80
KOORDINASI DINAS PETERNAKAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAPI PERAH DI DESA PINANG, KECAMATAN CENDANA, KABUPATEN ENREKANG AL MUQTADIR STAMBUK: 10561 3022 08 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2014

KOORDINASI DINAS PETERNAKAN DALAM PEMBERDAYAAN …

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KOORDINASI DINAS PETERNAKAN DALAM

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAPI PERAH

DI DESA PINANG, KECAMATAN CENDANA,

KABUPATEN ENREKANG

AL MUQTADIR

STAMBUK: 10561 3022 08

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2014

KOORDINASI DINAS PETERNAKAN DALAM PEMBERDAYAAN

KELOMPOK TANI SAPI PERAH DI DESA PINANG, KECAMATAN

CENDANA, KABUPATEN ENREKANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

AL MUQTADIR

STAMBUK: 10561 3022 08

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2014

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Al muqtadir

Nomor Stambuk : 10561 3022 08

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juni 2014

Yang Menyatakan

AL MUQTADIR

v

ABSTRAK

AL MUQTADIR. Koordinasi Dinas Peternakan Dalam Pemberdayaan

Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang (Dibimbing oleh Parakkasi Tjaija dan Adnan Ma’ruf ).

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui Koordinasi

Dinas Peternakan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Judul yang

diangkat seperti yang diuraikan di atas didasarkan pada permasalahan yang

dihadapi yakni “sejauh mana Koordinasi Dinas Peternakan Dalam Pemberdayaan

Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten

Enrekang”. Dalam mengumpulkan data dan fakta pada penelitian guna

pembahasan skripsi, metode yang digunakan adalah penyebaran kuisioner yang

dibuat dalam daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang

berjumlah empat puluh orang, dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam

permasalahan yang ada dalam penelitian, selain itu juga dilakukan wawancara

kepada beberapa orang informan yang dianggap mampu dan mengetahui secara

jelas bagaimana koordinasi perencanaan dinas peternakan dalam pemberdayaan

kelompok tani sapi perah Di Desa Pinang kecamatan Cendana, Kabupaten

Enrekang.

Hasil penelitian diketahui bahwa Koordinasi Dinas Peternakan Dalam

Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang selama ini sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan

tanggapan responden terhadap koordinasi dinas peternakan dalam pelaksanaan

program SMD pemberdayaan kelompok tani sapi perah (50.%),mempunyai

pengaruh penting akan tujuan organisasi, tanggapan responden terhadap

koordinasi pengawasan dinas peternakan pada pemberdayaan kelompok tani sapi

perah di desa pinang (42,5%) menyatakan bahwa koordinasi pengawasan sudah

rutin, tanggapan responden tentang penyaluran dana Tambahan dinas peternakan

untuk menunjang pemberdayaan kelompok tani sapi perah. (57,5%) menyatakan

selalu memberikan dana tambahan jika kelompok membutuhkan. Tanggapan

responden tentang pemasaran olahan hasil susu sapi perah yang dijadikan

dangke (65,%) menyatakan dangke laris dikabupaten Enrekang dan telah

dijadikan makanan khas, Tanggapan responden terhadap kinerja dinas peternakan

dan sarjana membangun desa dalam pemberdayaan Kelompok tani sapi

perah.(45,%) menyatakan keserasian dan kinerja sudah maksimal, sehingga

adanya peningkatan populasi dan produksi susu sapi perah beserta hasil

olahannya.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimphakan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Koordinasi Dinas Peternakan Dalam Pemberdayaan

Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Satu hal yang patut penulis syukuri bahwa, dalam upaya penyusunan

skripsi ini begitu banyak bantuan, bimbingan dan simpati yang penulis terima dari

berbagai pihak. Untuk itu, merupakan suatu kewajiban moral bagi penulis untuk

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Bapak Dr. Irwan Akib, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar dan pembantu Rektor, I,II,III.IV dan seluruh jajaran atas jasa dan

jerih payahnya dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi.

2. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Drs. H.Parakkasi Tjaija, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma’ruf,

S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang selalu memberi arahan buat penulis.

vii

4. Bapak Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh pegawai Dinas peternakan dan perairan Kabupaten Enrekang dan

Sarjana membangun Desa beserta anggota kelompok tani sapi perah di desa

pinang, kecamatan Cendana kabupaten Enrekang, yang telah banyak

membantu penulis selama masa penelitian.

7. Ayahanda dan Ibunda serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberi

bantuan baik moril maupun materil serta do’a dan harapan demi kesuksesan

penulis.

Semoga bantuan dan budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak

mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Juni 2014

AL MUQTADIR

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM ..................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH......................... iv

ABSTRAK .......................................................................................................... v

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 6

D. Kegunaan Penelitian................................................................................ 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 8

A. Konsep Koordinasi .................................................................................. 8

1. Pengertian Koordinasi. ...................................................................... 8

2. Tipe-Tipe Koordinasi ........................................................................ 11

3. Sifat-Sifat Koordinasi........................................................................ 11

4. Syarat-Syarat Koordinasi .................................................................. 12

5. Ciri-Ciri Koordinasi .......................................................................... 13

6. Indikator Koordinasi ......................................................................... 14

B. Pemberdayaan Masyarakat/Kelompok.................................................... 15

1. Pemberdayaan Masyarakat ............................................................... 15

2. Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peternak ................................... 17

3. Tujuan Pemberdayaan ...................................................................... 21

ix

C. Sarjana Membangun Desa....................................................................... 23

D. Pendanaan, Pembinaan, pengorganisasian,

pengendalian dan, pengawasan ............................................................... 25

E. Kerangka Pemikiran ................................................................................ 31

F. Defenisi Oprasional ................................................................................. 32

G. Jadwal Penelitian .....................................................................................

BAB III METODE PENELITIAN...................................................................... 34

A. Lokasi Penelitian ................................................................................ 34

B. Tipe dan Jenis Penelitian .................................................................... 34

C. Populasi Sampel ................................................................................. 34

D. Jenis Dan Sumber Data ...................................................................... 35

E. Tehnik pengumpulan Data.................................................................. 35

F. Teknik Analisis Data .......................................................................... 36

G. Jadwal Penelitian ................................................................................

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................... 38

A. Deskripsi Atau Karakteristik Obyek Penelitian ..................................... 38

B. Pelaksanaan koordinasi Dinas Peternakan dalam Pemberdayaan

Kelompok Tani Sapi Perah ..................................................................... 47

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Dinas Peternakan

dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang,

Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang .................................................. 60

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 63

A. Kesimpulan ....................................................................................... 63

B. Saran ................................................................................................ 64

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................ 45

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur/Usia ..................... 45

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........ 46

Tabel 4 Tanggapan responden terhadap koordinasi dinas peternakan

dalam pelaksanaan program SMD pemberdayaan kelompok

tani sapi perah ............................................................................. 48

Tabel 5 Tanggapan responden terhadap koordinasi pengawasan

dinas peternakan pada pemberdayaan kelompok tani sapi

perah di desa pinang. ................................................................... 50

Tabel 6 Tanggapan responden tentang penyaluran dana Tambahan

dinas peternakan untuk menunjang pemberdayaan kelompok

tani sapi perah. ............................................................................ 51

Tabel 7 Tanggapan responden terhadap bantuan sarana dan

prasarana dinas peternakan kepada pemberdayaan kelompok

tani sapi perah. ............................................................................ 52

Tabel 8 Tanggapan Responden tentang Monitoring dan evaluasi

yang dilakukan dinas peternakan dalam pemberdayaan

kelompok tani sapi perah ............................................................ 54

Tabel 9 Tanggapan responden tentang pemasaran olahan hasil susu

sapi perah yang dijadikan dangke. ............................................ 55

Tabel 10 Tanggapan responden terhadap kinerja dinas peternakan dan

sarjana membangun desa dalam pemberdayaan Kelompok

tani sapi perah. ............................................................................ 56

Tabel 11 Tanggapan responden terhadap bibit anakan sapi perah yang

disediakan. ................................................................................... 61

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan kerangka pemikiran .......................................................... 32

Gambar 2 Struktur organisasi kelompok tani sapi perah ............................. 43

Gambar 3 Perkembangan populasi dan produksi sapi pearah 2012-2014 ... 57

Gambar 4 Laporan fisik dan keuangan pengembangan usaha sapi perah

kelompok binaaan sarjana membangun desa, 2012/2013........... 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daging sapi dan susu bukanlah merupakan bahan makanan pokok yang

strategis seperti beras atau jagung, akan tetapi telah menjadi salah satu komoditas

penyebab keluarnya devisa negara cukup tinggi, antara lain melalui aktivitas

impor daging sapi beku, bakalan sapi potong dan bahan baku susu. Munculnya

prediksi beberapa pihak tentang makin meningkatnya volume impor daging sapi

beku, bakalan sapi potong dan bahan baku susu di masa mendatang merupakan

petunjuk awal adanya ketidak-padanan antara besarnya permintaan daging sapi

dan susu dalam negeri dengan kemampuan produksi dalam jumlah cukup dan

harga rasional.

Salah satu dari program utama Kementerian Pertanian adalah Swasembada

Daging Sapi Kerbau 2014 yang telah dijabarkan oleh Direktorat Jenderal

Perternakan dan Kesehatan Hewan melalui 5 kegiatan pokok diantaranya

penyediaan bibit sapi. Program tersebut yang tenggang waktunya tinggal 2 tahun

lagi diperlukan langkah-langkah khusus mengatasi kekurangan bibit sapi antara

lain dengan menambah bibit sapi potong dan sapi perah. Dalam rangka

mengantisipasi kekurangan tersebut perludilakukan upaya percepatan produksi

bibit pada unit pembibitan pemerintah, swasta dan masyarakat. Penguatan peran

unit pembibitan tersebut merupakan sarana untuk mendukung berkembangnya

usaha peternakan. Saat ini bibit sapi diperoleh dari produksi dalam negeri dan

pengadaan dari luar negeri (impor).

2

Produksi bibit sapi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan disebabkan

sebagian besar usaha pembibitan dilakukan oleh peternak dengan skala pemilikan

yang relatif kecil, dan belum optimalnya peran UPT. Bila kekurangan bibit

tersebut tidak tercukupi, maka pencapaian penyediaan daging dan susu dalam

negeri tidak akan memenuhi target, sebaliknya justru kemungkinan dapat terjadi

penurunan populasi sapi potong dan sapi perah. Untuk mempertahankan

replecemen dan pertumbuhan populasi serta memenuhi kebutuhan susu dan juga

daging sesuai target PSDSK 2014 masih diperlukan bibit sapi potong dan sapi

perah dalam jumlah yang cukup.

Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan perbibitan

sapi masih diperlukan penambahan indukan sapi potong dan sapi perah dengan

kriteria bibit.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tanggal 22

Januari 2010 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun

Anggaran 2010, bahwa Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu cara untuk

menfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat agar mandiri akan usaha pertanian

dan peternakanya, yang pada ahirnya kelompok-kelompok ini berkembang pesat

dan menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan

kesejahtraan dan mengurangi kemiskinan tetapi dapat juga meningkatkan

ekonomi secara nasional. Karena Permintaan akan konsumsi daging dan produk-

produk peternakan dalam negeri semakin meningkat seiring dengan meningkatnya

pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan dan daya beli serta

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi. Dengan

3

meningkatnya permintaan tersebut, memberikan peluang untuk berkembangnya

usaha agribisnis peternakan. Usaha agribisnis peternakan berbasis sumberdaya

lokal mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan karena berbagai

sarana pendukung seperti agroinput, teknologi, kelembagaan dan tenaga kerja

tersedia di seluruh wilayah. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah

tenaga terdidik lulusan perguruan tinggi bidang peternakan dan kesehatan hewan

melalui program Sarjana Membangun Desa (SMD).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan

kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD). Kegiatan dalam upaya pemberdayaan

kelompok tani ternak yang dilakukan dengan menempatkan seorang tenaga

penggerak yang berbasis keilmuan di bidang peternakan dengan jenjang

pendidikan Sarjana Peternakan dan Kedokteran Hewan maupun D-4 dan D-3

Ilmu-ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam

rangka menjembatani lulusan Perguruan Tinggi (PT) untuk dapat berkiprah secara

langsung di tengah masyarakat dalam proses introduksi, distribusi dan transfer

inovasi baru kepada peternak. Dengan masuknya lulusan Perguruan Tinggi

diharapkan dapat menumbuhkan usaha-usaha peternakan yang dikelola secara

profesional, sehingga dapat menarik investasi publik dan perbankan.

Kegiatan Sarjana Membangun Desa telah dilaksanakan sejak tahun 2007

dengan fokus pada pengembangan usaha sapi potong dan produksi sapi perah

untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Salah satunya adalah

penyediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan

4

program swasembada daging sapi dan kerbau ( PSDSK). Tahun 2009 kegiatan

SMD diperluas pada komoditi ternak unggas lokal, sapi perah, kambing/domba

dan kelinci, dimana keempat komoditi ini tidak hanya dapat meningkatkan usaha

ekonomi di pedesaan, tetapi juga berperan mendukung program diversifikasi

pangan. (Ditjen Peternakan, 2010).

Program Sarjana Membangun Desa merupakan pemberdayaan kelompok

peternak melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran dana penguatan

modal usaha, yang bertujuan :

1. memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan

usaha peternakan

2. meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak

3. meningkatkan kemadirian dan kerjasama kelompok

4. mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan

terdidik pada usaha peternakan

5. mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan.

Dana penguatan modal usaha yang dikelola oleh Sarjana membangun desa

bersifat abadi, maka usaha budidaya ternak tidak boleh terputus dan harus

dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperbesar modal usaha dan

kelompok sampai mencapai kapasitas optimal dan skala ekonomis. Apabila terjadi

penyalah gunaan dana bansos sebagai modal usaha, maka akan diproses menurut

hukum yang berlaku.

Dengan adanya program Sarjana Membangun Desa, pada Tahun 2012

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi

5

Sulawesi-Selatan yang dijadikan basis pengembangan usaha sapi potong dan sapi

perah. Salah satu daerah yang dijadikan tempat pengembangannya adalah desa

Pinang, kecamatan Cendana kabupaten Enrekang, yaitu kelompok tani sapi perah.

Kelompok Tani sapi perah binaan Sarjana Membangun Desa berdiri pada

tahun 2010 yang dikelola oleh satu orang ketua kelompok dan empat puluh orang

anggota dibawah binaan Sarjana Membangun Desa. Kelompok tani ini fokus pada

pengembangan sapi potong dan sapi perah jenis sapi FH dengan metode

pemeliharaan dikandangkan, dengan sistem penjualan hasil olahan susu sapi perah

dan limbah ternak.

Namun dalam setahun berjalannya program sarjana membangun ada beberapa

permasalahan yang di hadapi SMD, Salah satunya adalah kurangnya koordinasi

Dinas peternakan setempat, baik itu koordinasi dalam Pengadaan sarana

kandang/pendukung, Pengadaan bibit sapi perah, Pengadaan obat dan pengarahan

dana, sehingga berakibat menurunnya tingkat populasi dan produksi sapi perah.

Dalam Pedoman Pelaksanaan program Sarjana Membangun Desa Tahun

2012. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta. 53 hlm.

bahwa untuk mendukung dan menunjang pencapaian keberhasilan dalam

pelaksanaan program Sarjana membangun desa direktorat jenderal peternakan,

Dinas peternakan Kabupaten /Kota, harus membangun koordinasi, Mulai dari

perencanaan, pelaksanaan. karena koordinasi merupakan alat utama untuk

menyelesaikan suatu masalah atau persoalan yang ada, sehingga tidak timbul

tumpang tindih dalam tugas akibat dari kurangnya koordinasi baik.

6

Latar belakang di atas menjadi alasan penulis untuk mengadakan penelitian

dengan judul

“Koordinasi Dinas Peternakan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi

Perah, Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok

tani sapi perah di desa pinang, kecamatan cendana, kabupaten enrekang?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi dinas peternakan

dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah di desa pinang, kecamatan

cendana, kabupaten enrekang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas sebagai fokus pembahasan

terhadap pentingnya koordinasi dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok

tani sapi perah, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana koordinasi dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok

tani sapi perah di desa pinang, kecamatan cendana, kabupaten enrekang.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi

dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah di desa

pinang, kecamatan cendana, kabupaten enrekang.

7

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi masukan

dan memecahkan masalah yang ada didalam merialisasikan program-

program kegitan maupun program Kementrian pertanian umumnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi insan

akademis maupun bagi masyarakat umum yang mengambil tema yang

sama.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

1. Pengertiaan koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata asing “cum” yang artinya berbeda-beda

dan ‘ordinare” yang artinya susunan atau penempatan sesuatu pada keharusanya

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, edisi ketiga (2002:323), koordinasi

adalah prihal yang mengatur suatu organisasi atau kegitan yang ada didalamnya,

sehingga peraturan-peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling

bertentangan atau simpang siur. pengertian koordinasi dalam leonard Blog (2007)

adalah penyederhanaan yang menyangkut masalah strategi kebijaksanaan program

dalam organisasi dengan metode komunikasi yang baik, yang dilakukan secara

pertikal maupun horisontal didalam organisasi yang formal dan yang

informal,agar segala kegiatan sinkron dan terpadu tertuju pada pencapain tujuan

bersama.

Menurut G.R. Terry (2003: 31) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron

dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada

sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut E.F.L. Brech yang dikutip Sarwoto (2002 :46)

mengemukakan koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan

9

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di

antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi

(coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan

pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional)

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat

dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling

ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Handoko (2003:196) juga

menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk

pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan

selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga

sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan, tafsiran luas dari alinea terahir

dar UUD 1945 : Koordinasi itu adalah bekerja bersama seerat -eratnya dibawa

seorang pemimpin,. Sedangkan menurut PP. No 6 tahun 1988, Upaya yang

dilaksanakanoleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan,keserasian

danketerpaduan baik perencanaan kemampuan pelaksanaan tugas serta kegiatan

semua instansi vertical, antara instansi vertkal dengan dinas daerah agartercapai

hasil guna yang sebesar -besarnya.Dengan demikian dalampenyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan diperlukanadanya koordinasi antar

aparatur pemrintah, mulai dari proses perumusankebijaksanan, perencanaan,

pelaksanaan sampai pada pengawasan dan

10

Sedangkan Suharto, E (2006 :42) menjelaskan bahwa koordinasi adalah

pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan suatu

tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama, oleh karena itu

organisasi berpedoman kepada beberapa hal, yaitu :

a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna

menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kuadrat

yang telah ada dalam setiap bagian,

b. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan menunjukan keadaan yang saling

mengisi dan memberi.

c. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkain kegiatan yang saling

menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan

adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan, dengan wujud saling

memberi informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpah tindih

tugas yang satu dengan tugas yang lain.

e. Koordinasi merupakan langkah langkah kerja yang sangat ideal di antara

mereka yang bekerja di berbagai bagian guna menciptakan hasil yang

nyata. koordinasi sangat di perlukan sikap – sikap sebagai berikut

System komunikasi yang baik dan Umpan balik yang positif

Koordinasi yang merupakan salah satu fungsi perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan, serta motivasi dengan kata lain koordinasi adalah funsi organic dalam

tiap-tiap bagian dalam beraktifitas. Koordinasi yang baik membawa dampak

positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang

11

efektif memberikan kontribusi yang baik guna tercapainya tugas-tugas yang

bersifat khusus dan spesifik. Melalui koordinasi yang baik akan merupakan suatu

alat ukur bagi keberhasilan terutama menyangkut hal-hal yang bersifat multi

dimensional.

Dengan pengertian-pengertian koordinasi diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa koordinasi adalah merupakan usaha untuk mengatur,

mengharmoniskan atau menselaraskan seluruh kegiatan atau aktifitas dalam

kelompok diman prosesnya memerlukan penataan yang terintegrasi, sehingga

dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang

dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unti, kesatuan-kesatuan kerja

yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya

b. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan dalam tingkat organisasi (aparat)

yang setingkat.

3. Sifat-Sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu:

a. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.

12

b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang

koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.

c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu

dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab

yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama

lain. Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus

mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

4. Syarat-Syarat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:88) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu:

a. Sense of cooperation (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari

sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.

b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan

antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk

mencapai kemajuan.

c. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling

menghargai.

d. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai,

umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

13

5. Ciri-Ciri Koordinasi

koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh

karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi

sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya

mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak

mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan

kerjasama. Oleh kaerna itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang

sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

b. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan

pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan

sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah

konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha

individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan

koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk

mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya

tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan

pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

d. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi.

Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-

14

usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam

mencapai hasil.

e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta

suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan

tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara

langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi.

Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan

informasi. Pada dasarnya koordinasi merupakan pemrosesan informasi.

6. Indikator Koordinasi

Menurut Handayaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen

dapat diukur melalui indikator :

1. Komunikasi

a. Ada tidaknya informasi

b. Ada tidaknya teknologi informasi

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi

b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi

3. Kompetensi Partisipan

a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat

b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat

15

4. Kesepakatan, Komitmen

a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan

b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan

B. Pemberdayaan Masyarakat/Kelompok

1. Pemberdayaan masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “

empowerment” mulai ramai digunakan sehari-hari di Indonesia bersama-sama

dengan istilah “penegntasan kemiskinan sejak digulirkannya program inpres No.

5/1993 yang kemudiann lebih dikenal sebagai inpres desa tertinggal (IDT), sejak

itu istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar

dan selalu menjadi topik dan kat-kata kunci dari upaya pembangunan.

Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan Word Bank dalam

buletinnya Vol. 11 No4/Vol. No2 1 Oktober-desember 2001 telah menetapkan

pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari strategi trisula untuk

memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang

terdiri dari peluang, fasilitas pemberdayaan dan peningkatan pengamanan.

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Dharmawan, A.H (2007:26)

mengutip pendapat Fear and Schwarzweller (1985) yang mengemukakan bahwa

pemberdayaan dipahami sebagai :

"Sebuah proses di mana anggota semakin lebih dari daerah tertentu atau

lingkungan membuat dan mengimplementasikan keputusan yang bertanggung

jawab secara sosial, di mana kemungkinan konsekuensi yang merupakan

16

peningkatan peluang hidup beberapa orang tanpa penurunan (tanpa memburuk)

dalam peluang hidup orang lain ".

Dalam hubungan ini, Dharmawan, A.H (2007 :27). Mengutip pendapat

Robbins, Chatterjee, dan Canda, (1998), Secara singkat menyatakan sebagai

berikut :

Pemberdayaan "proses di mana individu dan kelompok memperoleh

kekuasaan, akses ke sumber daya dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

Dengan demikian, mereka memperoleh kemampuan untuk mencapai personil

tertinggi dan aspirasi dan tujuan kolektif

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi

kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar

mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol

lingkungannya agar dapat memnuhi keinginannya, karena itu Word Bank (2001:2)

mengartikan pemberdayaan sebagai usaha untuk memberikan kesampatan dan

kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani

bersuara (voice) untuk menyuarakan pendapat, ide , atau gagasannya serta

kempuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu ( konsep, metode,

produk, tindakan dan lainnya) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan

masyarakat dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses

meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sedangkan Subejo dan Narimo (2004 :31) mengartikan pemberdayaan

masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat

17

lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang

dimiliki, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian

secara ekonomi ekologi dan sosial. selanjutnya mengemukakan bahwa kegiatan

pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu

siklus kegiatan yang terdiri dari :

a. Menumbuhkan keinginan pada diri seorang untuk berubah dan

memperbaiki, yang merupakan titik awal dalam pemberdayaan.

b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari

kesenangan atau hambatan yang dirasakan.

c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian yang

memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

2. Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peternak

Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku

kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan

kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.

Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan dalam diri manusia dan

merupakan suatu sumber kreativitas yang ada dalam diri setiap orang secara

luas tidak ditentukan oleh orang lain. Menurut Hikmat (2004 :93), bahwa

pemberdayaan peternak merupakan sebuah metode pemberdayaan masyarakat

yang memungkinkan orang atau masyarakat dapat meningkatkan kualitas

18

hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses

yang mempengaruhi kehidupannya atau suatu usaha dalam membantu orang

biasa untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektif

dalam bidang ekonomi, penguatan sosial atau pengembangan sector non

profit.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung

arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari

proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka

masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah

yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu

berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam

membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang

lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam

dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia;

dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil

hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga

jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya,

serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan

kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak

memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk

penyadaran dan pemampuan diri mereka (Aditya, 2009: 92).

19

Selanjutnya Hendayana (2008 :25), menyatakan bahwa pemberdayaan

bertujuan untuk :

1. meningkatkan kemampuan kelompok – kelompok masyarakat dalam

berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi,

2. mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang

sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/ kelemahan yang dimilikinya,

3. memperkuat dan mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal

di tingkat perdesaan serta meningkatkan peran serta/pertisipasi

masyarakat.

Permberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian

pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar peternak agar

mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat

mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan petani

peternak ialah mengikutsertakan petani dalam pengambilan keputusan mengenai

program pemerintah yang akan dijalankan menyangkut masalah peningkatan

produktivitas peternakan seperti, mengajarkan peternak proses insiminasi buatan

(IB), pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan

berkualitas, pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan

sebagainya. (Hardiyanto, 2007 :10).

Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam bidang peternakan

maka ada beberapa Program Pengembangan Agribisnis Peternakan ditujukan

untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan sistem agribisnis agar seluruh

20

subsistem agribisnis lebih produktif dan efisien dalam menghasilkan berbagai

produk peternakan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing baik di pasar

lokal maupun pasar domestik. Kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat yang

dapat dilakukan antara lain (Abdurrahman, 2010 :70) :

a) Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui bantuan langsung

masyarakat dengan pengusahaan ternak baik sapi, kerbau, kambing, kuda

dan unggas.Tujuan utama kegiatan ini telah bergeser dari tujuan sosial ke

Development (Pengembangan) untuk pemberdayaan ekonomi petani, dari

satu paket ke lebih dari satu paket dimaksudkan semata – mata untuk

pemberdayaan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha agribisnis.

b) Penguatan kelembagaan agribisnis peternakan dan peningkatan kualitas

sumber daya melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, temu usaha,

pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan terjadi perubahan pola fikir

pelaku agribisnis menjadi lebih inovatif, kreatif dan mandiri.

c) Promosi Investasi dan Penggalian sumber–sumber pembiayaan/

permodalan sebagai salah satu usaha mengatasi ketergantungan anggaran

pemerintah dan kemandirian usaha agribisnis peternakan baik skala usaha

kecil, menengah dan Koperasi. Substansi peningkatan layanan pembiayaan

oleh Lembaga Keuangan Mikro, sepert KSP/USP, BMT, BPR/S, bank

umum, dan PKBL-BUMN.

d) Penyederhanaan prosedur perijinan dan memperpendek rantai pemasaran

dan tata niaga komoditi peternakan dalam rangka efisiensi dan

21

pengurangan biaya tinggi dengan memberikan pelayanan Prima terhadap

masyarakat dan Insan Agribisnis.

e) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi peternakan melalui

pembuatan infra struktur pengelolaan sumber air pada kawasan peternakan

khususnya lahan kering.

3. Tujuan pemberdayaan

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa pemberdayaan merupakan

imlikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat, terkait dengan

hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu

merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia,

baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun social budayanya.

Selarasa dengan hal itu, dalam pembangunan pertanian secara umum, tujuan

pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, beternak,

perbaikan usaha tani, dan perbaikan kehidupan petani, peternak dan masyarakat.

Dari pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia

selam tiga dasawarsa terahir, menunjukan bahwa, untuk mencapai ketiga bentuk

perbaikan yang disebutkan diatas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain

yang menyangkut, (Deptan 2002):

a. Perbaikan kelembagaan pertanian dan peternakan demi terjalinnya

kerjasama dan kemitraan antar Stakeholders, sebagai contoh dapat

disampaikan pengalaman pelaksanaan intensifikasi khusus. Dimana

22

inovasi sosial yang dilakukan melalui usahatani berkelompok mampu

menembus kenaikan produktivitas yang dicapai melalui inovasi teknis.

b. Perbaikan kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam perbaikan

pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi

terlaksananya pembagunan pertanian dan peternakan yang merupakan sub

sistem pembangunan masyarakat, tentang hal ini pengalaman menunjukan

bahwa pembangunan pertanian secara umum tidak dapat berlangsung

seperti yang diharapkan, mana kalah petani atau peternak tidak memiliki

cukup dana yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta

pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain. Sebaliknya

pembangunan pertanian dan peternakan menjadi tidak berarti manakalah

tidak memberikan peraikan kepada kehidupan masyarakatnya.

c. Perbaikan usaha dilingkungan hidup demi kelangsungan usahataninya.

Tentang hal ini pengalaman menunjukan bahwa penggunaan pupuk dan

pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang telah berpengaruh negative

terhadap produktivitas dan pendapatan, secara kerusakan lingkungan hidup

yang lain, yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan

pembangunan pertanian secara umum.

Disamping itu, Mardikanto dan subiato (2012 : 110) menambah satu hal lagi

yang menyangkut pentingnya perbaikan aksesibilitas petani dan pemangku

kepentingan, pembangunan pertanian , yang lain baik terhadap sumber inovasi,

input usahatani (kredit,sarana produksi, alat dan mesin pertanian ), pasar dan

jaminan harga, serta pengambilan keputusan politik.

23

Hal ini terutama dilandasi oleh pernyataan Hadisaputro (1998:24) yang

menyebutkan bahwa petani-petani kecil yang merupakan pelaku utama

pembangunan pertania secara umum di Indonesia pada umumnya termasuk

golongan ekonomi lemah, yang lemah permodalan, pengusaan, penerapan

teknologi dan sering kalli juga lemah semangatnya untuk maju, karena sering kali

dijadikan objek pemaksaan oleh birokrasi maupun penyuluhanya sendiri.

Mardikanto dan subiato (2002 : 110)

C. Sarjana Membangun Desa

Sarjana membangun Desa adalah sarjana yang mengembangkan usaha

bersama dengan kelompok ternak di desa. selain sebagai anggota kelompok,

sarjana tersebut juga sebagai menejer membantu ketua kelompok dalam

menjalankan kegiatan usaha peternakan. Tugas sarjana ini antara lain untuk

memajukan peternak dan kelompok dalam menghadapi berbagai kendala guna

membangun kelompok Agribisnis Peternakan yang lebih maju dan berwawasan

lebih luas yang diharapkan pada akhirnya dapat mengakses permodalan dari

sumber dana perbankan dalam mengembangkan usaha Kelompok Peternak

tersebut (Ditjen Peternakan, 2010).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah

melaksanakan kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) sejak tahun 2007.

Kegiatan ini dalam upaya pemberdayaan kelompok tani ternak yang

dilakukan dengan menempatkan seorang tenaga penggerak yang berbasis

keilmuan di bidang peternakan dengan jenjang pendidikan Sarjana Peternakan

24

dan Kedokteran Hewan maupun D-4 dan D-3 Ilmu-ilmu Peternakan dan

Kedokteran Hewan. Dengan penempatan SMD bidang peternakan di pedesaan

diharapkan dapat melakukan transfer teknologi dari Perguruan/Sekolah Tinggi ke

masyarakat dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Kegiatan Sarjana Membangun

Desa telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan fokus pada pengembangan

usaha sapi potong dan produksi sapi perah untuk mendukung program

swasembada daging sapi dan kerbau ( PSDS) tahun 2014. Tahun 2009 kegiatan

SMD diperluas pada komoditi ternak unggas lokal, sapi perah, kambing/domba

dan kelinci, dimana keempat komoditi ini tidak hanya dapat meningkatkan usaha

ekonomi di pedesaan, tetapi juga berperan mendukung program diversifikasi

pangan. (Ditjen Peternakan, 2010).

SDM yang unggul dan mau berjuang membangun daerah-daerah. Untuk itu

dibukalah program Sarjana Membangun Desa, yang bertujuan para sarjanan lokal

dapat membangun desanya sendiri dan menangkap peluang besar dengan

memanfaatkan potensi pertanian, perkebunan dan perternakan di desanya.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang masih ada

sekitar 8juta dari angkatan kerja kita dan apalagi dari 8juta tersebut ternyata ada

sekitar 1juta penganggur adalah dari kalangan berpendidikan tinggi mulai dari

diploma hingga sarjana.

Program Sarjana Membangun Desa merupakan pemberdayaan kelompok

peternak melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran dana penguatan

modal usaha, yang bertujuan :

25

a. memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan

usaha peternakan

b. meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak

c. meningkatkan kemadirian dan kerjasama kelompok

d. mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan

terdidik pada usaha peternakan mengembangkan sentra-sentra kawasan

usaha peternakan

D. Pendanaan, Pembinaan, Pengorganisaaian, Pengendalian Dan Pengawasan.

a) Pendanaan

Sumber dana untuk kegiatan penambahan indukan sapi tahun 2012

dialokasikan dalam DIPA BBPTU Sapi Perah kecamatan pinang, BPTU Sapi

Dwiguna dan Ayam Sembawa dan DIPA Dinas Provinsi tahun 2012.

Pemanfaatan dana kegiatan penambahan indukan sapi dilakukanmelalui

pengadaan barang, dengan mengacu Peraturan Presiden No 54 tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Pembinaan

Pembinaan pengembangan pembibitan sapi meliputi :

1. Pembinaan Teknis dilakukan oleh Tim Teknis Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Aspek pelaksanaan kegiatan penambahan indukan sapi (pemilihan

lokasi, kelompok peternak, dan pemilihan bibit ternak)

b. Aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

26

c. Aspek pengembangan pembibitan sapi (pemeliharaan,

perkawinan, pencatatan/ recording dan serifikasi)

2. Pembinaan kelembagaan dikembangkan dalam rangka meningkatkan

usahakelompok sehingga berkembang menjadi gabungan kelompok,

koperasi atauusaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan

mutlak dilakukanmelalui dinamisasi aktivitas kelompok, kemampuan

memupuk modal,kemampuan memilih bentuk dan memanfaatkan peluang

usaha yangmenguntungkan dan mengembangkan jaringan kerjasama.

3. Pembinaan usaha difokuskan kepada usaha pembibitan sapi dan jenis-

jenis usaha lain yang mendukung usaha pembibitan sapi.

c) Pengorganisasian

Kelancaran kegiatan penambahan indukan sapi potong dan sapi perah

tahun 2012, ditingkat pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan, di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan

pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. Mekanisme

koordinasi Tim Pusat dengan Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis

Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan kelompok peternak.

1. Tim Pusat

Tim pusat beranggotakan diantaranya adalah para wakil dari Direktorat lingkup

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditetapkan melalui

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tugas

sebagai berikut :

27

a. Menyusun pedoman pelaksanaan penambahan indukan sapi tahun

2012;

b. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dan sosialisasi kegiatan

pengembangan pembibitan sapi;

c. Melakukan supervisi dalam pelaksanaan impor

d. Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengembangan

pembibitan sapi pada kelompok peternak penerima melalui

DinasProvinsi/Kabupaten/Kota;

e. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan pengembangan pembibitan sapi yang diterima

dari Dinas kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tim Pusat Tim Pembina Provinsi Tim Teknis Kabupaten Kelompok

Peternak

2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi beranggotakan diantaranya adalah para wakil bidang

lingkup Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

di provinsi dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Provinsi, dengan

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun petunjuk pelaksanaan penambahan indukan sapi tahun 2012

dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan.

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan pembibitan sapi mengacu

pada pedoman pembibitan sapi potong/perah yang baik (GBP).

28

c. Melakukan koordinasi antar bidang lingkup Dinas yang melaksanakan

fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi dan UPTD perbibitan,

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

dan fasilitasi penguatan kelembagaan.

d. Melakukan seleksi sapi sesuai kriteria bibit yang akan diadakan;

e. Melakukan seleksi/verifikasi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL)

bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas

Provinsi apabila ternak tersebut didistribusikan ke kelompok peternak;

f. Melakukan koordinasi ke pusat dan daerah serta sosialisasi kegiatan

pengembangan pembibitan sapi kepada UPTD pembibitan, dinas

kabupaten/kota dan kelompok peternak penerima;

g. Melakukan pembinaan, pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi, serta

pengendalian perkembangan pelaksanaan kegiatan.

h. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

penambahan indukan sapi tahun 2012 untuk disampaikan kepada Kepala

Dinas Provinsi dan kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana lampiran 2.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan diantaranya para wakil bidang

lingkup Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di

Kabupaten/Kota serta petugas lapang dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Dinas Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut :

29

a. Menyusun Petunjuk teknis pengembangan pembibitan sapi mengacu

pada pedoman pembibitan sapi potong/sapi perah yang baik (GBP).

b. Melakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) bersama

Tim Pembina Provinsi yang diketahui oleh Kepala Dinas

Kabupaten/Kota.

c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

penambahan indukan sapi dan pengembangan pembibitan.

d. Mendampingi kelompok peternak penerima untuk melaksanakan teknis

kegiatan pembibitan sapi sesuai dengan Juknis.

e. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat

kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas

Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas

Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. UPTD Pembibitan dan Kelompok Peternak Penerima

UPTD Pembibitan dan Kelompok peternak penerima mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembibitan sapi sesuai juklak/juknis pengembangan

pembibitan sapi dari provinsi/kabupaten/kota.

b. Melaporkan perkembangan pembibitan sapi secara berkala setiap

bulan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Membuat surat kesanggupan kelompok untuk melaksanakan teknis

pembibitan sapi yang baik dan benar.

30

d) Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di B/BPTU atau Provinsi. Proses

pengendalian direncanakan dan diatur oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas

fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun

lembaga/instansi pengawas lainnya). Ada 5 (lima) tahapan kritis yang perlu

diperhatikan dalam pengawasan, yaitu tahap :

1. sosialisasi yang dilakukan oleh tim pusat/pembina provinsi/tim teknis

kabupaten/kota.

2. pelaksanaan proses pengadaan

3. pelaksanaan seleksi sapi

4. pelaksanaan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) yang

dilakukan oleh tim pembina provinsi dan tim teknis kabupaten/kota

5. pengembangan pembibitan

31

E. Kerangka Pemikirin

Dinas peternakan kabupaten Enrekang dan juga sarjana membangun desa

pada umumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap segala

sesuatu yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok/gabungan kelompok

sektor peternakan, Produksi bibit sapi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan

disebabkan sebagian besar usaha pembibitan dilakukan oleh peternak dengan

skala pemilikan yang relatif kecil, dan belum optimalnya peran UPT. Bila

kekurangan bibit tersebut tidak tercukupi, maka pencapaian penyediaan daging

dan susu dalam negeri tidak akan memenuhi target, sebaliknya justru

kemungkinan dapat terjadi penurunan populasi sapi potong dan sapi perah. Untuk

mempertahankan pertumbuhan populasi serta memenuhi kebutuhan susu dan juga

daging sesuai target PSDSK 2014 masih diperlukan bibit, obatan dan modal usaha

dalam jumlah yang cukup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, perlu adanya koordinasi yang harus

dilakukan dan dilaksanakan oleh dinas peternakan kabupaten Enrekang dan

sarjana membangun desa. Jika koordinasi yang dibangun baik dan benar, maka

tujuan utama akan dapat tercapai dengan mudah dan bahkan secara efesien

sekaligus efektif pula dan bersinergi dengan kebutuhan kelompok. Maka dalam

pemberdayaan kelompok/gabungan kelompok akan mampu secara mandiri dan

bersama-sama meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk-

produk peternakan yang pada ahirnya akan meningkatkan kesejahtraan peternak.

32

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

F. Defenisi Oprasional

Untuk memudahkan penelitian ini, maka perlu adanya defenisi operasional

dari masing-masing variable, sebagai berikut:

1. Koordinasi, adalah merupakan usaha untuk mengatur, mengharmoniskan

atau menselerasikan seluruh kegiatan atau aktivitas seluruh elemen,

dimana prosesnya memerlukan penataan yang terintegrasi sehingga dapat

mencapai tujuan yang diharapkan,

KOORDINASI

Pengadaan Bibit dan obat

Pengarahan Dana

Pemasaran hasil olahan

Dinas

Peternakan Dan

Perikanan

Kabupaten

Enrekang

Sarjana

Membangun

Desa

PEMBERDAYAAN

KELOMPOK

PETERNAK SAPI

PERAH

33

2. Sarjana membangun Desa adalah sarjana yang mengembangkan usaha

bersama dengan kelompok ternak di desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat adalah pengembangan kemampuan

masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian diri

masyarakat secara mandiri serta menciptakan kondisi dan suasana yang

memungkinkan masyarakat untuk berkembang.

4. Pemanfaatan dana kegiatan penambahan indukan sapi dan obatan yang

dilakukan melalui pengadaan barang, dengan mengacu Peraturan Presiden

No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Melaksanakan pembibitan sapi sesuai juklak/juknis pengembangan

pembibitan sapi dari provinsi/kabupaten/kota.

34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yakni “Koordinasi Dinas Peternakan Dalam

Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang”, maka penelitian ini di laksanakan di Desa Pinang,

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Adapun alasan peneliti untuk memilih

lokasi tersebut karena desa pinang merupakan sentra penghasil susu sapi perah di

Kabupaten Enrekang.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif yaitu

berusaha menggambarkan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti

dan data yang telah diolah kemudian mengkaji secara sistematik berdasarkan

fakta-fakta di lapangan.

b. Dasar penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey untuk melakukan pengamatan

secara menyeluruh pada objek yang diteliti, unuk mengumpulkan data dan

informasi sebanyak mungkin.

C. Populasi Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Anggota kelompok tani sapi perah dan sarjana membangun desa 40 orang

35

2. Sampel

Sifatnya homogen, maka penetapan sampel dilakukan melalui tehnik sampel

yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana seluruh anggota menjadi sampel.

Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil yaitu 40 orang

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas PeternakanPerikanan ….. 1 orang

2. Kepala Sub. Bidang Peternakan dan Keswan ….. 1 orang

3. Kepala Sub. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil ….. 1 orang

4. Sarjana Membangun Desa ….. 1 orang

D. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data :

a) Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan

gambar yang dijadikan dasar dalam memecahkan masalah.

b) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka kemudian diolah dan

dibuatkan interpretasi. Yaitu penulis mentabulasi data kuesioner dari

respondesn kemudian mengolah menjadi data dalam penlitan ini.

b. Sumber Data :

a) Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis

lakukan berdasarkan pedoman yang telah dibuat serta pengamatan

secara langsung terhadap responden.

b) Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-

catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat

mendukung kelengkapan data primer. Penggunaan data primer dan data

35

sekunder secara bersama-sama dimaksudkan agar saling melengkapi

yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Selain itu, hal ini

dilakukan sekaligus untuk perbandingan data yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memper oleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggung

jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan

data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebagai

berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan

langsung terhadap obyek penelitian.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti secara

langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk

mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan fokus

penelitian.

3. Angket (kuesioner) yaitu tekhnik memperoleh data dan informasi yang

relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dari responden dan

informan, dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan berdasarkan

pedoman wawancara yang dilakukan kepada responden dan informan.

F. Tehnik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data

dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Yaitu suatu analisis

yang berusaha mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari

data dengan cara mengelompokan atau mengkategorisasikan data, yaitu data yang

35

ada ditabulasi dengan memberikan bobot presentase dan selanjutnya

diinterpretasikan dengan memberikan uraian secara deskriptif, dalam bentuk

pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang

informan kunci sesuai dengan hasil olah data/ wawancara mendalam penulis

dengan para informan tentang gambaran secara umum, Koordinasi Dinas

Peternakan dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Deskripsi umum lokasi penelitian

Deskripsi umum lokus penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini

bertujuan memberi gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan

juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang

permasalahan yang terjadi pada Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah, Di

Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.

Deskripsi umum ini juga menjelaskan tentang letak geografis Kelompok

Tani Sapi Perah Desa Pinang, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang yang

berada di Sebelah Selatan ibu kota Kabupaten berjarak 6 (enam) kilometer

sebelum kota Enrekang dan berada dipinggiran aliran Sungai Saddang (seberang

Sungai), untuk sampai dilokasi peternakan kelompok, tersedia 2(dua) jembatan

gantung yang menghubungkan Dusun Riso dengan Dusun Lekkong.

1) Visi dan Misi Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan

Cendana, Kabupaten Enrekang.

a. Visi Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian dan kebutuhan

masyarakat maka diperlukan manajemen pembangunan peternakan yang modern

dan meningkatkan keberpihakan kepada petani yang tinggi untuk memanfaatkan

39

peluang yang ada, maka Visi Kelompok Tani Sapi Perah, Di Desa Pinang,

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.

“ Mewujudkan Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten

Enrekang Sebagai Sentra Penghasil Susu Sapi Perah Yang Melimpah,

Berkualitas, dan Mempunyai Daya Jual Yang Tinggi.”

Visi Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana

tersebut adalah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 5 tahun (2009-2014).

Adapun pengertian Visi yang singkat, padat dan jelas tersebut diuraikan

sebagai berikut :

a. Mewujudkan Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang

yang mampun menyediakan susu yang mampu berdaya saing serta

mempunyai nilai tambah dalam peningkatan pengelolaan hasil susu sapi.

b. Sentra Penghasil susu sapi perah dalam pengertian bahwa sebagai pusat

pengembangan Peternakan sapi perah dalam rangka pemenuhan kebutuhan

akan susu sapi dalam daerah, propinsi maupun nasional.

c. Unggul dimaksudkan bahwa desa pinang, kecamatan Cendana, sebagai

Penghasil/Pemasok susu sapi yang berkualitas dan berdaya saing.

d. Berwawasan Lingkungan adalah kegiatan Peternakan sapi yang

dilaksanakan dengan memenuhi kaidah konservasi, ramah lingkungan

serta bebas pencemaran kimia maupun biologis.

40

b. Misi Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan peternakan tersebut, maka

perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya.

Untuk itu disusunlah Misi Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan

Cendana, Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

a. Meningkatkan hasil susu sapi.

b. Meningkatkan sumber daya manusia Aparat, Ternak sapi.

c. Meningkatkan produksi dan produktifitas peternakan sapi perah.

2) Tujuan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang.

a. Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai kelompok tani sapi perah adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penguatan lembaga peternakan khususnya kelompok tani

sapi perah melalui pembinaan kelompok sekaligus mampu memberikan

kontribusi secara ekonomis kepada semua anggotanya.

2. Terbentuknya simbiosa mutualisma antara peternak dengan sarjana

membangun desa demi peningkatan produksi sapi.

3. Menyediakan informasi bagaimana sarjana peternakan membangun

pedesaan berbasis peternakan sapi perah.

41

4. Tersedianya produk sapi perah dan derivasinya.

b. Sasaran

Setelah penetapan Visi, Misi dan Tujuan kelompok tani sapi perah didesa

pinang, kecamatan cendana kabupaten enrekang dalam mengembangkan

pembangunan disektor Peternakan, maka sasaran yang dicapai adalah sebagai

berikut :

1. Terwujudnya usaha Sapi Perah sehingga kebutuhan susu dan produk

lainnya seperti dangke dan kerupuk dapat terpenuhi khususnya di

Kabupaten Enrekang.

2. Terwujudnya kelompok tani dan sarjana peternakan yang mandiri dan

maju dalam usaha agribisni sapi perah

3. Masyarakat atau kelompok tani, dimana dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat melalui usaha sapi perah yang berkualiatas.

4. Memamfaatkan Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Enrekang

seoptimal dan seefisien mungkin untuk mengembangkan usaha ternak

sapi perah.

5. Meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya pemenuhan

kebutuhan produksi termaksud sapi dan produksi susu di Kabupaten

Enrekang.

42

c. Output yang ingin dicapai

Sebagai langkah awal dalam mengelolah potensi sumber daya peternakan

khususnya usaha sapi perah dengan tetap mengacu pada Peningkatan

produktivitas susu sapi perah yang berkualitas maka diharapkan dapat berguna

bagi:

1. Masyarakat dan kelompok tani memelihara sapi perah dan

mengembangbiakkan untuk kebutuhan susu untuk membuat produk

derivasi seperti susu, dangke, kerupuk, biogas dan kompos, guna

meningkatkan pendapatan melalui usaha tersebut.

2. Memberdayakan sarjana peternakan dan kelompok tani ternak sapi dalam

mengembangkan usaha agribisnis berbasis peternakan sapi perah.

3. Masyarakat dan kelompok dapat mengenal pakan tambahan selain pakan

hijauan dan konsetrat seperti dedak, ubi kayu, ubi jalar, limbah pertanian

yang banyak didaerah Enrekang.

4. Meningkatkan produksi dan produktifitas untuk mendukung ketahanan

pangan mensukseskan Pencapaian Populasi Sapi dua juta Ekor di Sulawesi

Selatan Tahun 2014. Perlu diketahui bahwa Program dua juta ekor sapi

dapat tercapai melalui program-program unggulan yang meliputi :

a. Gerakan optimalisasi sapi (GOS)

b. Pengembangan Instalasi Perbibitan Rakyat (IPR) Pengendalilan

Betina dan Produktif Revitalisasi IB Mandiri

c. Gerakan Pengentasan Kemiskinan (TASKIN) Pengendalian dan

Pemberantasan penyakit ternak.

43

3) Struktur organisasi Kelompok Tani Sapi Perah Desa Pinang, Kecamatan

Cendana Kabupaten Enrekang

Gambar 2 : Struktur organisasi kelompok tani sapi perah

Sumber : Data laporan SMD, Mei 2014

KETUA

PENDAMPING

Sarjana Membangun Desa

PENASEHAT

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Enrekang

2. Koordinator BP3K Kecamatan Cendana

3. Kepala Desa Pinang

ANGGOTA

SEKERTARIS

S

BENDAHARA

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

A

ANGGOTA

44

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden perlu ditengahkan untuk memberikan gambaran

tentang sumber data serta untuk melihat keabsahan atau validitas data yang telah

diperoleh dari responden. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari seluruh

responden yang diperoleh dari kelompok tani sapi perah Desa Pinang, Kecamatan

Cendana, Kabupeten Enrekang.

Beberapa karakteristik responden yang ada memberikan penjelasan

mengenai persepsi atau sikap setiap responden terhadap suatu kejadian atau

peristiwa, salah satu diantaranya adalah Koordinasin Dinas Peternakan Dalam

Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang.

Apabila digambarkan secara komprehensif karakteristik responden pada

dasarnya cukup banyak, namun identitas responden yang digambarkan dalam

pembahasan ini adalah yang berkaitan langsung dengan

objek penelitian. Adapun identitas responden dapat dikategorikan atas beberapa

karakteristik yaitu menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat

pendidikan.

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin responden kelompok tani sapi perah terlihat

dari 40 jumlah responden, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

45

Tabel 1 : karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No. Jenis kelamin Frekuensi Persentase

1

2

Laki-laki

Perempuan

40

-

100

-

Total 40 100

Sumber : Kantor Dinas Peternakan dan Perairan Kab. Enrekang, Maret 2014.

Memperhatikan data dalam tabel 1 (satu) diatas memperlihatkan bahwa

dalam kelompok tani sapi perah ini mayoritas anggotanya berjenis kelamin laki-

laki.

2. Karakteristik responden menurut kelompok umur

Identitas responden dapat dilihat pada pengelompokkan umurnya yang

dapat menggambarkan sikap dan perilaku responden terutama dalam melakukan

penilaian terhadap variabel-variabel penelitian. Dari 40 orang responden yang

ada, terlihat karakteristik umur sebagaimana terlihat dalam pengelompokan umur

dibawah ini :

Tabel 2: Karakteristik responden menurut kelompok umur

Sumber : Kantor Dinas Peternakan dan Perairan Kab. Enrekang, Maret 2014.

No Kelompok Umur Jumlah Persentase

1

2

3

25 – 35 Tahun

36 – 45 Tahun

46 – 55 Tahun

12

19

9

30,0

47,5

22,5

Total 40 100

46

Memperhatikan data dalam tabel 2 (dua) diatas memperlihatkan

karakteristik responden menurut kelompok umur terdiri dari atas kelompok umur

25 – 35 tahun terdapat sebanyak 30,0%, dan yang berumur antara 36 – 45 tahun

sebanyak 47,5 %, sementara yang berumur antara 46 – 55 , sementara yang

berumur antara 41 – 50 tahun sebanyak 22,5%.

Melihat pengelompokan umur responden tersebut dapat dikatakan bahwa

karateristik umur responden dari kelompok umur ini berada pada kategori umur

relatif muda yaitu kurang dari 45 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan masih

enerjik dan masih dapat dikembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain

itu pada kelompok umur ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih

berkualitas.

3. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan responden berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-

tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan atau jabatan . Tingkat pendidikan dapat

memberikan petunjuk terhadap kualitas kemampuan kerja anggota pada suatu

kelompok.

Tabel 3. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan

No. Tingkat pendidikan Jumlah Persentase

1

2

3

4

Pascasarjana

Sarjana

Diploma

SLTA

1

8

6

25

1,8

30,8

9,7

50,0

TOTAL 40 100

Sumber : Kantor Dinas Peternakan dan Perairan Kab. Enrekang, Maret 2014.

47

Kualitas responden pada dasarnya tercermin pada tingkat pendidikan yang

ditamatkan, oleh sebab itu pendidikan dalam hal ini memegang peranan yang

strategi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat

pada tabel 1 (satu) diatas tingkat pendidikan responden tertinggi adalah pada

jenjang sarajana (S2) dari data tersebut terdapat 1,8% responden yang

berpendidikan pada jenjeng sarjana (S1) sebanyak 30,8% responden, dari jumlah

ini tampak responden yang berpendidikan setingkat sarjana cukup banyak.

Sedangkan lainnya responden yang berpendidikan setingkat diploma sebanyak

9,7% dari keseluruhan esponden yang ada. Selain dari tingkat pendidikan tersebut,

beberapa responden yang pendidikannya setingkat SLTA sebanyak 50%.

Berdasarkan data tersebut jumlah responden yang paling banyak adalah yang

berpendidikan setingkat SLTA.

B. Pelaksanaan koordinasi Dinas Peternakan dalam Pemberdayaan Kelompok

Tani Sapi Perah.

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi menghendaki adanya

keseimbangan kegiatan dan penyatuan pekerjaan. Koordinasi dapat dicapai

dengan baik oleh hubungan langsung dan terus menerus antara orang-orang yang

bekerja. Dan juga jika organisasi telah tumbuh dan berkembang menjadi besar,

maka sarana yang digunakan dalam koordinasi adalah komunikasi berupa

instruksi dan petunjuk garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada

dalam organisasi.

Koordinasi Dinas Peternakan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi

Perah ini hal yang sangat penting dimana dalam suatu kelompok itu harus adanya

48

kesepakatan dan kerja sama yang solid untuk menghasilkan output yang

diinginkan. Disisi lain koordinasi yang baik dalam penyusunan rencana secara

bersama-sama dengan instansi terkait sangatlah menguntungkan untuk bertukar

pikiran demi kemajuan kelompok tani sapi perah yang telah dijalankan.

Koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan kelompok sangat penting

dilakukan untuk mengarahkan proses dari setiap tahapan-tahapan kegiatan atau

program akan berjalan baik bila disertai dengan pelaksanaan koordinasi satu

dengan yang lainnya.

Untuk mengetahui tanggapan responden dalam koordinasi dinas

peternakan dalam pelaksanaan program sarjana membangun desa kelompok tani

sapi perah.dapat dilihat data dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4: Tanggapan responden terhadap koordinasi dinas peternakan dalam

pelaksanaan program SMD pemberdayaan kelompok tani sapi perah.

No Tanggapan Responden Frekuensi Presentasi

1

2

3

4

Sangat baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

10

20

07

03

25,0

50,0

17,5

0,7

Total 40 100

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner, Maret 2014.

Sebagaimana data dalam tabel 4 menunjukan tanggapan responden

mengenai koordinasi dinas peternakan dalam pelaksanaan program SMD

49

pemberdayaan kelompok tani sapi perah, dari data tersebut tampak frekuensi

penilaian responden tertinggi berada pada kategori yang cukup baik yang

dikemukakan oleh 50% dari keseluruhan jumlah responden yang ada, ini berarti

lebih separuh dari jumlah responden yang mengemukakan kategori penilaian

tersebut.Hasil wawancara dengan kepala dinas peternakan dan perairan

kabupaten Enrekang beliau mengatakan bahwa :

“Proses pelaksanaan program pemberdayaan kelompok yang ada

dikabupaten Enrekang khususnya kelompok tani sapi perah binaan sarjana

membangun desa, kami selalu membangun koordinasi dan menciptakan

iklim kondusif sehingga kelompok mampu mengembangkan dan

memperkuat usaha/kegitan dan perubahaan paradigma dalam beternak

yang sebelumnya beternak konvensional mengarah pada peternak

profesional”.(wawancara JR, 26 Maret 2014)

Berdasarkan penilaian responden dan hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan bahwa dalam koordinasi dinas peternakan dalam pelaksanaan

program SMD pemberdayaan kelompok tani sapi perah secara rata-rata sudah

cukup baik dalam arti sudah terlaksana sebagaimana mestinya .

Untuk mengontrol setiap kegiatan pemberdayaan kelompok penting

dilakukan koordinasi dalam pegawasan sehingga dapat mengenali permasalahan

yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah, agar setiap

kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengetahui

tanggapan responden terhadap koordinasi pengawasan dinas peternakan dalam

pemberdayaan kelompok tani sapi perah di desa pinang, terlihat pada tabel

berikut:

50

Tabel 5: Tanggapan responden terhadap koordinasi pengawasan dinas peternakan

dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah di desa pinang.

No. Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1

2

3

4

Sangat baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

16

17

5

02

40,0

42,5

12,5

05,0

Total 40 100

Sumber : Data olahan kuesioner, Maret 2014.

Data penilaian responden sebagaimana tampak dalam tabel 5 diatas

memperlihatkan tanggapan responden mengenai koordinasi pengawasan dinas

peternakan dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah di Desa Pinang

menunjukkan penilaian koordinasi dalam pengawasan ini telah terlaksana dengan

cukup baik. Sebagaimana data yang tertera dalam tabel tersebut frekuensi

penilaian responden berada pada kategori Sangat baik yang dikemukakan oleh 16

responden atau (40,0%) yang menyatakan cukup baik 17 responden atau (42,5%),

dan yang menyatakan kurang baik 5 responden atau (12,5%), sedangakan yang

menyatakan tidak baik 2 responden atau (05,0%).

Hasil wawancara dengan kepala dinas peternakan dan perikanan

kabupaten Enrekang beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai penasehat dari semua kelompok tani sapi perah yang ada

dikabupaten Enenrekang selalu mengoptimalkan pengawasan yang rutin

perbulan, agar segala bentuk kekurangan yang dibutuhkan kelompok tani

khususnya didesa pinang berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan

51

produksi susu sapi perah yang berkualitas dan melimpah”. ( wawancara JR,

26 Maret 2014 )

Kegiatan pemberdayaan merupakan wujud dari salah satu ruang lingkup

yang terkait dalam hal penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir

dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan disektor peternakan. Program

SMD merupakan salah satu pilihan dari berbagai alternative kegiatan untuk

penanggulangan kemiskinan. Dimana pada prinsipnya pengelolaan manfaat dana

pinjaman bergulir sendiri 100% untuk kepentingan produktif yang dapat

meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan mayarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang penyaluran dana

Tambahan dinas peternakan untuk menunjang pemberdayaan kelompok tani sapi

perah dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6: Tanggapan responden tentang penyaluran dana Tambahan dinas

peternakan untuk menunjang pemberdayaan kelompok tani sapi perah.

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1

2

3

Sering

pernah

Tidak pernah

6

34

-

25%

75%

-

Total 40 100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Maret,2014.

Berdasarkan tabel diatas Tanggapan responden tentang penyaluran dana

Tambahan dinas peternakan untuk menunjang pemberdayaan kelompok tani sapi

perah dari 40 responden menjawab, 6 0rang responden (25%) menjawab sering,

52

35 orang responden (75%) menjawab pernah, tidak ada yang menjawab tidak

pernah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sarjana membangun desa beliau

mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor meningkatnya populasi dan susu segar kelompok tani

sapi perah, disebabkan sudah maksimalnya dinas peternakan menyalurkan

dana tambahan atau kekurangan dalam program pemberdayaan kelompok

tani Tani Sapi Perah Di Desa Pinang. Misalnya dana tambahan modal

tanpa bunga dan pemberian indukan sapi bunting jenis frisien Holland

(FH) penghasil susu ”( wawancara MN, 28 Maret 2013 ).

Secara umum saran dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan

suatu proses upaya yang dilakukan dalam proses pemberdayaan karena apabila

kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk mengetauhui Tanggapan responden terhadap bantuan sarana dan

prasarana dinas peternakan kepada pemberdayaan kelompok tani sapi perah.

Dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 : Tanggapan responden terhadap bantuan sarana dan prasarana dinas

peternakan kepada pemberdayaan kelompok tani sapi perah.

No. Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1

2

3

4

Sangat baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

13

19

6

2

32,5%

47,5%

15,0%

0,05%

Total 40 100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner, Maret 2014.

53

Dari hasil penelitian tersebut diatas, menunjukkan bahwa sarana yang

dimiliki untuk mendukung kelancaran koordinasi antar bagian atau kegiatan-

kegiatan kelompok tani sapi perah dan Dinas peternakan sudah cukup baik

dimana terlihat pada frekuensi tabel diatas dari 40 responden menjawab, 13

orang (32,5%) menjawab sangat sering, 19 responden (47,5%) menjawab sering, 6

responden (15%) menjawab pernah, 2 responden (05%) menjawab tidak pernah.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan Kab. Enrekang, Beliau

mangatakan bahwa :

“Pada umumnya sarana dan prasarana yang ada di kelompok tani sapi

perah di desa pinang telah memenuhi standar yang telah ditentukan.

Akan tetapi masih belum difungsikan dengan maksimal dan belum

terkoordinir dengan baik”. ( wawancara JR, 31 Maret 2014 )

Monitoring dan evaluasi dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok

tani sapi perah dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan

kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok, Monitoring dan evaluasi

dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahap kegiatan kelompok

sasaran, untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan

permasalahan yang dihadapi.

Untuk mengetahui Tanggapan Responden tentang Monitoring dan evaluasi

yang dilakukan dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah,

terlihat pada tabel berikut :

54

Tabel 8: Tanggapan Responden tentang Monitoring dan evaluasi yang dilakukan

dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah.

No. Tangapan responden Frekuensi Presentase

1

2

3

4

Sangat baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

11

17

10

02

27.5

42.5

25.0

05.0

Tatol 40 100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Maret,2014.

Data penilaian responden sebagaiman tampak pada tabel diatas,

menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada kelompok tani

sapi perah di desa pinang maksimal, dimana terlihat pada frekuensi tabel diatas

dari 40 responden menjawab, 11 orang (25.5%) menjawab sangat baik, 17

responden (42,5%) menjawab cukup baik, 10 responden (25%) kurang baik, 2

responden (5%) menjawab tidak baik.

Dari hasil pengamatan dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa sangat

menguntungkan kelompok dalam hal ini kelompok tani sapi perah karena dapat

mengetahui indikator keberhasilan dan Kemajuan pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan serta kinerja Perkembangan dan dinamika usaha kelembagaan,

masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein yang sangat penting,

Air susu sebai sumber gizi berupa protein hewani sangat besar manfaatnya bagi

manusia, dapat menunjang pertumbuhan, kecerdasan dan daya tahan tubuh. Di

55

Kabupaten Enrekang konsumsi susu dan olahanya yang berupa dangke sudah

lama membudaya dimulai pada zaman penjajahan Belanda dimana susu dari

pemerahan kerbau dan sapi dibuat dangke yang merupakaan lauk khas Enrekang,

sehingga sampai saat ini sebagian masyarakat Enrekang terutama kelompok tani

sapi perah menjadikan dangke sebagai mata pencaharian.

Untuk mengetahui Tanggapan responden tentang pemasaran olahan hasil

susu sapi perah yang dijadikan dangke. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 : Tanggapan responden tentang pemasaran olahan hasil susu sapi perah

yang dijadikan dangke.

No. Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1

2

3

4

Sangat laris

Cukup laris

Kurang laris

Tidak laris

26

12

2

-

65,00

30,00

05,00

-

Total 40 100

Sumber : Data olahan kuesioner, Maret 2014.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemasaran hasil

olahan susu sapi yang berupa dangke sangat laris dimana terlihat pada frekuensi

tabel diatas dari 40 responden menjawab, 26 orang (65,%) menjawab sangat laris,

12 responden (30,%) cukup laris, 2 responden (05,%) menjawab kurang laris,

tidak ada responden menjawab tidak laris.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sub. Bidang Pengelolaan dan

Pemasaran Hasil dinas peternakan beliau menyatakan bahwa :

56

“Hasil olahan susu sapi perah dangke memang cukup laris dimasyarakat

enrekang, namun untuk masyarakat diluar enrekang belum terlalu populer

karna adanya beberapa faktor seperti ukuran dangke tidak merata dari

setiap peternak sehingga harga jaul perbuah berbeda-beda dangke mudah

basi dan berubah warna hanya bertahan 2-3 hari saja” (wawancara HS, 31

Maret 2014 )

Dari hasil pemantauan dilapangan peneliti mengemukakan bahwa,

walaupun hasil olahan susu sapi (Dangke) tidak terlalu populer diluar Kabupaten

Enrekang karena beberapa faktor seperti apa yang dikatakan informan, namun hal

ini sudah berdampak besar pada kelompok peternak utamanya kelompok tani sapi

perah yang ada di Desa Pinang, Telah terjadi pergeseran paradigma peternakan

sapi yang awalnya hanya dipandang sebagai pekerjaan sampingan di kalangan

petani peternak, kini berubah menjadi pekerjaan utama karena peluang

kesuksesannya sangat besar.

Dalam melaksanaakan tugas yang merupakan pekerjaan rutin dan

tanggung jawaban, maka perlu diukur sejauh mana kinerja dinas peternakan dan

sarjana membangun desa dalam pemberdayaan Kelompok tani sapi perah.

Tabel 10: Tanggapan responden terhadap kinerja dinas peternakan dan sarjana

membangun desa dalam pemberdayaan Kelompok tani sapi perah.

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

Sangat baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

18

12

06

04

30%

45%

15%

10%

Total 40 100

Sumber : Hasil pengelolahan data kuesioner, Maret 2014.

57

Data penilaian responden terhadap terhadap kinerja dinas peternakan dan

sarjana membangun desa dalam pemberdayaan Kelompok tani sapi perah.

Sebagaimana tampak dalam tabel 5 diatas memperlihatkan tanggapan responden

secara rata-rata dapat dikatakan pelaksanaannya sudah cukup baik, data yang

tertera dalam tabel 10 tersebut frekuensi penilaian responden tertinggi berada pada

kategori cukup baik yang dikemukakan oleh 42,5 % responden dan yang

menyatakan kinerja dinas peternakan dan SDM sangat baik dikemukakan 27,5 %

responden. Selain dari pada itu terdapat 30 % responden lainnya yang

memberikan penilaian yang kurang baik dan tidak baik.

Untuk mengetahui perkembangan usaha peternakan sapi perah program

pemberdayaan, dilihat pada tabel berikut :

Sumber : Data loporan SMD, Mei 2014

No

Tahun

Pop. Awal

Penyebaran

Populasi Ternak

Ekor

Produksi/Hari N a m a

Kelompok tani

JT BT Induk A.

JT

A.

BT

JML

Laktasi

(Ekor)

Susu

(Liter)

Dangke

(1,5 L/B)

Harga

Rp.12.000/B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Sapi perah 2012 40 40 13 25 78 34 238 170 2.400.000

2 Sapi perah 2013 8 105 80 24 52 156 72 504 360 4.320.000

3 Sapi perah 2014 15 130 103 30 55 188 96 672 480 5.760.000

Jumlah 23 275 223 67 132 422 202 1.414 1.010 12.480.000

Gambar 3 : Perkembangan populasi dan produksi susu sapi perah 2012-2014

58

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan uraian tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa, dalam kurun waktu 3 tahun berjalannya program

pemberdayaan kelompok terjadi peningkatan populasi ternak sapi perah yang

populasi awal hanya 40 ekor indukan betina bunting bertambah menjadi 422 ekor,

hal ini disusul dengan peningkatan produksi susu segar yang mencapai rata-rata 7

liter perekor, atau 1.414 liter susu segar dari jumlah 202 ekor indukan laktasi, dan

menghasilkan hasil olahan susu yang berupa dangke 5 biji perhari, dari jumlah

susu segar 7 liter perhari atau 1.010 biji dari jumlah 1.414 liter susu segar

perharinya. Total penerimaan yang dihasilkan kelompok tani sapi perah dari hasil

penjual dangke dalam perhari adalah Rp.60.000 perekor atau Rp. 12.120.000

perhari dari jumlah 202 indukan yang laktasi. Adapun pengeluaran kelompok tani

sapi perah dalam perhari yaitu 4 kg pakan tambahan kosentrak, 4 kg ampas tahu

perekor sapi dengan harga Rp.24.000. Total pemasukan bersih kelompok tani sapi

perah perekor sapi adalah Rp.36.000. Program pemberdayaan kelompok ternak

sudah dirasakan dampak oleh peternak adanya peningkatan pendapatan dalam

kurun waktu 3 tahun terakhir.

Untuk mengetahui kemajuan fisik dan keuangan pengembangan usaha sapi

perah kelompok ternak binaan sarjana membangun desa, terlihat pada tabel

berikut :

59

Sumber :Data laporan SMD, Mei 2014

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan uraian tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa, kemajuan fisik dan keuangan pengembangan usaha ternak,

kelompok tani sapi perah di desa Pinang binaan SMD sudah terlaksana sebagai

mana mestinya, jika diukur presentase sudah 80% tingkat keberhasilan

pelaksanaan program pemberdayaan, hal ini tidak terlepas dari maksimalnya

koordinasi yang dibangun Dinas peternakan Kabupaten Enrekang dengan

kelompok tani sapi perah binaan SMD dalam kurun 2 tahun terahir, sehingga hal

ini perlu dipertahan dan dikembangkan sehingga dapat memberdayakan

kelompok/masyarakat ternak yang lain di kabupaten Enrekang.

No. Uraian Kegiatan Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013

Volume

Harga

satuan Jumlah Volume

Harga

satuan Jumlah

Jml Satuan ( Rp ) ( Rp ) Jml Satuan ( Rp ) (Rp)

1 2

3 4 5

6 7 8

1 Sapi Perah Betina 40 Ekor 7.000.000 280.000.000 20 Ekor 7.000.000 140.000.00

2 Perbaikan/Peralatan

Kandang 1 Paket 12.000.000 12.000.000 1 Paket 600.000 600.000

3 Pengembangan

HMT 1 Paket 4.600.000 4.600.000 1 paket 500.000 500.000

4 Pakan Tambahan 4000 Kg 3.000 12.000.000 3600 Kg 2.500 9.000.000

5 Obat-

obatan/Vitamin 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 Paket 1.500.000 1.500.000

6 Peralatan Recording 1 Paket 8.400.000 8.400.000 1 Paket 1.000.000 1.000.000

7 Sarana IB 1 Paket 2.000.000 2.000.000 1 Paket 500.000 500.000

8 Pelatihan, Pelaporan 8 OB 1.000.000 8.000.000 3 OB 1.000.000 3.000.000

9 Oprasional

pendamping 12 Bulan 1.500.000 18.000.000 12 Bulan 1.500.000 18.000.000

JUMLAH

350.000.000

176.600.000

Gambar 4 : Laporan fisik dan keuangan pengembangan usaha sapi perah

kelompok binaaan sarjana membangun desa, 2012/2013

60

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Dinas Peternakan dalam

Pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan

Cendana, Kab. Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan yang telah diuraiakan diatas,

secara faktual penilaian responden secara rata-rata koordinasi Dinas

Peternakan dalam pemberdayaan Kelompok Tani Sapi Perah Di Desa Pinang

dalam kategori yang memuaskan.

Sekalipun berdasarkan penilaian responden secara rata-rata pada umumnya

penilaian berkisar pada pernyataan bahwa pelaksanaan koordinasi tersebut

sudah optimal adanya, hal itu terlihat dari masih adanya sebahagian kecil

responden yang memberikan penilaian negatif atau menganggap bahwa

pelaksanaan koordinasi dinas peternakan dalam pemberdayaan kelompok tani

sapi perah di desa pinang masih perlu dioptimalkan, disamping itu masih ada

faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pemberdayaan kelompok

tani sapi perah di desa pinang kecamatan cendana, kabupaten enrekang antara

lain sebagai berikut :

1. Bibit

Keberhasilan industri sapi perah juga sangat bergantung pada pemilihan

bibit yang baik. Bakalan yang dipilih sebaiknya dari sapi yang berpotensi

tumbuh optimal, terlebih untuk untuk program penghasil susu jenis frisen

Holland FH.

Untuk mengetahui Tanggapan responden terhadap bibit anakan sapi perah

yang disediakan dinas peternakan terlihat pada tabel berikut :

61

Tabel 11 : Tanggapan responden terhadap bibit anakan sapi perah yang

disediakan.

No. Tanggapan Responden Frekuensi Persentase

1

2

3

4

Sangat Sehat

Cukup sehat

Kurang sehat

Tidak sehat

9

10

17

4

22,5

25,0

42,5

10,0

Total 40 100

Sumber : Olahan data kuesioner, Maret 2014.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, menunjukkan bahwa bibit sapi perah

pada kelompok tani sapi perah di desa pinang belum memenuhi kuota yang

dibutuhkan peternak, karena masih ada bibit sapi yang tidak sesuai harapan para

peternak dimana terlihat pada frekuensi tabel diatas dari 40 responden

menjawab, 9 orang (22,5%) menjawab sangat sehat, 10 responden (25%)

menjawab cukup sehat, 17 responden (42,5%) menjawab kurang sehat, 4 orang

responden (10%) menjawab tidak sehat.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa ketersedian bibit

anakan sapi dari dinas peternakan masih banyak hambabatan seperti masih

terdapatnya bibit anakan yang kurang sehat atau mati sebelum dilakukan

Inseminasi buatan (IB) pemasukan semen (mani) ke dalam alat kelamin betina,

dan jenis bibit yang dimasukan biasanya bukan penghasil susu jenis Frisen

Holland (FH).

62

2. Pemasaran hasil olahan

Hasil olahan susu sapi perah yang berupa dangke Kurang populer

dimasyarakat luar Enrekang, dimana mayoritas konsumen dangke hanya orang-

orang yang berasal dari enrekang, didalam maupun diluar daerah enrekang.

Disamping itu ukuran dangke tidak merata dari setiap peternak sehingga harga

jaul perbuah berbeda-beda dangke mudah basi dan berubah warna hanya bertahan

2-3 hari, berbagai upaya telah dilakukan dinas peternakan kabupaten Enrekang

mulai dari pengunaan almunium foil, pengunaan garam dan pembungkusan

dengan jelly namun belum efektif.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam

Bab IV diatas, berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan

temuan-temuan yang diperoleh yaitu:

1 Pelaksanaan Koordinasi Dinas Peternakan Dalam Pemberdayaan Kelompok

Tani Sapi Perah Di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang

sebagaimana penilaian responden menurut data sampel yang ada sudah

menunjukkan pada kategori yang telah memuaskan atau baik, oleh karena itu

perlu adanya dukungan-dukungan yang kuat dari Dinas Peternakan untuk

selalu mengontrol kelompok tani agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan

tercapainya penguatan lembaga pertanian peternakan melalui pembinaan

kelompok tani sebagai sebuah lembaga pemersatu sekaligus mampu

memberikan kontribusi secara ekonomis kepada semua anggotanya.

2 Untuk melaksanakan koordinasi dengan baik antara dinas peternakan dan

kelompok tani sapi perah perlu, adanya perhatian yang cukup agar hambatan

yang berupa bibit sapi yang tidak berkualitas, dan pemasaran hasil olahan susu

sapi yang berupa dangke bukan hanya warga daerah kabupaten Enrekang yang

mengetahui dan mengkomsumsinya.

3 Program SMD telah menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja terdidik di

pedesaan dan peningkatan akses permodalan serta Iptek bidang peternakan

kepada masyarakat dan dalam implementasinya SMD telah mampu

64

melaksanakan kegiatan agribisnis sapi perah, bersama dengan kelembagaan

kelompok tani ternak binaannya. Kegiatan pemberdayaan kelembagan

kelompok dilakukan dengan cara memanfaatkan sumberdaya lokal dalam

bentuk usaha agribisnis penghasil susu sapi segar dan olahannya.

B. Saran

Sesuai kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti menyarankan

beberapa langkah yang dapat dilakukan Dinas peternakan kabupaten Enrekang

dan anggota kelompok tani /SMD untuk kelancaran usaha ternak sapi perah antara

lain:

1. Pelaksanaan fungsi koordinasi dengan baik Dinas peternakan kabupaten

Enrekang dalam pemberdayaan kelompok tani sapi perah disarankan, agar

dalam pelaksanaan fungsi koordinasi lebih ditingkatkan lagi, baik dari

segi permodalan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pemenuhan bibit,

dan pemasaran hasil olahan, sehingga dapat mensejahtrakan

kelompok/masyarakat secara menyeluruh.

2. Adanya peningkatan populasi ternak dan produksi susu sapi perah selama

berjalannya program pemberdayaan, sehingga disarankan agar dinas

peternakan selalu berkoordinasi dengan baik dan optimal, sehingga

peningkatan ini selalu dipertahankan dan dikembangan sebagai motivasi

bagi kelompok/masyarakat yang mata pencahariannya dibidang

peternakan, sehingga paradigma peternakan sapi yang awalnya hanya

dipandang sebagai pekerjaan sampingan di kalangan petani - peternak, kini

65

berubah menjadi pekerjaan utama karena peluang kesuksesannya sangat

besar.

3. Perlu menekankan kepada anggota kelompok agar ukuran hasil olahan

susu sapi perah dangke, ukuranya disamaratakan dan selalu

mensosialisasikan kepada masasyarakat luar daerah kabupaten Enrekang

akan hasil olahan susu sapi perah yang berupa dangke dengan mengajak

mengkomsumsinya, disisi lain memberi pemahaman kepada konsumen

bahwasanya bukan hanya olahan dangke hasil susu sapi perah tapi juga

bisa dijadikan krupuk.

4. Sekiranya masyarakat/kelompok dapat Mengoptimalkan pengunaan

limbah ternak sebagai biogas untuk menghemat penggunaan gas LPJ serta

diolah menjadi campuran pembuatan pupuk organik, untuk mengurangi

dampak polusi utamanya polusi udara dan pencemaran air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2010. Hasil Evaluasi Program Pembangunan Peternakan Dan

Tinjauan Masa Depan Melalui Perspective Analysis. Dinas pertanian dan

kehutanan. http://disnaksulsel.com. Diakses pada tanggal 23 oktober 2011.

Aditya, T. 2009. Teori Pemberdayaan Dan Advokasi.Ghalia Indonesia, Jakarta

Darmawan, A. H. 2007. Pendekatan – Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan

Pertanian: Klasik dan Kontemporer makalah disampaikan pada”

Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian daerah Bagi tenaga

Pemandu Teknologi Pendukung Prima Tani”, di Cisarua Bogor, 19-25

November 2006

Faisal, S. 2007. Format-Format Penelitian Sosial. PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Hardiyanto. 2007. Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan. Jurnal

transdisiplin sosiologi,komunikasi, dan ekologi manusia. Institut Pertanian

Bogor. Bogor. ISSN : 1978-4333.Vol. 01 No.03.

Hadisaputro. 1998. Modernisasi Usaha Tani sebagai Landasan Pembangunan

Pertanian. Yokyakarta: Kanisius

Handoko, T. Hani (2003), Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan belas,

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hasibuan, Melayu S.P. 2002. Manajemen : Dasar, pengertian dan Masalah. Haji

Masagung, Jakarta.

Hendayana. 2008. Pemberdayaan Petani-Ternak menuju Kemandirian Melalui

Wahana Kelompok Usaha Bersama Agribisnis. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Med. Pertanian vol 24

No. 1

Hikmat, Harry, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat , Humaniora Utama.

Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002, Pusat Bahasa Depertemen

Pendidikan Nasional. Balai Pustaka, Jakarta

Mardikanto dan Soebiato, 2012, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif

Kebijakan Publik, Alfabeta cv, Bandung

Moejikat, 1994, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Mandar Maju Bandung.

Purwaka, T.A.H. 1997 Kebijaksanaan Pengelolaan Dan Pemanfaatan

sumberdaya Peternakan di ZEE Indonesia Bogor: ITK-IPB

Rasyaf, M. 1996. Manajemen Peternakan. Jakarta: Penebar Swadaya

Ruky. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sarwoto, 2002. Pengantar Manajemen, Bina Aksara, Jakarta

Santosa, U. 2008. Mengelola Peternakan Sapi Secara Profesional. Penebar

Swadaya,Jakarta.

Subejo dan Narimo, 2004, Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat,

Shor Paper Pada Kuliah Intensif memberdayaan Masyarakat pedesaaan,

Study.

Sugiyono, 2010. “ Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D”,

ALFABETA, cv. Bandung

Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat:

Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan

Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

Sunyoto, Usman, 2012, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,

Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Terry, G,R 2003, Manajemen, Erlangga, Jakarta.

Wirawan, S. 2003, Konsep Kemitraan Dan Pokok – Pokok Penyuluhan

Pertanian. Jakarta: Yasaguan

World Bank. 2001. Attacking Poverty with a thtree-pronged Strategy. Word

Bank Policy and Research Bulletin, Vol. 11 No4/Vol. No2 1 Oktober-

desember 2001.

World Bank. 2002. Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook –

Draft.

Yudohoesodo, S. 2002, Modernisasi Pertanian : Kebutuhan Yang mendesak.

Dalam Pertanian Mandiri,Jakarta: Penebar Swadaya

Apri, Ustari 2008, Fungsi Koordinasi Antar Bidang Kerja Di Dinas Tenaga

Kerja Kota Makassar. Skripsi. Program Sarjana Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Ditjennak (Direktorat Jenderal Peternakan). 2012. Pedoman Pelaksanaan

Sarjana Membangun Desa Tahun 2012. Direktorat Jenderal Peternakan

Departemen Pertanian, Jakarta. 53 hlm.

Deptan (Departemen Pertanian). 2010. Blue Print Program Swasembada Daging

Sapi Tahun 2014. Departemen Pertanian Republik Indonesia. 122 hlm.

Kementerian Pertanian, 02/ Permentan/OT. 140/2012 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Sosial, Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tanggal 22

Januari 2010 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada

Petani Tahun Anggaran 2010

Peraturan Perundang-undangan, tafsiran luas dari alinea terahir dar UUD 1945,

dan PP. No 6 tahun 1988, Tentatang koordinasi dan Hubungan kerja.

Akses Internet

Di unduh dari http://aditia.blogspot.com/2009/03/koordinasi-dan-rentang-

manajemen.html Tanggal 21 september 2013, pukul 23.10 wita

Di unduh dari http://moru1.blogspot.com/2013/06/ Tanggal 21 september 2013,

pukul 23.40 wita

Di unduh dari http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/02/contoh-latar-belakang-

permasalahan.html Tanggal 25 september 2013, pukul 20.04 wita

Di unduh dari ,http://disnaksulsel.com.. Hasil Evaluasi Program Pembangunan

Peternakan Dan Tinjauan Masa Depan Melalui Perspective Analysis.

Dinas pertanian dan kehutanan provinsi Sulawesi Selatan. Diakses pada

tanggal 23 oktober 2011. Tanggal 28 september 2013, pukul 02.30 wita