BAB IPENDAHULUAN
A.Latar BelakangIlmu politik adalah salah satu cabang ilmu
sosial yang berdampingan erat dengan cabang ilmu sosial lainnya,
namun walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan berhubungan
erat tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial
lainnya dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politk itu
sendiri.Sistem politik hanya merupakan salah satu dari
bermacam-macam sistem yang terjadi di masayarakat, seperti sistem
ekonomi, sistem sosial, sistem komunikasi dan lain-lain. Setiap
sistem tentu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing untuk menjaga
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka
sistem politik menjalankan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk
masyarakat, yaitu merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan
selanjutnya diaksanakan oleh kebijakan-kebijakan untuk kepentingan
masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dam memahami
ilmu politik mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang labih
luas. Agar masyarakat dapat berkontribusi langsung demi memajukan
negara kita tercinta ini.
B.Rumusan MasalahUntuk lebih sistematis, maka kami akan
merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah
ini, diantaranya adalah:1.Apa pengertian dari ilmu politik?2.Apa
saja ruang lingkup dan tujuan dalam ilmu politik?3.Bagaimana konsep
dasar Politik dan implementasi dalam pemerintahan?C.Tujuan
PenulisanBerdasarkan rumusan masalah di atas, maka kami akan
memberikan beberapa tujuan dari penulisan makalah ini, diantaranya
adalah:1.Untuk mengetahui pengertian dari politik.2.Untuk
mengetahui ruang lingkup dan tujuan dari politik.3.Untuk mengetahui
konsep dasar Politik dan implementasi dalam pemerintahan.
BAB IIPEMBAHASANA. Pengertian Politik Politik adalah perilaku
dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan
keputusan khususnya dalam negara. Dengan demikian ilmu politik
adalah cabang dari ilmu social yang berdampingan dengan cabang ilmu
social lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan
psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu social lainnya
berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut
mempelajari tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu.
Secara etimologis, politik berasal dari bahasa yunani Polis yang
berarti kota berstatus negara. Istilah politik diartikan berbagai
macam kegiatan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu. Plato dan aristoles mengemukakanen dam oniaatau
thegood life ( usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik ).Disamping
itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda,
yaitu antara lain :1.Teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha
yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama.2.Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara.3.Politik merupakan kegiatan yang diarahkan
untuk mendapat dan mempertahankan kekuatan di masyarakat.4. Politik
adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik. Selain dari sudut pandang yang berbeda, para
phylosophi tentang ilmu politik juga memberikan defenisi tentang
ilmu politik. Diantaranya:1.Menurut Bluntschli, Garner dan Frank
Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari
lingkungan kenegaraan.2.Seely dan Stephen leacock, mengatakan bahwa
ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani
pemerintahan.3.Pemikir dari Prancis juga mengeluarkan pendapatnya,
Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur
perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan,
Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.4.Lasswell
berpendapat, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan
kekuasaan.5.Ossip k.fletchteim dalam foundamental of political
sience menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang khusus
mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan
organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala
kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi
Negara6.J.Barents berpendapat, Ilmu politik adalah ilmu yang
mempelajari kehidupan Negara yang merupakan bagian dari kehidupan
masyarakat. Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami
adalah kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku
politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah
pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik, teori
politik merupakan kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan
politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala
konsekoennya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain
filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara,
masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara,
perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik,
dsb.Secara teoritis, ilmu politik terbagi atas dua, yaitu
:1.Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma
politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik,
ideologi dan politik sistematis.2.Non valuational artinya ilmu
politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu
peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral
atau norma.Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala
yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian
pada perjuangan manusia mencapai atau mempertahankan kekuasaan guna
mencapai apa yang diinginkan.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu PolitikRuang lingkup kajian
ilmu politik terbagi atas empat bidang berikut:1.Teori politik,
yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide
politik.2.Lembaga-lembaga politik, meliputi undang-undang
dasar,pemerintah pusat (nasional), pemerintahan daerah atau lokal.
Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga
politik.3.Partai-partai, golongan umum, dan pendapatan umum.
Mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi,
partisipasi warganegara dalam pemerintahan administrasi dan
pendapat umum.4.Hubungan internasional, meliputi politik
internasional, organisasi dunia, administrasi, dan hukum
internasional. Pada dasarnya ilmu politik mempelajari gejala-gejala
yang teratur dalam kehidupan masyarakatdengan memusatkan perhatian
pada perjuangan manusia mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk
mencapai tujuan. Ada 5 dasar konsep ilmu politik,
yaitu:1.Negara2.Kekuasaan3. Pengambilan
keputusan4.Kebijaksanaan5.Pembagian tugas. Sedangkan tujuan dari
ilmu politik adalah untuk mengetahui dan membahas tentang pembagian
wilyah, batas negara dan masalah yang berhubungan dengan kekuasaan
negara. Perspektif Intelektual Tujuan politik adalah untuk
berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak baik
dalam politik, masyarakat harus mempelajari seni politik, asas dan
nilai-nilai politik yang dianggap penting. Perspektif intelektual
adalah perspektif yang memepergunakan diri sendiri sebagai titik
tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan di bangun berdasarkan pada
apa yang dianggap salah oleh individu tersebut. Perspektif Politik
Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan
pandangan politisi. Dimana politik hanya dipandang sebagai jalan
untuk mendapatkan kekuasaan.
C. Konsep Dasar Politik dan Implementasi dalam Pemerintahan
Istilah negara muncul pertama kali pasa abad ke-15 di Eropa Barat,
istilah ini berasal dari katastaat(bahasa Belanda dan Jerman).
Pengertian negara seperti dikemukakan oleh F. Iswara, yaitu bahwa
negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang
mempunyai kedaulatan.Kedaulatan yang artinya bahwa pemerintah
mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina
kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh rakyat.
Dalam mewujudkan tujuan nasional negara digerakkan oleh
pemerintahan yang berdaulat dalam bentuk-bentuk demokrasi.
D. Pemerintah yang BerdaulatPemerintah sebagai salah satu unsur
negara adalah gabungan seluruh alat perlengkapan negara, oleh
karena itu pemerintah haruslah berdaulat. Kedaulatan pemerintah ini
dibagi menjadi dua, yaitu:1.Berdaulat kedalam, artinya pemerintah
mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina
kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh
rakyat.2.Berdaulat keluar, artinya pemerintah mempunyai wewenang
dan kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara
lain, baik kerjasama politik, ekonomi, sosal budya serta melindungi
keselamatan dan kedaulatan negara dari segala ancaman baik yang
datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ada tiga macam
pengertian pemerintah, yaitu:1.Pemerintah sebagai gabuangan seluruh
badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara
dalam arti luas, yaitu meliputi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.2.Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan
tertinggi yang berkuasa memerintah didalam wilayah-wilayah
negara.3.Pemerintah sebagai dasar eksekutif, presiden dibantu oleh
para menteri-menteri dan kabinet-kabinet. Jadi dapat disimpulkan,
bahwa setiap pemerintah suatu negara harus berdaulat penuh kedalam
dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya.
E. Bentuk-Bentuk DemokrasiDemokrasi berasal dari katademosyang
berarti rakyat dancratosyang berarti pemerintahan. Jadi, suatu
pemerintahan dikatakan demokratis apabila pemerintahan ada di
tangan rakyat. Demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu:1.Demokrasi
formal, adalah demokrasi yang menjujung tinggi persamaan dalam
bidang politik. Tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Semua orang
dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama, baik hak memilih,
mengeluarkanpendapat,menjadiwakil rakyat, serta hak
menjadimenteri.2.Demokrasi material, adalah demokrasi yang menitik
beratkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam
bidang ekonomi sedangkan di bidang politik kurang mendapat
perhatian.3. Demokrasi gaabungan, adalah demokrasi yang
menggabungkan demokrasi formal dan demokrasi material dengan
menghilangkan keburukan dan menggunakan kebaikannya.Cara penyaluran
kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis
berikut.a.Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung
mengemukakan kehendaknya delam rapat akbar di lapangan terbuka yang
dihadiri oleh seluruh rakyat.b. Demokrasi perwakilan, yaitu rakyat
menyalurkan kehendak atau pendapatnya melalui perwakilannya yang
duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.c.Demokrasi perwakilan dengan
sistem referendum, demokrasi ini gabungan dari demokrasi langsung
dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk
di Dewan Perwakilan Rakyat tetapi dikontrol oleh pengaruh rahyat
melalui sistem Referendum dan Inisiatif rakyat.
F. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945Mengenai sistem
pemerintahan negara Indonesia dapat diketahui dalam penjelasan UUD
1945, yang dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan.a.Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hokum
(Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(Machsstaat).b.Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem
konstitusi (hokum dasar)tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang
tak terbatas).c.Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara
penjelasan UUD 1945 lebih lanjutmenyetarakan dalam menjalankan
pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jwab adalah di tanggan
presiden.d. Presiden tidak beertanggung jawab kepda Dewan
Perwakilan Rakyat. Disamping preside nada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membuat UUD dan
untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negar.e.Menteri
Negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
DPR.f.Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. Walaupun kepala
Negara (presiden) tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan
dictator atau kekuasaan tidak terbatas.
G. Lembaga-lembaga Tinggi Negara
Dari bagan tersebut dapat kita ketahui hubungan antara Pancasila
dan sistem UUD 1945 dengan lembaga-lembaga Tinggi Negara. Seperti
yang tergambar dalam bagan tersebut, lembaga tinggi Negara
adalah:1.Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)2.Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)3.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)4.Presiden5.Mahkamah Agung
(MA)6.Mahkamah Konstitusi (MK)
H. Konsep-Konsep Politik Di bawah ini dikemukakan konsep-konsep
yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam pembelajaran ilmu
politik. Adapun konsep konsep yang dimaksud, seperti kekuasaan,
kedaulatan kontrak social, Negara, pemerintah, legitimasi, oposisi,
system politik, demokrasi, pemilihan umum, partai politik,
desentralisasi, persamaan, demonstrasi, hak asasi manusia, dan
voting.1. KekuasaanKonsep kekuasaan merujuk pada kemampuan
seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku
seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku
itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki
kekuasaan tersebut (budiardjo, 2000:35). Dengan demikian, konsep
kekuasaan itu sangat luas karena setiap manusia pada hakikatnya
merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek dari kekuasaan itu.
Missal presiden sekalipun harus tunduk kepada undang undang yang
berlaku.Menurut Phillip (2000: 820), terdapat tiga sumber utama
yang menyebabkan dalam mendefinisikan kekuasaan itu selalu ada
perbedaan yang mendasar.a. adanya perbedaan disiplin dalam ilmu
ilmu social yang menekankan perbedaan basis kekuasaan, missal
kekayaan, status, pengetahuan, karisma, kekuatan, dan otoritas.b.
Adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan
control.c. Adanya perbedaan control penggunaan kekuasaan, tujuan
untuk individu atau masyarakat, tujuan politik atau
ekonomi.Begitupun mengenai diskusi diskusi pada tahun 1950, saat
itu kekuasaan didominasi oleh perspektif-perspektif yang saling
bertentangan yang ditawarkan oleh elite elit politik kekuasaan
dengan menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi yang dijalankan
oleh suatu kelompok lain dengan keberadaan konflik kepentingan
fundamental. Dalam hal ini contohnya Parsons yang menggunakan
pendekatan structural fungsional, melihat kekuasaan kapasitas untuk
mencapai suatu tujuan sementara Mills memandang kekuasaan sebagai
suatu hubungan dimana satu pihak menang atas yang lain.2.
