Cascading Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan …data.tanjabbarkab.go.id/sites/default/files/CASCADING... · 2018. 5. 14. · Cascading Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Cascading Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan

1

Cascading KinerjaTahun 2018

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKANKAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBIJalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : [email protected]


2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yg telah

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Cascading Tahun 2018,

sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yg bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi

Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara Subtanstif Cascading Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam

rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) yg telah disesuaikan dengan RPJMD Perubahan dan APBD 2018.

Akhir kata Cascading ini diharapkan akan mampu mengambarkan pelaksanaan

kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan

Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan

perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.


3

D A F T A R I S I HalamanHALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang 41.2 Gambaran Kondisi Organisasi 51.3 Ruang Lingkup 8BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA2.1 Rencana Strategis 92.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 102.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum 112.5 Cascading Kinerja 14BAB III PENUTUP 17LAMPIRAN


4

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan

Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas,

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi

hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “good

governance” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi

yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah

ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun

dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk

memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan

Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah

tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan


5

pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2)

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan

2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan

dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah

urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah

yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing

sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas

Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten

di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan

Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;

b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk tekhnis dilingkungan dinas

Peternakan;

c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;

e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan

f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi

dengan instansi terkait dalam pelaksanaannnya.


6

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas

2. 1 (satu) orang Sekretaris

3. 4 (empat) orang Kepala Bidang

4. 15 (lima belas) orang Kasi

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Lahan dan Irigasi.

2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Perbenihan

2. Seksi Produksi

3. Seksi Perlindungan

e. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Pembibitan dan Produksi.

2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak

3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3

(tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Penyuluhan.

2. Seksi Pengolahan.

3. Seksi Pemasaran.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :

1. UPTD Lab. Hayati

2. UPTD Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu

3. UPTD Kecamatan Bram Itam

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kepala Dinas Perkebunan danPeternakanSekretaris

Sub Bagian Umum &Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub BagianPerencanaan,Evaluasi danPelaporan Program

SeksiLahan dan IrigasiSeksiPupuk Pestisida,Alat &MesinSeksiPembiayaan dan Investasi

SeksiPerbenihanSeksiProduksiSeksiPerlindungan

SeksiPerbibitan dan ProduksiSeksiKeswan dan KesmavetSeksiPenyebaran &Pengembangan Ternak

SeksiPenyuluhanSeksiPengolahanSeksiPemasaran

BidangSarana dan Prasarana BidangPerkebunan BidangPeternakan Bid.angPenyuluhan,Pengolahan& Pemasaran

UPTD - UPTD Laboratorium Hayati- UPTD Kesehatan Hewan danKesmavet


8

1.3 RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Penyusunan Revisi Cascading Kinerja Dinas Perkebunan

dan Peternakan tahun 2018 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon

IV dilingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2018.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan dan

Peternakan yg tercantum didalam RPJMD Perubahan serta RENSTRA

Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Revisi Cascading Kinerja Dinas

Perkebunan dan Peternakan Tahun 2018 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Kondisi Organisasi

1.3 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

2.4 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

LAMPIRAN


9

BAB II

PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA2.1 RENCANA STRATEGIS (2016-2021).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut

dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi

dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan

landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan,

dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang

utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada

hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan

selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian

terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab

Barat Tahun 2016-2021 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2016 dan

mengalami revisi sesuai dengan substansinya yg merupakan turunan dari Revisi

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021

tersebut, adalah sebagai berikut:


10

2.2 TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi

dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih ditetapkanlah Tujuan Strategis

(TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sebagai berikut :

Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode Tujuan Strategis (TS)

T.1 Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan sertaPeningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1).

T.2 Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak(T.2)

Untuk mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis (TS)

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa Sasaran

Strategis (SS) yg mengambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021.

Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai IKU

(Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur apakah Sasaran Strategis (SS)

dapat mengkonfirmasikan Tujuan Strategis (TS) yg akan dicapai pada masa

mendatang (Tahun 2021).

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis 1 (T.1), “Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan

serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)”,

ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut :

Tujuan Strategis 1 (T.1)

Kode Sasaran Strategis (SS)Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS)SS.1 Meningkatnya Produksi Komoditi

Perkebunan.Produksi Komoditi Perkebunan( ton ) : (Sawit, Karet, Kelapa, Kopidan Pinang)

SS.2 Meningkatnya pengelolaan LahanProduktif

Bertambahnya Luas LahanPerkebunan (Ha) : (Sawit,Karet, Kelapa, Kopi dan Pinang)


11

2. Tujuan Strategis 2 (T.2),” Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan

Populasi Ternak (T.2)”, ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis

(SS) sebagai berikut :

Tujuan Strategis 2 (T.2)

Kode Sasaran Strategis (SS)Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS)SS.3 Meningkatnya Produksi Daging

Ternak.Produksi Daging Ternak (kg) : (Sapi,Kerbau, Kambing, Domba danUnggas)

SS.4 Meningkatnya Populasi Ternak Populasi Ternak (ekor) : (Sapi,Kerbau, Kambing, Domba danUnggas)

2.3 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN UMUM

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih

terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan

yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, yaitu :

S t r a t e g i

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui

Intensifikasi, Extensifikasi dan Diversifikasi.

2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui Gerakan

Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB), Pemetaan kawasan

peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan

lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung

jawab swasta.

3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.

4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan ganggguan

reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta

mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan

menular strategis.

5. Peningkatan penerapan tekhnologi tepat guna bagi pengembangan

peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas dan lain lain.


12

6. Pengembangan Sentra Agribisnis di kawasan Sentra Perkebunan dan

Peternakan.

7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan

peternakan.

K e b i j a k a n.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam

mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini

Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan

Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan

Umum Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan

Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan

melalui peningkatan intensifikasi dan ektensifikasi dengan penyediaan bibit

yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk

dan Pestisida.

2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung

peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan

sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.

4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan

berkelanjutan.


Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun 2016 - 2021

VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ”MISI 3: “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan ”.

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Strategi Arah KebijakanMeningkatkan ProduksiKomoditi Perkebunanserta PeningkatanPengelolaan LahanProduktif Perkebunan (T.1)

Meningkatnya produksiKomoditi Perkebunan(SS.1)

1. Tingkatkan hasil produksi dan ProduktifitasHasil Perkebunan.

2. Meminimalisir serangan Hama PenyakitTanaman.

3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh danPelaku Usaha Perkebunan

4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktifdengan pengembangan tanaman penyegartahunan

1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi,Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu.

2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit danPestisida.

3. Penyebaran dan pemamfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaanKelompok Tani

4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya ygmerupakan penunjang pengolahan perkebunan

Meningkat nyapengelolaan LahanProduktif (SS.2)

Meningkatkan ProduksiDaging Ternak danPopulasi Ternak (T.2)

Meningkatnya produksiDaging (SS.3)

Peningkatan populasi, produksi dan produktivitasternak melalui Gerakan Serentak Birahi (GertakBirahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaanperwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit,Pemanfaatan Bahan pakan Lokal danpemberdayaan peternak serta memperbesar perandan tanggung jawab swasta.

Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi peternakan guna mendukungpeningkatan populasi dan produksi peternakan.

Meningkatnya PopulasiTernak (SS.4)


14

2.4 CASCADING KINERJA.

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai

mengambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran

Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator

Kinerja untuk Eselon IV. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading

Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2018 dapat dilihat pada

Lampiran.


CASCADING KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2018Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan 1 : “ Meningkatkan produksi Komoditi Perkebunankan serta Pengelolaan Lahan Produktif perkebunan”Tujuan 2 : “ Meningkatkan Produksi daging ternak dan Populasi ternak “

Indikator Kinerja Utama (IKU) : 1. Meningkatnya Produksi Komodi Perkebunan2. Meningkatnya Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan3. Meningkatnya Produksi Daging Ternak4. Meningkatnya Populasi TernakKepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Peternakan Kepala Bidang Sarana Prasarana Kepala Bidang Penyuluh, pengelohan &

Pemasaran Sekretaris

Sasaran 1 : - Meningkatnya produksi 5komoditi unggulan Sasaran1 : - Meningkatnya Populasidan Produksi hewanternak Sasaran1 :

- Meningkatnyakelompok Petani ygmenerapkan teknologipertanianSasaran 1: - Terlaksananya promosiatas hasil komoditiperkebunan danpeternakan

Sasaran 1: - Meningkatnyakelengkapan dankualitas pelayananadministrasiSasaran 2 : - Meningkatnya kepatuhandan kerjasama kemitraanantara perusahaan dgasosiasi petani pada 5komoditi unggulan

Sasaran 2 : - Menurunnya angkakematian ternak Sasaran 2 :

- Meningkatnya produksi5 komoditi unggulan Sasaran 2: - Tersedianya datapeternakan danperkebunan yg valid danuptodateSasaran 2: - Meningkatnya disiplindan kinerja aparaturSasaran 3: - Meningkatnyapengetahuan danketrampilan aparaturSasaran 4: - Tersedianya dataperkebunan danpeternakan yg up todate

Kasi Produksi KasiPerbenihan

KasiPerlindunga

n

KasiProduksi &Pembibitan

KasiKeswan &Kesmavet

KasiPenyebaran &

PengembanganTernak

KasiLahan &Irigasi

Kasi Pupuk,pestisida &

alat

KasiPembiayaan& Investasi

KasiPenyuluhan

KasiPengolahan

KasiPemasaran

SubbagUmum &

Kepegawaian

SubbagKeuangan

SubbagPerencana

an,Evaluasi &PelaporanProgram

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- Terpeliharanyakebunperconto hankopi libtukom- Terpeliharanya BPTKelapa,pinang &Kopi

- TerlaksananyaRevitalisasikebun kopilibtukom- TerlaksananyaInseminasiBuatan (IB)

- Jumlahternak ygterlayaninyapengobatan,PKB,pemeriksaanspecimen,

- Terlaksananyalomba ternakdan lombapetugas teknispeternakandan AUTSternak

- LuaslahanterairiTAM(TataairMikro)

- Terlaksananyapengadaansarana danprasaranaperkebunan

- Diperolehnya STD-Buntukkebunsawitswadaya- Terlaksananyakoordinasipenyuluhperkebunandanpeternakan

- TerlaksananyadinamikakelompokP2WKSS,PengadaanBibit

- Terlaksananyapublikasidanpromosiprodukunggulandaerah

- Tersedianyakelengkapanpelayananadministrasiperkantoran- TersusunnyaDokumenKeuanganSKPD

- Tersedianya datastatistikPerkebunan danPeternakan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- Terpelihara nyakebun percontohan kelapasawit danentres- Terlaksanannya demplotkelapa dalam

- Terbinanyaasosiasi danterjalinnyakerjasamakemitraan- Terlaksananyapencegahandanpengenda-liankarhutla &konfliklahan- Terlaksananyapengenda-lian hamapenyakittanamanperkebunan- Terlaksananyafasilitasiperemajaankebun sawit

- Terlaksananyasinkronisasibirahi- Terpeliharanya ternakitik indukan- Tersedianyadaginguntukkonsumsihari besarkeagamaan-

vaksinasidaneliminasi- Terlaksananyapengawasan lalulintasternak- Terlaksananyapengendalianpemotongan ternakbetinaproduktif

- Tersedianyadataperkembangan ternakpemerintah- Terlaksannyapengembangan ternakruminansia

danpeternakan- Terlaksananyapembinaan,pengawasanpupukpestisida- Terlaksananya PelatihanTTG(TeknologiTepat Guna)

- Tersedianya bibitkelapasawitbermutu- Terlaksananyapenyebaraninformasi pasarkomoditiperkebunan

UnggultanamanPerkebunan, pengadaanpupuk danobat-obatan- TerlaksananyapelatihanSKE

daerah- Terlaksananyapenyebaraninformasipasarpeternakan

- Terlaksananyapengadaanpakaiandinas besertakelengkapannya- Jumlah PNSyg mengikutiPelatihan

- Tersedianya BahanPerenca-naan danPelaporan(RENJA,RKA, DPA,TAPKINdanLAKIP)

UPT Lab.Hayati- Teratasinya serangan OPT kebunrakyat


17

BAB IIIPENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan

Peternakan Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading

Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran

maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi

Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon yg ada dilingkup Dinas Perkebunan

dan Peternakan yg mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Demikianlah Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermamfaat, kritikan

dan saran yg disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa

mendatang.


18

Lampiran

Documents

Cascading Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan …data.tanjabbarkab.go.id/sites/default/files/CASCADING... · 2018. 5. 14. · Cascading Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan