LAPORAN TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN …

LAPORAN TAHUNANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2015





LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan

ridho-Nyamaka penyusunan Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 dapat diselesaikandenganbaik.

Laporan Tahunan pada prinsipnya merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan selama

satu tahun anggaranterakhir. Penyusunan laporan tahunan pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang bersumberdaridanaAPBD

maupun APBN yang bersifat DekonsentrasimaupunTugasPembantuan (Bansos). Adapun

kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin dan pembangunan bagi subsektor

peternakan di daerah yang meliputipengawasan budidaya dan pengembangan ternak,

pembinaan dan pengamatan kesehatan hewan, peningkatanSDM pelaku pembangunan

peternakan, penataan dan fasilitasi sarana prasarana pendukung, pengembangan sistem

agribisnis peternakan dan penguatan keamanan produk yang ASUH.

DenganadanyaLaporanTahunaninidiharapkanadanya kerjasama yang baik antara

semua pihak selaku pemegang kebijakan pembangunan peternakan di daerah agar dapat

menyatukan gerak dan langkah dalam mewujudkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah

satu daerah yang maju dan terdepan dalam penyediaan ternak potong, menjadi lokomotif

bagi kebangkitan perekonomian di daerah maupun sumber ternak bibit bagi daerah lain,

bahkan menjadi daerah penyedia ternak di Indonesia. Kepada semua pihak yang terlibat

dalam penyusunan laporan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginyaataskerjasamanya semoga senantiasa mendapat

balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DalampenyusunanLaporanTahunaniniapabilaadakekurangan, diharapkan masukan,

kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan laporan serupa

dimasa mendatang. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Mataram, Maret2016

KepalaDinasPeternakandanKesehatanHewanProvinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. Hj. Budi SeptianiPembina UtamaMuda (IV/c)

NIP. 19610930 199103 2 002

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..................................................................................... i

DAFTAR ISI................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL........................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. LatarBelakang ................................................................... 1

B. Tujuan................................................................................ 2

C. RuangLingkup ................................................................... 2

BAB II. PROGRAM / KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN

A. Program/KegiatandanAnggaranTahun 2015 ..................... 4

1. Program/Kegiatan APBD.............................................. 4

2. Program/Kegiatan APBN.............................................. 7

B. RealisasiAnggaranTahun 2015 ......................................... 12

BAB III. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Sekretariat ......................................................................... 13

2. BidangBudidayadanPengembanganTernak ...................... 51

3. BidangKesehatanHewan ................................................... 100

4. BidangKesehatanMasyarakatVeteriner ............................. 172

5. Bidang Usaha Peternakan................................................. 230

6. BalaiRumahSakitHewandanLaboratoriumVeteriner .......... 278

7. BalaiInseminasi Buatan ..................................................... 304

8. BalaiPembibitanTernakdanHijauanMakananTernak

Serading ............................................................................ 332

9. BalaiPengembangandanPengolahanPakan

TernakRuminansia (BP3TR).............................................. 342

BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH ... 361

A. Permasalahan.................................................................... 361

B. PemecahanMasalah .......................................................... 371

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 381

A. Kesimpulan........................................................................ 381

B. Saran-Saran ...................................................................... 388

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB iii

DAFTAR TABEL

Tabel U r a i a n Halaman

1 Rincian Kegiatan Dan Anggaran APBD Tahun 2015 42 Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker – 06 Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB7

3 Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker – 06 DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

9

4 Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker – 07 Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

10

5 Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker – 07 DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

10

6 Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker – 08 Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

11

7 Realisasi Anggaran Tahun 2015 128 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 201516

9 Daftar Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah 1710 Populasi Ternak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 –

201526

11 Populasi Ternak Besar Masing – Masing Kabupaten/Kota Tahun2015

27

12 Pemotongan Ternak Tercatat Di Provinsi NTB Tahun 2014 - 2015 2813 Produksi dan Konsumsi Daging Di Provinsi NTB Tahun 2015 2814 Produksi dan Konsumsi Telur Di Provinsi NTB Tahun 2015 2915 Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 3416 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 3617 Hasil Pengkartuan Ternak Di Kabupaten Sumbawa Barat 5018 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBD

Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 201556

19 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN(Dekonsentrasi) Pada Bidang Budidaya dan PengembanganTernak Tahun 2015

57

20 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN(Tugas Pembantuan) Pada Bidang Budidaya dan PengembanganTernak Tahun 2015

58

21 Realisasi Program / Kegiatan Seksi Perbibitan Ternak Tahun 2015 6422 Kelompok Ternak Penerima Bansos Kegiatan Perbibitan Tahun

201565

23 Realisasi Program / Kegiatan Perbibitan Ternak Sumber DanaAPBN Tahun 2015

69

24 Realisasi Program / Kegiatan Pakan Ternak Sumber Dana APBNTahun 2015

77

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB iv


25 Rekapitulasi Jumlah Ternak Dan Alat Yang Sudah Diserahkan KeKelompok/Masyarakat Sumber Dana APBN Tahun 2015

82

26 Realisasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2015 8327 Rekapitulasi Jumlah Ternak Dan Alat Yang Sudah Diserahkan Ke

Kelompok / Masyarakat Sumber Dana APBD88

28 Realisasi Anggaran Sumber Dana APBD Pada Bidang KesehatanHewan

108

29 Realisasi Anggaran Sumber Dana APBN Pada Bidang KesehatanHewan

108

30 Jenis Penanganan Cacing Tahun 2015 11231 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan Rabies Tahun

2015112

32 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan AI Tahun 2015 11333 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan/Vaksin AT Tahun 2015 11334 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan/Vaksin SE Tahun 2015 11435 Target Dan Realisasi Pemeriksaan Penanganan Cacing Tahun

2015115

36 Target Dan Realisasi Pencegahan Dan Penolakan Rabies Tahun2015

116

37 Target Dan Realisasi Vaksinasi AI Tahun 2015 11738 Target Dan Realisasi Vaksinasi SE Tahun 2015 11739 Target Dan Realisasi Vaksinasi Anthrax Tahun 2015 11840 Target Dan Realisasi Penyemprotan Desinfektan Tahun 2015 11941 Realisasi Keuangan Kegiatan Penanggulangan Ternak Yang

Mengalami Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau128

42 Realisasi Fisik Penanganan Ternak Yang Mengalami GangguanReproduksi Pada 10 Kabupaten/Kota se – NTB

133

43 Realisasi Jenis dan Jumlah Penyakit Gangguan Reproduksi Tahun2015 Pada 10 Kabupaten/Kota se – NTB

134

44 Distribusi Alat dan Bahan Gangguan Reproduksi KeKabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015

137

45 Distribusi Vitamin dan Hormon Gangguan Reproduksi PadaSapi/Kerbau di Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015

138

46 Distribusi Alat dan Bahan Pengambilan Sampel Penyakit Parasiter 14247 Distribusi Obat Parasit Internal, Antibiotik dan Vitamin Ke

Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015143

48 Target dan Realisasi Vaksinasi SE Kabupaten/Kota se – NTBTahun 2015

153

49 Target dan Realisasi Pengambilan Sampel Pre Vaksinasi dan PostVaksinasi SE Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015

154

50 Target Dan Realisasi Pengendalian Penyakit BrucellosisKabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015

156

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB v


51 Distribusi Obat – Obatan Kesehatan Hewan Ke Kabupaten/Kota se– NTB

175

52 Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber DanaAPBD Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

186

53 Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber DanaAPBN (DK) Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan MasyarakatVeteriner

187

54 Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber DanaAPBN (TP) Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan MasyarakatVeteriner

188

55 Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau Di Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2015

208

56 Pemotongan Ternak Lain – Lain Di Provinsi Nusa Tenggara BaratTahun 2015

208

57 Pengeluaran Bahan Asal Hewan Dari Provinsi Nusa TenggaraBarat

209

58 Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Tahun 2015 20959 Jumlah Surat Rekomendasi Izin Pengeluaran / Pemasukan Per

Bulan Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi NTB Tahun 2015

210

60 Pemotongan Hewan Qurban dan Idul Fitri Di Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2015

211

61 Data Penyakit Zoonosis Di RPH/TPH Di Provinsi NTB Tahun 2015 21262 Realisasi Keuangan Dan Fisik Pada Satker Dinas Peternakan Dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber Dana DekonsentrasiTahun 2015

246

63 Realisasi Keuangan Dan Fisik Pada Satker Dinas Peternakan DanKesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber Dana TugasPembantuan Tahun 2015

248

64 Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi NTB Sumber Dana APBD Tahun 2015

248

65 Besarnya Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran HasilPeternakan di Provinsi NTB Sumber Dana APBN Tahun 2015

250

66 Nama –Nama Perusahaan Pelaksana Pembangunan/Pengembangan Pasar Ternak Di Provinsi NTB Tahun 2015

251

67 Nama – Nama Konsultan Perencana Pada KegiatanPembangunan Pasar Ternak Di Provinsi NTB Tahun 2015

251

68 Nama – Nama Konsultan Pengawas Pada Kegiatan PembangunanPasar Ternak Di Provinsi NTB Tahun 2015

252

69 Jenis – Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan Di Masing – MasingKabupaten/Kota Tahun 2015

252

70 Fasilitasi Sarana Pendukung Pasar Ternak Di Kabupaten/Kota Se– P. Lombok Tahun 2015

257

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB vi


71 Nama – Nama Kelompok Penerima Bantuan Barang/PeralatanUntuk Pengolahan Hasil Peternakan (APBD) Tahun 2015

263

72 Kegiatan Eksposisi/Promosi/Pameran – Pameran Yang DiikutiOleh Bidang Usaha Peternakan Tahun 2015

267

73 Hasil Perhitungan Supply – Demand Ternak Potong Tahun 2016 27974 Jumlah Penerbitan SP3 Tahun 2013 - 2015 28675 Nama Perusahaan Pengirim Ternak Yang Memanfaatkan Holding

Ground Lembar Dan Jumlah Ternak Yang Dikirim Keluar DaerahTahun 2015

287

76 Data Pengeluaran Ternak Sapi Dan Kerbau Tahun 2015 29077 Program/Kegiatan Dan Anggaran Sumber Dana APBD Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015Pada Balai Inseminasi Buatan

327

78 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBD DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015Pada Balai Inseminasi Buatan

328

79 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Program PeningkatanReproduksi Hasil Peternakan Sumber Dana APBD DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015Pada Balai Inseminasi Buatan

338

80 Perkembangan Sapi Perah Yang Ada Di Balai Inseminasi BuatanTahun 2015

343

81 Keadaan Dan Produksi Sapi Brangus di TPT Amor – Amor Tahun2015

346

82 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pada BPT HMTSerading Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi NTB Tahun 2015

362

83 Jumlah Pegawai/Karyawan Pada BPT HMT Serading 36584 Lokasi, Luas Lahan dan Status Lahan Pada BPT HMT Serading 36585 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 Pada BPT HMT

Serading368

86 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan PadaBP3TR Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi NTB Tahun 2015

379

87 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBNDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun2015

380

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB vii

DAFTAR GRAFIK


1. Persentase Penyerapan Anggaran Sumber Dana APBN dan APBDDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun2015 Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

59

2. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2015Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

60

3. Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber Dana APBNTP Tahun 2015

60

4 Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber Dana APBNDK Tahun 2015

60

5. Penerimaan Asli Daerah Dari Pemanfaatan Holding Ground UntukTernak Potong Tahun 2013 - 2015

288

6. Perkembangan Pengeluaran Ternak Potong Tahun 2013 - 2015 2917. Hasil Sero – Positif Pemeriksaan Elisa Anthrax Tahun 2015 3148. Hasil Sero – Positif Pemeriksaan Elisa SE Tahun 2015 3159. Hasil Pemeriksaan Hi – Test Avian Influenza Tahun 2015 31610. Tingkat Cemaran Mikroba Daging Di Pasar dan RPH Se – NTB

Tahun 2015317

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB 1

BAB IPENDAHULUAN

A. LatarBelakangPembangunan Peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan

pertanian, sejalan dengan hal tersebut maka program dan kegiatan yang

dilaksanakan mengacup ada kebijakan Nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagai salah satu Provinsi penopang pangan Nasional hal ini sangat tepat

dikarenakan potensi sumber daya alam NTB mampu menyediakan kebutuhan

pangan Nasional salah satunya berupa daging sapi/kerbau melalui Program

Swasembada Daging Sapi/Kerbau.

Konsumsi daging terutama daging sapi untuk masyarakat Indonesia belum

dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dalam upaya meminimumkan jumlah

impor daging sapi, Pemerintah telah menyusun Program Swasembada Daging

Sapi/Kerbau (PSDS/K) tahun 2014 sebagai lanjutan dari program PSDS 2010.

Dengan demikian program ini diharapkan dapat mendukung program peningkatan

ketahanan pangan Nasional. Tidak hanya itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya membangun peternakan melalui

program NTB Sejuta Sapi atau lebih dikenal dengan NTB BSS.

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015

adalah kegiatan yang bersifat rutin dan pembangunan serta program

pemberdayaan masyarakat peternak. Program pembangunan peternakan di

daerah NTB dimulai dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan

budidaya ternak, pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan inseminasi buatan,

pengembangan hijauan makanan ternak, pengendalian pemotongan ternak

betina produktif, pengembangan padang penggembalaan, pemurnian sapi bali

dan penguatan usaha agribisnis peternakan dan beberapa kegiatan-kegiatan

dalam menjamin keamanan dan ketentraman bantuan masyarakat konsumen

produk pangan asal hewan (daging, telur dan susu) melalui penyediaan produk

ASUH.


B. TujuanSecara umum laporan tahunan ini disusun dengan tujuan sebagai bahan untuk

mengevaluasi program dan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan

Hewan di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010.

C. RuangLingkupRuang Lingkup Laporan Tahunan 2015 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup :

1. Analisis capaian Output Fisik dan Out come sumber dana APBD Tahun

Anggaran 2015.

Adapun program yang bersumber pada dana APBD mencakup :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;

10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; dan

11) Program Peningkatan Kapasitas UPTD

2. Analisis capaian Output Fisik dan Outcome sumber dana APBN Tahun

Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian RI.

Adapun lingkup kegiatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan dalam mendukung Program Pencapaian Swasembada

Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,

Sehat, Utuh dan Halal, antara lain:


1) Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal;

2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal;

3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis

dan Penyakit Zoonosis;

4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan

Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal;

5) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan

Persyaratan Produk Hewan Non Pangandan

6) Dukungan Manejemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

3. Analisiscapaian Output Fisik dan Outcome sumberdana APBN Tahun

Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Adapun lingkup kegiatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam mendukung Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian,

antara lain:

1) Pengembangan Mutu dan Standarisasi ;

2) Pengembangan Pemasaran Domestik;

3) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

4. Analisis capaian Output Fisik dan Outcome sumber dana APBN Tahun

Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian


Adapun lingkup kegiatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian dalam mendukung Program Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain:

1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;

2) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian;

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana

dan Sarana Pertanian;

5) Fasilitas Pupuk dan Pestisida; dan

6) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)


BAB II

PROGRAM/KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN

A. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015

1. Program/Kegiatan APBDAnggaran pembiayaan APBD tahun 2015 sebesar Rp. 33.690.572.100,-

(tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluhdua ribu seratus rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kegiatan dan Anggaran APBD Tahun 2015

NO. KEGIATANPAGU

ANGGARAN(Rp.)

Total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 33.690.572.100

A. Belanja Tidak Langsung 13.543.502.200

B. Belanja Langsung 20.147.069.900

1. Dinas (Induk) 16.607.070.650- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 444.020.750- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.249.060.500- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 156.520.000- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.986.787.900

- Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 76.300.000- Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) 735.999.500

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 709.752.000- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7.588.158.000- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1.274.560.000- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 385.912.000

2. Balai Inseminasi Buatan (BIB) Banyumulek 1.576.259.500- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.575.000- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.078.000- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 154.300.000

- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 343.596.500- Program Peningkatan Kapasitas UPTD 790.710.000

3. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner(BRSHLV) Banyumulek 837.889.750

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.750.000- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.949.250- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.850.000



NO. KEGIATANPAGU

ANGGARAN(Rp.)

4. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak(BPT-HMT) Serading 1.125.850.000

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.250.000- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.550.000- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 150.850.000


Selain dari program/kegiatan tersebut di atas, juga terdapat target

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.114.640.000,- (satu milyar seratusempat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). PAD bersumber dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Penerimaan Holding Ground Lembar sebesar Rp. 722.500.000,-

- Uji Laboratorium Kesehatan Hewan sebesar Rp. 40.000.000,-

- Poskeswan Swadaya dan RSH Banyumulek sebesar Rp. 23.000.000,-

b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- Penjualan HMT di BPT HMT Serading sebesar Rp. 19.000.000,-

- Penjualan sapi tidak layak bibit di BPT HMT Serading sebesar Rp.

125.000.000,-

- Penjualan semen beku hasil produksi Balai Inseminasi Buatan (BIB)

sebesar Rp.75.000.000,-

- Penjualan susu dan sapi perah non produktif di BIB Banyumulek

sebesar Rp. 26.000.000,-

Dari target PAD tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp.606.682.945,- (enam ratus enam juta enam ratus delapan puluh dua ribusembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau 54,43%dengan rincian

sebagai berikut :

- Uji Laboratorium Keswan sebesar Rp. 33.574.000,-

- Poskeswan Swadaya dan RSH Banyumulek sebesar Rp. 28.202.500,-

- Holding Ground Lembar sebesar Rp. 113.655.000,-

- RPH Banyumulek sebesar Rp. 6.825.000,-

- Penjualan Inseminasi Buatan sebesar Rp. 244.937.250,-

- Penjualan HMT pada BPT HMT Serading sebesar Rp. 105.463.655,-


- Penjualan Ternak tidak layak bibit BPT Serading sebesar Rp.

4.500.000,-

- Penjualan susu dan sapi perah non produktif BIB sebesar Rp.

9.500.000,-

- Lain – lain PAD yang syah sebesar Rp. 27.453.200,-

- LHP sebesar Rp.16.602.500,-

2. Program/Kegiatan APBN

Adapun program/kegiatan yang dibiayai dari APBN dapat dilihat pada

rincian sebagai berikut :

1) APBN Satker-06 (Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan)

Total anggaran kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu sebesar Rp.46.490.047.000 (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluhjuta empatpuluh tujuh ribu rupiah)yang terdiri dari sumber Dana

Dekonsentrasi sebesar Rp. 11.603.877.000 (sebelas milyar enam ratustiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Sumber Dana

Tugas Pembantuan sebesar Rp. 34.886.170.000 (tiga puluh empat milyardelapan ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah).


a. Dana Dekonsentrasi

Tabel 2. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker-06

KODE KEGIATANPAGU

ANGGARAN(Rp)

018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak danAgribisnis Peternakan

11.603.877.000

1782 Peningkatan Produksi Ternak 2.560.034.0001782.103 Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Potong 40.500.0001782.111 Distribusi Semen Beku dan Operasional IB 890.064.0001782.112 Pengadaan N2 Cair 456.920.0001782.112 Pengadaan N2 Cair

(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)14.000.000

1782.114 Penguatan Manajemen Inseminasi Buatan 356.000.0001782.122 Perbaikan Manajemen INKA 12.150.0001782.136 Bimbingan Teknis Budidaya Unggas dan Aneka Ternak 26.850.0001782.140 Penguatan Kelembagaan Peternak 70.250.0001782.141 Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan

Pelayanan Petugas Teknis40.950.000

1782.143 Pembinaan SMD 49.350.0001782.144 Supply Demand Ternak Potong 51.350.0001782.145 Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak 151.650.0001782.145 Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak


1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 178.150.0001783.152 Pengembangan Kualitas SDM Bidang Pakan 10,000,0001783.160 Pengawasan Mutu dan Peredaran Pakan / Bahan Pakan 66.850,0001783.161 Pengawasan Peredaran Imbuhan /Pelengkap Pakan 28,700,0001783.162 Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pakan 72.600,000

1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit HewanMenular Strategis dan Penyakit Zoonosis

4.489.369.000

1784.104 Biosekuriti Perunggasan 99.000.0001784.106 Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax 990.000.0001784.109 Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau 641.454.0001784.110 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 397.850.0001784.112 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya 1.224.915.0001784.155 Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik 30.000.0001784.161 Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan 27.900.0001784.162 Unit Respon Cepat PHMS 275.950.0001784.169 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan 578.150.0001784.174 Operasional Pengujian Veteriner di Lab. Veteriner Daerah 25.000.0001785.048 Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak 175.000.0001785.049 Supply Demand Bibit Ternak 50.000.000


KODE KEGIATANPAGU

ANGGARAN(Rp)

1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit 1.043.743.0001785.146 Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 87.400.0001785.167 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 100.300.0001785.168 Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan Di Daerah 278.343.0001785.170 Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak 152.750.0001785.171 Supply Demand Bibit Ternak 43.900.0001785.172 Pewilayahan Sumber Bibit Ternak 78.850.0001785.173 Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak 137.450.0001785.174 Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak 128.700.0001785.175 Koordinasi Teknis 36.050.000

1786 Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan HalalSerta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

2.558.310.000

1786.027 Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

441.460.000

1786.111 Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH 62.000.0001786.111 Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH


1786.112 Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi ASUH 42.200.0001786.118 Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba 69.200.0001786.120 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet 59.000.0001786.121 Penguatan Manajemen Lab. Kesmavet 40.750.0001786.128 Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet 840.950.0001786.129 Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet 76.950.0001786.130 Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet 105.800.0001786.131 Pemutakhiran Data Pemotongan 65.000.0001786.135 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan

Penularan Zoonosis180.000.000

1786.136 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada TernakDan Non Ternak

125.000.000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaDitjen Peternakan

774.271.000

1787.020 Perumusan Kebijakan Perencanaan PembangunanPeternakan dan Kesehatan Hewan

335.000.000

1787.021 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakandan Kesehatan Hewan

269.251.000

1787.021 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakandan Kesehatan Hewan(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

33.700.000

1787.022 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan sertaPenatausahaan Barang Milik Negara

136.320.000


b. Dana Tugas Pembantuan

Tabel 3. Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker-06

Kode KegiatanPagu

Anggaran(Rp)

018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan AgribisnisPeternakan Rakyat

34.886.170.000

1782 Peningkatan Produksi Ternak 16.535.670.0001782.101 Pengembangan Budidaya Sapi Potong 7.522.500.0001782.102 Pengembangan Budidaya Kerbau

(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)4.166.370.000

1782.020 Penyebaran Pejantan Sapi Potong (INKA) 3.326.000.0001782.021 Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA) 773.300.0001782.124 Pengembangan Budidaya Kambing 162.500.000

1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 15.460.750.0001783.043 Penguatan Sumber Bibit /Benih Hijauan Pakan Ternak di UPTD

(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)5.000.000.000

1783.103 Penguatan Sumber Bibit /Benih HPT di UPTD(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

778.500.000

1783.109 Pengembangan Padang Penggembalaan(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

4.886.650.000

1783.111 Pemeliharaan Padang Penggembalaan 146.100.0001783.120 Pengembangan Integrasi Ternak – Tanaman Pangan 2.045.850.0001783.124 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas 862.050.0001783.132 Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia 580.900.0001783.133 Revitalisasi UPP/PPSK 200.000.0001783.137 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong 917.350.000

1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit 1.574.000.0001785.101 Pembibitan Sapi Potong 319.000.0001785.145 Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 840.000.0001785.165 Fasilitasi Operasional Perbibitan di UPTD 368.500.0001785.166 Penyediaan Bibit Ternak di UPTD 46.500.000

1786 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing 1.219.250.0001786.102 Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia 320.000.0001786.122 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet 500.000.0001786.995 Kendaraan Bermotor 399.250.000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.Peternakan

96.500.000

1787.020 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakandan Kesehatan Hewan(Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

96.500.000


2) APBN Satker-07 (Direktorat JenderalPengolahan dan PemasaranHasil Pertanian)

Dana yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp. 4.880.925.000 (empat milyardelapanratus delapanpuluh juta sembilanratus dua puluh lima riburupiah) dengan rincian Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 730.925.000(tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 4.150.000.000 (empat milyarseratus lima puluhjuta rupiah).

a. Dana DekonsentrasiTabel 4. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker-07

Kode KegiatanPagu

Anggaran(Rp)

018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 694..692.000

1788 Pengembangan Mutu dan Standarisasi 75.000.000

1788.002 Penerapan sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian 75.000.0001789 Pengembangan Pemasaran Domestik 101.770.000

1789.004 Pengembangan Informasi Pasar 101.770.0001791 Pengembangan Usaha dan Investasi 118.325.000

1791.005 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 118.325.0001792 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 206.250.000

1792.006 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 206.250.0001793 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 229.580.000

1793.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 229.580.000

b. Dana Tugas PembantuanTabel 5. Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker-07

Kode KegiatanPagu

Anggaran(Rp)

018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 3.575.000.000

1789 Pengembangan Pemasaran Domestik 3.100.000.0001789.001 Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar

Domestik 3.100.000.000

1792 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 950.000.0001792.004 Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan 950.000.000

1793 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaDitjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 100.000.000

1792.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 100.000.000Laporan Kegiatan dan Pembinaan


3) APBN Satker-08 (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)

Dana yang bersumber dari Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian

sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian DanaDekonsentrasi sebesar Rp. 300.000.000 (tigaratus juta rupiah).

a. Dana Dekonsentrasi

Tabel 6. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker-08

Kode KegiatanPagu

Anggaran(Rp)

018.08.11 Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian

300.000.000

1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 45.700.000994 Layanan Perkantoran 60.200.000

1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan LahanPertanian

39.000.000

994 Layanan Perkantoran 39.000.0001796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan

Alsintan21.000.000

994 Layanan Perkantoran 21.000.0001797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian181.600.000

002 LayananPerkantoran 181.600.0003993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 6.000.000

994 LayananPerkantoran 6.000.000


B. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Tabel 7. Realisasi Anggaran Tahun 2015

No. Sumber Dana/Satker Pagu(Rp)Realisasi

Keuangan Fisik(%)Rp. %

I APBD 33.690.572.100 29.549.545.539 87,71 98,931. Belanja Tidak Langsung 13.543.502.200 12.875.884.881 95,07 1002. Belanja Langsung 20.147.069.900 16.673.660.658 82,76 97,86

- Dinas (Induk) 16.607.070.650 13.631.006.567 82,08 96,16- BIB Banyumulek 1.576.259.500 1.426.104.940 90,47 100- BRSHLV Banyumulek 837.889.750 807.295.713 96,35 99,64- BPT-HMT Serading 1.125.850.000 809.253.438 71,88 95,65

II APBN 54.397.362.000 43.671.728.650 80,3 88,31. Satker-06

(Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan)

48.427.870.000 38.341.766.525 79,2 88,1

- Dekonsentrasi 11.373.870.000 10.241.681.210 90,0 92,8- Tugas Pembantuan 37.054.000.000 28.100.085.315 75,8 83,4

2. Satker-07 (Ditjen P2HP) 4.269.692.000 3.648.274.050 85,4 99,3- Dekonsentrasi 694.692.000 650.430.000 93,6 98,8- Tugas Pembantuan 3.575.000.000 2.997.844.050 83,9 99,7

3. Satker-08 (Ditjen PSP) 1.699.000.000 1.681.688.075 98,9 98,2- Dekonsentrasi 400.000.000 387.138.075 96,8 96,8- Tugas Pembantuan 1.299.800.000 1.294.550.000 99,6 99,6

Jumlah Dana Dekonsentrasi 12.468.562.000 11.279.249.285 90,5 99,5Jumlah Dana Tugas Pembantuan 41.928.800.000 32.392.479.365 77,3 85,0Total Anggaran (APBD + APBN) 92.736.493.900 76.590.279.499 82,6 90,8


BAB IIIPELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

didukung oleh 9(sembilan) unit kerja yaitu :

1. Sekretariat;

2. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;

3. Bidang Kesehatan Hewan;

4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

5. Bidang Usaha Peternakan;

6. Balai Inseminasi Buatan (BIB);

7. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV);

8. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT); dan

9. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia(BP3TR).

Adapun pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang dibiayai dari dana APBD dan

APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) diuraikan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sebagaimana tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan untuk

menunjang kelancaran pembangunan peternakan Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga)

Sub Bagian: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2) Sub Bagian Keuangan

dan 3) Sub Bagian Progran dan Pelaporan.

1.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIANSebagaimana tugas dan fungsinya Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian telah melaksanakan kegiatan untuk menunjang kelancaran

pembangunan peternakan yang meliputi:

a. Menganalisa surat-surat masuk maupun surat keluar;

b. Membuat data kepegawaian sebagai bahan untuk mengajukan usul

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, tanda

penghargaan, membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Capaian SKP sebagai bahan


untuk syarat promosi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah

memenuhi syarat;

c. Mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang bergerak

atau barang tidak bergerak dan pengelolaan aset/inventaris, buku barang

habis pakai, buku hasil pengadaan dan kartu persediaan barang.

Selengkapnya capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

diuraikan sebagai berikut.

a. Pengadministrasian surat-menyurat1. Surat Masuk

Surat masuk merupakan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas

baik secara perorangan, organisasi pemerintah maupun organisasi

swasta. Adapun jumlah surat masuk yang diterima pada tahun 2015

sebanyak 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) surat.

2. Surat Keluar

Surat keluar merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada

Instansi lain baik yang bersifat perorangan, organisasi pemerintah

maupun organisasi swasta. Adapun jumlah surat keluar yang

ditangani pada tahun 2015 sebanyak 6.670 (enam ribu enam ratus

tujuh puluh) surat.

b. Pembinaan Sumber Daya ManusiaJumlah Sumber Daya Manusia pada Lingkup Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015

berjumlah 281 (dua ratus delapanpuluhsatu) orang dengan rincian

sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 194 orang

- Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 6orang

- Honorer/Kontrak/THL : 81orang

Jumlah keseluruhan : 281orang

Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun

2015berdasarkan pendidikan sebagai berikut:


- S2 : 15 orang

- S1 : 62 orang

- Diploma : 5 orang

- SMA / Sederajat : 69 orang

- SMP / Sederajat : 18 orang

- SD / Sederajat : 25 orang

Jumlah keseluruhan : 195 orang

c. Pembinaan Sumber Daya ManusiaUpaya meningkatkan dan menumbuhkembangkan rasa disiplin kerja

serta peningkatan pengetahuan pegawai/karyawan lingkup Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan budaya kerja secara rutin melalui apel setiap pagi dan

sore serta apel bersama setiap hari Senin.

- Pembentukan jiwa Korsa melalui Upacara Bendera pada tanggal

17 Agustus 2015.

- Peningkatan keimanan melalui kegiatan Imtaq (Iman dan Taqwa)

yang dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 07.30 – 08.30 wita.

- Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penjenjangan dan Teknis.

d. Kenaikan PangkatDalam satu tahun kenaikan pangkat dibagi dalam 2 (dua) periode

dengan rincian yaitu :

1. Periode 1 April 2015 sebanyak 36 orang

2. Periode 1 Oktober 2015 sebanyak 7 orang

e. Penyelesaian Kenaikan Gaji BerkalaPenyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil yang telah

memenuhi persyaratan pada lingkup Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dengan rincian seperti pada

tabel 8berikut :


Tabel 8.Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil PadaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Tahun 2015

No Kenaikan GajiBerkala

Jumlah(orang) Keterangan

1. Januari 46

2. Februari 5

3. Maret 13

4. April 15

5. Mei 3

6. Juni 1

7. Juli 4

8. Agustus 4

9. September 1

10. Oktober 2

11. November 1

12. Desember 0

Jumlah 95

f. Penyelesaian Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)Penyelesaian DUK dilakukan pada bulan DesemberTahun 2015

dan dikirimke Gubernur Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

g. Penyelesaian Pensiun Pegawai Negeri SipilPenyelesaian kelengkapan bahan pensiun dilaksanakan 1 (satu)

tahun sebelum PNS yang bersangkutan memasuki masa usia

pensiun. Pada tahun 2015 tidak ada PNS yang memasuki masa

usia pensiun karena adanya perpanjangan usia pensiun dari 56

tahun menjadi 58 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2013


h. Penyelesaian DP3Penyelesaian DP3/SKPdan penilaian SKP bagi PNS lingkup Dinas


untuk Eselon IV dan staf dinilai oleh atasan langsung dan

diselesaikan di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pejabat Eselon III dinilai oleh Kepala

Dinas serta ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Sedangkan bagi Pejabat Eselon II dinilai oleh

Gubernur Nusa Tenggara Barat.

i. Pengelolaan Aset APBDTugas pokok dan fungsi dari bagian perlengkapan adalah

membantu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam koordinasi dengan dinas

Kabupaten/Kota maupun Satuan Kerja/UPT yang berkaitan dengan

bidang pemeliharaan dan perawatan barang bergerak, barang tidak

bergerak dan pengelolaan Aset/inventaris milik Pemerintah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun aset yang dikelola pada tahun 2015sebagaimana rincian

pada tabel9berikut :

Tabel 9. Daftar Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

No. Akun NeracaNilai BMD

Saldo Awal (Rp.)Mutasi Saldo Akhir

(Rp)Tambah (Rp.) Kurang (Rp)A. ASET LANCAR

1 Barang Persediaan 7.500.750 9.429.548.323 9.382.398.573 54.650.500

Jumlah 7.500.750 9.429.548.323 9.382.398.573 54.650.500

B ASET TETAP

1 Tanah 27.038.418.410 0 0 27.038.418.410

2 Peralatan dan Mesin 5.456.591.300 232.143.800 98.470.000 5.590.265.100

3 Gedung dan Bangunan 13.420.370.187 3.307.614.000 1.011.663.000 15.716.321.187

4 Jalan, Irigasi danJaringan 472.715.000 965.753.000 0 1.438.468.000

5 Aset Tetap Lainnya 1.383.029.411,76 391.500.000 678.050.000 1.096.479.411,76

6 Konstruksi DalamPengerjaan 0 0 0 0

Jumlah 47.771.124.308,76 4.897.010.800 1.788.183.000 50.879.952.108,76


C ASET LAIN-LAIN

1 Aset Tidak Berwujud 0 0 0 0

2 Aset Lain-lain (RB) 0 0 0 0

- Peralatan dan Mesin 2.026.412.000 50.969.000 0 2.077.381.000

- Gedung danBangunan

97.454.000 45.910.000 0 143.364.000

- Jalan, Irigasi danJaringan

0 0 0 0

- Aset Tetap Lainnya 23.570.588,24 275.650.000 0 299.220.588,24

- Konstruksi DalamPengerjaan

0 0 0 0

3 Hibah ke Masyarakat 0 0 0 0

4 Kemitraan denganPihak Ketiga 0 0 0 0

Jumlah 2.147.436.588,24 372.529.000 0 2.519.965.588,24

D Jumlah (A+B+C) 49.926.061.647,00 14.699.088.123 11.170.581.573 53.454.568.197

Untuk asset bergerak yang berupa ternak hilang / tidak ditemukan,

telah diinventarisir dan telah dilakukan penghapusan berdasarkan

surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 030 –

663 Tahun 2014 tentang Penghapusan Hewan/Ternak Sapi dari

Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rincian

sapi yang dihapus dari daftar data aset sebagai berikut :

- UPTD BPT HMT Serading sebanyak 110 (seratus sepuluh) ekor

- UPTD BIB Banyumulek sebanyak 10 (sepuluh) ekor

j. Sensus Barang Milik Daerah (BMD)Untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke IV pada

tahun 2014 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

melaksanakan sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang

pelaksanaannya dimulai tanggal 1 Oktober 2014 dimana

pendataannya disesuaikan dengan KIR barang yang ada pada masing

– masing ruangan. Adapun tahapan sensus BMD sebagai berikut :

- Pencacahan BMD

- Membuat Kertas Kerja

- Pendataan barang dan ruangan

- Pendataan barang hasil sensus


k. PembiayaanUntuk menunjang kelancaran kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung dari anggaran

APBD sebesar Rp.3.592.308.000,- (tiga milyar lima ratussembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah).Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.437.132.000,- (tiga milyarempat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua riburupiah) atau sebesar 95,68% dan realisasi fisik mencapai 100%.Adapun pembangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan meliputi:

- Pembangunan Stasiun Uji Performance (SUP)

- Rehab Kantor Laboratorium

- Pembangunan Drainase dan Jalan

- Pembangunan Sanitasi Holding Ground

- Rehab Kandang Stasiun Uji Performance

- Pembangunan Show Room

- Pembangunan Kandang Pembibitan Serading

- Pemagaran Paddock Pasture

1.2. SUB BAGIAN KEUANGANProses perencanaan dan penyusunan DPA yang panjang tidak akan

bermakna baik jika tidak diringi dengan proses realisasi yang memadai

serta pertanggungjawaban yang memadai. Pelaksanaan program/kegiatan

sebagai sarana dalam proses realisasi serta pertanggungjawabannya

menjadi penting untuk pengukuran keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada dokumen yang telah

ditetapkan dengan menekankan pada prinsip pengelolaan yang sesuai

dengan prosedur pengelolaan keuangan yang telaah ditetapkan.Selain itu

bentuk pertanggungjawaban juga harus memenuhi kesesuaian antara

belanja dan kode rekening serta model pertanggungjawaban yang

memenuhi standar pelaporan keuangan sehingga tidak menimbulkan

kesalahan dalam pelaporannya.


Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Keuangan

pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara

barat salah satunya adalah untuk memenuhi aturan serta kebutuhan

organisasi dalam proses pertanggungjawaban Dinas secara

menyeluruh.Pelaporan setiap belanja haruslah dilaporkan agar didapatkan

diketahui kinerja yang dilakukan oleh satuan kerja sehingga dapat diukur

kinerja serta keberhasilannya dalam kemampuan menyerap anggaran dan

kesesuaian antara perencanaan dengan eksekusinya.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan

sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang peternakan

memberikan dukungan pada sektor administrasi yang berkaitan dengan

pengelolaan administrasi keuangan sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan dukungan

dalam bentuk penyelesaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun ringkasan kegiatan Sub Bagian Keuangan pada tahun anggaran

2015 adalah penyediaan jasa administrasi keuangan yang terdiri dari :

a. Honorarium pengelola keuangan

b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan

c. Perjalanan dinas

d. Belanja Kursus, Pelatihan dan Bintek PNS

Seluruh kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kontribusi

bagi terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang ada pada Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melalui proses penyelesaian

administrasi keuangan dalam rangka peningkatan pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan :

1) Informasi mengenai penerimaan selama periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran.

2) Informasi mengenai posisi keuangan yang berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaan termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan

retribusi daerah.

3) Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah

mengalami kenaikan atau sebaliknya.


Jumlah alokasi anggaran untuk program/kegiatan pada Sub Bagian

Keuangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bersumber

dari Dana APBD adalah sebesar Rp. 522.329.250,-(lima ratus dua puluhdua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah)dengan realisasi sebesar Rp. 435.944.902,-(empat ratus tigapuluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratusdua rupiah) atau sebesar 83,50% dengan sisa anggaran sebesar Rp.

86.384.348,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empatribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)atau sebesar 16,75%dengan perincian sebagai berikut :

a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.

18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.600.000,- atau sebesar

70%, terdapat sisa anggaran Rp. 5.400.000,- atau sebesar 30%

b. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.66.456.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

64.664.000,- atau sebesar 97% sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp.1.792.000,- atau sebesar 3%

c. Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 4.888.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.4.840.000,- atau sebesar 99% sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 48.000,- atau sebesar 1%

d. Belanja Telepon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.839.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 13.073.861,- atau sebesar 47% sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp.14.765.139,- atau sebesar 53%

e. Belanja Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.928.750,-

dengan realisasi sebesar Rp. 100.584.087,- atau sebesar 65% sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 54.344.663,- atau sebesar 35%

f. Belanja surat kabar/majalah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.980.000,- atau sebesar 99,80%

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.20.000,- atau sebesar 0,2%

g. Belanja Kawat/Faximile/Internet dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.750.000,- atau sebesar 100%.


h. Belanja paket/pengiriman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.795.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.770.000,- atau sebesar 98,60%

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.000,- atau sebesar 1,40%

i. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 138.008.500,- dengan realisasi sebesar Rp.129.308.954,-

atau sebesar 93,70% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.8.699.546,- atau sebesar 6,3%

j. Belanja Perjalanan Dinas dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.98.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.374.000,- atau

sebesar 98,70% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.

1.290.000,- atau sebesar 1,3%

1.3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORANMengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang

Sistem Perencanaan Nasional, maka Subbag Program dan Pelaporan

memegang peranan penting dalam mengumpulkan, merumuskan,

mengonsepkan dan memutuskan data perencanaan, penyusunan data dan

informasi serta pelaporan kegiatan dinas. Pembangunan peternakan yang

terintengrasi dan berhasil dengan baik harus dimulai dari perencanaan

yang baik pula, penyajian data potensi dan dayadukung sumberdaya,

peluang pengembangan dan proporsional budjetting merupakan kunci

utama dalam mencapai keberhasilan. Seiring dengan perencanaan

tersebut, terutama dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan kinerja,

kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, maka ditetapkan

sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja yang telah dilaksanakan

sejak tahun 2005, hal ini dapat merupakan acuan dalam penerapan

anggaran secara efisien, efektif dan menjunjung tinggi transparansi.


a. Tujuan Dan SasaranAdapun tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan subbagian

program dan pelaporan sebagai berikut :

1. TujuanAdapun tujuan kegiatanpada Sub Bagian Program dan Pelaporan

adalah :

1) Merencanakan dan merumuskan program kerja serta

penyusunan anggaran terpadu berbasis kinerja secara fokus

berdasarkan skala prioritas pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2) Menentukan perencanaan program berdasarkan road map dan

Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat

3) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan

anggaran kinerja lintas instansi teknis dalam mendukung

pembangunan peternakan

4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tertib administrasi serta

transparansi serta bertanggungjawab sehingga memudahkan

sistem pengendalian dan evaluasi.

2. SasaranSasaran utama kegiatan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan

adalah :

1) Tersusunnya perencanaan program dan penyusunan anggaran

kinerja pembangunan sebagai implementasi kebijakan dan target

pembangunan peternakan di daerah

2) Terbinanya koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran

kinerja pembangunan peternakan secara menyeluruh

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

pembangunan peternakan di daerah

4) Tercapainya evaluasi kinerja yang tepat dan memenuhi

akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan

5) Tersusunnya dan tersedianya data dan informasi peternakan

sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan program

pembangunan peternakan kedepan.


b. Kegiatan-Kegiatan Yang DilaksanakanSecara garis besar program dan kegiatan pada Sub Bagian

Program dan Pelaporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat substansial terselenggara

melalui dukungan dana APBD dan APBN tahun anggaran 2015 yaitu :

1. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBD

antara lain :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan

- Penyusunan RKA dan DPA SKPD

- Penyusunan statistik peternakan

2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBN

antara lain :

- Penyusunan Program dan Anggaran APBN (RKAKL)

- Sosialisasi E-Proposal 2016

- Penyusunan RoadMap Kawasan Peternakan Sapi Potong

- Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

- Penyusunan Pelaporan Keuangan SAK dan SIMAK BMN

- Registrasi Pengkartuan ternak di Kabupaten Sumbawa Barat

c. Capaian Kinerja1. Kegiatan Bersumber Dari Dana APBD

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan

peternakan sumber dana APBD selama 1 tahun. Penyusunan

laporan capaian kinerja pada dasarnya merupakan bentuk kontrak

kerja institusi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

NTB dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi anggaran APBD

tahun 2015, hal ini mengacu sesuai dengan sistim pemerintahan

yang bersih dan transparan “Good Goverment Action”.


b) Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan TahunanPenyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada

prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan. Kegiatan ini telah dilaksanakan setiap

bulan, triwulan dan penyusunan laporan akhir tahun. Laporan

bulanan, triwulan dan tahunan disampaikan kepada Gubernur

Nusa Tenggara Barat melalui Bappeda Provinsi NTB dan Biro

Keuangan Setda. Provinsi NTB untuk pelaksanaan anggaran

APBD dan APBN sedangkan untuk pelaksanaan anggaran APBN

laporan disampaikan pula kepada Menteri Pertanian dan

tembusannyadisampaikan kepada Eselon I pada lingkup

Kementerian Pertanian dan Bappeda Provinsi NTB.

c) Penyusunan RKA dan DPA SKPDKegiatan ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun (bulan Juli

sampai Desember). Pelaksanaan kegiatan ini pada prinsipnya

melibatkan instansi lain seperti Bappeda Provinsi NTB, Biro

Keuangan Setda. Provinsi NTB dan Dinas Pendapatan Provinsi

NTB sebagai fungsi koordinatif dan konsultatif dalam penyusunan

kegiatan dan anggaran. Dalam pelaksanaannya, penyusunan

RKA SKPD berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB yang telah disampaikan kepada Bappeda Provinsi

NTB, penyusunan PPAS itu sendiri harus mengacu pada Renstra

Daerah Provinsi NTB dan Road Map Pembangunan Peternakan

NTB selama 5 tahun terakhir.

d) Penyusunan Statistik PeternakanKegiatan penyusunan statistik peternakan memiliki arti yang

strategis bagi daerah maupun secara nasional karena

ketersediaan data mutakhir yang tersusun secara akurat, obyektif

dan tepat waktu akan sangat menentukan arah kebijakan

pembangunan peternakan pada tahun mendatang.


Kegiatan ini tidak hanya dibayai dari APBD akan tetapi juga

didukung dari anggaran APBN. Hasil penyusunan statistik secara

lengkap dilaporkan dalam bentuk buku khusus untuk dapat

dimanfaatkan oleh para pemerhati atau yang membutuhkan

informasi peternakan sedangkan secara garis besar dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Perkembangan Populasi Ternak

Perkembangan populasi ternak dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan yang sangat siginifikan, hal ini selain

adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pemotongan

dan lalulintas ternak yang dilakukan secara teratur juga adanya

program pemberdayaan petani peternak melalui penguatan

permodalan, pemberian bibit ternak dan peningkatan SDM

bidang peternakan secara menyeluruh. Lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Populasi Ternak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2014 - 2015

No TernakPopulasi Ternak (ekor)

2014 2015

1 Sapi 1.013.793 1.055.013

2 Kerbau 129.141 124.808

3 Kuda 65.708 62.451

4 Kambing 576.125 613.548

5 Domba 24.738 30.460

6 Babi 46.127 49.016

7 Ayam Ras Petelur 105.292 350.025

8 Ayam Ras Pedaging 9.440.867 9.103.809

8 Ayam Buras 6.420.731 6.660.868

9 Itik 1.042.257 1.100.228


2. Perkembangan Populasi Ternak Masing- Masing Daerah

Perkembangan populasi ternak sapi di daerah Nusa Tenggara

Barat pada tahun 2015 dengan rata-rata sebesar 4,1% pada

dasarnya merupakan perkembangan dari populasi ternak pada

masing-masing daerah dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Populasi Ternak Besar Masing-Masing Kabupaten/Kota Tahun 2015

No Kabupaten/Kota

Jenis Ternak (Ekor)

Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi

1 Mataram 1.921 21 568 1.885 22 1.296

2 Lobar 90.704 5.566 2.964 37.795 1.745 26.154

3 KLU 86.241 477 502 28.558 - 5.488

4 Loteng 162.520 19.499 1.825 102.315 377 1.256

5 Lotim 123.332 4.787 5.350 94.788 9.896 3

6 KSB 61.813 12.174 5.301 12.349 223 106

7 Sumbawa 228.826 45.595 32.452 34.570 1.412 8.794

8 Dompu 112.503 21.286 7.069 82.672 289 5.919

9 Bima 170.118 14.934 5.464 200.580 16.400 -

10 Kota Bima 17.035 469 956 18.036 96 -

Jumlah 1.055.013 124.808 62.451 613.548 30.460 49.016

3. Pemotongan Ternak Tercatat

Peningkatan populasi ternak pada tahun 2015 di daerah Nusa

Tenggara Barat, selain mensuplai kebutuhan ternak bagi daerah

lain, juga mempengaruhi pemotongan ternak dalam memenuhi

kebutuhan daging di daerah NTB dan daerah lainnya.

Pemotongan ternak tercatat dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 12.Pemotongan Ternak Tercatat Di Provinsi NTB

Tahun 2014 - 2015

No TernakPemotongan ternak (ekor)

r (%)2014 2015

1 Sapi 50.604 60.083 18,7

2 Kerbau 7.237 7.559 4,4

3 Kuda 1.178 1.070 (9,2)

4 Kambing 16.640 14.125 (15,1)

5 Domba 30 96 220,0

6 Babi 2.102 2.190 4,2

4. Produksi Daging dan Telur

Peningkatan populasi ternak di daerah NTB membawa

dampak positif dalam penyediaan daging bagi konsumen lokal

maupun regional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya

pemotongan ternak dalam daerah sebesar 37% khususnya

pada ternak sapi atau meningkat sebesar 18,7%.

Tabel 13. Produksi dan Konsumsi Daging Di Provinsi NTB

Tahun 2015

No Ternak Produksi Daging(Ton/Thn)

Konsumsi Daging(Kg/Thn)

1 Sapi 15.645,9 2,422 Kerbau 2.037,7 0,303 Kuda 253,9 0,044 Kambing 5.183,6 0,775 Domba 183,6 0,036 Babi 2.542,6 0,407 Ayam Ras 8.253,2 0,958 Ayam Buras 7.180,4 0,999 Itik 1.069,4 0,13

10 Jeroan 8.412,9 1,63*Data Sementara Tahun 2015

Untuk produksi telur, selain diperuntukkan bagi kebutuhan

daerah juga telah diantarpulaukan dalam memenuhi

kebutuhan daerah lain seperti pada tabel berikut.


Tabel 14. Produksi dan Konsumsi Telur Di Provinsi NTB

Tahun 2015

No Ternak ProduksiTelur (Ton)

Konsumsi Telur(Kg/Thn)

1 Ayam Ras 3.696,26 1,44

2 Ayam Buras 15.969,43 2,17

3 Itik 15.897,74 2,53

5. Necara Bahan Makanan

Keberhasilan dalam meningkatkan populasi ternak tahun 2015

(ternak sapi sebesar 4,1%), hal ini berdampak pada

peningkatan produksi daging yang sangat signifikan. Seiring

dengan peningkatan produksi daging, peningkatan pendapatan

dan kesadaran masyarakat akan produk pangan asal hewan

menjadi penyebab utama meningkatnya konsumsi daging

dalam daerah. Hal ini disertai dengan meningkatnya supply

dan demand akan daging di daerah.

Selain kegiatan diatas, berikut diuraikan kegiatan-kegiatan

pertemuan.

a. Pendataan Populasi TernakPendataan ternak diperlukan sebagai salah satu upaya penyajian

data/informasi yang baik dengan kriteria sebagai berikut:

1) Up to date (terkini);

2) Tersaji secara cepat dan komprehensif (secara lengkap dan

menyeluruh);

3) Akurat ( mempunyai ketepatan dan ketelitian yang tinggi);

4) Relevan (sesuai dengan tuntutan dan perkembangan).

Mengingat pentingnya ketersediaan data populasi ternak secara

lengkap, akurat dan tepat waktu maka pelaksanaan pendataan

ternak tahun 2015 diarahkan pada pengumpulan data populasi

ternak di seluruh desa/kelurahan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang dilakukan oleh petugas enumerator pada masing-masing

kecamatan antara lain : Kota Mataram pada 6

Kecamatan/50Kelurahan; Kabupaten Lombok Barat pada 10


Kecamatan/122 Desa; Kabupaten Lombok Utara pada 5

Kecamatan/33 Desa; Kabupaten Lombok Tengah pada 12

Kecamatan/139 Desa; Kabupaten Lombok Timur pada 20

Kecamatan/254 Desa; Kabupaten Sumbawa Barat pada 8

Kecamatan/63 Desa; Kabupaten Sumbawa pada 24 Kecamatan/165

Desa; Kabupaten Dompu pada 8 Kecamatan/81 Desa;Kabupaten

Bima pada 18 Kecamatan/191 Desa dan Kota Bima pada 5

Kecamatan/38 kelurahan.

Ruang lingkup dan sasaran pengumpulan data ternak

diarahkan untuk mendata dan mengetahui jumlah populasi ternak

di daerah Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2015, yang meliputi :

(1) Ternak Besar, terdiri dari : Sapi, Kerbau, Kuda

(2) Ternak Kecil, terdiri dari : Kambing, Domba, Babi

(3) Ternak Unggas, terdiri dari : Ayam Bukan Ras (Buras), Ayam

Ras Petelur (Layer), Ayam Ras Pedaging (Broiler), Itik.

(4) Aneka Ternak, terdiri dari : Kelinci, Puyuh, Merpati

b. Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2014Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2014koordinasi

langsung oleh Sekretaris drh. Erwin Kusbianto, M.Si, yang

didampingi oleh Muhammad Nur, SPt, M.Si (Kasubbag Program dan

Pelaporan) menjelaskan tentang Mekanisme Pengumpulan dan

Pengolahan Data Peternakan. Hal ini pula yang banyak direspon

langsung dari peserta kabupaten/kota. Respon pertama dari drh. Rini

Handayani, M.Si (Kasubbag Program Dinas Peternakan Sumbawa)

terkait di dalam perhitungan statistik terutama produksi dan konsumsi

daging, perlu ada persepsi yang sama atau parameter yang sama,

selanjutnya Adi Wibawa, S.Pt (Kepala Bidang Peternakan DPPKKP

KLU) terkait sharing cost pelaksanaan registrasi ternak tahun 2014.

Berdasarkan pada diskusi yang berkembang dalam pertemuan

tersebut dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :


1. Para peserta sepakat terhadap pertumbuhan populasi ternak pada

masing-masing daerah yang telah disampaikan secara resmi;

2. Dukungan data pemotongan, pengeluaran dan perhitungan

produksi daging pada masing-masing daerah akan segera

disampaikan dengan mengacu paramater hasil reguler

sampling 2009.

3. Pada tahun 2015 sebagai tahun perwujudan, dukungan data

yang akurat dan relevan akan ditingkatkan oleh karena itu,

masing-masing Kabupaten/kota akan melaksanakan kegiatan

Pendataan Ternak/Registrasi/Pengkartuan dengan dukungan

dana yang sangat variatif sebagai dana Sharing Cost.

4. Pertumbuhan populasi ternak sapi (1,1%).

5. Pada Tahun 2015, dalam rangka menyiapkan parameter teknis

yang lebih valid dan representatif, Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB akan bekerjasama dengan

lembaga penelitian dalam rangka menyusun parameter teknis

peternakan dan kesehatan hewan tahun 2014. Oleh karena itu,

diharapkan kerjasama dinas peternakan kabupaten/kota dalam

menyiapkan data-data/pendampingan dan keterangan yang

terkait program/kegiatan pada masing-masing instansi.

6. Output dari pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2014

terutama salah satunya data pertumbuhan populasi ternak sapi

untuk sementara akan dipublikasikan di tingkat Nasional,

dimana agenda pertemuan verifikasi data nasional dijadwalkan

pada tanggal 27-30 April 2015di Yogyakarta.


c. Sosialisasi Updating Data Tahun 2015

Pertemuan Sosialisasi

Updating Data Tahun 2015

dilaksanakan tanggal 12

November 2015 di Aula

Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi

NTB dibuka oleh Kepala

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Kegiatan

updating data di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dilaksanakan

pada bulan November - Desember melibatkan Petugas

Kabupaten/Kota sebagai Koordinator, Petugas Kecamatan dan

Desa sebagai pencacah data ternak.Pada kesempatan tersebut

juga mengundang narasumber dari BPS Provinsi NTB dan Fakultas

Peternakan UNRAM.Kebijakan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan Pendataan dan Updating Data Tahun 2015 sangat

diperlukan sehingga dapat

membantu pimpinan dalam

penyelesaian program dan

kegiatan sesuai aturan yang

berkalu. Pendataan dan

Updating Data Tahun 2015

perlu diterapkan pada

semua kegiatan termasuk pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat melalui paket penerima bantuan sosial/hibah.


d. Sosialisasi Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2015 TentangPengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar BetinaProduktif di Provinsi NTB

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif

di Provinsi NTB dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota

Provinsi NTB.Regulasi yang sedang disosialisasikan mengarah pada

pengendalian populasi hewan ternak yang kerap dipotong oleh

masyarakat yakni ternak betina produktif yang terdiri dari sapi dan

kerbau.Sebagai daerah gudang ternak yang sudah mandiri daging

sejak Tahun 2011, NTB mampu menyediakan supply kebutuhan

sapi bibit dan sapi potong secara nasional.Pada tanggal 13

November 2015 di Kementerian Pertanian, Gubernur NTB, DKI,

Lampung, NTT dan Jambi sebagai daerah produksi menandatangani

MoU terkait pemenuhan daging secara nasional.Diharapkan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dapat dijadikan pegangan

demi menjaga keberlangsungan bibit ternak sehingga NTB bisa

mempertahankan diri sebagai daerah gudang ternak nasional.

2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber danaAPBN antara lain :a. Penyusunan Program dan Anggaran APBN (RKAKL)

Selain dari anggaran yang dialokasikan dari sumber dana APBD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara

Barat juga mendapatkan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melalui

dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan.

Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2015 Dekonsentrasi

sebesar Rp.11.603.877.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga juta

delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Tugas

Pembantuan sebesar Rp.34.886.170.000,- (tiga puluh empat

milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh

ribu rupiah).


Tabel15.Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015

Kode Nama Output / Sub Output Pagu (Rp.)1782 PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK 2.560.034.000103 Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Potong 40.500.000111 Distribusi Semen Beku dan Operasional IB 890.064.000112 Pengadaan N2 Cair + Pengadaan N2 Cair APBN-P 470.920.000114 Penguatan Manajemen Inseminasi Buatan 356.000.000122 Perbaikan Manajemen INKA 12.150.000136 Bimbingan Teknis Budidaya Unggas dan Aneka Ternak 26.850.000140 Penguatan Kelembagaan Peternak 70.250.000

141 Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan PelayananPetugas Teknis 40.950.000

143 Pembinaan SMD 49.350.000144 Supplay Deman Ternak Potong 51.350.000

145 Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak + KoordinasiBudidaya Ternak APBN-P 551.650.000

1783 PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK 178.150.000152 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pakan 10.000.000160 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan 66.850.000161 Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan 28.700.000162 Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pakan (BP3TR) 72.600.000

1784 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKITHEWAN MENULAR STRATEGIS DAN PENYAKIT ZOONOSIS

4.489.369.000

104 Biosekuriti Perunggasan 99.000.000106 Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax 990.000.000109 Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau 641.454.000110 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 397.850.000112 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya 1.224.915.000155 Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik 30.000.000156 Pengamatan Penyakit Hewan (APBN-P) 199.150.000161 Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan 27.900.000162 Unit Respon Cepat PHMS 275.950.000169 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan 578.150.000174 Operasional Pengujian Veteriner di Lab.Veteriner Daerah 25.000.000

1785 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH DANBIBIT

1.043.743.000

146 Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 87.400.000167 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 100.300.000168 Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan di Daerah 278.343.000170 Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak 152.750.000

171 Supply Demand Ternak Bibit 43.900.000172 Pewilayahan Sumber Bibit Ternak 78.850.000173 Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak 37.450.000


Kode Nama Output / Sub Output Pagu (Rp.)

174 Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak 128.700.000175 Koordinasi Teknis 36.050.000

1786 PENJAMINAN PRODUK HEWAN YANG ASUH DANBERDAYA SAING

2.558.310.000

027 Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan 441.460.000111 Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH + APBN-P 512.000.000112 Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi ASUH 42.200.000118 Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba /

RSHLV69.200.000

120 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet 59.000.000121 Penguatan Manajemen Lab.Kesmavet 40.750.000128 Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet 840.950.000129 Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet 76.950.000130 Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet 105.800.000131 Pemutakhiran Data Pemotongan 65.000.000135 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan

Penularan Zoonosis180.000.000

136 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Ternak danNon Ternak

125.000.000

1787 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNISLAINNYA DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

774.271.000

020 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakandan Keswan 335.000.000

021 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan danKeswan + APBN-P 302.951.000

022 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta PenatausahaanBarang Milik Negara 136.320.000

TOTAL 11.603.877.000


Tabel. 16. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015

Kode Nama Output / Sub Output Pagu(Rp.)1782 PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK 16.535.670.000

101 Pengembangan Budidaya Sapi Potong 7.522.500.000102 Pengembangan Budidaya Kerbau 4.166.370.000

5 Penyediaan Sarana dan Peralatan IB 585.000.000120 Penyebaran Pejantan Sapi Potong (INKA) 3.326.000.000121 Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA) 773.300.000124 Pengembangan Budidaya Kambing (Domba) Revisi jadi

Kambing162.500.000

1783 PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK 15.460.750.000043 Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD (APBN-P) 5.000.000.000103 Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD 778.500.000109 Pengembangan Padang Penggembalaan (APBN-P) 4.886.650.000111 Pemeliharaan Padang Penggembalaan 146.100.000120 Pengembangan Integrasi Ternam - Tanaman Pangan 2.045.850.000124 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak

Berkualitas862.050.000

132 Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia 580.900.000133 Revitalisasi UPP dan PPSK 200.000.000137 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong 917.350.000141 Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan 43.350.000

1785 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIHDAN BIBIT

1.574.000.000

101 Pembibitan Sapi Potong 319.000.000145 Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 840.000.000165 Fasiliasi Opersional Perbibitan di UPTD 368.500.000166 Penyediaan Bibit Ternak di UPTD 46.500.000

1786 PENJAMINAN PRODUK HEWAN YANG ASUH DANBERDAYA SAING

1.219.250.000

102 Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia (APBN-P) 320.000.000122 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab.Kesmavet 500.000.000995 Kendaraan Bermotor 399.250.000

1787 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNISLAINNYA DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

96.500.000

020 Perumusan Kebijakan Perencanaan PembangunanPeternakan dan Keswan 96,500,000

TOTAL 34.886.170.000


b. Sosialisasi E -Proposal 2016Sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja memerlukan

pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan

nasional dan daerah serta mengakomodasi peranan daerah yang

lebih besar terhadap perencanaan pembangunan. Peran daerah

yang lebih besar dalam proses perencanaan akan menghadirkan

rasa memiliki serta tanggung jawabyang kemudian diharapkan

akan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan

kegiatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan adalah dengan dibangunnya sistem

e-proposal. e-proposal merupakan salah satu bagian penting dalam

e-planning yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian.

E-Proposal adalah aplikasi yang dibangun untuk

mendukung sistem bottom-up planning yang efektif dan efisien di

Kementerian Pertanian. Dengan adanya e-proposal akan mampu

menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk

mencapai sasaran yang ditargetkan lengkap dengan daya dukung

yang akurat dan legalitas dari dinas terkait. Sistem e-Proposal

memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Menjaring sebanyak mungkin usulan-usulan dari daerah yang

potensial untuk dikembangkan, mempercepat pengiriman data

proposal dari seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi.

2. Memperkuat peran SKPD provinsi sebagai koordinator

mekanisme perencanaan satu pintu.

3. Mempercepat proses penilaian proposal oleh tim pusat.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran

pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi di seluruh Indonesia.

5. Mendukung upaya hemat barang persediaan (paperless) dan

pengelolaan database lebih baik.

6. Mendukung percepatan Reformasi Birokrasi dimana usulan-

usulan dari daerah akan diproses di pusat dengan transparan

dan akuntabel.


Sosialisasi e-proposal dihadiri oleh Kasubbag Program dan

Pelaporan dan Petugas e-proposal yang ada di kabupaten/kota

serta petugas e-proposal provinsi. Sosialisasi e-proposal

dilaksanakan untuk pengajuan kegiatan tahun 2016.

c. Penyusunan RoadMap Kawasan Peternakan Sapi PotongDalam upaya mengejar target NTB-BSS tersebut,

Pemerintah Daerah NTB sudah memiliki Masterplan Kawasan

Peternakan Provinsi NTB. Masterplan ini selain menjadi pedoman

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

pembangunan peternakan sapi potong di NTB juga sekaligus

merevisi Blue Print yang disusun pada tahun 2009. Untuk dapat

melengkapi Masterplan yang ada maka diperlukan action plan dan

road map Pengembangan Ternak Sapi Potong 2015-2019 di

beberapa kabupaten/kota terpilih. Untuk itu perlu dilakukan kajian

dan analisis yang mendalam terhadap variabel -variabel yang

berpengaruh pada pengembangan peternakan sapi potong di NTB.

Penyusunan Road Map Kawasan Peternakan Sapi Potong

di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikerjasamakan dengan Fakultas

Peternakan Universitas Mataram sesuai dengan MoU antara

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan

Fakultas Peternakan Nomor : 524/2282/Disnakwan/2015 dan

Nomor: 1105/UN18.3/DT/2015

Adapun tujuan dari penyusunan RoadMap Kawasan Sapi

Potong di Nusa Tenggara Barat yakni:

1) Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan

ternak sapi potong di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten

Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten

Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima Provinsi Nusa

Tenggara Baratselama kurun waktu 2015-2019.


2) Sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan dalam

penyusunan program dan proyek-proyek prioritas terkait

dengan pengembangan sapi potong di Kabupaten Lombok

Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa

Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota

Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3) Sebagai pedoman bagi proses pengambilan keputusan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan

pembangunan peternakan di Kabupaten Lombok Tengah,

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima


4) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

peternakan sapi potong sesuai dengan visi, misi dan tujuan

pembangunan peternakan di NTB.

Adapun hasil dari penyusanan Roadmap Kawasan Sapi

Potong di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur,

Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten

Dompu dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rinci

dapat dilihat pada laporan yang terpisah dari laporan tahunan ini.

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan SAK dan SIMAK BMNSebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas

antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian

Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya

adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan


Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Peternakan Dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan

disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan

informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang berguna kepada para pengguna laporan

khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan

keuangan negara pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB.Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen

dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Keuangan DINAS Peternakan Dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-

unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2015.


a. Dekonsentrasi

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.3.398.293,-

atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA

sebesar Rp.0,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar

Rp.9.776.634.606,- atau mencapai 84,25% dari alokasi

anggaran sebesar Rp.11.603.877.000,-

b. Tugas Pembantuan

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.110.445.226,-

atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA

sebesar Rp.0,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar

Rp.25.963.512.200,- atau mencapai 74,42% dari alokasi

anggaran sebesar Rp.34.886.170.000,-

2. NeracaNeraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

a. Dekonsentrasi

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan

sebesar Rp.3.707.994.469,- yang terdiri dari: Aset Lancar

sebesar Rp.0,- Aset Tetap (netto) sebesar

Rp.3.707.994.469,- Piutang Jangka Panjang (netto)

sebesar Rp.0,00,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,-

dan Rp.3.707.994.469.00.

b. Tugas Pembantuan

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan

sebesar Rp.22.603.588.352,- yang terdiri dari: Aset Lancar

sebesar Rp.18.879.116.820,-; Aset Tetap (netto) sebesar

Rp.3.521.977.324,-; Piutang Jangka Panjang (netto)


sebesar Rp.202.494.208,-; dan Aset Lainnya (netto)

sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,-

dan Rp.22.603.588.352,-.

3. Laporan Operasionala. Dekonsentrasi

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur

pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi,

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit

sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp.3.398.293,-,

sedangkan jumlah beban adalah sebesar

Rp.10.365.767.448,- sehingga terdapat Defisit Kegiatan

Operasional senilai –Rp.10.362.373.368,-. Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing

sebesar Defisit Rp.0,- dan Defisit Rp.0,- sehingga entitas

mengalami Defisit-LO sebesar – Rp.10.362.373.368,-.

b. Tugas Pembantuan

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur

pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi,

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit

sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp.209.904.930,-, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp.26.960.712.659,- sehingga

terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai -

Rp26.750.807.729,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos

Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.1.787.400,-

dan Defisit Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO

sebesar – Rp.26.749.020.329,-


4. Laporan Perubahan Ekuitasa. Dekonsentrasi

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01

Januari 2015 adalah sebesar Rp.4.295.152.311,- ditambah

Defisit-LO sebesar –Rp.10.362.373.368,- kemudian

ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai

Rp.1.975.000,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp.9.773.240.526,- sehingga Ekuitas entitas pada

tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai

Rp.3.707.994.469,-.

b. Tugas Pembantuan

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01

Januari 2015 adalah sebesar Rp.23.982.991.707,-

ditambah Defisit-LO sebesar – Rp.26.749.020.329,-

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi

senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp.25.369.616.974,- sehingga Ekuitas entitas

pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai

Rp.22.603.588.352,-.

5. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas.Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan


lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang

berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan

disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015

disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran DekonsentrasiUntuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014

Uraian Catatan31 Desember 2015 31 Desember 2014

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi (Rp.)

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 0 3.398.293 0.00 3.007.086

Jumlah Pendapatan 0 3.398.293 0.00 3.007.086

BELANJA B.2

Belanja Operasi

Belanja Barang B.2.1 11.603.877.000 9.776.634.606 84.25 10.241.681.210

Jumlah Belanja Operasi 11.603.877.000 9.776.634.606 84.25 10.241.681.210

Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal 0 0 0.00 0

Jumlah Belanja 11.603.877.000 9.776.634.606 84.25 10.241.681.210

Laporan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan

Untuk Periode Yang Berkahir 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014

Uraian Catatan31 Desember 2015 31 Desember 2014

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi (Rp.)

PENDAPATAN

Penerimaan Negara BukanPajak B.1 0 110.445.226 0.00 1.598.509.285

Jumlah Pendapatan 0 110.445.226.00 0.00 1.598.509.285

BELANJA B.2

Belanja Operasi

Belanja Barang B.2.1 33.797.690.000 24.904.607.200 73.69 25.391.222.812

Belanja Sosial B.2.2 700.000.000 700.000.000 100.00 2.340.000.000

Jumlah Belanja Operasi 34.497.690.000 25.604.607.200 74.22 27.731.222.812

Belanja Modal

Belanja Modal Peralatandan Mesin

B.2.3 388.480.000 358.905.000 92.39 368.862.500


Uraian Catatan 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Jumlah Belanja Modal 388.480.000 358.905.000 92.39 368.862.500

Jumlah Belanja 34.886.170.000 25.963.512.200 74.42 28.100.085.312

Neraca DekonsentrasiPer 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014

Uraian Catatan 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Aset

Aset Tetap

Peralatan Dan Mesin C.1.1 5.775.968.394 5.775.968.394

Gedung Dan Bangunan C.1.2 1.807.193.861 1.807.193.861

Jalan, Irigasi Dan Jaringan C.1.3 1.248.480.611 1.248.480.611

Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin -4.643.252.322 -4.144.622.562

Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan -195.269.753 -159.125.876

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan -285.126.322 -232.742.117

Jumlah Aset Tetap 3.707.994.469 4.295.152.311Jumlah Aset 3.707.994.469 4.295.152.311Ekuitas

Ekuitas C.2.1 3.707.994.469 4.295.152.311

Jumlah Ekuitas 3.707.994.469 4.295.152.311Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas 3.707.994.469 4.295.152.311

Neraca Tugas PembantuanPer 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014

Uraian Catatan 31 Desember 2015(Rp.)

31 Desember 2014

ASET

Aset Tetap

Peralatan dan Mesin C.1.1 5.775.968.394 5.775.968.394

Gedung dan Bangunan C.1.2 1.807.193.861 1.807.193.861

Jalan, Irigasi dan Jaringan C.1.3 1.248.480.611 1.248.480.611

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -4.643.252.322 -4.144.622.562

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan -195.269.753 -159.125.876

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan -285.126.322 -232.742.117

Jumlah Aset Tetap 3.707.994.469 4.295.152.311

Jumlah Aset 3.707.994.469 4.295.152.311

Ekuitas

Ekuitas C.2.1 3.707.994.469 4.295.152.311

Jumlah Ekuitas 3.707.994.469 4.295.152.311

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3.707.994.469 4.295.152.311


e. Registrasi Pengkartuan Ternak di Kabupaten Sumbawa BaratPeraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 tentang

pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar

mengamanatkan bahwa identifikasi ternak merupakan suatu sistem

untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan

penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda

atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh.

Permasalahan yang dihadapi selama ini sulitnya mendapatkan

data keberadaan ternak yang akurat berdasarkan kepemilikan ternak

sehingga sulit diketahui antara lain : pendataan ternak, jumlah rumah

tangga peternak, mutasi ternak, stock ternak yang adadan melakukan

kegiatan pelayanan standar minimal berupa kesehatan hewan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan

tersebut di atas dan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi KPK

atas kajian kebijakan tata niaga sapi dan daging sapi, diperlukan

adanya penerapan kartu ternak di daerah sentra produsen.

Penerapan kartu ternak ini akan dikelola dan dilakukan oleh Dinas

peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Nusa Tenggara yang

pelaksanaan difokuskan di Kabuapten Sumbawa Barat. Pelaksanaan

dilakukan dengan menerapkan kriteria lokasi, kriteria peternak, sistem

dan mekanisme penerapan kartu ternak yang akan ditentukan dalam

petunjuk pelaksanaan ini. Selain itu juklak ini memuat mekanisme

pengendalian beserta tata cara penyaluran dana, pembinaan,

pengorganisasian dan pengawasan serta indikator keberhasilan.

1. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah :

a. Memperoleh data ternak sapi dan kerbau yang akurat.

b. Mengetahui jumlah Rumah Tangga Peternak (RTP).

c. Menertibkan administrasi kepemilikan ternakmelalui

pemberian kartu ternak.


d. Meningkatkan pengawasan mutasi ternak.

2. Manfaat

Manfaat dari kartu ternak adalah :

a. Sebagai bukti sah kepemilikan ternak

b. Sebagai dokumen penting untuk mutasi ternak antara lain

jual beli, pemotongan dan pengiriman ternak antar daerah.

c. Memudahkan pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi, dan

pelayanan reproduksi/IB.

d. Mengefektifkan penelusuran jaminan keamanan pangan

dari aspek zoonosis dan residu.

e. Memudahkan dalam mengakses asuransi ternak.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penerapan kartu ternak adalah :

a. Tersedianya database populasi ternak.

b. Tersedianya database Rumah Tangga Peternak (RTP)

pemelihara ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten

Sumbawa Barat.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penerapan kartu ternak dilaksanakan oleh Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi NTB dan Dinas

Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa

Barat yang meliputi :

c. Pencetakan Buku Registrasi / Buku Induk

Buku registrasi / buku induk dipergunakan untuk mencatat

semua aktivitas yang termuat dalam kartu ternak mulai dari

Jenis Ternak (Sapi dan Kerbau) Warna Bulu, Umur Ternak,

Rupa Tanduk/Bulu Genang, Pusar-Pusar dan Tanda

Istimewa. Adapun jumlah Buku Induk yang dicetak

sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) buah yang

diperuntukkan untuk petugas pencatat di tingkat

Kelurahan/Desa dan Keamatan


d. Pencetakan Kartu Ternak

Kartu ternak yang dicetak sebanyak 60.000 (Enam Puluh

Ribut) lembar yang dianggarkan melalui APBD II (DPA

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Sumbawa Barat) Tahun Anggaran 2015.

e. Sosialisasi Pengkartuan Ternak

Sosialisasi kebijakan dan kegiatan penerapan kartu ternak

diberikan kepada pelaksana ditingkat kecamatan dan

desa/kelurahan. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan

di 8 Kecamatan yang bertempat aula/ruang rapat Kantor

Camat masing-masing.

f. Registrasi Ternak

Registrasi ternak dilaksanakan secara langsung dilapangan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun

tatacara registrasi dilaksanakan sebagai berikut :

1) Ternak yang akan diberikan kartu ternak didata oleh

petugas pelaksana pendataan ternak di tingkat lapangan

untuk kemudian diidentifikasi tanda-tandanya mulai dari

jenis ternak, jenis kelamin, umur, dan sesuai dengan data

dan informasi yang tercantum pada kartu ternak.

2) Ternak yang telah diidentifikasi diberi tanda oleh

petugas dengan kode wilayah Kecamatan.

3) Data dan informasi yang tercantum dalam kartu ternak

dicatat pada buku induk, selanjutnya kartu ternak

diberikan kepada peternak.

4) Buku induk disimpan di Kecamatan dan Desa.

g. Mutasi Ternak

1) Pengeluaran ternak dari Kabupaten harus dapat

menunjukkan :

- Kartu ternak atas nama si pemilik/penjual;


- Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dari Kepala

Desa/Kelurahan asal ternak dan diketahui oleh

Petugas Kecamatan setempat;

- Surat izin pengeluaran yang diterbitkan oleh Dinas

Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Sumbawa Barat.

2) Pengeluaran ternak antar Kecamatan dalam wilayah

Kabupaten antar Desa/Kelurahan dalam satu

Kecamatan dalam bentuk jual beli harus dapat

menunjukkan :

- Kartu ternak atas nama si pemilik/penjual;

- Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dari Kepala

Desa/Kelurahan asal ternak dan diketahui oleh

Petugas Kecamatan setempat.

3) Jual beli ternak yang dilakukan di pasar hewan harus

disertai dengan surat keterangan jual beli ternak yang

diterbitkan oleh kepala unit pasar.

4) Peternak wajib melaporkan kepada petugas lapangan

apabila terjadi kematian dan/atau kasus potong paksa

ternak paling lambat 6 jam dengan menyerahkan kartu

ternak untuk dihapus dari buku induk.

5) Peternak wajib melaporkan kepada kepolisian setempat

apabila terjadi kasus kehilangan ternak selambat-

lambatnya 24 jam, selanjutnya melaporkan kepada

petugas lapangan dengan menyerahkan kartu ternak

untuk dihapus dari buku induk.

6) Peternak wajib melaporkan kelahiran atau pemasukan

ternak kepada petugas lapangan untuk selanjutnya

dicatat pada buku induk dan diterbitkan kartu ternaknya.


5. Hasil Pelaksanaan Registrasi

Dari hasil pelaksaan kegiatan pengkartuan ternak

didapat bahwa Rumah Tangga Peternak (RTP) pemelihara

ternak Sapi sebanyak 7.900 Kepala Keluarga dengan jumlah

populasi 53.126 ekor dan pemelihara ternak Kerbau sebanyak

1.917 Kepala Keluarga dengan jumlah populasi 6.794 ekor.

Total populasi sapi dan kerbau sebanyak 59.919 ekor dari

target 60.000 ekor atau sebesar 99,87% adapun rincian per

Kecamatan sebagai berikut.

Tabel 17. Hasil Pengkartuan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat

No. KecamatanJumlah

RTP(KK)

Jumlah TernakJumlah

RTP(KK)

Jumlah Ternak

TotalSapi(Ekor) Kerbau(Ekor)

Jantan Betina Jumlah Jantan Betina Jumlah

1 Jereweh 2.136 2.389 4.024 6.413 114 147 540 687 7.100

2 Seteluk 1.435 3.097 7.658 10.755 266 598 1.547 2.145 12.900

3 Brang Rea 948 1.135 2.404 3.539 184 495 785 1.280 4.819

4 Taliwang 1.215 3.839 8.700 12.539 1.215 590 871 1.461 14.000

5 Sekongkang 266 806 2.161 2.967 4 24 209 233 3.200

6 Maluk 199 636 1.860 2.496 5 41 113 154 2.650

7 Brang Ene 735 1.081 2.389 3.470 53 80 250 330 3.800

8 Poto Tano 966 3.168 7.779 10.946 76 152 352 504 11.450

Jumlah 7.900 16.151 36.975 53.126 1.917 2.127 4.667 6.794 59.919


2. BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TERNAK

A. PENDAHULUAN

1. Latar BelakangSebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun

2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas

Daerah Provinsi NTB, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana

tertuang dalam pasal 36 (ayat 1 dan 2) Perda Nomor 7 tahun 2008

adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi,

tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugas

pokok tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis pembangunan peternakan secara

berkelanjutan baik dalam rangka pengembangan aspek hulu,

onfarm maupun hilir sebagai satu kesatuan yang terintegrasi;

2) Peningkatan produksi dan produktifitas ternak secara optimal

melalui pemanfaatan genetik sumberdaya lokal, pengembangan

hijauan makanan ternak dan pakan olahan, pelayanan

kesehatan hewan terpadu, penerapan teknologi inseminasi

buatan dan peningkatan sarana prasarana pendukung;

3) Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku utama

pembangunan peternakan melalui penguatan kapasitas

peternak/kelompok tani ternak, penyuluh, medis/paramedis dan

pelaku usaha agribisnis peternakan;

4) Penyediaan fasilitas pelayanan pembangunan peternakan

melalui pembangunan poskeswan, pos inseminasi buatan,

pasar hewan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan, dan

pasar daging higienis;


5) Peningkatan produksi pakan melalui perbibitan pakan hijauan

makanan ternak unggul, pengolahan limbah jerami dan

penerapan teknologi pengolahan pakan;

6) Peningkatan kapasitas lahan/padang penggembalaan dan

kandang kolektif sebagai basis budidaya ternak;

7) Perbaikan mutu lingkungan melalui pemanfaatan kotoran ternak

sebagai bahan pembuatan kompos, pembangunan instalasi

biogas sebagai alternatif energi terbaharukan (kompos, biogas,

dan lain lain);

8) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang peternakan (Mitra Praja Utama Bidang Peternakan);

9) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang peternakan;

10) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang

peternakan;

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas - Dinas Daerah

Provinsi NTB, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 315

disebutkan bahwa Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, merencanakan,

pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan di bidang pembinaan

ternak, ternak ruminansia dan ternak non ruminansia.


Sebagai salah satu struktural eselon III,

Bidang Budidaya dan Pengembangan

Ternak dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas. Tugas pokok dan

fungsi bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak adalah

melaksanakan kegiatan budidaya dan ternak serta mengembangkan

peternakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani

peternak. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3

(tiga) seksi yakni Seksi Perbibitan Ternak, Seksi Ternak Ruminansia

dan Seksi Ternak Non Ruminansia. Ketiga seksi pada bidang

tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung

dan mensukseskan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi

sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2008,

disamping untuk mensukseskan program

unggulan Nasional PSDS/K. Upaya

pencapaian dari program nasional dan

daerah berbagai kegiatan telah

dilaksanakan pada masing – masing seksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

bidang budidaya dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi;

b. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi;

c. Penetapan padang penggembalaan;

d. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah provinsi;

e. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi;

f. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan

ternak wilayah provinsi;

g. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi;

h. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan

ternak wilayah provinsi;


i. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi;

j. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi;

k. Penetapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu)

wilayah provinsi;

l. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak wilayah provinsi;

m.Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit

wilayah provinsi;

n. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni

dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi;

o. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu

bibit Day Old Chick Final Stock wilayah provinsi;

p. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu

bibit ternak wilayah provinsi;

q. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah

wilayah provinsi;

r. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak

wilayah provinsi;

s. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi;

t. Pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui

rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi;

u. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan

produksi peternakan wilayah provinsi;

v. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman

penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi;

w. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi;

x. Pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit wilayah provinsi.

Pelaksanan program dan Kegiatan pada Bidang Budidaya dan

Pengembangan Ternak yang bersumber dari dana APBD, fokus

pada program Peningkatan produksi Hasil Peternakan, dengan 3

kegiatan yaitu 1) Peningkatan sarana prasarana perbibitan, 2)

Peningkatan produksi dan Produktifitas ternak, 3) Penguatan

kapasitas kelembagaan kelompok. Sedangkan pelaksanaan program


dan kegiatan yang didanai oleh APBN, fokus pada pencapaian

swasembada daging sapi dan kerbau (PSDS/K), dimana kegiatan

pendukungnya tersebar pada 3 direktorat, yaitu 1). Kegiatan

Budidaya Ternak dibawah naungan Direktur Budidaya, 2). Kegiatan

Perbibitan Ternak dibawah naungan Direktur Bibit dan 3). Kegiatan

Pakan dibawah naungan Direktur Pakan. Untuk melaksanakan

program dan kegiatan tersebut, Bidang Budidaya dan

Pengembangan Ternak dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu Seksi

Perbibitan Ternak, Seksi Ruminansia dan Seksi Non Ruminansia.

Untuk mengawal kegiatan ini masing - masing Kepala Seksi memiliki

tugas dan tanggung jawab sebagaimana tupoksi masing - masing.

Sumber dana pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang dilakukan

di Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak adalah dana APBN

melalui Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ditjen.

Prasarana dan Sarana Pertanian serta sumber dana APBD

sebagaimana tertuang dalam DPA - SKPD Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan NTB Tahun Anggaran 2015.

2. Maksud dan TujuanAdapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan di Bidang Budidaya dan

Pengembangan Ternak adalah untuk :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak,

2. Mengoptimalisasi pemanfaatan pengelolaan sumberdaya peternakan

secara efektif dan efisien dalam menyediakan ternak bibit yang berkualitas

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur teknis, pelaku

usaha perbibitan dan penggemukan secara berkelanjutan

4. Meningkatan peran sarjana/tenaga pendamping usaha perbibitan maupun

pendampingan kelompok - kelompok perunggasan dalam meningkatkan

produksi

5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat baik melalui wadah

kelompok maupun peternak mandiri untuk meningkatkan produksi dan

produktifitas ternak

6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak


3. SasaranAdapun sasaran pelaksanaan program dan kegiatan bidang budidaya dan

pengembangan ternak disamping petugas teknis dan aparatur ditingkat

lapangan adalah masyarakat kelompok tani ternak, mitra kerja, akademisi,

dan asosiasi - asosiasi bidang peternakan.

B. PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Penyerapan AnggaranUntuk mendukung kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan baik untuk

kegiatan budidaya ternak, perbibitan ternak dan pakan ternak

didukung oleh dana yang bersumber baik dari APBD dan APBN

untuk Tahun Anggaran 2015. Untuk pelaksanaan program kegiatan

sumber dana APBD, fokus pada program Peningkatan Hasil produksi

Peternakan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 18. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBDPada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 2015

No Program/Kegiatan VolumeKegiatan Pagu (Rp.) Realisasi

(Rp) Sisa (Rp.)

1 Peningkatan Sarana Prasarana Perbibitan- Pekerjaan Rutin 1 tahun 350.544.000 285.885.000 64.659.000- Pekerjaan Bansos/

Hibah1 paket 1.500.000.000 1.192.054.000 307.946.000

2 Peningkatan Produksi dan Produksi Ternak- Pekerjaan Rutin 1 tahun 372.144.000 311.911.500 60.232.500- Pekerjaan Bansos/

Hibah1 paket 2.250.000.000 1.530.875.000 719.125.000

3 Peningkatan Penguatan Kelembagaan Kelompok- Pekerjaan Rutin 1 tahun 313.470.000 284.151.620 29.318.380- Pekerjaan Bansos/

Hibah1 tahun 2.802.000.000 2.607.896.000 194.104.000

Pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Budidaya dan

Pengembangan Ternak untuk sumber dana APBD tidak dapat

dilaksanakan 100%, salah satu kegiatan peningkatan produksi dan

produktifitas ternak pada program peningkatan hasil produksi peternakan

untuk pekerjaan pengadaan ternak unggas untuk Pulau Sumbawa tidak


terealisasi, karena rekanan yang ditunjuk tidak mampu melaksanakan

pengadaan ternak unggas. Sedangkan untuk pelaksanaan program

kegiatan sumber dana APBN (Satker Ditjen. Peternakan dan Kesehatan

Hewan dan Satker Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian) baik melalui

Tugas Pembantuan maupun Dekonsentrasi khususnya pada Satker - 06

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN (Dekonsentrasi)Pada Bidang Budidaya Dan Pengembangan Ternak Tahun 2015

No Program/Kegiatan Volume Pagu (Rp.) Realisasi(Rp) Sisa (Rp.)

1 Kegiatan Budidaya ternak Direktorat Budidaya- Bimtek Budidaya Ternak Potong 1 Tahun 40.500.000 38.150.000 2.350.000- Perbaikan Manajemen INKA 1 Paket 12.150.000 12.142.000 7.100- Bimtek Buddaya Unggas 1 Paket 26.850.000 20.932.500 5.917.500- Penguatan Kelembagaan

Peternak 1 Paket 70.250.000 43.350.000 26.900.000

- Penilaian Manajemen UsahaKelompok 1 Paket 40.950.000 37.195.000 3.755.000

- Pembinaan SMD 1 Paket 49.350.000 35.600.000 13.750.000- Supply Demand Ternak Potong 1 Paket 51.350.000 50.550.000 800.000- Koordinasi Budidaya Ternak 1 Tahun 551.650.000 496.792.400 54.857.600

2 Kegiatan Pengembangan Pakan Direktorat Pakan- Pengembangan Kapasitas SDM

Pakan 1 Tahun 10.000.000 9.995.000 5.000

- Pengawasan Mutu danKeamanan Pakan 1 Paket 66.850.000 22.082.000 44.768.000

- Pengawasan PeredaranImbuhan Pakan 1 Tahun 28.700.000 28.620.000 80.000

- Koordinasi Bimtek Pakan 1 Tahun 72.600.000 64.430.000 8.170.0003 Kegiatan Pembibitan Ternak Direktorat Perbibitan

- Pembibitan, Penguatan Sapi /Kerbau Betina Bunting 1 Tahun 87.400.000 43.410.620 29.318.380

- Penerapan Teknologi Perbibitan 1 Tahun 100.300.000 59.500.000 40.800.000- Pengawalan, Koordinasi

Perbibitan di Daerah 1 Tahun 278.343.000 246.013.875 32.329.125

- Pengawasan Mutu Benih danBibit Ternak 1 Tahun 152.750.000 144.240.000 8.510.000

- Supply Demand Ternak Bibit 1 Tahun 43.900.000 42.500.000 1.400.000- Pewilayahan Sumber Bibit 1 Tahun 78.850.000 73.250.000 5.600.000- Pengembangan Usaha

Perbibitan Ternak 1 Paket 137.450.000 88.190.000 49.260.000

- Pengembangan KelembagaanPerbibitan 1 Tahun 128.700.000 75.532.500 53.167.500

- Koordinasi Terknis 1 Tahun 36.050.000 29.995.000 6.055.000


Capaian fisik pekerjaan dana dekonsentrasi mencapai 100%, walaupun

realiasi keuangan mencapai 81% hal ini disebabkan pelaksanaan

kegiatan sebagian besar masih mengikuti himbauan dari Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-

RB) terkait pelarangan pertemuan di hotel sehingga diperoleh efisiensi

yang sangat besar. Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan

Satker - 06 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN(Tugas Pembantuan) Pada Bidang Budidaya dan PengembanganTernak Tahun 2015

No Program/Kegiatan Volume Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) Sisa (Rp.)

1 Kegiatan Budidaya ternak Direktorat Budidaya 5.247.045.350- Pengembangan

Budidaya ternak Potong1

tahun 7.522.500.000 5.357.225.150 2.165.274.000

- PengembanganBudidaya Kerbau

1paket 4.166.370.000 2.418.918.000 1.747.452.000

- Penyebaran PejantanSapi Potong

1paket 3.326.000.000 2.258.763.500 1.067.236.500

- Penyebaran PejantanKerbau

1paket 773.300.000 520.337.000 252.963.000

- PengembanganBudidaya Kambing diKLU

1paket 162.500.000 148.381.000 14.119.000

2 Kegiatan Pengembangan Pakan Direktorat Pakan 3.477.976.550- Penguatan Sumber

Bibit / HPT di UPT1

tahun 5.000.000.000 4.318.871.800 681.128.200

- Penguatan SumberBibit di UPTD Serading

1paket 778.500.000 767.719.900 10.780.100

- Pengembangan PadangPenggembalaan Dompu

1tahun 4.886.650.000 4.064.224.350 822.425.650

- Pemeliharaan PadangPenggembalaan

1tahun 146.100.000 94.934.450 51.165.550

- PengembanganIntegrasi Ternak –Tanaman

1tahun 2.045.850.000 1.173.375.700 872.474.300

- Penanaman HPTBerkualitas

1tahun 862.050.000 375.692.250 486.357.750

- PengembanganLumbung Pakan

2lokasi 580.900.000 366.020.000 214.880.000

- Revitalisasi UPP PPSKLotim

1tahun 200.000.000 182.760.000 17.240.000

- Bantuan PenguatanPakan Indukan

1tahun 917.350.000 595.825.000 321.525.000


3 Kegiatan Pembibitan Ternak Direktorat Perbibitan 55.874.000- Pembibitan Sapi Potong 1

Tahun 319.000.000 305.440.000 13.560.000

- Penguatan Sapi/KerbauBunting

1Tahun 840.000.000 804.025.000 35.975.000

- Penyediaan BibitTernak di UPT KerbauSumbawa

1Tahun 46.500.000 40.161.000 6.339.000

Capaian fisik pekerjaan dana tugas pembantuan mencapai 100%

walaupun realiasi keuangan mencapai 79% hal ini disebabkan

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa terutama yang

melalui tender, memberikan efisiensi yang sangat besar tanpa

mengurangi volume pekerjaan, asas manfaat dan dayaguna serta

hasil guna barang tersebut.

Grafik 1. Persentase Penyerapan Anggaran Sumber dana APBNdan APBD 2015 Pada Bidang Budidaya dan PengembanganTernak

0

20

40

60

80

100

APBN APBD

AlokasiRealisasi


Grafik 2. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran APBD 2015 PadaBidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

Grafik 3. Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber DanaAPBN TP Tahun 2015

27%

33%

36%

4%

Tidak Terealisasi

Direktorat Budidaya

Direktorat pakan

Direktorat Perbibitan

Grafik 4. Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber DanaAPBN DK Tahun 2015

19%

36%6%

39% Tidak Terealisasi

Direktorat Budidaya

Direktorat Pakan

Direktorat Perbibitan


II. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan APBD yaitu :

(1) Peningkatan sarana prasaran perbibitan.

a. Telah terfasilitasi pengembangan ternak sapi bali sebanyak

117 ekor masing - masing kelompok mendapatkan 13 ekor,

yang diperuntukkan untuk 9 kelompok.

b. Terdistribusi pengembangan sapi bibit berbasis IB sebanyak

52 ekor untuk 4 kelompok di Kabupaten Lombok Timur

(2) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak.

a. Telah terfasilitasi penyebaran ternak sapi sebanyak 55 ekor

untuk 5 kelompok, kelompok kambing sebanyak 300 ekor

untuk 10 kelompok, kelompok unggas sebanyak 10 kelompok

di Pulau Lombok.

(3) Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak

a. Telah terfasilitasi penyebaran ternak sapi sebanyak 107

ekor untuk 7 kelompok di P. Lombok dan sebanyak 147

ekor untuk 8 kelompok di P. Sumbawa.

b. Telah terfasilitasi penyebaran ternak kambing sebanyak 95

ekor untuk 9 kelompok di P.Lombok dan 23 ekor di 2 kelompok

kambing di P.Sumbawa, kelompok unggas sebanyak 2

kelompok, penyebaran kerbau bibit sebanyak 1 kelompok dan

pembangunan kandang indukan sebanyak 1 unit.

c. Terdistribusi sarana pengolahan pakan untuk 2 kelompok

Pelaksanaan Kegiatan APBN yaitu :

(1) Pengembangan budidaya ternak telah terfasilitasi

pengembangan budidaya sapi potong sebanyak 736 ekor untuk

23 kelompok, pengembangan budidaya kerbau sebanyak 200

ekor untuk 10 kelompok, penyebaran pejantan sapi potong

sebanyak 100 ekor untuk 72 kelompok, penyebaran pejantan

kerbau 20 ekor untuk 10 kelompok dan pengembangan

budidaya kambing sebanyak 52 ekor untuk 1 kelompok.


(2) Pengembangan pakan ternak, telah terfasilitasi penyediaan

pakan konsentrat sapi indukan sebanyak 6 kelompok,

pengembangan HPT sebanyak 6 lokasi, revitalisasi UPP PPSK

sebanyak 2 kelompok dan Pengembangan Lumbung Pakan

sebanyak 3 kelompok

(3) Pengembangan perbibitan ternak, telah terfasilitasi

pengembangan ternak sapi bibit sebanyak 200 ekor di UPTD

BP3TR, pengembangan padang penggembalaan DoroNcanga,

perbibitan di UPTD Serading dan pembibitan sapi potong

sebanyak 39 ekor di 1 kelompok di Kabupaten Bima.

Berikut ini beberapa hasil capaian kinerja pencapaian Swasembada

Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2015, yaitu :

a) Hasil Capaian Kinerja Perbibitan TernakDalam rangka pelaksanaan sistem perbibitan ternak nasional maka

perlu dilakukan kegiatan pengembangan pembibitan kawasan sapi

potong. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan

populasi, produksi dan produktivitas sapi potong dalam rangka

merealisasikan Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Pada tahun

anggaran 2015 telah dialokasikan Dana Dekonsentrasi di Provinsi

dan dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan

pengembangan pembibitan kawasan sapi potong dalam rangka

memperkuat usaha kelompok pembibitan dan meningkatkan

populasi sapi potong di Indonesia.

Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan pembibitan

kawasan sapi potong ini diperlukan keterpaduan antara pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan bimbingan

dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima.

Tujuan perbibitan ternak adalah :

1. Meningkatkan mutu bibit sapi potong

2. Menciptakan sentra /kawasan sumber bibit sapi potong

3. Meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong


4. Mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak baik

secara individu maupun kelompok untuk mengembangbiakan

sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan

Sasaran pengembangan perbibitan yaitu :

a. Meningkatnya mutu bibit sapi potong

b. Terciptanya sentra/kawasan sumber bibit sapi potong

c. Termotivasinya peternak dan kelompok dalam mengembangbiakan

sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan

d. Terlaksananya seleksi dan penjaringan sapi / kerbau betina

produktif yang layak bibit

Kegiatan - Kegiatan

1. Sumber Dana APBN – TP kegiatannya antara lain :

No Kegiatan Dana (Rp).

1 Pembibitan Sapi Potong 319.000.000

2 Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 840.000.000

3 Penyediaan Bibit Ternak di UPTD KerbauSumbawa 46.500.000

Jumlah 1.205.500.000

2. Sumber Dana APBN – DK Kegiatannya antara lain :


1 Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau BetinaBunting 87.400.000

2 Peningkatan Penerapan Tekhnologi Perbibitan 100.300.000

3 Pengawasan dan koordinasi Perbibitan didaerah 278.343.000

4 Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak 152.750.000

5 Supply Demand Bibit Ternak 43.900.000

6 Perwilayahan Sumber Bibit Ternak 78.850.000

7 Pengembangan usaha Perbibitan Ternak 137.450.000

8 Pengembangan Kelembagaan PerbibitanTernak 128.700.000

9 Koordinasi Teknis 36.050.000

Jumlah 1.043.743.000


Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Program/Kegiatan sebagaimana tabel 21 Berikut ini :

Tabel 21. Realisasi Program/Kegiatan Seksi Perbibitan Ternak Tahun 2015

No Program/KegiatanTarget Realisasi

Volume Anggaran(Rp)

Fisik(%)

Keuangan(%)

Anggaran(Rp)

A APBN – TP1 Pembibitan Sapi

Potong 1 klp 319.000.000 95,75 95,75 305.440.000

2 Penguatan Sapi /Kerbau BetinaBunting

7 klp 840.000.000 95,72 95,72 804.025.000

3 Penyediaan BibitTernak di UPTDKerbau Sumbawa

5 ekor 46.500.000 86,37 86,37 40.161.000

Jumlah TP 1.205.500.000 92,61 92,61 1.149.626.000

B APBN – DK1 Pembinaan

PenguatanSapi/Kerbau BetinaBunting

1 lap 87.400.000 49,67 49,67 43.990.000

2 PeningkatanPenerapanTeknologiPerbibitan

1 lap 100.300.000 59,32 59,32 59.500.000

3 Pengawalan danKoordinasiPerbibitan Daerah

4 lap 278.343.000 88,39 88,39 246.013.875

4 Pengawasan MutuBenih dan BibitTernak

2 lap 152.750.000 94,43 94,43 144.240.000

5 Supply DemandBibit Ternak 1 lap 43.900.000 96,81 96,81 42.500.000

6 PewilayahanSumber BibitTernak

1 lap 78.850.000 92,90 92,90 73.250.000

7 PengembanganUsaha PerbibitanTernak

3 lap 137.450.000 64,16 64,16 88.190.000

8 PengembanganKelembagaanPerbibitan Ternak

2 lap 128.700.000 58,69 58,69 75.532.500

9 Koordinasi Teknis 1 lap 36.050.000 83,20 83,20 29.995.000Jumlah DK 1.043.743.000 76,39 76,39 802.631.375


Kegiatan yang berasal dari sumber dana APBN-TP

Sampai dengan Desember 2015 untuk kegiatan yang berasal

dari Direktorat Perbibitan yang berasal dari dana APBN – TP

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.500.000,- telah

terealisasi secara fisik sebesar 93% dan keuangan sebesar

93% atau sebesar Rp. 1.149.626.000,-

Kegiatan yang berasal dari Sumber dana APBN – DK

Untuk kegiatan dari Direktorat Perbibitan yang berasal dari

sumber dana APBN – DK sampai dengan Desember 2015

dengan total dana sebesar Rp. 1.043.743.000,- telah terealisasi

fisik sebesar 76% dan keuangan sebesar 76% atau sebesar

Rp. 802.631.375,-

Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan

Bansos dari kegiatan Bidang Perbibitan Ternak sebagaimana

tabel 22 di bawah ini :

Tabel 22. Kelompok Ternak Penerima Bansos KegiatanPerbibitan Ternak Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Nama Kelompok

A. Kegiatan Pembibitan Sapi Potong dengan SK KadisnakwanNomor : KU.110/6290/Satker-06/2015 tanggal 4 Mei 2015

1 Bima KTT. Mekar Baru Ds. Kamunti Kec. Donggo

B.Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dengan SKKadisnakwan Nomor : KU.110/5910/Satker-06/2015 tanggal27 April 2015

1 Lombok Tengah KTT. Sila Karya, Dusun Sewar DesaTeruwai Kec. Pujut

2 Lombok Tengah KTT. Anjani Subur, Desa Mertak TombokKecamatan Praya

3 Lombok Timur KTT. Saling Kangen, Desa PringgaselaTimur Kecamatan Pringgasela

4 Lombok Timur KTT. Maju Jaya, Desa Karang Baru TimurKecamatan Wanasaba

5 Sumbawa KTT. Uma Teba Desa Lantung KecamatanLantung

6 Kota Bima KTT. Tani Makmur, Kelurahan RontuKecamatan Raba

7 Kota Bima KTT. Sandaka Supu Kel SambinaEKecamatan Mpunda


Dukungan program/kegiatan sumber dana APBN selain untuk

bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat juga

dilengkapi dengan operasional kegiatan mulai persiapan

sampai monitoring dan evaluasi.

b) Hasil Capaian Kinerja Budidaya TernakPengembangan ternak ruminansia perlu lebih dipacu karena

kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan akan daging ternak

potong sangat besar. Permintaan

daging ternak potong diperkirakan

akan terus meningkat seiring dengan

perbaikan ekonomi dan pertambahan

penduduk, sementara peningkatan

populasi, produksi dan produktivitas

ternak potong belum mampu mengimbangi laju permintaan sehingga

impor dalam bentuk ternak sapi bakalan maupun daging sapi

terpaksa harus dilakukan.

Oleh karena itu budidaya ternak

ruminansia yang pada hakekatnya

merupakan suatu kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengelola

sumberdaya alam yang berupa lahan,

ternak dan pakan dengan faktor

produksi lainnya yang berupa tenaga kerja, teknologi dan modal

mutlak dilakukan untuk dapat

mengoptimalisasi pemanfaatan

pengelolaan sumberdaya peternakan

secara efektif dan efisien agar dapat

meningkatkan populasi, produksi dan

produktivitas ternak ruminansia serta

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak.


Pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan dana

dekonsentrasi di provinsi dan dana tugas pembantuan di

kabupaten/kota untuk kegiatan pengembangan kawasan sapi,

kerbau dan kambing dalam rangka memperkuat usaha kelompok

budidaya dan meningkatkan populasi ternak di Indonesia.

Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kawasan sapi,

kerbau dan kambing ini diperlukan keterpaduan antara pemerintah

Provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan bimbingan

dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima.

Tujuan pelaksanaan kegiatan budidaya :

1. Meningkatkan pendapatan pendapatan dan kesejahteraan peternak

2. Menciptakan sentra/kawasan pengembangan sapi, kerbau dan

kambing

3. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak

4. Mendorong tumbuhkembangnya usaha peternakan yang berwawasan

agribisnis

Sasaran kegiatan :

1. Terwujudnya kawasan agribisnis khususnya komoditas unggulan sapi

2. Termotivasinya peternak dan kelompok dalam mengembangbiakan

ternaknya

Kegiatan – Kegiatan :

Sumber Dana APBN – TP kegiatannya antara lain :


1 Pengembangan Budidaya Sapi Potong 7.522.500.000

2 Pengembangan Indukan Kerbau 4.166.370.000

3 Penyebaran Pejantan Sapi Potong INKA 3.326.000.000

4 Penyebaran Pejantan Kerbau 773.300.000

5 Pengembangan Budidaya Kambing 162.500.000

Jumlah 15.950.670.000


Sumber Dana APBN – DK Kegiatannya antara lain :

No Kegiatan Dana (Rp.)1 Bimtek Budidaya Ternak Potong 40.500.000

2 Perbaikan Manajemen INKA 12.150.000

3 Bimtek Budidaya Unggas dan Aneka Ternak 26.850.000

4 Penguatan Kelembagaan Peternak 70.250.000

5 Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternakdan Pelayanan Petugas Teknis 40.950.000

6 Pembinaan Sarjana Membangun Desa 49.350.000

7 Supply Demand Ternak Potong 51.350.000

8 Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak 551.650.000

Jumlah 843.050.000


Realisasi Program/Kegiatan sebagaimana pada tabel 23 berikut:

Tabel 23. Realisasi Program / Kegiatan Perbibitan Ternak Sumber Dana APBNTahun 2015


Volume Anggaran (Rp) Fisik(%)

Keuangan(%) Anggaran (Rp)

A APBN – TP1 Pengembangan

Budidaya Sapot 24 klp 7.522.500.000 71,22 71,22 5.357.225.150

2 PengembanganBudidaya Kerbau 10 klp 4.166.370.000 58,06 58,06 2.418.918.000

Penyebaran PejantanSapot INKA

130ekor 3.326.000.000 67,91 67,91 2.258.763.500

4 Penyebaran PejantanKerbau INKA

20ekor 773.300.000 67,29 67,29 520.337.000

5 PengembanganBudidaya Kambing 1 klp 162.500.000 91,31 91,31 148.381.000

Jumlah TP 15.950.670.000 71,12 71,12 10.703.624.650B APBN – DK1 Bimtek Budidaya Ternak

Potong 1 lap 40.500.000 94,20 94,20 38.150.000

2 Perbaikan ManajemenINKA 1 lap 12.150.000 99,94 99,94 12.142.900

3 Bintek Budidaya Unggasdan Ternak AnekaTernak

2 lap 26.850.000 77,96 77,96 20.932.500

4 PenguatanKelembagaan Peternak 1 lap 70.250.000 61,71 61,71 43.350.000



Volume Anggaran (Rp) Fisik(%)

Keuangan(%) Anggaran (Rp)

5 Penilaian ManajemenUsaha KelompokPeternak & PetugasTeknis

1 lap 40.950.000 90,83 90,83 37.195.000

6 Pembinaan SMD 1 lap 49.350.000 72,14 72.14 35.600.000

7 Supply Demand TernakPotong 1 lap 51.350.000 98,44 98,44 50.550.000

8 Koordinasi &Pembinaan BudidayaTernak

6 lap 551.650.000 90,10 90,06 496.792.400

Jumlah DK 843.050.000 85,66 85,66 734.712.800

Kegiatan Yang Berasal Dari Sumber Dana APBN-TP

Sampai dengan Desember

2015 untuk kegiatan yang

berasal dari Direktorat

Budidaya yang berasal dari

dana APBN – TP dengan

alokasi anggaran sebesar

Rp.15.950.670.000,- telah

terealisasi dengan capaian fisik sebesar 71% dan keuangan

sebesar 71% atau Rp. 10.703.624.650-, dan sisa dana yang

tidak terealisasi sebesar Rp. 5.247.045.350,- atau sebesar 29%,

sementara sisa anggaran yang belum terealisasi berasal dari :

- Pada kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong untuk

pengadaan ternak di Kabupaten Dompu (160 ekor untuk 5

kelompok) dan hanya terealisasi 4 kelompok dengan jumlah

ternak sebanyak 128 ekor

- Kegiatan Penyebaran Pejantan sapi potong INKA untuk

pengadaan ternak di Kabupaten Bima (30 ekor) tidak realisasi ini

disebabkan karena rekanan tidak mampu untuk menyediakan

ternak (putus kontrak)


Kegiatan yang berasal dari Sumber Dana APBN – DK

Sementara untuk kegiatan dari Direktorat Budidaya yang berasal

dari sumber dana APBN – DK sampai dengan Desember 2015

dengan total dana sebesar Rp.843.050.000,- secara fisik telah

terealisasi sebesar 86% dan realisasi keuangan sebesar 86%

atau sekitar Rp. 734.712.800,-

A. Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan

bansos/hibah dari kegiatan Bidang Budidaya Ternak antara lain :

No Kabupaten/Kota Nama KelompokA. Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dengan SK.

Kadisnakwan Nomor : KU.110/6291/Satker-06/2015 tanggal 4 Mei2015

1 Lombok Barat KTT. Aman Sejahtera Dusun Banjar Desa MarejeKecamatan Lembar

2 Lombok Barat KTT. Sinar Terang Dusun Rerot DesaBagekpolak Kecamatan Labuapi

3 Lombok Barat KTT. Ranjung Sejahtera Dusun Panarukan LaukDesa Kebon Ayu Kec Gerung

4 Lombok Utara KTT. Lenggara Baru Desa Pemenang BaratKecamatan Pemenang

5 Lombok Utara KTT. Murmas Desa Gondang KecamatanGangga

6 Lombok Timur KTT. Tunjung Biru Pringgasela Timur KecamatanPringgasela

7 Lombok Timur KTT. Pade Giat Desa Sukarema KecamatanAikmel

8 Lombok Timur KTT. Bermi Jaya Desa Aikmel Utara KecamatanAikmel

9 Lombok Timur KTT. Tembere Kokoh Desa Lenek BaruKecamatan Aikmel

10 Lombok Timur KTT. Saling Kangen Desa Gapuk KecamatanSuralaga

11 Sumbawa Barat KTT. Ai Erat Reng Desa Aik Suning KecamatanSeteluk

12 Sumbawa Barat KTT. Ai Payung Desa Lampok Kecamatan BrangEne

13 Sumbawa Barat KTT. Sai Ate Kelurahan Menala KecamatanTaliwang

14 Dompu KTT. Mandiri Kelurahan Karijawa KecamatanDompu


No Kabupaten/Kota Nama Kelompok15 Dompu KTT. Dorompana Kelurahan Kandai I Kecamatan

Dompu16 Dompu KTT. Cipta Mandiri Desa Kwango Kecamatan

Manggelewa17 Dompu KTT. Berkah Sejati Desa Nusa Jaya Kecamatan

Manggelewa18 Dompu KTT. Doroluba Kelurahan Kandai II Kecamatan

Woja19 Bima KTT. Mada Mila Desa Mbawa Kecamatan

Donggo20 Bima KTT. Usaha Barokah Desa Sangia Kecamatan

Sape21 Bima KTT. Karya Abadi Desa Doro O’o Kecamatan

Langgudu22 Bima KTT. Mori Sama Desa Riamau Kecamatan Wawo23 Bima KTT. Doro Wila Desa Oi Saro Kecamatan

Sanggar24 Bima KTT. Usaha Sama Desa Lambu Kecamatan

LambuB. Kegiatan Penyebaran Pejantan Sapi Potong dengan SK.

Kadisnakwan Nomor : KU.110/Satker-06/2015 tanggal 25 Mei2015

1 Lombok Barat 18 kelompok (35 ekor) pejantan---- terlampir2 Lombok Utara 19 kelompok (30 ekor) pejantan---- terlampir3 Lombok Timur 17 kelompok (35 ekor) pejantan--- terlampir4 Bima 15 kelompok (30 ekor) pejantan---- terlampirC. Kegiatan Penyebaran Pejantan Kerbau INKA dengan SK.

Kadisnakwan Nomor : KU.110/7594/Satker-06/2015 tanggal 19Mei 2015

1 Sumbawa Barat KTT. Ai Rantok Desa Tebo Kecamatan Pototano2 Sumbawa Barat KTT. Batu Putih Desa Tebo Kecamatan Pototano3 Sumbawa Barat KTT. Gali Kele, Kelurahan Bugis Kecamatan

Taliwang4 Sumbawa Barat KTT. Lingkungan Gor Kelurahan Bugis

Kecamatan Taliwang5 Sumbawa Barat KTT. Kapuri Belo Desa Lalar Liang Kecamatan

Taliwang6 Sumbawa Barat KTT. Tari Rungan Desa Lalar Liang Kecamatan

Taliwang7 Sumbawa Barat KTT. Saling Satotang Desa Banjar Kecamatan

Taliwang


No Kabupaten/Kota Nama Kelompok8 Sumbawa Barat KTT. Unter Gilae Desa Seteluk Atas Kecamatan

Seteluk9 Sumbawa Barat KTT. Mega Bintang Desa Lalar Liang Kecamatan

Taliwang10 Sumbawa Barat KTT. Bangun Mandiri Desa Dasan Kecamatan

JerewehD. Kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing dengan SK.

Kadisnakwan Nomor : KU.110/8753/Satker-06/2015 tanggal 4Juni 2015

1 Lombok Utara KTT. Sinar Rinjani Desa Montong KemuningDesa Loloan Kecamatan Bayan

Dukungan program/kegiatan sumber dana APBN selain untuk bantuan

barang yang diserahkan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan

operasional kegiatan mulai persiapan sampai monitoring dan evaluasi.

c). Hasil Capaian Kinerja Pakan TernakPakan mempunyai peranan penting

dalam usaha peternakan khususnya

dalam peningkatan produksi dan

produktivitas ternak. Dari aspek ekonomi

biaya pakan memberikan konstribusi

hingga 70% - 80% dari seluruh biaya

produksi. Sedangkan dari aspek teknis, kualitas pakan akan sangat

berpengaruh kepada tingkat produksi ternak (daging, telur, susu) dan

produktivitas ternak (misal calving interval, tingkat kematian). Fungsi

pakan juga diarahkan pada upaya pemeliharaan daya tahan tubuh

dan kesehatan sehingga ternak tumbuh sehat dan kuat.

Upaya – upaya peningkatan produksi ternak tidak akan terlepas

dari perencanaan sistem manajemen ternak yang akan diterapkan

termasuk perencanaan penyediaan pakan yang memadai dalam

kuantitas dan kualitas untuk sepanjang tahun yang akan dapat

dicapai efektivitas dan efisiensi biaya produksi usaha peternakan.

Adapun tujuan penyediaan pakan yaitu :


a. Meningkatkan penyediaan pakan hijauan, limbah pertanian,

perkebunan dan hasil samping agro industri melalui teknologi

pengolahan dan pengawetan

b. Meningkatnya penyediaan pakan yang berkualitas pada ternak

induk sapi potong

c. Meningkatkan keterampilan peternak dalam pembuatan pakan

olahan secara mandiri

d. Menyediakan gudang/tempat penyimpanan agar pakan tetap

terjaga kualitasnya dan tersedia sepanjang tahun.

e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak

f. Mendorong tumbuh kembangnya usaha peternakan yang

berwawasan agribisnis

Sedangkan sasaran kegiatan adalah :

a. Meningkatnya ketersediaan pakan di kelompok dan kelompok

sekitarnya

b. Meningkatnya aplikasi teknologi pengolahan dan pengawetan pakan

c. Meningkatnya kemampuan peternak dalam menyusun formulasi

pakan

d. Meningkatnya produktivitas ternak melalui penyediaan penguatan

pakan sesuai dengan standar kebutuhan ternak

Kegiatan – Kegiatan

Kegiatan Bidang Pakan berasal dari sumber dana APBN-TP yang

meliputi :


A. Sumber Dana APBN – TP kegiatannya antara lain :

No. Kegiatan Dana (Rp)

1 Pengembangan Integrasi Ternak TanamanPangan 2.045.850.000

2 Penanaman & Pengembangan Tanaman PakanTernak Berkualitas 862.050.000

3 Pengembangan Lumbung Pakan (LP)Ruminansia 580.900.000

4 Revitalisasi UPP dan PPSK 200.000.000

5 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong 917.350.000

6 Penguatan Sumber Benih/Bibit Hijauan PakanTernak di UPTD 5.000.000.000

7 Penguatan Sumber Bibit / Benih HPT di UPTD 778.500.000

8 Pengembangan Padang Penggembalaan diKabupaten 4.886.650.000

9 Pemeliharaan Padang Pengembalaan 146.100.000

Jumlah 15.417.400.000

B. Sumber Dana APBN – DK kegiatannya antara lain :

No. Kegiatan Dana (Rp)

1 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/BahanPakan 66.850.000

2 Koordinasi dan Bimbingan Teknis 72.600.000

3 Pengembangan Kapasitas SDM Pakan(dilaksanakan oleh BP3TR) 10.000.000

4 Pengawasan Peredaran Imbuhan/PelengkapPakan (dilaksanakan oleh BP3TR) 28.700.000

Jumlah 178.150.000



A. Realisasi Program/Kegiatan sebagaimana pada tabel 24 berikut:

Tabel 24. Realisasi Program/Kegiatan Pakan Ternak Sumber Dana APBNTahun 2015


Volume Anggaran(Rp)

Fisik(%)

Keuangan(%)

Anggaran(Rp)

A APBN – TP1 Penguatan Sumber Bibit /

Benih Hijauan PakanTernak di UPTD

5.000.000.000 86,38 86,38 4.318.871.800

2 Penguatan SumberBibit/Benih di HPT diUPTD

778.500.000 98,62 98,62 767.719.900

3 Pengembangan PadangPenggembalaan diKabupaten Dompu

4.886.650.000 83,17 83,17 4.064.224.350

4 Pemeliharaan PadangPengembalaan 146.100.000 64,98 64,98 94.934.450

5 Pengembangan IntegrasiTernak Tanaman Pangan 6 klp 2.045.850.000 60 49 989.944.700

6 Penanaman danPengembanganTanaman Pakan TernakBerkualitas

6Klp 862.050.000 65 53 442.050.000

7 PengembanganLumbung Pakan (LP)Ruminansia

3 Klp 580.900.000 75 58 331.326.000

8 Revitalisasi UPP danPPSK 2 klp 200.000.000 75 65 128.700.000

9 Penguatan Pakan IndukSapi Potong 6 klp 917.350.000 65 39 350.497.000

Jumlah TP 15.417.400.000 76,66 66,35 11.939.423.450B APBN – DK1 Pengawasan Mutu dan

Keamanan Pakan/BahanPakan

1 Lap 66.850.000 33,03 33,03 22.082.000

2 Koordinasi Tekhnis danBimbingan Teknis 1 Lap 72.600.000 88,75 88,75 64.430.000

3 Pengembangankapasitas SDM Pakan 1 Lap 10.000.000 99,95 99,95 9.995.000

4 Pengawasan Peredaranimbuhan/PelengkapPakan

1 Lap 28.700,000 99,72 99,72 28.620.000

Jumlah DK 98.700.000 80,36 80,36 125.127.000


B. Kegiatan yang berasal dari sumber dana APBN -TP

Sampai dengan Desember 2015 untuk kegiatan yang berasal dari

Direktorat pakan yang berasal dari dana APBN – TP dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 15.417.400.000,- untuk capaian

fisik telah terealisasi sebesar 73% dan keuangan sebesar 73%

atau sebesar Rp.11.939.423.450-, dengan sisa dana yang tidak

terealisasi sebesar Rp. 3.477.976.550,- atau sebesar 27%,

sementara sisa anggaran yang tidak terealisasi berasal dari

kegiatan antara lain :

Dari kegiatan Integrasi ternak dan tanaman pangan antara lain

: Pengadaan peralatan seperti chopper, alat pengolah pupuk

organik, pengadaan HPT di 6 kelompok

Untuk pengadaan alsin dan pembangunan gudang pakan

hijauan kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman

Pakan Ternak berkualitas tidak dilaksanakan

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia untuk

pengadaan peralatan dan mesin (chopper, pengangkut pakan

roda 3)

Kegiatan penguatan pakan induk sapi potong, untuk

pengadaan peralatan dan mesin (chopper dan sarana

penunjang dan pompa air – pipanisasi)

C. Kegiatan yang berasal dari Sumber dana APBN – DK :

Sementara untuk kegiatan dari Direktorat Pakan yang berasal dari

sumber dana APBN – DK sampai dengan Desember 2015

dengan total dana sebesar Rp.178.150.000,- telah terealisasi baik

fisik 80% maupun keuangan sebesar 80% atau sebesar Rp.

125.127.000,-


D. Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan

bansos/hibah dari kegiatan Bidang Pakan antara lain :

No Kabupaten/Kota Nama KelompokA. Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman Pangan

dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/6100/Satker-06/2015 tanggal 29 April 2015

1 Lombok Barat KTT. Selen Aik Dusun Selen Aik DesaSedau Kecamatan Narmada

2 Lombok Timur KTT. Sejati Dusun Lingkungan DayeDesa Tetebatu Kecamatan Sikur

3 Lombok Utara KTT. Gumi Daya Lestari Dusun KapuDesa Jenggale Kecamatan Tanjung

4 Dompu KTT. Nafas Baru Dusun DorebaraKecamatan Dompu

5 Bima KTT. Mekar Jaya Desa BalaKecamatan Wera

6 Bima KTT. So Rade Desa LewintanaKecamatan Soromandi

B. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansiadengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/6104/Satker-06/2015 tanggal 29 April 2015

1 Sumbawa Barat KTT. Orong Panusak Desa SapugaraBree Kecamatan Brang Rea

2 Bima KTT. Wadu Sahe Desa Keli KecamatanWoha

3 Bima KTT. Usaha Bersama Desa TolotanggaKecamatan Monta

C. Kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman PakanTernak Berkualitas dengan SK. Kadisnakwan Nomor :KU.110/6101/Satker-06/2015 tanggal 29 April 2015

1 Lombok Barat KTT. Beriuk Giat Dusun Medas BedugulDesa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari

2 Lombok Timur KTT. Kokok Balas Desa PancorKecamatan Wanasaba Lauk

3 Lombok Utara KTT. Duta Tani Dusun Kebalon DesaSenaru Kecamatan Bayan

4 Sumbawa Barat KTT. Lajandre Desa Seteluk TengahKecamatan Seteluk

5 Dompu KTT. Ni’U Monca Desa DorebaraKecamatan Dompu

6 Bima KTT. So Oi Mbai Desa SimpasaiKecamatan Monta

D. Kegiatan Revitalisasi Unit Pengolah Pakan/Pengolah PakanSkala Kecil (UPPPPSK) dengan SK Kadisnakwan Nomor :KU.110/7021/Satker-06/2015 Tanggal 11 Mei 2015

1 Lombok Timur KTT. Minari Dusun Jorong Lauk DesaWanasaba Kecamatan Wanasaba

2 Lombok Timur KTT. Bareng Mele Dusun TinggangKelayu Jorong Kecamatan Selong


E. Kegiatan Penguatan Pakan Induk Sapi Potong dengan SKKadisnakwan Nomor : KU.110/6103/Satker-06/2015 tanggal 27April 2015

1 Lombok Barat KTT. Mule Jati Dusun Karang BangketDesa Kuranji Kecamatan Labuapi

2 Lombok Timur KTT. Sabilal Muhtadin Dusun LendangBunga Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel

3 Lombok Timur KTT. Luang Tune Dusun Montong PaceDesa Kembang Kerang KecamatanAikmel

4 Lombok Timur KTT. Sinar Berlian Dusun Kayu LianDesa Pringgajurang KecamatanMontong Gading

5 Lombok Utara KTT. Beriuk Tangi Dusun Telaga MalukuDesa Rempek Kecamatan Gangga

6 Lombok Utara KTT. Pade Kompak Dusun LokokSenggol Desa Pendua KecamatanKayangan

Dukungan program/kegiatan sumber dana APBN selain untuk bantuan

barang yang diserahkan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan

operasional kegiatan mulai persiapan sampai monitoring dan evaluasi.


Tabel 25. Rekapitulasi Jumlah Ternak dan Alat Yang Sudah DiserahkanKe Kelompok/Masyarakat Sumber Dana APBN Tahun 2015

No Jenis Kegiatan

Jenis Ternak/BarangJumlah

KelompokPenerima

Sapi/Kambing

(ekor)Chopper(buah)

GudangPakan(unit)

1 Pengembangan BudidayaSapi Potong 23 736 - -

2 Penyebaran PejantanPemacek (INKA) 54 100 - -

3 Penyebaran PejantanKerbau (INKA) 10 20 - -

4 Pengembangan BudidayaKerbau 10 200 - -

5 Pengembangan Budidayakambing 1 52 - -

6 Integrasi Ternak TanamanPangan 6 150 - 6

7 Pengembangan LumbungPakan 3 - - 3

8 Revitalisasi UPP/PPSK 2 - 4 -

9 Penguatan Pakan IndukanSapi Potong 6 - - 6

10 Pembibitan Sapi Potong 1 39TOTAL 116 1.297 4 15


E. Hasil Capaian Kinerja Program kegiatan Sumber Dana APBD

Alokasi dana yang bersumber dari APBD diperuntukkan untuk

kegiatan - kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak, peningkatan produksi dan produktifitas ternak

dan penguatan kelembagaan kelompok tani ternak.Realisasi

Program/Kegiatan Sumber Dana APBD sebagaimana pada tabel

26 berikut :

Tabel 26. Realisasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2015

No Program/KegiatanJumlah

Anggaran(Rp)

Realisasi

Fisik(%)

Keuangan(%)

Anggaran(Rp)

A PembangunanSarana danPrasaranaPembibitan Ternak

1.850.544.000 79,87 79,87 372.605.000

1 Kegiatan Rutin 350.544.000 82 81,55 285.885.0002 Kegiatan Bansos 1.500.000.000 79,47 79,47 1.192.054.000B Peningkatan

Produksi danProduktifitasTernak

2.622.144.000 70,28 70,28 1.842.786.500

1 Kegiatan Rutin 372.144.000 84 83,81 311.911.5002 Kegiatan Bansos 2.250.000.000 68 68 1.530.875.000C Penguatan

KelembagaanKelompok TaniTernak

3.115.470.000 92,83 92,83 2.892.047.620

1 Kegiatan Rutin 313.470.000 91 90,65 284.151.6202 Kegiatan Bansos 2.802.000.000 93 93 2.607.896.000

Jumlah 7.588.158.000 82 81,87 6.212.737.120


Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan hibah

bantuan sumber dana APBD antara lain :


I.A Kegiatan Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPembibitan Ternak (Pemberdayaan HibahPengembangan Sapi Bali) Masing - Masing KelompokMendapat 13 Ekor Sapi Dengan 1 Ekor Jantan Dan 12Ekor Betina

1 LombokTengah

KTT Harapan Desa Rambitan KecamatanPujut

2 LombokUtara

KTT Pade Angen Desa Selengan KecamatanKayanganKTT Tugu Sari Desa Rempek KecamatanGangga

3 LombokTimur

KTT Jemur Jukut Desa Jeruk ManisKecamatan SikurKTT Pade Angen Desa Lando KecamatanTerara

4 SumbawaBarat

KTT. Saling Pariri Desa KalimantongKecamatan Brangrea

5 Sumbawa KTT Sakiki Rara Desa Sampe KecamatanRhee

6 Dompu KTT Sinar Embun Desa Tempat KecamatanPajo

7 Bima KTT Doro Mbeli Desa Pesa Kecamatan WawoB. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak

(Budidaya Pengembangan Sapi Bali Berbasis IB)Masing -Masing Kelompok Mendapatkan 13 Ekor YangTerdiri Dari 1 Ekor Jantan Dan 12 Ekor Betina

1 LombokTimur

KTT Bukit Permai Dusun Sesager DesaPuncak Jeringo Kecamatan SuelaKTT Fajar Harapan Dusun Kuang RengaTrans Desa Puncak Jeringo Kecamatan SuelaKTT Mule Jati Dusun Senggalang Alang DesaPuncak Jeringo Kecamatan SuelaKTT Kusuma Jaya Dusun Limbung DesaPerigi Kecamatan Suela

II.A Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ternak(Pengembangan Perbibitan Sapi Bali) Masing - MasingKelompok Menerima 11 Ekor Yang Terdiri Dari 1 EkorJantan Dan 10 Ekor Betina

1 LombokTimur

KTT Raudhatul Azhar Dusun Penakak DesaMasbagik Timur Kecamatan MasbagikKTT Doe Amanah Desa Aikmel UtaraKecamatan MasbagikKTT Matiq Bejari Desa Aikperare KecamatanAikmel



KTT LM3 Raudhatul Mujahidin Desa KumbangKecamatan MasbagikKTT Nyiur Ijo Desa Serumut KecamatanPringgabaya

B Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ternak(Pengembangan Budidaya Kambing) Masing - MasingKelompok Menerima 30 Ekor Yang Terdiri Dari 3 EkorJantan Dan 27 Ekor Betina

1 LombokBarat

KTT Kibas Desa Karang Bongkot KecamatanLabuapiKTT Tunas Makmur Desa Dasan GeresKecamatan Gerung

2 LombokTengah

KTT Pade Geger Desa Loang MakaKecamatan Praya BaratKTT Ngiring Simpang Desa LabuliaKecamatan JonggatKTT Karya Sejahtera Dusun TanggakKelurahan Gerunung Kecamatan Praya

3 LombokTimur

KTT Embrur Jaya Dusun Lendang EmbrurDesa Kalijaga Baru Kecamatan AikmelKTT Beru Jari Kelurahan Kelayu SelatanKecamatan SelongKTT Mule Jati II Dusun Pengonong DesaSakra Kecamatan Sakra TimurKTT Mekar Jaya Desa Sikur Kecamatan SikurKTT Mule Pacu Dusun Permas Desa PareMas Kecamatan Jerowaru

C. Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ternak(Pengembangan Kawasan Unggas Pedesaan). UntukKelompok Yang Menerima DOD Memperoleh 330 EkorDOD, Pakan Dan Alat Penunjang Sedangkan KelompokYang Menerima DOC Memperoleh 350 Ekor DOC, PakanDan Alat Penunjang

1 KotaMataram

KTT Barokah Lingkungan Jempong WarengKecamatan Ampenan Utara (DOD)KTT Istiqomah Lingkungan Dasan CermenTimur Kecamatan Sandubaya (DOC)

2 LombokBarat

KTT Bulan Sabit Dusun Muhajirin DesaTerong Tawah Kecamatan Labuapi (DOD)KTT Karya Muda Desa Gapuk KecamatanGerung (DOC)

3 LombokTengah

KTT Jeruju Girang Desa Kelebuh KecamatanPraya Tengah (DOD)

4 LombokTimur

KTT Bareng Maju Kelurahan TanjungKecamatan Labuhan Haji (DOC)KTT Tunas Sederhana Desa Bagik NyakaSantri Kecamatan Aikmel (DOD)KTT Jaya Lengka Dusun Gelogor DesaLendang Nangka Kecamatan Masbagik (DOC)



5 LombokUtara

KTT Ireng Sitar Dusun Terengan DesaPemenang Timur (DOD)KTT Melet Maju Dusun Sanggar Sari DesaSigar Penjalin Kecamatan Tanjung (DOC)

III. A Penguatan Kelembagaan Kelompok (PemberdayaanKelompok Sapi) Jumlah Ternak Yang Diterima KelompokBervariasi

1 LombokBarat

KTT. Siap Maju Dusun Gagutu Telaga DesaMidang Kecamatan Gunungsari (18 ekorbetina)KTT. Banteng Mandala Desa Giri TembesiKecamatan Gerung (21 ekor betina)KTT. Guna Artha Desa Banyu UripKecamatan Gerung (21 ekor betina)Ponpes. Selaparang Kediri SelapangKecamatan Kediri (10 ekor betina)

2 LombokTengah

KTT. Saling Imbuh Dusun Imbo MontongTeker Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang(14 ekor betina)

3 LombokTimur

KTT. Bina Sejahtera Desa Dames DamaiKecamatan Suralaga (9 ekor betina)

4 LombokUtara

KTT. Sari Tunak Dusun Pansor Tengak DesaSesait Kecamatan Kayangan (9 ekor betina)

5 Sumbawa KTT. Omal Kele Desa Pamanto KecamatanEmpang (14 ekor betina)KTT. Sampar Reh Desa Lamenta KecamatanEmpang (14 ekor betina)

6 Dompu KTT. Tolo Jawa Satu Desa KempoKecamatan Kempo (21 ekor betina)

B. Penguatan Kelembagaan Kelompok (PemberdayaanKelompok Kambing). Jumlah Ternak Yang DiterimaKelompok Bervariasi

1 LombokTimur

KTT. Suka Reda Desa Lepak TimurKecamatan Sakra Timur (26 ekor yang terdiridari 1 ekor jantan dan 25 ekor betina)KTT. Maju Bersama Dusun Bilesundung UtaraDesa Paokmotong (6 ekor betina)KTT. Tunas Berkah Kuang Wai Desa MencehKecamatan Sakra Timur (6 ekor betina)KTT. Sinar Mandiri Desa PohgadingKecamatan Pringgabaya (6 ekor betina)

2 LombokTengah

KTT. Ngaret Balungadang Kelurahan PrayaKecamatan Praya (21 ekor yang terdiri dari 1ekor jantan dan 20 ekor betina)KTT. Perintis Dusun Pipi Desa PendemKecamatan Janapria (6 ekor betina)



KTT. Ripus Sepakat Desa Ganti KecamatanPraya Timur (10 ekor yang terdiri dari 1 ekorjantan dan 9 ekor betina)KTT. Kamri Bun Base Desa PerinaKecamatan Jonggat (8 ekor yang terdiri dari 1ekor jantan dan 7 ekor betina)KTT. Ijo Balit Desa Penujak Kecamatan PrayaBarat (6 ekor betina)

3 SumbawaBarat

KTT. Jorok Batu Air Kelurahan BugisKecamatan Taliwang (9 ekor yang terdiri dari1 ekor jantan dan 8 ekor betina)

4 Bima KTT. Oi Late Desa Ngali Kecamatan Belo (14ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 13ekor betina)

C. Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pembangunan/RehabKandang). Kelompok Memperoleh 1 Unit

1 LombokTimur

KTT. Sukadamai Desa Korleko SelatanKecamatan Labuhan Haji

D. Penguatan Kelembagaan Kelompok (Alat PengolahanPakan). Kelompok Menerima Chopper Dan Hammer Mill

1 LombokTimur

KTT.Mandiri Sejahtera Desa Lilir Dusun LenekDaye Kecamatan AikmelKTT. Beriuk Pacu Desa Lepak TimurKecamatan Sakra Timur

E. Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pengadaan BibitKerbau), Kelompok Menerima 5 Ekor Betina

1 LombokTimur

KTT. Timbul Madu Dusun Esoh Desa BatuPutik Kecamatan Keruak

F. Penguatan Kelembagaan Kelompok (Budidaya Unggas)1 Lombok

BaratKTT. Marginal Sesela Kecamatan Gunungsari( 220 ekor ayam kampung super dan pakan)

2 LombokTimur

KTT. FM Center Dusun Lekong (180 ekorayam petelur dan pakan)


Tabel 27. Rekapitulasi Jumlah Ternak Dan Alat Yang Sudah Diserahkan KeKelompok/Masyarakat Sumber Dana APBD

No Jenis Kegiatan

Jenis Ternak/Barang

JumlahKlp.

Penerima

SapiBali

(ekor)

Kerbau(ekor)

Kambing(ekor)

DOD(ekor)

DOC(ekor)

AyamKmpgSuper(ekor)

AyamPetelur(ekor)

AlatChoper

danHammer

Mill(bh)

RehabKndg.(unit)

A Pembangunan Sarana Prasarana Pembibitan Ternak

1.

PemberdayaanHibahPengembanganSapi bali

9 117 - - - - - - - -

2.

BudidayaPengembanganSapi BaliBerbasis IB

4 52 - - - - - - - -

B Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak

1PengembanganPerbibitan SapiBali

5 55 - - - - - - - -

2PengembanganBudidayaKambing

10 300 - - - - - - - -

3

PengembanganKawasanUnggasPedesaan

10 - - - 1650 1750 - - - -

C Penguatan Kelembagaan Kelompok

1 PemberdayaanKelompok Sapi

15 254 - - - - - - - -

2PemberdayaanKelompokkambing

11 - - 118 - - - - - -

3PembangunanRehab Kandang 1 - - - - - - - - 1

4Alat PengolahanPakan

2 - - - - - - - 4 -

5PengadaanBibit Kerbau 1 - 5 - - - - - - -

6BudidayaUnggas

2 - - - - - 220 180 - -

Total 70 778 5 118 1.650 1.750 220 180 4 1


Untuk menunjang kegiatan - kegiatan yang berupa hibah ternak /

barang kepada kelompok maka dilakukan juga beberapa

kegiatan untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani ternak.

Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah :

a. Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelompok Perbibitan

Ruminansia

b. Pertemuan Kegiatan Uji Performance

c. Workshop Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah

d. Pertemuan Komisi Bibit

e. Pelatihan Kelompok Perbibitan

f. Pertemuan Sarjana Pendamping Kelompok Perbibitan

g. Pertemuan Koordinasi Penguatan Kelompok Perbibitan

h. Pertemuan Koordinasi Investasi Pembibitan Ternak Tahun 2015

i. Sosialisasi Pengembangan Usaha Melalui Asuransi

Beberapa rumusan dari hasil pertemuan/workshop yang telah

dilakukan antara lain ;

1. Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi KelompokPerbibitan Ruminansia : Pengembangan kelompok-

kelompok perbibitan harus

disertai dengan dukungan

sarana prasarana pendukung

dan regulasi yang jelas terkait

harga dan pemasaran;

Untuk menjamin kepastian

usaha dan pemasaran, perlu ada pasar ternak bibit secara

khusus, pola pemasaran seperti apa, apakah dalam bentuk

pelelangan ternak bibit;

Untuk mencegah pemotongan ternak betina produktif, perlu

ada upaya secara nyata untuk mencegah ternak betina

produktif dipotong di pasar, pemberdayaan RPH atau

melalui badan usaha secara khusus;


Pemurnian sapi bali harus betul-betul menjadi komitmet

pemerintah daerah, penerapan IB dengan straw atau

semen eksotik harus segera dibatasi bahkan dihentikan.

Karena potensi sapi bali sangat cocok untuk dikembangkan

di daerah ini;

Pembentukan wadah Asosiasi Kelompok Perbibitan harus

disertai dengan sistem pola kerja dan fungsi yang jelas dan

ada upaya yang jelas terutama dalam menyelamatkan

ternak betina produktif sebagai pabrik dalam meningkatkan

produksi dan produktifitas ternak dan harus segera ada

pertemuan antara pelaku usaha sektor hilir

2. Pertemuan kegiatan Uji Performance : Pengembangan kelompok - kelompok perbibitan yang telah

dilaksanakan selama ini selain telah memperkuat terbentuknya

kawasan perbibitan di daerah NTB juga mendukung program

perbaikan kualitas ternak sapi di daerah ini;

Kelompok - kelompok

perbibitan yang telah ada

termasuk kelompok perbibitan

binaan sarjana pendamping

perlu ditetapkan sebagai

kelompok kegiatan penerapan

uji performance, sehingga ada pola dan mekanisme yang

tepat dalam menyiapkan ternak bibit yang berkualitas

melalui recording;

Selama ini tercatat sebanyak 24 kelompok perbibitan yang

sudah ditetapkan sebagai kelompok penerapan Uji

Performance berada di Kabupaten Lombok Tengah,

dimana segala hal yang dilaksanakan dan terjadi dalam

kelompok-kelompok tersebut dilakukan recording secara

teratur oleh 8 (delapan) petugas recording;


Pada tahun 2016, kelompok-kelompok perbibitan sebagai

penerapan kegiatan uji performance akan diperbanyak di

Pulau Lombok, adapun target sebanyak 100 kelompok;

Ternak hasil kegiatan uji performance sudah diambil oleh

pemerintah daerah untuk dikembangbiakkan dalam rangka

memperbaiki dan meningkatkan kualitas ternak di daerah.

Pada tahun 2015 ternak bibit hasil uji performance

sebanyak 30 ekor sudah dikembangkan di stasiun uji

performance di UPTD Lingkup Banyumulek;

3. Workshop Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah :Dengan dilaksanakannya Workshop Kelompok Tani Ternak

Paket Bantuan Ternak/Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat TA. 2015 beberapa hal yang bisa disimpulkan

adalah sebagai berikut :

- diharapkan kegiatan paket

hibah ternak sapi, kerbau,

kambing dan unggas

tahun 2015 tepat sasaran,

terjalinnya koordinasi yang

optimal antara Pemerintah

Provinsi, Pemerintah

Kabupaten / Kota dan kelompok ternak sehingga

permasalahan/kendala yang muncul di lapangan bisa diatasi

secara bersama - sama. Segala permasalahan yang ada bisa

dikonsultasikan kepada Dinas karena secara teknis lebih paham

dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga bantuan

yang diterima oleh kelompok tani ternak bisa lebih bermanfaat.

- Regulasi hibah dan bansos sudah tertuang dalam

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

tentang perubahan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

tahun 2011 sehingga jelas kriteria penerima hibah dan

bansos yaitu peruntukkannya secara spesifik telah


ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus

menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan, memenuhi persyaratan

penerima hibah. Pemberian hibah harus tetap mengacu

kepada SOP (Standart Operasional Prosedure), sesuai

dengan perencanaan yang ada. Dari sisi perencanaan dan

pengganggaran harus sama, tidak boleh ada perbedaan.

Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah

pada saat menuangkan naskah perjanjian harus diikat dari

sisi aturan main dan aspek hukum.

- Pertangungjawaban barang / ternak yang diserahkan

kepada masyarakat / kelompok harus dilaporkan kepada

Gubernur melalui SKPD terkait karena banyak hal -hal yang

tidak diinginkan sering terjadi di lapangan seperti bantuan

yang tidak tepat sasaran, barang yang tidak sesuai

spesifikasi dan kurang volume.

- Masalah administrasi

menjadi hal yang sangat

penting untuk diperhatikan

sehingga administrasi

bansos harus dilakukan

secara tertib. Beberapa hal

yang harus terpenuhi untuk kelengkapan administrasi yaitu

Berita Acara penyerahan yang dilengkapi dengan bukti - bukti

dokumentasi. Hal ini untuk memudahkan dalam menghadapi

pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

- Kegiatan bansos rawan penyimpangan terutama untuk

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan pengadaan,

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara, Tim

teknis/Tim Verifikasi, Penyedia Barang/Jasa, Penerima

bantuan dan pihak lain yang ikut mengawal proposal


- Upaya untuk mengurangi, menghilangkan atau mencegah

terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatkan

keimanan sesuai agama masing - masing, melaksanakan

tugas/amanah sesuai peraturan yang berlaku, jangan bersikap

konsumtif (diri sendiri dan keluarga), jangan takut berkata

tidak/loyalitas (positif), melaporkan segala penyimpangan yang

diketahui dan menjaga amanah yang dipercayakan.

4. Pertemuan Komisi Bibit- Pengembangan kelompok

- kelompok perbibitan

yang telah dilaksanakan

selama ini, selain telah

memperkuat terbentuknya

kawasan perbibitan di

daerah NTB juga mendukung program perbaikan kualitas

ternak sapi di daerah ini;

- Kelompok - kelompok perbibitan yang telah ada baik

melalui kegiatan uji performan mapun kelompok binaan

sarjana pendamping program, perlu ditetapkan standar dan

kriteria ternak bibit yang akan dikembangkan dalam daerah

dan memenuhi kebutuhan luar daerah;

- Untuk kelanjutan pengembangan kelompok perbibitan,

perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap

pelaksanaan pengembangan usaha perbibitan, penerapan

recording (pencatatan), kualitas ternak bibit dan harga yang

diperoleh oleh para peternak;

- Untuk mewujudkan peran dan tugas Komisi bibit secara

menyeluruh terutama dalam membantu memberikan

rekomendasi kepada pemerintah daerah khususnya

kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

NTB terkait kriteria dan standar harga bibit, perlu segera

dibuat petunjuk pelaksanan dan rencana kerja komisi bibit;


- Komisi bibit agar dapat melakukan pembinaan dan monev

terhadap perkembangan kelompok-kelompok perbibitan

sehingga kelompok tersebut mempunyai rencana kerja

yang fokus dan terukur;

5. Pelatihan Kelompok Perbibitan- Pengembangan kelompok-

kelompok perbibitan yang

telah dilaksanakan selama

ini, diperlukan pelatihan-

pelatihan secara langsung

dipraktekkan dan bisa

diterapkan oleh kelompok;

- Kelompok-kelompok perbibitan dalam menyiapkan ternak

bibit yang berkualitas melalui recording secara teratur,

penentuan harga dan jaminan pemasaran bagi ternak

bibit harus jelas;

- Pelatihan dan pendamping bagi kelompok perbibitan

sangat diperlukan secara berkelanjutan dan akan

diupayakan studi banding di daerah - daerah yang sudah

maju usaha perbibitan dalam skala besar;

- Penanganan kesehatan hewan secara maksimal akan

dapat mencegah terjadinya kasus kejadian penyakit

hewan menular termasuk gangguan reproduksi pada

induk dan segera melaporkan kepada petugas

puskeswan terdekat agar segera dapat ditangani;

- Pelatihan pengolahan pakan hasil samping pertanian,

selain dapat menyediakan cadangan pakan pada musim

kemarau, juga melatih pelaku usaha untuk memanfaatkan

limbah pertanian yang ada di sekitar lokasi seperti jerami

padi, jagung, dll dalam bentuk silase, wafer jerami, dll.


6. Pertemuan Sarjana Pendamping Kelompok Perbibitan- Program sarjana pendamping perbibitan yang telah

dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai tahun 2015, telah

memperkuat terbentuknya kawasan perbibitan di daerah NTB;

- Program sarjana pendamping perbibitan selain membina

kelompok juga mempunyai peran yang sangat strategis

dalam membantu menyeleksi dan menetapkan calon

kelompok-kelompok perbibitan;

- Untuk kelanjutan program

sarjana pendamping

perbibitan, agar dilakukan

evaluasi secara

menyeluruh terhadap

pelaksanaan tugas,

koordinasi dan pelaporan.

Untuk selanjutnya terus dipertahankan dan diusulkan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari program perbibitan itu sendiri;

- Untuk mewujudkan program keberlanjutan tersebut, diminta

kepada masing - masing sarjana pendamping program

perbibitan untuk segera mengiri format laporan yang akan

disiapkan tim monev provinsi, untuk selanjutnya dibuatkan

dalam bentuk buku “Pencapaian program perbibitan di

daerah NTB” melalui pembentukan kawasan - kawasan

perbibitan oleh Sarjana Pendamping

- Penempatan dan pemberian tugas dan tanggungjawab

bagi sarjana pendamping perbibitan di masing - masing

daerah agar disesuaiakan dengan pedoman teknis yang

telah disusun oleh Direktorat Budidaya Ditjen. Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI;


7. Pertemuan Koordinasi Penguatan Kelompok Perbibitan- Pengembangan dan

penguatan kelembagaan

kelompok - kelompok

perbibitan menjadi suatu

keharusan, selain untuk

meningkatkan daya saing

usaha juga dimaksudkan

untuk mendorong agar produk - produk kelompok

perbibitan memiliki standar yang baik;

- Kelompok - kelompok perbibitan dalam menyiapkan ternak

bibit yang berkualitas selain untuk memperbaiki kualitas

ternak juga meningkatkan pendapatan peternak melalui

pembentukan koperasi berbasis kelompok;

- Pengajuan akses permodalan melalui perbankan khususnya

BRI, relatif sangat mudah, seperti KKPE dan KUR, syarat dan

agunan tidak menjadi hal yang utama, asalkan usulan

kelompok betul-betul dibahas secara bersama (BA

pembahasan) dan disertai RTDKK serta rekomendasi dari

dinas terkait, agunan bisa disesuaikan dengan nominal usulan;

- Syarat terbentuknya sebuah organisasi Koperasi hanya

dengan minimal anggota sebanyak 20 orang, saling

percaya dan saling mengawasi melalui Rapat Anggota,

Kepengurusan dan badan pengawas. Kooperasi berbasis

Kelompok akan sangat membantu anggota baik dalam

meningkatkan usaha, pendapatan keluarga dll;

- Kelembagaan kelompok untuk sementara bisa dilaksanakan

dengan mengajukan permohonan registrasi di tingkat desa,

kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, yang ditandai

dengan surat keterangan pendaftaran pada semua tingkatan.


8. Pertemuan Koordinasi Investasi Pembibitan Ternak Tahun2015- Investasi perbibitan ternak di Wilayah Provinsi NTB ke depan

diwacanakan bahwa setiap Provinsi yang memenuhi

kebutuhan ternak sapi yang berasal dari NTB dilakukan

kerjasama dalam bentuk investasi sapi dapat dijelaskan

sebagai berikut : Provinsi tersebut berinvestasi pemeliharaan

ternak dengan membina kelompok - kelompok peternak yang

ada di Wilayah Provinsi NTB (10 Kabupaten/Kota se - NTB)

dengan masa pemeliharaan tertentu untuk siap dipanen yang

akan dikirim ke Provinsi tujuan, jadi Provinsi tersebut untuk

memenuhi kebutuhannya tidak tergantung pada quota yang

telah ditetapkan oleh Provinsi NTB. Selain investasi ternak

sapi juga dianjurkan untuk mengambil straw semen beku

produksi UPTD, BIB Banyumulek termasuk juga bibit legume

dari UPTD HMT Serading Sumbawa.

- Kurangnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi

perbibitan ternak dan penggemukan ternak disebabkan

karena permodalan yang dibutuhkan cukup besar, resiko

yang dihadapi cukup tinggi seperti kematian ternak dan

pencurian ternak, serta minimnya informasi tentang peluang

dan potensi pengembangan perbibitan ternak sehingga

pengembangan investasi peternakan berjalan sangat lamban.

- Upaya penyelesaian permasalahan permodalan di Bidang

Peternakan melalui pendekatan Investasi permodalan pada

kelompok - kelompok peternak dengan berbasis industrialisasi

yaitu ke depan NTB akan mengurangi pengiriman ternak

hidup keluar NTB, mengoptimalkan pemotongan dan

pengolahan ternak di wilayah NTB misalnya pengiriman

daging beku, pengiriman hasil olahan bahan hasil hewan.


- Harapan ke depan kelompok di NTB berbadan hukum

sehingga dapat mengakses permodalan melalui Perbankan

maupun lembaga pembiayaan/perkreditan.

9. Sosialisasi Pengembangan Usaha Melalui Asuransi Ternaka. Dasar Hukum Asuransi Ternak (ATS) yaitu :

- Undang Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

- Keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.S-578/

NB.11/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pencacatan

ijin produk asuransi ternak sapi (ATS) oleh Konsorsium

Asuransi Ternak Sapi (PT. Jasindo, PT. Asuransi Raya,

PT. Asuransi Bumida dan PT Asuransi Tri Pakarta)

- Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tanggal 13

Juli 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

- Pedoman Pelaksanaan Asuransi Ternak Sapi (ATS)

dalam proses penandatanganan Direktur Jendral PSP,


- Skema Asuransi Ternak Sapi (ATS) memberikan jaminan

pengganti kepada pemilik, jika ternak sapi mengalami

resiko kematian karena penyakit, kecelakaan dan

melahirkan maupun resiko kehilangan atau lainnya

sebagaimana diatur didalam polis. Asuransi ini

memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian baik

bagi peternak maupun perbankan.

- Asuransi ternak sapi yang mendapatkan ijin resmi dari

OJK dengan menunjuk Konsorsium Asuransi Ternak Sapi

(KATS) untuk memasarkan produk khusus ATS di

Indonesia. KATS diketuai oleh PT. Asuransi Jasa

Indonesia (AJI), dengan anggota PT. Asuransi Umum

Bumiputra Muda 1967, PT. Asuransi Tri Pakrata dan PT.

Asuransi Raya.


C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANAPRASARANA TAHUN 2015

Peningkatan Pengelolaan Air Irigasi

Pada tahun 2015, kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian

khususnya pembangunan sektor peternakan di basis - basis kelompok

dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring

dan evaluasi.

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan

Pada tahun 2015, kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan untuk

pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di basis - basis

kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi

dan konsultasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Pada tahun 2015, kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan

pengawasan alat mesin untuk pertanian khususnya pembangunan sektor

peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan

dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring

dan evaluasi.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Pada tahun 2015, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya untuk pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di

basis - basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui

koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring dan evaluasi. Disamping

hal tersebut, dilaksanakan pertemuan evaluasi terkait pelaksanaan

pengembangan sarana prasarana pertanian tahun 2014.

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Pada tahun 2015, kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida untuk pertanian

khususnya pembangunan sektor peternakan di basis-basis kelompok dan

padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi

pembinaan, monitoring dan evaluasi.


Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis

perdesaan (PUAP)

Pada tahun 2015, kegiatan ini khususnya pembangunan sektor

peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan

dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring

dan evaluasi.


D. PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PADA BIDANG BUDIDAYA DANPENGEMBANGAN TERNAK

1. Pelayanan Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit

Pada tahun 2015, sebanyak 250 surat pengajuan ijin permohonan

pemasukan ternak bibit dari beberapa daerah luar NTB ke daerah

kabupaten/kota se NTB, dan sebanyak 100 surat permohonan pengeluaran

ternak bibit dari daerah kabupaten/kota se NTB ke daerah konsumtif ternak

bibit di Indonesia.

2. Realisasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit

Realisasi dan pengeluaran ternak bibit pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

- Pengeluaran sapi bibit dari alokasi pengeluaran sebanyak 10.000

(sepuluh ribu) ekor adalah sebanyak 7.049 (tujuh ribu empat puluh

sembilan) ekor dengan daerah tujuan Kalimantan Barat (1.436 ekor),

Kalimantan Tengah (262 ekor), Kalimantan Selatan (120 ekor),

Kalimantan Timur, Jambi (75 ekor), Riau (2.236), Kepulauan Riau

(231 ekor) dan Sulawesi Tenggara (284 ekor)

Realisasi pemasukan ternak bibit pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

- Pemasukan kambing bibit sebanyak 5.405 (lima ribu empat ratus

lima) ekor dengan tujuan ke Kabupaten Lombok Tengah, Lombok

Utara dan Lombok Barat

- Pemasukan DOC sebanyak 35.443.884 (tiga puluh lima juta empat

ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) ekor

yang terdiri atas 21.429.884 (dua puluh satu juta empat ratus dua

puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) ekor

dialokasikan ke P. Lombok dan 14.014.000 (empat belas juta empat

belas ribu) ekor dialokasikan ke P. Sumbawa


E. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan unsur penting

yang memberi input balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai

kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil

evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan

kedalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan keinginan pemangku kepentingan. Sehingga untuk

memperoleh hasil yang diinginkan maka evaluasi dan monitoring harus

dilakukan secara terintegrasi sejak perencanaan, penggorganisasian,

pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring.

Monitoring dan Evaluasi yang sifatnya terintegrasi akan dapat

menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan

oleh masing - masing fungsi yang berperan, konsistensi dan komitmen sejak

dari perencanaan, pengganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan

program / kegiatan penting untuk dipahami oleh para evaluator.

Adapun tujuan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi adalah :

a. Memastikan kelompok - kelompok penerima bansos/hibah (barang/uang)

sudah menerima barang/jasa sesuai dengan yang ditetapkan disertai

dengan dokumen - dokumen penyerahan dan kelengkapan lainnya serta

dokumentasi kegiatan.

b. Memastikan kelompok - kelompok penerima Bansos dalam bentuk uang

sudah membelanjakan uangnya sesuai dengan RAB yang diusulkan oleh

kelompok

c. Kelompok penerima hibah/bansos bisa memberikan laporan terkait

penggunaan bansos/hibah, manfaat dan rencana pengembangan oleh

kelompok

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan nantinya bisa dijadikan sebagai acuan

untuk perbaikan kegiatan tahun berikutnya sehingga target, output dan outcome

bisa tercapai.


3. BIDANG KESEHATAN HEWAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesuksesan dan keberhasilan Program NTB Bumi Sejuta Sapi

(NTB BSS) dalam peningkatan populasi berdampak pada

permintaan provinsi lain untuk memenuhi ternak bibitnya semakin

meningkat. Mengingat Nusa Tenggara Barat bebas terhadap

beberapa penyakit hewan menular strategis (bebas Brucellosis dan

bebas Anthrax untuk P. Lombok). Hal ini merupakan peran dari

Bidang Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kebijakan dan

program pembangunan kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

Strategis dan Penyakit Zoonosis merupakan program strategis yang

harus dikawal secara berkesinambungan.

Kebijakan pembangunan kesehatan hewan didasarkan atas

Visi Kesehatan Hewan yaitu Terwujudnya Kesehatan Hewan yang

Ideal melalui Pembangunan Kesehatan hewan yang Maju, Efektif

dan Efisien. Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan 4 (empat)

Misi Kesehatan hewan yaitu :

1) Melindungi Hewan : melindungi hewan dari penyakit yang

mengancam kelestarian sumberdaya hewan dan lingkungan

dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Melindungi Masyarakat: melindungi manusia/masyarakat dari resiko

yang berkaitan dengan hewan dan produknya dan memberikan

sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan biologik dan medik.

3) Melindungi Lingkungan : melindungi lingkungan serta

mempertahankan sumberdaya genetik.


4) Menfasilitasi perdagangan : memfasilitasi perdagangan dengan

pelayanan kesehatan hewan yang professional untuk mencapai

kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin kestabilan usaha

yang lestari dan berdaya saing.

Untuk tercapainya Visi dan Misi Kesehatan Hewan di Provinsi NTB,

Bidang kesehatan Hewan melaksanakan tugas pokok : Meningkatkan

kewaspadaan terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis

(PHMS) secara dini dengan fungsi yang meliputi : Pengamatan

Penyakit Hewan (P2H); Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan (P3H); dan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan

Kesehatan Hewan (POH dan PKH).

B. TujuanTujuan Pembangunan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB untuk menjamin

masyarakat terbebas dari penyakt zoonosis, menjaga dan mengamankan

potensi NTB sebagai sentra ternak sapi bali nasional dengan melindungi

ternak dari ancaman penyakit untuk terciptanya lingkungan budidaya yang

aman, ternak yang sehat dan produktif sehingga tercapainya Program NTB

Bumi Sejuta Sapi dan mendukung Program Pencapaian Swasembada

Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,

Sehat, Utuh dan Halal.

Sasaran kegiatan Bidang Kesehatan Hewan meliputi :

1. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Menular Strategis (PHMS) selama 1 tahun ( Sumber Dana APBD)

2. Biosekuriti Perunggasan sebanyak 900 liter

3. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax dengan output kegiatan

sebanyak 234.000 dosis

4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau dengan

output kegiatan sebanyak 6.500 dosis

5. Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Parasiter dengan output

kegiatan sebanyak 6.100 dosis

6. Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Bakterial Lainnya dengan

output kegiatan sebanyak 185.000 dosis


7. Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik dengan

output kegiatan sebanyak 1 laporan

8. Pembinaan dan Koordinasi Keswan dengan output kegiatan sebanyak

1 laporan

9. Pengamatan Penyakit Hewan dengan output kegiatan sebanyak 5

laporan

10.Unit Respon Cepat PHMS dengan output kegiatan sebanyak 5 laporan

11.Operasional Puskeswan dengan output kegiatan sebanyak 64 unit

C. Ruang LingkupRuang lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Hewan adalah seluruh

stakeholders di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se - NTB terdiri dari Pejabat

Stuktural pada instansi vertikal dan pada Dinas yang menjalankan fungsi

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota, tenaga fungsional

pada Dinas dan Puskeswan serta masyarakat lainnya.


B. PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Sumber Dana APBDPemerintah Provinsi NTB melalui APBD memberikan dukungan

Program Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan PHMS.

Untuk mensukseskan Program yang dicanangkan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pelaksanaannya didukung

kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan koordinasi pencegahan dan pemberantasan PHMS

2. Belanja ATK

3. Belanja obat - obatan pelayanan keswan

4. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan

5. Belanja Cetak dan penggandaan

6. Pembinaan/supervisi/sosialisasi PHMS (AI/RABIES)

7. Koordinasi/konsultasi/asistensi Pelayanan Kesehatan Hewan

8. Koordinasi dan Konsultasi Penanganan PHMS

2. Anggaran APBDAnggaran yang tersedia dari sumber dana APBD dalam menunjang

program yang dilaksanakan Bidang Kesehatan Hewan adalah

sebesar Rp. 709.752.000,-.(tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima

puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

699.596.400 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus

sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 98,57%. Rincian

dapat disampaikan sebagai berikut :


Tabel 28. Realisasi Anggaran Sumber Dana APBD Pada Bidang Kesehatan HewanTahun 2015

No Kegiatan Target Realisasi

1

2

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Pengendalian danPemberantasan PHMSBelanja ATK

40.502.000

6.000.000

37.377.000

5.675.0003 Belanja Obat-obatan Pelayanan Keswan 325.000.000 324.495.40045

Jasa Pemeriksaan KeswanBelanja Cetak

150.000.000750.000

150.000.000750.000

6 Pembinaan/Supervisi/Surveilans/MonevPelayanan Keswan/Sosialisasi dan Pengendalian PHMS (AI/RABIES)

122.500.000 122.480.000

78

Koordinasi/Konsultasi/Asistensi Pelayanan Kesehatan HewanKoordinasi dan Konsultasi Penanganan PHMS

35.000.00030.000.000

35.000.00023.819.000

JUMLAH DANA 709.752.000 699.596.400

3. Sumber Dana APBNPemerintah Pusat melalui APBN memberikan dukungan dana Program

Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan

Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Anggaran yang

tersedia dari sumber dana APBN dalam menunjang program yang

dilaksanakan Bidang Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp.

4.108.845.000,- (empat milyar seratus delapan juta delapan ratus

empat puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 94,34% dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi Anggaran Sumber Dana APBN Pada Bidang Kesehatan HewanTahun 2015

No Kegiatan Target Realisasi

1 Biosekuriti Perunggasan 99.000.000 99.000.0002 Pengendalian dan Penanggulangan AT 990.000.000 976.386.0003 Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi 641.454.000 588.189.3994 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 397.850.000 384.840.0005

6789

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit BakterialLainnyaPerlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit EksotikPengamatan Penyakit HewanPembinaan dan koordinasi kesehatan hewanUnit Respon Cepat PHMS

1.224.915.000

30.000.000199.150.000

27.900.000275.950.000

1.162.526.500

29.230.000172.632.000

27.900.000231.362.000

10 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan 578.150.000 560.095.000

JUMLAH DANA 4.108.845.000 3.876.636.899


C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1. APBDPelaksanaan dan capaian sasaran program kegiatan dengan sumber

dana APBD yang ada di Bidang Kesehatan Hewan dapat dilaporkan

sebagai berikut :

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Pengendalian danPemberantasan PHMSPelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Pengendalian

dan Pemberantasan PHMS merupakan kegiatan seksi P3H.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 11 –

13 Maret 2015 di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB. Peserta pertemuan sebanyak 40 (empat puluh)

orang yang terdiri dari Kepala Bidang Keswan Kabupaten/Kota, staf

yang membidangi kesehatan hewan, petugas medis/paramedis

kecamatan serta kepala bidang/kasi/staf lingkup Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Tujuan pertemuan tersebut

adalah untuk meningkatkan koordinasi atau akselerasi kegiatan

antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka menciptakan

keselarasan program dan kegiatan penanggulangan penyakit

hewan menular strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil petermuan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di NTB relatif

terkendali sehingga NTB sebagai sumber ternak bibit dan salah

satu potensi dalam mendukung program nasional PSDS/K

dimana peran NTB melalui Bumi sejuta sapi mempunyai

kontribusi yang tidak dapat diabaikan;

2. Populasi yang diinginkan dalam program BSS telah dicapai dan

terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi melalui “BSS”

berkelanjutan dengan mengontrol pengeluaran ternak bibit dan

potong serta pemotongan dalam daerah;


3. Ada 25 PHMS yang perlu kita waspadai sesuai dengan SK

Menteri Pertanian Nomor : 4026/kpts/OT.140/4/2013 Tanggal 1

April 2013 karena Provinsi NTB sebagai sumber bibit ternak sapi

bali nasional sangat memiliki nilai kompetitif yakni bebas dari

berbagai jenis PHMS seperti brucellosis, jembrana, SE (ngorok)

dan Anthrax di Pulau Lombok. Selain itu juga NTB telah berhasil

mempertahankan status bebas historis penyakit rabies.

4. Sebagai aparat/petugas peternakan harus mampu

mempertahankan NTB bebas beberapa PHMS (rabies,

brucellosis, hog cholera dan SE P. Lombok) dengan

memperkuat jejaring keswan kabupaten/kota dalam pengawasan

PHMS dan mewaspadai lalu lintas ternak ilegal yang mempunyai

potensi dalam penularan PHMS.

5. Setiap ada kegiatan terkait droping ternak pemerintah agar

bidang kesehatan hewan kabupaten/kota dilibatkan sehingga

bisa memberikan masukan sesuai teknis kesehatan hewan

6. Vaksin SE agar disediakan/ditargetkan dengan dosis yang lebih

untuk daerah - daerah kasus dan terancam kasus penyakit SE

walaupun tanpa biaya operasional vaksinasi

7. Untuk mencegah penularan virus AI, droping rapid test ke

kabupaten/kota agar diperbanyak jika memungkinkan sebagai

skrening test kasus penyakit AI

8. Dalam rangka NTB bebas AI 2016 syaratnya 2 tahun berturut -

turut tidak ada kasus, artinya tidak ada kasus selama 1 tahun

dari kasus terakhir dan 1 tahun berikutnya dilakukan surveillans

oleh BBV regional tidak juga ditemukan kasus maka melalui

pemerintah daerah membuat surat usulan ke menteri pertanian

yang didukung data dari dinas, kajian dari tim ahli dan

dukungan hasil surveillans dari BBV Denpasar

9. Kesehatan kabupaten/kota bersedia melakukan vaksinasi SE

bulanan untuk meningkatkan pengendalian penyakit SE


10. Untuk kasus penyakit AI dalam road map Indonesia bebas AI

tahun 2020 dan NTB bebas AI maka NTB termasuk wilayah

resiko sedang, untuk itu lakukan strategi yaitu deteksi dan

respon cepat, biosekuriti, vaksinasi (+/-), surveillans, penataan

rantai pasar unggas, kompartementalisasi dan zona,

pengendalian lalu lintas dan strategi penunjang lainnya

(regulasi dan lain-lain).

11. Perkembangan AI terkini di NTB, terdapat kasus di kabupaten

Bima bulan Maret 2015 lakukan respon cepat, penelusuran faktor

resiko penularan, KIE, kewaspadaan terhadap itik, kirim sampel ke

BBV, surveillans pasif 2015 dan 2016 serta lakukan langkah

pembebasan NTB tahun 2016 dari penyakit AI jika memungkinkan

12. Anggaran yang diperlukan NTB adalah untuk kegiatan deteksi,

lapor dan respon cepat, biosekurity, surveillans dan monev.

13. Dalam mendukung nasional veteriner services (NVS) maka

petugas pelayanan di bidang keswan disebut petugas

pelayanan veteriner

14. Kapasitas SDM perlu ditingkatkan sesuai dengan prioritas

pengendalian PHMS

15. Jika kapasitas SDM memadai sangat diperlukan dukungan

sarana dan operasional agar dapat diaplikasikan di lapangan

Belanja ATKKetersediaan dana ATK untuk membiayai kegiatan Bidang

Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.675.000,- (lima juta enam

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 94,6%.


Belanja Obat – obatan Kesehatan HewanBelanja obat-obatan

- Biaya obat – obatan penanganan cacing pada pedet

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

74.846.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh

enam ribu rupiah) atau sebesar 99,79%. Jenis obat penanganan

cacing yang diadakan sebagaimana tabel 29 berikut :

Tabel 30. Jenis Obat Penanganan Cacing Tahun 2015

No. Uraian Pekerjaan Volume SatuanHargasatuan(Rp.)

Total (Rp.)

1. Albenol-300 Bolus 1.352 Blister 30.000 40.560.000

2. B-Sanplex Inj 50 ml 600 Botol 25.250 15.150.000

3. Limoxin 25 Spray 200 ml 60 Botol 173.000 10.380.000

4. Sulfa Strong 20 ml 398 Botol 22.000 8.756.000

Jumlah 74.846.000

- Biaya alat dan bahan obat - obatan pencegahan Rabies

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh

lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 74.975.000,- (tujuh

puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau

sebesar 99,97% dengan jenis pengadaan sebagaimana tabel 30

berikut :

Tabel 31. Biaya Alat dan Bahan Obat – Obatan PencegahanRabies Tahun 2015

No. UraianPekerjaan Volume Satuan

HargaSatuan(Rp.)

Total (Rp.)

1. Strichnin 3 Kg 16.300.000 48.900.000

2. Sarung tangan 193 Box 75.000 14.475.000

3. Masker 200 Box 58.000 11.600.000

Jumlah 74.975.000


- Biaya alat dan bahan obat - obatan pencegahan AI

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

74.846.800,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh

enam ribu delapan ratus) atau sebesar 99,79% dengan rincian

pengadaan sebagaimana tabel 31 berikut :

Tabel 32. Biaya Alat dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan AITahun 2015

No Obat – Obatan Volume Satuan Harga(Rp.)

Jumlah(Rp.)

1 Rapid Test Kid AI,Anigen (isi 30 Test Kit) 2 Box isi @

30 Test) 4.997.000 9.994.000

2 Disposible Syringe 3 ml100/pk 30 Box @

100 bh 190.000 5.700.000

3 Vita Strong 5 Gr(Medion) 204 isi 40

sachet/Box 45.000 9.180.000

4 Caprivac ND-AI-K 500dosis 184 Botol @

150ml 259.200 47.692.800

5 Microtube 1,5 ml(500/pak) 10 Pak 228.000 2.280.000

Jumlah 74.846.800

- Biaya alat dan bahan obat - obatan/vaksin AT

Jumlah dana yang tersedia Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.978.400,-

(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan

ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,96% dengan rincian


Tabel 33. Biaya Alat, Bahan Obat – Obatan/Vaksin AT

No. Uraian Alat/Bahan Volume Satuan Harga(Rp)

Jumlah(Rp.)

1 Vet-Oxy SB 50 ml 500 Botol 33.300 16.650.000

2 Glucortin-20 50 ml 150 Botol 160.000 24.000.000

3 Pilocarpin Inj 5 ml 268 Botol 26.300 7.048.400


Jumlah 49.978.400


- Biaya alat dan bahan obat - obatan/vaksin SE

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.978.400,-

(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan

ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,95% dengan rincian


Tabel 34. Biaya Alat dan Bahan Obat – Obatan/Vaksin SE

No. Uraian Alat/Bahan Volume Satuan Harga(Rp)

Jumlah(Rp.)

1 Vet-Oxy SB 50 ml 500 Botol 33.300 16.650.000

2 Glucortin-20 50 ml 150 Botol 160.000 24.000.000

3 Pilocarpin Inj 5 ml 268 Botol 26.300 7.048.400


JUMLAH 49.978.400

Jasa Pemeriksaan Keswan- Biaya Jasa Pemeriksaan Penanganan Cacing

Dana yang tersedia sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima

juta rupiah) dengan realisasi 100%.

Jasa pemeriksaan penanganan cacing ini merupakan dana untuk

mendukung program penanganan cacing pada pedet.

Penanganan cacing pada pedet dilakukan melalui pengambilan

sampel faeces sejumlah 2.535 sampel dengan jasa pengambilan

sampel, pengobatan dan pemeriksaan Rp. 4.600,-/sampel,

pemeriksaan sampel faeces sejumlah 2.535 sampel. Kegiatan ini

dilaksanakan di 2 kabupaten. Rincian target untuk masing-masing

kabupaten/kota sebagaimana tabel 34 berikut :


Tabel 35. Target dan Realisasi Pemeriksaan Cacing Tahun 2015

No Kabupaten/Kota

Target RealisasiPengambilan

sampelPengobatan Pemeriksaan

sampelPengambilan

sampelPengobatan Pemeriksaan

sampel

1 LombokUtara 835 858 835 858 835 858

2 LombokTimur 1.700 1.739 1.700 1.739 1.700 1.739

Jumlah 2.535 2.597 2.535 2.597 2.535 2.597

- Biaya Jasa Pencegahan dan Penolakan Rabies

Pada kegiatan jasa pencegahan dan penolakan rabies tersedia

dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta

rupiah) 100% digunakan untuk jasa eliminasi anjing sebanyak

3.500 ekor dengan jasa Rp. 10.000,-/ekor. Jasa pengambilan

dan biaya pemeriksaan sampel otak yang dikirim ke BBV

Denpasar untuk dilakukan pengujian FAT dibiayai dari APBN.

Kegiatan eliminasi dilaksanakan di 4 kabupaten dan 1 kota

sedangkan pangambilan sampel otak anjing dilaksanakan di 10

kabupaten/kota. Kegiatan harus tetap dilaksanakan secara

berkesinambungan dalam upaya mempertahankan wilayah

provinsi NTB “ Bebas Histori Rabies”. Untuk lebih jelasnya

rincian target sebagaimana tabel 35 berikut :


Tabel 36. Target dan Realisasi Pencegahan dan Penolakan Rabies Tahun 2015

NoKabupaten/

Kota

Target Realisasi

EliminasiAnjing

Pengambilansampel

Pemeriksaansampel

EliminasiAnjing

Pengambilansampel

Pemeriksaansampel

1 Mataram - 20 20 - 20 20

2 Lombok Barat - 40 40 - 40 40

3 Lombok Utara - 40 40 - 40 40

4 LombokTengah - 50 50 - 50 50

5 Lombok Timur - 70 70 - 70 70

6 SumbawaBarat 600 30 30 600 30 30

7 Sumbawa 750 40 40 750 40 40

8 Dompu 750 40 40 811 40 40

9 Bima 750 40 40 750 40 40

10 Kota Bima 650 30 30 717 30 30

Jumlah 3.500 400 400 3.628 400 400

- Biaya Jasa Vaksinasi AI

Ketersediaan dana pada kegiatan jasa vaksinasi AI sejumlah Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sebesar 100%. Target

vaksinasi sejumlah 20.000 dosis, jasa yang diberikan Rp. 1.500,-/

dosis. Target per kabupaten/kota sebagaimana tabel 35 berikut :


Tabel 37. Target dan Realisasi Vaksinasi AI Tahun 2015

No. Kabupaten/Kota Target (Dosis) Realisasi(Dosis)

1. Kota Mataram 2.000 2.0262. Lombok Barat 2.500 2.5873. Lombok Utara 2.000 2.0854. Lombok Tengah 4.000 7.5365. Lombok Timur 4.000 4.7326. Sumbawa Barat - -7. Sumbawa - -8. Dompu 1.500 1.7259. Bima 2.500 2.500

10. Kota Bima 1.500 2.571Jumlah 20.000 25.762

- Biaya Jasa Vaksinasi SE

Ketersediaan dana kegiatan jasa vaksinasi SE sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sebesar 100% dengan target

vaksinasi sejumlah 12.000 dosis, jasa yang diberikan Rp. 2.500,-

/dosis.Target Per Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 36 berikut :

Tabel 38. Target dan Realisasi Vaksinasi SE

No. Kabupaten/Kota Target(Dosis)

Realisasi(Dosis)

1. Kota Mataram - -

2. Lombok Barat - -

3. Lombok Utara - -

4. Lombok Tengah - -

5. Lombok Timur - -

6. Sumbawa Barat - -

7. Sumbawa - -

8. Dompu - -

9. Bima - -

10. Kota Bima 12.000 12.100

Jumlah 12.000 12.100


- Biaya Jasa Vaksinasi Anthrax

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan vaksinasi Anthrax

sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau

sebesar 100% dengan target vaksinasi 8.000 dosis, jasa yang

diberikan Rp. 2.500,-/dosis.

Tabel 39. Target dan Realisasi Vaksinasi Anthrax Tahun 2015


Realisasi(Dosis)

1. Kota Mataram - -

2. Lombok Barat 2.000 3.167

3. Lombok Utara - -

4. Lombok Tengah 6.000 7.095

5. Lombok Timur - -

6. Sumbawa Barat - -

7. Sumbawa - -

8. Dompu - -

9. Bima - -

10. Kota Bima - -

Jumlah 8.000 10.262

Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja perjalanan dinas dalam daerah digunakan untuk membiayai

kegiatan pembinaan, supervisi, surveilance, monev pelayanan

Bidang Keswan dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian

PHMS di 10 kabupaten/kota se - Nusa Tenggara Barat dengan

ketersediaan dana sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh

dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

122.480.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan

puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,98%.


Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahBelanja perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk mendukung

kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat di luar Nusa Tenggara Barat

dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh

lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 58.819.000,- (lima

puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) atau

sebesar 90,5%.

2. APBNPelaksanaan dan capaian sasaran program kegiatan dengan sumber

dana APBN yang ada di Bidang Kesehatan Hewan dapat dilaporkan

sebagai berikut :

BIOSEKURITI PERUNGGASAN

Baseline Biosekuriti Perunggasan dengan output 900 liter

penyemprotan dengan menggunakan desinfektan yang dilakukan

pada sektor 4 (backyard) unggas pekarangan.

Tabel 40. Target dan Realisasi Penyemprotan DesinfektanTahun 2015

No Kecamatan Target JumlahDesinfektan

Populasi (Ekor)Ayam Itik Burung Jumlah

1 Mataram 100 100 2.111 328 - 3.439

2 LombokBarat 100 130 638 127 209 974

3 LombokUtara 50 50 6.493 - 1.116 7.609

4 LombokTengah 125 125 2.396 5 - 2.411

5 LombokTimur 125 125 1.024 70 60 1.354

6 SumbawaBarat 50 50 22.755 2,181 424 25.360

7 Sumbawa 100 118 35.409 - - 5.4098 Dompu 100 100 91.534 3.716 - 105.2509 Bima 100 100 22.169 841 - 3.010

10 Kota Bima 50 50 3.760 665 - 5.230

NTB 900 948 88.289 9.143 1.809 210.046


- Pengadaan pakaian lapangan

No. Uraian VolumeHargaSatuan(Rp.)

HargaTotal (Rp.)

1. Pakaian Lapangan 50 Buah 284.000 14.200.0002. Sepatu Boot Panjang 50 Buah 132.000 6.600.0003. Jas Hujan 50 Buah 101.000 5.050.0004. Masker 50 Box 58.000 2.900.0005. Sarung Tangan 50 Box 75.000 3.750.000

Jumlah 32.500.000

Terbilang : Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX

Untuk mendukung kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yaitu

honor PPK, belanja bahan, kegiatan pertemuan, belanja bahan non

operasional, belanja perjalanan dinas biasa.

Kegiatan Volume Anggaran(Rp.)

Realisasi(Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

Pengendalian danPenanggulangan Anthrax

234.000Dosis

Koordinasi Pemberantasan AT

Koordinasi pemberantasan Anthrax

Honor Operasional Satuan Kerja

- Honor Pejabat PembuatKomitmen Bidang Keswan[1 ORG x 12 BLN]

12 OB 10.200.000 10.200.000 -

Belanja Bahan

- ATK 1 Tahun 3.326.000 3.325.000 1.000

- ATK Rakor AT 1 Kegiatan 3.030.000 2.997.000 33.000

- Vaksin AT 50.000 Dosis 50.000.000 47.500.000 2.500.000

- Alat Penanggulangan AT 1 Paket 30.000.000 17.985.300 14.700

- Bahan Pemeriksaan Lab 1 Paket 21.950.000 21.785.000 165.000

Honor Output Kegiatan- Honor Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan 1 Paket 1.350.000 - 1.350.000

- Honor PejabatPengadaan Barang/Jasa 2 Paket 660.000 - 660.000

RAPAT KOORDINASI AT SE - NTB

- Pengarah 1 OK 500.000 500.000 -

- Ketua 1 OK 450.000 450.000 -

- Sekretaris 1 OK 400.000 400.000 -

- Anggota 4 OK 1.400.000 1.400.000 -


Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Imbalan OperasionalPetugas AdministrasiPelaksana KegiatanPemberantasan AT[2 ORG x 12 BLN]

24 OB 36.000.000 36.000.000 -

- Imbalan OperasionalTim Pengendalian danPemberantasan AnthraxProvinsi[15 ORG x 10 OB]

150 OB 52.500.000 52.500.000 -

- Imbalan OperasionalTim Pengendalian danPemberantasan AnthraxKab/Kota se - NTB[18 ORG x 10 OB]

180 OB 45.000.000 45.000.000 -

- OperasionalPemusnahanDisposal

1 Tahun 9.800.000 1.380.000 8.420.000

Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber

Rakor/Bimtek/Pertemuan

12 OJ 6.000.000 6.000.000 -

- Honor NarasumberTenaga Ahli 2 OJ 1.700.000 1.700.000 -

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

RAPAT KOORDINASI AT SE – NTB

- Paket Meeting 1 Paket 21.300.000 21.275.000 25.000

- Bantuan Transport 1 Paket 8.960.000 8.515.000 445.000

- Uang Saku 37 OK 9.250.000 9.250.000 -

Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax di Kawasan Kota Bima

Koordinasi Pemberantasan Anthrax


- Operasional Vaksinasi 9.500 Dosis 23.750.000 23.750.000 -- Operasional Petugas

Pengambilan Sampel(Pra Vaksinasi)

200 Dosis 1.000.000 1.000.000 -

- Operasional PetugasPengambil Sampel(Post Vaksinasi)

200 Dosis 1.000.000 1.000.000 -

- Operasional TimPengendalian danPenanggulanganAnthrax

1 Tahun 12.000.000 12.000.000 -

Belanja Perjalanan Biasa- Monitoring dan Evaluasi

ke Kab/Kota Bima 1 OP 2.000.000 2.000.000 -

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN DI KAB.SUMBAWAKoordinasi Pemberantasan Anthrax




500 Dosis 2.500.000 2.500.000 -



500 Dosis 2.500.000 2.500.000 -

- Operasional TimPengendalian danPenanggulangan Anthrax

1 Tahun 14.800.000 14.800.000 -

Belanja Perjalanan Biasa

- Monitoring dan Evaluasike Kab Sumbawa

1 OP 1.850.000 1.850.000 -

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN DI KAB. DOMPU



- Operasional Vaksinasi 35.000 Dosis 87.500.000 87.500.000 -

- Operasional PetugasPengambilan Sampel(Pra Vaksinasi)

300 Dosis 1.500.000 1.500.000 -


300 Dosis 1.500.000 1.500.000 -


1 Tahun 11.700.000 11.700.000 -


- Monitoring dan Evaluasike Kab Dompu

1 OP 1.950.000 1.950.000 -

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN DI SUMBAWABARAT


Belanja Bahan

- ATK 1 Kegiatan 250.000 250.000 -




225 Sampel 1.125.000 1.125.000 -

- Operasional PetugasPengambil Sampel (PostVaksinasi)

225 Sampel 1.125.000 1.125.000 -


1 Tahun 10.500.000 10.500.000 -


- Monitoring dan Evaluasike Kab Sumbawa Barat

1 OP 1.750.000 1.750.000 -


PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOKTENGAH


Belanja Bahan

- ATK 1 Kegiatan 250.000 250.000 -


- Operasional Vaksinasi 500 Dosis 1.250.000 1.250.000 -


100 Sampel 500.000 500.000 -

- Operasional PetugasPengambil Sampel (PostVaksinasi)

100 Sampel 500.000 500.000 -


- Monitoring dan EvaluasiKe Kab. Loteng 8 OH 2.800.000 2.800.000 -

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOKTIMUR


Belanja Bahan

- ATK 1 Kegiatan 250.000 250.000 -




100 Sampel 500.000 500.000 -


100 Sampel 500.000 500.000 -


- Monitoring dan Evaluasike Kab Lotim 5 OH 1.750.000 1.400.000 350.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. BIMA


Belanja Bahan

- ATK 1 Kegiatan 250.000 250.000 -




500 Sampel 2.500.000 2.500.000 -


500 Sampel 2.500.000 2.500.000 -


1 Tahun 12.000.000 12.000.000 -


PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOKBARATKoordinasi Pemberantasan Anthrax

Belanja Bahan

- ATK 1 Kegiatan 250.000 250.000 -


- Operasional Vaksinasi 500 Dosis 1.250.000 1.250.000 -- Operasional Petugas


50 Sampel 250.000 250.000 -


50 Sampel 250.000 250.000 -


1 Tahun 2.100.000 2.100.000 -

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOKUTARA


Belanja Bahan

- ATK 1 Kegiatan 250.000 250.000 -

Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Vaksinasi 500 Dosis 1.250.000 1.250.000 -- Operasional Petugas


25 Sampel 125.000 125.000 -


25 Sampel 125.000 125.000 -


1 Tahun 1.400.000 1.400.000 -

- Pengadaan - Pengadaan Pada Kegiatan Anthrax

1. Pengadaan Vaksin Anthrax


HargaTotal(Rp.)

1. Vaksin Anthrax 50.000 dosis 950 47.500.000

Jumlah 47.500.000

Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah


2. Pengadaan Alat Anthrax


HargaTotal (Rp.)

1.2.3.

Mikrotube 1,5 ml (500/pak)Spuit Mika 10 ml europlexNeedle 18 x 11/12Ex. Europlex

20 pak100 buah43 buah

228.00096.80087.100

4.560.0009.680.0003.745.300

Jumlah 17.985.300

Terbilang : Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan PuluhLima Ribu Tiga Ratus Rupiah

3. Pengadaan Bahan Pemeriksaan Laboratorium


HargaTotal (Rp.)

1.

2.

3.

4.

Antigen Anthrax 1 ml

Konjugat merk Silenus

ABTS merk Sigma

Botol scoot 1000 ml

8 Botol

1 Botol

2 buah

10 Botol

1.720.000

5.130.000

2.700.000

93.500

8.600.000

5.130.000

5.400.000

1.215.500Jumlah 21.785.000

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah

4. Operasional Vaksinasi Anthrax

No Kabupaten/Kota Target Realisasi

1 Mataram - -

2 Lombok Utara 500 507

3 Lombok Timur 2.000 2.285

4 Sumbawa Barat 15.000 29.078

5 Sumbawa 61.000 83.189

8 Dompu 35.000 47.343

9 Bima 60.000 60.546

10 Kota Bima 9.500 13.902

Jumlah 183.000 236.868


- Pertemuan Rapat Koordinasi Anthrax

Rapat Koordinasi Anthrax merupakan rapat tahunan yang rutin

digelar guna menselaraskan baik itu tujuan maupun proses

dalam memberantas penyakit Anthrax khususnya di pulau

Sumbawa yang hingga saat ini masih merupakan daerah

endemis. Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 17-18

Desember 2015 bertempat di hotel Puri Indah Mataram ini

dihadiri oleh 30 orang peserta baik itu kepala bidang, kepala

seksi maupun petugas lapangan se - NTB

- Operasional Pengambilan Sampel Pre dan Post Vaksinasi

Ketersediaan Operasional Pengambilan Pre dan Post Vaksinasi

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau

100%. Operasional ini digunakan untuk membiayai petugas di

lapangan dalam pengambilan sampel pre dan post vaksinasi

dengan target sebagai berikut :

No Kabupaten/KotaTarget Realisasi

PreVaksinasi

PostVaksinasi

PreVaksinasi

PostVaksinasi

1 Mataram - - - -2 Lombok Barat 50 50 50 503 Lombok Utara 25 25 25 254 Lombok Tengah 175 175 175 1755 Lombok Timur 150 150 150 1506 Sumbawa Barat 500 500 500 5007 Sumbawa 600 600 600 6008 Dompu 500 500 500 5009 Bima 800 800 802 80210 Kota Bima 200 200 200 200

Jumlah 3.000 3.000 3.002 3.002


PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI PADA SAPI/

KERBAU

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dapat

terlaksana bila terjadi peningkatan populasi dengan meningkatkan

angka kelahiran dan menurunkan angka kematian ternak. Peningkatan

angka kelahiran dan penurunan angka kematian dapat terjadi jika

tercapai Status Kesehatan Hewan yang Optimal. Status Kesehatan

hewan terkait dengan Penyakit Hewan Menular (PHM), Penyakit Non

Infeksius Berdampak Ekonomi Tinggi dan Penyakit Gangguan

Reproduksi. Penyakit Gangguan reproduksi berpengaruh terhadap

rendahnya Service per Conception (S/C), panjangnya Calving Interval

(CI), rendahnya angka kelahiran dan terjadinya kemajiran.

Penjaminan terhadap kesehatan reproduksi (medik reproduksi)

dilakukan melalui penanganan gangguan reproduksi berupa

pemeriksaan status reproduksi, pengobatan dan terapi hormonal serta

pelayanan kebidanan seperti distokia, retensi plasenta dan prolapsus

uteri. Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi ditargetkan

untuk meningkatkan kelahiran dengan ditandai interval beranak

(Calving Interval) yang mendekati normal. Kegagalan reproduksi

pada ternak sapi dan kerbau ditandai dengan kawin berulang (repeat

breader), anestrus untuk jangka lama maupun yang menunjukkan

gejala klinis gangguan reproduksi pasca melahirkan.

Hasil penelitian drh. Agus Prihatno, MP. Menyebutkan bahwa rata -

rata 20% dari total populasi ternak adalah mengalami gangguan

reproduksi yang meliputi : hipofungsi, silent heat, endometritis, kista,

CLP dan lain - lain.

Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau

merupakan kegiatan prioritas sehinga dalam perencanaanya disusun

mulai dari pengadaan peralatan, pengadaan hormone dan vitamin,

operasional pencatatan, pengadaan kandang knock down crush,

operasional pemeriksaan, operasional pengobatan, monitoring/

evaluasi serta pertemuan atau bimtek gangguan reproduksi yang

pesertanya terdiri dari 10 Kabupaten Kota se-NTB.


Hasil Kegiatan Penanganan Ternak yang Mengalamin Reproduksi di

10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB yang dibiayai dari

anggaran APBN pada tahun 2015 adalah dalam tabel berikut :

Realisasi Keuangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada

Sapi/kerbau dapat ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 41. Realisasi Keuangan Kegiatan Penanggulangan Ternak

Yang Mengalami Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau

Uraian VolumeJumlah

Anggaran(Rp.)

Realisasi(Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

PenanggulanganGangguan ReproduksiPada Sapi/Kerbau

6.500 Dosis

Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- Peralatan dan Bahan

Gangguan Reproduksi 1 Paket 46.000.000 44.625.400

- ATK 1 Tahun 5.500.000 5.500.000- Hormon, Vitamin

Gangguan Reproduksi 1 Paket 96.000.000 95.949.000

Honor Output Kegiatan RAPAT RAPAT KOORDINASI GANGGUAN REPRODUKSI

- Pengarah 1 OK 500.000 450.000 50.000- Ketua 1 OK 450.000 400.000 50.000- Sekretaris 1 OK 400.000 300.000 100.000- Anggota 4 OK 1.400.000 1.200.000 200.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Administrasi dan

Pelaporan 1 Tahun 4.500.000 1.500.000 3.000.000

- Analisa Tabulasi Data 1 Kegiatan 5.200.000 5.125.000 75.000- Paket Meeting 1 Paket 42.404.000 12.590.000 29.184.000Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber

Rakor/Bimtek/Pertemuan

12 OJ 6.000.000 6.000.000 -

- Honor NarasumberTenaga Ahli 4 OJ 3.400.000 3.400.000 -

Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Pertemuan, Koordinasi,

Konsultasi ke Jakarta/Daerah lainnya

5 OP 30.000.000 17.241.399 12.758.601

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam KotaRAPAT KOORDINASI GANGGUAN REPRODUKSI

- Bantuan Transport 1 Paket 10.000.000 6.930.000- Uang Saku 30 OK 7.500.000 7.500.000


PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KOTA BIMAPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 2.450.000 2.450.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas

Pencatatan GangguanReproduksi

400 Ekor 1.200.000 1.200.000

- OperasionalPemeriksaan/Penanganan GangguanReproduksi

400 Ekor 3.600.000 3.600.000

- OperasionalPengobatan/Penanganan GangguanReproduksi

400 Dosis 4.400.000 4.400.000

- Kandang Knock DownCrush 1 Unit 2.000.000 2.000.000

Belanja Perjalanan Biasa- Monitoring dan

Evaluasi ke Kab. Bima 1 OP 2.000.000 2.000.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KAB SUMBAWAPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 2.000.000 1.995.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


500 Ekor 1.500.000 1.500.000


500 Ekor 4.500.000 4.500.000


500 Dosis 5.500.000 5.500.000


Belanja Perjalanan Biasa- Monitoring dan

Evaluasi ke KabupatenSumbawa

1 OP 1.850.000 1.850.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KAB DOMPUPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 2.000.000 2.000.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya


- Operasional PetugasPencatatan GangguanReproduksi

600 Ekor 1.800.000 1.800.000


600 Ekor 5.400.000 5.400.000


600 Dosis 6.600.000 6.600.000



ke Kab. Dompu 1 OP 1.950.000 1.950.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAB KAWASAN SUMBAWA BARATPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi

Belanja Bahan

- ATK 1 Tahun 2.500.000 2.500.000

- Belanja Barang NonOperasional Lainnya 400 Ekor 1.200.000 1.200.000

- Operasional PetugasPencatatan GangguanReproduksi

400 Ekor 1.200.000 1.200.000


400 Ekor 3.600.000 3.600.000


400 Dosis 4.400.000 4.400.000



- Monitoring dan evaluasike Kab. Sumbawa Barat 1 OP 1.750.000 1.750.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAB KAWASAN LOMBOK TENGAHPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 3.000.000 3.000.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


1.000 Ekor 3.000.000 3.000.000



1.000 Ekor 9.000.000 9.000.000


1.000 Dosis 11.000.000 11.000.000



Ke Kab. Loteng 5 OH 1.750.000 1.750.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KAB LOMBOK TIMUR

Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi

Belanja Bahan- ATK 1 Tahun 3.000.000 3.000.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


1.000 Ekor 3.000.000 3.000.000


1.000 Ekor 9.000.000 9.000.000


1.000 Dosis 11.000.000 11.000.000

- Kandang Knock DownCrush

1 Unit 2.000.000 2.000.000


ke Kab. Lotim5 OH 1.750.000 1.750.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KOTA MATARAMPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 1.000.000 1.000.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


200 Ekor 600.000 300.000



200 Ekor 1.800.000 900.000


200 Dosis 2.200.000 1.100.000

- Kandang Knock DownCrush

1 Unit 2.000.000 2.000.000

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KAB. LOMBOK BARATPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 3.000.000 3.000.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


1.000 Ekor 3.000.000 3.000.000


1.000 Ekor 9.000.000 9.000.000


1.000 Dosis 11.000.000 11.000.000


PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KAB. LOMBOK UTARAPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 3.000.000 3.000.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


600 Ekor 1.800.000 1.800.000


600 Ekor 5.400.000 5.400.000


600 Dosis 6.600.000 6.600.000



PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DIKAWASAN KAB. BIMAPenanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan ReproduksiBelanja Bahan- ATK 1 Tahun 3.000.000 2.998.000Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional Petugas


800 Ekor 2.400.000 2.400.000


800 Ekor 7.200.000 7.200.000


800 Dosis 8.800.000 8.800.000


Hasil Kegiatan

Realisasi Fisik Penanganan Ternak yang Mengalami Reproduksi di

10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB yang dibiayai dari

anggaran APBN pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Realisasi Fisik Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan

Reproduksi pada 10 Kabupaten/Kota se - NTB

No Kabupaten/Kota

Target Realisasi%

Pencatatan Pemeriksaan Pengobatan Pencatatan Pemeriksaan Pengobatan

1 Mataram 200 200 200 100 100 100 50

2 LombokBarat 1.000 1.000 1.000 1.096 1.192 1.192 119

3 LombokUtara 600 600 600 707 625 625 104

4 LombokTengah 1.000 1.000 1.000 1.216 1.027 1.027 103

5 LombokTimur 1.000 1.000 1.000 2.229 1.001 1.001 100

6 SumbawaBarat 400 400 400 559 340 340 85

7 Sumbawa 500 500 500 367 500 500 100

8 Dompu 600 600 600 1.767 664 664 111

9 Bima 800 800 800 2.314 800 800 100

10 Kota Bima 400 400 400 1.036 379 379 107

Jumlah 6.500 6.500 6.500 11.391 6.675 6.675 103


Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi fisik kegiatan

penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi adalah 6.675

ekor (103%) dari targer 6.500 ekor. Akan tetapi realisasi keuangan

sebesar Rp.145.820.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus

dua puluh ribu rupiah) atau 97,87% dari anggaran yang tersedia yaitu

Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). Hal ini

disebabkan karena pada Kota Mataram realisasi hanya 100 ekor (50%)

dari target 200 ekor dan Kabupaten Sumbawa Barat realisasi 340 ekor

(85%) dari target 400 ekor. Sebaliknya untuk Kabupaten Lombok

Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur,

Kabupaten Dompu dan Kota Bima realisasi fisik lebih dari 100%.

Adapun jenis dan jumlah penyakit gangguan reproduksi yang terjadi

adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Realisasi Jenis dan Jumlah Penyakit Gangguan Reproduksi Tahun 2015

Pada 10 Kabupaten/Kota se-NTB

No JENISPENYAKIT

KABUPATEN / KOTAJUMLAHKOTA

MATARAMLOMBOKBARAT

LOMBOKUTARA

LOMBOKTENGAH

LOMBOKTIMUR

SUMBAWABARAT SUMBAWA DOMPU BIMA KOTA

BIMA1 Distocia 3 204 28 70 84 21 64 106 87 32 699

2 Prolapsus 5 20 12 28 90 20 17 14 27 15 248

3 Cystic Ovari - - 4 2 19 4 3 20 63 14 129

4 Endometritis 10 37 37 - 39 21 35 27 33 48 287

5 Vulvo Vaginitis - - 1 - 32 6 2 12 93 - 146

6 HypofungsiOvary 4 240 85 9 92 48 3 164 170 194 1009

7 HypoplasiaOvary - - - - - 6 5 - 18 - 29

8 RetensiPlasenta 2 128 34 101 120 54 94 103 72 - 708

9 Abortus - 33 3 39 26 15 17 10 89 16 248

10 Vaginitis 1 48 21 6 11 18 15 21 29 17 187

11 An Estrus 6 - - 57 54 49 10 20 55 - 251

12 Pyometra 2 11 3 7 21 3 18 2 3 6 76

13 Nympomani - - - - 1 2 - - 3 - 6

14 PPS 5 45 131 568 41 3 133 - - - 926

15 CLP 5 16 10 - 14 5 - 2 5 24 81

16 RepeatBreeder 16 259 99 85 231 37 40 53 4 22 846

17 Metritis 1 - 16 - 4 - 10 - 40 - 71

18 Lain-lain Kasus 40 151 141 55 122 28 34 110 9 38 728

JUMLAH 100 1.192 625 1.027 1.001 340 500 664 800 426 6.675


Dari data tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan

distribusi penyakit pada masing - masing Kabupaten/Kota di Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Kasus gangguan reproduksi yang tertinggi

adalah Hipofungi Ovary sebanyak 1.009 kasus kemudian dikuti

dengan Post Partus Syndrom (PPS) 926 kasus, Retensi Plasenta

708 kasus, Distocia 699 kasus. Sedangkan kasus yang paling

rendah adalah Nympomani hanya 6 kasus, Hipolpasi Ovary 29 kasus

dan Metritis 71 kasus. Terdapat beberapa kasus yang secara tidak

langsung menyebabkan gangguan reproduksi seperti adanya

Prolapsus Rectum, Myasis pada vulva dan lain - lain yang secara

total jumlahnya cukup signifikan yaitu 728 kasus.

Adapun penanganan

pengobatan yang dilakukan

adalah dengan pemberian

hormon, antibiotik, vitamin,

flushing dengan antiseptik

maupun reposisi secara

manual, hal ini disesuaikan

dengan jenis kasus, tingkat

keparahan dan petugas yang menangani. Hasil pengobatan

menunjukan bahwa 6.425 kasus (97%) dinyatakan sembuh dan

birahi kembali sedangkan 160 kasus (3%) tidak sembuh. Untuk yang

tidak sembuh dilakukan rekomendasi untuk di -culing (pemotongan)

yaitu kasus - kasus yang permanen seperti Hypofungsi Ovary

permanen atau atropi uteri dan lain - lain.

Rapat Koordinasi Gangguan Reproduksi

Rapat koordinasi gangguan reproduksi dimaksudkan untuk

menyampaikan informasi serta menyamakan persepsi tentang

kegiatan penanganan ternak sapi / kerbau yang mengalami

gangguan reproduksi. Rapat ini telah dilaksanakan pada tanggal 21-

22 April 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang

berasal dari 10 Kabupaten/Kota se-NTB.


Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Gangguan Reproduksi adalah :

a. Untuk tercapainya NTB-BSS berkelanjutan pemerintah provinsi NTB

mengembangkan Agroeduwisata Peternakan di Lokasi Banyumulek

- Lombok Barat, pola ini agar dikembangkan di wilayah Kabupaten

Kota se-NTB agar NTB BSS dilihat di seluruh wilayah NTB

b. Salah satu dukungan bidang kesehatan hewan dalam upaya

meningkatkan populasi sapi di NTB adalah melalui penanganan

gangguan reproduksi

c. Pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi untuk tahun 2015

agar dilaksanakan pada triwulan kedua untuk mengantisipasi

pelaksanaan PGR dan Gertak Birahi dari Kementerian Pertanian RI

d. Perlu adanya sosialisasi penanganan gangguan reproduksi pada

masyarakat di Kabupaten Kota se-NTB

e. Perlu kesiapan sumber daya manusia penanganan gangguan

reproduksi antara lain medic reproduksi dan petugas reproduksi

(Inseminator, PKB dan ATR) melalui pelatihan dan rapat koordinasi

f. Strategi penanganan gangguan reproduksi selain berdasarkan

teori dan pedoman yang ada diharapkan Kabupaten/Kota mampu

mengembangkan inovasi sesuai situasi dan kondisi di daerah

masing - masing

g. Strategi penanganan gangguan reproduksi dilaksanakan secara

komprehensif dan partisipatif

h. Dengan adanya Rapat Koordinasi PGR diharapkan teridentifikasinya

data penyakit gangguan reproduksi dan tersedianya data hasil analisis

dan pemetaan hasil penanganan gangguan reproduksi

Pengadaan Kandang Knock Down Crush

Pengadaan kandang sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp

2.000.000,- / unit dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan

penanganan gangguan reproduksi di tingkat lapangan. Realisasi

kegiatan tersebut mencapai 100% dan kandang didistribusikan ke

masing - masing kabupaten/kota se - NTB


Pengadaan Alat dan Bahan Gangguan Reproduksi

Pengadaan alat dan bahan dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung

dalam melaksanakan penanganan gangguan reproduksi di lapangan.

Adapun jenis alat dan bahan yang diadakan adalah sebagai berikut :

No Uraian VolumeHargaSatuan(Rp.)

HargaTotal (Rp.)

1.2.3.

4.5.6.7.

Insemination Gun Ex. IMVPlastic Sheet Ex. IMVSarung Tangan Plastik5 jariEmber 4 galonAlcohol 70 % 1 literTali tambang 8 mm/kgKapas 1 kg

30 PC170 Pack100 Box

64 Buah50 Liter100 Kg50 Kg

484.00065.00070.000

42.35037.00054.45041.000

14.520.00011.050.000

7.000.000

2.710.4001.850.0005.445.0002.050.000

Jumlah 44.625.400

Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus DuaPuluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah

Adapun distribusi dari alat dan bahan gangguan reproduksi tersebut


Tabel 44. Distribusi Alat dan Bahan Gangguan Reproduksi Ke Kabupaten/KotaSe – NTB Tahun 2015

No Nama BarangJumlah Jumlah Distribusi

JmlVolume Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 InseminationGun Ex. IMV 30 PC 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 30

2 Plastik SheatEx. IMV 170 Pak 10 20 10 20 20 10 20 20 20 10 10 170

3 Sarung TanganPlastik 5 Jari 100 Box 5 12 5 12 12 5 12 10 12 10 5 100

4 Ember 4 Galon 64 Buah 4 6 6 7 7 4 7 6 7 5 5 64

5 Alkohol 70 % 1Liter 50 Liter 4 5 4 6 6 4 6 5 6 4 0 50

6 Tali Tambang 8mm/kg 100 Kg 6 12 12 12 12 6 12 12 12 6 6 100

7 Kapas 1 kg 50 Kg 4 5 4 6 6 4 6 5 6 4 0 50

Keterangan :1. Kota Mataram 6. Kab. Sumbawa Barat 11. Provinsi2. Kab. Lobar 7. Kab. Sumbawa3. Kab. Lombok Utara 8. Kab. Dompu4. Kab. Lombok Tengah 9. Kab. Bima5. Kab. Lombok Timur 10. Kota Bima


Pengadaan Hormon dan Vitamin Gangguan Reproduksi

Pengadaan hormon dan vitamin dimaksudkan sebagai pendukung

pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau di

lapangan.

Adapun realisasi obat hormon dan vitamin adalah sebagai berikut :

No Uraian Pekerjaan Volume SatuanHargaSatuan(Rp.)

Total(Rp.)

1. Oxytocin-10 uk.50ml

450 Botol 86.500 38.925.000

2. Biasan TP Inj. 20ml

992 Botol 47.000 46.624.000

3. Provestin Ijn. 6 ml 100 Botol 104.000 10.400.000

Jumlah 95.949.000

Adapun distribusi dari vitamin dan hormon gangguan reproduksi


Tabel 45. Distribusi Vitamin dan Hormon Gangguan Reproduksi Pada Sapi/KerbauDi Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015

No NamaBarang

Jumlah Jumlah DistribusiJml

Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Oxytoxin-1050 Ml (Tmc) 450 Botol 40 50 40 50 50 30 50 40 50 40 10 450

2Biosan TpInj.20 Ml(Sanbe)

992 Botol 80 100 90 110 100 75 125 100 125 75 12 992

3 Provestin Inj.6 Ml (Wonder) 100 Botol 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 100

Keterangan :1. Kota Mataram 5. Kab. Lombok Timur 9. Kab. Bima2. Kab. Lombok Barat 6. Kab. Sumbawa Barat 10. Kota Bima3. Kab. Lombok Utara 7. Kab. Sumbawa 11. Provinsi4. Kab. Lombok Tengah 8. Kab. Dompu


PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PARASITER

Pengendalian dan penanggulangan penyakit parasiter didukung

dengan pengadaan bahan, rapat koordinasi, sosialisasi parasit, biaya

operasional lainnya dan belanja perjalanan dinas. Alokasi anggaran

untuk kegiatan ini sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh

juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 326.990.000,-

(tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu

rupiah) atau sebesar 96,17%.

Kegiatan Volume JumlahDana (Rp.)

Realisasi(Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

Pengendalian dan PenanggulanganPenyakit Parasiter 6.100 Dosis 340.000.000 326.987.000 13.013.000

Operasional Kesehatan Hewan

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet

Belanja Bahan

- ATK 1 Tahun 4.500.000 4.500.000 0

- ATK Peserta Rakor dan Panitia 1 Paket 5.400.000 5.400.000 0- ATK Peserta dan Panitia Sosialisasi

Parasit 1 Paket 2.000.000 2.000.000 0

- Pembuatan Leaftlet dan Brosur 2.500 Paket 7.500.000 7.500.000 0- Alat dan Bahan Pengambilan Sampel

Parasit 1 Paket 6.000.000 5.997.000 3.000

- Obat Parasit Internal, Antibiotik danVitamin 1 Paket 94.250.000 94.232.000 18.000

Honor Output Kegiatan

Honor Panitia Rapat Koordinasi

- Pengarah 1 OK 500.000 500.000 0

- Ketua 1 OK 450.000 450.000 0

- Sekretaris 1 OK 400.000 400.000 0

- Anggota 3 OK 1.050.000 1.050.000 0

Honor Panitia Rapat Sosialisasi Parasit

- Pengarah 1 OK 500.000 450.000 50.000

- Ketua 1 OK 450.000 400.000 50.000

- Sekretaris 1 OK 400.000 300.000 100.000

- Anggota (Provinsi) 6 OK 2.100.000 1.800.000 300.000

- Anggota (Kabupaten) 8 OK 2.800.000 2.400.000 400.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Paket Meeting Sosialisasi

Parasiter (4 Kab) 80 OK 3.200.000 3.200.000 0

- Operasional Tabulasi dan AnalisisData 1 Kegiatan 5.000.000 5.000.000 0

- Pemetaan Kasus Parasit Internal 1 Kegiatan 10.000.000 10.000.000 0

- Administrasi dan Pelaporan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 0

- Paket Meeting Rapat Koordinasi 1 Paket 22.500.000 10.900.000 11.600.000


Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber Rapat Koordinasi 14 OJ 7.000.000 7.000.000 0- Honor Narasumber Sosialisasi

Parasit 8 OJ 4.000.000 4.000.000 0

Belanja Perjalanan Jasa

- Perjalanan Pakar/ Perguruan Tinggi 1 OP 6.000.000 6.000.000 0


Rapat Koordinasi

- Bantuan Transport 1 Paket 7.000.000 6.740.000 260.000

- Uang Saku 30 OK 7.500.000 7.250.000 250.000

Sosialisasi Parasit

- Uang Saku 80 OK 12.000.000 12.000.000 0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KOTA BIMA


Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Petugas Pengambil Sampel

Parasit Internal 500 Sampel 2.500.000 2.500.000 0

- Ops. Petugas Pengobatan SampelParasit Internal 500 Dosis 2.500.000 2.500.000 0

Belanja Perjalanan Biasa- Perjalanan Monitoring dan Evaluasi

ke Kab/Kota Bima 8 OP 16.000.000 16.000.000 0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB SUMBAWAPemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit InternaI dan Kematian Pada PedetBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Petugas Pengambil Sampel




ke Kab Sumbawa 6 OP 11.100.000 11.100.000 0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB DOMPU


Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Pengawasan Penyakit Parasit

ke Kab. Dompu 1 Tahun 9.750.000 9.750.000 0

- Ops. Petugas Pengambil SampelParasit Internal 600 Sampel 3.000.000 3.000.000 0



ke Kab Dompu 1 OP 1.950.000 1.950.000 0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB SUMBAWA BARAT

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada PedetBelanja Barang Non Operasional Lainnya

- Ops. Pengawasan Penyakit Parasitke Kab. Sumbawa Barat 1 Tahun 8.750.000 8.750.000 0





- Perjalanan Monitoring dan Evaluasi keKab Sumbawa Barat 1 OP 1.750.000 1.750.000 0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB BIMAPemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada PedetBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Pengawasan Penyakit Parasit

ke Bima 1Tahun 8.000.000 8.000.000 0



OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KOTA MATARAMPemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian pada PedetBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Petugas Pengambil Sampel



OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB. LOMBOK BARATPemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet


- Ops. Pengawasan Penyakit Parasit 1 Tahun 2.100.000 2.100.000 0- Ops. Petugas Pengambil Sampel

Parasit Internal1.300

Sampel 6.500.000 6.500.000 0

- Ops. Petugas Pengobatan SampelParasit Internal 1.300 Dosis 6.500.000 6.500.000 0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB. LOMBOK TENGAHPemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian pada PedetBelanja Barang Non Operasional Lainnya

- Ops. Pengawasan Penyakit Parasit 1 Tahun 2.100.000 2.100.000 0- Ops. Petugas Pengambil Sampel

Parasit Internal1.700

Sampel 8.500.000 8.500.000 0

- Ops. Petugas Pengobatan SampelParasit Internal 1.700 Dosis 8.500.000 8.500.000 0

Kegiatan pemeriksaan, identifikasi dan pemetaan parasit internal dan

kematian pada pedet ditunjang juga dengan pengadaan alat dan

bahan pengambilan sampel parasit dengan realisasi sebesar Rp.

5.997.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu

rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Sarung tangan 20 kotak (100 bh/ktk) @ Rp. 75.000,- Rp. 1.500.000,-

Masker 15 kotak (50/ktk) @ Rp. 58.000,- Rp. 870.000,-

Plastik es batu uk. 1 kg 203 bungkus @ Rp. 9.000,- Rp. 1.827.000,-

Formalin 20 liter @ Rp. 90.000,- Rp. 1.800.000,-

Total………………………………………………….…….. Rp. 5.997.000,-


Tabel 46. Distribusi Alat dan Bahan Pengambilan Sampel Penyakit Parasiter.

No NamaBarang


Vol Sat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Plastik EsBatu 1 Kg 203 Bks 15 20 15 25 25 15 25 20 25 15 3 203

2 Masker Isi50 / Kotak 15 Kotak 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 15

3SarungTangan(@100 / box)

20 Kotak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20

4 Formalin 1Liter 20 Liter 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 0 20

a) Obat parasit internal, antibiotik dan vitamin dengan ketersediaan

dana sebesar Rp. 94.250.000,- (sembilan puluh empat juta dua

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

94.232.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua

ribu rupiah) atau 99,98%.

Rincian pengadaan sebagai berikut :

No. Uraian Pekerjaan Volume SatuanHargaSatuan(Rp.)

Total (Rp.)

1. Limoxin-25 Spray 200ml

200 Botol 173.000 34.600.000

2. Injectamin Inj 20 ml 962 Botol 36.000 34.632.000

3. Ivomec Super Inj 50 ml 50 Botol 500.000 25.000.000

Jumlah 94.232.000


Distribusi obat parasit internal, antibiotik dan vitamin sebagaimana

tabel 45 berikut :

Tabel 47. Distribusi Obat Parasit Internal, Antobiotik dan Vitamin Ke Kabupaten/Kota

Se – NTB Tahun 2015

No NamaBarang


Vol. Sat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Limoxin –25 Spray200 Ml

200 Botol 15 20 15 20 25 20 20 20 20 10 15 200

2 InjectaminInj. 20 Ml 962 Botol 60 100 80 100 100 70 120 100 120 70 42 962

3IvomecSuper Inj.50 Ml

50 Botol 3 5 4 6 6 3 6 4 6 2 5 50

Keterangan :1. Kota Mataram 6. Kab. Sumbawa Barat 11. Provinsi2. Kab. Lombok Barat 7. Kab. Sumbawa3. Kab. Lombok Utara 8. Kab. Dompu4. Kab. Lombok Tengah 9. Kab. Bima5. Kab. Lombok Timur 10. Kota Bima

b) Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Parasit

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit

Parasit se - NTB Tahun

2015 ini diarahkan kepada

Kepala Bidang Kesehatan

Hewan/yang menangani

fungsi Kesehatan Hewan

Kabupaten/Kota se - NTB,

Staf Bidang Kesehatan Hewan/yang menangani fungsi Kesehatan

Hewan Kabupaten/Kota se - NTB dan Staf pada Bidang Kesehatan

Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat dengan peserta 30 orang. Rapat Koordinasi ini

telah dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 November 2015 di aula

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.


Dari hasil pelaksanaan diperoleh hasil rumusan sebagai berikut :

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu sumber bibit

sapi potong nasional merupakan wilayah bebas dari beberapa

PHMS Nasional.

2. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasit

di 10 kabupaten/kota harus tetap diprogramkan secara

berkesinambungan setiap tahun untuk tetap mempertahankan/

meningkatkan populasi ternak sapi khususnya serta

menurunkan angka kematian pedet.

3. Teknis pengambilan sampel masih perlu ditingkatkan lagi mengingat

masih banyak sampel yang diambil masih belum memenuhi standar

operasional pengambilan sampel.

4. Target pengambilan sampel ditingkatkan.

5. Memberikan kewenangan Laboratorium Type C memeriksa sampel

faeses untuk menggerakkan kegiatan Laboratorium Type C di

kabupaten/kota sesuai rekomendasi dari Laboratorium Type B.

6. Koordinasi dari tingkat

bawah (kabupaten/kota)

sampai tingkat provinsi serta

pusat harus tetap dilakukan

guna pencapaian program

yang telah dituangkan pada

RPJM dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan dan

tepat sasaran.

7. Sharing dana dari kabupaten agar digali di masa mendatang

mengingat porsi dana dari APBN masih belum mewakili untuk

kebutuhan masing - masing kabupaten/kota.

8. Administrasi Keuangan Kegiatan Bidang Kesehatan Hewan

yang lain agar dipacu mengingat masih banyak Kabupaten/

Kota yang belum menyelesaikan administrasi keuangan antara

lain : Kegiatan operasional palayanan kesehatan hewan di

Puskeswan, operasional Vaksinasi SE, Operasional Vaksinasi

Anthrax, Operasional Penanggulangan Gangguan Reproduksi.


c) Sosialisasi Parasit

Tujuan :

- Meningkatkan pengetahuan peternak pentingnya penyakit

parasit internal pada ternak sapi khususnya pedet.

- Meningkatkan kerjasama masyarakat dengan petugas lapangan

dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit

parasit.

- Menyamakan persepsi tentang kegiatan pengendalian parasit

internal

Sasaran

Penyelenggaraan sosialisasi parasit internal ini difokuskan pada

peternak/kelompok peternak di 4 kabupaten/Kota.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sosialisasi parasit yang dilaksanakan di kelompok masyarakat

telah dilakukan di 2 kabupaten dan 2 kota yang dihadiri masing -

masing 20 orang peserta yaitu :

1. Kota Mataram : tanggal 27 April 2015

2. Kab. Lombok Utara : tanggal 27 April 2015

3. Kab. Sumbawa : tanggal 29 April 2015

4. Kota Bima : tanggal 29 April 2015

Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Provinsi NTB sebagai

salah satu provinsi

sumber bibit sapi potong

Nasional diharapkan

penyakit parasit internal

terkendali.

2. Peternak memahami tentang penyakit parasit internal (khususnya

helminthiasis) sehingga saat pelaksanaan program pengendalian

dan penanggulangan penyakit internal yang akan datang

peternak lebih aktif ikut mensukseskan program dimaksud.


3. Peternak yang mengikuti

sosialisasi menyampaikan

kembali informasi -

informasi yang diperoleh

kepada peternak –

peternak yang berada di

lingkungannya baik dalam

kelompoknya maupun di luar kelompoknya.

4. Sebagian besar peserta sudah mengetahui beberapa obat

cacing yang dibuat oleh pabrik obat hewan (menggunakan

bahan kimia) dan berpengalaman dalam pemberian obat

cacing tradisional yang berasal dari lingkungan tempat

beternak seperti buah pinang, buah lamtoro dsb.

5. Kegiatan sosialisasi parasit ini perlu dilakukan secara

berkesinambungan, karena masyarakat/peternak merupakan

target yang harus memahami arti penyakit parasit yang secara

ekonomi sangat merugikan.

6. Sinergisitas antara provinsi, kabupaten/kota dan petugas

puskeswan/kecamatan terus ditingkatkan.

7. Peternak agar mempunyai kepedulian yang tinggi dan segera

melaporkan kepada petugas terdekat apabila ternaknya sakit.

d) Biaya Operasional Lainnya

Biaya operasional lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan :

- Operasional Tabulasi dan Analisa Data

- Pemetaan Kasus Parasit Internal

- Operasional Petugas Pengambilan Sampel

Operasional petugas pengambilan sampel faeces Rp.5.000,-/

sampel dengan target 6.100 sampel, total ketersediaan dana

adalah sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu

rupiah).


Rincian Target kabupaten/kota sebagai berikut :

No. Kabupaten/Kota Target(Sampel)

Realisasi(Sampel)

1. Kota Mataram 300 304


3. Lombok Utara


5. Lombok Timur - -

6. Sumbawa Barat 500 500

7. Sumbawa 500 500

8. Dompu 600 609

9. Bima 700 700

10. Kota Bima 500 502

Jumlah 6.100 6.126

Operasional Petugas Pemeriksa Sampel

Dana yang tersedia untuk petugas pemeriksa sampel

adalah sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu

rupiah) sesuai dengan target sampel yang diperiksa yaitu 6.100

sampel (Rp. 5.000,-/sampel).

