24
1/23/2019 1 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Disampaikan pada : Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Kegiatan Penngendalian Pemotongan Betina Produktif Bogor, 24 Januari 2019 2 PERDA 5 TAHUN 2012 TENTANG RTRW PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2031 2 1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/AGROINDUSTRI, DAN INDUSTRIALISASI 3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN PENATAAN RUANG 4. MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK 5. MENINGKATKAN KUALITAS KESALEHAN SOSIAL Lebih Sejahtera Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing Visi Misi PERDA 3 TAHUN 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 Provinsi Jawa Timur Arahan Sektor Peternakan Tujuan Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

1

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Disampaikan pada : Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Kegiatan Penngendalian Pemotongan Betina Produktif

Bogor, 24 Januari 2019

2 PERDA 5 TAHUN 2012 TENTANG RTRW PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2031 2

1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT YANG BERKEADILAN

2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN

EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI,

DAN BERDAYA SAING, BERBASIS

AGROBISNIS/AGROINDUSTRI, DAN

INDUSTRIALISASI

3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN

YANG BERKELANJUTAN DAN

PENATAAN RUANG

4. MENINGKATKAN REFORMASI

BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

5. MENINGKATKAN KUALITAS

KESALEHAN SOSIAL

Lebih Sejahtera Berakhlak,

Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing

Visi Misi

PERDA 3 TAHUN 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 Provinsi Jawa Timur

Arahan Sektor Peternakan

Tujuan

Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)

Page 2: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

2

RENSTRA 2014-2019

Terwujudnya agribisnis peternakan Jawa Timur

yang berdaya saing dan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat terhadap produk

hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal

Menjamin pemenuhan kebutuhan

masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan

halal.

Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing

menghadapi era persaingan bebas.

Meningkatkan pemberdayaan peternak melalui kelembagaan yg tangguh dgn berperan aktif dalam merubah pola usaha tradisional

menjadi berorientasi bisnis.

VISI

MISI

POPULASI SAPI POTONG PER KABUPATEN DI JAWA TIMUR TAHUN 2018*)

365,

328

339,

592

283,

728

258,

217

243,

401

233,

459

228,

167

225,

851

215,

734

215,

345

209,

515

194,

462

174,

122

149,

435

140,

673

122,

314

121,

272

119,

278

114,

933

107,

525

89,3

77

84,0

12

79,1

81

70,4

70

62,4

08

59,2

38

50,0

78

36,4

83

12,0

14

10,3

28

4,13

9

3,19

6

2,93

3

2,64

3

428

292

118

82

4

PACITAN

TRENGGALEK TULUNGAGUNG

PONOROGO

BLITAR MALANG LUMAJANG

JEMBER

BANYUWANGI

SITUBONDO

PROBOLINGGO

PASURUAN

MOJOKERTO JOMBANG

SIDOARJO

NGANJUK

MADIUN MAGETAN

NGAWI

BOJONEGORO

TUBAN

LAMONGAN

GRESIK

BANGKALAN SAMPANG

PAMEKASAN

SUMENEP

KEDIRI

SURABAYA

BONDOWOSO

KOTA BATU

PERINGKAT 5 BESAR (ekor)

1 Kab. Sumenep 2. Kab. Tuban 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Jember 5. Kab. Malang

365.328 339.582 283.728 258.217 243.401

TOTAL 4.629.711

EKOR

Page 3: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

3

POPULASI SAPI PERAH PER KABUPATEN DI JAWA TIMUR TAHUN 2018*)

9421

0

8601

1

2497

3

1791

7

1269

3

1043

1

6454

5973

5651

5190

4322

2460

2227

1547

730

532

473

316

295

291

221

211

203

175

93

91

47

27

21

21

21

20

20

12

9 0 0 0

5

PACITAN

TRENGGALEK TULUNGAGUNG

PONOROGO

BLITAR MALANG LUMAJANG

JEMBER

BANYUWANGI

SITUBONDO

PROBOLINGGO

PASURUAN

MOJOKERTO JOMBANG

SIDOARJO

NGANJUK

MADIUN MAGETAN

NGAWI

BOJONEGORO

TUBAN

LAMONGAN

GRESIK

BANGKALAN SAMPANG

PAMEKASAN

SUMENEP

KEDIRI

SURABAYA

BONDOWOSO

KOTA BATU

PERINGKAT 5 BESAR (ekor)

1 Kab. Pasuruan 2. Kab. Malang 3. Kab. Tulungagung 4. Kab. Blitar 5. Kab. Batu

94.210 86.011 24.973 17.917 10.431

TOTAL 283.311

EKOR

*) Angka Sementara 2018 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

POPULASI

4.511.613 EKOR

28% NASIONAL

PERINGKAT I

POPULASI

273.881 EKOR

51% NASIONAL

PERINGKAT I

POPULASI

3.376.323 EKOR

18% NASIONAL

PERINGKAT II

POPULASI

1.362.062 EKOR

9% NASIONAL

PERINGKAT II

POPULASI

46.900.549 EKOR

28% NASIONAL

PERINGKAT I

POPULASI

224.815.564 EKOR

12% NASIONAL

PERINGKAT II

TE

PRODUKSI 103.625 TON

19% NASIONAL PERINGKAT I

PRODUKSI 521.759 TON

30% NASIONAL PERINGKAT i

PRODUKSI 498.915 TON

55% NASIONAL PERINGKAT I

KONTRIBUSI PETERNAKAN JAWA TIMUR TERHADAP NASIONAL TAHUN 2017

Sumber : Data BPS Tahun 2017

Page 4: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

4

URAIAN Target Realisasi %

Akseptor IB 1,295,600 1.616.227 124,75

Bunting 906.920 956.373 105,45

Lahir : 724.139 965.300 130,68

Pelayanan IB, PKB dan ATR

GRATIS

Jantan, 435,367

Betina, 511,083

Jenis Kelamin Pedet (ekor)

(46%) (54%)

SDM PENGENDALIAN PEMOTONGAN

BETINA PRODUKTIF

DOKTER HEWAN

(366) PARAMEDIK

(636)

PETUGAS PELAPOR DATA PEMOTONGAN

(38)

JULEHA (300)

KEURMASTER (54)

PENGAWAS KESMAVET

(124)

PEMERIKSA AM-PM

(60)

Page 5: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

5

SIPASNAK adalah aplikasi pemantau harga komoditas pasar ternak kab/kota seluruh Jawa Timur. Entry data dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar pada setiap kab/kota. Harga dapat dipantau setiap hari

iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan secara realtime

SMS GATEWAY PEMOTONGAN adalah sistem pelaporan data pemotongan ternak dengan melalui sms. Sistem terintegrasi dengan iSIKHNAS. Data dikirimkan oleh petugas kab/kota dari laporan RPH

10

DASAR HUKUM

UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 18 (ayat 1-7) Pasal 86 (butir a dan b);

Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Permentan No. 35 tahun 2011 Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif ;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :48/Permentan/PK.210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif ;

1.

2.

3.

4.

5.

Page 6: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

6

Mengendalikan pemotongan ternak betina produktif di RPH-R;

Menyamakan persepsi dan langkah dengan pihak kepolisian dalam rangka pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di RPH-R;

Menyamakan persepsi dan langkah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kab / kota dan RPH-R dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif;

Tujuan :

Page 7: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

7

JUMLAH RPH-R DI JAWA TIMUR SEBANYAK 134 UNIT RPH-R YANG BERSERTIFIKAT NKV SEBANYAK 11 UNIT (Kota Malang, Kota Blitar, Kab. Tuban,

Kota Probolinggo, Kab. Lamongan, Kab. Magetan. Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kab. Ngawi, Rita Jaya Beef-Ponorogo, Eka putra Jaya-Bojonegoro)

70% RPH-R DI JAWA TIMUR DALAM PEMBINAAN UNTUK MEMPEROLAH NKV (LEVEL III)

No Rincian Kegiatan Anggaran ( Rupiah )

Realisasi ( Rupiah )

Persentase%

1. Sosialisasi dan advokasi pengawasan di provinsi

353.675.000 307.286.838 86,9

2. Pengawasan di sektor hilir 77.050.000 72.900.000 94,6

3. Pengawasan dan penindakan pelanggaran pemotongan betina prodktif

649.650.000 620.550.000 95,5

4. Sosialisasi dan advokasi pengawasan di kab / kota

24.600.000 21.960.000 89,3

JUMLAH 1.104.975.000 1.022.696. 838 91.58

Page 8: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

8

NO KABUPATEN/ KOTA NAMA RPH - R

A UTAMA

1 Bondowoso Maesan, Puger, Bondowoso,Prajekan dan Wonosari

2 Lumajang Lumajang

3 Ponorogo Ponorogo

4 Sidoarjo Bulang, Krian, Waru

5 Kota Blitar Kota Blitar

6 Kota Surabaya Pegirian, Kedurus

Pengendalian pemotongan betina produktif dilaksanakan di 19 Kab./Kota di Jawa Timur (6 Kab/Kota Utama dan 13 Kab/Kota Pendukung) :