KedaulatanKonsep kedaulatan dibagi menjadi 2 telaahan,dilihat dari
hokum tata Negara, konsep kedaulatan mengacu padakekuasaan
pemerintahan yang tertinggi dan mutlak. Dilihat dari hokum
internaasional mengacupada kemerdekaan suatu Negara terhadap Negara
Negara lain Kemudian, jika dilihat dari jenis dan bentuknya, ragam
kedaulatan itu dapat dibedakanmenjadi 3 macam.a. kedaulatan hukum
dalam hukum tata Negara menyatakan bahwa hokum itu berdaulat.
Kedaulatan itu terlepas dari kedaulatan suatu Negara. Negara harus
tunduk pada kedaulatan hukum walaupun tidak cocok dengan kehendak
Negara. Adapun totkoh ajaran kedaulatan hokum tersebut adalah dari
belanda hugo krabe.b. Kedaulatan Negara dalam hokum tata Negara
menyatakan bahwa asas kedaulatan mutlak terletak pada kekuasaan
Negara yang merupakan sumber hokum utama. Kehendak Negara tersebut
yang termuat dalam perundang undangan dan hokum kebiasaan yang
diakui dengan undang undang. Beberapa totokoh ajaran ini adalah
Kelsen, laband, jhering, jellinek.c. Kedaulatan rakyat Kedaulatan
harus ada pada tangan rakyat. Implikasi dari bentuk kedaulatan
tersebut bahwa kekuasaan untuk membuat perundang undangan harus
dilakukan oleh rakyat dengan perantaan dewan perwakilan rakyat.
Sebagai sumber hokum utama adalahundang undang. Dengan demikian,
yang berdaulat adalah kehendak rakyat atau kehendak umum
3. Kontrol SocialKonsep control social mengacu pada pengaturan
tingkah laku manusia oleh kekuatan social yang dilakukan di luar
pemerintahan untuk memelihara menurut hokum dan aturan itu yang
muncul dalam tiap tiap masyarakat dan institusi. Dengan demikian,
kontrak social merupakan doktrin bahwa pemerintahan itu didirikan
untuk dan oleh rakyat melandasi semua Negara yang menyatakan
dirinya demokratis. Kontak social itu diperjuangkan sejak zaman
Thomas Hobbess, Jhon Locke, dan JJ Rouseau.Hobbes yang baru saja
mengalami kengerianperang saudara, membayangkan masyarakat
beradadalam sebuah lingkungan alamiah yang anarkis, hidup dalam
kekhawatiran penyerangan yang membawa kematian. Akhirnya, orang
orang me mbuat perjanjian untuk menjamin pertdamaian. Kemudioan
Locke menggantikan toeri Hobess, teori ini bersifat damai dan
teratur, rakyat hokum moral dan alam, mengolah alam dan
kepemilikan.Kontraktualisme selanjutnya dikembangkan oleh JJ
Rousseau yang berpendapat pemerintah pada mulanya adalah konspirasi
dari orang orang kaya untuk melindungi kepemilikan mereka, dalam
kontak social yang ideal,individu dapat dengan bebas mempertukarkan
otonomi alamiah mereka dengan saham dalam pemerintahan, hal itu
dapat dicapai dengan demokrasi partisipasi langsung. Kehendak
bersama dengan demikian mewakili hal hal yang terbaik.
4. NegaraNegara adalah integrasi dari kekuasaan politik. Negara
adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik, Negara pun
merupakan alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat untuk menertibnkan
fenomena kekuasaan dalam masyarakat, sebab manusia hidup dalam
suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonistic yang penuh
konflik. Negara meupakan organisasi yang dalam suatu wilyah dapat
memaksakan kekuasaannya sevara sah terhadap semua golongan
kekuasaan lainnya dan dapat menetapakan tujuan tujuan kehidupan
bersama tersebut. Ada 2 tugas Negara yakni:
a. Mengendalikan dan mengatur gejala gejala kekuasaan yang
social ataupun bertentangan satu sama lain. Suapaya tidak jadi
antagonisme yang sangat berbahaya.b. Mengorganisir dan
mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan golongan kea rah
tercapainya tujuan tujuan dari masyarakat yang madani.
Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemayarakatan
disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional
konsep Negara tesebut hanya mengacu pad a bentuk pemerintahan sipil
khusunya yang berkembang di eropa pada abad ke 16,model tersebut
telah banyak ditiru keberhasilan yang bervariasi. Negara adalah
suatu struktur yang abstrak dan impersonal dari jabatana yang di
pelihara secara kondisional dijalankan oleh individu individu
tertentu setelah revolusi 1688,Jhon Locke mempublikasikan two
treatises of government yang memperluas gambaran kekauan Negara
yang bersifat tidak toleran sebagaimana diberikan oleh hobbes. Ia
menertibkan pada kehendak umum komunitas warga Negara yang
ditujukan untuk kepentingan public yang berpendapat bahwarepublic
merupakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi dan di
revolusi prancis.
5. PemerintahPemerintah dapat kita bagi menjadi 4 pengertian:a.
Pemerintah mengacu pada proses memerintah, yakni pelaksanaan oleh
yang berwenang.b. Istilah ini dapat juga dipakai untuk meyebut
keberadaan prose situ sendiri. Kepada kondisi seperti apa adanya
aturan dan tata aturan.c. Pemerintah acapkali menduduki otorotas
dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan jabatan
dalam pemerintahan.d. Istilah ini dapat pula mengacu kepada bentuk,
metode dan system pemerintahan dalam pemerintahan dan hubungan
antara yang memerintah dan yang diperintah.Beberapa kecendrungan
dalam pemerintahan yang berdaulatpada masyarakat maju sekrang ini,
paling tidak memiliki 3 perangkat dinas yang terpisah, yaknia.
Peran legislative untuk membuat peraturan peraturanb.Peran
eksekutif yang kadang kadang dicampuradukan dengan pemrintah
bertanggung jwab menjalankan hokum itu dan dalam masyarakat politik
yang sudah maju memainkan peran dominant dalam ususlan usulan
peraturan yang baru,c.Peran yudikatif yang bertanggungjawab untuk
menafsirkan huhkum dan menerpkannya dalam masing masing
kasus.Kajian tentang pemerintahan sudah berubah, terutama sejak
prang dunia 2, karena sejalan dengan behavioralisme, kini fokusnya
bergeser bagaimana pemerintah beroperasi. Baik lembaga lembaga
formal maupun non formalnya.
6. Legitimasilegitimasi menunjuk pada keterangan yang
mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun
pemerintahan adalah benar benar orang yang dinaksud (yang secara
hokum adalah sah). Legitimasi memegang peranan penting dalam system
kekuasaan, mengingat dengan legitimasi yang di perolehnya tersebut
dapat memudahkan ataupun melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang
dimilki seorang maupun kelompok. Legitimasi tidak menjamin akan
dapat memuaskan para anggotanya yang terus menerus tanpa batas
dengan kemepimpinannya itu.Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa
legitimasi harus memilki gabungan cirri cirriotorotatif, hokum,
perasaan, mengikat atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan
sebuah pemerintah atau Negara dianggap absah jika memiliki hak hak
untuk memerintah.
7. OposisiOposisi merujuk pada kelompok partai atau kelompok
penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat
maupuan kebijaksanaan politik golongan yang terkuasa. Kehadiran
oposisi tersebut memilki peranan yang penting dalam pemerintahan
demokratis, terutama berperan sebagai oposisi yang sehat,merupakan
penyeimbang maupun control terhadap pemerintah yang berkuasa, jika
ada saja terjadi penyimpangan.Oposisi bukan hanya untuk mengawasi
kekuasaan, tettapi semacam Devil`s Advocat yang memainkan peran
sebagai peran yang menyelamatkan kita. Tragedy orde baru yang yang
dialami pemerintah inonesia bahwa oposisi dipandang sebgai setan
tidak pernah diaui sebagai advocate atau pembela.