Operasional Petugas Pengobatan

No. Kabupaten/Kota Target(sampel)

Realisasi(Sampel)

1. Kota Mataram 300 304


3. Lombok Utara


5. Lombok Timur - -

6. Sumbawa Barat 500 500

7. Sumbawa 500 500

8. Dompu 600 609

9. Bima 700 700

10. Kota Bima 500 502

Jumlah 6.100 6.126


PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT BAKTERIAL

Pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit bakterial

yang pelaksanaannya digunakan untuk pengendalian dan

penanggulangan SE di Pulau Sumbawa.

Kegiatan tersebut didukung dengan belanja bahan yaitu pengadaan

vaksin SE dan ATK sedangkan belanja barang non operasional

membiayai operasional vaksinasi SE, pengambilan sampel serum

darah pre vaksinasi dan post vaksinasi, biaya pemeriksaan sampel.


Realisasi(Rp.)

SisaDana(Rp.)

Pengendalian danPenanggulangan PenyakitBakterial Lainnya

185.000 Dosis

Pengendalian dan Penanggulangan SEBelanja Bahan- ATK Pertemuan Medis Veteriner 1 Tahun 4.500.000 4.500.000- ATK 1 Tahun 4.400.000 4.400.000- Obat – Obatan 1 Kegiatan 172.150.000 172.125.750- Alat dan Bahan 1 Kegiatan 33.115.000 33.042.500- Vaksin SE 85.000 Dosis 161.500.000 161.500.000Honor Output KegiatanHONOR PANITIA PERTEMUAN PARAMEDIS VETERINER

- Pengarah 1 OK 500.000 500.000- Ketua 1 OK 450.000 450.000- Sekretaris 1 OK 400.000 400.000- Anggota 4 OK 1.400.000 1.400.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Analisa dan Tabulasi Data 1 Kegiatan 5.000.000 5.000.000- Adminsitrasi dan Pelaporan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000- Paket Meeting 1 Paket 25.000.000 11.400.000- Imbalan Operasional Tim

Pengendalian danPemberantasan SE Provinsi[15 ORG x 10 BLN]

150 OB 52.500.000 52.350.000

Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber Pertemuan

Medis12 OJ 6.000.000 6.000.000

- Honor Narasumber PertemuanParamedis (Pusat/Akademis/Luar Daerah)

2 OJ 1.700.000 1.700.000


Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam KotaRAPAT KOORDINASI


Pengendalian Penyakit BrucellosisBelanja Bahan- Antigen Brucella 40 Botol 14.400.000- Biaya Kompensasi 4 Ekor 4.100.000 -Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Administrasi dan Pelaporan 1 Tahun 1.500.000 -- Ops. Pemeriksaan Brucellosis 5.000 Ekor 25.000.000 25.000.000- Ops. Pengambilan Sampel

Brucellosis5.000 Ekor 30.000.000 30.000.000

Belanja Perjalanan Biasa- Pengawasan, Kewaspadaan dan

Monev Terhadap PenyakitBrucellosis ke P. Lombok

10 OH 3.500.000 3.500.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev Terhadap PenyakitBrucellosis ke Kab. SumbawaBarat

1 OP 1.750.000 1.750.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev Terhadap PenyakitBrucellosis ke Kab.Sumbawa

1 OP 1.850.000 1.850.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev Terhadap PenyakitBrucellosis ke Kab.Dompu

1 OP 1.950.000 1.950.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev Terhadap PenyakitBrucellosis ke Kab/Kota Bima

1 OP 2.000.000 2.000.000

Kewasapadaan Penyakit RabiesBelanja Bahan- ATK Peserta Pertemuan 1 Kegiatan 3.250.000 3.250.000- ATK 1 Kegiatan 2.150.000 2.149.500- Pembelian Strichnin 2 Kg 38.000.000 38.000.000- Pembelian Umpan 1 Kegiatan 13.000.000 13.000.000Honor Output Kegiatan HONOR RAPAT KOORDINASI PENYAKIT RABIES



HONOR SOSIALISASI RABIES- Pengarah 1 OK 500.000 500.000- Ketua 1 OK 450.000 450.000- Sekretaris 1 OK 400.000 400.000- Anggota Provinsi 6 OK 2.100.000 2.100.000- Anggota Kabupaten 6 OK 2.100.000 2.100.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Paket Meeting

[3 KAB x 45 ORG]135 Orang 5.400.000 5.400.000

- Ops. Eliminasi PemusnahanBangkai

4.000 Ekor 60.000.000 60.000.000

- Paket Meeting 1 Paket 20.000.000 19.730.000- Ops. Pengambilan Sampel Otak 400 Sampel 4.000.000 4.000.000- Ops. Pemeriksaan Sampel Otak 400 Sampel 14.000.000 11.550.000Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber Rakor

Rabies8 OJ 4.000.000 4.000.000

- Honor Narasumber SosialisasiRabies

9 OJ 4.500.000 4.500.000


- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev P. Lombok

5 OH 1.750.000 1.400.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev ke Kab Sumbawa Barat

1 OP 1.750.000 1.750.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev ke Kab Sumbawa

1 OP 1.850.000 1.850.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev ke Kab Dompu

1 OP 1.950.000 1.950.000

- Pengawasan, Kewaspadaan danMonev ke Kab/Kota Bima

1 OP 2.000.000 2.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota RAPAT KOORDINASI


SOSIALISASI RABIES- Uang Saku 135 Orang 20.250.000

Integrated Sistem Informasi Keswan NasionalBelanja Bahan

- ATK Peserta/Kit Peserta 1 Kegiatan 5.100.000 1.292.000 3.808.000- ATK 1 Tahun 1.400.000 1.400.000- Spanduk 1 Kegiatan 200.000 200.000


Honor Output Kegiatan HONOR BINTEK ISIKHNAS


Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Paket Meeting 1 Paket 25.000.000 10.000.000Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber Provinsi dan

Kabupaten 14 OJ 7.000.000 2.600.000

- Honor Narasumber Pelatih 20 OJ 5.000.000 -Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam KotaRAPAT KOORDINASI


PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KOTA BIMAPengendalian dan Penanggulangan SEBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Pengambilan Sampel

(Pra Vaksinasi) 200 Sampel 1.000.000 1.000.000

- Pengambilan Sampel(Post Vaksinasi) 200 Sampel 1.000.000 1.000.000

- Ops. Pemeriksaan Sampel Pradan Post Vaksinasi 400 Sampel 5.000.000 5.000.000

- Ops. Tim Pengendali danPenanggulangan SE Kota Bima 1 Tahun 16.000.000 16.000.000

Belanja Perjalanan Biasa- Monitoring dan Evaluasi ke Kota

Bima 1 OP 2.000.000 2.000.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB SUMBAWAPengendalian dan Penanggulangan SEBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Vaksinasi SE 37.000 Dosis 92.500.000 92.500.000- Pengambilan Sampel

(Pra Vaksinasi) 400 Sampel 2.000.000 2.000.000

- Pengambilan Sampel(Post Vaksinasi)

400 Sampel 2.000.000 2.000.000

- Ops. Pemeriksaan Sampel Pradan Post Vaksinasi

800 Sampel 10.000.000 10.000.000

- Ops. Tim Pengendali danPenanggulangan SEKab.Sumbawa

1 Tahun 9.250.000 9.250.000



- Monitoring dan Evaluasi ke Kab.Sumbawa

1 OP 1.850.000 1.850.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB DOMPUPengendalian dan Penanggulangan SEBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Vaksinasi SE 15.000 Dosis 37.500.000 37.500.000- Pengambilan Sampel

(Pra Vaksinasi)300 Sampel 1.500.000 1.500.000


300 Sampel 1.500.000 1.500.000


600 Sampel 7.500.000 7.500.000

- Ops. Tim Pengendali danPenanggulangan SEKab. Dompu

1 Tahun 9.750.000 9.750.000

Belanja Perjalanan Biasa- Monitoring dan Evaluasi ke Kab.

Dompu1 OP 1.950.000 1.950.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB SUMBAWA BARATPengendalian dan Penanggulangan SEBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Vaksinasi SE 12.000 Dosis 30.000.000 30.000.000- Pengambilan Sampel

(Pra Vaksinasi)200 Sampel 1.000.000 1.000.000


200 Sampel 1.000.000 1.000.000


400 Sampel 5.000.000 5.000.000

- Ops. Tim Pengendali danPenanggulangan SE Kab.Sumbawa Barat

1 Tahun 8.750.000 8.750.000


Sumbawa Barat1 OP 1.750.000 1.750.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB BIMAPengendalian dan Penanggulangan SEBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Ops. Vaksinasi SE 36.000 Dosis 90.000.000 90.000.000- Pengambilan Sampel

(Pra Vaksinasi ) 400 Sampel 2.000.000 2.000.000

- Pengambilan Sampel(Post Vaksinasi) 400 Sampel 2.000.000 2.000.000


- Ops. Pemeriksaan Sampel Pradan Post Vaksinasi 800 Sampel 10.000.000 10.000.000

- Ops. Tim Pengendali danPenanggulangan SE Kab. Bima 1 Tahun 10.000.000 10.000.000


Bima 1 OP 2.000.000 2.000.000

Kegiatan - kegiatan yang ada pada pengendalian dan

penanggulangan penyakit bakterial antara lain Realisasi vaksinasi

SE sebagaimana tabel 46 berikut :

Tabel 48. Target dan Realisasi Vaksinasi SE Kabupaten/Kota

Se – NTB Tahun 2015

No. Kabupaten/Kota Target(Ekor)

Realisasi(Ekor)

1. Kota Mataram - -

2. Lombok Barat - -

3. Lombok Utara - -

4. Lombok Tengah - -

5. Lombok Timur - -

6. Sumbawa Barat 12.000 30.000

7. Sumbawa 37.000 122.136

8. Dompu 15.000 26.469

9. Bima 36.000 47.600

10. Kota Bima - -

Jumlah 100.000 226.905


Sedangkan target pengambilan sampel pre vaksinasi dan post

vaksinasi SE sebagaimana tabel 47 berikut :

Tabel 49. Target dan Realisasi Pengambilan Sampel Pre Vaksinasidan Post Vaksinasi SE Kabupaten/Kota Se – NTBTahun 2015


Prevaksinasi

Postvaksinasi

Prevaksinasi

Postvaksinasi

1 Mataram - - - -2 Lombok Barat - - - -3 Lombok Utara - - - -4 Lombok Tengah - - - -5 Lombok Timur - - - -6 Sumbawa Barat 75 75 75 757 Sumbawa 150 150 150 1508 Dompu 150 150 150 1509 Bima 175 175 175 17510 Kota Bima 75 75 75 75

Jumlah 625 625 625 625


vaksinasi SE sebagai berikut :


PreVaksinasi

PostVaksinasi

PreVaksinasi

PostVaksinasi


Jumlah 625 625 625 625


Target vaksinasi dan operasional vaksinasi SE sebagai berikut :


TargetOperasional

(Dosis)Realisasi(Dosis)

1. Kota Mataram - - -2. Lombok Barat - - -3. Lombok Utara - - -4. Lombok Tengah - - -5. Lombok Timur - - -6. Sumbawa Barat 25.000 4.000 24.7417. Sumbawa 90.000 9.000 118.5658. Dompu 25.000 6.000 20.0009. Bima - - -

10. Kota Bima - - -Jumlah 140.000 19.000 163.306


vaksinasi SE sebagai berikut :


Prevaksinasi

Postvaksinasi

Prevaksinasi

Postvaksinasi


Jumlah 625 625 625 625

Pengendalian Penyakit Brucellosis

Belanja operasional untuk membiayai kegiatan pengambilan dan

pemeriksaan spesimen terhadap pengamatan dini penyakit

Brucellosis. Adapun target dan realisasi kegiatan sebagai berikut :


Tabel 50. Target dan Realisasi Pengendalian Penyakit BrucellosisKabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015


PengambilanSpesimen

PemeriksaanSpesimen

PengambilanSpesimen

PemeriksaanSpesimen

1 Mataram 100 100 100 1032 Lombok Barat 600 600 653 6543 Lombok Utara 400 400 423 4344 Lombok Tengah 800 800 800 8005 Lombok Timur 900 900 908 9926 Sumbawa Barat 300 300 300 3007 Sumbawa 300 300 300 3008 Dompu 600 600 600 6009 Bima 700 700 700 71110 Kota Bima 300 300 300 300

Jumlah 5.000 5.000 5.084 5.194

Kewaspadaan Penyakit Rabies

No Kecamatan TargetEliminasi

Realisasi Hewan Penular Rabies(Ekor)

Anjing Kucing Kera Jumlah1 Kota Mataram 350 353 - - 3532 Lombok Barat 850 853 - - 8533 Lombok Utara 850 859 - - 859

4 Lombok Tengah 950 987 - - 987

5 Lombok Timur 1.000 1.006 - - 1.006

Jumlah 4.000 4.058 - - 4.058

Sosialisasi Hewan Penular Rabies

Kegiatan Sosialisasi HPR pada masyarakat dilaksanakan di

Kabupaten di Pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok Barat dan

Kabupaten Lombok Utara masing masing 1 lokasi terutama wilayah

yang banyak HPR tidak berpemilik dan masyarakat/peserta yang

hadir pada masing – masing lokasi sosialisasi sebanyak 40 orang.

Rapat Koordinasi Rabies

Penyakit Rabies merupakan penyakit Zoonosis (menular dari hewan ke

manusia) yang disebabkan oleh virus (Rhabdovirus) dan menyerang

semua hewan berdarah panas terutama anjing, kucing dan kera yang

biasa disebut Hewan Penular Rabies (HPR) dan juga manusia.


Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi wabah penyakit Rabies

sejak tahun 1997 dan Provinsi

Bali tertular Rabies pada bulan

November 2008 dengan

Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 1637/2008, tanggal 1

Desember 2008 telah

dinyatakan sebagai wilayah

wabah penyakit Rabies dan ditindaklanjuti dengan Peraturan

Gubernur Provinsi Bali tentang peraturan keluar masuknya HPR dari

dan ke Provinsi Bali.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah yang sejak dahulu

bebas secara historis dari penyakit rabies (bukan dibebaskan

dengan vaksinasi) harus tetap dipertahankan bebas dari penyakit

tersebut. Dengan posisi Provinsi NTB diantara kedua Provinsi

tertular tersebut di atas sangat terancam terjangkit penyakit Rabies.

Oleh sebab itu diperlukan langkah - langkah kewaspadaan yang

tinggi untuk mencegah masuknya penyakit tersebut. Karena apabila

terjadi penyakit Rabies dalam suatu wilayah akan menimbulkan

tingkat kepanikan yang tinggi pada masyarakat, untuk itu diperlukan

Rapat Koordinasi Rabies.

Peserta Rapat Koordinasi dihadiri 45 peserta yang terdiri dari Kepala

Bidang/kepala seksi kabupaten/kota se- NTB, Petugas Puskeswan,

Karantina Pertanian Kelas I Mataram dan Sumbawa, dan Petugas

Dinas Peternakan Provinsi NTB.

Pertemuan Medis Veteriner

Puskeswan adalah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan hewan di lapangan. Pertemuan Medis Veteriner

se - Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk meningkatkan

kapasitas medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

hewan secara optimal terutama dalam menyikapi terhadap penyakit

hewan menular strategis (PHMS) secara dini dengan tujuan :


- Memantapkan pelayanan secara optimal

- Menyamakan persepsi tentang program dan kegiatan prioritas

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta penyegaran

bagi petugas

Jumlah peserta dalam

pertemuan tersebut sebanyak

30 orang dokter hewan dari

Kabupaten/Kota se Nusa

Tenggara Barat. Dari hasil

pertemuan tersebut diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pertemuan medis masih sangat diperlukan

2. Perlu adanya persamaan persepsi pada Kabupaten/Kota tentang

jabatan fungsional medik veteriner di Puskeswan

Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya

pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan lebih optimal

Integrated Sistem Informasi Keswan Nasional

Kegiatan Integrated Sistem Informasi Keswan Nasional merupakan

kegiatan Bimtek ISIKHNAS

ISIKHNAS adalah sistem

informasi kesehatan hewan

Indonesia yang mutakhir.

Sistem ini menggunakan

teknologi sehari - hari dalam

cara yang sederhana namun

cerdas untuk mengumpulkan

data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para

pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat

segera dimanfaatkan.

ISIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam di

lapangan dan lembar-lembar kerja yang lebih sederhana dari kantor,

guna mengambil data dengan cepat sedekat mungkin dari

sumbernya dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan


cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang

memerlukannya.

Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data

dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis dan

terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang

terprogram dan yang sangat penting sistem peringatan bagi staf

yang perlu merespon laporan penyakit. ISIKHNAS akan memadukan

beberapa sistem pengelolaan informasi guna membuat berbagai

sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak

pengguna.

Secara garis besar ISIKHNAS

akan memadukan beberapa

sistem pengelolaan informasi

yang lebih efisien dan

terjangkau bagi lebih banyak

pengguna. Dengan

menggunakan ISIKHNAS, kita

akan dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan

penyakit, peta dengan data lalu – lintas hewan atau laporan wabah,

data rumah potong dengan data produksi dan populasi dan semua

ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu para

pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang

yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan.

Tujuan dari Bimtek ISIKHNAS adalah :

1. Meningkatkan pelayanan petugas kepada peternak

2. Petugas dapat melakukan pelaporan melalui sms

3. Pelaporan penyakit hewan menjadi lebih cepat dan mudah

4. Menghilangkan beban pelaporan rutin

Sasaran dari pada Bimtek ini adalah Petugas Medis/Paramedis yang

ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 13 orang, Kabupaten

Lombok Utara sebanyak 15 orang dan Provinsi 1 orang dan

dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB pada tanggal 12 – 13 Oktober 2015.


Hasil

Kegiatan Bimtek Sintem Informasi Kesehatan Hewan Nasional

Terpadu (ISIKHNAS) bagi petugas Medis/Paramedis Kota Mataram

dan Kabupaten Lombok Utara secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimtek berlangsung lancar tanpa adanya kendala

yang berarti dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Materi yang disampaikan oleh narasumber/pelatih dapat

teradopsi oleh peserta.

3. Para peserta menjadi sangat penuh perhatian/antusias mengikuti

Bimtek tersebut, hal ini terbukti dengan adanya banyak

pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan kepada Pelatih.

4. Para peserta mengharapkan agar petugas dibantu dalam

melaksanakan pelaporan sistem ini seperti dengan pemberian

bantauan dana untuk pulsa.

5. Petugas yang menangani pelayanan kesehatan hewan diluar

wilayahnya diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas

wilayah yang bersangkutan.

Pengadaan - pengadaan pada kegiatan penyakit bakterial lainnya

antara lain :

1. Pengadaan Obat - Obatan

No. Uraian Pekerjaan Kuantitas SatuanUkuran

HargaSatuan(Rp. )

Total (Rp.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Colibact Inj. 20 ml(Sanbe)Ketamine Inj. 10 ml(Pantex)Xylazine 20 Inj. 25 ml(Pantex)Permethyl 5% 25 ml(TMC)Vitastress 5 G(Medion)Sulpidon Inj. 20 ml(Sanbe)

1279

110

110

610

600

600

Botol

Botol

Botol

Botol

Box

Botol

28.750

329.200

403.000

33.250

37.750

19.800

36.771.250

36.212.000

44.330.000

20.282.000

22.650.000

11.880.000

Jumlah 172.125.750

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima RibuTujuh Ratus Lima Puluh Rupiah


2. Pengadaan Alat dan Bahan

No Uraian VolumeHargaSatuan(Rp.)

Harga Total(Rp.)

1.2.3.4.5.

6.7.

Antigen SEKonjugat Merk SilenusStock ABTS Merk SigmaBotol Scoot 1000 mlSerum Kontrol PositifSE 1 mlBecker Glass 1000 mlMikropippette 0,5-10µl

5 Botol1 Botol2 Botol

13 Botol4 Botol

10 Botol1 Buah

1.720.0005.130.0002.700.000

93.5001.620.000

79.0005.427.000

8.600.0005.130.0005.400.0001.215.5006.480.000

790.0005.427.000

Jumlah 33.042.500

Terbilang : Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima RatusRupiah

3. Pengadaan Vaksin SE

No. UraianPekerjaan Kuantitas Satuan

UkuranHargaSatuan(Rp. )

Total (Rp.)

1. Vaksin SE

(100 dosis)

85.000 Dosis 1.900 161.500.000

Jumlah 161.500.000

4. Pengadaan Antigen Brucella

No.Nama

Obat/JenisObat

Volume Satuan Harga(Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Antigen Brucela 36 Vial 379.500 13.666.000

Total 13.662.000

5. Pengadaan Strichnine

No. Uraian Volume HargaSatuan (Rp.) Harga Total (Rp.)

1. Strichnine 2 Kg 19.000.000 38.000.000

Jumlah 38.000.000

Terbilang : Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah


PERLINDUNGAN HEWAN DAN KEWASPADAAN PENYAKIT

EKSOTIK

KegiatanJumlah

Anggaran(Rp.)

Realisasi(Rp.)

SisaDana(Rp.)

Perlindungan Hewan Dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik

Kewaspadaan Penyakit Eksotik Lintas Perbatasan

Belanja Bahan

- ATK Peserta 3.550.000 3.480.000 70.000

Honor Output Kegiatan

Honor Panitia

- Pengarah 500.000 450.000 50.000

- Ketua 450.000 400.000 50.000

- Sekretaris 400.000 300.000 100.000

- Anggota (Provinsi) 1.400.000 1,200.000 200.000

- Anggota (Kabupaten) 2.100.000 1.800.000 300.000


- Paket Meeting (3 Kab X 40 Org) 3.600.000 3.600.000 -


Sosialisasi Eksotik

- Uang Saku 18.000.000 18.000.000 -

Sosialisasi Penyakit Eksotik

Penyakit Eksotik adalah penyakit yang berasal dari luar negeri

dan kejadiannya sampai sekarang belum ditemukan atau sudah tidak

terjadi lagi kasus tersebut di Indonesia. Kasus penyakit eksotik

menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keadaan sosial,

ekonomi bahkan politik Indonesia oleh karena itu deteksi dini dan

keakuratan diagnosis adalah kunci dalam usaha pencegahan

masuknya penyakit eksotik ke Indonesia. Dari beberapa penyakit

eksotik yang harus terus diwaspadai agar tidak masuk ke Indonesia

antara lain adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Bovine

Spongiform Encephalopathy (BSE) atau Sapi Gila, Rindepest,

African Swine Fever, Nipah dan Hendra. Sasaran dari pada

sosialisasi ini adalah kelompok masyarakat yang ada di 3 Lokasi (1

Kabupaten di P. Lombok dan 2 Kabupaten di P. Sumbawa) dengan


jumlah peserta masing-masing sebanyak 40 orang. Hasil kegiatan

Sosialisasi penyakit eksotik pada petugas lapangan dan kelompok

masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat,

Sumbawa Barat dan Bima secara umum adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan sosialisasi berlangsung lancar tanpa adanya kendala


- Materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami oleh

petugas dan kelompok masyarakat yang menghadiri kegiatan

sosialisasi penyakit eksotik ini.

- Para petugas dan kelompok masyarakat yang menjadi peserta

sangat penuh perhatian/antusias mengikuti sosialisasi tersebut,

hal ini terbukti dengan adanya banyak pertanyaan dan tanggapan

yang dilontarkan kepada narasumber

- Beberapa perwakilan dari kelompok masyarakat (Kepala Desa,

tokoh masyarakat dll) menyatakan bahwa kegiatan ini perlu

dilanjutkan dan sangat antusias karena materi yang disampaikan

tidak hanya seputar eksotik aja tetapi juga berkembang pada

penyakit hewan lainnya seperti Anthrax dan juga penyakit yang

hangat diperbincangkan saat ini yaitu Ebola.

- Menurut peserta bahwa sosialisasi semacam ini sangat baik

karena dapat menambah wawasan serta kewaspadaan terhadap

penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN

Dana yang tersedia pada Kegiatan Pengamatan Penyakit ini sebesar

Rp. 199.150.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus

lima puluh ribu rupiah).

Komponen pokok pada kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan

digunakan untuk Penerapan ISIKHNAS yang merupakan Bimbingan

Teknis Penerapan ISIKHNAS di lapangan. Peserta Bimtek berasal

dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa

Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Pertemuan ini dihadiri oleh 122 orang.


Pertemuan ini dilakukan 5 kali tahapan yaitu tanggal 22 - 23

September 2015 peserta Bimtek dari Kabupaten Lotim, tanggal 12 -

13 Oktober 2015 peserta dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok

Utara dan Provinsi, tanggal 15 - 16 Oktober 2015 peserta dari

Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima, Kabupaten Dompu

tanggal 22 - 23 Oktober 2015, Kabupaten Bima tanggal 29 - 30

Oktober 2015.

Hasil dari Bimtek Penerapan ISIKHNAS adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bimtek berlangsung lancar tanpa adanya kendala


2. Materi yang disampaikan oleh narasumber/pelatih dapat

teradopsi oleh peserta.

3. Para peserta menjadi sangat penuh perhatian/antusias mengikuti

Bimtek tersebut, hal ini terbukti dengan adanya banyak

pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan kepada pelatih.

4. Para peserta mengharapkan agar petugas dibantu dalam

melaksanakan pelaporan sistem ini seperti dengan pemberian

bantauan dana untuk pulsa.

5. Petugas yang menangani pelayanan kesehatan hewan di luar

wilayahnya diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas

wilayah yang bersangkutan.

Realisasi Keuangan kegiatan pengamatan penyakit secara rinci

dapat ditunjukan pada tabel berikut :


Tabel Realisasi Keuangan Kegiatan Pengamatan Penyakit :

KegiatanJumlah

Anggaran(Rp.)

Realisasi(Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

Penerapan ISIKHNAS APBNP 2015Pelatihan PetugasBelanja Bahan- Konsumsi Peserta dan Panitia Kab.

Lobar7.440.000 4.800.000 2.640.000

- ATK Peserta dan Panitia 4.750.000 4.750.000 -Honor Output KegiatanHONOR PANITIA- Pengarah 2.250.000 2.250.000 -- Ketua 2.000.000 2000.000 -- Sekertaris 1.750.000 1.750.000 -- Anggota (3 org x 5 Kegiatan) 4.500.000 1.500.000 3.000.000Belanja Non Operasional lainnya- Operasional Pengiriman SMS 1.500.000 1.476.000 24.000- Paket Meeting Kab. Dompu 18.000.000 18.000.000 -- Paket Meeting KSB dan Kota Bima 18.000.000 17.900.000 100.000- Paket Meeting Kab. Lotim 9.720.000 9,070.000 650.000- Paket Meeting Kab. Bima 15.240.000 15.136.000 104.000Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber 5.750.000 5.750.000 -- Honor Pelatih 8.000.000 8.000.000 -Belanja perjalanan Biasa- Perjalanan Tim Pusat/ Pertemuan/

Konsultasi keJakarta/ daerah Lainnya25.000.000 5.000.000 20.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota BIMTEK ISIKHNAS ( 5 kali)

- Bantuan Transport Peserta BimtekKab. Lobar

2.500.000 2.500.000 -

- Bantuan Transport Peserta BimtekKab. Lotim

2.500.000 2.500.000 -

- Bantuan Transport Peserta BimtekKab. Dompu

12.500.000 12.500.000 -

- Bantuan Transport Peserta BimtekKSB

2.500.000 2.500.000 -

- Bantuan Transport Peserta BimtekKota Bima

9.000.000 9.000.000 -

- Bantuan Transport Peserta BimtekKab. Bima 15.000.000 15.000.000 -

- Bantuan Uang Saku Peserta 31.250.000 31.250.000 -


PEMBINAAN DAN KOORDINASI KESWAN

KegiatanJumlah

Anggaran(Rp.)

Realisasi(Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Survailans dan Pelayanan Keswan

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Surveilans dan Pelayanan Keswan padaBidang Keswan

Belanja Bahan

- ATK 2.000.000 2.000.000 -


- Administrasi dan Pelaporan 1.000.000 1.000.000 -

Belanja perjalanan biasa

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi,Pelaporan, Surveilans dan PelayananKeswan P. Lombok

7.000.000 7.000.000 -

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi,Pelaporan, Surveilans dan PelayananKeswan ke Kab. Sumbawa Barat

1.750.000 1.750.000 -

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi,Pelaporan, Surveilans dan PelayananKeswan ke Kab Sumbawa

1.850.000 1.850.000 -

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi,Pelaporan, Surveilans dan PelayananKeswan ke Kab Dompu

1.950.000 1.950.000 -

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi,Pelaporan, surveilans dan PelayananKeswan ke Kab/Kota Bima

2.000.000 2.000.000 -

UNIT RESPON CEPAT

Kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Respon Cepat antara lain :

1. Belanja Bahan Pengendalian dan Penanggulangan AI

No Obat - Obatan Volume Satuan Harga (Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Rapid Test 40 Buah 129.600 5.184.000

2 Hand Sprayer15 liter 10 Buah 506.000 5.060.000

3Biosekurity(Destan 100Ml)

3.409 Botol 8.800 29.999.200

TOTAL 40.243.200


2. Pertemuan Rapat Koordinasi AI

Flu burung (Avian

Influenza) mulai muncul di

indonesia sekitar 5 tahun

yang lalu. Penyakit ini

disebabkan oleh Virus

Influenza tipe A dan

ditularkan oleh unggas.

Penyakit flu burung secara awal dikonfirmasikan telah terjadi di

Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand, Kamboja, Taiwan,

Laos, China, Indonesia dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal

dari migrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi.

Di NTB dari tahun 2009 sampai dengan bulan September 2011

tidak ditemukan/dilaporkan adanya kasus positif penyakit AI.

Namun pada awal bulan Oktober 2011 sampai dengan tahun 2013

kembali ditemukan adanya kasus positif AI di NTB. Bahkan berapa

waktu yang lalu kabupaten lotim, loteng melaporkan telah

terjadinya kasus.

Merebaknya penyakit AI

telah menimbulkan

dampak sosial ekonomi

yang besar baik

terhadap peternak

maupun pada

masyarakat umum. Salah satu dampak penyakit ini adalah

berkurangnya konsumsi produk runggas sehingga menyebabkan

kerugian ekonomi yang besar dikalangan peternak lokal maupun

industri peternakan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak ini

bisa berakibat pada menurunnya konsumsi protein hewani sebagai

salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk mencegah kekurangan

gizi (mall nutrition). Karena sebagaimana yang kita ketahui

bersama daging unggas khususnya ayam merupakan panganan

yang termasuk mudah diakses oleh masyarakat bawah.


Pertemuan ini dilaksanakan di aula Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada tanggal 28 - 29 Mei 2015.

Adapun tujuan pertemuan

Rapat Koordinasi AI

Tahun 2015 adalah

menyamakan persepsi

baik itu di tingkat

kabupaten/kota se - NTB

akan pemberantasan AI

sehingga pada akhirnya rencana NTB bebas AI 2017 dapat

terwujud dengan jumlah peserta 35 orang.

3. Pertemuan Bimbingan Teknis URC

Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit yang sangat

merugikan karena sangat cepat penularannya, angka kesakitan

dan angka kematiannya

yang juga sangat tinggi.

Maka dari itu perlu

dilakukan pengawasan

pada ternak untuk

menekan atau

mengurangi cepatnya

penularan penyakit dari satu daerah kedaerah lain dan mencegah

kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit tersebut.

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Mei Tahun

2015 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas baik

di lapangan maupun di Dinas Kabupaten / Kota dan Provinsi

diharapkan aplikasi 3 cepat yang didapatkan akan membantu

dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular

Strategis (PHMS). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Seksi yang ada

di Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan petugas lapangan

(kecamatan) yang menangani fungsi - fungsi peternakan dan

kesehatan hewan dan staf provinsi berjumlah 63 orang.


OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN

Kegiatan ini meliputi pemberian bantuan operasional bagi petugas medis

dan paramedis Puskeswan di 10 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara

Barat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Puskeswan

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat. Di

samping itu, dengan adanya laporan kegiatan pelayanan Puskeswan

akan memudahkan dalam mengetahui distribusi/kejadian penyakit

hewan di 10 Kabupaten/Kota se-NTB. Output yang ditargetkan dalam

kegiatan ini adalah minimal 64 Puskeswan se - NTB.

Adapun rincian kegiatan beserta realisasinya sebagai berikut :


Realisasi(Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di PuskeswanOperasional Puskeswan

Belanja Bahan

- Antibiotik 254 Botol 23.876.000 23.876.000- Vitamin 585 Botol 27.495.000 27.495.000- Rouboransia 254 Botol 23.876.000 23.876.000- Antiseptik 176 Botol 1.408.000 1.408.000- Antiemetika 334 Botol 3.340.000 3.340.000- ATK Pertemuan 1 Paket 900.000 900.000- Administrasi dan

Pelaporan 1 Kegiatan 4.755.000 4.755.000

Belanja Barang Non Operasional LainnyaHonor Output Kegiatan Honor Panita Pertemuan- Pengarah 1 OK 500.000 500.000- Ketua 1 OK 450.000 450.000- Sekretaris 1 OK 400.000 400.000- Anggota 4 OK 1.400.000 1.400.000

Belanja Barang Non Operasional LainnyaOperasionalPengawasanPuskeswan

1 Tahun 6.000.000 6.000.000

Belanja Jasa Profesi- Honor Narasumber 12 OJ 500.000 6.000.000- Honor Narasumber

Ahli 2 OJ 850.000 1.700.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pertemuan Petugas Puskeswan-


- Paket Meeting 1 Paket 20.000.000 11.600.000 8.400.000- Bantuan

Transport 1 Paket 10.000.000 7.895.000 2.105.000

- Bantuan UangSaku 30 OK 7.500.000 7.500.000 -

OPERASIONAL PUSKESWAN DI KAWASAN KOTA BIMAKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional

Petugas MedisPuskeswan

1 Paket 9.000.000 9.000.000

- OperasionalPetugasParamedisPuskeswan

1 Paket 10.000.000 10.000.000

- OperasionalPengiriman &Pengujian Sampelke Laboratorium

130 Sampel 650.000 0 650.000

Belanja Perjalanan BiasaPerjalanan Monitoringdan Evaluasi keKab/Kota Bima

1 OP 2.000.000 2.000.000

OPERASIONAL PUSKESWAN DI KAWASAN KAB SUMBAWAKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 45.000.000 45.000.000


1 Paket 48.000.000 48.000.000


130 Sampel 650.000 0 650.000

Belanja Perjalanan BiasaPerjalanan Monitoringdan Evaluasi ke KabSumbawa

1 OP 1.850.000 1.850.000

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB DOMPUKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 15.000.000 15.000.000



1 Paket 16.000.000 16.000.000


130 Sampel 650.000 0 650.000

Belanja Perjalanan Biasa- Perjalanan

Monitoring danEvaluasi keKab/Kota Bima

1 OP 1.950.000 1.950.000

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB SUMBAWA BARATKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 6.000.000 6.000.000

- OperasionalPetugas ParamedisPuskeswan

1 Paket 16.000.000 16.000.000


130 Sampel 650.000 0 650.000


Monitoring danEvaluasi ke KabSumbawa Barat

1 OP 1.750.000 1.450.000 350.000

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB LOMBOK TENGAHKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 18.000.000 18.000.000

- OperasionalPetugas ParamedisPuskeswan

1 Paket 24.000.000 24.000.000


130 Sampel 650.000 0 650.000


Monitoring danEvaluasi ke KabLombok tengah

5 OH 1.750.000 1.400.000 350.000


OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB LOMBOK TIMURKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 39.000.000 39.000.000


1 Paket 40.000.00 40.000.00

- Ops. Pengiriman &Pengujian Sampelke Lab

130 Sampel 650.000 0 650.000


Monitoring danEvaluasi ke KabLombok Timur

5 OH 1.750.000 1.400.000 350.000

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KOTA MATARAMKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 6.000.000 6.000.000


1 Paket 12.000.000 12.000.000

- OperasionalPengiriman &Pengujian Sampelke Lab

130 Sampel 650.000 0 650.000

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB. LOMBOK BARATKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 12.000.000 12.000.000


1 Paket 20.000.000 20.000.000

- Ops. Pengiriman &Pengujian Sampelke Laboratorium

130 Sampel 650.000 0 650.000


OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB. LOMBOK UTARAKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 12.000.000 12.000.000


1 Paket 10.000.000 10.000.000


130 Sampel 650.000 0 650.000

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB. BIMAKomponen UtamaBelanja Barang Non Operasional Lainnya- Operasional


1 Paket 12.000.000 12.000.000


1 Paket 10.000.000 10.000.000

- Ops. Pengiriman &Pengujian Sampelke Laboratorium

130 Sampel 650.000 0 650.000

Jumlah 578.150.000 554.695.000

Jumlah tenaga medis veteriner yang mendapatkan operasional adalah

63 orang dan paramedis veteriner 116 orang yang bertugas pada 97

Puskeswan se - Provinsi NTB. Besar operasional yang diterima oleh

tenaga medis veteriner yaitu Rp.300.000,- / bulan selama 10 bulan

dan operasional paramedis veteriner Rp.200.000,- / bulan selama 10

bulan. Total anggaran yang tersedia untuk kegiatan operasional medis

dan paramedis adalah sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua

puluh satu juta rupiah) dengan realisasi 100%. Jumlah laporan

puskeswan yang masuk adalah sebanyak 97 laporan.


a) Pertemuan Petugas Puskeswan se - NTBPertemuan petugas Puskeswan dimaksudkan adalah untuk

meningkatkan kapasitas petugas Puskeswan dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terutama dalam

menyikapi terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis

secara dini. Dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar

Rp. 48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan tersebut

dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan

Provinsi NTB pada tanggal 20 - 21 Oktober tahun 2015 dengan

jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang.

b) Pengadaan Obat - Obatan PuskeswanDalam upaya mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di

Puskeswan dilakukan pengadaan obat - obatan untuk pelayanan.

Adapun rincian obat yang diadakan adalah sebagai berikut :

No Obat – Obatan Volume Satuan Harga(Rp.)

Jumlah(Rp.)

1 Vet-Oxy LA Inj 50 ml 254 Botol 94.000 23.876.000

2 Vitamin B12 Inj 50 ml 585 Botol 47.000 27.495.000

3 Biosan TP Inj 50 ml 254 Botol 94.000 23.876.000

4 Zaldes 100 ml 176 Botol 8.000 1.408.000

5 Verm - O 12 Bolus 334 Bolus 10.000 3.340.000

Total 79.995.000


Dari jumlah obat - obatan tersebut telah didistribusikan ke

seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 51. Distribusi Obat – Obatan Kesehatan Hewan Ke Kabupaten/Kota se - NTB

NO NAMABARANG

JUMLAH JUMLAH DISTRIBUSI

JmlVOL Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vet-Oxy LAInj. 50 ml 254 Botol 20 24 20 24 24 20 30 20 30 18 24 254

2 Vitamin B12Inj. 50 ml 585 Botol 50 60 50 60 60 50 60 60 70 50 15 585

3 Biosan TPInj. 50 ml 254 Botol 20 30 20 25 30 20 30 20 30 20 9 254

4 Zaldes 1 L 38 Botol 3 4 3 4 4 3 5 4 5 3 0 38

5 Verm – O 12Bolus 334 Bolus 24 36 24 36 36 24 36 36 48 24 10 334

Keterangan :1. Kt. Mataram 6. Kab. Sumbawa Barat 11. Provinsi2. Kab. Lobar 7. Kab. Sumbawa3. Kab. Lombok Utara 8. Kab. Dompu4. Kab. Loteng 9. Kab. Bima5. Kab. Lombok Timur 10. Kt. Bima


4. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

A. PENDAHULUAN

1. Latar BelakangBidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dewasa ini memegang

peranan penting dalam menyediakan produk pangan asal hewan

yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai pintu

keberhasilan pembangunan peternakan khususnya sektor hilir, bidang

kesmavet selain dapat menyediakan protein hewani (daging, telur dan

susu) serta produk hewan non pangan dan juga mampu

mengamankan konsumen dari penyakit zoonosis yang dapat

ditularkan dari produk asal hewan ke manusia.

Terwujudnya keamanan dan ketentraman batin masyarakat

konsumen terhadap produk pangan asal hewan (daging, telur dan

susu) melalui pengawasan dan pembinaan yang kontinyu dan ramah

lingkungan merupakan salah satu visi dan misi pembangunan sektor

peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyiapkan produk

pangan asal hewan yang cukup dan memenuhi persyaratan, terutama

dari berbagai aspek ASUH. Hal ini dapat terjadi apabila segenap

lapisan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya

zoonosis akibat pengelolaan produk pangan asal hewan yang tidak

sesuai dengan standar.

2. Tujuan SasaranTujuan :

a. Pemeriksaan status reproduksi sapi betina produktif

b. Pengawasan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif baik di

RPH, TPH maupun di masyarakat

c. Menyiapkan produk pangan asal hewan yang ASUH dan tersedia

dalam jumlah yang cukup dan terjaga keamanannya

d. Menjaga keamanan dan ketenteraman batin masyarakat terhadap

produk pangan asal hewan


e. Menjaga keamanan bahan pangan asal hewan dari cemaran

mikroba, residu obat - obatan dan mikroorganisme serta bahan

pengawet lainnya

f. Mempersiapkan segala perangkat kesmavet yang memenuhi

hygienis sanitasi dan standar SNI terutama pada RPH, tempat-

tempat penjualan produk pangan asal hewan

g. Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan tataniaga produk

pangan asal hewani (Daging, susu dan telur) dari dan ke NTB.

Sasaran :

a. Masyarakat petani peternak sebagai pelaksana di tingkat bawah

b. Petugas RPH, jagal, petugas kesmavet

c. Tokoh masyarakat/instansi terkait di 10 Kabupaten/Kota se - NTB

d. Produk Pangan asal hewan yang beredar di 10 Kabupaten/Kota se

- NTB

e. RPH/TPH dan tempat - tempat penjualan ataupun tempat yang

rawan terhadap pemotongan ternak betina produktif

3. Ruang LingkupSumber Dana APBDa. Pertemuan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di

RPH/TPH

b. Pertemuan Higienis Sanitasi Usaha

c. Pertemuan Pengawasan Lalulintas Produk Pangan

d. Bulan Bhakti Peternakan

e. Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS)

f. Leaflet/brosur kekesmavetan/Sasambo Beef

g. Kampanye makan daging sapi dan telur pada sekolah dasar

h. Pengumpul data pemotongan ternak

i. Perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka pengawasan

hewan qurban, pengawasan pengendalian pemot betina

produktif, sosialisasi HS RPH, penerapan NKV dan konsultasi.

j. Peningkatan sinergitas RPH dan MBC


Sumber Dana APBN DK dan TPa. Pencegahan Pemotongan Betina Produktif

b. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Jagal RPH Kota Bima

c. Restrukturisasi Manajemen RPH di Kota Mataram, Kabupaten

Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kab. Bima

d. Fasilitasi Unit Usaha dalam proses Sertifikasi ASUH.

Pembinaan pada unit usaha tentang sertifikasi halal, pra NKV

dan NKV dan Sertifikasi Produk

e. Pengembangan Kapasitas SDM yaitu Peningkatan Kompetensi

Juru Sembelih Halal.

f. Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet, yaitu pengadaan Kit

Uji Cepat 4 unit untuk Provinsi, Kota Mataram, Kabupaten

Sumbawa dan Kota Bima.

g. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Kesmavet

h. Koordinasi Teknis pengawas kesmavet

i. Pemutakhiran data pemotongan

j. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan

penularan zoonosis pada hewan qurban, pemeriksaan AM/PM

k. Penerapan kesrawan pada ternak dan non ternak

l. Kegiatan di Luar dan Dalam daerah dalam rangka pembinaan

RPH/RPU, monitoring pasca panen produk, kesrawan,

ketrampilan juru sembelih.

m.Fasilitasi Peralatan RPH R yaitu pengadaan mobil pengangkut

daging berpendingin dan pengadaan genset (Dana Tugas

Pembantuan).


B. PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN

Kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan

Masyarakat Veteriner Tahun 2015 berasal dari dana APBD dan APBN

adalah sebagai berikut :Tabel 52. Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD

Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

No Sumber Dana / Satker / AlokasiAnggaran Program Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi SisaAnggaran

(Rp)Keuangan Fisik

(%)(Rp.) (%)1 2 3 4 5 6 7

I Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Pangan Asal Hewan

1. Pertemuan Pengawasan laluLintas Produk 39.612.000 - - - 39.612.000

2. Pertemuan Higiene dan SanitasiUsaha 32.112.000 15.907.000 49,53 100 16.205.000

3. Pertemuan PengendalianPemotongan Betina Produktif 39.612.000 - - - 39.612.000

4. Bulan Bhakti Peternakan 108.008.000 83.000.000 76,84 100 25.008.000

5. HPS Nasional 35.705.500 - - - 35.705.500

6. Leaflet/Brosur Kekesmavetan /Sasambo Beef 3.750.000 - - - 3.750.000

7. Kampanye Produk Pangan ASUHpada Sekolah Dasar 60.000.000 42.000.000 70 - 18.000.000

8. Petugas Pengumpul DataPemotongan Ternak 100.500.000 100.500.000 100 100 -

9. A T K 6.000.000 5.593.000 93,21 100 406.500

10.

Perjalanan Dinas ke Pusat/Daerah Lainnya dan PerjalananDinas Dalam Daerah DalamRangka Pengawasan HewanQurban, Binwas Kualitas ProdukPangan, Sosialisasi Daging ASUHdan HPS Nasional

195.000.000 145.736.350 74,74 100 49.263.650

11.a. Peningkatan Sinergitas RPH dan

MBC 115.700.000 108.030.000 93,37 97,37 7.670.000

J U M L A H 735.999.500 500.766.350 68,04 80 235.233.150


Tabel 53. Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN (DK)Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

No Sumber Dana / Satker / Alokasi AnggaranProgram Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi SisaAnggaran

(Rp)Keuangan Fisik

(%)(Rp.) (%)1 2 3 4 5 6 7

Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Asuh Dan Berdaya Saing

1 Pencegahan Pemotongan Betina Produktif 441.460.000

- Sosialisasi Tingkat Provinsi 92.000.000 8.015.000 8,71 8,71 83.985.000

- Sosialisasi Terhadap Pelaku Usaha (Jagal) 225.760.000 198.810.000 88,06 100 26.950.000

- Operasional Pencegahan Pemotongan 123.700.000 50.400.000 40,74 100 73.300.000

2 Penerapan Penjaminan Produk Hewan ASUH diRPH 512.000.000

- Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Jagal RPH diKota Bima 33.000.000 18.225.000 55,23 100 14.775.000

- Restrukturisasi Manajemen RPH – R

* Kota Bima 29.000.000 26.191.600 90,32 100 2.808.400

* Kota Mataram 96.400.000 35.013.000 36,32 100 61.387.000

* Kabupaten Sumbawa 127.525.000 44.005.000 34,51 100 83.520.000

* Kabupaten Lombok Timur 106.150.000 50.130.000 47,23 100 56.020.000

* Kabupaten Bima 119.925.000 58.436.680 48,73 100 61.488.320

3 Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses SertifikasiASUH 42.200.000

- Pembinaan Unit Usaha Dalam Proses SertifikasiHalal 11.250.000 6.450.000 57,33 57,3 4.800.000

- Fasilitasi Sertifikasi Halal Pada Unit Usaha 5.000.000 - - - 5.000.000

- Fasilitasi Sertifikasi Pra NKV dan NKV 12.750.000 9.050.000 70,98 70,98 3.700.000

- Fasilitasi Sertifikasi Produk 13.200.000 9.350.000 70,83 70,83 3.850.000

4 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet 59.000.000- Peningkatan Kompetensi Juru Sembelih Halal 52.000.000 43.898.000 84,42 100 8.102.000

- Fasilitasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal 7.000.000 - - - 7.000.000

5 Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet 840.950.000

- Kit Uji Cepat 4 unit 800.000.000 780.000.000 97,5 100 20.000.000

- Pertemuan 32.000.000 700.000 2,18 2,18 31.300.000

- Perjalanan Dalam Daerah 8.950.000 8.950.000 100 100 -

6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet 76.950.000- Bimtek 25 orang 67.650.000 - - - 67.650.000

- Perjalanan Dalam Daerah 9.300.000 4.650.000 50 100 4.650.000

7 Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet 105.800.000- Penguatan Jejaring Pengawas Kesmavet 50.300.000 - - - 50.300.000

- Pembentukan dan Pelaksanaan Tim KoordinasiPengawasan 55.500.000 - - - 55.500.000

8 Pemutakhiran Data Pemotongan 65.000.000

- Pertemuan 45.850.000 41.696.500 90,94 100 4.153.500

- Hari Pangan Sedunia (HPS) dan HKP 19.150.000 12.150.000 63,45 100 7.000.000

9 Peningkatan Kesadaran Masyarakat DalamPencegahan Zoonosis 180.000.000

- Pengawasan Zoonosis Hewan Qurban 90.000.000 31.705.900 35,23 50 58.294.100

- Revitalisasi Pemeriksaan AM PM 90.000.000 40.110.000 44,56 100 48.890.000


10 Pembinaan Penerapan Kesrawan di Unit UsahaTernak dan Non Ternak 125.000.000

- Pertemuan 58.245.000 - - - 58.245.000

- Perlengkapan Pembinaan Untuk Trainer danPetugas Kerja 3.055.000 - - - 3.055.000

Quesioner, ATK, Brosur dan Bahan Sosialisasi 28.750.000 1.750.000 6,09 100 27.000.000

- Perjalanan Biasa 34.950.000 34.950.000 100 100 -

JUMLAH DK 2.448.360.000 1.514.636.680 61,86 81,10 933.723.320

Tabel 54. Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN (TP)Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

NoSumber Dana / Satker /

Alokasi Anggaran ProgramKegiatam

Pagu (Rp.)Realisasi Sisa

Anggaran(Rp)

Keuangan Fisik(%)(Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6 7Fasilitasi Peralatan RPH – R

A Pembangunan dan Peralatan RPH-R

1. Fasilitasi RPH-R KotaBima

320.000.000

---

--

ATKOperasional Tim TeknisHonor Panitia Pemeriksadan Tim PokjaPerjalanan KoordinasiMonitoring dan EvaluasiGenset ( 1 unit)

2.500.0003.500.000

10.000.000

4.000.000300.000.000

900.000-

2.800.000

-287.000.000

36,00-

28,00

-95,7

100-

100

-100

1.600.0003.500.0007.200.000

4.000.00013.000.000

2. Fasilitasi Mobil PengawasKesmavetKendaraan PengangkutDaging Berpendingin

399.250.000

ATK Pengadaan LelangHonor Tim Pokja (ULP)Honor Panitia PenerimaOperasional Pengadaan/LelangAlat Transpot Daging

500.0001.000.000

750.0001.000.000

396.000.000

500.0001.000.000

750.0001.000.000

358.905.000

100100100100

90,63

100100100100

100

----

37.095.000

JUMLAH TP 719.250.000 652.855.000 90,77 100 66.395.000


C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari tabel 1, 2 dan 3 di atas diketahui bahwa seluruh kegiatan umumnya

telah dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar 68% dan fisik

80%. dengan uraian sebagai berikut :

1. Sumber dana APBD terdiri dari 2 Program kegiatan yaitu Peningkatan

kualitas produk pangan asal hewan dan Peningkatan sinergitas RPH

dan MBC dengan total jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp.735.999.500,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Realisasi fisik

sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.766.850,- atau

sebesar 68% dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.

235.232.650,- atau sebesar 31,9%. Dana tersebut merupakan dana

sisa anggaran dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan

adanya himbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan

pertemuan/rapat di hotel.

2. Sumber dana Dekonsentrasi (APBN - DK) dengan anggaran sebesar

Rp. 2.448.360.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapanjuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi fisik kegiatan

sebesar 81,1% dan keuangan sebesar Rp.1.529.950.680,- atau

sebesar 62,5%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 918.409.320,-

atau sebesar 37,5%. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut

merupakan sisa dana kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Sumber dana Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan anggaran sebesar

Rp. 719.250.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah). Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% sementara

realisasi keuangan sebesar Rp. 652.855.000,- atau sebesar 90,8%,

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 66.395.000,- atau sebesar 9,2%.

Dana tersebut merupakan dana sisa anggaran hasil penawaran/tender

yang dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dana - dana

tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain.


1. PERTEMUAN HYGIENIS SANITASI USAHA

Salah satu dampak liberalisasi perdagangan memungkinkan

terjadinya perubahan pasar daging dunia yang berakibat berubahnya

preferensi konsumen. Konsumen daging sapi dunia saat ini dan yang

akan datang telah menuntut kualitas bahan makanan yang

dikonsumsi aman dan menyehatkan. Secara keseluruhan

menyebabkan peningkatan

tuntutan akan keberagaman,

tuntutan akan atribut gizi yang

lengkap dan peningkatan

tuntutan kenyamanan dalam

mengkonsumsi daging sapi dan

produknya. Jaminan mutu juga

merupakan isu global yang dilakukan oleh negara - negara maju

sebagai tuntutan dalam pemasaran hasil - hasil pertanian termasuk

hasil peternakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu

diberlakukan kesetaraan sistem jaminan mutu dengan menerapkan

sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yaitu suatu

manajemen mutu yang khusus diterapkan untuk keamanan pangan

sebagai sistem manajemen keamanan pangan.

Persyaratan teknis penerapan HACCP adalah penerapan Nomor

Kontrol Veteriner (NKV). NKV merupakan registrasi atau sertifikasi

kelayakan usaha dengan dasar penilaian atas terpenuhinya

persyaratan tehnis yang meliputi Good Manufacturing Practices

(GMP) dan Sanitation Standart Operating Procedures (SSOP). GMP

dan SSOP merupakan persyaratan minimum sanitasi dan pengolahan

yang diperlukan untuk memastikan diproduksinya pangan yang aman

dan sehat, GMP meliputi : 1) personil, 2) bangunan dan fasilitas, 3)

perlatan dan mesin, dan 4) pengendalian produksi dan proses.

Peningkatan sumber daya manusia khusus untuk petugas RPH

Kabupaten/Kota se - NTB secara kontinyu harus dilakukan, hal ini

diharapkan agar ada pemahaman terhadap penerapan standar

hygiene sanitasi. Di setiap RPH sudah menjadi keharusan dalam


rangka persyaratan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veterniner

(NKV), Sertifikat Halal dan penjaminan pangan ASUH.

Pertemuan Hygiene dan Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan pengetahuan kepada para petugas RPH tentang

penyediaan daging ASUH dengan membuka dialog kepada petugas -

petugas Kabupaten/Kota se - NTB dengan tujuan untuk mengatasi

masalah - masalah yang ada di lingkungan RPH dalam upaya

meningkatkan produk daging ASUH. Sasaran dari kegiatan pertemuan

Hygiene dan Sanitasi untuk memotivasi kepada para Petugas di

RPH/TPH Kabupaten/Kota se - NTB untuk menerapkan standar

hygienis dalam penyediaan pangan untuk konsumen/ masyarakat.

Pertemuan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015

bertempat di Aula Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram yang dihadiri oleh

peserta sebayak 20 orang yang terdiri dari petugas, RPH/TPH dan

Jagal di Kabupaten/Kota se NTB.

Materi yang disampaikan oleh narasumber pada pertemuan tersebut

adalah :

1. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

dalam Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH oleh

Ir. Hj. Budi Septiani (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB).

2. Pelayanan Veteriner Yang Prima Dalam Menjamin Kesehatan dan

Ketenteraman Batin Masyarakat oleh drh. H. Aminurrahman, M.Si

(Kepala Bidang Kesmavet)

3. Penerapan Hygiene Sanitasi Usaha di RPH Bangkong (Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa)

4. Penerapan Hygiene Sanitasi Usaha di RPU Jagaraga (Dinas

Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat)

Setelah pemaparan dari para narasumber dan berdasarkan diskusi

yang berkembang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


1. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin

masyarakat (konsumen), Pemerintah Provinsi harus menjaga agar

outbreak (wabah) yang ada di P. Sumbawa masuk ke P. Lombok

yaitu dengan menganalisa resiko dengan cara meninjau kembali ijin

rekomendasi pemasukan sapi potong dari Sumbawa.

2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan identifikasi quota karena

banyak jagal yang menyalahgunakan ijin rekomendasi

pemasukan sapi dari Sumbawa, oleh karena diperlukan validasi

data jumlah populasi dengan ijin pengeluaran untuk menjamin

ketersediaan stok dan Pemberian ijin pemasukan harus rasional

terhadap quota kemampuan jagal.

3. Bimbingan teknis dan fasilitasi unit usaha pangan asal hewan

perlu ditingkatkan secara menyeluruh (teknis budidaya, keswan,

kesmavet dan pemasaran

4. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen, registrasi

dan sertifikasi veteriner unit usaha PAH sangat dibutuhkan.

5. Perlunya meningkatkan kewaspadaan secara menyeluruh oleh

institusi yang berwenang (BPOM) perlu untuk menindak tegas

para pelaku usaha yang terbukti menggunakan bahan berbahaya

(formalin, borax dll) dalam pengolahan PAH.

6. RPU di Kabupaten Lombok Barat masih belum memenuhi syarat

hygiene dan sanitasi walaupun jumlah pemotongan per hari

cukup besar.

7. Fasilitasi bangunan dan peralatan sangat dibutuhkan oleh RPU

di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka memperoleh daging

yang ASUH dan sedang mengupayakan dana bantuan melalui

dana TP dan DK.

8. Untuk RPH Bangkong, bangunan dan peralatan yang ada sudah

cukup baik. Penanganan dalam hal hygiene dan sanitasi juga baik.

9. Persyaratan dalam rangka memperoleh daging yang ASUH telah

dilaksanakan baik oleh petugas dan jagal yang ada di RPH

tersebut.

10. Perlu tindak lanjut untuk mendapatkan NKV.


2. BULAN BAKTI PETERNAKAN

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari

pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis antara

lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat

akibat bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata - rata

pendapatan penduduk dan penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk

itu diperlukan sebuah

kebijakan strategis serta

langkah konkrit dari

pemerintah dalam rangka

peningkatan populasi ternak

Nusa Tenggara Barat yang

berkesinambungan.

Peringatan hari lahir dan bulan bakti peternakan dan kesehatan

hewan merupakan event yang sangat tepat bagi pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan berbagai macam

kegiatan yang dapat mempertahankan kejayaan peternakan di

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan kegiatan

Peringatan Bulan Bakti

Peternakan dan Kesehatan

Hewan Tingkat Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) adalah

merupakan salah satu

momen yang penting untuk

wahana mempromosikan

keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB di dalam rangka peningkatan

populasi dan penyediaan hijauan pakan ternak.

Pelaksanaan kegiatan Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan

Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan

Bulan September - Oktober 2015 dan Puncak Peringatan dilaksanakan

di halaman Kantor Balai Pengolahan dan Pengembangan Pakan

Ternak Ruminansia (BP3TR) Banyumulek. Kegiatan ini bekerjasama

antara Disnakkeswan Provinsi NTB dengan LIPI Peternakan, Dinas


Peternakan Kabupaten

Lombok Barat, Fakultas

Peternakan UNRAM, Fakultas

Kedokteran Hewan Universitas

NTB, Fakultas Peternakan

Universitas NW Mataram dan

SKPD terkait.

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini yaitu “Melalui Bulan Bakti

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB September -Oktober

2015, Kita Tingkatkan Produktifitas, Efisiensi dan Daya Saing Produk

Unggulan Daerah Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Pangan". Oleh

karena itu diperlukan peran aktif dari seluruh stake holder dan seluruh

komponen peternakan untuk bersama sama melakukan revitalisasi

peternakan dalam upaya peningkatan populasi ternak nasional untuk

mengurangi ketergantungan impor produk - produk pangan asal hewani

khususnya daging.

Tujuan adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran

seluruh masyarakat yang berusaha di bidang peternakan dan

kesehatan hewan, meningkatkan populasi dan produktivitas ternak

untuk mewujudkan kesejahteraan peternak, menggerakkan

kesadaran bersama untuk memenuhi konsumsi dan penganeka

ragaman pangan asal hewan dan sosialisasi untuk menggerakkan

kesadaran bersama pentingnya Pangan Asal Hewan yang ASUH.

Sasaran diselenggarakan Peringatan Bulan Bakti Peternakan

dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Tahun 2015 adalah seluruh komponen masyarakat yang terlibat

dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara

Barat; Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial, Akademisi dan

masyarakat di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun keluaran yang diharapkan dengan terselenggaranya

kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2015 yaitu tersebar

luasnya informasi tentang adanya Kawasan Agro Eduwisata pada


lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Banyumulek,

tersebar luasnya tentang informasi produk - produk peternakan,

potensi dan peluang investasi

peternakan yang ada di NTB.

Kegiatan Hari Lahir dan

Bulan Bakti Peternakan dan

Kesehatan Hewan Tahun 2015

berlangsung dari Bulan September

– Oktober 2015 dan puncak peringatan tanggal 3 Oktober 2015 yang

dilaksanakan di halaman Kantor Balai Pengolahan dan Pengembangan

Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) Banyumulek Kecamatan Kediri

Kabupaten Lombok Barat dengan hasil sebagai sebagai berikut :

1. Acara puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan

Hewan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 dilaksanakan di

halaman Kantor BP3TR Banyumulek Kabupaten Lombok Barat

pada hari Sabtu 3 Oktober 2015. Acara ini dihadiri oleh Bapak

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajaran dan

undangan lainnya.

2. Bakti Sosial / pengabdian masyarakat merupakan kegiatan

kepedulian sosial dari seluruh komponen peternakan terhadap

masyarakat. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah berupa :

- Pelayanan kesehatan hewan gratis kepada masyarakat yang

dilaksanakan bersama dengan Dinas Kelautan, Perikanan,

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lombok Utara hari Kamis

tanggal 1 Oktober 2015 dengan memberikan Vitamin (Injectamin),

obat cacing dan Biosan terhadap 158 ekor sapi (48 ekor jantan

dan 110 ekor betina). Dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kampung

Senumpeng (23 ekor jantan, 43 ekor betina), Kampung Amor -

Amor (19 ekor jantan dan 40 ekor betina) dan tempat

pemeliharaan sapi Brangus (6 ekor jantan dan 27 ekor betina),

Dusun Amor - Amor, Desa Gumantap Kecamatan Kayangan.


- Pemberian/makan bakso dan telur kepada murid Sekolah

Dasar sejumlah 500 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada

hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 setelah selesai acara

puncak dan sekaligus merupakan kegiatan Kampanye Makan

Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk

murid - murid Sekolah Dasar.

3. Pelatihan Kelembagaan dan Penguatan SDM Pelaksana

Technopark sebanyak 6 klaster yang dilaksanakan dari tanggal 28

September s/d 3 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 400 orang

dengan materi sebagai berikut :

- Pengolahan Pakan dan Aplikasinya untuk Penggemukan Sapi

Potong

- Pembibitan Sapi Bali dan Produksi Sperma Sexing

- Pertanian Organik Terintegrasi

- Pengolahan Pasca Panen Olahan Daging Sapi Bali

- Pengolahan Hasil Samping Peternakan Menjadi Biogas

- Sosial Ekonomi Masyarakat dan Marketing Produk Technopark

4. Pameran, merupakan ajang untuk menampilkan hasil/ produk

peternakan dan media penyampaian informasi pembangunan

peternakan. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober

2015. Jenis yang dipamerkan adalah produk - produk hasil olahan

peternakan, hasil produk BP3TR dan kegiatan LIPI.

5. Peletakan Batu Pertama pembangunan kawasan Agroeduwsata

oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah

dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015.

6. Masyarakat di Wilayah Banyumulek sangat antusias dan menaruh

perhatian cukup besar terhadap seluruh kegiatan yang

dilaksanakan dan juga terhadap produk - produk dan visualisasi

hasil pembangunan peternakan yang dipamerkan dalam

rangkaian acara peringatan Bulan Bakti Peternakan dan

Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015.


7. Diharapkan di masa yang akan datang, Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dapat lebih

meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan

Hewan dengan melibatkan petani peternak, pelaku usaha bahan

asal hewan (daging, susu, telur) dan hasil pengolahan produk-

produk peternakan lainnya.

3. KEGIATAN HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

Penyelenggaraan Hari

Pangan Sedunia (HPS) XXXV

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara

Barat (NTB) Tahun 2015 telah

dilaksanakan di Kabupaten

Lombok Tengah pada Tanggal 29

– 31 Oktober 2015. Hari Pangan

Sedunia merupakan momen yang penting untuk wahana

mempromosikan keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB di dalam

penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, khususnya produk pangan

lokal Provinsi NTB.

Menyadari arti pentingnya pembangunan pertanian dalam arti luas,

maka Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan program

yang dikenal dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(RPPK). Pencanangan ini untuk melihat kembali peran sektor pertanian

sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi serta

menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka

ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan penggangguran serta

meningkatkan daya saing ekonomi secara nasional.


Untuk menindaklanjuti program tersebut di atas dan dengan melihat

potensi yang ada, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan pengembangan

3 (tiga) komoditi unggulan antara lain, yaitu : Sapi, Jagung, dan Rumput

Laut yang disingkat PIJAR. Ke - 3 komoditi tersebut telah menjadi

komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki

kemampuan daya saing/berkompetisi di pasar nasional.

Sehubungan dengan hal

tersebut, untuk lebih

memperkenalkan produk pangan

dan pasca panen produksi

pertanian maupun peternakan

NTB, maka perlu dilakukan

kegiatan promosi produk pangan

baik di dalam dan ke luar daerah. Dan dalam rangka Hari Pangan Sedunia

(HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 ini diharapkan dapat lebih

menarik perhatian konsumen dan menumbuhkan minat investor, pelaku

usaha agribisnis dan semakin luasnya pangsa pasar serta berdampak

positif terhadap perkembangan iklim usaha, daya saing harga dan

kapasitas produksi pertanian maupun peternakan di Nusa Tenggara

Barat. Kerjasama dan sinergitas diantara berbagai stakeholder sangat

diperlukan dalam peningkatan pangan yang bergizi dan berkelanjutan,

untuk memenuhi pangan secara provinsi yang pada akhirnya juga dapat

berkontribusi terhadap pemenuhan pangan nasional.

Komoditi peternakan yang menjadi unggulan Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang memiliki kemampuan daya saing/berkompetisi di

pasar nasional adalah sapi dan kerbau serta beberapa produk bahan

asal hewan seperti dendeng, abon, kerupuk paru, telur asin, kerupuk

ceker dan kerupuk kulit cukup digemari konsumen.


Tujuan Umum :

Menggerakkan dan mendorong usaha penyelenggaraan pangan yang

berkelanjutan dengan memaksimalkan peran masing - masing pemangku

kepentingan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional di

samping sebagai sarana promosi dan interaksi bisnis yang efektif bagi

pengembangan produk - produk pangan dan teknologi pangan unggulan

Indonesia beserta segenap sektor pendukung terkait lainnya.

Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para

stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup

dan bergizi baik bagi masyarakat NTB maupun Indonesia.

2. Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional yang

efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan

masyarakat dalam rangka mempertahankan Ketahanan Pangan

Provinsi NTB dan Nasional

3. Menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi

aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran

teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi pangan

4. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya

optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan.

5. Sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka kemandirian

pangan.

Sasaran diselenggarakan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)

XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 antara lain adalah seluruh

komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan

pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah, Swasta,

Lembaga Sosial, dan masyarakat di tingkat provinsi maupun

Kabupaten/Kota. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Hari Pangan

Sedunia (HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 berlangsung

selama 3 hari yaitu tanggal 29 - 31 Oktober 2015 di lapangan Muhajirin

Praya Kabupaten Lombok Tengah.


Selaras dengan tema nasional, maka tema Peringatan Hari

Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015

ditetapkan sama dengan Nasional yakni “Pemberdayaan PetaniSebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan“. Hasil

yang dicapai pada kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXV

Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 di Kabupaten Lombok Tengah

adalah sebagai sebagai berikut :

1. Acara puncak kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXV Tingkat

Provinsi NTB Tahun 2015 bertempat di Lapangan Muhajirin Praya

Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis

tanggal 29 Oktober 2015, dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat beserta jajarannya beserta undangan lainnya.

2. Bakti sosial/pengabdian masyarakat merupakan kegiatan

kepedulian sosial dari seluruh komponen pertanian terhadap

masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi NTB adalah berupa :

a. Pelayanan kesehatan hewan gratis kepada masyarakat yang

dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan jumlah

pelayanan 422 ekor sapi dan 16 ekor kambing di beberapa

desa antara lain :

- Desa Bunut Baok (Dusun Gelogor Mapong, Gerepek, Paok

Tawah, Sekunyit) sebanyak 170 ekor sapi.

- Desa Leneng (Dusun Bare Bokong) sebanyak 74 ekor sapi.

- Desa Montong Terep (Dusun Karang Timbang Karang

Siluman, Are Jongkor, Bukbuk) sebanyak 127 ekor sapi

- Desa Gonjak (Dusun Karang Bejelo) sebanyak 10 ekor sapi

- Desa Jago (Dusun Aikja) sebanyak 5 ekor sapi

- Desa Mertak Tombok (Dusun Mertak Umbak dan Tombok)

sebanyak 31 ekor sapi.

- Desa Gerunung (Dusun Lendang Gendis) sebanyak 5 ekor sapi

- Desa Semayan sebanyak 16 ekor kambing.


b. Makan bakso dan telur rebus

kepada murid Sekolah Dasar

sekitar lokasi pelaksanaan

peringatan HPS sekaligus

merupakan kegiatan kampanye

produk pangan ASUH

(Aman,Sehat,Utuh dan Halal) untuk 500 siswa. Kegiatan ini

telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015

bersamaan dengan acara puncak.

c. Pembagian telur rebus sebanyak 400 butir kepada siswa/siswi

dan masyarakat yang mengunjungi lokasi pameran yang

dilaksanakan pada hari Jum’at, 30 Oktober 2015.

3. Pameran dan Lomba Cipta Menu merupakan ajang untuk

menampilkan hasil/produk pertanian (unggulan) dan media

penyampaian informasi pembangunan pertanian. Dilaksanakan selama

3 hari yaitu pada tanggal 29-31Oktober 2015. Pameran tersebut diikuti

oleh dinas peternakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se - NTB

sedangkan Lomba Cipta Menu diikuti oleh Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan dari kabupaten/kota se - NTB dengan lomba

Memasak Bahan Pangan lokal Hasil Pertanian, Peternakan dan

Kelautan/Perikanan.

4. Terjalinnya tukar menukar informasi dan pengalaman

pengembangan bidang pertanian antara masyarakat sekitar dengan

aparat dari berbagai SKPD yang mengikuti acara.

5. Dalam rangkaian acara peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke

XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015, Dinas Peternakan dan

kesehatan Hewan Provinsi NTB di masa mendatang berupaya untuk

lebih melibatkan pelaku usaha bahan asal hewan (daging, susu, telur)

dan pengolahan produk-produk peternakan lainnya (kerupuk, abon dll).

6. Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah menaruh

perhatian yang cukup besar terhadap seluruh kegiatan yang

dilaksanakan dan juga terhadap produk - produk dan visualisasi

hasil pembangunan peternakan yang dipamerkan.


4. KAMPANYE MAKAN DAGING SAPI DAN TELUR PADA SEKOLAH DASAR

Seiring dengan meningkatnya

jumlah penduduk yang diikuti

dengan kenaikan pertumbuhan

ekonomi, maka diperkirakan

kebutuhan konsumsi akan protein

hewani, khususnya yang

bersumber dari daging sapi juga

akan meningkat. Khusus permintaan daging sapi setiap tahun meningkat,

sejalan dengan peningkatan populasi penduduk dan perbaikan pendapatan

yang akan juga mempengaruhi elastisitas permintaan daging sapi.

Tujuan kegiatan ini adalah menggerakkan kesadaran bersama

untuk memenuhi konsumsi dan penganekaragaman pangan asal

hewan dan sosialisasi sejak dini Pangan Asal Hewan yang ASUH

kepada siswa - siswa SD/MI/SMP/Mts/SMA/MA.

Dalam rangka Kampanye makan daging sapi (Bakso) dan Telur untuk

anak sekolah dasar dan sekaligus menjadi kegiatan pemberian makanan

tambahan anak sekolah (PMT - AS), Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB telah melakukan kegiatan tersebut yang bersumber

dari dana APBD. Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk murid sekolah

dasar juga untuk murid - murid pondok pesantren dan panti asuhan,

dilaksanakan juga bersamaan dengan kegiatan hari bersejarah dan

kegiatan lain misalnya pada saat Safari Ramadhan dan lain - lain.

Kegiatan Kampanye Makan Daging Sapi tahun 2015 yang telah

dilaksanakan antara lain :

1. Dilaksanakan tanggal 25 - 30 Juni 2015.

Pelaksanaannya bersamaan dengan adanya kegiatan Safari

Ramadhan Gubernur/Wakil Gubernur di beberapa lokasi se - Pulau

Lombok yaitu :

a. Pemberian bakso di Kota Mataram pada tanggal 25 Juni 2015

dilaksanakan di Madrasah Ibtida’iyah Dasan Agung Mataram,

Yayasan Al Iman Pesantren Hidayatullah dan Panti Asuhan Al

Hidayah Baturinggit


b. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 26

Juni 2015 dilaksanakan di Ponpes. Nurul Hakim Kediri, Ponpes.

Islahuddin dan Yayasan Selaparang.

c. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 27

Juni 2015 dilaksanakan di Ponpes. Al Istiqomah Kapu Jenggala

Tanjung, Yayasan Al Ishlahul Ittihad Sigar Penjalin Tanjung dan

Yayasan Pendidikan Al Jariyah NW Sanbaro Bentek Gangga.

d. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29

Juni 2015 dilaksanakan di Yayasan Asuhan Keluarga Ingin

Makmur Tenganan Gonjak, Ponpes. Nurul Haq Karang Bejelo

Kel. Gonjak dan Ponpes Nurul Amini Desa Aikmual.

e. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 30

Juni 2015 dilaksanakan di Panti Asuhan Ar - Rahman

Lingkungan Jorong Kelurahan Kelayu Jorong, Ponpes.

Perguruan Nahdlatul Wathan dan Panti Asuhan Muhammadiyah

Selong Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong.

2. Pemberian makan bakso kepada 500 murid Sekolah Dasar (SDN

Nomor 1 Lelede dan Madrasah Lelede) juga telah dilaksanakan pada

tanggal 3 Oktober 2015 di UPT Banyumulek tepatnya di halaman

kantor BP3TR dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan

Hewan 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur NTB.

3. Pemberian makan bakso kepada 500 murid Sekolah Dasar (SDN

Praya) telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di

Lapangan Umum Kota Praya dalam rangka Peringatan Hari

Pangan Sedunia (HPS) Provinsi NTB Tahun 2015.


5. PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH, PENGAWASANHEWAN QURBAN, SOSIALISASI DAGING ASUH, PENGENDALIANPEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN PENGAWASANPEMOTONGAN HEWAN QURBAN

Merupakan kegiatan yang sifatnya koordinasi dan konsultasi

terhadap pelaksanaan kegiatan di pusat atau dengan daerah lainnya. Hal

ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan

dalam upaya meningkatkan dan menjamin keamanan produk pangan asal

hewan yang ASUH. Di samping itu dalam upaya mengefektifkan

sumberdaya yang potensial terutama penyediaan sarana prasarana

pendukung kegiatan.

Perjalanan dalam daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi

dengan pelaksana kesmavet di Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara

Barat, pengawasan kualitas produk pangan, pengendalian pemotongan

betina produktif, pembinaan pengendalian dan penanggulangan

penyakit zoonosis dan kesrawan. Hal tersebut dimaksudkan

meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran petugas RPH

dan jagal menangani penanganan hasil peternakan mulai dari pra

produksi, proses produksi dan pasca produksi untuk menjamin produk

pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Penyediaan Pangan Asal Hewan (daging, telur dan susu) yang

ASUH dan berdaya saing masih terbatas karena terbatasnya mata

rantai produksi PAH yang sudah memenuhi persyaratan higine sanitasi

dan masih rendahnya kesadaran dan komitmen pelaku usaha dalam

menghasilkan PAH ASUH, rendahnya kesadaran konsumen untuk

memperoleh PAH ASUH.


Untuk hal tersebut Direktorat

Jenderal Kesmavet dan Pasca

Panen yang bekerja sama dengan

Televisi Republik Indonesia (TVRI)

melaksanakan kegiatan Public

Awareness di NTB, merupakan

siaran langsung TVRI dan sudah dilaksanakan sejak Tahun 2012 di

beberapa lokasi antara lain pada tahun 2012 dilaksanakan di halaman

kantor TVRI Mataram pada tahun 2013 di RPH Banyumulek dan pada

tahun 2014 di TVRI Mataram. Untuk Tahun 2015 ini pelaksanaannya di

halaman kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat pada

Tanggal 24 April 2015. Sebagai narasumber kegiatan ini adalah Direktur

Kesmavet dan Pasca Panen, Dosen Institut Pertanian Bogor, Plt. Bupati

Lombok Barat dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta, RPH

Asakota Kota Bima bekerjasama dengan PT. Rajawali melaksanakan

launching pengiriman daging sapi beku ke Jakarta pada tanggal 12

Maret 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Peternakan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Direktur Kesmavet dan

Pascapanen bersama Asisten Deputi

Kelautan, perikanan dan Peternakan

Deputi Bidang Koordinasi Pangan

dan Sumber Daya Hayati

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian RI melaksanakan Rapat koordinasi Monev Ketersediaan

dan Pasokan Sapi di Provinsi NTB, dilaksanakan di Aula Kantor Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor

56 Mataram pada tanggal 6 Mei 2015 dengan tujuan untuk melakukan

verifikasi pasokan sapi siap potong dan siap jual di daerah sentra

produsen untuk HBKN dengan pelaksananya terdiri dari :


1. Asisten Deputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Deputi Bidang

Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian

Koordinator Perekonomian

2. Sekretaris Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian

Pertanian RI

3. Direktur Budidaya Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

4. Direktur Jenderal Kesmavet dan Pasca Panen, Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI

5. Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal

PDN, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 04115/PD.660/F/09/2014

tanggal 4 September 2014, perihal Peningkatan Kewaspadaan Zoonosis

terhadap Hewan/Ternak dalam Rangka Idul Adha 1434 H. Guna

mengamankan masyarakat dari kemungkinan resiko penularan zoonosis,

diperlukan optimalisasi pembinaan dan pengawasan teknis Kesehatan

Masyarakat Veteriner terutama pada daerah endemis yang dimulai sejak

pemberangkatan ternak dari daerah asal, pengangkutan, penampungan

hewan, saat penyembelihan hewan Qurban hingga distribusi daging

Qurban kepada masyarakat. Dari aspek Kesehatan Hewan harus ada

upaya pengamanan ternak terhadap penyakit Anthrax di Kabupaten/Kota

endemis dengan cara meningkatkan kewaspadaan dini terhadap

kemungkinan munculnya kasus ulang anthrax dan pengawasan jadwal

vaksinasi Anthrax oleh pengawas teknis Qurban karena ternak yang

divaksinasi Anthrax tidak boleh dipotong dalam jangka waktu 2 bulan

setelah vaksinasi. Pengawasan tempat - tempat penjualan hewan - hewan

qurban sesuai persyaratan teknis, kesejahteraan hewan, hygiene sanitasi

dan pengawasan lalu lintas hewan, serta upaya - upaya lain dalam

pencegahan penyakit zoonosis guna mengamankan masyarakat dari

kemungkinan resiko penularan penyakit.


Dari aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner yang harus diperhatikan

adalah:

1. Dalam rangka pengawasan pemotongan hewan pada Hari Raya Idul

Adha diperlukan peningkatan kewaspadaan dini secara intensif

terhadap kemungkinan munculnya penyakit Anthrax khususnya di

daerah endemis seperti NTB apalagi secara klimatologi bertepatan

dengan masuknya musim penghujan sehingga berpotensi terhadap

munculnya wabah penyakit Anthrax.

2. Menginventarisir tempat - tempat yang akan digunakan untuk lokasi

pemotongan hewan dan mensosialisasikan persyaratan teknis / tata

cara pemotongan hewan dan penanganan daging yang higienis

sehingga daging qurban yang dibagikan ke masyarakat memenuhi

persyaratan Aman,Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

3. Memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan dan pemeriksaan

hewan qurban di tempat - tempat penjualan dan penampungan

hewan qurban serta pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem di

tempat pemotongan hewan.

Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas

Kabupaten / Kota dan panitia pelaksana Qurban.

2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada tempat - tempat

penampungan/penjualan/pemasaran hewan Qurban.

3. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan Qurban dan atau

pemeriksaan teknis Ante-mortem dan Post-mortem saat

pelaksanaan pemotongan hewan Qurban.


Tabel 55 . Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau di Provinsi NTB Tahun 2015

NO NAMA KAB/KOTA

JUMLAH PEMOTONGAN JUMLAHSAPIDAN

KERBAU(EKOR)

BETINA PRODUKTIFDIPOTONG

% BETINAPRODUKTIFTERHADAPSAPI KERBAU

SAPIEKOR

KERBAUEKOR

JUMLAHEKORJTN

EKBTNEK

JLHEK

JTNEK

BTNEK

JLHEK

YangDipotong

%

Btn YangDipotong

%1 MATARAM 166 - 166 - - - 166 - - - - -

2 KOTA MATARAM 9.397 38 9.436 12 - 12 9.448 11 - 11 0.11 28.13

3 LOMBOK BARAT 5.735 10 5.744 695 1 696 6.440 - - -

4 LOMBOK UTARA 3.317 88 3.404 4 - 4 3.408 - - - - -

5 LOMBOKTENGAH 10.272 98 10.370 1.192 - 1.192 11.562 12 - 12 0,10 12,20

6 LOMBOK TIMUR 10.870 53 10.922 638 - 638 11.561 - - - - -

P. Lombok 39.756 287 40.043 2.540 1 2.542 42.584 23 - 23 0,05 7,92

7 SUMBAWA 3.833 2.628 6.461 613 2.311 2.924 9.385 323 266 589 6.28 11.93

8 SUMBAWABARAT 2.701 2.558 5.260 299 848 1.147 6.407 46 16 61 0.96 1.80

9 DOMPU 1.648 302 1.950 386 146 532 2.482 97 50 148 5.95 32.92

10 KOTA BIMA 1.696 101 1.796 1 - 1 1.798 - - - - -

11 KABUPATENBIMA 4.204 338 4.542 350 92 443 4.985 68 25 94 1.88 21.73

P. Sumbawa 14.081 5.928 20.009 1.650 3.398 5.048 25.057 534 358 892 3.56 9.56

JUMLAH NTB 53.837 6.215 60.052 4.190 3.399 7.590 67.641 557 358 914 1.35 9.51

Tabel 56. Pemotongan Ternak Lain – Lain di Provinsi NTB Tahun 2015

NO KABUPATEN/KOTA

JENIS TERNAK YANG DIPOTONG

KUDA KAMBING DOMBA BABI UNGGAS

JTNEk

BTNEk

JLHEk

JTNEk

BTNEk

JLHEk

JTNEk

BTNEk

JLHEk

JTNEk

BTNEk

JLHEk

JTNEk

BTNEk

JLHEk

1 Mataram - - - - - - - - - 1.266 991 2.177 19.150 8.990 28.140

2 Lombok Barat - - - 466 - 466 - - - - - 135.200 30.980 166.180

3 Lombok Utara - - - - - - - - - - - - - -

4 LombokTengah 24 - 24 1.601 282 1.883 - - - - - - - -

5 Lombok Timur 223 - 223 - - - - - - - - - - -

Lombok 247 - 247 2.067 282 2.349 - - - 1.266 911 2.177 154.350 39.970 194.320

6 Sumbawa 291 32 323 190 - 190 - - - - - - - -

7 SumbawaBarat - - - 976 107 1.083 - - - - - 420 6.880 7.300

8 Dompu 36 10 46 111 35 146 - - - - - - - -

9 Kota Bima - - - 1.295 - 1.295 - - - - - - - -

10 KabupatenBima 469 3 472 2 - 2 - - - - - - - -

Sumbawa 796 45 841 2.574 142 2.716 - - - - - 420 6.880 7.300

Jumlah NTB 1.043 45 1.088 4.641 424 5.065 - - - 1.266 911 2.177 154.770 46.850 201.620


Tabel 57. Pengeluaran Bahan Asal Hewan dari Provinsi NTB ke Provinsi Lain Tahun 2015

No Nama Perusahaan Jenis Produk PAH Jumlah DaerahPengirim

DaerahTujuan

1. Sami’an Kulit Kambing ( lembar ) 4.300 Lombok Tengah Jawa Timur

2. UD. Hadi Karya Utama - Otak (Kg) 400 Lombok Jakarta

3.

4.

5.

PT. Berdikari

PT. Dharma Raya

Hutama Jaya

Putu Arga Sujarwadi

Daging Sapi Beku (Kg)

- Paru-paru (Kg)

- Hati (Kg)

- Kikil (Kg)

- Usus (Kg)

- Babat (Kg)

- Jantung (Kg)

- Limpa (Kg)

- Daging sapi beku (Kg)

- Kulit Sapi (Kg)

- Kepala (Kg)

- Kulit Kerbau (Lembar)

- Tanduk Kerbau (Pasang)

87.500

300

400

700

500

1.100

300

300

72.500

2.500

500

1

20

Kota Bima

KSB

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Mataram

“

Jawa Barat

Jakarta

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Jakarta

“

Tabel 58. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Tahun 2015

No NamaPerusahaan Jenis Produk PAH Jumlah Alamat Asal Alamat Penerima

1. CV. Dwi Jaya Daging Ayam Frozen (Kg) 168.000 Jl.Bajataki IV No.4Denpasar –Bali

KFC Mataram

2. CV. PeternakanAriasa

Telur Ayam Ras(butir) 21.000.000 Jl.Raya Kayu AmbuaDs.Tiga Susut Bangli-Bali

Jl.HoscokroaminotoNo.38 Mataram

3. PT. Sukanda Jaya Daging Sapi Beku(Kg)Daging Kambing (Kg)Daging Sapi Olahan (Kg)Daging Ayam Olahan(Kg)Butter Cheese (Kg)Susu/Milk (Kg)

16.0003.500

12.0008.000

40.00080.000

JakartaJakartaJakartaJakartaJakartaJakarta

Jl.Bung Karno No.33Pagesangan- MataramSdaSdaSdaSda

4. PT. Prima Food INT Daging Ayam Olahan(Kg) 83.500 Jl. Gatot SubrotoNo.330 X DenpasarBali

Jl. TGH.Ibrahim HalidiNo.168 Kediri Lobar

5. PO.Star Jaya Telur Ayam Ras(butir) 7.710.000 Jl. Pelabuhan No.47Banjar Dinas SegaraPadang Bai KarangAsem – Bali

Jl.Baladewa KompleksPertokoan KarangBlumbang - Cakranegara

6. CV. BatuBeranteng

Telur Ayam Ras(butir) 3.400.000 Kabupaten Bangli –Bali

Jl. Dende Siti FatimahSesela Gunung sariLombok Barat

7. PT.So Good Food Daging Ayam Olahan(Kg) 44.000 Jl. Raya serangKm.20,2 desaCibadak Kec. CikupaTangerang Banten

Jl.Prabu Rangkasari No.5Dasan Cermen Mataram


8. PT. Soejasch Bali Daging Sapi Olahan(Kg)Daging Ayam Olahan (Kg)Daging Babi Olahan (Kg)

2.3002.1001.800

Jl. Gunung Patas 1Padang SambianKlod Denpasar - Bali

Kabupaten LombokUtara

9. PT. Agro BogaUtama

Daging Sapi Beku (Kg)Daging Kambing (Kg)Daging Bebek Beku (Kg)Keju (Kg)Sosis (Kg)

2.5002.0001.0003.0001.000

Jl. Kavling DPR 181RT.003/004 DepokJawa Barat

Jl. Hasanudin GeriaMendara RT.003/113Cakranegara

10. PT.Wahana BogaNusantara

Keju (Kg)Susu (Kg)

12.0002.400

Jl. ByPass Ngurah RaiNo.18 Jimbaran KutaSelatan Badung- Bali

Kabupaten LombokBarat

Tabel 59. Jumlah Surat Rekomendasi Izin Pengeluaran/Pemasukan Per Bulan Yang

Dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015

No BulanPengeluaran Pemasukan

Jenis Komoditi Jumlah Jenis Komoditi Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Kulit Kambing

Otak Sapi

Daging sapi BekuKulit Kambing

Kulit kambing

Daging sapi dan Otaksapi

Daging Sapi dan JeroanSapiOtak dan Kikil

Kulit dan Tanduk Kerbau

1

1

11

1

2

11

1

Daging Ayam BekuTelur ayam rasDaging sapi,Kambing,olahansapi,olahan ayam,butter/chese/keju





Daging Ayam BekuTelur ayam rasDaging olahan ayam

Daging Ayam BekuTelur ayam rasOlahan ayam

132

122

132

111

111

211

111


8. Agustus Daging sapi beku danJeroanKulit Kambing

11

Daging Ayam BekuTelur Ayam RasOlahan ayam

121

9.

10.

11.

12.

September

Oktober

November

Desember

Daging Sapi BekuKulit Kambing

Kulit Kambing

Daging Sapi Beku

-

11

1

1

-

Daging Ayam BekuTelur Ayam RasDaging sapi,Kambing,olahansapi,olahan ayam,butter/chese/keju

Daging Ayam BekuTelur Ayam RasDaging Sapi, Kambing, OlahanSapi, Olahan Ayam,Butter/Cheese/Keju

Daging Ayam BekuTelur Ayam RasDaging Sapi, Kambing, OlahanSapi, Olahan Ayam,Butter/Cheese/Keju

Daging Ayam BekuTelur Ayam RasDaging Sapi, Kambing, OlahanSapi, Olahan Ayam,Butter/Chesse/Keju

212

212

114

114

Tabel 60. Pemotongan Hewan Qurban dan Idul Fitri di Provinsi NTB Tahun 2015

NO KABUPATEN/KOTAJENIS TERNAK

JUMLAHEkorSAPI

ekorKERBAU

ekorKAMBING

ekorDOMBA

Ekor

1 KOTA MATARAM 594 - 1.306 - 1.900

2 KABUPATEN LOMBOK BARAT 459 10 3.014 10 3.539

3 KABUPATEN LOMBOK UTARA 196 - 382 - 578

4 KABUPATEN LOMBOK TENGAH 426 23 1.699 -- 2.148

5 KABUPATEN LOMBOK TIMUR 867 2 1.653 - 2.522

PULAU LOMBOK 2.542 35 8.053 10 10.687

6 KABUPATEN SUMBAWA 1.812 89 487 - 2.388

7 KABUPATEN SUMBAWA BARAT 368 17 187 - 487

8 KABUPATEN DOMPU 248 19 155 3 425

9 KOTA BIMA 452 1 494 4 951

10 KABUPATEN BIMA 775 20 926 37 1.758

PULAU SUMBAWA 3.655 146 2.249 44 6.094

JUMLAH QURBAN PROVINSI NTB 6.197 181 10.302 54 16.781


Tabel 61. Data Penyakit Zoonosis di RPH/TPH di Provinsi NTB Tahun 2015

NO NAMA KAB/ KOTA

POST MORTEM

DIAGNOSA ORGANJLH

AFKIR(gram)

SAPI KERBAU

JTNEK

BTNEK

JLHEK

JTNEK

BTNEK

JLHEK

1 RPH BANYUMULEK - - - - - - Fasciolasis,Pnemo, Empisema Hepar,Pulmo -

2 KOTA MATARAM 155 2 157 4 - 4 Fasciolasis,Pneumonia,Empisema Hepar,Pulmo 10.450

3 LOMBOK BARAT 229 - 229 83 1 84 Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo 3.515

4 LOMBOK UTARA - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo -

5 LOMBOK TENGAH - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo -

6 LOMBOK TIMUR 837 19 856 41 - 41 Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo 92.110

Jumlah P.Lombok 1.221 21 1.243 128 1 129 108.075

7 SUMBAWA - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo

8 SUMBAWA BARAT - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo

9 DOMPU - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo

10 KOTA BIMA - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo

11 KABUPATEN BIMA - - - - - - Fasciolasis,Pnemo,Empisema Hepar,Pulmo

Jumlah P. Sumbawa - - - - - -JUMLAH NTB 1.221 21 1.243 128 1 129 106.075

NO KAB/KOTA/KEC. NAMA RPH/TPH ALAMAT NAMAKOORDINATOR

1 PROVINSI NTB KOORDINATOR PROVINSI Mataram Daldiri, S.Pt

2 KOTA MATARAM 1. RPH-R Majeluk Kec. Mataram Drh.Vidiaa. RPH Majelukb. TPH Sekarbelac. RPH-R Banyumulek

3 KAB.LOMBOKUTARA

1. RPH-R Tanjung Kec. Tanjung Saiful Rahima. RPH Tanjungb. TPH-R Kayangan/Santong Kec. Kayanganc. TPH-R Bayan Kec. Bayan

4 KAB. LOMBOKBARAT

1. RPH-R Lingsar/Narmada Kec. Lingsar Tri A.Ra. RPH Lingsar/Narmadab. RPH-R Gunungsari Kec. Gunungsaric. RPH-R Lembar/Jakem Kec. Lembard. RPH-R Kediri Kec. Kedirie. TPH-R KUD Petak Gerung Kec. Gerungf. RPH Banyumulek Kec. Kediri

5 KAB.LOMBOKTENGAH

1. RPH-R Praya Tengah Kec. Praya Tengah Sri Ratnaa. RPH Praya Tengahb. TPH Prayac. Praya Baratd. Praya Barat Dayae. TPH"Eka Putri" Praya Timurf. TPH"Bon Jeruk" Jonggatg. TPH"Mulya Kuwur" Pujut/ Kawo

2. RPH-R Kopang Kec. Kopanga. RPH Kopangb. Janapria


3.RPH-R “Mantang” Batukliang Kec. Batuklianga. TPH “Bon Jeruk” Jonggatb. Batukliang Utarac. Pringgarata

6 KAB. LOMBOKTIMUR

1. RPH Pancor Kec. Selong L.M.Zainudin,A.Mda. RPH Pancorb. RPH Masbagikc. RPH Anjanid. TPH Paok Motong

2. RPH Aikmel: Kec. Aikmela. RPH Aikmelb. RPH Apitaikc. TPH Sambeliad. TPH Korleko

3. RPH Kotaraja Kec. Sikura. RPH Kotarajab. TPH Rarangc. TPH Sikurd. TPH Montong Baan

4. RPH Rumbuk: Kec. Sakraa. RPH Rumbukb. TPH Gunung Rajak

NO KAB/KOTA/KEC. NAMA RPH/TPH ALAMAT NAMA KOORDINATOR KODE

6 KAB. SUMBAWABARAT

1. RPH-R Taliwang Kec. Taliwang Satria Utama, SPt D806245a. RPH Taliwangb. RPH Seteluk Kec. Setelukc. Sekongkangd. Jereweh

2. RPH-R Poto Tano Kec. Poto Tanoa. RPH Poto Tanob. RPH-R Maluk Kec. Maluk

7 KAB. SUMBAWA 1. RPH Bangkong Kec. Sumbawa Drh.Agus S D6777172. RPH Sabang/Moyo Utara (Hilir) Kec. Moyo Utara3. RPH Alas Kec. Alas4. RPH Utan Kec. Utan5. RPH Lagam/Lopok Kec. Lopok6. RPH Plampang Kec. Plampang7. RPH Empang Kec. Empang8.TPH Lunyuk Kec. :Lunyuk9. TPH Buer Kec. Ber10. TPH Moyo Hulu Kec. Moyo11.TPH Ropang Kec. Ropang12. TPH Maronge Kec. Maronge

8 KAB. DOMPU 1. RPH Dompu(Karijawa/Larema) Kec. Dompu Drh. Hettyk S2. RPH Manggalewa (Anamina) Kec. Manggalewa3. TPH Hu'u4. TPH Kempo Kec. Kempo5. TPH Pekat Kec. Pekat

9 KOTA BIMA 1. RPH-R Asakota Kota Bima Drh. Rahmani D426481


10 KAB. BIMA 1. RPH-R Tente/Woha Kec. Woha Tasrif,S.Pt D86225a. RPH Woha/Tenteb. RPH Sape

2. RPH-R Bolo Kec. Boloa. RPH Bolob. TPH Dena/Boloc. TPH Sanggard. Roie. Lambu

6. PENCEGAHAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF, SOSIALISASIPERDA NOMOR 1 TAHUN 2015

Ketersediaan ternak sapi dan kerbau betina produktif sangat

strategis sebagai penghasil ternak bakalan (sapi dan kerbau). Ternak

bakalan selanjutnya melalui proses penggemukan akan menghasilkan

stok potong sebagai sumber

produksi daging sapi dan

kerbau. Semakin besar populasi

sapi dan kerbau betina produktif

akan berkorelasi positif terhadap

peningkatan produksi daging

sapi dan kerbau. Hal ini sejalan

dengan program Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan

yaitu Pemenuhan Pangan Asal Hewan. Kondisi di lapangan dengan

adanya berbagai persoalan dan kepentingan yang dialami oleh

peternak, maka masih banyak betina produktif yang diperdagangkan

menjadi stok potong.

Karenanya pada dasarnya sebagian besar kegiatan Peternakan

Rakyat merupakan kegiatan sambilan dari usaha pertanian pada

umumnya dan menjadi tabungan yang akan dijual apabila

membutuhkan uang meskipun ternaknya merupakan ternak betina

produktif.


Sedangkan untuk tercapainya program pemerintah memerlukan

ketersediaan ternak betina produktif dalam jumlah yang terus

meningkat. Oleh karenanya

pemerintah berupaya mencegah

berlanjutnya kejadian

pemotongan ternak betina

produktif dan bunting yang

semakin meningkat melalui

kegiatan pengendalian

pemotongan betina produktif dengan kegiatan yaitu penyelamatan sapi

dan kerbau betina produktif yang bekerjasama dengan kepolisian.

Pengaturan Rumah Potong Hewan RuminansiaPasal 61 ayat (1) dan (2) UU No. 18/2009 : pemotongan hewan yang

dagingnya diedarkan harus :

a) Dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH);

b) Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesejahteraan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta memperhatikan

kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 8 ayat (1) PP No. 95/2012 :

1) Pemotongan hewan potong yang dagingnya diedarkan harus

dilakukan di RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur

oleh Menteri dan menerapkan cara yang baik.

2) Pasal 25 PP Nomor 95/2012 unit usaha produk hewan termasuk

RPH-R wajib memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Definisi Betina Produktif Berdasarkan UU Nomor 41/20141. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia

betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal

dan dapat beranak.

2. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang

memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk

pengembangbiakan.


Dasar Hukum1. Undang Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Undang Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan

3. Undang Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

4. Undang Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Undang Undang Nomor 41/2014 jo. UU Nomor 18/2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95/2012 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/2010 tentang Persyaratan

RPH - R dan Unit Penanganan daging (meat cutting plant)

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/1992 tentang Pemotongan

Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/2005 tentang Pedoman

Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan

10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 Provinsi Nusa Tenggara

Barat tentang Pengendalian Pemotongan Betina Produktif.

Ketentuan Pidana(Pasal 86) Undang Undang Nomor 41/2014 Jo. Undang UndangNomor 18/2009 Setiap orang yang menyembelih :

1. Ternak ruminansia kecil betina produktif dipidana dengan pidana

kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam)

bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); atau

2. Ternak ruminansia besar betina produktif dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

dan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).”


Sanksi AdministratifPasal 85 Ayat 2 Undang Undang Nomor 41/2014 Jo. UndangUndang Nomor 18/2009• Peringatan tertulis

• Penghentian sementara kegiatan, produksi dan/atau peredaran

• Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan,

alat dan mesin atau produk hewan dari peredaran; atau

• Pencabutan izin

Kondisi saat ini Rumah Potong Hewan belum sesuai yang diharapkan

secara kualitas dan kuantitas di samping itu juga masih maraknya

pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya

penegakan hukum oleh yang berwenang juga dirasakan masih tumpul

dan tidak adanya sinergitas/koordinasi yang dilakukan oleh masing-

masing institusi sebagai stakeholder yang mempunyai kewenangan masih

belum berjalan yang disebabkan oleh ego sektoral. Dari permasalahan -

permasalahan tersebut di atas mengakibatkan hal – hal sebagai berikut :

- Banyak dijumpai pemotongan sapi betina produktif

- Masih banyak oknum yang bermain

- Rendahnya suplai daging dalam negeri

- Kurangnya persediaan bibit ruminansia betina produktif

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

kepada para petugas RPH tentang pentingnya menyelamatkan aset

Nasional yaitu Sapi Bali dari kepunahan dan membuka dialog dalam

rangka memperkokoh konsolidasi dan sinergitas antara Kepolisian,

Kepala Dinas, petugas RPH, instansi terkait dan pelaku usaha terhadap

manajemen lingkungan RPH sehingga penyelamatan betina produktif

sudah menjadi hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Sasarannya adalah : a) Memotivasi kepada para petugas di RPH

Kabupaten/Kota se - NTB untuk secara terus menerus bersama - sama

dengan pelaku usaha daging sapi untuk senantiasa menjaga amanah

Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 dan b) Menggugah kepedulian

masyarakat konsumen dan profesional untuk selalu meningkatkan

kewaspadaan terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha melalui


kontrol dan berani untuk melaporkan setiap pelanggaran yang

dilakukan oleh oknum. Keluaran yang diharapkan adalah para petugas

RPH dapat menerapkan amanah Undang Undang Nomor 41 tahun

2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Agustus 2015

bertempat di aula Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa

Barat, aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Sumbawa dan aula Dinas Peternakan Kabupaten Bima dengan materi :

1. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sosialisasi

Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan

Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Nusa Tenggara Barat oleh

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

2. Kebijakan Bidang Kesmavet dalam Penjaminan PAH ASUH oleh

Kepala Bidang Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB

3. Kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Tentang Pencegahan Pemotongan Betina Produktif Oleh Direktur

Kesmavet Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian RI

4. Peran Polri Dalam Pencegahan Pemotongan Betina Produktif di

RPH (Rumah Potong Hewan)

5. Diskusi

Jumlah peserta dalam Sosialisasi Pencegahan Pemotongan Betina

Produktif sebanyak 120 orang dari Polda Provinsi NTB, Polsek,

Babinkamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten,

Biro Hukum Provinsi NTB, Subbag. Hukum Kabupaten, Badan

Koordinator Penyuluh Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Provinsi NTB, Lurah/Kades setempat dan petugas RPH

Kabupaten. Alokasi peserta pertemuan adalah sebagai berikut :


No Kabupaten/Kota JumlahKabupaten Sumbawa Barat

1. Disnak KSB (Petugas RPH, Medik/Paramedik Veteriner) 132. Kepolisian Resort KSB 23. Kepolisian Sektor KSB 34. Satuan Polisi Pamong Praja KSB 35. Bagian Hukum Sekretariat Daerah KSB 26. Jagal/Pengusaha Ternak 17

Jumlah 40Kabupaten Sumbawa

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan KabupatenSumbawa (Petugas RPH, Medik/Paramedik Veteriner) 14

2. Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa 23. Kepolisian Sektor Kabupaten Sumbawa 24. Pepehani Kabupaten Sumbawa 35. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa 26. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa 17. Jagal/Pengusaha Ternak 16

Jumlah 40Kabupaten Bima

1. Dinas Peternakan Kabupaten Bima (Petugas RPH,Medik/Paramedik Veteriner) 15

2. Kepolisian Resort Kabupaten Bima 23. Kepolisan Sektor Kabupaten Bima 24. Pepehani Kabupaten Bima 35. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima 26. Kabag.Hukum Setda. Bima 17. Jagal/Pengusaha ternak 15

Jumlah 40

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan ternak sapi dan kerbau betina produktif sangat

strategis sebagai penghasil ternak bakalan (sapi dan kerbau).

2. Ternak bakalan melalui proses penggemukan akan menghasilkan

stok potong sebagai sumber produksi daging sapi dan kerbau.

3. Semakin besar populasi sapi dan kerbau betina produktif akan

berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi daging sapi dan


kerbau. Hal ini sejalan dengan program Direktorat Jenderal Peternakan

dan KesehatanHewan yaitu pemenuhan pangan asal ternak

4. Petugas masing - masing kabupaten sangat mengapresiasi

pertemuan sosialisasi ini dan dimohon untuk SKPD terkait

memberikan SOP terkait dengan pemotongan dan lain - lain.

5. Terus berkoordinasi dan berkomunikasi antar instansi terkait dan

terus berusaha dan saling introspeksi diri apakah semua aktifitas

yang kita kerjakan “Barokah, Halal Dan Toyyibah” baik dari sejak

ternak dipelihara sampai di meja makan.

Upaya Tindak Lanjut :

1. Peningkatan pemahaman personal sangat diperlukan tentang

pencegahan pemotongan betina produktif

2. Kepedulian para pelaku usaha peternakan dalam hal ini jagal agar

tidak melakukan pemotongan betina produktif harus terus

ditingkatkan demi menjaga ketersediaan bibit – bibit sapi potong.

3. Adanya insentif bagi peternak yang tidak menjual/memotong ternak

betina produktif.

4. Memberlakukan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar

aturan/yang memotong betina produktif sebagai shock therapy.

5. Bidang Kesmavet merespon dari berbagai masukan peserta dalam

rangka mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti dengan

sebuah program untuk menunjang kegiatan perlindungan

masyarakat veteriner di NTB.

7. FASILITASI PEMBENTUKAN ASOSIASI JAGAL RUMAH POTONGHEWAN DI KOTA BIMA

Perdagangan Internasional yang berkembang pesat dan menuju

ke arah perdagangan bebas menyebabkan persaingan yang sangat

ketat terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Hal

tersebut perlu diantisipasi oleh industri manufaktur maupun jasa untuk

dapat bersaing di era pasar bebas. Hanya produk atau jasa memenuhi

standar yang ditentukan yang dapat unggul dalam persaingan.

Tantangan yang dihadapi oleh agroindustri dalam era perdagangan


bebas ini antara lain persyaratan bebas internasional serta isu global

keamanan pangan antara lain ekuivalensi penerapan jaminan kemanan

pangan dan isu lingkungan.

Seiring dengan peningkatan

pengetahuan, kesadaran dan

tuntutan konsumen akan

keamanan, kesehatan, keutuhan

dan kehalalan produk asal hewan

dipandang perlu meningkatkan

Fasilitasi RPH-R karena dalam

rangka penerapan jaminan keamanan pangan sudah menjadi

keharusan/persyaratan yaitu dalam rangka untuk mendapatkan Nomor

Kontrol Veteriner, Sertifikat Halal dan Penjaminan Pangan yang ASUH.

Tujuannya adalah memberikan pemahaman/wawasan kepada

para jagal di RPH untuk dapat merubah pola pikir yang tradisional

menjadi pengelolaan RPH dengan menerapkan manajemen sesuai

dengan prosedur yang berlaku.

Manfaat :

1. Meningkatnya kemampuan jagal di RPH/TPH dalam berkontribusi

pemenuhan ketersediaan daging dan bahan baku/ternak sapi/

kerbau di NTB

2. Meningkatnya dinamika pasar hewan dengan harga ternak potong

yang layak dan berdasarkan atas timbangan berat ternak.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2015 bertempat

di Aula Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima

dengan Jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari petugas dan

jagal se - Kota Bima dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Pertemuan ini perlu diadakan dan perlu dibentuk dengan tujuan

untuk mewadahi para pekerja RPH/TPH (tukang jagal) yang selama

ini masih terpisah-pisah bergantung kepada para jagal masing-

masing dan diharapkan dengan adanya assosiasi menjadi sarana

dalam berkomunikasi dengan pihak lain baik itu pemerintah

maupun pihak yang bersinergi dengan para jagal.


2. Pertemuan Asosiasi Jagal RPH Kota Bima secepatnya diadakan

kembali yang difasilitasi oleh

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan Kota

Bima dalam waktu yang tidak

terlalu lama dengan harapan

assosiasi jagal Kota Bima

secepatnya terbentuk.

3. Anggota jagal diminta segera menyiapkan nama asosiasi yang

akan dibentuk dan menyusun kepengurusan yang ada dengan

harapan asosiasi yang terbentuk segera dioptimalkan dan

diharapkan juga asosiasi ini dapat berbadan hukum.

Sebagai tindak lanjut diharapkan kepada Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan peternakan Kota Bima untuk dapat menfasilitasi kegiatan

tersebut dalam rangka pembentukan Asosiasi Jagal.

8. RESTRUKTURISASI MANAJEMEN RPH-R DI KOTA BIMA, MATARAM,SUMBAWA, LOMBOK TIMUR DAN KABUPATEN BIMA

Undang - Undang Nomor 18 tahun 2009 (Revisi Nomor 41 tahun

2014) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan

bhawa setiap Kabupaten / Kota harus mempunyai Rumah Potong

Hewan (RPH) Ruminansia yang mempunyai persyaratan teknis yang

ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI. Pelaksanaan dari Undang-

Undang tersebut adalah keluarnya Menteri Pertanian Nomor 13 tahun

2010 tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia

(RPH - R) dan Unit Penanganan Daging (meat cutting palm).

Salah satu yang diatur di dalam peraturan di dalam Peraturan

Menteri Pertanian adalah pemotongan hewan yang dagingnya akan

diedarkan dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan dan mengikuti

kaidah penyembelihan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan). Berkenaan dengan hal tersebut

di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang Aman Sehat Utuh dan

Halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPHR harus memenuhi


persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan) SDM serta

prosedur teknis pelaksanaannya. Sementara berdasarkan hasil

evaluasi dan pemantauan sebagian besar kondisi RPH di Indonesia

saat ini cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi persyaratan teknis,

oleh karenanya perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi

ataupun rehabilitasi RPH. Disadari dalam penataan fisik diperlukan

biaya tinggi, untuk itu di samping sumber anggaran Pemerintah Pusat

atupun Daerah diharapkan peran aktif masyarakat dan swasta,

sedangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq

Direktorat Kesmavet dan Pasca Panen akan memfasilitasi dalam

bentuk bimbingan dan konsultasi teknis.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman/wawasan

kepada para petugas RPH dengan kesadaran sendiri dapat

memberikan manfaat kepada orang lain (jagal, juru sembelih, pegawai

RPH) untuk mendampingi/fasilitasi terhadap perubahan pola pikir yang

tradisionil menjadi pengelolaan RPH dengan menerapkan pola

manajemen sesuai dengan prosedur yang berlaku (SOP). Sasaran

kegiatan yaitu terlaksananya peningkatan kemampuan pengelolaan

dalam menerapkan Manajemen di RPH dan meningkatnya pemahaman

petugas RPH-R/TPH di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan

Kabupaten Sumbawa tentang pengelolaan Tim RMRPHR dalam

pemenuhan ketersediaan daging yang ASUH di Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan Restrukturisasi Manajemen Rumah Potong Hewan

Ruminansia di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten

Sumbawa dan Kabupaten Bima selama 4 (empat) hari tanggal 20 - 24

Oktober 2015, bertempat di Aula pertemuan/RPH masing - masing

Kabupaten/Kota dengan metode pelaksanaan penyampaian terdiri dari

50% pemaparan materi, 25% penyampaian laporan Tim RMRPHR

Kabupaten/Kota dan 25% pemaparan kondisi di lapangan. Jumlah

peserta pertemuan sebanyak 60 (enam puluh) orang masing - masing

kabupaten terdiri 15 orang dengan materi sebagai berikut :

1. Peran Kabupaten Bima dalam mendukung RMRPHR Bolo

2. Peran Kabupaten Sumbawa dalam mendukung RMRPHR Bangkong


3. Peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

dalam mendukung RMRPHR

4. Peran dan motivasi Bidang Kesmavet Provinsi terhadap tim

RMRPHR Kabupaten/Kota se - NTB.

5. Fasilitasi Tim RMRPHR Provinsi kepada Tim RMRPHR Kota

Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Bima

6. Coaching and Feedback dari tim RMRPHR Pusat

7. Restrukturisasi RPHR tim RMRPHR Pusat

8. Peran Bidang Peternakan dalam Restrukturisasi RPH Kota Mataram

9. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Kota Mataram.

10. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Kabupaten Lombok Timur

11. Peran Bidang Peternakan dalam Restrukturisasi RPH Kabupaten

Sumbawa.

12. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Bangkong Kabupaten Sumbawa.

13. Peran Bidang Peternakan dalam Restrukturisasi RPH Kabupaten Bima

14. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Bolo Kabupaten Bima

Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan hasil

diskusi yang berkembang pada pertemuan tersebut diperoleh


1. Terhadap beberapa keinginan dari 9 orang jagal di Kabupaten Bima

yang ditemui di RPH untuk segera memanfaatkan RPHR Bolo,

namun ada kendala keamanan di lingkungan RPH yang masih

rawan karena lingkungan RPH belum terpagar, di samping itu

belum tersedianya sumur bor dan instalatir sebagian belum tersedia

untuk fasilitasi air.

2. Belum terbentuknya asosiasi jagal di RPHR Bolo sehingga mudah

terpengaruh oleh kondisi fluktuasi harga bahan baku (sapi potong)

oleh para pengusaha hewan (sapi kerbau) luar daerah. Apabila

sudah terbentuk akan lebih memudahkan dalam mengakses KUPS.

3. Setelah memperhatikan dengan seksama apa yang telah

disampaikan oleh pakar dari IPB dan Direktur Kesmavet, peserta

khususnya para jagal dan juru sembelih akan menerapkan apa

yang menjadi keinginan bersama, bagaiman upaya RPHR Bolo


lebih hygiene dan penerapan sanitasi di semua aspek baik personil,

sarana dan prasarana mengikuti SOP RPH.

4. Komitmen dan dedikasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk Tim

RMRPHR Kabupate Bima dalam mengupayakan perubahan-

perubahan yang harus dilakukan untuk masa-masa yang akan datang.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima akan segera memfasilitasi sarana

dan prasarana pendukung termasuk pemagaran keliling, akan

diupayakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Bappeda.

6. Sinergitas dan kesadaran bersama-sama antara jagal, juru sembelih

dengan Tim RMRPHR Bolo dalam mendukung kelangsungan RPHR.

7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Sumbawa memberikan stressing kepada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi, terkait dengan telah beroperasinya

RPHR Kategori II di RPHR Pototano Kabupaten Sumbawa Barat

dan RPHR Asa Kota Bima, dimohon untuk segera meninjau dalam

menyikapi kondisi di lapangan bahwa di RPHR Pototano hampir

tidak pernah terkontrol dengan kondisi ternak yang dipotong,

terlebih dengan maraknya penyelundupan ternak potong.

8. Bahan baku untuk RPH di Kabupaten Sumbawa mulai terasa

adanya kelangkaan akibat persaingan dengan pedagang hewan

antar pulau, disamping itu juga adanya musim panen hasil

pertanian sehingga peternak enggan menjual sapi/kerbau.

9. Komitmen dari jagal dan juru sembelih untuk menerapkan Hygiene

sanitasi, juru sembelih halal dan perlakuan kesrawan terhadap

ternak yang akan disembelih.

10. Intervensi terhadap asosiasi jagal di RPHR Bangkong untuk

mendapatkan fasilitas KUPS agar tidak lagi terpengaruh terhadap

kondisi fluktuasi harga di pasar.

11. Pelan tapi pasti perubahan yang telah dilakukan oleh TIM RMRPHR

Bangkong, dalam upaya untuk meningkatkan kondisi menjadi RPHR

yang berstandar II (rantai dingin) agar segera direlisasikan dengan

mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya.


Upaya tindak lanjut :

1. Kinerja petugas Kekesmavetan Kabupaten/Kota akan selalu

diusahakan untuk taat dan tunduk terhadap konsekuensi yang

ditimbulkan oleh kelengahan dan ketidakpedulian terhadap amanah

yang diembannya serta data penyakit zoonosis yang ada di RPH

dapat diupdate setiap saat.

2. Komitmen selalu dipegang teguh agar situasi Provinsi NTB bebas

PHM/Z tetap dipertahankan.

3. PAH yang beredar membutuhkan pengendalian dan pengawasan

yang melibatkan lintas sektor dan lintas koordinasi, agar stakeholder

yang berkepentingan mampu mengawasi lalulintas dengan intensitas

yang tinggi di pelabuhan.

4. Simulasi daerah-daerah yang bebas rabies untuk meningkatkan

kewaspadaan yang tinggi untuk mempertahankan wilayah masing-

masing.

5. Kejadian zoonosis dipastikan akibat kurangnya kewaspadaan

petugas (ternak tidak divaksin).

6. Kepatuhan jagal terhadap aturan yang berlaku ditunda dipotong tidak

boleh dipotong (dilarang dikonsumsi atau material dihanguskan).

7. Kompetensi SDM petugas kekesmavetan Kabupaten/Kota perlu

ditingkatkan oleh karena itulah penanganan daging yang berasal dari

RPH dikatakan layak atau tidak layak untuk dikonsumsi.

9. PERTEMUAN PENINGKATAN KOMPETENSI JURU SEMBELIH HALAL

Berdasarkan Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan serta

Peraturan Pemerintah Nomor

22/1983 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner,

Pemerintah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Masyarakat Veteriner


memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan

ketentraman bathin masyakarat dalam mengkonsumsi daging melalui

penyediaan daging yang ASUH.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani,

khususnya daging, tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana

produksi yang memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan

hygiene sanitasi. Sebagian besar produksi daging domestik termasuk

daging unggas berasal dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah

Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi persyaratan dari

aspek kehalalan dan hygiene -

sanitasi. Kondisi ini telah

mendorong tingginya jumlah

penyimpangan peredaran daging di

lapangan, seperti kasus ayam

tiren, ayam berformalin, pemalsuan

daging sapi dan lain lain.

Penyimpangan tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah

sumberdaya profesional di RPH – Ruminansia / Unggas yang

bertanggungjawab dalam memproduksi daging yang aman, sehat, utuh

dan halal (ASUH), misalnya juru sembelih halal bersertifikat dan

petugas berwenang dalam melakukan pemeriksaan ante-mortem dan

post-mortem. Salah satu upaya dalam mengefektifkan jaminan

kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi

daging adalah dengan mengadakan kegiatan Pertemuan Peningkatan

Keterampilan Juru Sembelih Halal di RPH Ruminansia/Unggas.

Pertemuan ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Juni 2015 di

Aula kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan

Airlangga Nomor 56 Mataram dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang

yang merupakan perwakilan dari Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara

Barat, dengan tujuan untuk meningkatan keterampilan bagi tenaga juru

sembelih halal di RPH Ruminansia/Unggas dan untuk mempersiapkan

tenaga sembelih halal untuk tiap RPH-Ruminansia/Unggas.


Keluaran yang diharapkan adalah :

- Meningkatkan pengetahuan para petugas/juru sembelih yang bekerja

di RPH Ruminansia/Unggas tentang proses penyembelihan

hewan/unggas yang sesuai dengan persyaratan baik aspek

kehalalan maupun aspek higiene dan sanitasi serta aspek kesrawan.

- Para petugas RPH dapat menerapkan pemotongan secara syariat

Islam di wilayah kerjanya.

Materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

dalam Peningkatan Pangan Asal Hewan Yang ASUH (Kepala Dinas

Peternakan dan Keswan Provinsi NTB).

b. Jaminan Produk Halal Produk Peternakan (MUI Provinsi NTB).

c. Penyembelihan Halal ( Fakultas Peternakan UNRAM ).

d. Pemeriksaan Sebelum Dipotong (Ante-Mortem) dan Sesudah

Dipotong (Post-Mortem) Pada Ternak.

e. Optimalisasi Fungsi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

oleh Kepala Bidang Kesmavet

f. Diskusi dan Praktek Pemotongan Halal di RPH (MUI Provinsi NTB)

Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan hasil

diskusi yang berkembang pada pertemuan tersebut diperoleh


1. Label Halal sudah menjadi trend kekinian (kewajiban) yang harus

dipenuhi oleh Unit – Unit Usaha sesuai Undang Undang Pangan

Nomor 7 Tahun 1996.

2. Hewan yang halal dimakan: Sapi, Kambing, Kerbau, domba dan

lainnya yang disembelih dengan syarat :

- Juru sembelih muslim (laki-laki)

- Menyembelih dengan alat yang tajam (yang tidak boleh dipakai

menyembelih antara lain tulang, gigi, kuku)

- Menyembelih leher

- Waktu menyembelih disunnahkan membaca Basmalah


- Disunnatkan menidurkan binatang yang akan disembelih pada

tulang rusuk sebelah kirinya

- Pisahkan hewan yang hendak disembelih dengan hewan yang

telah disembelih agar tidak stress

- Menguliti hewan yang telah disembelih harus setelah benar-benar

sudah mati.

3. Jika setelah dipotong satu kali tidak mati apa boleh dipotong lagi,

maka hukumnya halal dan jangan diulangi/jangan dipotong lagi,

biarkan saja nanti mati sendiri.

4. Pasca penyembelihan. Dikerjakan dengan waktu yang tertib dan

dipastikan hewan sudah benar – benar mati, jangan menguliti ketika

hewan belum mati sempurna.

5. Bahan pengemasan digunakan dari bahan yang berkualitas baik

(kardus, pelapis plastik yang standar).

6. Labeling. Dengan mencantumkan kode produksi, jumlah (kg) dan

item - item daging yang tertib (proporsional dan profesional).

7. Tatacara untuk mendapat Sertifikat Halal, adalah dengan

mengajukan permohonan ke MUI yang berkantor di Jalan Pejanggik

Nomor 54 dengan mencantumkan apa kegiatan yang mau di

sertifikasi dan mengisi formulir yang disediakan MUI

Tindak lanjut yang diperlukan :

1. Perlu sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus pada

masyarakat agar sesuai dengan Undang Undang Pangan Nomor 7

Tahun 1996 tentang Label halal yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh

unit - unit usaha pangan.

2. Perlu pembinaan dan pelatihan khusus bagi juru sembelih RPH/TPH

yang belum mempunyai sertivikat.

3. Peran petugas dan para Da’i/Tuan Guru setempat sangat diperlukan

dalam rangka proses kehalalan.

4. Diwajibkan alat penyembelih/pisaunya harus tajam dan diharapkan

dengan peralatan penyembelihan yang tajam dan profesional juru

sembelih dengan sekali gores terputus 3 saluran.


10. UNIT RESPON CEPAT PENGAWAS KESMAVET

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor

22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pemerintah, dalam

hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Direktorat Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen

memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan

ketentraman bathin masyakarat dalam mengkonsumsi daging melalui

penyediaan daging yang ASUH. Meningkatnya kebutuhan masyarakat

terhadap protein hewani, khususnya daging tidak diimbangi dengan

ketersediaan sarana produksi yang memenuhi persyaratan dari aspek

kehalalan dan hygiene sanitasi. Sebagian besar produksi daging

domestik termasuk daging unggas berasal dari Rumah Pemotongan

Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi

persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene - sanitasi. Kondisi ini

telah mendorong tingginya jumlah penyimpangan peredaran daging di

lapangan, seperti kasus ayam tiren, ayam berformalin, pemalsuan

daging sapi dan lain - lain. Penyimpangan tersebut juga dipengaruhi

oleh terbatasnya jumlah sumberdaya profesional di RPH/RPU yang


dan halal (ASUH), petugas berwenang dalam melakukan pemeriksaan

ante-mortem dan post-mortem. Salah satu upaya dalam mengefektifkan

jaminan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam

mengkonsumsi daging adalah dengan membangun sistem Unit Respon

Cepat Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam

mengamankan produk pangan asal hewan dari bahaya - bahaya

(hazards) baik biologis, kimiawi, dan fisik yang menimbulkan dampak

buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan.


Tujuan :

1. Fasilitasi sarana uji cepat pengawasan produk hewan bagi petugas

kesmavet di lapangan sehingga dapat memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan lebih baik.

2. Meningkatnya Pengawasan Peredaran Produk Hewan dari bahaya-

bahaya (hazards) baik biologis, kimiawi dan fisik yang menimbulkan

dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan di

Kabupaten/Kota di NTB.

Sasaran :

1. Petugas pengawas kesmavet di Dinas Kabupaten/Kota yang

membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Dalam melakukan pengawasan peredaran produk hewan, petugas

pengawas kesmavet dapat melakukan pengawasan berbasis

pengujian. Sampel yang diambil dapat langsung dilakukan

pemeriksaan uji formalin, uji bangkai (kebusukan), screaning anti

biotic dan uji pemalsuan.

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan uji cepat tersebut dapat

diperoleh langsung dan petugas pengawas kesmavet dapat segera

melakukan tindakan sesuai dengan hasil tersebut.

4. Fasilitasi Kit Uji Cepat 4 Unit di NTB, yaitu Laboratorium Kesmavet

Provinsi, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima

Hal tersebut akan memberikan dampak pada meningkatnya kompetensi

petugas Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet dalam Peningkatan

pencegahan Pangan Hewani yang ASUH dan terjaminnya produk

pangan asal hewan bagi konsumen di NTB.

Tahun 2015 ini pengadaan Kit Uji Cepat Pengawas Kesmavet terdiri

dari :

1. Kit Uji Cepat Formalin 120 test/set

2. Kit Uji Cepat Daging Bangkai 150 test/set

3. Kit Uji Cepat Kandungan Babi 100 test/set

4. Kit Uji Cepat Kandungan Beta Laktam 100 test/set

5. Kit Uji Cepat Kandungan Tetrasiklin 100 test/set

6. Kit Uji Cepat Kandungan Residu Antibiotik Umum 100 test/set


11. PEMUTAKHIRAN DATA PEMOTONGAN

ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia

yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari - hari dalam

cara yang sederhana namun

cerdas untuk mengumpulkan

data dari lapangan dan dengan

segera menyediakannya bagi

para pemangku kepentingan

dalam bentuk yang bermakna

dan dapat segera dimanfaatkan.

Data dan informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan sebagai

dasar pengambilan kebijakan terkait supply dan demand baik daging

sapi maupun ternak hidup. Ke depan setiap RPH yang ada harus

terkoneksi (online) sehingga setiap data pemotongan dapat diketahui

secara real time. Hal ini merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan atas

kemajuan teknologi informasi saat ini.

Saat ini masih sangat sulit untuk mendapatkan data dan informasi

terutama terkait pemotongan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga

terkendala oleh infrastuktur baik yang ada di Pusat maupun di Daerah.

Akan tetapi, dengan

memanfaatkan perkembangan

teknologi informasi saat ini

diharapkan kendala

terbatasnya infrastruktur ini

dapat diatasi. Program yang

akan diperkenalkan pada

kegiatan ini adalah sistem pemutakhiran data pemotongan melalui SMS

Gateway yang terintegrasi i-SIKHNAS. Program ini awalnya

dikembangkan untuk pelaporan panyakit hewan dari petugas atau kader

di lapangan kepada petugas di Kabupaten dan Provinsi serta Pusat

melalui fasilitas yang sederhana yaitu Short Messaging Service (SMS).

Dengan memanfaatkan teknologi ini diharapkan data pemotongan di

RPH juga dapat dilaporkan melalui SMS kedalam sistem i-SIKHNAS


setiap hari sehingga didapatkan data yang cepat dan akurat serta dapat

diakses setiap saat. Program ini diharapkan dapat memberikan data

yang akurat, dan sebenar - benarnya karena hal ini akan berpengaruh

pada proses pengambilan keputusan dan juga pembuatan kebijakan

secara nasional terlebih lagi untuk perencanaan pembangunan sektor

peternakan di Indonesia.

Tujuan program pemutakhiran data pemotongan sapi di RPH

melalui SMS Gate Way yang terintegrasi dalam sistem i-SIKHNAS

adalah untuk memperoleh laporan jumlah pemotongan sapi/kerbau

yang cepat dan akurat setiap hari dan menjaga stabilisasi harga daging

sapi/kerbau melalui pemutakhiran data jumlah pemotongan sapi baik di

RPH-R dan TPH di seluruh kabupaten/kota se-NTB dengan sistem

integrasi dengan i - ISHIKNAS. Dengan sasarannya adalah petugas di

RPH Kabupaten/Kota se - NTB untuk secara terus menerus bersama -

sama dengan koordinator Provinsi melaporkan kegiatan pemotongan

setiap hari ke pusat Tim SMS Gateway Direktorat Kesmavet dan

Pascapanen/i-SIKHNAS dan deteksi dini terhadap kemampuan supply

demand ketersediaan daging sapi/kerbau di daerah.

Hasil yang ingin dicapai adalah tercatatnya data jumlah pemotongan

sapi, produksi dan distribusi daging/karkas di RPH-R/TPH yang valid di

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlaksananya

jumlah pemotongan sapi, produksi dan distribusi daging/karkas di RPH-

R/TPH yang valid di seluruh kabupaten/kota se -NTB dan meningkatnya

pengumpulan data pemotongan ternak dan distribusi daging/karkas

melalui RPH dan TPH di 10 Kabupaten/Kota se -NTB.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 - 18

Desember 2015 bertempat di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram dengan peserta

sebanyak 24 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota se - NTB.

Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan

hasil diskusi yang berkembang pada pertemuan tersebut diperoleh



1. Petugas langsung dapat mengirimkan data pemotongan melalui

aplikasi I-Shiknas.

2. Pendaftaran untuk TPH yang ada, agar pelaporan juga dapat

dilakukan sehingga adanya pembinaan untuk meningkatkan status

dari TPH menjadi RPH nantinya. Hal ini mengacu pada Kementerian

Pertanian Nomor 13 tahun 2010 bagaimana pemerintah daerah

bertanggungjawab dengan RPH dan TPH dan bisa didaftarkan TPH

yang direkomendasikan oleh Tim Provinsi

3. Permohonan agar pelatihan aplikasi pemutahiran data pemotongan

melalui I - Shiknas dapat dilakukan untuk petugas yang belum

mendapatkan pelatihan tidak hanya koordinatornya saja, mengingat

di daerah (Kabupaten/Kota) selalu ada pemutasian petugas/

pegawainya (triwulan II dan III).

4. Pemotongan pada acara HBKN dan lainnya ada pengecualian tidak

harus di RPH, namun tetap dalam pengawasan dari SKPD terkait

dengan dibentuknya Tim pengawasan hewan qurban.

5. Diharapkan Pemerintah pusat juga harus mempunyai solusi

bagaimana dengan upaya penyelamatan betina produktif dengan

menyiapkan dana talangan. Hal ini belum dapat dilakukan karena

AKUN kegiatan (dana talangan) terdapat pada Direktorat Budidaya

dan tidak dapat dipindahkan ke Direktorat Kesmavet namun akan

dicarikan solusi yang dapat dilakukan.

6. Perlu dilakukan Bimtek untuk petugas TPH.

7. Koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan Kapolsek,

Babinkamtibmas setempat dengan semakin merapatkan barisan,

karena dari Badan Pertahanan Kemanan (BAHARKAM) RI telah

memberikan jaminan terhadap tindakan/sanksi hukum terhadap

siapa saja/tidak pandang bulu, barang siapa yang melanggar UU dan

Perda terkait dengan Pencegahan Pemotongan Betina Produktif

akan dikenakan sanksi/pidana.



Tindak Lanjut :

1. Upaya pelatihan untuk petugas pelapor yang lebih luas baik untuk

RPH/TPH yang belum terdaftar.

2. Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Butcher, Juleha,

Keur Master, akan ditingkatkan menjadi keterampilan yang

kompetitif dan menjadi profesional sesuai Surat Kompetensi

Keahlian Nasional Indonesia (SKKNI).

3. Pemberian reward terhadap petugas dari Kabupaten/Kota yang tinggi

frekuensi pengiriman pelaporan dan juga menjadi termotivasi terhadap

tingkat partisipatif bagi petugas/pelapor dari Kabupaten/Kota lain.

12. REVITALISASI PEMERIKSAAN ANTE MORTEM DAN POST MORTEM

Di era otonomi daerah dan perdagangan bebas saat ini peran

Kesmavet perlu terus dikembangkan dan dilakukan penyesuaian dan

penyempurnaan baik dari segi perencanaan program dan strategi.

Demikian pula dengan kegiatan maupun pengawasan yang dilakukan

harus dilakukan dengan beberapa prioritas antara lain : penerapan

kebijakan pengamanan maksimum (maximum security) dan analisa risiko

dalam pemasukan produk hewan asal luar Kabupaten/Kota dalam

Provinsi NTB dan dalam pengawasan peredaran produk asal hewan dan

bahan asal hewan, pemeriksaan keamanan pangan yang berasal dari

hewan dan bahan asal hewan yang berasal dari luar Kabupaten/Kota,

penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan persyaratan

teknis kesmavet untuk meningkatkan daya saing produk dalam daerah


dalam menembus hambatan teknis di pasar global. Dengan demikian

untuk melaksanakan fungsi Kesmavet tersebut diperlukan penanganan

yang sungguh - sungguh dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkualitas dan profesional serta sistem dan mekanisme kerja yang

memadai. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi dengan

merevitalisasi Pemeriksaan Ante Mortem Dan Post Mortem Pengawas

Kesmavet di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pemerintah,

dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan, Direktorat Masyarakat Veteriner dan Pasca

Panen memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin

kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi

daging melalui penyediaan daging yang ASUH. Meningkatnya kebutuhan

masyarakat terhadap protein hewani, khususnya daging, tidak diimbangi

dengan ketersediaan sarana produksi yang memenuhi persyaratan dari

aspek kehalalan dan hygiene sanitasi. Sebagian besar produksi daging

domestik termasuk daging unggas berasal dari Rumah Pemotongan

Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi

persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene-sanitasi. Kondisi ini telah

mendorong tingginya jumlah penyimpangan peredaran daging di

lapangan, seperti kasus ayam tiren, ayam berformalin, pemalsuan

daging sapi dan lain-lain. Penyimpangan tersebut juga dipengaruhi oleh

terbatasnya jumlah sumberdaya profesional di RPH/RPU yang


dan halal (ASUH), petugas berwenang dalam melakukan pemeriksaan

ante - mortem dan post - mortem. Salah satu upaya dalam

mengefektifkan jaminan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat

dalam mengkonsumsi daging adalah dengan melaksanakan Penguatan

Jejaring Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam

mengamankan produk pangan asal hewan dari bahaya - bahaya


(hazards) baik biologis, kimiawi, dan fisik yang menimbulkan dampak

buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan.

Pertemuan ini telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Desember 2015 di

Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan

Airlangga Nomor 56 Mataram dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang

yang merupakan perwakilan dari kabupaten/kota se - NTB, yang bertujuan

untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan ante mortem dan post

mortem dalam peredaran produk hewan dari bahaya(hazards) baik biologis,

kimiawi, dan fisik yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan

manusia dan hewan di kabupaten/kota di NTB. Setelah pemaparan materi

dari para narasumber dan berdasarkan hasil diskusi yang berkembang

pada pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan setelah

dipotong (post mortem) merupakan upaya untuk menurunkan risiko

penularan penyakit hewan ke manusia. Penularan penyakit hewan ke

manusia dapat terjadi melalui rantai pangan dan produk sampingan

lainnya dari pemotongan hewan. Selain itu pula pemeriksaan hewan

yang akan dijadikan sumber pangan ini dapat berkontribusi terhadap

pemantauan status penyakit hewan dan meminimalisir resiko penyakit

pada manusia yang bersumber dari hewan.

2. Saat ini pemeriksaan ante mortem dan post mortem menjadi jarang

dilakukan karena menurunnya kesadaran dari petugas mengenai

pentingnya pemeriksaan ante mortem dan post mortem, di samping

kendala operasional dan kendala pelaporan lainnya. Kegiatan ini

diharapkan akan menjadi faktor pengungkit untuk terlaksananya

kegiatan ante mortem di seluruh Rumah Pemotongan Hewan di

Provinsi NTB.

3. Dalam rangka menggerakkan kembali pemeriksaan ante - mortem

dan post - mortem di RPH kabupaten/kota se - NTB, diperlukan

fasilitas yang memadai dalam menerapkan seluruh rangkaian

pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas. Hal ini akan

mengikuti program kegiatan yang akan dilakukan secara

berkesinambungan oleh Direktorat Kesmavet.


4. Diharapkan kita bersama membangun opini dan disegarkan lagi

bahwa kegiatan pemeriksaan ante mortem dan post mortem (AM/PM)

yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa tugas mulia bentuk

kepedulian sosial yang sudah menjadi keharusan agar produk yang

dihasilkan menjadi Aman, Sehat, Utuh dan Halalan Toyyibah.

5. Untuk hal yang bersinggungan dengan masalah penegakan undang -

undang dan peraturan daerah sebaiknya selalu berkoordinasi dengan

aparat penegak hukum (Kapolsek, petugas Babinkamtibmas).

6. Upaya untuk mengendalikan lalulintas Produk Asal Hewan (PAH),

maka peran kabupaten/kota terhadap hal tersebut adalah

pembinaan oleh instansi terkait selama wilayah asal PAH itu berada

dalam teritorial kabupaten/kota yang bersangkutan namun apabila

PAH itu berasal dari luar maka bukan menjadi kewenangannya.

Contoh PAH yang akan dimasukkan di Hotel Wisata Gili Kabupaten

Lombok Utara dari RPH Sekarbela Kota Mataram, hal ini tidak

menjadi tanggungjawab pembinaan oleh Kabupaten Lombok Utara

tetapi sudah wilayah teritorial Kota Mataram.

Tindak Lanjut :

- Meningkatkan kesadaran petugas dan pengelola RPH terhadap

pentingnya pemeriksaan AM/PM untuk seluruh RPH di NTB.

- Mengupayakan penyegaran secara berkesinambungan terus

dilakukan terhadap kegiatan pemeriksaan ante mortem dan post

mortem seluruh RPH di NTB, sehingga predikat Provinsi NTB sebagai

Provinsi yang Produk Asal Hewan sudah memenuhi sertifikasi “HalalFood” secara internasional tetap dipertahankan, terlebih status

Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di NTB tetap terjaga.

- Fasilitasi terkait dengan sarana dan prasarana petugas dan

operasional pemeriksaan AM/PM di RPH kabupaten/kota (usulan

dalam tahun anggaran 2016).

- Pemerikasaan ante mortem dan post mortem adalah bentuk

tanggungjawab moral petugas dan pengelolaan RPH terhadap setiap

produk asal hewan di RPH agar jaminan keamanan Pangan Asal

Hewan dapat diwujudkan.


13. FASILITASI PERALATAN RPH - R

Dalam rangka penjaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat,

Utuh dan Halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan, pada

Tahun 2015 ini telah dilaksanakan fasilitasi RPH-R di Kota Bima berupa :

1. Genset ( 1 Unit ) dan

2. Mobil pengangkut daging berpendingin ( 1 Unit)

Semua pengadaan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan dan

diharapkan akan dapat dipergunakan pada tahun 2016 ini oleh

Kabupaten/Kota se - optimal mungkin juga pada tahun - tahun yang

akan datang.


5. BIDANG USAHA PETERNAKAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar BelakangMerujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor

21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana Bidang

Usaha Peternakan merupakan salah satu bidang yang mempunyai

tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas dalam merumuskan

melaksanakan, membina dan mengawasi usaha peternakan,

pelayanan usaha dan pemasaran maupun pengolahan hasil

peternakan. Sedangkan fungsinya adalah menerapkan kebijakan

dan memantau pengembangan investasi dan kebijakan permodalan

melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi,

memproses perijinan usaha bidang peternakan, memberikan

rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar daerah,

membina dan mengawasi mutu produk dan bahan asal hewan

wilayah provinsi, membina dan mengawasi kelompok - kelompok

pengolahan hasil peternakan, membina dan memfasilitasi pasar

hewan, membina dan membimbing usaha dan pengolahan hasil

peternakan, memberikan bimbingan teknis pembangunan sarana

fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil

peternakan. Bidang Usaha Peternakan dibantu pula oleh 3 (tiga)

Kepala Seksi yang masing - masing mempunyai peran dan

tanggungjawab antara lain Kepala Seksi Pengolahan Hasil

Peternakan, Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kepala Seksi

Pemasaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka

bidang usaha peternakan tahun 2015 mempunyai program dan

kegiatan yang didukung dari anggaran APBN Kementerian Pertanian

melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yakni

dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 730.925.000,- dan TugasPembantuan Rp. 4.150.000.000,- sementara dari pemerintah

daerah melalui APBD sebesar Rp.1.317.460.000,-. Sehubungan


dengan hal tersebut maka dapat kami laporkan bahwa program dan

kegiatan di Bidang Usaha Peternakan tahun 2015 dapat

direalisasikan masing - masing APBN Dekonsentrasi secara fisiktercapai 100% dan keuangan 91,50% sedangkan TugasPembantuan fisik tercapai 100% dan keuangan 85,33% sertaAPBD tercapai fisik 85,71% dan keuangan 69,98%. Adapun

rincian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 seperti terurai

pada bab - bab berikutnya.

2. Tujuana. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan hasil

peternakan yang saling menunjang dari hulu hingga hilir.

b. Meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar lokal dan

nasional.

c. Menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat.

3. Ruang LingkupRuang lingkup kegiatan yang mendukung bidang usaha peternakan

adalah :

a. Pengembangan Mutu dan Standarisasi meliputi pertemuan dalam

rangka menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan,

pengembangan informasi pasar, pengembangan usaha dan

investasi, pembinaan dalam rangka pengembangan pengolahan

hasil peternakan dan dukungan manajemen teknis lainnya.

b. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing meliputi

pengembangan pemasaran domestik berupa pembangunan/

pengembangan pasar ternak, pengembangan pengolahan hasil

peternakan berupa pemberian bantuan sarana peralatan

pengolahan hasil peternakan dan ruang produksi serta dukungan

manajemen teknis lainnya

c. Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan meliputi

pembinaan dan pengolahan, bimbingan teknis pemasaran hasil

pengolahan peternakan termasuk bantuan yang diserahkan


kepada masyarakat berupa peralatan pengolahan hasil

peternakan dan eksposisi hasil peternakan (pameran - pameran).

d. Pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan Surat

Pernyataan Perusahaan Peternakan (SP3) dan fasilitasi

pemanfaatan holding ground.

4. SasaranSasaran kegiatan yang dilaksanakan bidang Usaha Peternakan

adalah kelompok - kelompok pengolahan hasil peternakan 18

kelompok dan Kabupaten / Kota yang mempunyai potensi untuk

pengembangan pasar hewan 5 unit.


Program/kegiatan yang dikelola pada Bidang Usaha Peternakan tahun

2015 didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/07) dan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang terealisasi secara terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 62. Realisasi Keuangan dan Fisik pada Satker Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber DanaDekonsentrasi Tahun 2015

Kegiatan AnggaranRealisasi Keuangan Fisik

(%)Rp. %Pengembangan Mutu danStandarisasi

75.000.000 70.793.300 94,99 100

Pengembangan PemasaranDomestik

101.770..000 94.705.000 93,06 100

Pengembangan Usaha danInvestasi

118.325.000 1006.229.000 89,78 100

Pengembangan Pengolahan HasilPeternakan

206.250.000 187.392.800 90,86 100

Manajemen Teknis 229.500.000 209.678.650 91,33 100J U M L A H 730.925.000 668.798.750 91,50 100

Anggaran yang tersedia dari APBN/07 Dekonsentrasi merupakan

dana penunjang operasional kegiatan antara lain untuk kegiatan

Pengembangan Mutu dan Standardisasi realisasi keuangan 94,99% dan

realisasi fisik 100%, kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik realisasi

keuangan 93,06% dan realisasi fisik 100%, kegiatan Pengembangan Usaha


dan Investasi realisasi keuangan 89,78% dan fisik 100%, kegiatan

Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan realisasi keuangan 90,86%

dan fisik 100% sedangkan manajemen teknis termasuk honor – honor

pelaksana kegiatan realisasi keuangan 91,33% dan fisik 100%.

Sementara pada anggaran yang didukung dari APBN/07 Tugas

Pembantuan tahun 2015 lebih banyak membiayai untuk pembangunan

pasar ternak yang secara fisik realisasi 100% dan keuangan tercapai

72,72%, terdapat efisiensi anggaran dari hasil penawaran sebesar Rp.

363.411.000,- sedangkan untuk sarana penunjang pasar ternak

terdapat pengadaan peralatan yang mendukung 4 pasar ternak yang

secara fisik tercapai 100%, realisasi keuangan 96,65% dan terdapat

efisiensi dari pengadaan peralatan sebesar Rp. 7.360.000,-.

Selain itu anggaran Tugas Pembantuan mendukung kegiatan

Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan berupa pembangunan

ruang produksi pengolahan hasil peternakan dari 4 kelompok yang

ditargetkan hanya 3 kelompok (75%) yang terealisasi oleh karena 1

kelompok tidak memenuhi syarat, yang terkendala lahan tempat

membangun ruang produksi tidak tersedia (KSB) oleh sebab itu maka

realisasi keuangan kegiatan pembangunan ruang produksi tercapai

77,80% sedangkan untuk pengadaan peralatan yang merupakan bantuan

yang diserahkan langsung kepada masyarakat/kelompok pengolahan

hasil peternakan maka realisasi keuangan tercapai 74,32% dan fisik

99,89% terdistribusi kepada 4 (empat) kelompok pengolahan, terdapat

efisiensi anggaran dari pengadaan peralatan sebesar Rp. 118.097.530,-

Besarnya nilai efisiensi dikarenakan pengadaan peralatan pengolahan

hasil peternakan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.Selengkapnya

realisasi anggaran Tugas Pembantuan seperti pada tabel 60.


Tabel 63. Realisasi Keuangan dan Fisik pada Satker DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07)Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2015

Kegiatan AnggaranRealisasi Keuangan

Fisik(%)Rp. %

PengembanganPemasaran Domestik

3.100.000.000 2.702.947.400 87,19 100,00

PengembanganPengolahan HasilPertanian

950.000.000 739.114.570 77,80 94,74

Manajemen Teknis 100.0005.000 99.175.000 85,33 100,00

J U M L A H 4.150.000.000 3.541.236.970 85,33 98,80

Sedangkan realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang dibiayai dari

APBD Tahun 2015 dimana pada kegiatan tersebut merupakan

pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil peternakan kepada 14

kelompok, secara fisik terealisasi 100% sedangkan realisasi anggaran /

keuangan 86% oleh karena ada efisiensi dari penawaran sebesar Rp.

171.217.000,- dari total pagu Rp. 700.000.000,-. Sedangkan untuk

kegiatan eksposisi realisasi keuangan tercapai 58,15% dan fisik

71,42% terdapat pengembalian sisa dana untuk biaya sewa stand dan

pembelian bahan pameran yang tidak dilaksanakan.

Tabel 64. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi NTB Sumber Dana APBD Tahun 2015

No Kegiatan AnggaranRealisasi Keuangan Fisik

(%)Rp. %1 Pembinaan, Pengolahan

dan Pemasaran HasilPeternakan

865.712.000 684.214.185 79.03 100,00

2 Eksposisi HasilPeternakan 408.848.000 237.748.260 58,15 71,42

J U M L A H 1.317.460.000 921.962.445 69,98 85,71


C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK

1. Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan

Pasar Ternak merupakan tempat peternak, pembeli,

pedagang pengumpul maupun pedagang antar wilayah dalam

melakukan transaksi jual - beli ternak. Pada umumnya transaksi

jual - beli berlangsung secara tradisional dengan penetapan harga

tidak transparan bagi semua pelaku. Sistem pemasaran ternak

(hidup) secara tradisional ini hingga kini masih berlangsung,

dimana margin tata niaga belum terdistribusikan secara

proporsional, sehingga pelaku usaha / peternak mendapatkan

margin tata niaga yang paling rendah dan bahkan dirugikan.

Dalam upaya meningkatkan akses pasar serta

mengefisienkan sistem pemasaran ternak, maka diperlukan

pengelolaan pasar secara optimal baik dalam hal pengelolaan

sarana pemasaran maupun penguatan kelembagaan petani

sehingga Pasar Ternak benar - benar memberikan manfaat dan

keuntungan yang optimal bagi para pelaku pemasaran serta bagi

konsumen sesuai dengan yang diharapkan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya telah memiliki

pasar ternak, namun pasar ternak tersebut kondisinya tidak

representatif lagi sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Kementerian Pertanian menganggap perlu tersedianya fasilitas

pasar ternak yang memadai sehingga memudahkan pemerintah

daerah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi dan Kabupaten / Kota yang menangani fungsi - fungsi

Peternakan dapat melakukan kontrol atas transaksi jual beli

hewan serta memfasilisasi infrastuktur berupa Pasar Ternak.

Keberadaan Pasar Ternak pada gilirannya diharapkan dapat

menghasilkan transaksi jual beli ternak yang tertib dan sisi lain

keberadaannya tidak merusak lingkungan dan sekaligus dapat


menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi pemerintah

daerah. Dalam upaya melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

melakukan langkah - langkah yang diperlukan seperti berkoordinasi

dengan Kabupaten / Kota lokasi Pasar Ternak berada.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tahun 2015 Provinsi

NTB mendapat dukungan Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil

Peternakan berupa pembangunan/pengembangan pasar ternak di

5 (lima Kabupaten/Kota) se Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten

Lombok Utara (Pasar Ternak Tanjung), Kabupaten Lombok

Tengah (Pasar Ternak Barabali), Kabupaten Lombok Timur (Pasar

Ternak Masbagik), Kota Mataram (Pasar Ternak Selagalas), dan

Kota Bima (Pasar Ternak Pasar Raya Bima) melalui Anggaran

Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Nusa Tenggara Barat dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian (07) Kementerian Pertanian.

Tabel 65.Besarnya Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana PemasaranHasil Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat SumberDana APBN Tahun 2015

No Kabupaten/KotaAnggaran (Rp.)

FasilitasiSarana Pasar

PrasaranaPendukung

Jumlah

1. Lombok Utara 500.000.000 55.000.000 555.000.0002. Lombok Tengah 500.000.000 55.000.000 555.000.0003. Lombok Timur 600.000.000 55.000.000 655.000.0004. Kota Mataram 500.000.000 55.000.000 555.000.0005. Kota Bima 500.000.000 - 500.000.000

Jumlah 2.600.000.000 220.000.000 2.820.000.000

Kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan berupa

pembangunan pasar/pengembangan pasar ternak dilaksanakan

dengan proses lelang/tender melalui Unit Layangan Pengadaan

(ULP) Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang masing - masing

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana

terlihat pada tabel 66.


Tabel 66. Nama - Nama Perusahaan Pelaksana Pembangunan /Pengembangan Pasar Ternak di Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2015

No Nama Perusahaan LokasiNilai

Kontrak(Rp)

No. Kontrak

1 CV. LIA ANANDAANTARIKSAWAN

LombokUtara

366.012.000 KU.420/457/Satker-07/TP/2015

2 CV. BAKTI JAYA LombokTengah

410.410.000 KU.420/617/Satker-07-TP/VIII/2015

3 CV.NANAVIARIZKY

LombokTimur

418.228.000 KU.420/489a/Satker-07/TP/2015

4 CV. PUTRA KARYA KotaMataram

326.072.000 KU.420/632/Satker-07/TP/2015

5 CV. SEPAKAT Kota Bima 370.000.000 KU.420/613/Satker-07/TP/2015

Rata - rata pelaksanaan pembangunan / pengembangan pasar

ternak yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender

berjalan lancar dan tidak ada perpanjangan waktu, hal ini disebabkan

karena adanya peran konsultan perencana dan konsultan pengawas

yang membantu mengawasi sejak tahap persiapan sampai fisik

bangunan realisasi 100%. Adapun konsultan perencana dan

konsultan pengawas yang membantu pembangunan pasar ternak /

fasilitasi sarana pemasaran seperti tertera pada tabel 67 dan 68.

Tabel 67. Nama - Nama Konsultan Perencana pada KegiatanPembangunan Pasar Ternak di Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2015

No NamaPerusahaan

PengawasKab/Kota

Nilai Kontrak(Rp) Keterangan

1 CV. Karya Jasa Lombok Utara 29.824.000 DibiayaiKabupaten

2 CV. IndomulyaConsultant

LombokTengah 34.870.000 Dibiayai

Kabupaten3 CV.Karya Jasa Lombok Timur 34.900.000 Dibiayai

Kabupaten4 CV. Astrid Bina

Utama Kota Mataram 29.689.000DibiayaiProvinsi

5CV. Andesa Kota Bima 25.000.000

DibiayaiProvinsi


Tabel 68. Nama - Nama Perusahaan Konsultan PengawasPada Kegiatan Pembangunan Pasar Ternak diProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

No NamaPerusahaan

PengawasKab/Kota

Nilai Kontrak(Rp) Keterangan

1 CV. Citra MandiriConsultant Lombok Utara 20.000.000 Dibiayai

Kabupaten2 CV. Elium

ConsultantLombokTengah 29.830.000 Dibiayai

Kabupaten3 CV.Mega Jaya

Mandiri Lombok Timur 24.950.000 DibiayaiKabupaten

4 CV.Citra MandiriConsultant Kota Mataram 16.600.000

DibiayaiProvinsi

5 CV. KaryaMahardika 97 Kota Bima 15.000.000

DibiayaiProvinsi

Jenis – jenis pekerjaan pembangunan / pengembangan pasar

ternak yang dilaksanakan oleh perusahaan / rekanan disesuaikan

dengan kebutuhan di masing - masing Kabupaten / Kota, dan

berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun

detail gambar yang diharapkan sebagaimana terlihat pada tabel 66.

Tabel 69. Jenis – Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan di Masing –Masing Kabupaten/Kota Tahun 2015.

No Kabupaten/Kota Jenis pekerjaan Jumlah

1 Lombok Utara Pembangunan Pagar Pembangunan Balai transaksi Portal Pintu Masuk

1 paket1 Unit1 Unit

2 Lombok Tengah Pembangunan Los Pasar 4 unit3 Lombok Timur Pembangunan Los Pasar

Perataan lokasi3 unit129 M3

4 Kota Mataram Pembangunan Los Pasar Pembangunan Pagar Musholla Pembangunan Pintu Gapura Rehab Loading Dook Pembuatan Loading Dook Saluran dan Paving Block

1 unit1 paket1 paket1 paket1 paket1 paket

5 Kota Bima Rehab Los Ternak Pembangunan Los Ternak Baru

3 Unit1 Unit


Visualisasi / dokumentasi pembangunan pasar hewan sebagai

berikut :

1. Kabupaten Lombok Utara (Pembangunan Tembok/Pagar)

Pekerjaan 10 % Pekerjaan 75 % Pekerjaan 100 %

Pembangunan Balai Transaksi :


Pembangunan Portal/Pintu Masuk/Gerbang :

Pekerjaan 50 % Pekerjaan 100 %


2. Kabupaten Lombok Tengah (Pembangunan Los Pasar)


3. Kabupaten Lombok Timur (Pembangunan Los Pasar)


4. Kota Mataram (Pembangunan Los Pasar)


Pekerjaan pemasangan paving block


Pekerjaan 25% Pekerjaan 100%

Pembangunan/rehab tempat penurunan ternak (loading)

kondisi sebelum diperbaiki kondisi setelah diperbaiki

Pembangunan gerbang dan portal

Kondisi 50 % Kondisi 100 %


5. Kota Bima (Rehab Los Kambing 1 Unit)

Kondisi sebelum direhab Kondisi setelah direhab

Pembangunan Los Kambing (1 Unit)

Kondisi 10 % Kondisi 100%


2. FASILITASI SARANA PENDUKUNG PASAR TERNAK

Selain daripada pembangunan/pengembangan pasar ternak

maka pada setiap Kabupaten / kota juga mendapat bantuan

sarana pendukung berupa peralatan dan mesin sebagaimana

tabel 70 berikut :

Tabel 70. Fasilitasi Sarana Pendukung Pasar Ternak diKabupaten/Kota Se – Pulau Lombok Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Jenis Barang Jumlah Kondisi1 Lombok Utara Mesin Potong Rumput

Gerobak Dorong ArtcoPower SprayerTower Air tinggi 3 MTandon Air isi 1.100 literFilling Cabinet, 4 laciKursi Tamu JatiMeja 1/2 Biro blockwoodLemari BlockwoodKursi Lipat, ChitoseMotor Roda – 3

1 Unit2 Buah

1 Unit1 Paket

1 Unit1 Buah

1 Set1 Unit1 Unit

4 buah1 Unit

BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik

2 Lombok Tengah Pekerjaan tanah danbetonPembuatan tower airInstalasi airTangki Air (1,1 M3)Instalasi AirMesin potong rumputPower SprayerGerobak dorong ArtcoMotor Roda – 3

1 Paket

1 Unit1 Paket1 buah

1 Paket1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit

Selesai/baik

Selesai/baikSelesai/baikBaikBaikBaikBaikBaikBaik

3 Lombok Timur Pekerjaan sumur galiPekerjaan tanah danbetonPembuatan tower airTangki air dan instalasiTangki Air (1,1 m3)Mesin Pompa Air & InstPower SprayerGerobak dorong ArtcoMotor Roda – 3

1 Unit1 Paket

1 Unit1,00 BH

1,00 Unit1 Paket

1,00 Unit2,00 Unit

1 Unit

Selesai/baikSelesai/baik

Selesai/baikBaikBaikBaikBaikBaikBaik

4 Kota Mataram Pekerjaan Beton danPlesteranPekerjaan BesiTimbangan TernakLengkapGerobak Dorong ArtcoMotor Roda – 3

1 Paket

2 Paket1 Unit

1 Unit1 Unit

Selesai/baik

Selesai/baikBaik

BaikBaik


Dokumentasi pendistribusian sarana pendukung pasar di masing -

masing Kabupaten/Kota :

1. Kota Mataram

Kandang Timbangan Ternak Motor Roda Tiga

Timbangan Ternak (Digital) Kereta Dorong (Arco)


2. Lombok Timur

Mesin Pompa Air Tangki Air

Motor Roda Tiga Kereta Dorong (Arco)

Sumur Galian Power Sprayer


B. PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

1. FASILITASI AGROINDUSTRI/PENGOLAHAN LAINNYA

Kebutuhan masyarakat terhadap daging dan telur semakin

meningkat. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya daging dan telur

sebagai makanan yang mengandung protein tinggi untuk

kesehatan manusia. Dewasa ini berkembang teknologi

pengolahan daging di masyarakat kita yang bertujuan

menambah nilai ekonomis daging tersebut dengan tidak

mengurangi nilai gizi ataupun tidak menimbulkan bahaya bagi

tubuh manusia. Pemerintah dengan beberapa programnya

berusaha untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat

Indonesia. Salah satu program tersebut adalah Program

Swasembada Daging Nasional yang bertujuan untuk berusaha

memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dengan mengurangi

bahkan menghentikan impor daging dari luar negeri.

Prospek agroindustri daging di daerah NTB cukup baik karena

wilayah NTB sebagai salah satu daerah penghasil ternak potong

di Indonesia sehingga ketersediaan daging sebagai bahan baku

olahan daging dapat dipenuhi dengan baik Di NTB terdapat

beberapa industri rumahan atau kelompok usaha pengolah

daging yang cukup berkembang sampai saat ini. Produksi yang

dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam daerah tetapi

sudah ada yang sampai ke luar daerah. Dalam proses

pengolahan hasil peternakan yang sangat penting untuk menjadi

perhatian adalah tempat pengolahan atau ruang produksi olahan

hasil peternakan, karena dalam memproduksi hasil olahan

pangan asal peternakan dibutuhkan tempat yang higienis

sehingga hasil produksi olahan pangan asal peternakan yang

dihasilkan dapat terjamin kualitasnya dan aman untuk

dikonsumsi. Dan tak kalah penting juga dalam mengembangkan


produk olahan peternakan maka sangat diperlukan bimbingan

teknis untuk bekal para pelaku pengolahan hasil peternakan

dalam mengembangkan usahanya.

Pada tahun anggaran 2015 terdapat kegiatan fasilitasi

agroindustri daging dan pengolahan hasil pangan yang didukung

dari dana APBN dan APBD yang diperuntukkan bagi kelompok

pengolahan hasil peternakan sebagaimana yang telah ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan kelompok

penerima telah melalui proses seleksi dan verifikasi sesuai

persyaratan yang telah ditentukan. Adapun dukungan APBD

Provinsi NTB terhadap kegiatan pengembangan pengolahan

hasil pangan peternakan sebesar Rp. 865.712.000,- (delapan

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sesuai perincian

sebagai berikut :

- Bantuan Hibah Barang Yang diserahkan kepada Masyarakat :

Rp. 700.000.000,-

- Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Peternakan :

Rp.78.292.000,-

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan :

Rp.87.420.000,-

Bantuan / hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat

dilaksanakan melalui proses pengadaan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Setda Provinsi NTB dan telah ditetapkan

pemenangnya adalah CV. Manggarai Jaya yang beralamat di Jl.

Selamet Riyadi Komplek Citra Griya Blok A-19 RT 022

Kelurahan Karang Asem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjung Kota

Samarinda Kalimantan Timur. Maka sesuai kontrak antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV.

Manggarai Jaya Nomor : L.020.1/2737/Disnakwan/2015 telah

disepakati lamanya waktu penyelesaian pengadaan barang

peralatan pengolahan hasil peternakan selama 60 (enam puluh)


hari kalender mulai tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 5

Oktober 2015. Besarnya nilai kontrak untuk pengadaan peralatan

olahan hasil peternakan tersebut adalah Rp. 582.573.000,- (Lima

Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga

Ribu Rupiah) terdapat efisiensi dari pagu anggaran sebesar Rp.

117.427.000,-(Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh

Tujuh Ribu Rupiah). Secara fisik semua barang yang diadakan

dapat direalisasikan 100% sedangkan capaian keuangan

83,22%. Kelompok penerima bantuan berupa barang yang

dibiayai APBD tahun 2015 sebanyak 14 kelompok dimana

masing-masing Kabupaten mempunyai kelompok pengolahan

yang berbeda jenis olahannya seperti pengolahan bakso,

pengolahan abon, pengolahan kerupuk kulit, pengolahan susu

dan pengolahan telur asin. Bantuan peralatan yang diberikan

kepada kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing -

masing kelompok. Pendistribusian bantuan peralatan untuk

pengolahan hasil peternakan dilaksanakan oleh pengusaha /

rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan tersebut dan

dikawal oleh petugas teknis Kabupaten.

Adapun nama - nama kelompok penerima bantuan barang

pengolahan pangan yang dibiayai dari sumber dana APBD

sesuai Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 183.3/1121/

Disnakwan sebagaimana tertera pada tabel 67 berikut.


Tabel 71. Nama - Nama Kelompok Penerima Bantuan Barang /Peralatan Untuk Pengolahan Hasil Peternakan (APBD)Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Nama Kelompok/Ketua Jenis Bantuan1. Mataram Pejagal

Hewan/Pastival Karya Lestari/Agus

Hadi Santoso

Alat Pengolahan Bakso


2. Lombok Barat Pade Angen/Sa’im

PagerSiwaq/Burhanudin

Alat Pengolah KerupukKulitAlat Pengolah Telur Asin

3 Lombok Utara Bunga Teratai/DeniRoy

Perempuan Bahari/Denek Bini Anjasmara

Kerta Bangkit/SelametRiadi

Alat Pengolahan KerupukKulitAlat Pengolahan KerupukParuAlat Pengolahan Susu

4. Lombok Timur Geger Mayang/ErnaAstuti

Bambu Tulen/L. AbdulBa’is

Side Muncul/Huluiyah

Bina Sejahtera/WiwinErlidiyanti


Alat Pengolahan TelurAsinAlat Pengolahan KerupukKulitAlat Pengolahan KerupukKulit

5. Sumbawa Mitra Abadi/Muksin Alat Pengolahan KerupukKulit

6. Dompu Maju Bersama/Leman Nurul/Ica Siswanti

Alat Pengolahan BaksoAlat Pengolahan Abon

Semua barang yang diterima masing - masing kelompok adalah dalam

kondisi baik dan lengkap. Selain dari anggaran yang dibiayai dari

APBD maka terdapat pula bantuan yang diserahkan langsung ke

masyarakat untuk kelompok pengolahan hasil peternakan yang

dibiayai dari APBN berupa peralatan dan bangunan ruang produksi

pengolahan hasil peternakan yang pengadaannya melalui proses

penunjukan langsung dimana masing - masing Kabupaten/Kota

pengusaha/rekanannya ditetapkan berdasarkan hasil penilaian pejabat

pengadaan. Jumlah kelompok penerima bantuan dari APBN sebanyak

4 (empat) kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas



Nomor: KU.110/0290/SATKER-07.TP/2015 yakni Kelompok Abuya di

Kota Mataram yang mengolah daging menjadi sate dan naget,

Kelompok Azna Jaya Kabupaten Lombok Timur yang mengolah telur

asin, Kelompok Sehati Bolo Bima yang mengolah daging bakso dan

Kelompok Batu Tonjo Sumbawa Barat yang mengolah susu kerbau.

Ketiga kelompok tersebut menerima bantuan peralatan dan ruang

produksi kecuali Kelompok Batu Tonjo Sumbawa Barat tidak

menerima ruang produksi yang disebabkan karena lahan untuk

membangun tidak tersedia. Adapun nama pengusaha/rekanan yang

melaksanakan pengadaan peralatan untuk diserahkan ke

masyarakat/kelompok pengolahan hasil peternakan sebagai berikut :No Nama

Perusahaan/RekananNilai Kontrak

(Rp)NomorKontrak

Sasaran/Kelompok

1 CV. Leo Jaya Amari 93.873.000 PL.420/512 Sehati2 CV. Luna Makmur

Mandiri 98.257.250 PL.420/523 Azna Jaya

3 CV. Tunas Sari 67.853.500 Pl.420/510 Batu Tonjo4 CV. Cahaya Arasy 81.918.720 PL.420/501.a Abuya

Sedangkan pengusaha/rekanan yang membangun ruang produksi

untuk pengolahan hasil peternakan adalah sebagai berikut :No Nama

Perusahaan/RekananNilai Kontrak

(Rp)NomorKontrak

Sasaran/Kelompok

1 CV. Saga Inti Utama 50.000.000 PL.420/596 Azna Jaya2 CV. Delta Karya 49.750.000 PL.420/592.a Sehati3 CV. Tirta Abadi 49.750.000 PL.420/592 Abuya

Jenis peralatan dan ruang produksi pengolahan hasil peternakan

tahun 2015 sebagai berikut :

1. Kelompok Pejagal Hewan/alat

pengolah bakso, alat pengolah

bakso yang diterima kelompok

Pejagal Hewan antara lain

berupa mesin penggiling

daging, blender bumbu, mesin

genset, Waskom, pisau, outlet / lemari kaca, kompor gas

lengkap dengan tabung dan selangnya, panci. Barang - barang


tersebut diterima oleh kelompok sesuai spesifikasi dan dalam

keadaan lengkap dan baik, seperti tertera pada gambar berikut :

Alat Genset Alat Blender

Kompor Gas Selang Gas

Tabung Gas Lemari Kaca


2. Kelompok Mitra Abadi/alat pengolah kerupuk kulit dengan jenis

peralatan sebagai berikut :

Spinner Open kerupuk Wajan

Ember Sealer Kompor

alat pengepres kulit Panci Sutil

Waskom Aluminium Pisau Meja pengolahan


2. EKSPOSISI / PROMOSI / PAMERAN - PAMERAN

Dalam upaya menarik minat dan investasi produksi hasil

peternakan maka bidang usaha peternakan yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi mempromosikan hasil - hasil produksi

peternakan baik dalam produksi ternak hidup dan produksi hasil

olahan. Kegiatan ini bertujuan mengajak pelaku usaha maupun

kelompok pengolahan hasil peternakan agar dapat

bersinggungan dengan para pelaku usaha lainnya sehingga

terjalin kemitraan baik dalam penyediaan bahan baku maupun

hasil olahan yang diproduksi. Di samping itu pelaku usaha /

kelompok pengolahan akan dapat bersaing sehingga mau

meningkatkan produksi olahannya dan meningkatkan skala

usahanya. Kegiatan promosi dilaksanakan melalui pameran -

pameran antara lain sebagaimana tabel 72 berikut :

Tabel 72. Kegiatan Eksposisi/Promosi/Pameran – PameranYang Diikuti Oleh Bidang Usaha Peternakan Tahun2015

Jenis Pameran LokasiPameran Waktu Pameran Sumber

DanaAgrinex Jakarta 19 – 22 Maret 2015 APBDAgro & Food Jakarta 14 – 17 Mei 2015 APBNNTB Expo Mataram 10 – 14 Juni 2015 APBDBulan Budaya LombokSumbawa

MayuraCakranegara

Agustus 2015 APBD

Surabaya AgribusinessMatching Expo

Surabaya 03 – 06 September2015 APBN

Manunggal ABRI Gerung –Lombok Barat

Oktober 2015 APBD

Jambore Penyuluh Gunung JaeNarmada

November 2015 APBD

NTB Bersaing Mataram 12 – 15 November2015 APBD

Pasar Rakyat Jakarta 20 -21 November2015 APBN


VISUALISASI PAMERAN

1. Pasar Rakyat di Halaman Kantor Kementerian Pertanian

2. Agrinex

3. Agro & Food


1. NTB Bersaing

4. NTB Bersaing

5. Bulan Budaya Lombok Sumbawa


6. Manunggal ABRI Masuk Desa

3. PERTEMUAN – PERTEMUAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pertemuan/Rapat Penyusunan Program PPHPPertemuan/rapat ini bertujuan untuk mensosialisasikan

program dan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan Tahun 2015, merumuskan pengembangan

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, menumbuhkan

motivasi dan rangsangan penyediaan sarana dan peralatan

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta mendorong

berkembangnya usaha peternakan komersil, kemitraan dan

kewirausahaan. Sasaran

pertemuan/rapat ini adalah

para Kepala Dinas/Kepala

Bidang yang menangani

fungsi pengolahan hasil

pertanian/peternakan dan


satuan kerja PPHP Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak

15 orang dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tanggal 18

Februari 2015.

Pada pertemuan/rapat tersebut materi yang disampaikan

adalah kebijakanpembangunan peternakan di Provinsi NTB

oleh Kepala Dinas dan

Program/Kegiatan

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Peternakan tahun 2015

oleh Ir. Sardi (Kepala

Seksi Pemasaran pada

Bidang Usaha Peternakan Provinsi NTB).

Kesimpulan dari pertemuan/rapat sebagai berikut :

1. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini perlu

dievaluasi sejauh mana dampak yang dirasakan

manfaatnya baik oleh petugas Kabupaten maupun

kelompok penerima bantuan, harus ada pertanggung

jawaban serta laporan keuangannya.

2. Kelompok yang

akan diberikan

tahun 2015

diberikan bantuan

harus benar - benar

ada, bukan hanya

sekedar nama dan

harus dilakukan CPCL dari petugas teknis

Kabupaten/Kota dengan baik.

3. Pelaku kegiatan harus professional dan dapat membantu

melaksanakan kegiatan sehingga tepat sasaran


4. Alat/sarana yang diusulkan harus sesuai dengan

kebutuhan kelompok sehingga alat yang akan diberikan ke

kelompok dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.

5. Kegiatan pengembangan ruang pengolahan hasil

supaya segera melaksanakan ferivikasi kelompok

sehingga kegiatan bisa cepat terealisasi/terlaksana.

6. Demikian juga untuk pembangunan / pengembangan

pasar ternak harus direncanakan dengan baik sehingga

sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar.

7. Pengajuan Proposal untuk kegiatan Tahun 2016 oleh

semua Kabupaten / Kota harus melalui Media Internet.

Usulan Kegiatan harus sesuai dengan petunjuk

PEDUM pengajuan e – proposal.

Pertemuan Apresiasi Dan Sosialisasi PenerapanSistem Jaminan Mutu Dan Keamanan PanganPertemuan Sosialisasi dan Apresiasi Sistem Jaminan Mutu

dan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan

penerapan sistem

jaminan mutu dan

keamanan pangan

bagi pelaku usaha

peternakan

(poktan/gapoktan).

Dan sasaran pada pertemuan ini adalah Para Kepala

Bidang yang menangani Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian di Kabupaten /Kota se Nusa Tenggara Barat

sebanyak 12 orang dan petugas Provinsi sebanyak 3

orang, dan keluaran yang diharapkan pada pertemuan

adalah tersosialisasinya penerapan system jaminan mutu

dan keamanan pangan di NTB. Dan materi yang

disampaikan adalah :

Mekanisme Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan

oleh Tim Ditjen Mutu dan Standarisasi Direktur Jenderal


PPHP (Syofia).

Peran Dinas Peternakan dalam Pengembangan

Pengolahan Hasil Peternakan di NTB oleh Kepala Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (Ir. Hj.

Budi Septiani).

Optimalisasi Pengembangan Pengolahan Hasil

Peternakan di NTB oleh Kepala Bidang Usaha

Peternakan (Ir. Hj. Baiq Haidar Indiana).

Kegiatan Pertemuan Apresiasi dan Sosialisasi Penerapan

Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Pangan dibiayai dari

Anggaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB (07) Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.26.730.000,- ( Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga

Puluh Ribu Rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5

Juni 2015 bertempat di ruang rapat Kantor Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Dengan

menghasilkan rumusan sebagai berikut :

1. Misi pembangunan peternakan adalah penyediaan

Pangan Asal Hewan yang cukup kualitas, kuantitas,

daya saing tinggi serta meningkatkan kemampuan dan

keterampilan pelaku usaha pengolahan hasil - hasil

peternakan dan produk olahannya

2. Arah kebijakan pengamanan mutu dan keamanan

produk pangan

asal hewan :

Kebijakan

pengamanan

produk pangan

hewani, deteksi

dan pencegahan secara dini sejak dari pra, proses

sampai dengan pasca produksi dan Pemantapan

sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.

3. Pembinaan dalam penerapan sistem jaminan keamanan


dan mutu produk peternakan dalam hal Pemberian

Nomor Kontrol Veteriner (NKV); Penerapan labelisasi

produk peternakan; Pengembangan dan penerapan

sistem HACCP; Pengawasan yang ketat sejak pra

produksi (bibit, pakan dan obat), produksi (teknik

budidaya) dan pasca produksi (pemotongan, pemerahan,

penyimpanan, pengolahan, transportasi / distribusi.

4. Kendala yang sering dihadapi dalam penerapan sistem

jaminan mutu dan keamanan produk pangan hewani :

Masih banyak RPH/RPU, TPD maupun usaha

pengimpor/pengekspor belum mempunyai NKV; Masih

rendahnya kesadaran konsumen (kurangnya sumber

daya manusia, belum berkembangnya mekanisme

standarisasi, akreditasi dan sertifikasi dan masih

terbatasnya pemasyarakatan penerapan sistem HACCP

5. Daging yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat

diwajibkan berasal dari pemotongan hewan yang

dilakukan di rumah potong dan memenuhi persyaratan

ASUH untuk melindungi kesehatan dan ketentraman

batin masyarakat konsumen.

6. Untuk Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan,

Pemerintah daerah Provinsi NTB khususnya Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB memiliki

peran yang sangat penting dalam pengembangan

pengolahan hasil peternakan yaitu : sebagai fasilitator ke

pemerintah pusat dalam rangka penyediaan sarana dan

prasarana khususnya bagi pengembangan pengolahan

hasil peternakan; sebagai pembina kelompok pengolah

hasil peternakan; sebagai fasilitator untuk pemasaran

produk pengolahan hasil peternakan.

7. Tanggung jawab Pemerintah dalam Jaminan Mutu dan

Keamanan Pangan diantaranya : Melindungi masyarakat

dari bahaya keamanan pangan yang berdampak


terhadap kesehatan; Meningkatkan kesadaran/kepedulian

keamanan pangan di tingkat masyarakat; Keterlibatan

peran serta Pemerintah, Industri Pangan dan Konsumen.

Dari hasil pertemuan maka tindaklanjut yang diharapkan


1. Pengawasan terpadu terhadap produk segar yang

beredar hasil pertanian secara umum perlu dilakukan

oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan secara

rutin setiap tahun bersama dengan instansi terkait.

2. Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota agar

meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan

terhadap RPH/RPU agar mutu dan kualitas produksi

daging yang menjadi bahan baku pengolahan hasil

peternakan terjamin;

3. Petugas/Tim Teknis Kabupaten/Kota mendata/

menginventarisir kelompok - kelompok yang belum

bersertifikat halal dan belum mempunyai ijin PIRT;

4. Melaksanakan sosialisasi tentang perlunya jaminan

mutu dan kualitas produk olahan hasil peternakan

kepada kelompok-kelompok pengolahan dengan

melibatkan instansi terkait.

Pertemuan Petugas Informasi Pasar (PIP)Informasi pasar sangat diperlukan sejalan dengan upaya

pemerintah dalam pergeseran paradigma dari orientasi

produksi ke orientasi

pasar. Informasi pasar

yang akurat dan up to

date khususnya yang

terkait dengan harga,

permintaan, penawaran,

ketersediaan dan

distribusi produk-produk pertanian sangat diperlukan bagi


pelaku pasar, petani maupun penentu kebijakan. Hal ini juga

diperoleh untuk mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya

gejolak harga yang sering terjadi yang dapat merugikan para

petani dan konsumen. Informasi pasar merupakan sarana

penunjang agar signal pasar menjadi dasar bagi penentuan

jenis produk yang akan dihasilkan oleh petani/peternak/

nelayan. Tersedianya sistem informasi pasar akan

menjembatani supply di sentra produksi dan demand di

sentra pasar (konsumen). Oleh karena itu pengembangan

informasi pasar secara tidak langsung akan berdampak

pada peningkatan peningkatan pendapatan petani yang

pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Para pelaku agribisnis mempunyai peluang yang cukup

besar dalam memanfaatkan internet sebagai sarana

informasi, komunikasi dan transaksi. Perubahan - perubahan

dalam pasar global yang membutuhkan antisipasi dengan

cepat dapat diakses dengan mudah dan cepat misalnya

melalui internet, sms dll. Pengembangan sistem informasi

pasar agribisnis melalui jaringan internet memerlukan

keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait.

Sistem informasi yang berjalan saat ini, masih menghadapi

hambatan dalam mendapatkan input / informasi terkini (up

to date) khususnya di tingkat produsen sebagai akibat dari

kemampuan SDM pelayanan Informasi Pasar (PIP) di

daerah. Provinsi NTB mempunyai petugas informasi pasar

sebanyak 10 orang di setiap Kabupaten / Kota walaupun

pasar yang aktif hanya ada di P. Lombok untuk itu perlu

dilakukan pertemuan koordinasi yang bertujuan

mengevaluasi kinerja para petugas pasar, menciptakan

Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat,

kontinu dan dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan

oleh para pengguna informasi.


Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19

Oktober 2015 di Ruang Rapat Kantor Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan materi yang

disampaikan adalah Penjelasan Pedoman Teknis

Pelayanan Informasi Pasar bagi Petugas PIP Tahun

Anggaran 2015 dan Penjelasan Operasional Pengiriman

Informasi Pasar melalui Internet dan SMS bagi Petugas

PIP dengan narasumber Ir. Sardi (Kepala Seksi Pemasaran

pada bidang Usaha Peternakan).

Kegiatan tersebut didukung dari anggaran Satuan Kerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

(APBN/07) tahun 2015. Adapun kesimpulan yang didapatkan

dari hasil rapat koordinasi adalah sebagai berikut :

a. Informasi harga yang telah dikembangkan selama ini

adalah harga harian ditingkat produsen (petani), grosir

dan eceran.

b. Data harga yang dikumpulkan oleh para Petugas

Pelayanan Informasi Pasar dari berbagai daerah dikirimkan

dengan menggunakan teknologi informasi seperti

Blackberry Messanger (BBM), E-mail dan SMS. Sementara

media menyebarluaskan informasi yang dipergunakan

selama ini adalah media elektronik dan cetak.

c. Perlu dilakukan apresiasi / sosialisasi terhadap petugas

yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

PIP baik di Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

d. Petugas PIP Provinsi harus melaporkan data harian dan

data produksi secara bulanan ke Pusat PIP ( Subdit.

Analisa dan Informasi Direktorat Pemasaran Domestik

Ditjen PPHP).

e. Tantangan dan implementasi ke depan dalam

pengembangan PIP adalah bahwa perlu dukungan

serius jajaran pimpinan agar sistem informasi pasar ini

bisa operasional sedangkan permasalahan utama yan


betul dihadapi adalah pada saat implementasinya di

daerah serta perlu pemikiran melibatkan pengelola

pasar terkait dalam pengumpulan data harga.

Pertemuan Supply – Demand Ternak PotongPermintaan bahan pangan asal hewani khususnya daging

terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah

penduduk dan tingkat pendapatan per kapita. Di sisi lain

ketersediaan daging sangat tergantung pada tingkat

perkembangan produksi ternak terutama ternak besar

sebagai penghasil daging, pada kenyataannya kemampuan

produksi ternak belum mampu mengimbangi laju

permintaan dengan tingkat produktivitas dan efesiensi

usaha peternakan yang masih rendah sehingga akan

mengancam kelestarian sumber daya ternak dan tidak

menutup kemungkinan suatu saat pengeluaran ternak

khususnya ternak potong terhenti karena kebutuhan dalam

daerah sendiri meningkat.

Guna terjaminnya kelestarian sumber daya ternak maka

perlu diadakan pertemuan Analisis Supply - Demand ternak

potong dan bibit untuk membahas kemampuan produksi

ternak potong dan bibit, kebutuhan dalam daerah dan

potensi ternak yang dipasarkan antar Pulau/Provinsi.

Kegiatan pertemuan Supply – Demand ini diikuti oleh para

Kepala Bidang dan Kepala UPTD lingkup Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan tujuan untuk

1) Merumuskan dan menghitung potensi kemampuan

Supply / Demand Ternak Potong dan Ternak Bibit dan 2)

Membahas permasalahan – permasalahan yang timbul dan

berkaitan erat dengan permintaan ternak potong dan bibit

dari luar daerah.

Perhitungan sementara Supply – Demand ternak potong

untuk tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 68 berikut :


Tabel 73. Hasil Perhitungan Supply – Demand TernakPotong Tahun 2016

No Kabupaten/KotaPopulasi Tahun

2015

AlokasiPengeluaran

Tahun 2016 (ekor)

Sapi Kerbau Sapi Kerbau

1 Kota Bima 17.035 469 1.000 252 Bima 170.118 14.934 11.500 1.2503 Dompu 112.503 21.286 8.500 1.2504 Sumbawa 222.153 45.595 2.500 1.0005 Sumbawa Barat 61.813 12.174 13.500 5006 Lombok Timur 120.762 4.685

2.000 2507 Lombok Tengah 162.520 19.4998 Lombok Barat 84.008 5.4909 Lombok Utara 86.241 47710 Kota Mataram 1.921 21

39.000 4.625Keterangan : data tersebut menggunakan perhitungan populasi

tahun 2014 dan alokasi pengeluaran masihmerupakan perkiraan.

Bimbingan Teknis Usaha Ternak PotongPerkembangan usaha peternakan di Nusa Tenggara Barat

saat ini menunjukan kemajuan yang cukup pesat, hal ini

mengakibatkan semakin semangatnya para petani ternak

untuk terus mengembangkan usaha budidaya ternak potong

(sapi, kerbau, kuda, kambing, unggas dan lain - lain). Bila

memperhatikan

perkembangan

ternak tahun 2014

dimana populasi

sapi 1.013.793 ekor

meningkat bila


dibandingkan dengan populasi tahun 2013 sebesar

1.002.731 ekor, sementara populasi beberapa jenis ternak

tahun 2014 seperti kerbau 126.141 ekor, kambing 576.125

ekor, ayam 9.738.308 ekor dan lain - lain terdapat

penurunan ternak bila dibandingkan tahun 2013 masing -

masing kerbau 138.393 ekor, kambing 584.149 ekor, ayam

10.707.632 ekor.

Kegiatan pemasaran hasil peternakan merupakan mata

rantai kegiatan agribisnis pada sub sistem hilir yang sangat

penting dan strategis, kegiatan ini melibatkan berbagai

elemen yaitu peternak, produsen, belantik, pedagang

pengumpul, eksportir, pedagang di pasar, pelaku usaha

pengolahan dan konsumen. Oleh karena itu pengaturan

keluar masuk ternak (kuota) yang akan dipasarkan baik di

dalam daerah maupun ke luar daerah harus diatur menurut

ketentuan dan peraturan yang berlaku selain itu untuk

menjaga populasi dalam daerah agar tidak terkuras.

Perkembangan pemasaran ternak keluar NTB sangat fluktuatif,

pada tahun 2014 pemasaran untuk ternak sapi mencapai

54.966 ekor, terdiri dari sapi potong 45.081 ekor dan sapi bibit

9.885 ekor, kerbau potong 6.105 ekor, kuda potong 7.296 ekor,

kambing 2.473 ekor. Sedangkan target pemasaran ternak

potong tahun 2015 sapi sebanyak 57,601 ekor terdiri dari sapi

potong 47.470 ekor dan sapi bibit 10.131 ekor realisasi sampai

dengan November sapi potong mencapai 35.060 ekor dan sapi

bibit 5.688 ekor, sedangkan kerbau potong 4.852 ekor.

Dalam pengembangan usaha peternakan persoalan

pemasaran masih merupakan salah satu kendala yang

dihadapi hal ini terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

- Produktifitas ternak belum mampu mengimbangi

permintaan pasar yang tinggi.

- Kebutuhan ternak potong di daerah yang makin meningkat.


- Perbedaan harga ternak di Pulau Sumbawa dan Pulau

Lombok yang signifikan.

- Potensi pasar luar daerah yang belum dimanfaatkan

secara optimal.

- Lemahnya peran Asosiasi permodalan dan mutu hasil

peternakan

Sementara itu pada pengembangan usaha perunggasan

dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti :

- Perusahaan Inti cenderung mempengaruhi perkembangan

populasi ayam potong yang ada di masyarakat.

- Harga sarana produksi ( bibit, pakan, peralatan usaha

dan obat-obatan) seringkali lebih tinggi dari harga pasar.

- Harga pasar ternak unggas sangat ditentukan oleh

perusahaan inti, karena memiliki populasi ayam potong

yang sangat besar.

- Kebijakan pelaksanaan kemitraan yang diterapkan

Perusahaan inti sering menimbulkan kerugian pada

peternak dan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah.

- Keuntungan yang diterima perusahaan inti jauh lebih

besar dari peternak Plasma dan cenderung makin

membesar dari tahun ke tahun.

Berkenaan dengan hal

tersebut di atas, maka

untuk meningkatkan

wawasan para peternak

dan pelaku usaha

peternakan serta

menampung persoalan-

persoalan yang dihadapi dalam pengembangan usaha

peternakan di masyarakat, dipandang perlu melakukan

bimbingan teknis usaha ternak potong.

Bimbingan teknis usaha ternak potong bertujuan untuk : 1)

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peternak di


bidang manajemen usaha ternak potong, 2) Mendorong

peningkatan produksi, pemasaran dan pendapatan di

bidang usaha peternakan, 3) Mendorong kerjasama saling

menguntungkan antara kelompok peternak dan membentuk

asosiasi kelompok usaha ternak potong, 4) Mendorong

terciptanya iklim usaha agribisnis peternakan yang kondusif

dan menguntungkan.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis

usaha ternak potong sebanyak 50 (lima puluh) orang yang

terdiri dari para ketua/sekretaris kelompok tani ternak,

petugas teknis dan PPL

Kabupaten/Kota se NTB.

Adapun keluaran yang

diharapkan dari hasil

bimbingan teknis adalah

meningkatnya pemahaman

kelompok ternak, petugas teknis Kabupaten / Kota dan para

penyuluh se - P. Lombok dalam mengembangkan

ternaknya.

Kegiatan bimbingan teknis usaha ternak potong

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di

hotel Puri Indah Mataram yang dibiayai dari sumber dana

APBN (06) tahun 2015. Dan para pembimbing pada

kesempatan tersebut selain Kepala Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB juga melibatkan dari

perguruan tinggi yakni Prof. Dr. Ir. H. Yusuf Akhyar

Sutaryono, Ph.D dan Dr. Moh. Taqiuddin, SPt. MSi.

Beberapa rumusan yang dihasilkan pada bimbingan teknis

sebagai berikut :

- NTB sudah dikenal sebagai penghasil ternak (bibit dan

potong) terutama sapi dan kerbau yang dapat mensupply

kebutuhan beberapa wilayah provinsi di Indonesia, hal ini

merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi


kelompok tani ternak untuk mengembangkan usaha

peternakan. Beberapa persoalan yang terjadi selama ini

seperti ketersediaan pakan, bobot ternak potong yang

menurun, belum berstandar) oleh karena itu diharapkan

kepada kelompok tani ternak meningkatkan mutu dan

kualitas ternak potong agar lebih berdaya saing dan

berdayaguna.

- Kelompok - kelompok ternak yang sudah ada agar segera

membentuk asosiasi / jejaring usaha dan tidak ada ego

wilayah, hal ini untuk mempermudah para pelaku usaha

dalam menjalankan usaha dimasa yang akan datang dan

mempermudah saling bertukar informasi.

- Peranan penyuluh dari badan ketahanan pangan dan

pelaksana penyuluhan (BP3K) dan petugas teknis

kabupaten/kota diharapkan secara terkoordinasi dapat

meningkatkan sosialisasi kegiatan - kegiatan strategis

sehingga para peternak akan cepat mendapatkan

informasi perkembangan pembangunan bukan hanya

peternakan tetapi dalam arti luas pembangunan

pertanian secara utuh.

- Dihimbau kepada seluruh anggota kelompok tani ternak

agar melakukan pemotongan ternak di rumah potong

hewan (RPH) yang

resmi agar produksi

dagingnya lebih terjamin

sebagaimana yang

dipersyaratkan yaitu

menghasilkan daging

asuh (aman, sehat, utuh dan halal).

- Arah kebijakan pembangunan peternakan Provinsi Nusa

Tenggara Barat adalah melalui pemberdayaan kelompok

tani ternak, penyebaran / distribusi ternak kepada

masyarakat, pengembangan kawasan peternakan


berbasis sumberdaya lokal, perbaikan iklim usahapeternakan dan pemberian fasilitas kemudahan untuk

pemasaran ternak. Perbaikan iklim usaha peternakan

diharapkan akan memberi semangat para pelaku usaha

untuk siap bersaing bukan hanya untuk memenuhi

dalam daerah tetapi juga dan mengahadapi masyarakat

ekonomi asean (MEA). Oleh karena itu peningkatkan

produksi dan produktivitas harus dibarengi dengan

peningkatan kualitas dan mutu disamping peningkatan

angka kelahiran ternak dari 66% menjadi 80%, menekan

angka kematian dari 20% menjadi 5% dan

meningkatkan angka pertumbuhan dari 0,2 kg/hari

menjadi 0,8 kg/hari.

- Secara nasional daya saing produk NTB masih rendah

bahkan menurun dari peringkat 21 (berdasarkan kajian

BPS dan Kemenakertrans 2010) menjadi peringkat 25

(hasil penelitian NUS 2013) semntara indeks

pembangunan manusia menduduki urutan ke-30 dari

34 provinsi (BPS 2015). Upaya – upaya untuk

memperbaiki peringkat tersebut tentunya harus kerja

keras semua stakeholder agar ketertinggalan tidak

berlanjut sebagaimana kebijakan Gubernur NTB.

- Sistem usaha terpadu untuk meningkatkan daya saing

melalui penyediaan pejantan sapi terseleksi dan

perkawinan yang terkontrol dengan pejantan yang

terseleksi, pengaturan penyapihan, pakan tambahan

strategis sesuai kondisi pertumbuhan ternak dan

peningkatan ketersedian dan kualitas pakan, perbaikan

kondisi kandang dan produksi kompos serta

peningkatan skala usaha.

- Usaha ternak dapat dikelola melalui perusahaan/

industri yang lebih mengarah pada usaha komersial

dan bisa juga dikelola oleh masyarakat melalui usaha


ternak rakyat yang umumnya dianggap sebagai usaha

sampingan. Sedangkan dari sisi usaha ternak dapat

digolongkan dalam dua jenis yaitu usaha ternak bibit

dan usaha ternak penggemukan, masing-masing jenis

usaha tersebut mempunyai perlakukan yang berbeda.

- Peternak / pelaku usaha pengembangbiakan dapat

memilih salah satu usaha tersebut sesuai kebutuhan

masing - masing.

- Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam sistem usaha

terpadu untuk meningkatkan daya saing adalah melalui

penyediaan pejantan sapi bibit yang terseleksi, perkawinan

alam terkontrol dengan pejantan terseleksi, pengaturan

penyapihan, pakan tambahan (suplementasi) sesuai

dengan kondisi pertumbuhan, peningkatan ketersediaan

dan kualitas pakan, perbaikan kandangsanitasi dan

produksi kompos serta peningkatan skala usaha.

- Pemberian hijauan makanan ternak berupa rumput

alam, legume (rendah, temak/pohon) harus berimbang

dan ini akan memberikan asupan protein (sebagai

pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan laktasi

ternak), energi tercerna untuk bekerja, bergerak dan

laktasi serta serat, vitamin dan mineral untuk

kesehatan, pertumbuhan maupun laktasi.

4. PELAYANAN USAHA PETERNAKAN

Pelayanan MasyarakatDalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat

maka bidang Usaha Peternakan mempunyai fungsi

menyelesaikan / menerbitkan surat Sertifikat Pernyataan

Perusahaan Peternakan (SP3) yang dapat dijadikan acuan

untuk kelancaran usaha para pelaku usaha peternakan.

SP3 merupakan syarat mutlak untuk setiap pengusaha atau

pelaku usaha baik yang antar pulau antar provinsi maupun


antar pulau yang dalam daerah sebagai persyaratan

diterbitkannya ijin pengeluaran maupun pemasukan ternak

dari dan keluar daerah NTB oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPMPT).

Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberlakukan

pelayanan perijinan satu pintu sejak tahun 2013

sebagaimana Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor : ……./2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

Dalam Pelayanan Perijinan Satu Pintu sehingga fungsi

Dinas / SKPD hanya menerbikan SP3 saja. Hal ini sangat

membantu SKPD sehingga fungsi pengawasan terhadap

pengeluaran maupun pemasukan ternak di Nusa Tenggara

Barat akan lebih terkontrol dengan baik. Permintaan untuk

penerbitan surat SP3 setiap tahun meningkat sebagaimana

terlihat pada tabel 74 berikut.

Tabel 74. Jumlah Penerbitan SP3 Tahun 2013 s/d 2015

Daerah/Pelaku PsahaJumlah SP3/Sertifikat

2013 2014 2015P. Lombok - - 25Sumbawa 19 36 14Sumbawa Barat 9 8 7Dompu 6 19 17Bima 14 12 3Kota Bima - - -

Jumlah 48 75 66

Pelayanan lainnya selain penerbitan surat SP3 maka

bidang usaha juga memberikan pelayanan pemanfaatan

Holding Ground/penampungan sementara ternak yang

akan dikeluarkan ke daerah lain baik yang ternak potong

maupun ternak bibit sekaligus melakukan penimbangan

terhadap ternak - ternak potong yang akan dikeluarkan dan

sebagai pengawasan ternak bibit yang akan di antar

pulaukan. Holding Ground terletak di Desa Lembar

Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat tersebut


merupakan aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang dibebankan untuk memungut retribusi sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus untuk pelayanan

ternak yang keluar dari P. Lombok, sementara ternak yang

keluar dari P. Sumbawa retribusi yang dibebankan menjadi

penerimaan masing - masing kabupaten/kota yang memiliki

Holding Ground.

Retribusi untuk ternak potong adalah sebesar Rp. 15.000,-

/ekor/hari dan untuk ternak bibit Rp. 45.000,-/ekor/3hari.

Total pengeluaran ternak potong tahun 2015 sebanyak 335

ekor sehingga nilai retribusi yang dapat disetorkan ke

daerah adalah sebesar Rp. 5.025.000,-. Sedangkan untuk

ternak bibit yang keluar daerah sebanyak 2.414 ekor

dengan penerimaan retibusi sebesar Rp. 108.630.00,-.

Total PAD yang disetorkan tahun 2015 adalah Rp.

113.655.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima

puluh lima ribu rupiah). Adapun jumlah dan nama-nama

perusahaan yang mengantarpulaukan ternaknya seperti

pada tabel 75 berikut.

Tabel 75. Nama Perusahaan Pengirim Ternak Yang MemanfaatkanHolding Ground Lembar dan Jumlah Ternak Yang DikirimKeluar Daerah Tahun 2015.

Nama Perusahaan PengirimJumlah

Ternak YangDikirim(ekor)

Retribusi(Rp)

DaerahTujuan

Pengeluaran

A. TERNAK POTONG- CV. KUM3 200 3.000.000 Sukabumi- CV. KUM3 102 1.530.000 Bangka

Belitung- CV. AMANAH 13 195.000 Pontianak- CV. ADI PUTRA 20 300.000 Ketapang

JUMLAH TP 345 5.025.000B. TERNAK BIBIT

- CV. KUM3 532 23.940.000 Kaltim- CV. AMANAH 120 5.400.000 Kalsel- CV. KUM3 531 23.895.000 Riau


- CV. AMANAH 741 33.347.000 Kalbar- CV. ADI PUTRA 390 17.550.000 Kalbar- CV. LOMBOK BARAT

BERSAUDARA100 4.500.000 Sumbawa

JUMLAH 2.414 108.630.000

Bila dibandingkan dengan penerimaan Holding Ground

Tahun 2015 dengan penerimaan tahun 2014

(Rp.211.725.000,-) maka penerimaan retribusi

pemanfaatan aset daerah (holding ground) mengalami

penurunan 53,68%, hal ini disebabkan karena permintaan

ternak potong maupun ternak bibit yang keluar dari P.

Lombok oleh daerah/provinsi lain menurun disamping

adanya kendala pada saat pengadaan/gagal tender daerah

- daerah di luar NTB sehingga penerimaan holding ground

juga berpengaruh.

Grafik 5. Penerimaan Asli Daerah Dari PemanfaatanHolding Ground Untuk Ternak PotongTahun 2013 – 2015

Pengeluaran Ternak PotongNTB sebagai daerah penghasil ternak potong (sapi dan

kerbau) setiap tahun mengeluarkan ternak dalam bentuk


hidup (ternak bibit maupun ternak potong) untuk memenuhi

kebutuhan daerah - daerah lain dan untuk memenuhi

kebutuhan dalam daerah. Pengeluaran ternak tersebut

berdasarkan hasil perhitungan/supply – demand dengan

memperhatikan kestabilan populasi dalam daerah dan

kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Tahun

2015 pengeluaran ternak sapi potong dialokasikan

sebanyak 39.800 ekor dan untuk kerbau potong sebanyak

5.474 ekor, sementara untuk ternak kuda, kambing dan

babi tidak ditetapkan karena permintaan yang sedikit dan

kalaupun ada permintaan maka direkomendasikan untuk

dapat dikeluarkan. Terjadi penambahan jumlah/alokasi

pengeluaran sapi potong yang disebabkan karena tingginya

permintaan ternak potong antar pulau dalam daerah

sehingga target pengeluaran sapi potong meningkat

menjadi 43.179 ekor atau sebesar 7,82%.

Pengeluaran ternak sapi ke luar provinsi mulai dikurangi oleh

karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang akan

mengembangkan industri dalam daerah dengan

memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang

sudah terbangun berskala Nasional untuk kemudian hasil

produksinya berupa daging, karkas dan ikutannya dapat diolah

sehingga masyarakat lebih banyak menikmati nilai tambahnya.

Kemampuan potong masing - masing RPH berkisar antara 10

– 50 ekor perhari yang apabila dioperasionalkan lebih optimal

maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,

memberikan nilai tambah dari limbah yang diproduksi maupun

olahan daging menjadi produk-produk yang tidak kalah

bersaing dengan produk-produk olahan lainnya.

Realisasi pengeluaran ternak sapi potong sampai dengan

bulan Desember 2015 sebanyak 41.159 ekor terdiri dari

pengeluaran antar pulau dalam daerah sebanyak 27.639


ekor dan pengeluaran ternak sapi ke luar NTB sebanyak

13.520 ekor sementara ternak kerbau potong dari target

pengeluaran sebanyak 5.474 ekor terealisasi pengeluaran

antar pulau sebanyak 3.075 ekor dan pengeluaran ke luar

NTB sebanyak 2.399.

Pengeluaran ternak potong tahun 2015 lebih banyak dikirim

ke wilayah/pulau Kalimantan (Selatan, Timur, Barat), pulau

Jawa (Barat, Tengah, Timur, Banten dan DKI Jakarta),

daratan Sumatera (Riau, Jambi, Bangka Belitung,

Lampung, Palembang) dan Sulawesi Selatan.

Adapun jumlah pengeluaran ternak sapi dan kerbau tahun

2015 sebagaimana tabel 76 dan seperti yang digambarkan

pada grafik berikut:

Tabel 76. Data Pengeluaran Ternak Sapi dan KerbauTahun 2015

No Daerah TujuanJumlah Ternak (ekor) Jumlah

(ekor)Sapi Kerbau1 Jawa Barat 2.648 20 2.6682 Jawa Tengah 620 - 6203 DKI Jakarta 1.150 - 1.1504 Banten 1.015 15 1.0305 Kalimantan Timur 252 91 3436 Kalimantan Selatan 6.665 207 6.8727 Kalimantan Barat 33 - 338 Jambi 149 33 1829 Riau 255 - 25510 Bangka Belitung 102 - 10211 Lampung 380 - 38012 Sulawesi Selatan 20 2.033 2.053

Total 13.520 2.399


Grafik 6. Perkembangan Pengeluaran Ternak PotongTahun 2013 – 2015

25.706 24.52620.09420.793 20.555

13.590

-

10.000

20.000

30.000

2013 2014 2015

GRAFIK PENGELUARAN SAPI POTONG 2013 - 2015

P. Lombok

Luar Daerah

2.895 2.881 3.075

5.353

3.224

2.399

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013 2014 2015

P. Lombok

Luar Daerah

GRAFIK PENGELUARAN KERBAU POTONG TAHUN 2013-2015


6. BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER

A. PENDAHULUAN1. Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Hewan dan

Laboratorium Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk bulan Oktober 2008.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23

Tahun 2008, tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas

Daerah dan Unit Pelaksana

Teknis Badan (UPTB) pada

Inspektorat, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. UPTD

Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang

Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Veteriner.

2. TujuanTujuan disusunnya laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan

permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil guna

meyelesaikan masalah tersebut.

3. Ruang LingkupKegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing seksi UPTD

Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner antara lain :


















































a. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan

pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Rumah Sakit

Hewan dan Laboratorium Veteriner.

b. Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan

Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan

Kesayangan mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan

penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi,

fasilitasi serta melaksanakan pelayanan kesehatan pada hewan

produksi dan hewan kesayangan.

c. Seksi Laboratorium Veteriner.

Seksi Laboratorium Veteriner mempunyai tugas: melakukan

penyiapan bahan penyusunan program, pengujian, analisis, dan

perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi serta

melaksanakan pelayanan laboratorium veteriner.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas kepala UPTD Rumah Sakit Hewan dan

Laboratorium Veteriner sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Demikian gambaran secara singkat sebagai pendahuluan laporan

tahunan ini, namun untuk dapat dilihat secara lebih rinci

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPTD Rumah

Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner dapat dilihat pada bab-bab

dalam lembaran berikut ini.


B. PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Sumber Dana APBDa. Sub Bagian Tata Usaha

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranDana yang tersedia untuk program ini sebesar

Rp.128.750.000,- yang terbagi menjadi beberapa kegiatan

yaitu : penyediaan jasa surat-menyurat, penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa

administrasi keuangan, penyediaan jasa makanan dan

minuman, rapat-rapat konsultasi keluar daerah dan rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturDana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar

Rp.155.949.250,- yang meliputi pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional. Kegiatan ini berupa belanja

pembangunan gedung kantor/Pembuatan garasi mobil

Rp.100.000,- Biaya pembuatan partisi/sekat ruang

penerima sampel Rp.13.000.000,- Belanja pengadaan

UPS, komputer dan alat-alat elektronik Rp.12.199.250,-.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dana yang tersedia yaitu Rp.

25.450.000,- dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor Rp.5.300.000,-

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganProgram ini meliputi penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta penyusunan

laporan absensi dengan anggaran yang tersedia

Rp.50.850.000,-


b. Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan HewanKesayangan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan: PeningkatanPelayananRumahSakitHewan

Jumlahanggaran yang

tersediauntukkegiataninisebesarRp. 169.050.000,-

dengan rincianbelanjabahan habis pakai ATK

sebesar Rp.1.050.000,-, belanja bahan obat-obatan

sebesar Rp. 100.000.000,- belanja jasa pemeriksaan

kesehatan sebesar Rp.25.000.000,-, Belanja jasa uji

laboratorium sebesar Rp.25.000.000,- dan belanja

perjalanan dinas pelayanan semi aktif sebesar Rp.

18.000.000,-.

Program kegiatan di Bidang Pelayanan Medik

Veteriner yang telah dilaksanakan antara lain :

- Melaksanakan Penyehatan Hewan yang meliputi :

Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan

Pelayanan Medik Reproduksi.

- Melaksanakan Pembinaan pada unit–unit

Pelayanan Kesehatan Hewan yang ada di

Kabupaten/Kota se -Nusa Tenggara Barat.

- Melakukan Tindakan Medik Veteriner, antara lain:

Bedah Mayor, Bedah Minor dan Bedah Kosmetik.

- Melakukan Tindak Pengamanan Penyakit Hewan

Menular (PHM).

- Meningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Staf.

- Tempat Pelatihan/Praktek lapangan bagi para

Pelajar/Mahasiswa

- Tempat magang bagi Dokter Hewan.

- Pengawasan kesehatan hewan di RPH

Banyumulek (oleh tenaga fungsional)


c. Seksi Laboratorium VeterinerProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Hewan Type B.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini

sebesar Rp.169.796.000,- dengan rincian yaitu :1)

honor panitia pertemuan sebesar Rp.996.000,-2)

uang saku dan transportasi peserta sebesar Rp.

11.534.000,-3) belanja barang dan jasa sebesar Rp.

157.266.000,- terdiri dari pembelian bahan bakar gas

dan minyak tanah, bahan kimia laboratorium, belanja

jasa pemeriksaan laboratorium, belanja jasa

narasumber, moderator dan notulen, pertemuan,

sewa penginapan dan konsumsi peserta serta

perjalanan dinas sampling uji laboratorium veteriner.

Pemeriksaan Laboratorium Veteriner dana APBD

berupa :

1. Pemeriksaan LaboratoriumKesehatan Hewan :

pemeriksaan pullorum, pemeriksaan PUD,

Pemeriksaan Serum (AI dan RBT Brucellosis),

dan pemeriksaan feces

2. Pemeriksaan LaboratoriumKesmavet : TPC daging

ayam, residu antibiotika telur dan daging sapi

Program peningkatan kapasitas UPTD Kegiatan : Peningkatan peran dan fungsi balai

laboratorium Veteriner dan RSH dengan anggaran

sebesar Rp.163.494.500,-


2. Sumber Dana APBN (DK)a. Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan

KesayanganProgram Penanggulangan Gangguan ReproduksiPada Sapi/KerbauKegiatannya terdiri dari :

- Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan

Reproduksi sebesar Rp.72.300.000,-


Reproduksi di Kabupaten/Kota Bima : Rp.17.400.000,-


Reproduksi di Kabupaten Sumbawa : Rp.17.400.000,-


Reproduksi di Kabupaten Dompu : Rp.17.400.000,-


Reproduksi di Kabupaten Sumbawa Barat:

Rp.17.400.000,-


Reproduksi di Kabupaten Lombok Tengah :

Rp.17.400.000,-


Reproduksi di Kabupaten Lombok Timur :

Rp.17.400.000,-

b. Seksi Laboratorium VeterinerProgram Pengendalian dan Penanggulangan AnthraksKegiatannya terdiri dari :

a. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV :

Rp.56.200.000,-

b. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten/Kota Bima : Rp.7.000.000,-


c. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten Sumbawa : Rp.14.650.000,-,-

d. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten Dompu : Rp.9.450.000,-

e. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di KSB:

Rp.7.624.000,-

f. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten Loteng : Rp.3.450.000,-

g. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten Lotim : Rp.4.500.000,-

h. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten Bima : Rp.12.750.000,-

i. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di

Kabupaten Lombok Barat : Rp.1.500.000,-

j. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di KLU

: Rp.1.000.000,-

Program Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitParasiterKegiatannya terdiri dari :

a. Monitoring dan Survelans Parasit di Provinsi :

Rp.18.000.000,-

b. Monitoring dan Survelans Parasit di Kota Bima :

Rp.5.000.000,-

c. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Sumbawa :

Rp.4.850.000,-

d. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Dompu :

Rp.5.750.000,-

e. Monitoring dan Survelans Parasit di KSB : Rp.4.250.000,-

f. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Bima :

Rp.3.500.000,-

g. Monitoring dan Survelans Parasit di Kota Mataram :

Rp.1.500.000,-


h. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Lobar :

Rp.6.500.000,-

i. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Loteng :

Rp.8.500.000,-

Program Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitBakterial LainnyaKegiatannya berupa : Pemeriksaan Laboratorium sampel

Pre dan Post Vaksinasi SE sebanyak masing-masing 1.500

sampel target, Realisasi Pre vaksinasi SE 1.536 sampel dan

Realisasi Post vaksinasi sebesar 1.562 sampel.

Program Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitBrucellosisKegiatannya berupa: Pemeriksaan sampel Brucellosis

sebanyak 5.000 sampel (Target), Realisasi 5.066 sampel.

Program Pembinaan dan Koordinasi KesehatanHewanKegiatannya berupa: Monitoring, evaluasi Pelaporan

Survelans dan Pelayanan Keswan : Rp.10.350.000,-

Program Operasional Pengujian Veteriner diLaboratorium Veteriner DaerahKegiatannya berupa : Bantuan Operasional Laboratorium

B : Rp.25.000.000,-. Kegiatan ini merupakan survelans AI

dengan mengambil dan memeriksa sebanyak 1.700

sampel serum darah ayam.

Program Monitoring dan Survelans Residu danCemaran MikrobaKegiatannya berupa : Monitoring dan Survelans Residu

dan Cemaran Mikroba di RSHLV : Rp.69.200.000,-.


3. Sumber Dana APBN (TP)a. Seksi Laboratorium Veteriner

Program Pengadaan Sarana dan PrasaranaLaboratorium KesmavetKegiatannya berupa Fasilitasi peralatan

Laboratoriumsebesar Rp.500.000.000,-


C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Sumber Dana APBDa. Sub Bagian Tata Usaha

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPerlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan sesuai dengan Perda Nomor 13

Tahun 2008, diserahkan tugas membantu kelancaran

administrasi pada bagian tata usaha sebagai unit yang

melakukan pengelolaan terhadap administrasi perlengkapan.

Dalam tahun anggaran 2015, sub bagian perlengkapan

telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Bendaharawan Barang

- Menerima, menyimpan, dan menyerahkan barang

pemerintah daerah yang bersumber dari

pengadaan anggaran rutin dan pembangunan

- Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan

pengeluaran barang secara tertib dan teratur

- Membuat stock opname fisik barang yang masih

dalam wewenang dalam membuat semester

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang

dari proyek/bagian proyek/rutin dan menyalurkan

ke unit pemakaian lingkup Rumah Sakit Hewan

dan Laboratorium Veteriner

Pengurus Barang

- Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada

masing-masing unit/ruangan lingkup Rumah Sakit

Hewan dan Laboratorium Veteriner

- Membuat penomoran/registrasi ulang pada setiap

barang inventaris


- Menata kembali penggunaan kendaraan dinas

lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan SK Kepala

Dinas Nomor : 024/30/a/Disnak/III/2003.

- Membenahi/merapikan penyimpanan barang

inventaris kantor yang berada di gudang.

- Monitoring keadaan dan kebaradaan barang

inventaris di unit pemakai.

- Membuat rekapitulasi jumlah barang yang

mengalami kerusakan.

- Mengajukan usulan penghapusan/pelelangan

barang inventaris dan kendaraan bermotor.

Luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah Nusa Tenggara Barat sekitar 50.000 m2 berada di

UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner di

Banyumulek yang terdiri dari: bangunan kantor, bangunan

garasi terbuka, bangunan rumah dinas, bangunan pos

jaga, bangunan krematorium, bangunan hewan percobaan

dan bangunan klinik hewan.

Barang inventaris kantor berupa kendaraan roda 2 (dua)

sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 4 (empat)

sebanyak 3 (tiga) unit.

Administrasi surat menyurat

Surat Masuk

Yang dimaksud dalam hal ini adalah surat kedinasan

yang masuk ditujukan kepada kepala UPTD Rumah

Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat.Jumlah surat masuk yang ditangani

selama tahun 2015 adalah 284 buah.


Surat Keluar

Yang dimaksud dengan surat keluar adalah setiap

surat kedinasan yang ditujukan kepada unit/instansi

lain, baik yang ditujukan kepada perorangan,

organisasi maupun lembaga pemerintah. Surat

tersebut berasal dari unit/bagian yang berada di

lingkupUPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium

Veteriner baik teknis maupun administrasi, misalnya

surat keputusan UPTD Rumah Sakit Hewan dan

Laboratorium Veteriner, Naskah Dinas, Surat

Edaran, dan lainnya.Jumlah surat keluaryang

ditangani selama tahun 2015 adalah 805 buah surat.

Kepegawaian

UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner

didukung oleh 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS), 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 2 (dua)

orang TenagaHarianLepas (THL) serta 3 (tiga) orang

pegawai kontrak.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturDana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar

Rp.155.949.250,- yang meliputi pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional. Kegiatan ini berupa belanja

pembangunan gedung kantor/Pembuatan garasi mobil

Rp.100.000.000,- Biaya pembuatan partisi/sekat ruang

penerima sampel Rp. 13.000.000,- Belanja pengadaan

UPS, komputer dan alat-alat elektronik Rp.12.199.250,-.


dinas/operasional dana yang tersedia yaitu Rp.

25.450.000,- dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor Rp.5.300.000,-



dinas/operasional berupa belanja jasa servis, suku

cadang, bahan bakar minyak/pelumas,STNK dan pajak

kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) unit mobil dengan

rincinan B-2375-BQ ; DR-9093; DR-1212 dan kendaraan

Roda 2 DR-2253-J ;DR-6502; DR-3211.

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProgram ini meliputi penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serat penyusunan

laporan absensi dengan anggaran yang tersedia sebesar

Rp.50.850.000,-

b. Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan HewanKesayangan KegiatanPeningkatanPelayananRumahSakitHewan

Capaian program yang telah dihasilkan adalah :

- Hasil penerimaan Asset Daerah (PAD)

sampaibulanDesember 2015 sesuai dengan Perda

NTB Nomor: 3/2011 yang telah disetorkan sebanyak

Rp.30.065.000,- (158.24%) dari target Rp.19.000.000,-

- Hasil Pelayanan Pengobatan Hewan/Ternak sampai

bulan Desember 2015 berdasarkan sistem Pelayanan

adalah sebesar 2.675 ekor (117.6 % dari target tahun

2015 sebesar 2.275 ekor)

- HasilPelayanan Kesehatan Hewan/Ternak

adalah2.675 ekor yang terdiri dari Jenis Penyakit

Hewan Menular (PHM) yang telah ditangani

sebanyak129 ekordan Penyakit Hewan Non Menular

berhasil ditangani adalah sebanyak 2.546 ekor


- Jenis Penyakit Hewan Menular (PHM) terdiri dari

penyakit BEF sebanyak 21 ekor, penyakit Scabies

sebanyak 86 ekor, Suspec Parvo sebanyak 1 ekor,

penyakit Ektoparasit sebanyak 4 ekor, penyakit strangles

sebanyak 12 ekor, penyakit Helminthiasis sebanyak 4

ekor dan penyakit Demodekosis sebanyak 1 ekor

- Penyakit Hewan Non Menular terdiri dari Vaksinasi

sebanyak 317 ekor, Preventif/pencegahan (obat

cacing dan vitamin) sebanyak 1992 ekor, Kontrol

kesehatan sebanyak 28 ekor, Operasi sebanyak 6

ekor dan lain-lain sebanyak 203 ekor

- Pengawasan kesehatan hewan di RPH Banyumulek

(oleh tenaga fungsional)

Pada tahun 2015 tenaga fungsional yang ada telah

melakukan pengawasan terhadap pemotongan yang

ada di RPH Banyumulek. Adapun tujuan dari

pengawasan ini adalah untuk mengawasi bahan asal

hewan yang dihasilkan guna terciptanya produk

pangan yang ASUH. Jumlah pemotongan yang ada

selama tahun 2015 sebanyak 73ekor.

- BelanjaObat-obatan/Vitamin/Vaksinpelayanan RSH

Sasarandarikegiataniniadalahtersedianyaobat-

obatan/vitamin/vaksinuntukpelayanankesehatanhewa

n.Realisasikeuangandarikegiataniniadalahsebesar

Rp.99.583.217,- dengancapaian fisiksebesar 100%

dengan anggaran Rp.100.000.000,-

- BelanjaPerjalananDinasPelayanan Semi Aktif RSH

keLokasi


Sasarandarikegiataniniadalahpetugas RSHLV yang

memberikanpelayanankesehatanhewan semi

aktif.Pelayanankesehatanhewan semi

aktifadalahpelayanankesehatanhewan di

lokasitempatternakdipelihara.Biayadimaksudkansebag

aibiayaperjalananpetugasdalammelaksanakanpelayan

ankesehatanhewan di

lokasiternak/hewan.Besarnyabiayadisesuaikandengan

standar biayaperjalanan APBD Provinsi

NTB.Disampingitupelayanankesehatanhewanjugadilak

ukansecarapasifyaitupemilikhewanmembawahewanny

ake RSHLV

untukmendapatkanpelayanankesehatanhewan.Realis

asifisikdarikegiatanini sebesar 100%

danrealisasikeuangan adalah Rp.18.000.000,- (100%)

dari total anggaran Rp.18.000.000,-

- BelanjaJasaPemeriksaanKesehatan

SasarandarikegiataniniadalahpetugasRumahSakitHewa

ndanLaboratorumVeteriner.Alokasianggaranberupa

honor

ataskegiatanpemeriksaankesehatanhewan di

RumahSakitHewandanLaboratoriumVeterinerDinasPete

rnakandanKesehatanHewanProvinsi NTB. Total

anggaran yang tersediauntukkegiataninisebesar

Rp.50.000.000,-. Realisasifisik 100%

danrealisasikeuangansebesar Rp.49.680.000,-








ankesehatanhewan di





ake RSHLV








honor














ankesehatanhewan di





ake RSHLV








honor








(99,36%). Biayatersebutberupa honorarium selama 12

bulandariJanuari –Desember 2015.

d. Seksi Laboratorium VeterinerPada tahun 2015 Seksi Laboratorium Veteriner memiliki

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Veteriner

melalui pemeriksaanlaboratorium dan pengambilan sampel

ternak. Capaian program yang telah dihasilkan adalah :

- Retribusi aset PAD untuk Seksi Laboratorium Veteriner

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp.

35.362.500,- (88,40% dari target Rp.40.000.000,).

- Pemeriksaan yang telah dilakukan LaboratoriumKesehatan

Hewan antara lain : pemeriksaan PUD sebanyak 403

sampel dengan hasil Negatif Surra, pemeriksaan Serum

dengan rincian : 1.002 sampel serum sapi negatif

brucellosis, 230 sampel serum ayam dengan hasil 65

sampel protektif AI dan 165 sampel tidak protektif AI serta

pemeriksaan parasit internal sebanyak 590 sampel feces

dengan rincian : 409 sampel dari Kabupaten Lombok Barat

dengan tingkat prevalensi 47,92%, 142 sampel dari

Kabupaten Lombok Tengah dengan tingkat prevalensi

4,23%, dan 39 sampel dari Kabupaten Sumbawa dengan

tingkat prevalensi 12,82%.