NO KABUPATEN/ KOTA NAMA RPH - R

B PENDUKUNG

7 Kab. Situbondo Situbondo, Besuki

8 Kab. Probolinggo Maron

9 Kab. Banyuwangi Banyuwangi

10 Kab. Jember Kaliwates

11 Kab. Magetan Magetan

12 Kab. Pacitan Pacitan

13 Kab. Ngawi Ngawi

14 Kab. Tulungagung Tulungagung

15 Kab. Blitar Wlingo

16 Kab. Kediri Pare

17 Kab.Gresik Gresik

18 Kab. Mojokerto Jatirejo

19 Kab. Malang Singosari, Kepanjen

Page 9: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

9

Total 161.010 Pemotongan Ternak Sapi

265 (0,16%)

Sapi Betina Produktif

EKOR

30.714 (19,7%)

Sapi Betina tidak Produktif

EKOR

130.031 (80,7%)

Sapi Jantan

EKOR

Page 10: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

10

Total 236.651 Pemotongan Ternak Sapi

299 (0,12%)

Sapi Betina Produktif

EKOR

60.546 (25,58%)

Sapi Betina tidak Produktif

EKOR

175.806 (74,2%)

Sapi Jantan

EKOR

PERSENTASE PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF PADA TAHUN 2018 MENGALAMI PENURUNAN, JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PERSENTASE PEMOTONGAN PADA TAHUN 2017

JUMLAH PEMOTONGAN TERNAK MENGALAMI PENINGKATAN PADA TAHUN 2018, JIKA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PEMOTONGAN PADA TAHUN 2017

161010

236651

0.16% 0.12%

jumlah pemotongan persentase pemotongan betina produktif

2017 2018

Page 11: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

11

4126 3528

2017

2018

PENOLAKAN

PENOLAKAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DI 38 KABUPATEN / KOTA JAWA TIMUR

Page 12: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

12

1. PENGAWASAN DI PASAR

HEWAN

2. PENGAWASAN DI RUMAH

JAGAL

3. PENGAWASAN DI CHECK

POINT

4. PENGAWASAN DI RPH

(UNTUK MEMERIKSA STATUS

REPRODUKSI HEWAN YANG

AKAN DIPOTONG)

1. MEMBERIKAN FASILITAS

KEPADA JAGAL UNTUK

MEMBAWA TERNAKNYA AGAR

DAPAT DIPOTONG DI RPH (KAB.

MAGETAN)

2. MEMBERIKAN SURAT TEGURAN

KEPADA JAGAL YANG

MELAKUKAN PELANGGARAN

(KAB. SIDOARJO)

3. PENINDAKAN OLEH PIHAK

KEPOLISIAN KEPADA JAGAL

YANG AKAN MEMOTONG

BETINA PRODUKTIF DI RPH,

SEBAGAI EFEK JERA (KOTA

SURABAYA)

1. SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENGAWASAN DI PROVINSI.

2. SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENGAWASAN DI KAB. SIDOARJO.

3. PEMBAGIAN BAHAN SOSIALISASI (SPANDUK, LEAFLET, STIKER).

4. SOSIALISASI PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF DI KAB. PROBOLINGGO

5. SOSIALISASI PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF DI KAB. BONDOWOSO

6. SOSIALISASI PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF DI KOTA BLITAR

7. SOSIALISASI PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF DI KOTA SURABAYA.

Page 13: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

13

1.

2.

3.

4.

Penegakkan peraturan dengan pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan pemotongan betina produktif

Menyebarkan bahan- bahan sosialisasi pengendalian pemotongan Betina produktif seperti brosur, leaflet, spanduk , media cetak, Media elektronik dll

1.

2.

3.

Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan melekat dalam pengendalian pemotongan betina produktif di beberapa RPH-R yang jumlah pemotongannya cukup besar

Page 14: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

14

Kabupaten/kota lebih atensi untuk peningkatan status dari TPH menjadi RPH, dan yang sudah memiliki RPH ditingkatkan untuk sertifikasi NKV dan Halal

Terjalin kerjasama yang sangat baik antara Dinas dan pihak kepolisian (Polda, Polres Polsek dan Babhinkamtibmas) melalui koordinasi yang intens sehingga Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif lebih efektif

1.

2.

3.

Pelaku usaha/jagal sudah mau untuk memotong ternaknya di RPH-R, dimana sebelumnya mereka memotong di TPH sehingga pemotongan ternak betina lebih terkendali

Page 15: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

15

Pendampingan dan pengawalan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di RPH-R;

Pengawasan dan pembinaan dengan pihak kepolisian dalam rangka pengendalian pemotongan ternak betina produktif di RPH-R;

Koordinasi dan evaluasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kab / kota dan RPH-R dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif;

Kegiatan :

SOSIALISASI SECARA TERUS MENERUS KEPADA JAGAL

PENGAWASAN DAN PENGAWALAN OLEH DINAS

DAN KEPOLISIAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (PASAR

HEWAN, CEK POINT, RPH-R, TPH)

PEMBERIAN SANKSI JIKA TERJADI PELANGGARAN

(TEGURAN LISAN, TEGURAN TERTULIS, PENCABUTAN IZIN)

STRETEGI KEGIATAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN

BETINA PRODUKTIF

Page 16: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

16

PELANGGARAN LAIN DI RPH-R

PEMOTONGAN DI TPH

PELANGGARAN KESRAWAN (SAPI GELONGONGAN,

SAPI BELUM MATI

SEMPURNA)

PENGOPLOSAN DAGING SAPI

DENGAN DAGING CELENG/BABI

PENERPAN HYGIENE

SANITASI YANG MASIH JAUH DARI

STANDARD

Page 17: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

17

Rapat Pengawasan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif bersama : Dirkesmavet dan Baharkam Polri Kabupaten/ Kota dan Polda Jatim

Pertemuan Pengawasan Pemotongan Betina Produktif Bersama Dirkesmavet, Baharkam Polri, Polda Jatim,

Polres Kab/kota se Jawa Timur

Page 18: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

18

Pertemuan Pengawasan Pemotongan Betina Produktif Bersama Dirkesmavet dan Baharkam Polri

Pertemuan Pengawasan Pemotongan Betina Produktif Bersama Dirkesmavet, Baharkam Polri, Polda Jatim,

Polres Kab/kota se Jawa Timur

Koordinasi Pengendalian Pengendalian Pemotongan Pemotongan Ternak Betina Produktif bersama Dinas

Kabupaten/Kota

Page 19: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

19

Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dengan Kabupaten/ Kota : Pengawasan dan Pendampingan Pemotongan

Betina Produktif Leaflet, Stiker dan Banner FGD Evaluasi Pemotongan betina Produktif ke kabupaten/ kota bersama Baharkam Polri dan Polda Jatim

Kegiatan Sosialisasi, Pengawasan dan Pendampingan Pemotongan Betina Produktif di Jawa Timur

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Ponorogo

Kota Surabaya

Page 20: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

20

Sosialisasi di Kab. Bondowoso

Sosialisasi di Kab. Kediri

Sosialisasi di Kab. Lumajang

Sosialisasi di Kab. Blitar

Pengawasan di Kab. Jember Pengawasan

di Kab. Kediri

Pengawasan di Kab. Sidoarjo

Page 21: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

21

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif Melalui Leaflet, Sticker dan Banner

FGD Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Kab. Magetan

Page 22: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

22

Evaluasi Pemotongan Betina Produktif ke Kabupaten/Kota Bersama Baharkam Polri dan Polda Jatim

Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Jember

Kabupaten Kediri Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Kediri

Kunjungan Kerja Bersama DPRD Jatim Komisi B dalam Rangka Revisi Perda

Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah

Di PT. Santosa Agrindo Kab. Probolinggo

Di RPH-R Sooko Kab. Mojokerto

Di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat

Di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Jember

Di UPT PT HMT Kediri Di Dinas Pertanian Jogjakarta Di Provinsi DKI Jakarta

Page 23: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

23

Pemeriksaan Antemortem di RPH-R Kab. Sidoarjo

Pemeriksaan Antemortem di RPH-R Kab. Malang

Pemeriksaan Antemortem di RPH-R Kota Blitar

Pemeriksaan Antemortem di RPH-R Kab. Bondowoso

Page 24: DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1/23/2019

24

JANGAN POTONG AKU....... AKU MASIH PRODUKTIF.....