, 177:&urnia, )ahendra Putra,Hukum Kewilayahan Indonesia$Harmonisasi Hukum

Pengembangan Kawasan Perbatasan %kri 9erbasis !ekhnologi >oo pasial,

)alang2 Press, 17((Satjipto 'ahardjo,Ilmu Hukum, P 3itra ditya akti, andung, 1777

Soimin,Pembentukan Peraturan Perundang#"ndangan %egara *i Indonesia, 2

Press, Yogjakarta, 17(7.)ochtar &usumaatmadja,'ungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan%asional, 0ilid III, %o. 4, Padjadjaran, andung, (087

Satjipto 'ahardjo,Hukum dan Perubahan osial, Penerbit lumni, andung, (080

Mudan rif +akrulloh,Ilmu -embaga *an Pranata Hukum, 'aja#ali Pers, 6akarta,17((

?urnal, akalah *). aica )ar>uki,Kekuatan engikat Putusan ahkamah Konstitusi !erhadap

"ndang#"ndang, 6urnal egislasi ?ol. 9 4omor (, )aret 177=

bdul *akim @aruda 4usantara,Politik Hukum %asional, makalah pada &erja

atihan antuan *ukum, Surabaya, September (0A


44/44

). )ahfud )D,-angkah Politik dan 9ingkai Paradikmatik *alam PenegakanHukum Kita, )akalah, ahan &umpulan Perkuliahan Pasca Sarjana +* 2,

177:

). )ahfud )D,*emokratisasi *alam /angka Pembangunan Hukum 7ang

/esponsif, )akalah, +* 24DP, Semarang, (00=Satya rinanto, Politik Pembangunan Hukum %asional dalam :ra Pasca /eformasi,

Pidato 2pacara Pengukuhan sebagai @uru esar tetap pada +*-2, 6akarta, (A

)aret 177=Satya rinanto,Kumpulan ateri Pendukung (!ransparansi) Politik Hukum

dan Politik Perundang#undangan (*ihimpun dari 9erbagai umber),

Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan agi-egislative *rafterSekretariat 6enderal DP' ', tanggal (:

pril 1779

Sri Soemantri ).,Kekuasaan dan istem Pertanggung0awab Presiden Pasca

Perubahan ""* +345, makalah pada Seminar Sistem Pemerintahan

ndonesia Pasca mandemen 22D(0:

Documents

Makalah Besar Politik Hukum