8. System PolitikKonsep Sistem politik merupakan suatu istilah
yang mengacu padasemua prose dan institusi yang mengakibatkan
pembuatan kebijakan politik. Perjuangan persaingan kelompok untuk
menguasai secara politik adalah suatu aspek yang utama dalam system
politik. Secara sederhana dalam setiap system politik akan
mencakup:1.Fungsi integrasi dan adaptasi tehadap masyarakat, baik
ke luar maupun ke dalam.2.Penempatan nilai nilai berdasarkan
kwewnangan3.Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah
maupun tidak sah.Berbicara tentang system politik sama halnya
tentang berbicara tentang kehidupan politik masyarakat yang
bersifat inrastruktur dan dalm kehidupan politik pemerintah
9. DemokrasiDemokrasi secara umum merupakan system pemerintah
yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara
wakilnya, namun ada juga yang menyatakan suatu system politik
dimana kebijaksanaanumum ditentukan atas dasar mayoritas yang
diawasi oleh wakil wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat
dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
persamaan politikDemokrasi sudah berjalan sejak zaman yunani kuno,
dalam karya Yunani Kunoyang berjudul Polis atau Negara kota.
Demokrasi adalah nama konstitusi. Aristoteles juga berpendapat
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan
demokrasi memainkan peranyang relative kecil dalam pemikiran
politik saat itu.Menurut Poly bius menyatakan bahwa suatu
konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen elemen
monari, aristokrasi dan demokrasidapat stabil. Saat itu demokrasi
dianggap agresif yang tidak stabil serta mengarah kepada
tirani.Demorasi merupakan slogan yang dapat menggoda karena nampak
menjanjikan dalam suatu bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis,
dan mencintai kebebasan, prinsip demokrasi senantiasa terus
berubah, sejalan denganperubahan masyarakat.Demokrasi sebagai suatu
kekuatan orang banyak, namun yang memberikan kontribusi besar
terhadap konsep demokrasi adalah revolsi prancis. Pada saat itulah
demokrasi dianggap nama baru bagi aliran republikanisme yang
merupakan kritik terhadap dominasi lemaa di Eropa.
10. Pemilihan UmumPemilihan umum adalah suatu kegiatan politik
untuk memilih atau mementukan orang orang yang duduk di dewan
legislative maupun eksekutif. Pemiliha umum juga masih diyakini
sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat public, penyelenggaraan
pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidpan demokrasi, terutama
di negara Negara barat. Pemilihan umum sekarang telah meluas, pada
tahun 1975, hanya 33 negara du dunia yang tidak menyelenggarakan
pemilihan unum untuk memilih pemimpinnya.Adapun fungsi-fungsi
pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir adalah:A.Menentukan
pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung;B.Sebagai wahana
umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;C.Barometer
dukungan rakyat terhadap penguasa;D.Sarana rekrutmen politik;E.Alat
untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntunan rakyat.
Unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum adalah:a.Objek
penilu, yaitu warga Negara yang menjadi pemimpinnya;b.System
kepartaian atau pola dukungan;c.System pemilihan (elektoral system)
yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen
maupun pemerintahan.
11. Partai PolitikPartai politik mengacu kepada sekelompok
manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut
artau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi
pimpinanan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan
kemanfaatan bagi para anggotanya, partai politik adalah suatu
kelompok yang terorganisasi dimana para anggotanya memiliki
orientasi, nilai-nilai, cita-cita, serta perjuangan yang sama,
menurut Schlesinger partai politik adalah:a. Organisasi yang
terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan yang realistis untuk
memenangkan jabatan public terutamaposisi eksekutif.b.Partai
revolusioner yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang
kompetitif.c.Kelompok yang memerintah dalam Negara otoriter lainnya
yang memilki satu partai.
12. DesentralisasiKonsep Desentralisasi dalam ensiklopedi
Indonesia dikemukakan sebagai pemindahan hak-hak pengaturan dan
perintah dari badan badan penguasa atasan kepada yang lebih rendah.
Desentralisasi bukan system yang berdidir sendiri, tetapi merupakan
sesuatu rangkaian kesatuan dari suatu system yang lebih besar.
Konsep desentralisasi sering dikacaukan dengan konsep-konsep
dekonsentrasi maupun devolusi.Desentralisasi merupakan proses
kewenangan yang diserahka pusat kepada daerah yang dapat dilakukan
dengan delegasi melalui pejabat di daerah.maupun dengan devolusi
kepada lembaga-lembaga otonomi daerah.
13. PersamaanKonsep persamaan atau equality melekat pada
beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu matematika, istilah persamaan
memiliki makna bahwa persamaan sebagai sebuah konsep hubungan yang
kompleks, sifatnya bervariasi. Para ilmuwan social sejak lama
mencari validitas empiris atas arti persamaan tersebut. Plato
menyatakan bahwa kedudukan politik setiap orang secara alamiah
selalu berbeda. Christopher Jencks mengemukakan bahwa persamaan
tidak hadir bersama dengan sendirinya, melainkan diupayakan atau
dibuat. Ia menunjuk pada reformasi pendidikan sebagai salah satu
hal ditekankan. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengejar
ketertinggalannya di berbagai bidang.
14. DemontrasiKonsep Demontrasi secara umum berarti memamerkan,
memperlihatkan, menunjukan dan membuktikan, namun dalam ilmu
politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara beramai
ramai menunjukan dukungan maupun protes kolektif, baik itu
ketidakpuasaan atau ketidaksetujuan, demontrasi dapat berupa
demontrasi konstitusional yang tertib dan rapi, bahkan enak
dipandang mata layaknya sebagai tontonan. Namun dapat juga terjadi
demontrasi yang anarkis dengan merusak saran public maupun memusuhi
sekelompok orang.Teori Deprivasi Relatifadalah sebagai
berikut:a.Deprivasi relative sebagai perubahan harapan dan
kemampuan untuk memenuhi harapan itu,bentuk deprivasi dapat
dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan yakni:1.Deprivasi
persisten, yaitu kemampuan yang secara konsatan berada dibawah
harapan.2. Deprivasi aspirasional, yaitu harapan naik kemampuan
konstan.3.Deprivasi dekremental, yaitu dimana harapan konstan dan
kemampuan turun.
BAB IIIKESIMPULAN
Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur
dalam kehidupan bermasyarakatdengan pemusatan perhatian pada
perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna
mencapai apa yang diinginkan. Politik bertujuan untuk mencapai
tujuan negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan,
tata tertib, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ilmu
politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat
dengan cabang ilmu sosial lainnya, namun walaupun ilmu-ilmu itu
saling berdampingan dan berhubungan erat tentu ada pembatas antara
ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan melihat sifat dan
ruang lingkup ilmu politk itu sendiri.Sistem politik hanya
merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi di
masayarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem
komunikasi dan lain-lain. Setiap sistem tentu memiliki tujuan dan
fungsi masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup dari
masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menjalankan
fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk masyarakat, yaitu
merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya diaksanakan
oleh kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Http://blogmerko.blogspot.com/2013/02/makalah-pkn-tentang-sistem-politik-di.html2.
http://arsippresentnunu.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-politik-ham-dan.html3.
http://izzati-site.blogspot.com/2013/01/makalah-ilmu-politik.html
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR..............................................................................................iDAFTAR
ISI..........................................................................................................iiBAB
I
PENDAHULUAN.........................................................................................1A.
Latar Belakang
Masalah............................................................................1
B. Rumusan
Masalah......................................................................................1C.
Tujuan dan
Manfaat...................................................................................1BAB
II
PEMBAHASAN......................................................................................2A.
Pengertian
Politik.........................................................................................2
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Ilmu Politik
.....................................................3C. Konsep
Dasar
Politik...................................................................................5D.
Pemerintah yang
Berdaulat........................................................................5E.
Bentuk-Bentuk
Demokrasi..........................................................................6F.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut
UUD.........................................6G. Lembaga Lembaga
Tinggi
Negara.............................................................8H.
Konsep Konsep Politik
..............................................................................15BAB
V
KESIMPULAN...........................................................................................15DAFTAR
PUSTAKA..............................................................................................16
17
