Dinas Perkebunan Dan Peternakan - baritokualakab.go.id

1 LKIP DISNAKERTRANS KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara berkewajiban

melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan

stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana

instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014,tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahmengharuskan setiap

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Dalam

kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik (good governance)sebagai salah satu bentuk


pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Tahun 2019.

LKIP Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito

Kuala merupakan hasil evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan

perencanaan dan penentuan kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan

bidang urusan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian pada waktu yang akan datang.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

OrganisasiDinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 35Tahun 2016,

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Bupati Barito Kuala

Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas. Sebelum adanya Peraturan daerah tersebut

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kualatergabung dalamDinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala,mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :


1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas

3. Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

4. Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial

5. Bidang Ketransmigrasian

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Balai Latihan Kerja )

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito KualaTugas dan FungsiDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yang menjadi kewenwngan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan produktivitas

tenaga kerja, perlindungan kerja dan hubungan industrial, serta

ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang peningkatan produktivitas tenaga

kerja, perlindungan kerja dan hubungan industrial, serta ketransmigrasian.

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan peningkatan

produktivitas tenaga kerja, perlindungan kerja dan hubungan industrial,

sertaketransmigrasian.


d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidanglingkungan

peningkatan produktivitas tenaga kerja, perlindungan kerja dan hubungan

industrial, serta ketransmigrasian.

e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsi tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2017 adalah :

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk

operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi ;

b. Menetapkan program, kegiatan, standart operasional tata waktu pelaksanaan

urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;

c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di

bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada

semua aparatur dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja

dan transmigrasi, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja

perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;


g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan

pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang menjadi tugas

pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan

kekayaan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disipilin pegawai, peningkatan

kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam

organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;

j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian

kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala Dinas dalam pelaksanaan

urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;

k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan

bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau

sekretaris daerah.


Gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.3. Isu Strategis (Strategic Issued)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

a. Urusan Ketenagakerjaan :

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAG. PERENCANAAN,

KEUANGAN& ASET

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

BIDANG PELINDUNGAN KERJA

DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BIDANG

KETRANSMIGRASIAN

SEKSI PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN

PEKERJA

SEKSI PENEMPATAN

DAN PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI

SEKSI BINA

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA FORMAL

SEKSI BINA PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA NON FORMAL

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL SEKSI BINA

PERMUKIMAN DAN PEDESAAN TRANS

UPTD BLK


1) Angka kemiskinan tinggi, Kabupaten Barito Kuala sebesar 5,19%, sedangkan

Provinsi Kalimantan Selatan 4,27% ;

2) Produktivitas tenaga kerja rendah, fenomena negara berkembang;

3) Daya saing relatif rendah, disebabkan rendahnya mutu SDM yang

dipengaruhi tingkat pendidikan dan kompetensi kerja;

4) Hubungan industrial, pengusaha, pekerja, dan pemerintah :

a) Persoalan pengupahan;

b) Outsourcing;

5) Pengalihan kewenangan Pengawas ketenagakerjaan dari Pemkab / Kota ke

Pemprov, memicu putusnya mata rantai pengawasan ketenagakerjaan;

6) Belum optimalnya perluasan kepesertaan, pelayanan, dan manfaat Sistem

Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) khususnya BPJS ketenagakerjaan;

b. Pembangunan Ketransmigrasian :

1) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan clear dan clean;

2) Masih adanya sisa beban tugas sertifikasi kepemilikan lahan;

3) Sengkata lahan transmigrasi dengan pihak lain;

4) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program

dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

5) Keberpihakan kebijakan dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi

6) Belum optimalnya data untuk pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi, sejalan otonomi daerah dan desentralisasi serta restrukturisasi

SKPD yang membidangi transmigrasi;

7) Dampak program transmigrasi terhadap aspek :

a) Ekonomi :


Iklim serta tanah di daerah baru tidak sesubur tanah vulkanis di Jawa dan

Bali, namun mampu meningkatkan taraf hidup transmigran,

kendatipun terdapat transmigran yang gagal di ex UPT. Bahandang

sebagai akibat kondisi alam.

b) Lingkungan :

- Penebangan hutan hujan sensitif;

- SDA dan lahan digarap berlebihan, picu deforestasi;

c) Sospol :

Terjalin keharmonisan warga transmigrasi dengan penduduk setempat,

sehingga tidak terjadi konflik seperti :

- Kerusuhan Sambas ( tahun 1999 ), suku Dayak dan Melayu berseteru

dengan transmigran dari Madura;

- Konflik Sampit ( tahun 2001 ), Suku Dayak berseteru dengan Suku

Madura;

- Perseteruan di wilayah Papua yang mayoritas Kristen dengan

transmigran yang kebanyakan Islam, diisukan pemerintah lakukan

Islamisasi.

a. Internasional :

1) Millenium Development Goals ( MDGs ) :

Pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa Indonesia,

menyangkut :

a) Pengentasan kemiskiman;

b) Keberlangsungan lingkungan ( environmental sustainability ).


2) Perdagangan bebas, menuntut komitmen global mengembangkan usaha

produktif.

b. Nasional :

1) Pengembangan dunia usaha dan pariwisata :

Perbaikan iklim, investasi dan penciptaan lapangan kerja ;

2) Penanggulangan kemiskinan :

Pemenuhan kebutuhan dasar ;

3) Pengembangan wilayah :

a) Pembangunan perdesaan ;

b) Reforma Agraria ;

c. Provinsi :

1) Kalsel Cerdas :

Perluasan penyelenggaraan pendidikan ;

2) Kalsel Terampil :

a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ;

b) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja ;

3) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan

pengembangan ekonomi dan sosial budaya :

Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana

publik, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah ;

4) Kalsel menuju salah satu destinasi wisata nasional :

Program pengembangan pariwisata.

5) Kalsel menuju daerah industri, perdagangan dan jasa :


Pengembangan sentra industri potensial.

d. Isu Daerah :

1) Peningkatan kualitas SDM :

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi

masyarakat.

2) Peningkatan infrastruktur daerah :

Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan.

3) Penanggulangan kemiskinan :

Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

4) Peningkatan perekonomian masyarakat :

Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah (LKIP) adalah :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 29).

d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016, tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala.

i. Peraturan Bupati Batola Nomor 70 tahun 2018 tentang Penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan pemkab Barito Kuala

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan,Pengendaliandan evaluasi pembangunandaerah,tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerahtentang rencana pembangunan jangka panjang

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembanguna

jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN

(Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD,

Dasar Hukum dan Sistematika)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

(Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

(Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta

Realisasi Anggaran)

BAB IV PENUTUP

(Meliputi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan

dilakukanorganisasi untuk meningkatkan kinerja)


II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1. Perencana Strategis

Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito

Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor :

188.45/245/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018, Tentang Penetapan Rencana Strategis

2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala maka

tujuan indikator, tujuan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Barito Kuala.

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Barito

Kuala adalah dalam rangka mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan dan keterampilan;

b. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal ;

c. Meningkatan insfrastruktur kawasan transmigrasi

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra yang ingin dicapai dari Dinas Tenaga Kerja dan

TransmigrasiKabupatenBarito Kuala adalah :

a) Meningkatnya Kesempatan Kerja

b) Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

c) Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis


d) Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

e) Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dapat di lihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2017-2022.

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan dan

Sasaran

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran

2018 2019 2020 2021 2022

1. Peningkatan

produktivitas

tenaga kerja

melalui pelatihan

keterampilan

Meningkatnya

kesempatan kerja

Persentase pekerja yang

mendapatkan pekerjaan

2,5

35,3 35,3 35,3 35,3

Meningkatnya

Kesejahteraan pekerja

Persentasi Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

20 20 20 20 100

Meningkatnya

Hubungan

Industrial yang

Harmonis

Persentase Penurunan

kasus perselisihan

Hubungan Industrial

100 100 100 100 100

2.

Mengembangkan

kewirausahaan

masyarakat

berbasis potensi

lokal

Meningkatnya

Pembangunan di

kawasan

transmigrasi

Persentase Pelaku usaha

yang meningkat

usahanya

20

20 20 20 100

3. Meningkatkan

infrastruktur

kawasan

transmigrasi

Meningkatnya

Pengembangan

kawasan

transmigrasi

Persentase Ketersediaan

Sarana dan Prasarana di

Kawasan

20 20 20 20 100

2.2. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang

sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah,

karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa


yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi

akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus

dalam mengarahkan dan mengelola programdan kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito

Kuala Tahun 2019, merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II ( Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala).

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Persentase Pekerja

yang mendapatkan

pekerjaan

35,3%

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

15.000.000

2. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Persentase Tenaga

Kerja yang mendapat

pelatihan berbasis

kompentensi

20%

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

381.981.500


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran

3. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis


Kasus perselisihan

Hubungan Industrial

33,3%

Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

16.750.000

4. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

20%

Pengembangan

Wilayah

Transmigrasi

3.537.573.450

(termasuk

DAK)

5. Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi

Persentase Pelaku usaha yang meningkat usahanya

20%

Pengembangan

Sumber Daya

Kawasan

Transmigrasi

333.005.000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigtrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dengan

5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase pekerja yang mendapat pekerjaan dengan target 35,3% program

Peningkatan Kesempatan Kerja Anggaran Rp. 15.000.000,-

2. Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompentensi

denagan target 20% Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja Anggaran Rp. 381.981.500,-

3. Persentase Penurunan Kasus perselisihan Hubungan Industrial dengan target

33,3% Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Anggaran Rp. 16.750.000,-

4. Persentase KetersediaanPeningkatan Pembangunan Sarana Prasarana di

Kawasan Transmigrasi dengan Target 20% Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi Rp. 3.537.573.450,-( Termasuk DAK )


5. Prosentase Pelaku Usaha yang meningkat usahanya dengan Target 20%

Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Anggaran Rp.

333.005.000,-


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak‐pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing -

masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Stragis

Tahun 2017‐2022, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019, Rencana Kerja Tahun 2019, dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2019.AB

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan targetsetiap indikator

dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akandiketahui selisih atau celah

kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkanselisih kinerja tersebut dilakukan

evaluasi guna mendapatkan strategi yangtepat untuk peningkatan kinerja di masa yang

akan datang (performanceimprovement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai berikut :


Tabel 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase Predikat

<100 Tidak tercapai

= 100 Tercapai/Sesuai target

>100 Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<

100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja

Yang tidak tercapai

No Kategori Capaian

1 Sangat baik >90

2 Baik 75 – 89,99

3 Cukup 65 – 74,99

4 Kurang 50 – 64,99

5 Sangat kurang 0 – 49,99

INERJA UTAM

3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :


595/19/DISNAKERTRANS/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Tahun 2017-2022,Sekaligus mendukung Visidan Misi BupatidanWakil

BupatiterpilihperiodeTahun2017-2022 adalah :“Terwujudnya Kabupaten BaritoKuala

Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju MasyarakatSejahtera”,

yang dijabarkansebagaiberikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1.Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan

Penataan Perkotaan.

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi berbasis pertanian.

3.Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan,Kecerdasan,Kesehatan Profesionalitas Sumberdaya

Manusia.

4.Memantapkan Tata Kelola PemerintahanYangTerbuka dan Melayani

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,dalam rangka pencapaian Misi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkontribusi

untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenanganyang dimiliki

Mencermati keempat Misi pembangunan daerah,peran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitupada Misi kesatu, kedua dan ketiga dengan target untuk Peningkatan

produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan, Meningkatkan infrastruktur

kawasan transmigrasi dan mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi

lokal, pada Misi yang ke empat adalah untuk menjalinkoordinasidankegiatan

pembangunandaerah.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :


Tabel 3.1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Satuan Target

Realisasi

% Capaian

1 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Prosentase Pekerja yang mendapatkan pekerjaan

Persen 35,3% 7,63% 21,61%

2 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Prosentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Keterampilan

Persen 20% 20% 100%

3 Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis

Prosentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Persen 33,3% 26,6% 79,87%

4 Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Prosentase Ketersediaan Sarana Prsarana di Kawasan Transmigrasi

Persen 20% 26,6% 133%

5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Prosentase Pelaku Usaha yang meningkat Usahanya Persen 20% 25%

127%

Dari tabel Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pekerja yang mendapatkan pekerjaan

masuk pada Misi ke III RPJMDMeningkatkan kualitas ketakwaan, kercerdasan,

kesehatan dan profesionalitas Sumber Daya Manusia dari target 35,3%. Jumlah

Pencari Kerja (Pembuat AK1 ) yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

IKU 1. “Persentase Pekerja yang mendapatkan pekerjaan”.


Kabupaten Baritro Kuala Tahun 2019 sebanyak 944 orang, Penempatan Tenaga Kerja di

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebanyak 72 orang, terdiri laki-laki 36 orang dan

perempuan sebanyak 26 orang pada PT. Permata Barito Docking dan PT. Dharma Putra

Kalimantan Sejahtera sehingga Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pekerja .yang

Mendapat Pekerjaan pada Tahun 2019 sebesar 7,63 %.

Sasaran Indikator “Persentase Pekerja yang mendapatkan Pekerjaan” didukung

oleh Program pendukung antara lain:

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis

Kompetensi melaksanakan Pelatihan Keterampilan :

1.1) Lokasi Bedah Kampung Terintegrasi pada

1. Kelompok Cahaya Purnama Desa Sei telan Besar Kecamatan Tabunganen

berupa Pelatihan Keterampilan Kecantikan sebanyak 16 orang.

2.Kelompok Melati Desa Bahandang Kecamatan jejangkit Pelatihan keterampilan

Pengolahan Hasil pertanian (PHP) sebanyak 16 orang

1.2) mengakumodir Usulan pada Musrenbang Tahun 2020 dilaksanakan pada :

1. Kelompok Maju Bersama Desa Tamban Muara kecamtan Tamban Pelatihan

Keterampilan menjahit sebanyak 16 orang.

2. kelompok Maju Bersama Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Pelatihan

Keterampilan Bengkel Sepeda motor sebanyak 16 orang.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pencari Kerja yang mengikuti

PelatihanKeterampilan dalam Tahun 2019 sebanyak 64 orang. Jika dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun sebelumnya capaian kinerja tahun 2019 dapat dikatakan baik


karena dapat mencapai target yakni mencapai target 100%. Hal ini merupakan hasil dari

kerja optimal semua sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Capian Indikator Kinerja Utama PersentaseTenaga Kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kompetensi masuk pada Misi ke III RPJMD Meningkatkan kualitas ketakwaan,

kercerdasan, kesehatan dan profesionalitas Sumber Daya Manusia,target 100% dapat

dicapai sesuai target yaitu 100% diperoleh dari Tenaga Kerja yang mendapat

pelatihan.Sasaran Indikator “Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis

kompetensi” didukung oleh Program pendukung antara lain:

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya capaian kinerja tahun

2019 dapat dikatakan baik karena dapat mencapai target 100%. Hal ini merupakan

hasil dari kerja optimal semua sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama persentase Penurunan Kasus perselisihan

Hubungan Industrialmasuk pada Misi ke III RPJMDMeningkatkan kualitas ketakwaan,

kercerdasan, kesehatan dan profesionalitas Sumber Daya Manusiadari target 33,3%

dapat dicapai sebesar 26,6% diperoleh Penyelesaian kasus perselisihan hubungan

industrial dengan cara mediasi dan fasilitasi

IKU 3. “Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial”

IKU 2. “Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasiskompetensi”


Sasaran Indikator “Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan

Industrial” didukung oleh Programpendukung antara lain:

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan

Penyelesaian prosedur, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


2019 realisasi hanya 26,6%, (4 kasus : 15 kasus ( kasus dalam 5 tahun)x 100 = 26,6%

) dari target 33,3%,karena dari 5 kasus yang ada di Tahun 2019,yang benar-benar

tuntas penyelesainnya hanya 4 kasus,sedangkan 1 kasus lainnya hingga saat ini masih

berproses di peradilan arbitrasi,karena penyelesaian melalui jalur Bipartit hingga

dilanjutkan ke Tripartit melalui Tim Mediator,juga belum ada kesepakatan diantara

kedua belah pihak yang berselisih, dikatakan baik karena kasus yang terjadi pada

perusahaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala tidak banyak kasus menandakan

keharmonisan pekerja dengan pengusaha terjalin baik, Hal ini merupakan hasil dari

kerja optimal semua sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di

Kawasan Transmigrasimasuk pada Misi keI RPJMDMengintegrasikan Infrastruktur

Wilayah yang mendukung kemandirian Desa dan penataan Kota dari target 20%

dapat di capai 26,6% melalui Sarana Prasarana peningkatan pembangunan jalan desa

yang di bangun di kawasan transmigrasi yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Karya

Maju Eks.UPT Marabahan SP.2

IKU 4. “Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di Kawasan Transmigrasi


Sasaran Indikator “Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di Kawasan

Transmigrasi” didukung oleh Program pendukung antara lain:

4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan

prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Transmigrasi.


2019 dapat dikatakan sangat baik karena dapat mencapai lebih dari target 100% yaitu

133%. Hal ini merupakan hasil dari kerja optimal semua sumberdaya yang dimiliki oleh


Capaian Indikator Kinerja Utama persentase Pelaku Usaha yang meningkat

Usahanyamasuk pada Misi ke II RPJMD Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

melalui Inovasi Teknologi berbasis Pertanian dari target 20% dapat tercapai 25%

melalui Kegiatan dengan dana APBD 2019 ,adapun yang kegiatan dengan dana APBD

tersebut yaitu :

- Kegiatan Pengolahan jamur krispy di Desa Danda Jaya Kec.Rantau Badauh

sebanyak 25 Org

- Kegiatan Pengolahan Jamur Krispy di Desa Sawahan Kec.Cerbon sebanyak 25

Org

- Kegiatan Sosialisasi Sudut Kreasi kemasan 30 Org

Sedangkan Kegiatan dengan Dana APBN yaitu :

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ) di

Kawasan Transmigrasi sebanyak 25 Org.

5) Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Kegiatan Peningkatan

Sumber Daya Warga Transmigrasi. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya capaian kinerja tahun 2019 dapat dikatakan sangat baik karena dapat

IKU 5. “Persentase Pelaku Usaha yang meningkat Usahanya”


mencapai 127% melebihi target 100%. Hal ini merupakan hasil dari kerja optimal

semua sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Persentase

Tahun 2019

Persentase Predikat Jumlah Indikator

<100 Tidak tercapai 2

= 100 Tercapai/Sesuai target 1

>100 Melebihi target 2

Dari tabel 3.1.2 menunjukkan Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Utama adalah : 2 (satu) IKU

yang tidak tercapai, 1 (tiga) IKU tercapai / sesuai target, dan 2 (satu) IKU melebihi target.

Tabel 3.1.3

Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Kategori

Tahun 2019

No Kategori Capaian Jumlah Indikator

1 Sangat baik >90 3

2 Baik 75 – 89,99 1

3 Cukup 65 – 74,99 0

4 Kurang 50 – 64,99 1

5 Sangat kurang 0 – 49,99 0


Dari tabel 3.1.3 dapat diperoleh gambaran bahwa capaian indikator kinerja utama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada

pada katagori Baik adalah sebagai berikut : 3 (satu) IKU Katagori “Sangat Baik”

(capaian> 90),1 (tiga) IKU katagori “Baik” (capaian 75-89,99), 1 (satu) IKU Katagori

“Kurang” (capaian 50-64,99)

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing‐masing indikator

kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing‐masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017‐2022 maupun

Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini

didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 dan

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor : 595/19/DISNAKERTRANS/2019

Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan rincian

sebagai berikut :


Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan jumlah indikator


Tahun 2019

Sasaran

Strategis 1

Meningkatnya Kesempatan Kerja 1 indikator

Sasaran

Strategis 2

Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja 1 indikator

Sasaran

Strategis 3

Meningkatnya Hubungan Industrial yang

harmonis

1 indikator

Sasaran

Strategis 4

Meningkatnya Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

1 indikator

Sasaran

Strategis 5

Meningkatnya Pembangunan di Kawasan

Transmigrasi

1 indikator

Dengan 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama yang ditargetkan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing

sasaran strategis sebanyak 2 (Satu) Sasaran yang melebihi target, 1 ( Satu) sasaran

sesuai target 2 ( Dua ) sasaran tidak mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2019

No Sasaran Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian Sasaran

Predikat

1 Sasaran Strategis 1 1 21,61% Tidak Tercapai Target

2 Sasaran Strategis 2 1 100% Tercapai sesuaiTarget

3 Sasaran Strategis 3 1 79,87% Tidak Tercapai target

4 Sasaran Strategis 4 1 133% Tercapai Melebihi target

5 Sasaran Strategis5 1 127% Tercapai Melebihi target


Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja utama Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada dalam katagori “Sangat Baik” yakni pada sasaran

2 ( Dua ) ,sasaran 4 (empat) dan sasaran 5 ( Lima ) sedangkan katagori“Baik” dicapai

pada sasaran 3 (Tiga ) dan katagori “Kurang” dicapai pada sasaran 1 (satu) Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.3:

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2019


Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

0-49,99 Sangat kurang

50-64,99 Kurang

65-74,99 Cukup

75-89,99

Baik

> 90 sangat

baik

1. Sasaran 1 1 21,61% √ - - - -

2. Sasaran 2 1 100% - - - - √

3. Sasaran 3 1 79.87% - - - √ -

4. Sasaran 4 1 133% - - - - √

5. Sasaran 5 1 127% - - - - √

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito

Kuala Tahun 2019 masing-masing sebagai berikut: Sasaran 1(satu) memperoleh capaian

kinerja sasaran Sangat Kurang (21,61%), Sasaran 2 (dua) memperoleh capaian kinerja

sasaran sangat Baik 100%, Sasaran 3( Tiga ) memperoleh capaian Kinerja sasaran Baik

79,87%, Sasaran 4 (empat) dan sasaran 5 (Lima ) memperoleh capaian kinerja sasaran

Sangat Baik 133%, Sasaran 5 (lima) memperoleh capaian kinerja sasaran sangat baik


yaitu 127%, Untuk lebih jelas pencapaian target sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.4:

Tabel 3.2.4

Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2019


Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

Tingkat Pencapaian Melebihi

target (>100)

Sesuai target (=100)

Dibawah target (<100)

Jlh % Jlh % Jlh %

1. Sasaran

Strategis 1 1 21,61% - - - - 1 21,61%

2. Sasaran

Strategis 2 1 100% - - 1 - - 100%

3. Sasaran

Strategis 3 1 79.87% - - - - 1 79.87%

4. Sasaran

Strategis 4 1 133% 1 133% - - - 133%

5. Sasaran

Strategis 5 1 127% 1 127% - - - 127%

Tabel 3.2.4 menunjukkan tingkat pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu

2 (Dua) Sasaran Strategis Melebihi Target 100%,1 ( Satu ) sasaran sesuai target dan 2

(Dua) Sasaran Strategis dibawah Target 100%.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kesempatan Kerja

SasaranMeningkatnya Kesempatan Kerja merupakan bagian dari

pengimplementasian dalam pencapaian Misi keIII RPJMD Pemerintah Kabupaten

BaritoKuala“Meningkatkan kualitas ketakwaan, kecerdasan, kesehatan dan professional


Sumber Daya Manusia”pada Sasaran“Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing

masyarakat”dengan indikator“Indeks Pembangunan Manusia”

Untuk upaya pencapaian sasaran inimeningkatnya kesempatan kerja menetapkan

indikator“Persentase pekerja yang mendapatkan pekerjaan”.

“Persentase pekerja yang mendapatkan pekerjaan”adalah jumlah pencari kerja

yang terdaftar di Kabuaten Barito Kuala dibanding dengan pencari kerja yg di tempatkan.

denganformulasi perhitungan:

Capaian kinerjasebagai berikut:

1. Perbandingan Target danRealisasi Kinerja 2019.

Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Persentase

pekerja yang mendapatkan pekerjaan”berdasarkan Renstra2017-2022, Tahun 2019

ditargetkan 35,3% Berdasarkan buku register pencari kerja di ketahui bahwa jumlah

pencari kerja 944 orang, dari jumlah tersebut yang ditempatkan sejumlah 72 orang atau

2,5% (22/872x100%) dengan demikian capaian kinerja tahun 2019 adalah 100 %,Maka

capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah2 ,5% (22/872X100).

Tabel 3.2.5

PerbandinganTarget dan Realisasi IKU

Persentase Pekerja yang mendapatkan pekerjaan Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya kesempatan

kerja

Persentase Pekerja yang


35,3% 7,63% 21,61%

Jumlah pencari kerja yang mendpt pekerjaan --------------------------------------------------------------------- X 100Pencari kerja Terdaftar


2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu/Kondisi Awal

Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 7,63% Meningkatnya kesempatan kerja tahun

2019 dibanding dengan kondisi awal Renstra ( tahun 2018 ) sebesar 3.0% dapat dilihat

pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

tahun

2019

Kondisi

Awal

Renstra

%

Meningkatnya kesempatan

kerja



7,63% 3,0% 39,31%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 7,63 % dibanding tahun sebelumnya kondisi awal

Renstra (tahun 2017) sebesar 3.0% maka diketahui terdapat kenaikan karena pada

tahun 2019 ada penerimaan tenaga kerja di 2 (dua ) perusahaan yaitu PT.Permata

Barito Docking dan PT.Dharma Putera Kalimantan Sejati sehingga yang mencari kartu

AK1 dan penempatan tenaga kerja lebih banyak di bandingkan pada tahun 2018 banyak

tenaga kerja yang mendaftar dan mencari kartu AK1 kebetulan ada penerimaan di

perusahaan dan (72/944x100) = 7,63%.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 dan Sasaran Strategis Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2017-2022, dapat dilihat pada tabelberikut:


Tabel 3.2.6

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Persentase Pekerja yang mendapatkan pekerjaan 2019-2022

Indikator Kinerja Utama Awal

Renstra

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian

s/d 2019

terhadap

(2022) Target Realiasas

i

% Realisasi



2,5% 35,3% 7,63% 21,61% 35,3% 35,3

%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 7,63% dibandingkan target akhir Renstra

(tahun 2022) sebesar 35,3% maka realisasi tahun 2019 diketahui terdapat penurunan

karena pada tahun 2019 mentargetkan 35,3% lowongan / rekrutmen hanya ada di 2 (

Dua ) perusahaan dan pemerintah sehingga tenaga kerja yang mendaftar kartu pencari

kerja AK 1 lebih sedikit dari tahun 2018 yaitu sebesar 944 orang, Perkiraan kedepan

pada akhir Renstra tahun 2022 target 35,3% keadaan usaha perekonomian dalam

pemerintahan dan perusahaan mengalami perubahan yang baik,sehingga otomotis

perusahaan dan pemerintah akan banyak penerimaan dan penempatan tenaga kerja

siap pakai.

3. Peningkatan Kinerja mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Pada tahun 2019 target Indikator Kinerja Utama Persentase Pekerja yang mendapatkan

pekerjaan target tidak tercapai 100% dari target 35,3% hanya tercapai 7,63%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target melakukan penyuluhan

kepada tenaga kerja dan siswa-siswi SMA yang akan memasuki dunia kerja,melakukan

kegiatan Job Fair dan inventarisasi lowongan pekerjaan pada perusahaan di wilayah

Kabupaten Barito Kuala, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat

menyalurkan ke perusahaan yang merekrutmen tenaga kerja tersebut.


4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Utama.

Untuk mendukung pencapaian target 35,3% Persentase Pekerja yang

mendapatkan pekerjaan dialokasikan dana dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- telah terealisasi Rp. 14.995.000,-

(99,97%).

Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,03% (100%-99,97%).

Tabel 3.2.7

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase Pekerja yang mendapatkan pekerjaan Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya

kesempatan kerja



100% 7,63% 21,61%

5. Program/Kegiatan yangMenunjang Untuk PencapaianKinerjaSasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis“Meningkatnya kesempatan

kerja”dengan indikator kinerja Utama “Persentase Pekerja yang mendapatkan

pekerjaan”,dituangkan dalam Program Peningkatan Kesempatan

Kerja,denganKegiatanPenyiapan Tenaga Kerja siap pakai, yaitu:

a. Melakukanpenyuluhan penyiapan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan minat

bakat dan kemampuannyapada siswa-siswi lulusan SMA yang akan memasuki

dunia kerja yang akan berusaha mencari pekerjaan.


Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

b. MelakukanKegiatan Job Fair kerja sama dengan perusahaan yang merekrutmen

tenaga kerja.

c. Melakukan kegiatan Monitoring penempatan tenaga kerja ke perusahaan yang telah

diterima.

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja merupakan bagian dari

pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke III RPJMD Pemerintah Kabupaten



masyarakat”denganindikator“Indeks Pembangunan Manusia”

Untuk upaya pencapaiansasaran iniMeningkatnya Kesejahteraan Pekerja menetapkan

indikator“Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi”.

“Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi”adalah

tenaga kerja yang mendapat pelatihan dalam 1 tahun di bagi jumlah tenaga kerja yang

mendapat pelatihan dalam 5 tahun di kali 100%denganformulasi perhitungan:

Capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Target danRealisasi Kinerja 2019.

IndikatorKinerjaUtama “Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja”dengan indikator

“Persentase Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi”.

berdasarkan Renstra2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan 20% Berdasarkan peserta

Tenaga kerja yang mendapat pelatihan dalam 1 tahun ------------------------------------------------------------------------------------- X 100

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan 5 Tahun


pelatihan dan adanya perubahan anggaran APBDP tahun 2019 dari target 64

peserta menjadi 96 peserta pelatihan sehingga persentase mengalami kenaikan,

bahwa peserta pelatihan 96 peserta pelatihan dalam 1 tahun di bagi 320 peserta

pelatihan dalam 5 tahun x 100=30%, dari jumlah tersebut peserta yang mengikuti

pelatihan antara lain : Pelatihan Perbengkelan Otomotif 2 kali pelatihan (16x2=32 orang

peserta), pelatihan Menjahit 2 kali pelatihan (16x2=32 orang peserta), Pelatihan

pengolahan hasil pertanian (PHP) 1 kali pelatihan (16 orang peserta) dan pelatihan

kecantikan 1 kal pelatihani (16 orang peserta)sehingga jumlah 96 orang peserta

pelatihan atau 30% (96/320x100%) dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator

Kinerja Utama tahun 2019 adalah 30%( 96/320x100%).

Tabel 3.2.8


Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

Tahun 2019


Meningkatnya Kesejahteraan

Pekerja

Persentase Tenaga kerja

yang mendapat pelatihan

berbasis kompetensi

20% 20% 100%


Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 20% tahun 2019 dibanding dengan kondisi awal

Renstra ( tahun 2018 ) sebesar 20% dapat dilihat pada tabel berikut :


Realisasi

tahun

2019

Kondisi

Awal

Renstra

%


Meningkatnya Kesejahteraan

Pekerja

Persentase tenaga kerja


berbasis kompetensi

20% 20% 100%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya kondisi awal

Renstra (tahun 2018) sebesar 20%(64/320/x100) maka diketahui terdapat kenaikan

karena pada tahun 2018 adanya penambahan anggaran APBDPkegiatan pelatihan dari

4 kegiatan pelatihan x 16 = 64 orang peserta pelatihan menjadi 6 kegiatan pelatihan x

16 =96 orang peserta pelatihan (96/320x100)=30%.

a. Perbandingan Target danRealisasi Kinerja2019-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019dan Sasaran Strategis Dinas


Tabel 3.2.9



2019-2022


Renstra

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian

s/d 2019

terhadap

(2022) Target Realiasasi

% Realisasi

Persentase tenaga kerja


berbasis kompetensi

20% 20% 20% 100% 20% 20%

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 30% dibandingkan target akhir Renstra

(tahun 2022) sebesar 20% maka diketahui terdapat kenaikan karena ada penambahan

anggaran perubahan kegiatan pelatihan dari 4 kegiatan = 64 orang peserta pelatihan

menjadi 6 kegiatan = 96 orang peserta pelatihan sesuai hasil musrenbang kecamatan


dan proposal dari Desa untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan

kepada masyarakat.

3. PeningkatanKinerjauntukmencapai targetIndikatorKinerja Utama.

Keberhasilan target melampaui target yang direncanakankarena adanya penambahan

anggaran dalam APBDP tahun 2018 untuk penambahan kegiatan pelatihan dari 4

kegiatan pelatihan menjadi 6 pelatihan. Dari 64 orang peserta pelatihan menjadi 96

orang peserta pelatihan sehingga ada peningkatan target Indikator Kinerja Utama

melebih target.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target ialah dengan koordinasi

pelaksana kegiatan,instruktur pelatihan BLK Provinsi / Banjarbaru dan pihak Desa /

Kecamatan lokasi kegiatan pelatihan sehingga kegiatan berjalan lancar.


Utama.

Untuk mendukung pencapaian target 20% Tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kompetensi dialokasikan dana dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi tahun 2019 sebesar Rp. 381.981.500,- telah terealisasi Rp. 381.023.303,-

(99,75%).Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,25% (100%-99,75%).


Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis

Tabel 3.2.10



Tahun 2019


% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya

kesejahteraan

pekerja

Persentase Tenaga kerja


berbasis kompetensi

20% 20% 20%

5. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis“Meningkatnya kesejahtreraan

pekerja”dengan indikator kinerjaUtama “Persentase Tenaga kerja yang mendapat

pelatihan berbasis kompetensi”dituangkan dalam Program Peningkatan Kesempatan

Kerja,dengan Kegiatan Kerjasama pendidikan dan pelatihan, yaitu:

a. Melaksanakan 4 ( Empat ) kegiatan pelatihan di 4 lokasi, bekerjasama dengan

instruktur BLK Provinsi di Banjarbaru dan pihak Kecamatan / Desa.

b. Menyiapkan tempat lokasi dan peserta yang ikut pelatihan yang akan dilaksanakan.

c. Melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan pelatihan.

Sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis merupakan bagian

dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi keIII RPJMD Pemerintah Kabupaten




masyarakat”denganindikator“Indeks Pembangunan Manusia”

Untuk upaya pencapaiansasaran iniMeningkatnya Hubungan Industrial yang

Harmonismenetapkan indikator“Persentase Penurunan kasus perselisihan Hubungan

Industrial”,adalah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di

perusahaan dengan tenaga kerja yang harus diselesaikan melalui mediasi / fasilitasi dan

melalui petugas Madiator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Selatan (Kasus perselisihan yang diselesaikan dalam 1 tahun di bagi kasus yang

dicacatkan dalam 5 tahun dikali 100%)formulasi perhitungan:

Capaian kinerjaan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019.

Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis”

berdasarkanRenstra2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan 100% Berdasarkan

pelaksanaan penyelesaian kasus hubungan industrial dari target 15 kasus (

dalam 5 tahun ) dapat di selesaikan 4 kasus (4/15x100)=26,6% karena 1 (satu )

kasus hingga saat ini masih berproses diperadilanarbitrasi,karena penyelesaian melalui

jalur Bipartit hingga dilanjutkan ke Tripartit melalui Tim Mediator,juga belum ada

kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berselisih dengan demikian capaian

kinerja tahun 2019 adalah 26,6%,Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama

ini adalah2 6 ,66% (4/15X100).

Kasus perselisihan yang dieselesaikan dalam 1 tahun -------------------------------------------------------------------------------- X 100Kasus yang

dicacatkan dalam 5 tahun


Tabel 3.2.11

PerbandinganTarget dan Realisasi IKU Persentase Penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2019


Meningkatnya Hubungan

Industrial yang Harmonis

Persentase Penurunan kasus

perselisihan Hubungan

Industrial

33,3% 26,6% 79,87%


Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 26,6% tahun 2019 dibanding dengan kondisi

awal Renstra ( tahun 2017 ) sebesar 33,3% dapat dilihat pada tabel berikut :


Realisasi

tahun

2019

Kondisi

Awal

Renstra

%

Meningkatnya Hubungan

Industrial yang Harmonis



Industrial

26,6% 33,3% 79,87%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 26,6% ( 4/15x100=26,6% ) dibanding tahun

sebelumnya kondisi awal Renstra (tahun 2017) sebesar 33,3% maka diketahui terdapat

penurunan karena pada tahun 2019 penyelesaian kasus perselisihan Hubungan

industrial yang diselesaikan 4 kasus sedangkan target 15 kasus (5/15x100)=33,3%,

dibandingkan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan

pada tahun 2018 15 Kasus dari target 15 =(15/15x100) =100%

3. Perbandingain Target danRealisasi Kinerja2019-2022


Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabelberikut:


Tabel 3.2.12


Persentase Penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial2019-2022


Renstra

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian

s/d 2019

terhadap

(2022) Target Realias

% Realisas

i


kasus perselisihan

Hubungan Industrial

33,3% 33,3% 26,6% 79,87

%

33,3% 79,87

%


(tahun 2022) sebesar 100% maka diketahui terdapat penurunan karena pada tahun

2019 Penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial indicator kinerja 26,6% yaitu

dari target 15 kasus penyelesaian hubungan industrial kasus yang dapat diselesaikan

hanya 4 kasus perselisihan hubungan industrial (4/15x100)=26,6%, Perkiraan pada

akhir Renstra tahun 2022 target 100% penyelesaian kasus akan diselesaikan sesuai

target.


Pada tahun 2019 target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan kasus

perselisihan Hubungan Industrial tercapai 26,6% dari target 33,3% tercapai 26,6%hasil

kurang baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan

pembinaan dan sosialisasi kepada karyawan / tenaga kerja dan perusahaan tentang

prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jamian social ketenagakerjaan


5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya UntukPencapaian Indikator Kinerja

Utama.

Untuk mendukung pencapaian target 26,6%Penurunan kasus perselisihan

Hubungan Industrial dialokasikan dana dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi tahun 2018 sebesar Rp. 16.750.000,- telah terealisasi Rp.14.954.000,-

(89,28%).


Tabel 3.2.13


Persentase Penurunan kasus perselisihan Hubungan IndustrialTahun 2018


% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya

hubungan industrial

yang harmonis



Industrial

33,3%

26,6%

79,87%


Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaranstrategis“Meningkatnya hubungan

industrial yang harmonis”dengan indikator kinerjaUtama “Persentase Penurunan kasus

perselisihan Hubungan Industrial”, dituangkan dalam Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,denganKegiatanPenyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu:

a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada karyawan / tenaga kerja dan

perusahaan tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan

prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamian sosial ketenagakerjaan.


Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

b. Melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan

melalui jalan mediasi / fasiltasi dan melalui mediator tenaga kerja Provinsi

c. Melakukan kegiatan Monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial

keperusahaan.

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan bagian

dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi keI RPJMD Pemerintah Kabupaten

BaritoKuala“Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian

Desa dan Penataan Kota”pada Sasaran“Meningkatnya infrastruktur wilayah dan

prasarana, sarana dan prasarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman”dengan

indikator“Persentase ketersediaan infrastruktur dasar”

Untuk upaya pencapaiansasaran iniMeningkatnya Pengembangan Kawasan

Transmigrasimenetapkan indikator“Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di

kawasan Transmigrasi”adalah jumlah sarana prasarana di bangun dalam 1 tahun di

dibanding jumlah sarana prasarana di bangun dalam 5 tahun denganformulasi

perhitungan:


1.Perbandingan Target danRealisasi Kinerja 2019.

Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan

indikator Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di kawasan Transmigrasi”

berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan 20% Berdasarkan

Jumlah Sarana Prasarana dibangun dalam 1 Tahun ------------------------------------------------------------------------------- X 100Jumlah Sarana

Prasarana dibangun dalam 5 Tahun


pembangunan peningkatan jalan di kawasan transmigrasi yaitu peningkatan jalan

Desa Karya Maju Eks.UPT Marabahan SP.2 sepanjang 1,5 km, dari jumlah

tersebut yang di terbangun sepanjang 2,0 km atau 26,6% (2/7,5x100%) dengan

demikian capaian kinerja tahun 2019 adalah 133%,Maka capaian Kinerja untuk

Indikator Kinerja Utama ini adalah 26,6% (2/7,5X100).

Tabel 3.2.14


Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di kawasan TransmigrasiTahun 2019


Meningkatnya

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi


Sarana Prasarana di

kawasan Transmigrasi

20% 26,6% 133%


Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di

kawasan Transmigrasi 26,6% Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

tahun 2019 dibanding dengan kondisi awal Renstra ( tahun 2017 ) sama sebesar 20%

dapat dilihat pada tabel berikut :


Realisasi

tahun

2019

Kondisi

Awal

Renstra

%

Meningkatnya


Transmigrasi


Sarana Prasarana di


26,6% 20% 133%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 26,6% dibanding tahun sebelumnya kondisi

awal Renstra (tahun 2017) sebesar 20% maka diketahui terdapat kenaikan capaian


kinerja karena pada tahun 2019 realisasinya sebesar 26,6% ( 2/1,7x100% )dengan

tahun 2019 untuk pembangunan peningkatan jalan (2/7,5x100) = 26,6%.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja2018-2022



Tabel 3.2.15


Persentase Ketersediaan sarana prasarana di Kawasan Transmigrasi2019-2022


Renstra

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian

s/d 2018

terhadap


% Realisasi


Sarana Prasarana di


20% 20% 26,6% 133% 20% 133%


(tahun 2022) sebesar 20% maka diketahui terdapat kenaikan karena pada tahun 2019

mentargetkan 20% teralisasi 26,6%, Perkiraan kedepan pada akhir Renstra tahun 2022

target 20% akan teralisasi dan tercapai.


Pada tahun 2019 target Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Sarana

Prasarana di kawasan Transmigrasi tercapai melebihi target 100% dari target 20%

tercapai 26,6%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target mengusulkan kegiatan

pembangunan peningkatan jalan non satatus melalui DAK Afirmasi bidang Transportasi

di kawasan Transmigrasi.



Utama.

Untuk mendukung pencapaian target 20% Persentase Ketersediaan Sarana

Prasarana di kawasan Transmigrasi di alokasikan dana dalam DPA Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi tahun 2019 sebesar Rp. 3.537.573.450.,- telah terealisasi

Rp.3.511.588.450,- (99,27%).


Tabel 3.2.16


Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di kawasan TransmigrasiTahun 2019


% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi


Sarana Prasarana di kawasan

Transmigrasi

20%

26,6%

133%


Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis“Meningkatnya

Pengembangan Kawasan Transmigrasi”dengan indikator kinerjaUtama “Persentase

Ketersediaan Sarana Prasarana di kawasan Transmigrasi”, dituangkan dalam Program

Pengembangan wilayah Transmigrasi,dengan Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan

prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi, yaitu:

a. Melakukan inventarisasi jalan-jalan non status di lokasi eks. Unit Permukiman

Transmigrasi yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk di usulkan

pembangunan dan peningkatan jalannya.

b. Melakukan indetifikasi lokasi dan pembuatan DED perencanaan.


Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi

c. Pengusulan kegiatan dan anggaran ke Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

RI melalui dan DAK Afirmasi bidang transportasi.

d. Melakukan kegiatan Monitoring Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Sasaran Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi merupakan

bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke II RPJMD Pemerintah

Kabupaten BaritoKuala“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi

Teknologi Berbasis Pertanian”pada Sasaran“Meningkatnya produksi pelaku usaha dan

tingkat produktivitas ekonomi masyarakat”denganindikator“Pertumbuhan ekonomi”

Untuk upaya pencapaiansasaran iniMeningkatnya Pembangunan di Kawasan

Transmigrasi menetapkan indikator“Persentase Pelaku usaha yang meningkat

usahanya”adalah jumlah pelaku usaha dari masyarakat yang ditingkatkan usahanya

melalui pelatihan kewirausahaandenganformulasi perhitungan:


1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019.

Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi

dengan indikator Persentase Pelaku usaha yang meningkat usahanya”berdasarkan

Renstra 2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan 20% yaitu 90 orang dalam waktu 1( satu )

tahun terealisasi 105 orang atau 25 %, Berdasarkan peningkatan pelaku usaha yang

di kembangkan dikawasan transmigrasi meningkat atau 25% dengan demikian

Jumlah pelaku usaha ditingkatkan usahanya dalam 1 Tahun ------------------------------------------------------------------------------------------ X

100Jumlah pelaku usaha ditingkatkan usahanya dalam 5 Tahun


capaian kinerja tahun 2019 adalah 127 %,Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja

Utama ini adalah 127%

Tabel 3.2.17

PerbandinganTarget dan Realisasi IKU Persentase Pelaku usaha yang meningkat usahanya Tahun 2019


Meningkatnya

Pembangunan di Kawasan

Transmigrasi


yang meningkat usahanya

20% 25% 127%


Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pelaku usaha yang meningkat

usahanya 25% Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi tahun 2019

dibanding dengan kondisi awal Renstra ( tahun 2017 ) sama sebesar 20% dapat dilihat

pada tabel berikut :


Realisasi

tahun

2019

Kondisi

Awal

Renstra

%

Meningkatnya

Pembangunan di Kawasan

Transmigrasi



25% 20% 127%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya kondisi

awal Renstra (tahun 2017) sebesar 20% maka diketahui ada kenaikan karena pada

tahun 2019 realisasinya lebih besar dari capain kinerja tahun 2017.

4. Perbandingan Target danRealisasi Kinerja2019-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019dan Sasaran Strategis Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun2017-2022, dapat dilihat pada table berikut :


Tabel 3.2.18


Persentase Pelaku usaha yang meningkat usahanya2019-2022


Renstra

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian

s/d 2019

terhadap


% Realisasi


yang meningkat

usahanya

20% 20% 25% 127% 20% 127%

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 25% dibandingkan target akhir Renstra

(tahun 2022) sebesar 20% maka diketahui tidak terdapat kenaikan / penurunan karena

pada tahun 2019 mentargetkan 20% teralisasi 25%, Perkiraan kedepan pada akhir

Renstra tahun 2022 target 20% peningkatan kelompok usaha dapat teralisasi dan

tercapai.

4. PeningkatanKinerjamencapai targetIndikatorKinerja Utama.

Pada tahun 2019 target Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaku usaha yang

meningkat usahanya tercapai melebihi target 100% dari target 20% tercapai 25%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai targetyaitu mengadakan pelatihan

wirausaha bagi kelompok usaha yang akan dikembangkan, merencanakan kegiatan

pelatihan pengembangan peningkatan usaha untuk kelompok usaha di kawasan

Transmigrasi.


Utama.


Untuk mendukung pencapaian target 20% Persentase Pelaku usaha yang

meningkat dialokasikan dana dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun

2018 sebesar Rp. 333.005.000,- telah terealisasi Rp. 331.477.433,- (99,54%).


Tabel 3.2.19


Persentase Pelaku usaha yang meningkat usahanya Tahun 2019


% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya

Pembangunan di

Kawasan

Transmigrasi



20%

25%

0,46%


Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis“Meningkatnya Pembangunan di

Kawasan Transmigrasi”dengan indikator kinerja Utama “Persentase Pelaku usaha

yang meningkat usahanya”, dituangkan dalam Program Pengembangan Sumberdaya

Kawasan Transmigrasi,dengan Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Warga

Transmigrasi, yaitu:

a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha yang akan

dikembangkan

b. Merencanakan kegiatan pelatihan pengembangan peningkatan usaha untuk

kelompok usaha di kawasan Transmigrasi.

c. Pemberdayaan pelatihan wirausaha kepada masyarakat Pelatihan Wirausaha Jamur

Tiram 80 0rang dan Sosialisasi sudut kreasi kemasan 30 orang.


d. Melakukan kegiatan Monitoring Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 6.832.422.200,00

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.744.644.054,00 atau dengan serapan dana

APBD mencapai 98,72%.

Komposisi belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Komposisi Belanja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

Tahun Anggaran 2019

(Sebelum Dilakukan Audit BPK‐RI)

No Uraian

Anggaran Belanja

(Rp)

Realisasi Belanja

(Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 2.143.600.795,00 1.853.409.740,00 86,46%

2 Belanja Langsung 6.832.422.200,00 6.744.644.054,00 98,72%

Jumlah 8.976.022.995,00 8.598.053.794,00 95,79%

Sumber: laporan RFK Disnakertrans Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan konstribusi

sebesar 98,72% terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan

sisanya sebesar 86,46% disumbangkan belanja tidak langsung, Adapun pagu dan realisasi


anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Rencana

Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan

pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.976.022.995,00 dengan realisasi sebesar Rp.

8.598.053.794,00 atau 95,79 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pagu dan Realisasi Anggaran

Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Disnakertrans

Tahun 2019

No Sasaran Strategis Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran %

1 Meningkatnya Kesempatan

Kerja 15.000.000,00 14.995.000,00 99%

2 Meningkatnya Kesejahteraan

Pekerja 381.981.500,00 381.023.303,00 99,74%

3 Meningkatnya Hubungan

Industrial yang Harmonis 16.750.000,00 14.954.000,00 89%

4 Meningkatnya


Transmigrasi

3.537.573.450,00 3.511.588.450,00 99,%

5 Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat di Kawasan

Transmigrasi

333.005.000,00 331.477.433,00 99,%

Jumlah 4.284.309.950,00 4.254.038.186,00 99%

Sumber: Laporan RFK Disnakertrans Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan

untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019..


Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang

digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Pemerintah Kabupaten Bar :ito Kuala

Tahun 2019


%

Capaian

Kinerja

Sasaran

Anggaran

Realisasi %

1 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Persentase Pekerja yang mendapat Pekerjaan

7,01%

667.707.500,00 99,52%

2 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Persentase Tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

85,71%

872.817.419,00 99,76%

3 Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis

Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

79,87%

199.924.002,00 94,77%

4 Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

PersentaseKetersediaan sarana prasarana di Kawasan Transmigrasi

133%

3.511.588.450,00 99,27%

5 Meningkatnya Pembangunan dikawasan transmigrasi

PersentasePelaku usaha yang meningkat usahanya

127% 331.477.433,00 99,54%

Jumlah - - 5.583.514.804,00 98,57%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019

dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.


Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel 3.3.4 ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk

sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 5

sasaran seluruhnya menunjukan pencapaian di atas 100%. Banyaknya sasaran yang

berhasil dicapai dengan sumber dayaKyang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran

telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip

pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.


Tabel 3.3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019


%

Rata-rata

Capaian

Kinerja

Sasaran

%

Realisasi

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1. Meningkatnya

Kesempatan

Kerja

Persentase Pekerja yang mendapat Pekerjaan

7,01%

667.707.500,00

2. Meningkatnya

Kesejahteraan

Pekerja

Persentase Nilai Tukar / Daya Beli Pekerja

85,71%

872.817.419,00

3. Meningkatnya

Hubungan

Industrial yang

Harmonis

Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

79,87%

199.924.002,00

4. Meningkatnya

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi

Persentase Peningkatan Pembangunan di Kawasan Transmigrasi

133%

3.511.588.450,00

5. Meningkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat di

Kawasan

Transmigrasi

Persentase

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Kawasan

Transmigrasi

53% 331.477.433,00


IV. PENUTUP

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala merupakan

perangkat organisasi atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala berada di bawah dan dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten

Barito Kuala.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Barito Kuala Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, walaupun belum tercapai namun

dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan98,57%

terhadap target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

tahun 2019 diselenggarakan secara sinergi oleh 5 Program kegiatan yakni, 1) Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Peningkatan

Kesempatan Kerja;3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lemabaga

Ketenagakerjaan; 4) Program Pengembanagan Wilayah Transmigrasi; dan 5) Program

Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsiDinasTenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Barito Kuala, yang


diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran berdasarkan visi

dan misi yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

terkait.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala, agar permasalahan-permasalahan tersebuttidak terulang di tahun

2019, antara lain:

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan

anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan

pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja.

2) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar mengupayakan pemenuhan anggaran

tidak kaku dan sesuai Rencana Strategis SKPD, sehingga capaian kinerja dapat lebih

optimal.

3) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat dilakukan peningkatan wawasan

kepada para pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Kuala tentang Proses Penganggaran hingga pertanggungjawaban kegiatan.

4) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat diberikan tambahan Aparatur

Sipil Negara (ASN) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito

Kuala terutama tenaga teknis Ketenagakerjaan fungsional Instruktur Balai Latihan

Kerja sehingga pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kerja dapat

dioptimalkan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut,

secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk


dalam Interpretasi sesuai target dan lebih dari target. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito

Kuala DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.976.022.995,00sedangkan realisasi anggaran mencapai

Rp.8.598.053.794,00atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,79%, dengan

demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp.377.969.201,00. Adapun anggaran belanja

yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.627.388.450,00

dengan realisasi sebesar Rp.5.583.514.804,00 atau 98,57 %.

Documents

Dinas Perkebunan Dan Peternakan - baritokualakab.go.id