- Pemeriksaan yang telah dilakukan LaboratoriumKesmavet

antara lain : pemeriksaan residu antibiotika pada daging

sapi sebanyak 100 sampel dan telur ayam sebanyak 300

sampel semuanya menunjukkan hasil negatif terhadap

golongan antibiotika makrolida, aminoglikosida, tetrasiklin.

Selain itu juga dilakukan pemeriksaan TPC sebanyak 250

sampel daging ayam dengan hasil 174 sampel kurang dari

BMCM (Batas Maksimum Cemaran Mikroba) dan 76

sampel melebihi BMCM.


- Selain pemeriksaan Laboratorium kegiatan APBD juga

melakukan pemeriksaan dari :

a. Laboratorium Keswan

1. Pemeriksaan Pullorum di PT. Charoen Pokphand di

Lombok Timur sebanyak 143.749 ekor ayam

2. Pengujian sampel dari Kabupaten Lombok Barat

berupa sampel serum uji HI AI sebanyak 500

sampel, RBT Brucellosis sebanyak 500 sampel

3. Pemeriksaan RBT Brucellosis sapi bibit antar pulau

sebanyak 2.665 ekor sapi dan sapi bibit lokal sapi

sebanyak 1.071 ekor dan kerbau 85 ekor.

4. Pemeriksaan PUD sebanyak 81 sampel, Feces

(parasite internal) 890 sampel, serum sebanyak 82

sampel (HI ND) yang berasal dari BPTP Narmada,

UNRAM, UNTB (Penelitian).

b. Laboratorium Kesmavet

1. Pemeriksaan TPC dari PT. Berdikari, Kecamatan

RasanaEBarat Kota Bima sebanyak 25 sampel.

2. Pemeriksaan TPC hati sapi sebanyak 7 sampel dari

PT. Dharmaraya, Pototano, KSB;

3. Penelitian mahasiswa dari UNTB sebanyak 33

sampel daging Sapi dan 10 sampel daging ayam.

4. Pengujian TPC dari kabupaten Lombok Barat

sebanyak 80 sampel daging sapi.

5. Dilaksanakannya pertemuan jejaring dan rapat

koordinasi yang dilakukan tanggal 10-12 Agustus

2015 dengan jumlah peserta 30 orang perwakilan

dari Laboratorium Veteriner se-NTB.


2. Sumber Dana APBNa. SeksiPelayananMedik/HewanProduksidanHewanKesayang

an- Pengadaan ATK

Jumlahanggaran yang tersediauntukinisebesar

Rp.3,750.000,- yang

digunakanuntukpembelianalattuliskantor. Hal

inidimaksudkanuntukterlaksananyatertibadministrasi.Realis

asifisikmaupunkeuanganuntukkegiataniniyaitu 100%.

- PengadaanBrosur/Leaflet

Sasarandarikegiataniniyaitusebagai media

informasidansosialisasipenyakithewanmaupuninformasipeng

etahuan yang

berkaitandenganpeternakandankesehatanhewan.Jumlahang

garan yang tersedia Rp.17.500.000,-. Realisasifisikmencapai

100% yaitusebanyak 8.100 lembaryangterdiridari 5 macam

brosur/leaflet danrealisasikeuangansebesar Rp.17.496.000,-

- Pertemuansebanyak2kegiatandenganjumlahdana yang

tersedia sebesar Rp.88.950.000,-.

Realisasifisikkegiatanmencapai 100%

sedangkanrealisasikeuangan sebesar Rp.60.114.200,-.

Adapunrincianpelaksanaankegiatansebagaiberikut :


Pertemuankoordi

nasigangguanre

produksi

Dilaksanakan

pada tanggal 27–

28 Mei 2015 dan

dihadiri oleh 20

orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota se–NTB.

Sasaranadalah Kepalabidang yang membidangi

fungsikesehatanhewan di 10 kabupaten/kota se-NTB

danpetugas/tenagakesehatanhewan/dokterhewanpadaD

inaspeternakandankesehatanhewanprovinsi NTB.

Pertemuanpenin

gkatan SDM

Dilaksanakan

pada tanggal 25

– 26 Agustus

2016 yang

dihadiri oleh 20

orang peserta dari 10 kabupaten/kota se - NTB.

Sasaranadalahpetugastekniskesehatanhewan/dokterhe

wanpadaDinasPeternakandankesehatanhewanprovinsi

NTB danPuskeswan di 10 Kabupaten/kota se-NTB

yang belumpernahmengikutipertemuan yang sejenis.

- PerjalananDinasDalam Daerah

Perjalanandinasdalamrangkaidentifikasi, monitoring dan

pembinaan di Kabupaten/Kota se - NTB dengananggaran

Rp.11.050.000,-. Realisasifisik mencapai 100% dan

realisasikeuangan sebesar Rp. 11.050.000,- atau 100%.


- KegiatanPengadaan obat-obat parasit internal, terapi AB,

dan penambah daya tahan.

Tahun 2015 Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan

Hewan Kesayangan mendapatkan anggaran sebesar

Rp.49.050.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100%

danrealisasi keuangan sebesar Rp.48.948.395,-

- Pengadaan Map

Anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.700.000,-

dengan realisasi fisik mencapai 100% danrealisasi

keuangan sebesar Rp.5.688.600,-

b. Seksi Laboratorium VeterinerPemeriksaan Akseptor Brucellosis

Seksi Laboratorium Veteriner pada Tahun 2015 telah

melaksanakan pemeriksaan akseptor brucellosis sebanyak

5.066 ekor sampel sapi dan kerbau dengan hasil

pemeriksaan RBT Brucellosis negatif.

Pemeriksaan Antraks

Pemeriksaan ELISA Antraks yang telah dilakukan sebanyak

2.079 sampel serum pre vaksinasi dan 2.027 sampel post

vaksin, dengan target masing-masing sebanyak 2.000

sampel. Hasil pemeriksaan ELISA Antraks menunjukkan

hasil sero positif post-vaksinasi lebih tinggi dibandingkan

pre-vaksinasi, meskipun beberapa kabupaten/kota

(Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa Barat)

menunjukkan hasil sebaliknya.


Grafik 7. Hasil Sero – Positif Pemeriksaan Elisa Antraks

Tahun 2015

Pemeriksaan SE

Pemeriksaan ELISA SE yang telah dilakukan sebanyak

1.536 sampel serum pre vaksinasi dan 1.562 sampel post

vaksin, dengan target masing-masing sebanyak 1.500

sampel dari Pulau Sumbawa. Hasil pemeriksaan ELISA SE

menunjukkan adanya peningkatan sero-positif setelah

vaksinasi (post-vaksinasi). Hal ini menunjukkan bahwa

kegiatan vaksinasi SE berjalan dengan baik, karena terlihat

adanya peningkatan sero-positif pada ternak.

0102030405060708090

100

HASIL SERO-POSITIF PEMERIKSAAN ELISA ANTRAKSTAHUN 2015

Pre Vaksinasi Post Vaksinasi


Grafik 8. Hasil Sero Positif Pemeriksaan Elisa SE

Tahun 2015

Pemeriksaan Parasit Internal Untuk Bidang Keswan

sebanyak 8.635 sampel.

Hasil pemeriksaan parasit internal dari 10 kabupaten/kota

menunjukkan bahwa infestasi cacing Nematoda (12,48%),

Cestoda (8,47%), Eimeria (2,47%), Nematoda + Eimiria

(1,05%), Cestoda + Eimiria (0,30%), Nematoda + Cestoda

+ Eimiria (Helminthiasis 2,94%) dan negative (72,29%).

Berdasarkan Tingkat prevalensi tiap kabupaten adalah :

Kota Mataram (9,97%), Lombok Barat (40,75%), Lombok

Tengah (23,72%), Lombok Timur (29,88%), Lombok Utara

(28,17%), Sumbawa Barat (21,80%), Sumbawa (38,10%),

Dompu (30,71%), Bima (21,18%), Kota Bima (7,84%).

Pemeriksaan Avian Influenza

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa titer antibody AI

rendah, dengan persentase tingkat protektifitas adalah

22,2%. Jika data tersebut dijadikan sumber dalam

mengevaluasi kegiatan vaksinasi AI, hal ini menunjukkan

bahwa kegiatan vaksinasi AI belum terlaksana dengan baik.

0

20

40

60

80

100

SumbawaBarat

Sumbawa Dompu Bima Kota Bima

HASIL SERO-POSITIF PEMERIKSAAN ELISA SETAHUN 2015

Pre Vaksinasi Post Vaksinasi


Grafik 9. Hasil Pemeriksaan Hi Test Avian Influensa

Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba

Untuk pemeriksaan residu dan cemaran mikroba telah

dilakukan pemeriksaan sebanyak 200 sampel daging

sapi/kerbau dan 200 sampel telur, dari sampel tersebut

diperiksa Cemaran E.- Coli dan Coliform sebanyak 51

sampel. Hasil pemeriksaan TPC menunjukkan bahwa

tingkat cemaran mikroba daging sapi dari pasar tradisional

adalah 42,5% melebihi BMCM dan 57,5% kurang BMCM.

Sedangkan tingkat cemaran mikroba daging sapi dari

RPH adalah 32,5% melebihi BMCM dan 67,5% kurang

BMCM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat cemaran

mikroba daging pada kegiatan surveilans cemaran

mikroba tahun 2015 di pasar tradisional lebih tinggi

dibandingkan di RPH.

0

50

100

150

200

250

300

350

Mataram LombokBarat

LombokTengah

LombokTimur

LombokUtara

Bima Kota Bima

HASIL PEMERIKSAAN HI TESTAVIAN INFLUENSA

Protektif Tidak Protektif


Grafik 10. Tingkat Cemaran Mikroba Daging Di Pasar dan

RPH Se – NTB Tahun 2015

Pemeriksaan E. coli dan Coliform dalam kegiatan ini

dilakukan pada 9 kabupaten/kota Se-NTB dengan sebanyak

51 sampel daging sapi dari target 50 sampel. Berdasarkan

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7388:2009 bahwa Batas

Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) untuk E. Coli pada

daging adalah 1,0x101 cfu/gr, sedangkan untuk Coliformpada daging adalah 1,0x102 cfu/gr. Hasil pemeriksaan

terhadap cemaran E.coli dan Coliform sebanyak 51 sampel

adalah melebihi BMCM. E.coli dan Coliform merupakan

mikroorganisme indikator dalam pengawasan hygiene

sanitasi dari proses penanganan/pengolahan daging/pangan.

Oleh karena itu dapat disarankan perlu adaya peningkatan

hygiene sanitasi selama penanganan/pengolahan daging di

RPH sampai pemasarannya.

Fasilitasi Peralatan Laboratorium.

Fasilitasi tersebut yang adalah pengadaan peralatan

laboratorium berupa : Arktik Thermal Cycler (Gradient)

dan Assesories Thermal Cyclers, microwave, run VIEW

gel Documentation hood with camera, Laptop & ID






















0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pasar RPH

TINGKAT CEMARAN MIKROBA DAGING DIPASAR DAN RPH SE-NTB TAHUN 2015

≤ BMCM






















TINGKAT CEMARAN MIKROBA DAGING DIPASAR DAN RPH SE-NTB TAHUN 2015


Analysis SoftwarerunVIEW real–timehorizontalgel

electrophoresis system, Mini Centrifuse, microcentrifuse,

Mikropipette, Heating Cooling Drybath, Hotplate Stirer,

Vortex M. Kedepannya Laboratorium Veteriner RSHLV

berencana akan menambah parameter uji yaitu PCR.

Fasilitasi Akreditasi Laboratorium Kesmavet

Fasilitasi akreditasi LaboratoriumKesmavet berupa

kegiatan pelatihan validasi metode dengan narasumber

dari BLKM Pulau Lombok, Bimbingan Teknis Sistem

Manajemen Mutu dari asesor KAN Laboratorium.

Pelatihan Petugas Laboratorium Kesehatan Hewan Type B

- Workshop Bimbingan Teknis pengujian TPC dan E. Coli

dengan teknis isolasi dan identifikasi

Tempat : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi

Produk Hewan

Waktu : 23 s/d 26 Maret 2015

- Pelatihan I-Sikhnas Petugas Laboratorium Tingkat Provinsi

Tempat : PPMKP Ciawi Bogor

Waktu : 15 s/d 17 April 2015

- Pelatihan Pengambilan dan Penanganan Spesimen

untuk Diagnosis Penyakit Hewan

Tempat : Bogor

Waktu : 04 s/d 08 Mei 2015

- Monitoring dan Surveilans Residu Antibiotika dan

Cemaran Mikroba

Tempat : Aceh

Waktu : 18 s/d 20 Mei 2015

- Workshop Peningkatan Kompetensi Laboratorium Type

B dan Puskeswan Wilayah Kerja BBV Denpasar

Tempat : Balai Besar Veteriner Denpasar

Waktu : 22 s/d 24 Juni 2015


- In House Training Medik Veteriner


Waktu : 25 s/d 27 Juni 2015

- Workshop ISO 9001 : 2008

Tempat : BBV Denpasar

Waktu : 27 s/d 29 Juli 2015

- Workshop SNI ISO/IEC 17025 : 2008


Waktu : 10 s/d 12 September 2015

- Bimbingan Teknis Epidemiologi

Tempat : Semarang

Waktu : 30 November s/d 04 Desember 2015


7. BALAI INSEMINASI BUATAN


Balai Inseminasi Buatan (BIB) Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara

Barat, dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 23

Tahun 2008, mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian

tugas teknis Dinas di bidang

Inseminasi Buatan. Cikal bakal

Balai Inseminasi Buatan ini dimulai dengan terbentuknya Balai

Laboratorium Produksi dan Kesehatan Hewan (BLPKH) yang dibentuk

dengan PERDA Nomor 13 tahun 2001, mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di Bidang Kesehatan

Hewan dan produksi peternakan.

Organisasi dan manajemen Balai Inseminasi Buatan (BIB) sebagai

berikut :

a. SUBBAGIAN TATA USAHA

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan

tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga

dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan BIB

b. SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program,

perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi serta produksi

dan distribusi semen beku yang digunakan dalam pelayanan IB

c. SEKSI PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi serta

melakukan pengujian dan pengawasan mutu pelaksanaan

pelayanan IB


d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD

Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BIB diharapkan

dapat berperan dalam peningkatan kelahiran ternak sapi sesuai

Blue Print BSS dengan cara :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan inseminasi buatan melalui

peningkatan penyediaan semen beku baik dengan produksi BIB

sendiri maupun melalui pengadaan semen bersubsidi produksi

BIB Nasional

2. Pembinaan pelayanan IB melalui pendekatan kelompok,

pelatihan teknis inseminasi (Inseminator, PKB dan ATR) baik

oleh BIBD sendiri maupun BIB Nasional

Dari uraian tupoksi diatas maka pada dokumen anggaran

pelaksanaan kegiatan tahun 2015 baik APBN maupun APBD

tercermin sebagian kegiatan yang mendukung terselenggaranya

pelaksanaan tupoksi dari Balai Inseminasi Buatan.

2. Tujuan Sebagai gambaran perkembangan ketatausahaan yang

menyangkut pengelolaan perkembangan kepegawaian,

pengelolaan barang / aset dan administrasi kelembagaan.

Sebagai gambaran capaian kinerja Balai Inseminasi Buatan

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagai

suatu lembaga yang diharapkan berkontribusi terhadap

peningkatan produksi dan produktifitas ternak melalui

optimalisasi penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB, TE,

Sperma Sexing, Sinkronisasi birahi)


3. Ruang LingkupRuang lingkup penulisan laporan tahunan ini adalah sebagai berikut :

- Perkembangan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab

Balai baik kegiatan utama (prosesing semen beku dan kegiatan

penunjangnya seperti penyiapan pakan dan pemeliharaan bull)

maupun kegiatan penunjang lainnya (pemeliharaan sapi perah, sapi

Bali JICA dan pemeliharaan sapi Brangus di instalasi Amor-Amor)

- Perkembangan distribusi semen beku, pelayanan inseminasi

buatan di Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan pelayanan IB


B. PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Sumber Dana APBDTabel 77. Program/Kegiatan Dan Anggaran Sumber Dana APBD Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada

Balai Inseminasi Buatan

No Program Dan Kegiatan JumlahAnggaran

I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 110.575.0001 Penyedia Jasa Surat Menyurat 2.200.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik40.175.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.400.0004 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40.800.000II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR177.078.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 77.116.0002 Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.000.0003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional36.150.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan kantor

53.812.000

III PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN

154.300.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

145.550.000

2 Penyusunan Laporan absensi 9.000.000IV PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 343.596.5001 Pembuatan Mani Beku 318.414.0002 Pembibitan dan Perawatan Ternak Sapi Brangus di

Instalasi Perbibitan Amor –Amor25.182.500

V PENINGKATAN KAPASITAS UPTD 790.710.0001 Peningkatan Peran dan Fungsi BIB 228.740.0002 Pengembangan Instalasi Perbibitan Sapi Amor - Amor 561.970.000

TOTAL 1.576.259.500


C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 78. Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Program/Kegiatan Sumber Dana APBDDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada BalaiInseminasi Buatan

NO PROGRAM DAN KEGIATAN TARGETREALISASI

SISA (Rp.)KEUANGAN FISIKRp. % %

I PELAYANAN ADMINITRASIPERKANTORAN 110.575.000 84.968.356 76,84 79,92 25.606.644

1 Penyedia jasa surat menyurat 2.200.000 2.200.000 100 100 02 Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik 40.175.000 24.492.266 60,96 63,40 15.682.734

3 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor 27.400.000 27.400.000 100 100 0

4 Penyediaan jasa administrasikeuangan 40.800.000 32.278.090 79,11 82,28 8.521.910

II PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 177.078.000 136.743.545 77,22 80,31 40.334.455

1 Pengadaan Perlengkapangedung kantor 77.116.000 62.259.545 80,73 100 14.856.455

2 Pemeliharan rutin/berkalagedung kantor 10.000.000 10.000.000 100 100 0

3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 36.150.000 14.127.000 39,08 40,64 22.023.000

4 Pemeliharan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapankantor

53.812.000 50.357.000 93,58 97,32 3.455.000

III PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN

154.300.000 87.799.200 56,90 59,18 66.500.800

1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

145.550.000 80.799.200 55,61 57,83 64.500.800

2 Penyusunan Laporan absensi 9.000.000 7.000.000 77,78 80,89 2.000.000IV PENINGKATAN PRODUKSI

HASIL PETERNAKAN 343.596.500 308.480.440 89,78 93,37 35.116.060

1 Pembuatan mani beku 318.414.000 294.481.440 92,48 96,18 23.932.5602 Pembibitan dan perawatan

ternak Sapi brangus di instalasiperbibitan Amor-amor

25.182.500 13.999.000 55,59 57,81 11.183.500

V PENINGKATAN KAPASITASUPTD 790.710.000 727.769.000 92,04 95,72 62.941.000

1 Peningkatan peran dan fungsiBIB 228.740.000 187.755.000 82,08 85,37 40.985.000

2 Pengembangan instalasiperbibitan sapi Amor-amor 561.970.000 540.014.000 96,09 99,94 21.956.000

TOTAL 1.576.259.500 1.426.104.940 90,47 94,09 150.154.560


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan - bahan yang diperlukan oleh Balai Inseminasi Buatan untuk

setahun, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian seperti surat

menyurat, baik itu surat - surat kedinasan maupun surat yang terkait

langsung dengan setiap personil yang ada di Balai Inseminasi Buatan.

Selain itu sub bagian tata usaha ini juga bertugas mengelola barang -

barang inventaris/bidang perlengkapan, keuangan dan urusan rumah

tangga lainnya serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan

Balai Inseminasi Buatan. Sub bagian ini juga melaksanakan pengelolaan

terhadap lahan - lahan yang ada di balai. Lahan yang ada dipergunakan

untuk menanam tanaman hijauan makanan ternak guna memenuhi

kebutuhan ternak yang dipelihara di Balai Inseminasi Buatan.

1. Urusan KepegawaianBalai Inseminasi Buatan didukung oleh 31 orang pegawai negeri sipil, 1

orang Pegawai Honorer dan 19 orang pegawai kontrak.

2. Urusan PerlengkapanSub Bagian Perlengkapan sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 2001,

diserahi tugas membantu kelancaran pada Bagian Tata Usaha sebagai

unit yang melakukan pengelolaan terhadap Administrasi Perlengkapan.

Dalam Tahun Anggaran 2015, Sub Bagian Perlengkapan telah

melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a. Pengurus Barang

- Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing -

masing SKPD/UPTD yang berasal dari APBD maupun yang

berasal dari perolehan lainnya yang sah ke dalam Kartu

Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku

Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi

dan penggelolaan barang milik daerah.

- Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara /

diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan.


- Menyiapkan laporan barang pengguna sementara (LBPS) dan

laporan barang pengguna tahunan (LBPT) serta laporan

inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada

pengelola barang milik daerah.

- Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang

rusak atau tidak dipergunakan lagi.

b. Penyimpan/Pemegang Barang pada SKPD

- Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah

- Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang

diterima.

- Meneliti jumlah dan kualitas barang milik daerah yang diterima

sesuai dengan dokumen pengadaan.

- Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu

barang.

- Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan

- Membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan stock/persediaan

barang milik daerah kepada kepala satuan kerja perangkat

daerah (SKPD).

Luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemda NTB sekitar

329.156 m2 berada di Balai Inseminasi Buatan Lelede sedangkan

tanah milik Pemda NTB yang berada di Amor - Amor Desa

Selengen Kecamatan Bayan dan merupakan unit dari Balai

Inseminasi Buatan luasnya sekitar 250.000 m2. Bangunannya terdiri

dari Kantor, Guest House, kandang sapi dewasa, kandang anak

sapi, kandang melahirkan, gudang pakan, gudang mesin/alat,

rumah jaga dan pos jaga yang kondisinya masih baik.

Barang inventaris kantor yang berupa kendaraan roda 2 dan roda 4

terdiri dari Toyota Kijang Kf 83 Super Kf-83 1781 cc, Toyota Kijang

Kf-50 Beban/Pick – Up 1600 cc, Toyota Kijang Kf-50 Beban/Pick –

Up 1600 cc Truk JICA serta kendaraan roda 2 terdiri dari Honda,

Astrea Blade, Honda Win, dan Honda Supra X.


I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

A. Inputa. Surat Masuk

Yang dimaksud dengan surat masuk dalam hal ini adalah setiap

surat kedinasan yang masuk dan ditujukan kepada Kepala Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penanganan Surat Masuk

- Setiap surat masuk yang ditujukan kepada Kepala Balai

Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu harus dicatat

dalam buku agenda surat masuk dengan mencantumkam

antara lain asal surat, tanggal dan nomor surat serta maksud

atau perihal surat tersebut.

- Setelah surat tersebut diberikan lembar disposisi atau rolling

slip, kemudian dilanjutkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha

untuk diparaf secara hierarki, dan selanjutnya baru dinaikkan

ke Kepala Balai Inseminasi Butan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provisi Nusa Tenggara Barat.

- Setelah turun dari Kepala Inseminasi Buatan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara

Barat, surat - surat tersebut diarahkan kepada unit/bagian

(sesuai disposisi kepala balai) untuk seterusnya disampaikan

kepada unit/bagian yang bersangkutan.

b. Surat KeluarYang dimaksud dengan surat keluar adalah setiap surat

kedinasan yang ditujukan kepada unit/instansi lain, baik yang

ditujukan kepada perorangan, organisasi maupun lembaga

Pemerintahan. Surat tersebut berasal dari unit/bagian yang

berada di lingkup Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat baik teknis

maupun administrasi, misalnya surat Keputusan Kepala Balai


Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Naskah Dinas, surat edaran, dan

lain-lain.

Penanganan Surat Keluar

1) Setiap surat keluar yang akan diajukan untuk ditandatangani

oleh Kepala Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

berasal dari unit/bagian dilingkup Balai Inseminasi Buatan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat, terlebih dahulu :

- Harus diteliti dan dicek keabsahannya oleh unit/bagian

yang bersangkutan

- Diparaf oleh pejabat yang ditunjuk, sesuai edaran

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2) Surat tersebut dinaikkan kepada Kepala Balai Inseminasi

Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut

turun kemudian diberikan nomor pada agenda surat keluar dan

distempel Balai dan diberi tanggal kemudian disampaikan

kembali ke unit/bagian yang menangani surat tersebut dengan

meninggalkan 1 (satu) lembar untuk arsip Balai.

B. OutputAdapun beberapa output yang dihasilkan pada kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran pada Balai Inseminasi Buatan antara lain

terselenggaranya pelayanan surat menyurat, tersedianya komputer,

listrik dan air, tersedianya peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan

pada seksi tata usaha, tercukupinya penerangan ruang kantor,

tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor dan tersedianya

makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan koordinasi antara

Balai dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat maupun antara kepala - kepala seksi dan kepala -

kepala unit yang ada.


C. Outcomes/Hasil Yang DicapaiAdapun hasil yang dicapai oleh sub bagian tata usaha antara

lain jumlah surat masuk pada tahun 2015 tercatat 146 buah surat,

sedangkan jumlah surat keluar untuk tahun 2015 adalah sebanyak

313 buah surat. Tercapainya keadaan yang lebih kondusif dengan

adanya petugas jaga malam. Renovasi beberapa bagian gedung

kantor sehingga keadaan kantor lebih baik dari sebelumnya.

Anggaran APBD yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran pada Balai Inseminasi Buatan (BIB) tahun

anggaran 2015 sebesar Rp. 110.575.000,- (seratus sepuluh juta

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi keuangan

sebanyak Rp 84.968.356,- (delapan puluh empat juta sembilan

ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)

atau sebesar 76,84% dan realisasi fisik sebesar 79,92% sehingga

ada efisiensi sebesar Rp. 25.606.644,- (dua puluh lima juta enam

ratus enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

A. InputKegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor yang

dilaksanakan dalam bentuk belanja modal meliputi : Pengadaan

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Pengadaan Alat - Alat

Peternakan, Pengadaan Alat Rumah Tangga dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 77.116.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus

enam belas ribu rupiah). Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dengan menggunakan anggaran belanja modal

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar

Rp. 36.150.000,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh juta

rupiah) dan untuk kegiatan pemeliharan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor meliputi : pemeliharaan perlengkapan kantor,

peralatan pendukung Inseminasi Buatan (IB) dan belanja modal


pengadaan komputer, printer dan UPS dengan anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 53.812.000,- (lima puluh tiga juta delapan

ratus dua belas ribu rupiah).

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang ada

di Balai Inseminasi Buatan rutin dilaksanakan tiap tahun sebanyak

9 (sembilan) kendaraan roda 2 dan 4 (empat) kendaraan Roda 4

dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Kendaraan Operasional di Balai Inseminasi Buatan

No Jenis kendaraan Nomor Plat Pemegang Ket.1 Mobil Kijang DR 336 Kepala BIB2 Mobil Kijang Pick Up DR 9024 Pool BIB3 Mobil Truck DR 8129 Pool BIB4 Mobil Kijang Pick Up DR 9005 Instalasi Amor-Amor5 Sepeda motor DR 2576 J Kasubbag Tata Usaha6 Sepeda Motor DR 2872 J Kasi Produksi dan Distribusi7 Sepeda Motor DR 2577 J Suprapti8 Sepeda Motor B 6820 SQF Taufikurrahman, S.Pt9 Sepeda Motor DR 6789 Ir. Lalu Muhsinin

10 Sepeda Motor DR 2751 J Drh Dwi Iswanto11 Sepeda Motor DR 3081 Nurdin Raifin, S.Sos Lelang12 Sepeda Motor DR 2578 J Benun13 Sepeda Motor DR 2384 J Muhammad Yusuf

B. OutputAdapun beberapa output yang dihasilkan pada kegiatan peningkatan

sarana dan prasarana aparatur pada Balai Inseminasi Buatan adalah

untuk kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor digunakan

pihak ketiga dalam hal ini sebagai pelaksana untuk pengadaan

Traktor adalah CV. Beak Ganggas yang beralamatkan di Jalan Dusun

Gelogor Selatan RT.02 Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten

Lombok Barat dengan Direkturnya Ahmad Munzir, untuk pengadaan

alat-alat peternakan juga menggunakan pihak ketiga adalah CV.

Harapan Jaya dengan direkturnya RPH Iskandar yang beralamatkan

di Batanghari I/13 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram

dan untuk pengadaan alat rumah tangga dalam hal pengadaan

Camera Film juga menggunakan Pihak Ketiga.


C. Outcomes/Hasil Yang DicapaiAdapun hasil yang dicapai pada program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan perlengkapan

gedung kantor adalah tersedianya traktor tangan dengan

merk/model Quick/G 3000 Zeva dengan motor penggeraknya

bermerk/model Kubota sedangkan untuk pengadaan Chopper

dengan merk/model TF 85 (MLF-di) dan tersedianya gerobak

trailer, gerobak pengakut pakan dengan anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 63.410.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.

64.500.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.

1.090.000,- dan camera dengan merk/model Canon EOS 700D

dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 9.750.000,- dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.966.000,- sehingga ada

efisiensi anggaran sebesar Rp.216.000,-. Pada kegiatan

pemeliharan rutin/berkala gedung kantor sudah dilaksanakan

sesuai dengan peruntukkannya belanja pemeliharaan gedung

meliputi perbaikan pagar, daun pintu, genteng, taman dan kandang.

Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional meliputi biaya servis kendaraan, penggantian

suku cadang, biaya bahan bakar dan biaya STNK serta biaya pajak

kendaraan sehingga kendaraan layak operasi semua dengan

anggaran yang digunakan sebesar Rp. 36.512.000,- dari anggaran

yang tersedia sebesar Rp. 46.150.000,- sehingga ada efisiensi

anggaran sebesar Rp. 9.638.000,-.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor meliputi biaya pemeliharaan peralatan

Inseminasi Buatan, pemeliharaan komputer dan belanja modal

meliputi pengadaan Personal Computer dan pengadaan peralatan

Personal Computer. Untuk pengadaan personal dan peralatan

komputer telah diadakan oleh pihak ketiga dalam hal ini UD. MEDIA

TEKNIK yang beralamat di Jalan Tekukur Nomor 16 Banjar Pande,

Cakranegara berupa 2 unit Laptop Acer Aspire E5-473 (core i3-


4005u), 1 unit PC Lenovo idealcentre H30-50 Destop, 2 unit Printer

Canon Pixma MP287 dan 1 unit UPS Prolink 1200 va dengan

anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 26.000.000,- dari

alokasi anggaran sebesar Rp. 26.250.000,- sehingga ada efisiensi

anggaran sebesar Rp. 250.000,-

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan peningkatan sarana dan

prasarana aparatur pada Balai Inseminasi Buatan (BIB) tahun

anggaran 2015 sebesar Rp. 177.078.000,-. Anggaran tersebut

bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

136.743.545,- atau sebesar 77,22% dan realisasi fisik sebesar

80,31% sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.334.455,-.

III.PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

A. InputTata pemerintah yang baik (good governance) merupakan isu

yang paling mengemuka dalam pengelolaan admintrasi publik dewasa

ini, pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi

tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu

merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh

semua elemen pemerintah dengan melakukan perubahan -

perubahan yang terarah salah satunya adalah sistem pelaporan.

Pengembangan sistem pelaporan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan dalam mengelola adminstrasi sehingga

mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan tujuan

dari pemerintahan itu sendiri.

Balai Inseminasi Buatan merupakan unit pelaksana teknis dimana

diharapkan untuk fokus menangani inseminasi buatan yang ada di

Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh sebab itu pemerintah melalui

APBD mengalokasikan untuk peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp.

154.300.000,- terdiri atas penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 145.300.000,- dan


penyusunan laporan absensi sebesar Rp. 9.000.000,-. Sistem

pelaporan yang baik dan akuntabel juga harus didukung oleh

sumber daya manusia dan teknologi yang memadai oleh sebab itu

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan,

kursus, study banding sangat diharapkan.

B. OutputKinerja organisasi dipengaruhi oleh perilaku dari anggota organisasi

baik secara individual maupun kelompok. Hal tersebut didasarkan

pada penilaian bahwa kinerja akan memberikan konstribusi pada

kinerja kelompok yang pada akhirnya memberikan konstribusi pada

kinerja organisasi.

Kinerja seseorang merupakan hasil interaksi antara kemampuan,

motivasi dan kesempatan. Perhatian dan pembenahan terhadap

situasi dan kondisi lingkungan kerja,kemampuan, pengetahuan dan

keterampilan, pengalaman dan kesempatan.

C. Outcomes/Hasil Yang DicapaiDari anggaran yang dialokasi secara kuantitas mungkin sangat

kurang tetapi harapan dari pemerintah itu sendiri adalah

meningkatnya kualitas dan capaian kinerja seseorang sehingga

mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun yang bisa dilaksanakan dari alokasi anggaran tersebut

adalah :

- Meningkatnya motivasi kerja diakibatkan oleh adanya alokasi

untuk jasa lembur bagi pegawai yang bekerja di luar jam kerja

yang sesungguhnya

- Tersedianya perlengkapan kerja yang memadai

- Adanya reward/penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan yang

menunjang pencapaian kinerja


PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

1. Pembuatan Mani BekuInput

Kegiatan Pembuatan Mani

Beku/Produksi Mani Beku

merupakan kegiatan rutin

setiap tahunnya yang

dilaksanakan Seksi Produksi

dan Distribusi Balai

Inseminasi Buatan yang sumber dananya dari dana APBD.

Secara rinci besarnya pagu dana yang disiapkan dan dituangkan

dalam DPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat UPTD Balai Inseminasi Buatan

serta Sub Kegiatan yang diadakan untuk Pembuatan Mani Beku

sebagaimana tabel 79 berikut :Tabel 79. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Reproduksi Hasil

Peternakan Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi NTB Tahun 2015

No Uraian JumlahAnggaran

RealisasiSisa (Rp.)Keuangan Fisik

Rp % %Program Peningkatan Reproduksi Hasil PeternakanKegiatan Pembuatan ManiBeku 318.414.000 294.481.440 92,48 96,18 23.932.560

1. Belanja Pegawai 24.700.000 23.400.000 94,74 98,53 1.300.000

2. Belanja Barang/Jasa 293.714.000 271.081.440 92,29 95,99 22.632.560- Belanja Bahan/Bibit

Tanaman- Belanja Bahan Obat –

Obatan- Belanja Bahan

Kimia

198.080.000

1.384.000

62.250.000

191.460.000

1.384.000

62.738.440

96,66

100

100,78

96,66

100

100

6.620.000

0

(488.440)-

3. Belanja Jasa Kantor 32.000.000 15.499.000 48,43 50,337 16.501.000- Belanja Paket/

Pengiriman- Belanja Jasa Uji

Laboratorium

10.000.000

22.000.000

2.000.000

13.499.000

20

61,36

20,80

63,81

8.000.000

8.501.000

JUMLAH 343.596.500 308.480.440 89,78 93,37 35.116.060


Berdasarkan jumlah dana di atas yaitu sebesar Rp.

318.414.000,- yang dilaksanakan oleh Seksi Produksi dan

Distribusi, ditargetkan produksi semen beku sebesar 45.000

dosis dari jumlah sapi bull produktif menghasilkan semen yang

ada yaitu sebanyak 14 ekor.

Bull (Pejantan Unggul) yang diternak

diletakkan pada beberapa kandang

dengan dengan sekat untuk masing-

masing ekor. Jumlah ternak Pejantan

Unggul yang dimiliki oleh BIB

Banyumulek adalah 17 ekor dengan biaya pakan konsentrat

Susu - A yang direkomendasikan oleh BBIB Singosari produksi

Comfeed Surabaya sebesar Rp. 198.080.000,- dan biaya

pengobatan sebesar Rp.1.384.000,-

Usaha menjaga keamanan kesehatan ternak secara rutin

dilakukan sanitasi kandang dan membersihkan lingkungan,

pemberian obat dan vitamin secara periodik. Tindakan

pengobatan dilakukan jika

ditemukan ternak yang

memperlihatkan gejala suatu

penyakit, ternak tersebut dibawa ke

kandang isolasi untuk diobati untuk

mencegah penularan yang lebih

lanjut pada ternak - ternak yang masih sehat.

Pemeliharaan ternak Sapi yang ada di BIB Banyumulek adalah:

b) Pemberian Hijauan Pakan Ternak

Hijauan diberikan dalam keadaan segar setelah dicincang

dengan parang, yang diberikan 2 (dua) kali sehari yaitu pagi

jam 08.00 dan sore jam 16.00 Wita.

c) Pemberian Pakan Konsentrat

Pemberian konsentrat Susu A yang diperoleh dari produsen

Comfeed Surabaya sebagai pakan tambahan bagi Bull (Sapi


Pejantan Unggul) diberikan sebanyak 4 kg/hari dengan

pengaturan yaitu pagi hari sejumlah 2 kg pada pukul 07.00

dan sore hari 2 kg pada pukul 15.00 Wita

d) Pemberian Air Minum

Pemberian air minum diberikan pada bak air dalam kandang

secara ad libitum (tanpa dibatasi).

e) Perawatan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit

Untuk mencegah dan mengobati penyakit dilakukan

beberapa kegiatan yaitu:

- Ternak - ternak sapi dibersihkan dan dimandikan 1 (satu)

kali sehari

- Pembersihan kandang setiap pagi hari

- Ternak yang sakit dirawat secara intensif dengan

pengontrolan setiap hari.

Output

Penyediaan makanan ternak sapi tersedia cukup sepanjang

hari. Sumber utama hijauan yang diberikan yaitu Hijauan Pakan

Ternak yang diambil dari kebun rumput HPT Banyumulek.

Banyaknya pemberian sekitar 40 kg/ekor/hari dengan 2 (dua)

kali pemberian yaitu pagi dan sore.

Pemberian makanan konsentrat Susu - A berdasarkan

pengadaan anggaran tahun 2015 berupa makanan tambahan

sapi 2 (dua) kali sehari sebanyak 4 kg/ekor/hari.

Pengadaan obat - obatan yang dianggarkan untuk sapi

pejantan unggul adalah sebesar Rp. 1.384.000,- yang terdiri

dari 4 botol Vitamin B Complex 100 ml, 2 botol Dimedril 50 ml, 2

botol Novaldon 50 ml, 1 botol Terramyscine LA 100ml, 4 botol

Wormzol (10Bolus/botol), 1 tin Gusanex Spray 1,3 oz dan 5

botol Vigantol 50 ml.

Dalam pelaksanaan anggaran dan target Pembuatan Mani

Beku yaitu sebesar Rp. 318.414.000,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 294.481.440,- atau sebesar 92,48%.


Sementara untuk pembuatan/produksi mani beku dapat

terlaksana sebesar 49.280 dosis dari target 45.000 dosis atau

tingkat capaian sebesar 112,02% yang artinya bahwa

pembuatan/produksi mani beku sudah jauh melampaui target

yang ditetapkan karena terdapat kelebihan produksi sebesar

4.280 dosis atau sebesar 12,02% .

Outcomes/Hasil Yang Dicapai

Tercapainya target pembuatan/produksi mani beku

mempengaruhi jumlah stock mani beku yang ada di Balai

Inseminasi Buatan dan akan mempengaruhi pula banyaknya

distribusi semen beku yang diproduksi BIB yang beredar di

masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah

PAD dari mani beku. Hal ini dapat ditunjukkan dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) 2015 dari mani beku melebihi target yang

ditetapkan PEMDA Provinsi

Nusa Tenggara Barat yaitu

sebesar Rp. 75.000.000,-

jauh terlampaui dengan

realisasi yaitu sebesar Rp.

244.937.250,- atau tingkat

capaian sebesar 325,09% artinya terdapat kelebihan PAD yang

dapat di setorkan dari mani beku Balai Inseminasi Buatan yaitu

sebesar Rp. 169.937.250,- atau sekitar 225,09%.

Pada kegiatan pencapaian hasil, target produksi semen beku

sebanyak 45.000 dosis. Dan dari target tersebut terealisasi

sebanyak 49.280 ( 112,02%) dosis, ini berarti bahwa hasilnya

jauh dari target yang ditentukan, kelebihan produksi sebanyak

4.280 dosis atau sekitar 12,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa

terjadi peningkatan produksi semen beku pada tahun 2015.

Disamping itu dengan adanya peningkatan produksi semen beku

yang dihasilkan maka terjadi peningkatan pelayanan IB di

kabupaten/kota, sementara pelayanan IB tahun 2015 sekitar


24.898 dosis. Dari hasil tersebut maka pelayanan IB sesuai dengan

target APBD maka dapat mencapai target sebesar 5.000 dosis.

Pada kegiatan processing mani beku ini jumlah anggaran yang

diperoleh pada tahun 2015 dari APBD sebesar Rp. 318.414.000,-

terealisasi fisik sebesar (100%). Pada pencapaian hasil, target

produksi semen beku sebanyak 45.000 dosis dan dari target

tersebut terealisasi sebanyak 49.280 (112,02%) dosis, ini berarti

bahwa hasilnya sudah melebihi target jauh dari yang di tentukan,

kelebihan produksi sebanyak 4.280 dosis atau sekitar 12,02%.

Penurunan produksi semen beku pada umumnya disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya; 1). Peralatan untuk proses produksi

(Filling Sealing Machine). Dari hasil produksi semen beku

sebanyak 49.280 dosis yang sudah didistribusikan ke seluruh

Kabupaten/Kota sebanyak 67.750 dosis. Distribusi tersebut terdiri

atas produksi semen beku tahun 2015 dan sisa produksi tahun

2014. Penurunan permintaan masyarakat terhadap semen beku

sapi bali dikarenakan masyarakat lebih dominan kepada semen

beku sapi eksotik sehingga stok yang ada berlebihan.

2. Pemeliharaan Sapi Perah

a. InputAdapun ternak sapi perah yang diadakan sebagai titik awal

kegiatan adalah berjumlah 10 (sepuluh) ekor jenis Frisien Holland

(FH) yang didatangkan dari daerah Lembang Jawa Barat. Ternak

yang dibeli berupa ternak yang sedang bunting pertama sekitar 7 -

9 bulan dengan harapan akan lebih cepat berproduksi.

Ternak sapi perah didatangkan sekitar pertengahan Oktober 2003

dan terakhir berproduksi pada bulan agustus 2014 saat sekarang

sudah tidak mampu berproduksi lagi (afkir).

Sampai dengan Desember 2015 ternak tersebut sudah

berjumlah 7 (tujuh) ekor dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 80. Perkembangan Sapi Perah yang ada di Balai

Inseminasi Buatan TA. 2015

NoKeadaan

Awal Tahun JumlahPerkembangan Keadaan

Akhir TahunLahir Mati Hilang1 Betina Muda/Dara - - - -2 Jantan Muda/Dara - - - - -3 Betina Dewasa 7 - - - 7

Jumlah 7 - - - 7

b. Output- Pembiayaan

Kegiatan sapi perah pada Balai Inseminasi Buatan yang

berlokasi di Lelede kecamatan Kediri Lombok Barat dibiayai

oleh anggaran APBD sebesar Rp. 51.200.000,- jumlah

anggaran tersebut diatas hanya sampai bulan Juli 2015

sedangkan mulai Agustus 2015 pada saat perubahan APBD

tidak memperoleh anggaran lagi (nihil) dengan kata lain

bahwa kegiatan ini dalam penggunaan anggaran tidak dapat

terealisasi secara maksimal.

- Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015 tidak di alokasikan

lagi dalam anggarannya.

c. Outcomes/Hasil Yang DicapaiUntuk kegiatan Produksi susu yang dihasilkan oleh sapi perah

mulai pertengahan tahun 2015 sudah tidak dianggarkan lagi

sehingga sapi perah tidak berproduksi lagi.


3. Pembibitan Dan Perawatan Ternak Sapi Brangus Di InstalasiAmor – Amor

a. InputKeberhasilan usaha

peternakan ditentukan oleh

manejemen pemeliharaan

yang baik diantaranya yang

perlu diperhatikan adalah

tatalaksana perkandangan,

tatalaksana padang pengembalaan, pencegahan penyakit dan

tindakan pengobatan secara dini pada ternak yang sakit

maupun yang bunting serta yang melahirkan. Sistem

pemeliharaan sapi brangus memakai sistem perkandangan dan

penggembalaan secara intensif.

Bibit yang diternak diletakkan pada beberapa kandang yaitu

kandang beranak, kandang anak dan kandang dewasa jantan dan

betina. Usaha menjaga keamanan kesehatan ternak secara rutin



pengobatan dilakukan jika ditemukan ternak yang

menderita/memperlihatkan gejala suatu penyakit, ternak tersebut

dibawa ke kandang isolasi untuk diobati untuk mencegah

penularan yang lebih lanjut pada ternak-ternak yang masih sehat.

1). Pemberian Hijauan Makanan Ternak

Hijauan diberikan dalam keadaan segar setelah dicincang

dengan parang, yang diberikan 2 (dua) kali sehari yaitu

pagi jam 11.00 dan sore jam 17.00.

2). Pemberian Pakan Konsentrat

Pemberian konsentrat diberikan pagi hari berupa Multi

Nutrient Plus (MNP)


3). Pemberian Air Minum

Pemberian air minum diberikan pada bak air dalam

kandang dan bak air di padang pengembalaan secara ad

libitum (tanpa dibatasi).

4). Perawatan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit

Untuk mencegah dan mengobati penyakit dilakukan

beberapa kegiatan yaitu :

- Ternak - ternak sapi dibersihkan dan dimandikan 1 (satu)

kali sehari

- Pembersihan kandang setiap pagi hari

- Ternak yang sakit dirawat secara intensif dengan

pengontrolan setiap hari.

b. OutputPenyediaan makanan ternak sapi tersedia cukup sepanjang hari.

Sumber utama hijauan yang diberikan yaitu rumput King Grass

(Rumput Raja) yang diambil dari kebun rumput. Banyaknya

pemberian sekitar 40 kg/ekor/hari dengan 2 (dua) kali pemberian

yaitu pagi dan sore.

Pemberian makanan konsentrat (MNP) berdasarkan pengadaan

anggaran tahun 2015 berupa makanan tambahan sapi 1 (satu)

kali sehari sebanyak 4 kg/ekor/hari.

c. Outcomes/Hasil Yang DicapaiJumlah ternak yang ada di TPT. Amor-Amor sampai akhir

Desember 2015 seperti pada tabel 72 berikut :


Tabel 81. Keadaan dan Produksi Sapi Brangus di TPT Amor-Amor

Tahun 2015

NoKeadaan

Awal Tahun JumlahPerkembangan Keadaan

Akhir TahunLahir Mati Hilang

1 Anak Betina 9 - - - 92 Anak Jantan 4 - - - 43 Betina Muda 5 - - - 54 Jantan Muda 1 - - - 15 Betina Dewasa 12 - - - 126 Jantan Dewasa 0 - - - 0

J u m l a h 31 - - - 31

Perkembangan produksi sapi brangus yang dipelihara di TPT

Amor - Amor pada tahun 2015 yaitu 31 ekor terdiri dari sapi betina

dewasa, jantan dewasa, anak betina, dan anak jantan.

PENINGKATAN KAPASITAS UPTD

1. Peningkatan peran dan fungsi BIBa. Input

Usaha pemerintah untuk mendatangkan bibit ternak unggul

dari luar negeri atau grading–up terhadap ternak lokal, bila

tidak diimbangi dengan pemberian pakan yang memadai,

maka bibit unggul dan keturunannya yang memiliki sifat

genetik baik tentu saja tidak akan mampu tumbuh sesuai

dengan sifat pembawaan mereka.

Sebagaimana dimaklumi bahwa

ternak sapi, makanan pokoknya

adalah hijauan sehingga harus

diusahakan hijauan jenis unggul.

Dengan demikian ketersediaan

hijauan tetap ada sepanjang musim secara kontinyu. Hijauan

pakan ternak hanya bisa dilakukan secara baik apabila

kondisi lahannya subur, berair dan iklim

mendukung.Kesuburan tanah sangat penting sekali terhadap


pertumbuhan hijauan karena dengan demikian produksi

hijauan akan lebih baik dan meningkat sehingga kebutuhan

ternak akan hijauan terpenuhi.

Pengembangan Hijauan Pakan

Ternak yang dikelola oleh Balai

Inseminasi Buatan (BIB) yang

berlokasi di Banyumulek

Kecamatan Kediri Kabupaten

Lombok Barat pada tahun 2015 seluas + 9 Ha, dengan

berbagai jenis Hijauan Pakan Ternak harapan dapat

memenuhi kebutuhan ternak akan hijauan sepanjang musim

secara kontinyu.

Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Balai

Inseminasi Buatan, pemerintah dalam hal ini Provinsi Nusa

Tenggara Barat melalui Anggaran Pembangunan Belanja

Daerah (APBD) mengalokasi sebesar Rp. 228.740.000,-

(dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh

ribu rupiah) untuk dipergunakan pada kegiatan antara lain :

Belanja bahan pakan/jagung musim kering

Bahan kimia HPT

Belanja Sertifikasi Produksi

Belanja Jasa Kebersihan Kandang

Belanja Jasa Petugas Keamanan

Belanja makan minum kerja bakti

Belanja Perjalanan Dinas luar daerah

b. OutputPelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama satu tahun

penuh yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

mendukung seperti :


1. Traktor :

- Untuk membajak

- Untuk mengangkut hijauan dari kebun rumput ke

tempat pencacahan (chopper)

2. Mesin penyedot air dan selang (untuk menyiram)

3. Chopper untuk mencacah hijauan

4. Mesin potong rumput

5. Gerobak untuk mengangkut hijauan dari tempat Chopper

ke kandang

6. Sumur bor

7. Parang

8. Sabit

9. Cangkul

10. Pupuk

Lahan yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan adalah +

9 Ha yang berlokasi di Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten

Lombok Barat.

c. Outcomes/Hasil Yang DicapaiProduksi Hijauan Pakan Ternak

pada awal tahun 2015 sampai

pertengahan tahun mengalami

penurunan produksi disebabkan

mulai musim kemarau,

puncaknya pada bulan Agustus

sampai dengan November 2015 dimana produksi Hijauan

Pakan Ternak di lahan Kebun HPT Banyumulek seluas 9 Ha

mengalami penurunan produksi. sementara kebutuhan HPT

untuk ternak yang ada di tahun 2015 dapat mencapai 1,6 ton

perhari.

Pada pertengahan bulan November produksi kembali normal

dengan upaya - upaya yang dilakukan untuk mencukupi

kebutuhan hijauan bagi ternak - ternak yang ada melalui


perbaikan-perbaikan bibit rumput, pemupukan yang teratur

drainase dan saluran tersier, sumur bor serta meningkatkan

keamanan dalam menjaga HMT. Adapun anggaran yang

terserap melalui kegiatan tersebut di atas sebesar Rp.185.760.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuhratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 95,79%.

Setelah dilakukan perbaikan perbaikan melalui kegiatan-

kegiatan tersebut diatas lahan yang ada di HPT Lelede

mampu memproduksi hijauan sebesar 2 ton/hari sehingga

cukup untuk kebutuhan sapi - sapi yang ada dan kelebihan

dari produksi tiap hari dibuatkan dalam bentuk silsase untuk

membantu stock pakan pada musim kering untuk tahun 2015

2. Pengembangan Instalasi perbibitan Sapi Amor - Amora. Input

Bibit ternak yang dikembangkan di Pusat Pengembangan Sapi

Brangus (TPT Amor-Amor) di Dusun Amor-Amor Desa Gumantar

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat adalah sapi

brangus yang didatangkan dari Tapos (Tri. S), hasil persilangan

antara sapi Brangus dari India dan Angus dari Australia.

Secara umum kegiatan pengembangan instalasi pembibitan

sapi Amor - Amor dalam tahun anggaran 2015 meliputi :

1. Belanja barang dan jasa

2. Belanja bahan dan peralatan kebersihan

3. Peremajaan Hijauan Makanan Ternak

4. Belanja jasa petugas kebersihan kandang (untuk hari libur)

5. Belanja jasa keamanan kantor

6. Biaya makan minum kebersihan kerja bhakti

7. Belanja pakaian kerja lapangan

8. Belanja perjalanan koordinasi ke induk

9. Belanja modal


Pengembangan sarana tata kelola air

Pembangunan Gudang penyimpanan pakan

Perbaikan kandang

Pemagaran kebun HMT

Untuk menunjang kegiatan yang ada di instalasi perbibitan sapi

Amor - Amor pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari

APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 530.400.000,-(lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk

alokasi kegiatan di atas.

b. OutputUsaha menjaga keamanan kesehatan ternak secara rutin



pengobatan dilakukan jika ditemukan ternak yang

memperlihatkan gejala suatu penyakit, ternak tersebut dibawa ke

kandang isolasi untuk diobati untuk mencegah penularan yang

lebih lanjut pada ternak - ternak yang masih sehat.

Untuk menjaga kesehatan dan keamanan ternak juga di

dukung oleh peralatan kerbersihan kandang, pakaian lapangan

yang memenuhi standar untuk digunakan serta koordinasi yang

baik antara pelaksana di lapangan dengan pimpinan balai

maupun kepala dinas.

Dalam menunjang kegiatan

yang ada di TPT Amor - Amor

dalam masalah kebutuhan air telah

dikembangkan Sarana Tata Kelola

Air yang di pihakketigakan dalam

hal ini dilaksanakan oleh CV. Nank

Rizka yang beralamat di Tanjung begitu pula untuk keamanan

pakan hijauan yang ada di areal TPT Amor - Amor sudah

dialokasi anggaran untuk pemagaran kebun HMT dalam hal ini

dilaksanakan oleh CV. Anita Citra yang beralamat di Arya


Banjar Getas Kota Mataram sedangkan untuk pembangunan

gudang pakan dilaksanakan oleh CV. Pade Skedi yang

beralamat di Sandik Lombok Barat.

Perbaikan kandang dilaksanakan oleh CV. Anita Citra

dengan tujuan untuk memperluas areal kandang yang ada dan

memperbaikan kandang yang telah dimakan usia yang berada

di sisi sebelah timur TPT Amor - Amor.

c. Outcomes/Hasil Yang DicapaiPenggunaan anggaran yang sangat minim diharapkan

memperoleh hasil yang maksimal

dalam pencapaiannya. Hal ini

merupakan upaya kreatif dari

pelaksana lapangan dengan

tidak mengabaikan sasaran

pokok yang ingin dicapai oleh

pemerintah.

Adapun hasil yang mampu dicapai oleh Balai Inseminasi

Buatan dalam mengembangkan instalasi perbibitan Amor -

Amor yang merupakan warisan instalasi pusat meliputi: 1).

Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 130.400.000,- 2).

Belanja Bahan dan peralatan kebersihan sebesar Rp.

10.000.000,- 3). Peremajaan hijauan makanan sebesar Rp.

100.000.000,- 4). Belanja petugas kebersihan kandang pada

hari libur sebesar Rp. 18.000.000,- 5). Belanja jasa keamanan

kantor instalasi sebesar Rp. 24.000.000,- 6) Belanja makan

minum kerja bakti sebesar Rp. 2.000.000,- 7). Belanja pakaian

lapangan sebesar Rp. 1.920.000,- 8). Belanja perjalanan

koordinatif ke induk sebesar 5.000.000,- dan 9). Belanja Modal

sebesar Rp. 400.000.000- meliputi 1). Pengembangan Sarana

Tata Kelola Air. 2). Pembangunan gudang penyimpanan pakan,

3). Perbaikan Kandang dan 4). Pemagaran kebun HMT.


8. BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANANTERNAK SERADING

A. PENDAHULUAN

1. LatarBelakangDalam upaya mendorong berkembangan

sistem dan usaha agribisnis peternakan

yang berdaya saing dan mampu

meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

menetapkan beberapa program unggulan. Salah satu diantaranya

adalah Program “PIJAR“ (Sapi, Jagung dan Rumput Laut).

Sejalan dengan kebijakan dan penetapan Gubernur Nusa Tenggara

Barat untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai “BumiSejuta Sapi”, maka keberadaan

dan peran BPTHMT Serading

sangat strategis dalam mengawal

suksesnya program BSS tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya

BPTHMT Serading diharapkan

dapat berperan :

1. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menghasilkan

dan menyediakan bibit ternak dan pejantan unggul sapi potong

serta benih pakan makan ternak yang bermutu guna memenuhi

kebutuhan peternak di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya;

2. Sebagai tempat penyuluhan, pelatihan, magang bagi petani ternak

maupun petugas peternakan dan penelitian, praktek lapang bagi

para mahasiswa/mahasiswi serta pihak-pihak terkait lainnya;

3. Sebagai tempat uji coba teknologi terapan melalui kerjasama dengan

lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan pihak-pihak lainnya;


4. Sebagai unit yang mampu memberikan pembinaan dan bimbingan

teknis di bidang pembibitan ternak sapi maupun pembibitan Hijauan

Pakan Ternak di Nusa Tenggara Barat dan kerjasama teknis dengan

daerah lainnya;

5. Sebagai sumber penerimaan daerah (PAD) yaitu dengan

mengembangkan unit-unit usaha peternakan yang produktif.

Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT)

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki

oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara

Barat, dibentuk berdasarkan PERGUBNTB Nomor 23 Tahun 2008.

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun

2008 dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu

pelayanan peternakan bagi masyarakat/peternak dan sekaligus

melakukan upaya-upaya peningkatan produksi peternakan,BPTHMT

Serading mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas

teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di

bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Dalam melakukan tugas pokok tersebut, BPT HMT Serading mempunyai

fungsi :

1. Pelaksanaan analisis teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan

makanan ternak

2. Pelaksanaan pengujian dan penerapan kegiatan pembibitan ternak

dan hijauan makanan ternak

3. Pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pembibitan ternak dan

hijauan makanan ternak

4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan

Pada tahun 2015 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan

Ternak Serading melaksanakan beberapa kegiatan yang dibiayai dari

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dana

Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan (APBN) melalui DIPA Satker - 06.

Dalam upaya mengukur kinerja sekaligusuntuk mengetahui

perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan serta identifikasi


permasalahan dan upaya - upaya pemecahan masalah yang dilakukan

dalam pelaksanaan kegiatan oleh unit- unit kerja di Balai Pembibitan

Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada tahun 2015 akan diuraikan

dalam Laporan Tahunan 2015.

2. TujuanTujuan yang ingin dicapai adalah :

- Peningkatan produksi dan produktifitas UPTD – BPTHMT Serading

sebagai Pusat Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

yang handal

- Menghasilkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak/benih HPT secara

nasional pada umumnya dan di provinsi NTB pada khususnya.

- Meningkatkan kualitas SDM Penyuluh, Petugas dan Kelompok Tani

Ternak melalui TOT, Diklat dan Pendampingan Teknis.

- Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana BPTHMT Serading

sebagai tempat pelatihan dan magang.

3. RuangLingkupRuanglingkupkegiatan BPTHMT

Seradingadalahkegiatanpembibitanternakdanhijauanmakananternakd

engan sasaran pelaksanaan kegiatan BPTHMT Serading tahun 2015

adalah :

- Tersedianya bibit/benih HPT yang berkualitas sejumlah 1.000 kg

dan 700.000 pols/stek

- Tercapainya pertumbuhan populasi20% dengan angka kematian rata-

rata di bawah 5%

- Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku

- Terpenuhinya PAD sesuaidengan target


B. PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARANJumlah dana yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan

BPTHMTpadatahun anggaran 2015adalah sebesar Rp.4.272.850.000,-(empatmiliardua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh riburupiah) yang terdiri dari sumber dana APBD sebesar Rp.1.125.850.000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) dan sumber dana APBNsebesar Rp. 3.147.000.000.-(tiga milyarseratusempat puluh tujuh juta rupiah).

Dalam tabel 82berikut disajikan jumlah dana dan sumber pembiayaan

pendukung program/kegiatan pada BPTHMT tahun 2015 serta realisasinya

sampai dengan bulan Desember 2015.

Tabel 82. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pada BPT HMTSerading Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB Tahun 2015

No. Program

SumberPembiayaan Total

(Rp.000)

Realisasi Fisik(%)

SIAP(Rp.000)APBD

(Rp.000)APBN

(Rp.000) Rp. (000) %

1.

2.

PencapaianSwasembadaDaging SapidanPeningkatanPenyediaanPanganHewani yangASUH

KegiatanPembibitanTernak danHMT padaBPTHMTSerading

-

1.125.850

3.147.000

-

3.147.000

1.125.850

3.029.726

919.267,638

96,27

81,65

100

95,65

117.274

206.582,362

Sumber Dana APBDSampai dengan bulan Desember 2015 jumlah dana yang telah terserap

sebesar Rp. 919.267.638,-(sembilan ratus sembilan belas juta duaratus enampuluhtujuh ribu enam ratus tiga puluh delapanrupiah)atau sebesar 81,65%dari jumlah dana yang disediakan yaitu

Rp. 1.125.850.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat dana SIAP

sejumlah Rp. 206.582.362,-. (dua ratus enam juta lima ratus delapan


puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) Dana SIAP tersebut

berasal dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 8.815.894,-terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Rp. 3.414.894,-

- Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Rp. 1.000,-- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 5.400.000,-

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Rp. 10.378.668,-Aparatur terdiri dari:- Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan

dan Alat- Alat Elektronik Rp. 1.000.000,-- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Rp. 9.378.668,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 25.485.800,-Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganterdiri dari:- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Rp. 25.485.800,-

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Rp. 98.093.000,-Peternakan terdiri dari:- Pembibitan Hijauan Makanan Ternak Rp. 5.440.000,--Pembibitan Ternak Sapi Bali Serading Rp. 52.653.000,-

5. Program Peningkatan Kapasitas UPTD Rp. 63.809.000,-terdiri dari:

- Peningkatan Peran dan Fungsi BPTHMTSerading Rp. 35.195.000,-- PengembanganInstalasiPembibitanTernakPekatDompu Rp. 7.075.000,-- PengembanganInstalasiPembibitan HMTPandai – Bima Rp. 21.539.000,-

Dana APBNSampai dengan bulan Desember 2015 jumlah dana yang telah terserap

sebesar Rp. 3.029.726.000,-(tiga milyar duapuluhsembilan juta tujuhratus duapuluhenamribu rupiah)atau sebesar 96,27%dari jumlah dana

yang disediakan yaitusebesar Rp. 3.147.000.000,- (tiga milyar seratusempat puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat dana SIAP


sebesarRp. 117.274.000,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah). Dana SIAP tersebut berasal dari :

1. Belanja Barang Non Operasional Rp. 1.087.500,-

2. Perjalanan Rp. 6.631.500,-

3. Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 25.000,-

4. Belanja Barang Fisik Lainnya Rp. 109.530.000,-

C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta misi yang diemban oleh Balai

Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT),

maka pada tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata UsahaPenyelenggaraan Bidang Ketatausahaan

Kegiatan bidang ketatausahaan pada dasarnya untuk terciptanyakelancaran penyelenggaraan administrasi umum serta pemeliharaandan peningkatan sarana/prasarana pendukung yang dibutuhkan untukkelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja.Pada tahun 2015 jumlah surat yang masuk adalah sebanyak 252buah dansurat keluar 875buah. Lalulintas surat masuk dan keluar telah diarsipkansesuai dengan tata kelola pengarsipan sesuai dengan jenis yaituJuknis/Juklak, Umum, Keuangan, Aset, Undangan, Laporan. Keputusan dll.Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2015 jumlah pegawai/karyawan pada BPTHMT untuk

mendukung kegiatan yang dilaksanakan

adalah sebanyak 76 (Tujuh puluh enam)

orang. Secara lengkap jumlah dan tempat

penugasan masing- masing

pegawai/karyawan pada BPTHMT tahun

2015 yaitu disajikan dalam tabel 83 berikut:


Tabel 83. Jumlah Pegawai/Karyawan Pada BPT HMT Serading

No Unit KerjaStatus Jumlah

(Orang)PNS(Orang)

PTT(Orang)

Honor(Orang)

1.2.3.4.5.

Kepala BalaiSub Bagian Tata UsahaSeksi Pembibitan TernakSeksi Pembibitan HMTInstalasi :- Instalasi Dompu- Instalasi Bima

18

1013

613

--3-

1-

-647

13

1151620

816

TOTAL 51 4 21 76

Keterangan : PNS = Pegawai Negeri Sipil, PTT = Pegawai Tidak Tetap

2. LahanLokasi lahan, luas lahan serta status kepemilikan lahan yang ditempati

dan digunakan untuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Balai

Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading Dinas


tahun 2015sebagaimana tabel 84 berikut :

Tabel 84. Lokasi, Luas Lahan dan Status Lahan Pada BPT HMT

Serading

No. Lokasi Luas Lahan Keterangan

1

2

3

BPTHMT serading

Instalasi Dompu

Instalasi Bima

42,52 Ha

150,00 Ha

32,33 Ha

Milik Pemerintah Provinsi NTB



3. Pelayanan Publik

BPTHMT Serading, disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagai pusat perbibitan Ternak dan Hijauan makanan Ternak, pada

tahun 2015 juga telah melakukan berbagai kegiatan dibidang

pelayanan publik khususnya dibidang peningkatan kualitas sumber

daya manusia. Sasarannya adalah Penyuluh, Petugas Lapangan,

Kelompok Tani Ternak dan berbagai stakeholder dibidang peternakan.

Kegiatannya adalah :


- Penyediaan tenaga pendamping/pembimbing teknis mahasiswa,

siswa sekolah kejuruan (SMK), swasta, kelompok tani ternak dan

masyarakat yang melakukan diklat dan magang

- Menjadi Tim PelepasanVarietas HPT

UnggulDirektoratPakanDirektoratJenderalPeternakandanKesehatan

Hewan

- Menjadi narasumber padapertemuanyang

dilaksanakanolehDirektoratPakanDirektoratJenderalPeternakandanK

esehatanHewan Jakarta danDiklatlainnyabaikdilaksanakan di

BPTHMT maupunbekerjasamadenganpihak lain

- Menjaditenagateknispendampingkegiatanpembangunan UPTD

KerbauKabupaten Sumbawa

- Menguji kemampuan teknis (uji kompetensi) ditingkat SMK se Pulau

Sumbawa

- Menyediakan sarana prasarana untuk Study Banding dari dinas/

UPTD, Instansi kabupaten/kota dan provinsi maupun tingkat

nasional/internasional.

- Bekerjasama dengan berbagai Lembaga Penelitian dan Perguruan

Tinggi dalam rangka uji coba teknologi/riset.

4. Kunjungan di BPTHMT SeradingSelama tahun 2015 BPTHMT Serading mendapat kunjungan tamu dari

berbagai daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Sampai

dengan akhir tahun 2015 tamu yang berkunjung kurang lebih 100 orang

dan beberapa kelompok tani ternak.

Secara garis besarnya, tamu-tamu

tersebut berasal dari Dinas/Instansi,

BPPT, lembaga penelitian, perguruan

tinggi, LSM, Swasta, Sekolah Kejuruan,

Kelompok Tani Ternak, UPT, Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan – Kementerian Pertanian RI serta berbagai kunjungan tamu dari

mancanegara.


D. SEKSI PEMBIBITAN TERNAKKegiatan Pembibitan Ternak di BPTHMT Serading dilaksanakan di 2 tempatyaitu Instalasi Dompu dan Serading.Kegiatan pembibitan ternak tahun 2015diuraikan sebagai berikut :a. PembibitanTernakSerading

Populasi sapidi

Seradingtahun2015(Januari) sejumlah 228

ekordenganrincian188ekor (aset), 39

ekorEx. JICAdan sapi hissar 1 ekor.

Selama tahun 2015 terjadi mutasi

yaitulahir62 ekor,mati 17ekor (+ 5 %) dan

pengadaan 45 ekor (APBN). JadiPopulasiakhirper31 Desember2015adalah319ekor.

b. PembibitanTernakInstalasiDompuPopulasiawalInstalasiDomputahun 2015(Januari) sejumlah 105ekor.Selamatahun 2015 terjadi mutasi yaitu lahir10 ekor, mati 27 ekor danpengadaan 55 ekor (APBN). Tingginya angka kematian disebabkan olehmal nutrisiakibatadanyakemaraupanjang.PopulasiternakInstalasiDompuper 31 Desember 2015adalah 135 ekor.

E. PEMBIBITAN HMTKegiatan pembibitan HPT di BPTHMT

Serading dilaksanakan di Instalasi

Bima dan Serading.Pada tahun 2015

BPTHMT Serading telah memproduksi benih

HPT sejumlah 1.115 Kg dan 725.250

stek/Pols Rumput dan telah didistribusikan

untuk memenuhi permintaan benih hijauan pakan di berbagai daerah.Daerah

distribusi penjualan meliputi Kabupaten/Kota se NTBdanluardaerah.


F. PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD)

Pada tahun 2015, target Pendapatan Asli Daerahsebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah) dan sampai akhir tahun telah

terealisasi sebesar Rp. 113.280.775,- (seratus tiga belas juta dua ratus

delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau

sebesar78,67%.Tidak tercapainya realisasi PAD tersebut disebabkan karena

pelelangan ternak yang telah dihapus tidak dapat terealisasi. Target dan

realisasi Pendapatan Asli Daerahtahun 2015 sebagaimana tabel 85 berikut :

Tabel 85. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 Pada BPT HMTSerading

No Sumber PAD Target 1Tahun (Rp.)

Realisasi KetKeuangan %

1.2.

3.

Penjualan TernakPenjualan Bibit / BenihHMTLain – Lain PAD yangSah

125.000.00019.000.000

-

4.500.000105.463.255

3.317.500

3,60555,07

-

TOTAL 144.000.000 113.280.755 78,67



9. BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAKRUMINANSIA (BP3TR)

A. PENDAHULUAN

1. Latar BelakangBalai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas


dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor

48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan

Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

(BP3TR) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pada

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

dibidang Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) menyelengggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pengolahan pakan

ternak ruminansia,

2. Menyusun dan menyiapkan bahan pembelajaran peningkatan kualitas

sumber daya lokal dalam pengembangan pakan ternak ruminansia,

3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dibidang pengolahan pakan

ternak ruminansia,

4. Melaksanakan pengembangan pakan ternak ruminansia,

5. Melayani teknis pengolahan pakan ternak ruminansia kepada

masyarakat/pelaku usaha bidang peternakan khususnya ternak ruminansia,

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan

7. Mengelola urusan ketatatusahaan, dan

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai bidang tugas.


Susunan Organisasi dan manajemen UPTD Balai Pengembangan dan

Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR)sebagai berikut :

1. Kepala UPTD -BP3TR.

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan tugas

UPTD BP3TR sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara

Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan

tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga,

pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan

pembinaan administrasi di lingkungan UPTD BP3TR.

3. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pengem-

bangan dibidang pakan ternak ruminansia.

4. Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengolahan pakan

ternak ruminansia.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas kepala UPTD BalaiPengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia (BP3TR) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPTD BP3TR

diharapkan dapat berperan dalam peningkatan populasi ternak ruminansia

(Sapi dan Kerbau) ditingkat petani ternak maupun pengusaha peternakan

guna mendukung swasembada daging nasional dengan cara :

1. Memanfaatkan hasil samping produk pertanian, perkebunan dan

industri dengan memanfaatkan teknologi pengolahan pakan,

2. Mengembangkan bahan pakan lokal sebagai bahan pakan olahan,

3. Memberikan pelatihan pengolahan pakan kepada kelompok ternak

dan pengusaha ternak,

4. Melakukan pengolahan pakan kebutuhan sendiri (BIB) dan sebagai

contoh.


Uraian diatas mencerminkan pelaksanaan anggaran kegiatan APBD tahun

2015 mendukung terselenggaranya pelaksanaan tupoksi dari UPTD Balai

Pengembangan dan Pengolaha Pakan Ternak Ruminansia.

2. Tujuan- Sebagai gambaran perkembangan ketatausahaan yang menyangkut

pengelolaan perkembangan kepegawaian, pengelolaan barang/aset

dan administrasi kelembagaan.

- Sebagai gambaran capaian kinerja UPTD Balai Pengembangan dan

Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia dalam penyelenggraan tugas

pokok dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang diharapkan

berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak

melalui optimalisasi penerapan teknologi pengolahan pakan.

3. Ruang LingkupRuang lingkup penulisan laporan tahunan UPTD BP3TR sebagai berikut :

- Pelayanan intern seperti penataan administrasi dan pengelolaan rumah

tangga yang ada di UPTD BP3TR yang menjadi urusan ketatausahaan.

- Pelayanan teknis kepada kelompok ternak, pengusaha ternak, dan

petugas teknis di Kabupaten/Kota melalui kegiatan pelatihan

pengolahan pakan ternak ruminansia.


1. Program Kegiatan Tahun Anggaran 2015Program kegiatan tahun anggaran 2015 yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

yang dikelola UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia sebanyakRp. 385.912.000,- (tiga ratus delapan puluh limajuta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang dirinci untuk kegiatan

sebagai berikut :


1) Belanja ATK UPTD BP3TR Rp. 6.000.000,-

2) Belanja Jasa Kantor Rp. 10.000.000,-

3) Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 9.000.000,-

4) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 10.000.000,-

5) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 10.000.000,-

6) Belanja Perjalanan Dinas Identifiksi Potesi HSP Rp. 75.100.000,-

7) Belanja Perjalanan Dinas dlm rgk Koordinasi/- Rp 28.000.000,-

Konsultasi Pengembangan Pakan Olahan Limbah

Pertanian di Pusat

8) Belanja Honor Panitia Pelaksana Diklat Rp. 6.192.000,-

9) Belanja Uang Transport Panitia dan Narasumber Rp. 13.020.000,-

10) Belanja Uang Saku Peserta Diklat Rp. 18.000.000,-

11) Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 10.000.000,-

12) Belanja Pembelian Pakan Limbah Rp. 25.000.000,-

(Jerami/limbah)Pertanian Lainnya

13) Belanja Bahan Kimia untuk Pengolahan Pakan Rp. 10.000.000,-

14) Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor Rp. 14.400.000,-

15) Belanja Narasumber Rp. 13.500.000,-

16) Belanja Jasa Tenaga Pengolahan Pakan HSP Rp. 15.000.000,-

17) Belanja Jasa Moderator Rp. 26.700.000,-

18) Belanja Makan Minum Diklat Pengolahan Rp. 30.000.000,-

Pakan Limbah

19) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/ Rp. 35.000.000,-

Pendampingan Pengolahan Pakan Limbah

20) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/ Rp. 21.000.000,-

Magang Petugas Pengolahan Pakan di Pusat

Dan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga (RKAKL)/DIPA Dana Dekonsentrasi Satker-06 (Revisi-3) Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebanyak Rp.69.450.000,-(enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh riburupiah)yang dirinci untuk kegiatan sebagai berikut :


Kegiatan Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan :1) Belanja Bahan Rp. 3.100.000,-

2) Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 17.200.000,-

3) Belanja Perjalanan Biasa Rp. 8.400.000,-

Kegiatan Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan :1) Belanja Bahan Rp. 5.450.000,-

2) Honor Output Kegiatan Rp. 3.750.000,-

3) Belanja Jasa Profesi Rp. 4.000.000,-

4) Belanja Perjalanan Biasa Rp.14.550.000,-

5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 3.000.000,-

Dalam Kota

2. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2015Realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD tahun anggaran 2015dari

masing-masing kegiatan tercapai realisasi fisik rata-rata 100% dan

keuangan 87% dengan rincian sebagaimana tabel 86 berikut :

Tabel 86. Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pada BP3TR

Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

NTB Tahun 2015

No. Program Kegiatan Target (Rp) Realisasi(Rp)

1. PeningkatanPenerapanTeknologiPeternakan

-

---

-

Belanja ATK : Belanja ATK UPTDBP3TRBelanja Jasa KantorBelanja Cetak dan PenggandaanBelanja Makanan dan MinumanKegiatanBelanja Pakaian Kerja Lapangan

6.000.000

10.000.0009.000.000

10.000.000

10.000.000

6.000.000

10.000.0009.000.000

10.000.000

9.900.000

2. PengembanganDiklatPengolahanPakan LimbahPertanian

-

-

-

-

--

Belanja Perjalanan DinasIdentifikasi Potesi Hasil SampingPertanianBelanja Perjalanan Dinas DalamRangka Koordinasi / KonsultasiPengembangan Pakan OlahanLimbah Pertanian di PusatBelanja Honor Panitia PelaksanaDiklatBelanja Uang Transport Panitia danNarasumberBelanja Uang Saku Peserta DiklatBelanja Bahan Pakai Habis

75.100.000

28.000.000

6.192.000

13.020.000

18.000.00010.000.000

74.274.000

26.862.200

1.290.000

1.440.000

18.000.0008.500.000


-

-

-

--

--

-

-

Belanja Pembelian Pakan Limbah(Jerami/limbah) Pertanian LainnyaBelanja Bahan Kimia untukPengolahan PakanBelanja Jasa Petugas KeamananKantorBelanja NarasumberBelanja Jasa Tenaga PengolahanPakan HSPBelanja Jasa ModeratorBelanja Makan Minum DiklatPengolahan Pakan LimbahBelanja Perjalanan Dinas dalamrangka Diklat/PendampinganPengolahan Pakan LimbahBelanja Perjalanan Dinas dalamrangka Diklat/Magang PetugasPengolahan Pakan di Pusat

25.000.000

10.000.000

14.400.000

13.500.00015.000.000

26.700.00030.000.000

35.000.000

21.000.000

25.000.000

10.000.000

14.400.000

13.500.00015.000.000

2.700.00027.300.000

35.000.000

17.900.000

Total 385.912.000 336.066.200

Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan APBN tahun anggaran

2015 dari masing-masing kegiatan tercapai realisasi fisik rata-rata 100% dan

keuangan 97% dengan rincian sebagaimana tabel 87 berikut :

Tabel 87. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBNDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015Pada BP3TR

No. Program Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)

1. PengawasanPeredaranImbuhan/PelengkapPakan

--

-

Belanja BahanBelanja Barang NonOperasional LainnyaBelanja Perjalanan Biasa

3.100.00017.200.000

8.400.000

3.075.00017.145.000

8.400.000

2. BimtekManajemendanTeknologiPakan

-----

Belanja BahanHonor OutputKegiatanBelanja JasaProfesiBelanja Perjalanan BiasaBelanja Perjalanan DinasPaket Meeting dalam Kota

15.450.0003.750.0004.000.000

14.550.000

3.000.000

15.450.0002.400.0004.000.000

14.550.000

3.000.000

Total 69.450.000 68.020.000


C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN APBD DANAPBN TAHUN 2015

1. KEGIATAN SUB BAGIAN TATA USAHAUmumSub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan

yang diperlukan oleh UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) untuk setahun, pengelolaan

ketatausahaan, kepegawaian, seperti surat menyurat, baik itu surat-

surat kedinasan maupun surat yang terkait langsung dengan setiap

personil yang ada di UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR). Selain itu Sub Bagian Tata Usaha

juga bertugas untuk mengelola barang-barang inventaris/perlengkapan,

keuangan dan urusan rumah tangga lainnya serta melaksanakan

pembinaan administrasi dilingkungan UPTD Balai Pengembangan dan

Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR).

Tujuan KegiatanTujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha

antara lain :

- Pelayanan administrasi perkantoran,

- Mengontrol surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar dari

Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia,

- Inventarisasi barang daerah

Sasaran KegiatanSasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha

antara lain:

- Pegawai dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi

mengenai kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR),

- Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan pihak luar lainnya yang

melakukan kerjasama dengan UPTD Balai Pengembangan dan

Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR).


1.1. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATANINPUTSurat MasukYang dimaksud surat masuk didalam hal ini adalah setiap surat

kedinasan yang masuk ditujukan kepada Kepala Balai

Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penanganan Surat Masuk- Setiap surat yang ditujukan kepada Kepala Balai

Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat, terlebih dahulu harus dicatat dalam buku

agenda surat masuk dengan mencantumkan antara lain :

Asal Surat

Tanggal Surat

Nomor Surat

Maksud atau Perihal Surat tersebut

- Setelah surat tersebut diberikan lembar Disposisi atau Rolling

Slipkemudian dilanjutkan kepada Kepala Sub Bagian Tata

Usaha untuk diparaf secara hirarki dan selanjutnya dinaikan

ke Kepala Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan

Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


- Setelah surat turun dari Kepala Balai Pengembangan dan

Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, surat-surat

tersebut diarahkan kepada seksi-seksi atau Pengelola

Keuangan (sesuai dengan disposisi Kepala Balai) kemudian

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Kepala Balai.


Surat KeluarYang dimaksud dengan surat keluar adalah setiap surat

kedinasan yang ditujukan kepada unit/instansi lain, baik yang

ditujukan kepada Perorangan, organisasi maupun lembaga

Pemerintah. Surat tersebut berasal dari unit/bagian yang berada

dilingkup Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Nusa Tenggara Barat baik teknis maupun administrasi, misalnya

Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Naskah Dinas, Surat

Edaran dan lain-lain.

Penanganan Surat Keluar- Setiap Surat Keluar yang akan diajukan untuk ditandatangani

oleh Kepala UPTD BP3TR Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu :

1. Harus diteliti dan dicek keabsahannya oleh unit/bagian

yang bersangkutan.

2. Diparaf oleh pejabat yang ditunjuk sesuai Edaran Gubernur


3. Surat tersebut harus dinaikkan kepada Kepala UPTD

BP3TRDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Nusa Tenggara Barat untuk ditandatangani. Setelah surat

tersebut turun kemudian diberi nomor dan tanggal pada

agenda surat keluar kemudian distempel. Kemudian

disampaikan lagi ke unit/bagian yang menangani surat

tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) lembar untuk arsip

di Sub Bagian Tata Usaha.

a. Urusan Kepegawaian

Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia didukung oleh 10 (sembilan) orang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Orang Pegawai Kontrak.


b. Urusan Perlengkapan

Urusan perlengkapan sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun

2008, diserahkan tugas membantu kelancaran pada Sub

Bagian Tata Usaha sebagai unit yang melakukan pengelolaan

terhadap Adminitrasi Perlengkapan. UPTD dalam hal ini

BP3TR dalam urusan perlengkapan merupakan bagian dari

uraian tugas bagian Tata Usaha.

OUTPUTAdapun beberapa output yang dihasilkan pada kegiatan

ketatausahaan pada UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) antara lain terselenggaranya

pelayanan surat menyurat, tersedianya Notebook 2 buah, Komputer

PC dan Printer masing-masing 2 buah, Meja Setengah Biro 3 buah,

Meja Biro 1 buah, 4 unit Kursi Kerja Pejabat tipe JV 5010,10 unit

Kursi Kantor Susun tipe ChitoseCaersar N (inventaris ini diperoleh

dari sumber dana APBD tahun 2013), sedangkan 1 set peralatan

Mesin Pengepresan Jerami, 1 unit Genset 10.000 Watt, 1 Unit Mesin

Chopper, 25 buah tong Silase, 1 Unit Mesin Mixer merk Shuang

Chai, 2 Unit Mesin Disc Mill merk Shuang Chai/S195 dan JIMO

FFC23, 1 paket peralatan pertanian, 1 paket peralatan perbengkelan

dan bahan-bahan untuk pengolahan pakan diperoleh dari dana CSR

PT. Newmont Nusa Tenggara dan LIPI danterlaksananya Perjalanan

Dinas dalam maupun luar daerah.

OUTCOMES/HASIL YANG DICAPAIAdapun hasil yang dicapai oleh Sub Bagian Tata Usaha antara

lain jumlah surat masuk untuk tahun 2015 tercatat 106 buah surat,

sedangkan jumlah surat yang keluar untuk tahun 2015 adalah

sebanyak 47 buah surat. Tercapainya keadaan yang lebih

kondusif dengan adanya Petugas Penjaga Malam. Pembangunan

gedung kantor dan gudang telah selesai sehingga kami dapat

menempati gedung yang baru. Tersosialisasinya keberadaan

UPTD BP3TR di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.


2. KEGIATAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PAKANTERNAK RUMINANSIA

UmumSeksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia UPTD


(BP3TR) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang terbentuk sesuai

dengan Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Barat Nomor 48 Tahun

2012 dengan tugas pokok dan fungsi

yaitu : memberikan/melaksanakan pelatihan, pembinaan dan

pengembangan dibidang pakan ternak ruminansia.

Pada Tahun Anggaran 2015 Seksi Pengembangan dan Pelatihan

Pakan Ternak Ruminansia UPTD BP3TR telah melaksanakan

kegiatan antara lain:

- Pertemuan Bimbingan TeknisManajemen dan Teknologi Pakan

(Bimtek) dan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

- Pertemuan Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan

dilaksanakan di 1 (satu) kelompok yaitu Kelompok Tani Ternak

Geger Girang Dusun Anjani Barat Desa Anjani Kecamatan Suralaga

Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 16 April 2015 yang sumber

dananya dari DIPA APBN Satker-06 Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB sedangkan Pelatihan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia telah dilaksanakan di 3 (tiga) kelompok

yaitu Kelompok Tani Ternak Teras Iring Desa Rempek Kecamatan

Gangga Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 6-7 Mei 2015,

Kelompok Tani Ternak Indonesia Raya Desa Wakan Kecamatan

Jerowaru Kabupaten Lombok Timurpada tanggal 20-21 Agustus

2015dan Kelompok Tani Ternak Ranjung Sejahtera Desa Kebon Ayu

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 1-2

Desember 2015 yang dananya bersumber dari DPA Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.


- Peningkatan SDM untuk Aparatur

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Aparatur, pegawai

UPTD BP3TR sebanyak 4 (empat) orang telah mengikuti Diklat

Pembuatan PakanTernak Ruminansia yang diselenggarakan

olehPT. Karya Anugerah Rumpin (PT. KAR) di Cibodas Bogor Jawa

Barat pada tanggal16-18 November 2015yang dibiayai dari sumber

dana DPPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB.

- Pelatihan Pembuatan Silase dan Pelatihan TechnoPark

Pelatihan Pembuatan Pakan

Ternak (Silase) yang diikuti

oleh kelompok ternak binaan

Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi

NTB, pengusaha di bidang

peternakan, perguruan tinggi

(UNRAM) karyawan Rumah Potong Hewan Banyumulek yang

dilaksanakan di kantor UPTD BP3TR. Kegiatan pelatihan ini adalah

kerjasamaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)dengan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (UPTD

BP3TR) yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2015

dengansumberdananya berasal dari kegiatanLIPI. Sedangkan

Pelatihan TechnoPark “Gerakan Pengembangan SDM TP

Banyumulek”

berpartisipasi dalam

Bulan Bakti Peternakan

Provinsi Nusa Tenggara

Baratyang dilaksanakan

pada tanggal28

September - 3 Oktober

2015 di Aula UPTD

BP3TR Banyumulek.


TujuanTujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan dan

Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia antara lain :

- Meningkatkan ketrampilan Aparatur (UPTD BP3TR), petugas teknis

dan petani ternak dalam PengolahanPakan Ternak Ruminansia.

- Menambah wawasan petani ternak tentang teknik penyediaan pakan

hijauan, hasil samping pertanian dan hasil samping agroindustri.

- Mengetahui teknik dan cara penyimpanan pakan yang benar.

SasaranSasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan dan

Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia antara lain :

- Kelompok Tani Ternak

- Petugas Teknis Kabupaten/Kota

- Aparatur (UPTD BP3TR)

2.1. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATANInputSumber Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTBNomor : 034/DPA/TAPD/2015

Tanggal 20 Oktober 2014 pada Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan kegiatan Pengembangan Diklat Pengolahan

Pakan Limbah Pertanian, melalui Rencana Kerja Anggaran

Kementerian Lembaga (RKAKL)/DIPA (Revisi 3) Dana

Dekonsentrasi Satker-06 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTBNomor : DIPA-018.06.3.239075/2015 Tanggal 14

November 2014dan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor :

073/DPPA/TAPD/2015 Tanggal 10 September 2015 (yang melekat

pada kegiatan Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan).


Besarnya Anggaran

Dana berasal dari APBD/DPA sebesarRp. 385.912.000,- (Tiga

Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas

RibuRupiah),- dan dari RKAKL/DIPA Dana DK Satker-06 sebesar

Rp. 69.450.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah)yang melekat pada kegiatan Bidang Budidaya

dan Pengembangan Peternakan.

Penggunaan Anggaran dan Realisasinya

Anggaran APBD/DPA digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Diklat

Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia sebesar Rp. 237.812.000,-

terealisasi sebesar Rp 190.030.000,- dengan realisasi fisik 100%

dan keuangan 79%dan Anggaran APBN/DIPA sebesar Rp

40.750.000,- terealisasiRp.39.400.000,- dengan realisasi fisik 100%

dan keuangan 96%.

Anggaran digunakan untuk penyusunan laporan, membayar honor

panitia pelaksana diklat, transport peserta diklat, uang saku peserta

diklat, jasa tenaga ahli/peneliti/instruktur/narasumber, makanan dan

minuman kegiatan diklat, perjalanan dinas dalam daerah dan

perjalanan dinas dalam rangka diklat/magang pengolahan pakan.

Sumber Daya Manusia

Kegiatan Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak

Ruminansia didukung oleh 1 (satu) orang staf PNS.

OutputAdapun Output dari Kegiatan Seksi Pengembangan dan Pelatihan

Pakan Ternak Ruminansia adalah terlaksananya pelatihan pengolahan

pakan ternak ruminansia dikelompok peternak yang mendapat bantuan

alat unit pengolah pakan skala kecil di KabupatenLombok Utara,

KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur.

Outcome/Hasil Yang DicapaiTerlatihnya 3 (tiga) kelompok tani ternak sebanyak 120 orang yang

terdiri dari 40 anggota dan pengurus Kelompok Tani Ternak Teras

Iring Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara,


40 anggota dan pengurus Kelompok Tani Ternak Indonesia

RayaDesa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok

Timurdan 40 anggota dan pengurus Kelompok Tani Ternak

Ranjung Sejahtera Desa Kebon Ayu Kecamatan GerungKabupaten

Lombok Baratditambah 3 (tiga) orang petugas teknis dari masing-

masing Dinas Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kabupaten Lombok

Barat danDinas Kabupaten Lombok Timur.

2. KEGIATAN SEKSI PENGOLAHAN PAKAN TERNAK RUMINANSIAUmumSeksi Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia UPTD Balai

Pengembangan dan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia

(BP3TR) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2012 dengan tugas pokok dan fungsi

yaitu : melaksanakan pembinaan dan pengolahan pakan ternak

ruminansia.

Pada tahun anggaran 2015, Seksi Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia UPTD BP3TR telah melaksanakan kegiatan Pengolahan

Pakan Ternak Ruminansia.

TujuanTujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan

PakanTernak Ruminansia antara lain :

- Memanfaatkan Hasil Samping Pertanian dan Hasil Samping

Agroindustri melalui Teknologi Pengolahan

- Tersedianya pakan olahan berupa Silase Pakan Komplit, Silase

Jagung, Jerami Tape, Jerami Moll, Hay Press nutrisi lengkap dan

Konsentrat.


Sasaran KegiatanSasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi PengolahanPakan

Ternak Ruminansia antara lain :

- Aparatur lapangan

- Ketersediaan pakan untuk ternak di BIB

- Dinas Peternakan Kabupaten/Kota Se-NTB

- TechnoPark LIPI

3.1. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATANINPUTPembiayaanSumber Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) melalui Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB Nomor : 034/DPA/TAPD/2015 Tanggal 20

Oktober 2014 pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan Kegiatan Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan

Limbah Pertanian dan melalui Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga (RKAKL)/DIPA Dana Dekonsentrasi (Satker-06) Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTBNomor : DIPA-

018.06.3.239075/2015 Tanggal 14 November 2014(melekat pada

kegiatan Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan).

BesarnyaAnggaran

Dana berasal dari APBD/DPA sebesarRp. 148.100.000,- (seratus

empatpuluh delapan jutaseratus ribu rupiah),- dan dari RKAKL/DIPA

Dana DK Satker-06 sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta

tujuh ratus ribu rupiah) yang melekat pada kegiatan Bidang Budidaya

dan Pengembangan Peternakan.


PenggunaanAnggaran

Anggaran APBD/DPA digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian sebesar

Rp. 146.036.200,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99%.,

dan Anggaran APBN/DIPA sebesar Rp 28.620.000,- dengan realisasi

fisik 100% dan keuangan 99%.

Anggaran digunakan untuk penyusunan laporan, membayar jasa

untuk pengangkutan pakan hasil samping pertanian, rapat intern,

pembelian pakaian kerja lapangan, monev/identifikasi hasil samping

pertanian se-pulau lombok dan koordinasi/konsultasi ke pusat dan

daerah lainnya.

Sumber Daya ManusiaKegiatan Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia didukung oleh

1 (satu) staf PNS.

LokasiPengolahan Pakan Ternak Ruminansia dilaksanakan di UPTD Balai

Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia di Jalan

Pariwisata Dusun Lelede Desa Banyumulek Kecamatan Kediri

Kabupaten Lombok Barat.

Sarana dan Prasarana- Gudang Pakan

- Alat Pengepres Jerami Hidrolik

- Tong untuk pembuatan silase

- Genset 10.000 watt

- Mesin Chopper

- Mesin Mixer merk Shuang Chai

- Mesin Disc Mill merk Shuang Chai/S195 dan merk JIMO FFC23

- Peralatan pertanian 1 paket

- Peralatan perbengkelan 1 paket dan

- Bahan-bahanuntukpengolahanpakan


OUTPUTKegiatan Seksi Pengolahan Pakan yang berasal dari sumber dana

APBD sampai dengan Desember 2015 total dana sebesar Rp.

148.100.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98%.Dengan


- Belanja barang dan jasa dengan jumlah anggaran Rp. 6.000.000,-

dengan realisasi fisik dan keuangan 100%

- Jasa pengangkutan pakan hasil samping pertanian dengan

anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%

- Belanja cetak dokumen balai dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

6.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%

- Penggandaan dokumen dengan jumlah anggaran Rp. 3.000.000,-

dengan realisasi fisik dan keuangan 100%

- Makanan dan minuman rapat intern dengan jumlah anggaranRp.

10.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 57%

- Pembelian pakaian kerja lapangan dengan jumlah anggaranRp.

10.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99%

- Monev/Identifikasi hasil samping pertanian se-P. Lombok dengan

jumlah anggaran Rp 45.100.000,- dengan realisasi fisik 100% dan

realisasi keuangan 99%

- Monev/Identifikasi hasil samping pertanian se-P. Sumbawa dengan

jumlah anggaran Rp 30.00.000,- dengan realisasi fisik 100% dan

realisasi keuangan 97%

- Koordinasi/konsultasi pakan olahan dipusat/daerah lainnya dengan

jumlah anggaran Rp. 28.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 95%


OUTCOME/HASIL YANG DICAPAIKegiatan pengolahan pakan ternak dilaksanakan di Gudang UPTD


yang kegiatannya meliputi Pengolahan Silase Jagung, Pengolahan

Jerami MOL, Pengolahan Jerami Tape, Pengolahan Silase Komplit

dan pembuatan Konsentrat.Pakan olahan yang diproduksi oleh UPTD

BP3TR diserahkan untuk pakan ternak sapi yang ada diBalai

Inseminasi Buatan (BIB) – Banyumulek, masyarakat setempat dan

kelompok tani ternak.


BAB IVPERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

A. PERMASALAHANDalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015beberapa permasalahan

yang dapat disampaikanadalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

1. Masalah teknis yang dihadapi terbanyak adalah masalah pengumpulan

data di lapangan. Petugas di lapangan seringkali mengalami kesulitan

dalam pengumpulan data sehingga waktu yang dibutuhkan untuk

penyelesaian pekerjaan lebih lama dari waktu yang telah direncanakan.

2. Masalah non teknis yang dialami adalah masalah administrasi baik

administrasi keuangan maupun administrasi pelaporan serta jadwal

pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal yang telah direncanakan.

BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TERNAK

1. Lambannya proses ULP dan kadang tidak adanya pihak ke-3 yang mengikuti

pelelangan yang menyebabkan dilakukannya proses tender ulang

2. Adanya kegiatan yang gagal proses lelang lewat ULP disebabkan

karena HPS dan Spek yang tidak sesuai

3. Adanya beberapa peralatan dan mesin yang diserahkan kepada

masyarakat/kelompok tidak dapat terealisasi disebabkan karena

pemanfaatan peralatan yang tidak optimal dan ditingkat kelompok

terkendala biaya operasional (biaya bensin, solar, dll) sehingga peralatan

dimaksud dikhawatirkan akan mangkrak.

4. Sentuhan teknologi untuk pengembangan perbibitan ternak tidak disertai

dengan kesiapan sumberdaya manusia petugas pendamping dan anggota

kelompok

5. Pelaporan dari kabupaten/kota selalu terlambat penyampaiannya ke

provinsi.

6. Pemanfaatan Pabrik Pakan Skala Kecil (PPSK) dan UPPK di kelompok

belum maksimal


BIDANG KESEHATAN HEWAN

1. Laporan kegiatan dari Kabupaten/Bidang yang menangani fungsi

kesehatan hewan dan peternakan sering terlambat.

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan khususnya di Puskeswan

masih kurang seperti sepeda motor operasional, peralatan dan lain - lain

sehingga penanganan kasus penyakit hewan/ternak sering terlambat.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Puskeswan khususnya

tenaga Medis Veteriner (Dokter Hewan) masih kurang sehingga masih

ada puskeswan yang tidak memiliki dokter hewan hal ini menyebabkan

pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan tidak optimal

4. Beberapa Kabupaten/Kota untuk kegiatan Kesehatan Hewan tidak

memperoleh dukungan dana yang memadai terutama untuk

pengadaan obat-obatan dan peralatan medis bahkan disalah satu

kabupaten dana untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis

tidak dianggarkan.

5. Pada beberapa kabupaten/kota, kelembagaan puskeswan berubah

sehingga menyulitkan dalam koordinasi pelaksanaan pelayanan

kesehatan hewan di tingkat lapangan.

6. Keterampilan Medik Veteriner (dokter hewan) dalam penanganan

gangguan reproduksi masih kurang.

7. Obat-obatan Gangguan Reproduksi seperti hormon dan lain - lain

masih kurang.

8. Kurangnya dana oprasional untuk kegiatan vaksinasi Antraks dan

SE/Ngorok.

9. Tingkat kesadaran petani masih rendah untuk membawa ternaknya ke

lokasi vaksinasi (di P Sumbawa)

10. Topografi wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi menyebabkan

terhambatnya pelayanan kesehatan hewan terutama di P Sumbawa.

11. Kegiatan pencegahan dan penolakan penyakit rabies masih

terkendala dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang

(hobby dan peluang jual beli HPR) sehingga masih dijumpai

pemasukan HPR ke NTB.


12. Kurangnya SDM, sarana dan prasarana serta operasional dalam

pengawasan masuknya HPR di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi.

13. Kurangnya dana pada baseline pengamatan penyakit sehingga

pengamatan penyakit masih menempel pada kegiatan yang lainsehingga

peralatan dan dana operasional surveilans penyakit hewan masih minim.

14. Dana pendukung ISIKHNAS belum memadai.

15. Jawaban hasil uji laboratorium terlalu lama sehingga penangan kasus

yang memerlukan konfirmasi laboratorium tidak maksimal.

16. Ketersediaan transport media, cotton swab belum ada sehingga

pengiriman sample swabbelum dilakukan.

17. Masih terbatasnya alat dan bahan seperti alat suntik (socorex/semi

otomatis), alat deteksi dini (rapid test) dan pakaian pelindung (PPE) yang

mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PHMS

Zoonosis di kabupaten/Kota.

18. Lemahnya pengamanan lalu lintas ternak unggas didaerah-daerah

tertular dan sekitarnya serta pasar unggas.

19. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat (petani peternak) tentang

penyakit AI serta bahaya yang ditimbulkan masih rendah.

20. Adanya program unggulan dari pemerintah daerah sehingga anggaran

untuk pengendalian AI menjadi program penunjang saja.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Pemotongan ternak betina produktif di Nusa Tenggara Barat baik

terhadap total pemotongan maupun terhadap total betina yang

dipotong pada tahun 2015menurun dibanding dengan pemotongan

pada tahun 2014. Pemotongan betina produktif terhadap betina yang

dipotong di NTB yaitu sebesar 14,64% pada tahun 2014 dan sebesar9,51% pada tahun 2015dengan rincian sebagai berikut :

a. Pulau Lombok sebesar 10,67% pada Tahun 2014 dan sebesar

7,92% pada tahun 2015

b. Pulau Sumbawa sebesar 14,87% pada tahun 2014 dan sebesar

9,56% pada tahun 2015


2. Program Penyelamatan Sapi Betina Produktif dan kegiatan lain yang

dapat mengurangi angka pemotongan ternak betina produktif di RPH

diharapkan akan lebih maksimal dengan telah dikeluarkannya Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak

Ruminansia Besar Betina Produktif

3. Tingginya harga pejantan yang siap potong dibandingkan dengan harga

ternak betina sangat mempengaruhi jumlah pemotongan betina

4. Kesadaran jagal/masyarakat dan dukungan dari semua pihak terkait

sangat dibutuhkan karena nilai ternak betina yang dipotong sangat

menentukan kelestarian sumber daya ternak di masa yang akan datang

5. Keberpihakan pasar ternak masih didominasi oleh tengkulak/

pengusaha sehingga keterlibatan petani ternak belum berperan dalam

menentukan harga

6. Sebagian besar budaya kerja dan kondisi petugas, jagal dan staf jagal di

RPH tidak memenuhi aspek hygienis sanitasi, AM dan PM, penerapan

kesrawan sehingga produk yang dihasilkan belum mampu bersaing

7. Sarana, prasarana dan SDM (Juleha, Butcher, Keur Master) yang ada di

RPH/TPH belum seluruhnya terpenuhi sesuai yang dipersyaratkan untuk

memperoleh NKV sehingga PAH belum mampu bersaing di pasaran

BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN

1. Jumlah tenaga yang melaksanakan tugas mendukung kelancaran

pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang hal ini dikarenakan

tenaga yang membantu lebih banyak dihadapkan pada penyelesaian

tugas yang bersifat administrasi keuangan sehingga pemahaman tekis

kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan.Seyogyanya setiap

Kepala Seksi mempunyai staf dua orang Sarjana Teknis.

2. Kepala Seksi yang membantu di bidang Usaha Peternakan tidak

dilengkapi dengan sarana pendukung seperti sepeda motor,

selayaknya setiap pemegang jabatan mendapatkan fasilitas

pendukung untuk kelancaran tugas dan fungsinya.


3. Minimnya informasi/kurangnya kreatifitas masing-masing

Kabupaten/Kota terkait tentang kebutuhan dalam pengembangan usaha

atau pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

4. Masih banyak dijumpai kelompok penerima bantuan yang belum

memanfaatkan peralatan yang telah diterima dengan alasan

dimanfaatkan sebagian oleh karena keterbatasan ruang produksi.

5. Hasil produksi olahan kelompok belum dilengkapi dengan cara

pengemasan yang baik maupun memberikan label ijin (PIRT) atau

sertifikasi halal.

6. Pelaksanaan pameran yang teragenda dan tidak teragenda tidak

sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.

BALAI INSEMINASI BUATAN

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Koordinasi antar pelaksana kegiatan/seksi sangat kurang

- Kurang tenaga/staf yang terlatih dan terdidik untuk menangani surat

menyurat

- Membengkaknya pembayaran listrik dan air akibat dari gangguan

jaringan yang ada di kantor maupun kandang yang ada di Balai

Inseminasi Buatan Lelede

- Kurang dipahaminya SOP peralatan dan perlengkapan kantor oleh

petugas inventaris barang atau aset

- Tidak adanya tenaga/staf yang terlatih dan terdidik dalam

mengelola administrasi keuangan

- Serapan anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah tergantung undangan dari pusat (Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian)

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Adanya perbedaan penafsiran dan kesalahan dalam perencanaan

anggaran sehingga anggaran tidak maksimal terserap.

- Kondisi kendaraan (roda 4) yang sudah seharusnya tidak layak pakai

membuat alokasi anggaran rutin untuk perbaikan sangat besar


3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

- Sarana dan prasarana dalam proses pelaporan yang masih kurang

sehingga pelaporannya kendala.

- Kurang tenaga terlatih dalam mengelola sistem pelaporan sehingga

pelaksanaan kegiatan tidak bisa tepat waktu.

4. PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

- Kendala yang dihadapi dalam proses produksi mani beku antara lain:

a. Sering terjadi pemadaman listrik di wilayah Balai Inseminasi

Buatan, sehingga membuat alat produksinya utamanya (Filling

Sealing Machine) tidak bisa dioperasionalkan.

b. Sulitnya mengadakan straw kosong dikarenakan barang impor.

c. Terjadi kerusakan filling sealing machine yang lama sebelum ada

penggantian mesin yang baru pada bulan April 2015

- Pengetahuan dan keterampilan SDM bagi petugas Amor- Amor

yang masih terbatas baik itu manajemen maupun kemampuannya

dalam mengelola peternakan.

- Hijauan makanan ternak masih kurang karena terbatasnya biaya

untuk pembelian BBM untuk sumur bor

5. PENINGKATAN KAPASITAS UPTD

- Produksi HPT tahun 2015 di awal tahun mengalami peningkatan

akan tetapi pada bulan Mei sampai dengan Nopember 2015 rumput

yang ada di lahan Kebun HPT BIBD Banyumulek tidak ada produksi

sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh pencurian rumput secara

besar-besaran oleh masyarakat sekitar kantor BIB dan mulai

memasuki musim kemarau panjang (musim kering).

- Lahan Kebun Hijauan Makanan ternak yang dimiliki oleh BIB

Banyumulek belum ada pengamannya (tembok keliling) sehingga

memudahkan masyarakat mengambil rumput yang ada di kebun HPT.

- Lokasi yang jaraknya sangat jauh sehingga rentang kendali

koordinasi Instalasi perbibitan Amor- Amor dengan Balai sangat

minim dan tidak tersedianya Dokter Hewan yang langsung

menangani bila terjadi gangguan kesehatan pada ternak.


BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER

1. LokasiLokasi UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner masih

menjadi kendala utama di dalam memberikan Pelayanan Kesehatan

Hewan. Letak yang jauh dari pusat kota terkadang membuat

konsumen enggan membawa hewan kesayangan untuk dilakukan

pemeriksaan laboratorium maupun pelayanan kesehatan.

2. BangunanHingga saat ini UPTD rumah sakit hewan dan laboratorium veteriner

belum memiliki ruangan yang memadai terutama ruangan Rumah Sakit

Hewan, dimana masih menempati ruangan yang sebenarnya belum

memenuhi standar sebagai tempat pelayanan kesehatan hewan.

3. Sarana TransportasiSarana transportasi juga masih menjadi kendala dalam memberikan

pelayanan. Kendaraan operasional Seksi PMHPHK berupa 1 unit

mobil Pick Up Suzuki (tahun 1988) sudahtidak layak pakai.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah SDMJumlah tenaga di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium

Veteriner masih kurang mencukupi baik itu untuk tenaga

administrasi perkantoran maupun Medis dan Paramedis Veteriner.

- Pengetahuan dan Keterampilan SDMPengetahuan dan Keterampilan Tenaga Medis Veteriner/Paramedis

Veteriner perlu terus ditingkatkan terutama bagi tenaga teknis di Seksi

Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan.

BPT HMT SERADING

1. Kesekretariatan :

- Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana dalam Rencana Kegiatan karena lokasi kegiatan berada di

Sumbawa tetapi bendahara satker dan panitia pengadaan berada

di Mataram;


- Pengiriman dana operasional (APBN) belum tepat waktu dan

jumlah sesuai RPP yang diminta.

- Masalah sosial dan situasi keamanan yang mengganggu aktifitas

seperti lahan di Instalasi Dompu sebagian besar dikuasai oleh

masyarakat, pagar lokasi padang penggembalaan di Serading

dibuka untuk jalan umum.

- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

khususnya di bidang administrasi

- Belum tersedianya fasilitas telepon kantor karena tidak tersedia

jaringan.

- Kapasitas dan sarana kantor kurang memadai dan tidak seimbang

dengan jumlah pegawai yang ada.

2. Pembibitan Ternak :

- Seleksi ternak belum dapat dilaksanakan secara optimal karena

populasi ternak melebihi kapasitas tampung/over kapasitas.

- Adanya musim kemarau yang panjang sehinggaberpengaruh

terhadap penyediaan pakan secara berkelanjutan.

- Pelepasan ternak di Instalasi Dompu secara bebas yang

berdampak terhadap kesulitan melakukan recording sehingga

kemungkinan ternak bisa hilang dan mati tanpa diketahui.

- Jumlah personil tidak berimbang dengan luas lahan dan ternak

- Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perbibitan belum

memadai.

3. Pembibitan HPT

- Produksibenih dan hijauan pakan ternak menurun drastisakibat

adanya musim kemarau yang panjang dan perubahan iklim yang

tidak menentu

- Permintaan pasar terhadap benih hijauan pakan ternak tidak dapat

ditentukan secara pasti sehingga penanaman bibit untuk produksi

hanya berdasarkan estimasi.

- Kesulitan memaksimalkan produksi benih karena masa panen

secara serempak dan dilakukan secara manual.


4. Pengelolaan Pakan Ternak/Padang Panggembalaan :

- Pengelolaan padang penggembalaan ternak belum ditangani

secara maksimal

- Drainase padang penggembalaan belum tertata dengan baik

- Terbatasnya ketersediaan pakan pada musim kemarau

- Teknologi pakan belum terimplementasi secara maksimal sesuai

teklogi yang tersedia

- Belum berimbangnya antara luas lahan dengan jumlah tenaga kerja

yang tersedia.

5. Kesehatan Hewan :

- Belum tersedianya tenaga Dokter Hewan

- Drainase kandang belum seluruhnya tersedia sehingga

mengakibatkan kandang menjadi lembab dan becek

- Adanya beberapa penyakit yang muncul pada musim-musim

tertentu seperti penyakit mata dan diare

6. Pasca Panen :

- Keterbatasan sarana pasca panen sehingga pengelolaan benih

hijauan pakan ternak masih dilakukan secara manual

- Pelaksanaan sertifikasi benih hijauan pakan ternak belum ada

7. Regulasi :

- Proses mendapatkan ijin penghapusan dan penjualan ternak

memerlukan waktu sehingga fluktuasi harga ternak di pasar tidak

dapat diprediksi secara pasti demikian juga dengan kondisi ternak.

BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK

RUMINANSIA (BP3TR)

1. Jumlah staf yang sangat terbatas yakni sebanyak 4 (empat) orang

menyebabkan pelayanan belum optimal.

2. Fasilitas kerja berupa Komputer 3 unit, Printer 2 unit, Laptop 2 (dua)

unit dan Meja Kerja dibandingkan dengan volume pekerjaan yang

harus diselesaikan masih terasa kurang.

3. Fasilitas berupa sarana transportasi UPTD BP3TR sudah ada baik roda

2 maupun roda 4 akan tetapi dana operasionalnya belum ada.


4. Sumber daya manusia di UPTD BP3TR terdiri dari Kepala UPTD

BP3TR, 2 kepala Seksi, 1 Kasubbag Tata Usaha dan 6 orang Staf serta

2 orang pegawai kontrak. Jumlah staf yang terbatas baik keterampilan

teknik pengolahan pakan maupun personil sangat tidak maksimal untuk

kegiatan operasional di UPTD BP3TR.

5. Bantuan alat-alat pengolah pakan yang diperoleh kelompok belum

dimanfaatkan disebabkan karena modal untuk pembelian bahan baku

pakan dan biaya untuk pengoperasian alat belum ada

6. Hasil samping pertanian belum termanfaatkan sebagai pakan ternak

ruminansia karena kepemilikan ternak ditingkat petani ternak

maksimal 2 atau 3 ekor per orang sehingga petani masih merasa

mampu untuk mencari rumput hijau

7. Sistem pemeliharaan ternak dikelompok masih sistem tradisional dan

menganggap usaha sampingan saja sehingga usaha peternakan

belum menjadikan usaha bisnis

8. Manajemen kelembagaan di kelompok tani ternak belum berjalan dengan

maksimal disebabkan karena faktor kepemilikan ternak dipelihara dan

dirawat oleh masing - masing orang dalam kelompok, jadi manfaat

kandang bagi kelompok adalah tempat kolektivitas pemeliharaan ternak

untuk dijaga keamanan secara bersama dalam kelompok

9. Pembagian tugas dalam kelompok belum terlaksana dengan baik

10. Budaya ngawis dikalangan peternak masih sangat kuat.

11. Peralatan pengolah pakan yang belum memadai.

12. Belum memiliki tenaga teknis untuk memperbaiki alat pengolah pakan

ketika terjadi kerusakan mesin.

13. SDM tenaga teknis ataupun petugas pengolah pakan yang masih

rendah sehingga perlu mengikuti diklat pengolahan.

14. Ketersediaan bahan - bahan untuk pengolahan pakan tidak tersedia

sepanjang waktu seperti onggok.


B. PEMECAHAN MASALAHAdapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

1. Meningkatkan koordinasi dengan petugas-petugas dilapangan

secara terus menerus untuk mengingatkan batas waktu

penyelesaian kegiatan.

2. Terus berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan sehingga

bila ada permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah.

3. Untuk kegiatan - kegiatan yang sifatnya kontrak perlu dilakukan

koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga.

4. Jadwal pelaksaaan kegiatan diusahakan tepat waktu.

BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

1. Perlunya survey harga dilapangan dikaji kembali untuk menetapkan

HPS dan Spek yang sesuai sehingga kegiatan yang gagal proses

lelang di ULP bisa dihindari

2. diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proses ULP

dilaksanakan pada awal – awal tahun agar dalam pelaksanaan kegiatan

nantinya dapat lebih optimal

3. Diperlukan komitmen bersama yang komprehensif antara stakeholder yang

bergerak dibidang pengembangan budidaya ternak agar tercipta iklim yang

kondusif dalam pengembangan agribisnis peternakan didaerah.

4. Perlunya pendampingan bagi kelompok yang berupa pembinaan,

bimbingan dan penyuluhan maupun pelatihan bagi pendamping

kelompok itu sendiri maupun anggota kelompok tani ternak dengan

tujuan agar peternak dapat menjalankan usaha budidaya ternak

secara lebih baik.

5. Pendampingan pada kelompok akan menjadi lebih efektif jika petugas

pendamping masuk dan menjadi bagian dari kelompok yang

didampingi dan memiliki peran dalam keberhasilan usaha di bidang

peternakan yang dilakukan.

6. Diharapkan kelompok tani ternak harus selalu berkoordinasi dengan

Dinas Kabupaten/Kota setidaknya dengan Tim Teknis


7. Pelaporan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan

setiap kegiatan, maka diharapkan agar Dinas Kabupaten/Kota dapat

menunjuk petugas yang khusus menangani pelaporan sehingga tidak

terjadi keterlambatan dalam penyampaiannya.

8. Dukungan dana APBD II sangat diharapkan untuk operasional

pembinaan dan pengawasan di lapangan oleh karena perlu

disediakan dana sharing dari masing-masing tingkatan tersebut.

BIDANG KESEHATAN HEWAN

1. Mengingatkan Kabupaten/Kota baik melalui surat maupun telpon agar

mengirim laporan rutin bulanan tepat waktu.

2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan seperti

peralatan dan sepeda motor ke pusat.

3. Bersurat ke Pemerintah Daerah dan Pusat untuk penambahan

pengangkatan Medis Veteriner (Dokter Hewan) dan Paramedis Veteriner.

4. Mendistribusikan obat-obatan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan

alokasi jatah yang diterima.

5. Kedepan perlu diusulkan ke pusat untuk anggaran obat-obatan

gangguan reproduksi yang memadai.

6. Menyampaikan panduan pengisian laporan yang benar dan lengkap

sesuai data yang diperlukan.

7. Meningkatkanketerampilan petugas lapangan melalui training

penanganan penyakit gangguan reproduksi dan penanganan sampel.

8. Meningkatkan koordinasiantara dinas dengan Balai Laboratorium

Keswan maupun Balai Besar Veteriner.

9. Mengusulkan ke pusat agar dana pengamatan penyakit lebih

memadai.

10. Sharing dana kegiatan surveilans di masing- masing Kabupaten/Kota.

11. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam

pengawasan pemasukan HPR di pelabuhan resmi maupun tidak resmi.

12. Sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi lebih ditingkatkan untuk

peternak.


13. Perlu adanya kontribusi antar pemerintah Provinsi dan Kab/kota dalam

hal pengadaan alat dan bahan yang mendukung pelaksanaan kegiatan

pencegahan dan pengendalianPHM serta dana operasionalnya.

14. Untuk peternakan unggas sektor 4 perlu pengembangan dan

penerapan sistem biosecurity yang optimal dan pelayanan kesehatan

yang partisipatif (melibatkan partisipasi aktif masyarakat).

15. Perlu dilakukan monitoring dan surveilans yang benar dan konsisten,

yakni dengan cara melaksanakan kajian epidemiologi dengan

menggunakan strategi sampling (besaran sampling, cara pengambilan

sampel), penjaringan faktor resiko melalui kuesioner dan analisis data.

16. Melakukan koordinasi aktif dengan instansi-instansi terkait (Karantina,

Kepolisian dll) untuk melakukan pengawasan dipintu keluar masuk

ternak unggas baik antar pulau maupun antar Kabupaten/Kota.

17. Penyuluhan/sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat terus digalakkan baik melalui penyebaran leaflet,

penyuluhan di kelompok-kelompok peternak maupun di sekolah-

sekolah serta sosialisasi melalui media massa.

18. Memanfaatkan tenaga –tenaga PDSR yang telah dibentuk ditiap

kabupaten/kota untuk terus melaksanakan surveilans, pencegahan

dan pengendalian terhadap penyakit AI di wilayah masing-masing.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Pemotongan ternak harus melalui prosedur yang sudah disepakati

atau SOP Pemotongan yaitu antara lain hewan baru bisa dipotong

setelah dilakukan pemeriksaan antemortem oleh Dokter

Hewan/Petugas yang berwenang.

2. Intervensi melalui program insentif pemotongan betina produktif

kepada Kelompok tani Ternak atau Kelompok Pejagal.

3. Perlu penganggaran dana operasional bagi petugas RPH.

4. Perlu pembentukan asosiasi/paguyuban petugas, jagal dan pengusaha

ternak di masing - masing kabupaten/kota untuk memudahkan akses pasar


5. Perlu sosialisasi Peraturan Daerah, Public Awareness serta

pembinaan dan pengawasan yang kontinyu antara petugas provinsi

dan kabupaten/kota serta instansi terkait lain dalam hal pemotongan

ternak khususnya ternak betina produktif.

6. Intensitas koordinasi dan komunikasi dengan aparat hukum agar

ditingkatkan

7. Melalui RMRPHR secara berkelanjutan akan merubah profil RPH di

NTB sehingga penjaminan PAH ASUH akan mampu berdaya saing.

8. Fasilitasi sarana, prasarana dan SDM petugas dalam rangka

optimalisasi RPHR

BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN

1. Mengusulkan kepada Kepala Dinas agar penyediaan SDM Peternakan

dapat ditambahkan dan menjadi prioritas dalam perekrutan PNS.

2. Mengusulkan agar setiap kepala seksi diberikan fasilitas yang sama

dengan kepala seksi lainnya.

3. Bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota agar lebih

kreatif dalam menyampaikan informasi tentang kebutuhan –

kebutuhan untuk pengembangan usaha peternakan di NTB.

4. Berkoordinasi dengan Petugas Teknis Kabupaten/Kotaagar meningkatkan

pembinaan dan membimbing para kelompok usaha olahan lebih intensif

sekaligus mengawasi produksi dan perkembangan usahanya.

5. Memberikan bimbingan kepada kelompok olahan dengan melibatkan

instansi terkait dalam pengurusan PIRT dan sertifikasi halal produk

olahannya.

6. Mengikuti pameran yang lebih selektif dan benar-benar memberikan

dampak positif bagi pelaku usaha di daerah.

BALAI INSEMINASI BUATAN

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Mengintensifkan koordinasi antar seksi melalui pemahaman tugas

pokok yang baik sehingga tidak banyak menimbulkan gesekan-

gesekan dalam melaksanakan kegiatan


- Diperlukan pelatihan-pelatihan/magang/study banding guna

peningkatan keterampilan pada staf-staf yang ada terutama pada

masalah-masalah ketatausahaan seperti pelatihan cara penulisan

surat-surat, komputerisasi sehingga kegiatan yang ada di Balai bisa

berjalan dengan lancar

- Penghematan daya listrik dilakukan dengan perbaikan

jaringan/instalasi dan meminimalkan pemakaian daya listrik

- Penambahan tenaga keuangan

- Penindakan tegas kepada staf yang kegiatannya tidak melalui

prosedur yang sudah berlaku

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Penyusunan perencanaan kegiatan harus disesuaikan dengan

peraturan yang berlaku

- Pengadaan kendaraan operasional (roda 4) yang baru sebagai

pengganti kendaraan operasional yang dihapus.

3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

- Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk percepatan

pelaporan

- Penambahan tenaga terlatih untuk ditempatkan di Balai Inseminasi

Buatan dalam mendukung kegiatan - kegiatan yang telah direncanakan

4. PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

- Langkah-langkah untuk peningkatan proses produksi mani beku :

a. Pengadaan generator dengan kapasitas 10.000 kwh

b. Pemesanan straw kosong harus dilakukan lebih awal

- Pengusulan penghapusan aset berupa sapi perah sebanyak 7

(tujuh) ekor dikarenakan secara ekonomis dan sudah tidak

dialokasikan lagi anggaran untuk operasionalnya

- Diperlukan pelatihan, kursus atau studi banding untuk meningkatkan

keterampilan yang dibutuhkan oleh petugas sapi brangus Amor - Amor.

- Pengadaan mesin sumur bor dengan kapasitas besar dan pembuatan

unit baru sumur bor demi mengairi padang penggembalaan.


5. PENINGKATAN KAPASITAS UPTD

- Pemenuhan akan HPT di BIB mengalami penurunan produksi

terutama pada musim kering yang disebabkan oleh pencurian

rumput. Untuk mengatasi masalah pencurian rumput di lahan kebun

HPT BIBD Banyumulek dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan penjaga malam untuk mengawasi kebun HPT

yang ada pada siang hari.

b. Melakukan koordinasi dengan satuan keamanan Kepolisian Sektor

Kediri untuk ikut memantau kondisi masyarakat yang melakukan

pencurian dengan melakukan patroli di lahan kebun rumput BIBD

Banyumulek.

c. Peremajaan lahan HPT seluas 9 ha yang berada di luar pagar

lingkungan kantor perlu dilakukan.

d. Pemagaran lahan kebun HPT seluas 9 ha

e. Diperlukan pejabat yang menangani khusus Instalasi Amor-Amor

sehingga koordinasi dan kebijakan tidak terhambat karena lokasi

yang jauh dan kalau terjadi gangguan ternak cepat teratasi

BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER

1. Upaya Peningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan di lokasi Banyumulek

masih diperlukan kerja keras antara lainberupa sosialisasi/penyuluhan

bagi pemilik ternak/hewan kesayangan dengan mendatangi lokasi -

lokasi kandang kelompok, Kantor Desa, Kantor Kecamatan dengan

membagikan leaflet/brosur tentang kegiatan UPTD Rumah Sakit Hewan

dan Laboratorium Veteriner. Hal ini dikarenakan lokasi UPTD Rumah

Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner jauh dari ibukota provinsi selain

itu transportasi umum tidak ada kecuali Taxi.

2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana seperti obat-obatan,

transportasi sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit.

3. Mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang sesuai dengan

kebutuhan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner.


4. Peningkatan kemampuan personil UPTD Rumah Sakit Hewan dan

Laboratorium Veteriner dengan melakukan pelatihan - pelatihan

ataupun magang.

BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING

1. Kesekretariatan :

Berkoordinasi secara intensif dengan PPK dan Panitia/Pejabat

Pengadaan barang dan jasa

Penyelesaian SPJ dilakukan tepat waktu

Melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat

disekitar lokasi agar tidak memanfaatkan lahan untuk kepentingan

pribadi/kelompok

Mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan staf dengan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan

pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan mengajukan formasi

pengangkatan pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan atau

dengan diklat - diklat teknis yang berkaitan dengan tupoksi.

Memanfaatkan fasilitas telpon seluler serta berkoordinasi dengan

PT.Telkom Sumbawa untuk mengupayakan penyambungan telepon.

Pengusulan anggaran penambahan ruangan secara bertahap

dan penambahan meubelair

Perlu dilakukan penambahan daya untuk menunjang kinerja Balai.

2. Pembibitan Ternak :

Melakukan rasionalisasi ternak secara bertahap dan penyediaan

sarana prasarana secara bertahap melalui pengusulan anggaran

baik dari APBD maupun APBN

Melakukan perbaikan manejemen pakan sehingga kekurangan

pakan pada saat musim kemarau bisa dikendalikanserta

penyediaan sumber-sumber air.

Mengusulkan pembuatan Paddock Pastura dan melakukan

penggembalaan secara intensif melalui pengawalan oleh petugas.

Perbaikan pagar padang penggembalaan dan penanganan

secara intensif


Perlu dilakukan penambahan tenaga teknis untuk penanganan

ternak yang lebih intensif.

Penyediaan sumur bor untuk lahan padang pengembalaan dan

air minum ternak

3. Pembibitan Hijauan Pakan Ternak

Melakukan Introdusir jenis HPT unggul dari luar untuk mengganti

tanaman yang kurang produktif

Perlu dilakukan lobi-lobi bisnis secara intensif dengan pihak lain

sebelum melakukan penanaman untuk memastikan jenis dan

jumlah yang dibutuhan sehingga jenis HPT yang ditanam sesuai

dengan permintaan pasar.

Melibatkan masyarakat sekitar lokasi untuk ikut melakukan

panen dengan pembayaran sistem upah.

4. Pengelolaan Pakan Ternak/Padang Panggembalaan :

Perlu dilakukan introdusir jenis pakan unggul ke padang

penggembalaan untuk meningkatkan produktivitas padang

penggembalaan

Melakukan pemetaan lahan serta tata letak tanaman dan

perbaikan drainase secara bertahap.

Melakukan pengawetan pakan dengan sistem teknologi tepat guna

Perlu dilakukan perimbangan tenaga kerja dengan luas lahan

yang ada.

5. Kesehatan Hewan :

Mengusulkan penempatan tenaga Dokter Hewan dan paramedis

Melakukan perbaikan sistem drainase kandang dengan baik

Perlu dilakukan antisipasi dan pencegahan secara dini serta

penyiapan obat-obatan yang diperlukan


6. Pasca Panen :

Mengusulkan pengadaan sarana prasarana secara bertahap

melalui anggaran APBD maupun APBN

Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan tentang mekanisme dan persyaratan untuk

mendapatkan sertifikasi benih hijauan pakan ternak.

7. Regulasi :

Diharapkan para pengambil kebijakan dan pihak terkait untuk

lebih mempercepat proses regulasi penghapusan terhadap

ternak-ternak yang diusulkan

BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK

RUMINANSIA (BP3TR)

1. Melakukan pembinaan terhadap staf terutama penggunaan fasilitas

sarana komputer.

2. Memaksimalkan penggunaan komputer dan laptop yang ada.

3. Fasilitas sarana transportasi kendaraan roda 4 (empat) dipinjamkan

dari mobil operasional PSDS/K bidang Budidaya Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB untuk menunjang kegiatan

Kepala Balai dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit

untuk menunjang kegiatan Kepala Seksi dan staf Sub Bagian Tata

Usaha pada tahun ini akan diusahakan dana operasionalnya.

4. Perlu adanya penambahan staf terutama tenaga teknis yang

mempunyai kompetensi di bidang pengolahan pakan.

5. Fasilitas berupa meja dan kursi kerja yang kurang masih dipinjamkan

dari BIB dan BRSHLV.

6. Pembinaan untuk penguatan kelembagaan pada Kelompok Tani

Ternak harus terus ditingkatkan

7. Perlunya tenaga pendamping untuk Kelompok Tani Ternak.

8. Perlunya tenaga penyuluh untuk Kelompok Tani Ternak

9. Meminjam alat pengolah pakan yang ada di BIB seperti Chooper.


10. Menyiapkan operator mesin/teknisi mesin bila sewaktu - waktu mesin

rusak.

11. Memperbanyak pelatihan kepada tenaga lapangan pengolahan

pakan.

12. Mencari alternatif bahan pakan lain yang murah dan bergizi tinggi.


BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian kegiatan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Pada tahun 2015 populasi sapi di Nusa Tenggara Barat mengalami

peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2014. Populasi sapi tahun

2015 sebanyak 1.055.013 ekor atau meningkat sebesar 4,1%.

2. Pada tahun anggaran 2015 dana yang dikelola oleh Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang bersumber dari dana APBD

Provinsi NTB sebesar Rp.33.690.572.100,-(tiga puluh tiga milyar enam

ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)

dan telah realisasi sebesar Rp.29.549.545.539,- (dua puluh sembilan

milyar lima ratus empatpuluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima

ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar

87,71%sedangkanrealisasi fisik sebesar 98,93%yang terdiri dari :

- Belanja Langsung sebesar Rp.16.673.660.658,-(enam belas milyar

enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam

ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar95,07%dan realisasi fisik

mencapai 100%- Belanja Tak Langsung sebesar Rp.16.673.660.668,-(enam belas milyar

enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam

ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar82,76%dan realisasi

fisik sebesar 97,86%.3. Dukungan APBN Satker - 06 tahun 2015 untuk pembangunan peternakan

rinciannya sebagai berikut :

- Sumber Dana Dekonsentrasi dari alokasi anggaran sebesar Rp.

11.603.877.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tujuh

puluh tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.10.241.681.210,-

(sepuluh milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh


satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 90% dengan realisasi

fisik sebesar 92,80%

- Sumber Dana Tugas Pembantuan dari alokasi anggaran sebesar Rp.

34.886.170.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh

enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar

Rp. 28.100.085.315,- (dua puluh delapan milyar seratus juta delapan

puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sebesar 75,8% dengan

realisasi fisik sebesar 83,4%

4. Dukungan APBN Satker – 07 Tahun 2015 untuk pembangunan

peternakan dengan rincian sebagai berikut :

- Sumber Dana Dekonsentrasi dari alokasi anggaran sebesar Rp.

730.925.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima

ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.650.430.000,- (enam ratus lima

puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 93,6%

dengan realisasi fisik sebesar 98,8%

- Sumber Dana Tugas Pembantuan dari alokasi anggaran sebesar

Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 2.997.844.050,- (dua milyar sembilan ratus

sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima

puluh rupiah) atau sebesar 83,9% dengan realisasi fisik sebesar 99,7%

5. Dukungan APBN Satker – 08 Tahun 2015 untuk pembangunan

peternakan dengan rincian sebagai berikut :

- Sumber Dana Dekonsentrasi dari alokasi anggaran sebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp.264.495.600,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus

sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 88,17%

dengan realisasi fisik sebesar 95%

6. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.1.114.640.000,-(satu milyar seratus empat belas juta enam ratus

empat puluh ribu rupiah) dan telah realisasi sampai dengan akhir bulan

Desember 2015 mencapai Rp.606.682.945,-(enam ratus enam juta enam


ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau

sebesar 54,43%.7. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan

Obat Hewan di seluruh Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB telah

berlangsung dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan.

8. Penertiban pelaksanaan peraturan penjualan obat hewan dan distribusi

obat hewan (perijinan dan penyimpanan) oleh Depo obat hewan dan toko

obat hewan di kabupaten/kota se-NTB terbina dengan baik.

9. Tingginya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewan/ternaknya

dipuskeswan guna mendapatkan perawatan, pemeriksaan dan pengobatan

10. Program penanggulangan penyakit gangguan reproduksi telah berjalan

dengan baik sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan

produktivitas dan reproduktivitas ternak

11. Pengawasan obat hewan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan

dengan mengambil beberapa sampel obat yang ada di toko-toko, depodan

lain - lain yang ada di seluruh kabupaten/kota se NTB untuk dikirim dan

dilakukan pemeriksaan oleh BPMSOH Gunung Sindur-Bogor dimana hasil

pemeriksaannya 99% obat-obat tersebut masih layak digunakan.

12. Kasus AT/SE terkendali, namun perlu perhatian terhadap BEF dan Surra

serta flu burung (AI).

13. Penanggulangan dan pemberantasan Anthrax dan AI pada ternak berarti

juga menghilangkan ancaman terhadap manusia

14. Pemberantasan desa tertular Anthrax harus bersifat massiv dan butuh waktu

cukup lama karena sifat spora Anthrax, disamping perilaku dan pemahaman

masyarakat sehingga perlu koordinasi intensif antar instansi terkait

15. Tahun 2011 kasus positif penyakit AI pada unggas dan manusia di

Provinsi NTB belum ada laporan, hal ini disebabkan karena pengawasan

lalu lintas berjalan seperti yang diharapkan dan surveillance secara

terintegrasi dengan dinas kesehatan sangat harmonis di Kabupaten/Kota.

16. Capaian Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kesehatan Hewan dengan


- Sumber dana APBDcapaian realisasi untuk keuangan sebesar 68% dan

fisik sebesar 80%.


- Sumber dana APBN Dekonsentrasicapaian realisasi keuangan sebesar

62,5% dan fisik sebesar 81,1%.

- Sumber dana APBN Tugas Pembantuan capaianrealisasi fisik

mencapai 100% dan keuangan sebesar 90,8%.

17. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

tahun anggaran 2015 melalui dana dekonsentrasidi Provinsi NTB s/d bulan

Desember secara fisik telah mencapai 100% dan keuangannya telah

mencapai 93,63% atau sebesar Rp.650.430.000,- (enam ratus lima puluh juta

rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp694.692.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan

puluh dua ribu rupiah)

18. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

tahun anggaran 2015 melalui dana Tugas Pembantuandi Provinsi NTB s/d

bulan Desember sebesar Rp.2.997.844.050,- (dua milyar sembilan ratus

sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah)

dimana realisasifisik telah mencapai 100% dan keuangannyasebesar83,86% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga

milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

19. Realisasi keuangan kegiatan Pada Bidang Usaha Peternakan Sumber

Dana APBD sebesar Rp.420.741.763,- (empat ratus dua puluh juta tujuh

ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau

sebesar 39,75% dari total anggaran sebesar Rp.1.058.360.000,- (satu

milyar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

20. Serapan anggaran untuk tahun 2015 Balai Inseminasi Buatan untuk

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.426.104.940,- (satu milyar empat ratusdua puluh enam juta seratus empat ribu sembilan ratus empat puluhrupiah) atau sebesar 90,47% sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100%dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.576.259.500,- (satu milyar lima ratus

tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 150.154.560,-(seratuslima puluh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluhrupiah)terdiri atas sisa pembayaran listrik, perjalan dinas, kursus singkat,

pengadaan komputer, operasional kendaraan dan lain-lain.


21. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Balai Inseminasi

Buatan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 254.437.250,- (dua ratus limapuluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluhrupiah) atau sebesar 325,09% yang terdiri dari penjualan straw sebesar Rp.

244.937.250,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh

tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penjualan sapi dari potong paksa

sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

22. Realisasi Semen Beku tahun 2015 adalah sebesar 24.898 dosis dengan


- Kota Mataram : 250 dosis

- Kabupaten Lombok Utara : 6.859 dosis

- Kabupaten Lombok Barat : 5.178 dosis

- Kabupaten Lombok Tengah : -

- Kabupaten Lombok Timur : 9.144 dosis

- Kabupaten Sumbawa Barat : -

- Kabupaten Sumbawa : 1.214 dosis

- Kabupaten Dompu : 1.036 dosis

- Kabupaten Bima : 520 dosis

- Kota Bima : 430 dosis

23. Realisasi Akseptor tahun 2015 adalah sebesar 28.073 akseptor dengan


- Kota Mataram : 44 akseptor

- Kabupaten Lombok Utara : 3.888 akseptor

- Kabupaten Lombok Barat : 2.883 akseptor

- Kabupaten Lombok Tengah : 1.595 akseptor

- Kabupaten Lombok Timur : 12.807 akseptor

- Kabupaten Sumbawa Barat : 843 akseptor

- Kabupaten Sumbawa : 1.316 akseptor

- Kabupaten Dompu : 1.796 akseptor

- Kabupaten Bima : 2.640 akseptor

- Kota Bima : 261 akseptor


24. Realisasi Kelahiran tahun 2015 sebesar 24.142 ekor dengan rincian

sebagai berikut :

- Kota Mataram : 140 ekor

- Kabupaten Lombok Utara : 4.897 ekor

- Kabupaten Lombok Barat : 2.604 ekor

- Kabupaten Lombok Tengah : 4.251 ekor

- Kabupaten Lombok Timur : 9.318 ekor

- Kabupaten Sumbawa Barat : 250 ekor

- Kabupaten Sumbawa : 423 ekor

- Kabupaten Dompu : 1.459 ekor

- Kabupaten Bima : 617 ekor

- Kota Bima : 183 ekor

25. Hasil pelayanan kesehatan hewan Rumah Sakit Hewan sebanyak 2.675

ekor dengan rincian sebagai berikut :

- Hewan sembuh sebanyak 434 ekor

- Hewan mati 2 sebanyak ekor

- Preventif/pencegahan, vaksinasi, operasi sebanyak 2.239 ekor

- Penyakit hewan menular (PHM) yang terindentifikasi sebanyak 129 ekor

- Penyakit hewan non PHM sebanyak 2.546 ekor

26. Hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium Veteriner tahun 2015 sebanyak

119.807 sampel dengan rincian sebagai berikut :

- Pemeriksaan serologi : AI sebanyak 2.906 sampel, ND sebanyak 82

sampel, Pullorum sebanyak 89.550 sampel, Antraks sebanyak 4.106

sampel, SE sebanyak 3.215 sampel, Brucellosis sebanyak 10.107

sampel (termasuk sapi bibit),

- pemeriksaan feces sebanyak 9.425 sampel,

- pemeriksaan PUD sebanyak 412 sampel,

- Pemeriksaan ektoparasit dll sebanyak 4 sampel.

27. Realisasi penerimaan PAD/Retribusi Daerah untuk UPTD Rumah Sakit

Hewan dan Laboratorium Veteriner sebesar Rp. 65.427.500,- (104,7% dari

target Rp. 59.000.000,-)


28. Kegiatan - kegiatan di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Serading (BPT HMT) tahun 2015 telah berjalan dan diselesaikan dengan

baik dengan beberapa indikator sebagai berikut :

a. Penggunaan input telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien adapun

realisasi penyerapan anggaran adalah :

- APBD: Keuangan81,65%dan Fisik95,65%- APBN : Keuangan96,27% dan Fisik 100%

b. Realisasi Penerimaan PAD tahun 2015 pada BPT HMT Serading

sebesar Rp. 113.280.755,-(seratus tiga belasa juta dua ratus delapanpuluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 78,67%.Penyebab tidak tercapainya realisasi PAD karena penjualan sapi tidak

dapat dilaksanakan oleh Panitia Lelang.

29. Sebagai Sumber benih HPT Unggul secara nasional BPT HMT Serading

telah mendistribusikan benih HPT ke dalam daerah dan berbagai Provinsi

di Indonesia.

30. Pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan pada BP3TR berjalan lancar baik

dari segi pelaksanaannya maupun antusias peserta namun perlu

ditingkatkan kelembagaan kelompok melalui pembinaan dan

pendampingan secara kontinyu sampai sistem kelembagaan itu dapat

berjalan dengan baik.

31. Peruntukan pakan olahan yang diproduksi oleh UPTD BP3TR belum ada

rekomendasi kerja sama dengan pihak terkait, masih sebatas uji coba dan

dipakai untuk pakan ternak yang ada di BIB dan kelompok tani ternak.


B. SARAN – SARAN1. Antar Satker Kabupaten dan Provinsi perlu lebih ditingkatkan

koordinasinya, mulai dari sejak penerimaan DIPA dan POK, penentuan

lokasi, revisi, usulan kegiatan tahun berikutnya sampai kepada

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan-pelaporan

2. Data statistik pada setiap Satker Kabupaten, agar selalu di update dan

disampaikan ke Provinsi dan pusat

3. Koordinasi dengan sub sektor lainnya dalam Rumpun Hijau di Kabupaten agar

lebih ditingkatkan. Hal ini dalam rangka mendukung terlaksananya kaidah

integrasi baik pada tataran konsepsional sampai kepada tataran operasional.

4. Dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah agar

memperhatikan potensi dan kondisi serta sosial budaya daerah perlu

adanya penyesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

5. Perlunya dibuat batasan - batasan yang jelas dalam menentukan peruntukan

lahan dalam hal komoditas yang akan diusahakan agar tidak terjadi tumpang

tindih antara lahan pertanian, perkebunan dan peternakan karena tidak

semua daerah mempunyai rencana tata ruang wilayah yang memadai.

6. Kegiatan yang sifatnya sangat tergantung pada kondisi cuaca/musim

seperti penanaman kebun HMT dan pembuatan embung sebaiknya

dilaksanakan di kondisi cuaca/musim yang dapat memberikan hasil yang

optimal dari kegiatan tersebut.

7. Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota guna

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesehatan hewan

8. Sesegera mungkin ada dukungan dari Provinsi untuk sosialisasikan kepada

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sehingga Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan DPRD memahami tentang pentingnya peran Pengawasan

Obat Hewan dan mengalokasikan pembiayaan secara proposional.

9. Pelatihan Penanganan Penyakit Gangguan Reproduksi Medis Veteriner

(Dokter Hewan) ditingkatkan.

10. Penempatan Dokter Hewan Tenaga Harian Lepas (THL) Kementerian

Pertanian RI perlu dilaksanakan secara merata di seluruh Kabupaten/Kota

se - NTB


11. Kabupaten/Kota perlu menganggarkan pengadaan obat-obatan dan

peralatan untuk Puskeswan

12. Mendukung program penanggulangan dan pemberantasan Antraks dan

SE/Ngorok yang telah dicanangkan Gubernur NTB (19 Desember 2005)

13. Meningkatkan tindakan kewaspadaan dini (surveilans, monitoring dan lain

- lain)

14. Melakukan vaksinasi lebih awal (Mei-Juli) yang didahului pada lokasi

potensial/endemis

15. Pada lokasi endemis, vaksinasi dilakukan pada semua ruminansia rentan

dengan coverage tinggi

16. Melakukan vaksinasi ulang (booster) + 4-6 bulan kemudian

17. Kontribusi dalam penyediaan vaksin (AT/SE) dan dana oprasional dan lain

- lain.

18. Penempatan tenaga Medis (Dokter hewan),Paramedis dan

kelengkapannya diprioritaskan pada lokasi-lokasi endemis Antraks dan

SE/Ngorok

19. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang Penyakit Hewan

Menular

20. Membentuk task force Antraks dan SE/Ngorok (lintas instansi) di

Kabupaten/Kota

21. Meningkatkan survaillance serta merespon secara cepat bila ada kasus

yang diduga AI dengan pengadaan sarana pendukung yang memadai

seperti rapid test, transport media untuk virus, spuit disposible, tabung

serum, swab dan desinfektan.

22. Pemotongan ternak betina produktif di Nusa Tenggara Barat baik

terhadap total pemotongan maupun terhadap total betina yang dipotong

diharapkan dapat menurun lagi.

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 perlu disosialisasikan secara

kontinyu di seluruh Kabupaten/Kota se - NTB.

24. Perubahan karakter SDM di RPH dalam menggerakkan budaya kerja

menjadi keharusan dan hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat

dan harus bergerak secara berkelanjutan.


25. Meningkatkan kinerja Tim PDSR di masing-masing Kabupaten/Kota

dengan memberikan dana operasional yang memadai sehingga status

setiap desa yang ada di Provinsi NTB (sebanyak 910 desa) secara

bertahap dapat diketahui.

26. Arus informasi terus dijalin antara pusat (Direktorat Jenderal Peternakan - UPP

AI) dengan Provinsi (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan-LDCC) juga

Kabupaten/kota (Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan

hewan dan tim PDSR) maupun dengan instansi terkait lintas sektoral

27. Perlu ditingkatkan sosialisasi keberadaan UPTD Rumah Sakit Hewan dan

Laboratorium Veteriner kepada masyarakat/peternak melaluibrosur, leaflet

dan KIE.

28. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan

di Balai Inseminasi Buatan.

29. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan - pelatihan, kursus/magang

dan study banding perlu dilaksanakan secepatnya

30. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan balai

perlu ditingkatkan

31. Dukungan Dana Oprasional UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium

Veteriner perlu ditingkatkan melalui sumber dana APBD maupun APBN.

32. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan – pelatihan,

seminar, workshop, studi banding dan lain – lain

33. Hal - hal yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2015 akan diusahakan

untuk diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang.

34. Koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota perlu diupayakan

secara terus - menerus.

35. Kegiatan monitoring dan evaluasi masih diperlukan dalam menindaklanjuti

aspirasi dari petani ternak untuk memperoleh manfaat dari program

pemerintah Provinsi NTB.

36. Perlunya peningkatan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan di

Kabupaten/Kota

37. Meningkatkan sosialisasi UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium

Veteriner melalui Brosur, Leaflet, dan Penyuluhan/Sosialisasi


38. Dukungan Dana Operasional UPTD Rumah Sakit Hewan dan

Laboratorium Veteriner

39. Perlu diupayakan insentif khusus bagi petugas BPT HMT Serading yang telah

bekerja dengan baik dan memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah

40. Dukungan yang diberikan kepada BPTHMT Serading dari tingkat pusat

sampai ke daerah sangat dibutuhkan untuk pengembangan BPT HMT

Serading di masa mendatang.

41. Perlu diupayakan penyediaan biaya operasional yang memadai dan

berkelanjutan.

42. Penyediaan sarana prasarana pendukung perlu direncanakan dan

dialokasikan anggarannya pada tahun anggaran mendatang.

43. Perlu dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak -

pihak terkait.

44. Perlu penambahan tenaga administrasi komputer guna mempercepat

penyelesaian pekerjaan

45. Perlu adanya fasilitas kendaraan operasional baik roda 2 (dua) maupun

roda 4 berupa truck pengangkut

46. Perlu penambahan tenaga teknis yang menguasai bidang pengolahan

pakan ternak ruminansia.

47. Sosialisasi pengembangan pakan hasil samping pertanian dan perkebunan

serta pembuatan pakan komplit berupa konsentrat yang berbasis bahan

baku lokal masih perlu diperkenalkan pada kelompok tani ternak dalam

rangka mengarahkan mereka pada usaha bisnis di bidang peternakan.

48. Perlu penambahan tenaga teknis pengolahan pakan yang punya

kompetensi di bidang pakan

49. Perlu penambahan alat pengolah pakan guna memperlancar pekerjaan

pengolahan pakan

50. Perlu analisa kandungan gizi bahan pakan olahan yang berasal dari

limbah pertanian dan perkebunan sebagai acuan.

Documents

LAPORAN TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN …