LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN …blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/202… · Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN KODE

ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI KPPN KEDIRI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh:

WIDYA NUR ALISYAH

NIM. 12403173006

Dosen Pembimbing Lapangan

Ahmad Budiman, M.S.I


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah di setujui dan

disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Februari 2020

Di : Tulungagung

Judul Laporan : Peran Audit Internal terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin

Pegawai KPPN Kediri

MENYETUJUI

PEMBIMBING DOSEN PEMBIMBINNG LAPANGAN

(Deny Eko Cahyono) (Ahmad Budiman, M.S.I)

NIP. 198002252014031001

MENGESAHKAN

a.n. DEKAN

KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

(Siswahyudianto, S.Pd.I., M.M.)

NIDN.201506840

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan

hasil Praktik Pengalaman Lapangan secara tepat waktu dan dapat menyusun

laporan PPL yang berjudul “Peran Audit Internal terhadap Kepatuhan Kode Etik

dan Disiplin Pegawai KPPN Kediri” dengan baik tanpa kendala yang sangat

berarti.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung beserta staffnya yang telah memberi

kesempatan kepada penulis untuk mempraktikkan hasil studi selama di

bangku perkuliahan.

2. Bapak Dr. Qomarul Huda, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Akuntansi

Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mempraktikkan hasil studi selama di bangku perkuliahan.

3. Bapak Ahmad Budiman, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Lapangan

yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam melaksanakan

Praktik Pengalaman Lapangan dan juga dalam hal penyusunan Laporan

Akhir Praktik Pengalaman Lapangan

4. Bapak Putut Sad Herutomo, selaku Kepala Kantor Perbendaharaan Negara

(KPPN) Kediri yang telah menyediakan tempat untuk digunakan Praktik

Pengalaman Lapangan.

5. Bapak Deny Eko Cahyono, selaku dosen pamong yang telah memberikan

arahan selama menjalankan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri.

6. Seluruh pegawai di KPPN Kediri yang telah memerikan ilmu dan materi,

juga berbagai pengalaman baru selama kegiatan Praktik Pengalaman

lapangan Berlangsung.

Penulis meminta maaf kepada semua pihak apabila dalam pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan banyak terdapat kesalahan. Penulis meyakini

bahwa dalam penulisan laporan ini terdapat banyak sekali kekurangan dalam hal

ii

pembuatan laporan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap Laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tulungagung, 06 Februari 2020

WIDYA NUR ALISYAH

NIM.12403173006

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran ...................................................................................... 1

B. Tujuan dan Kegunaan ............................................................................. 2

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ............................................................. 3

BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga ........................................................................................ 4

B. Pelaksanaan PPL di KPPN Kediri .......................................................... 9

C. Permasalahan di Lapangan ...................................................................... 10

D. Tanggapan dari KPPN Kediri ................................................................. 10

BAB III PEMBAHASAN

A. Pemahaman terkait Audit Internal .......................................................... 11

B. Pemantauan Internal Kode Etik dan Disiplin Pegawai di KPPN Kediri . 12

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................. 15

B. Saran-Saran ............................................................................................. 15

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebuah

instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2017, KPPN mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara

(BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PPMK Nomor 262/PMK.01/2017, peranan KPPN Kediri

dalam penyaluran dana APBN kepada Satuan Kerja sangatlah strategis. Salah

satu perannya yaitu menjamin kelancaran pencairan dana DIPA pada satuan

kerja secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Supaya proses

pencairan dana dapat terlaksana secara tepat sasaran, maka dibutuhkan

pegawai yang berdisiplin dan telah menerapkan kode etik dan disiplin pegawai

dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta sadar akan tanggungjawabnya

sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat.

Untuk mewujudkan pegawai berdisiplin, bersih, berwibawa, dan

bertanggungjawab maka diperlukan pemantauan rutin kode etik dan disiplin

pegawai. Pemantauan ataupun pengendalian intern merupakan unsur utama

dalam audit internal. Audit internal menurut International Standards for the

Professional Practice of Internal Auditing (ISPPA) adalah suatu kegiatan

assurance dan consulting yang independen dan objektif yang dirancang untuk

menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Kegiatan tersebut

membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuannya dengan

mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko,

pengendalian, dan tata kelola melalui pendekatan yang teratur dan sistematik.

2

Dengan demikian, peran auditor internal yang bertindak sebagai

pengendalian intern tidak dapat dipisahkan dengan rutinitas pegawai dalam

masa kerja. Oleh karena itu, perlu diinformasikan bahwa auditor internal

memiliki tugas penting dalam pemantauan dan mewujudkan pegawai KPPN

Kediri yang patuh terhadap kode etik dan disiplin pegawai.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil

judul “Peran Audit Internal terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai

KPPN Kediri” sebagai tugas laporan akhir praktik pengalaman lapangan.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan terhadap “Peran

Audit Internal Terhadap Kepatuhan Kode Etik Pegawai KPPN

Kediri”, adalah sebagai berikut:

a. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan Audit Internal,

khususnya Audit Internal Sektor Publik

b. Untuk memahami bagaimana kode etik pegawai di KPPN Kediri

c. Untuk memahami peranan audit internal dalam melakukan

pengendalian internal terhadap kode etik pegawai KPPN Kediri untuk

mewujudkan Good Corporate Governance

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang

bermanfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara

akademis maupun praktis.

a. Kegunaan Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan di bangku

kuliah.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktisi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

dalam melaksanakan proses audit internal dengan baik agar dapat

melaksanakan proses pengendalian internal yang maksimal.

3

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri. Berikut merupakan waktu dan

informasi data lembaga tempat pelaksanaan PPL:

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Kediri

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.10 Kediri 66121

No. Telp : (0354) 682151

Tanggal Pelaksanaan : 07 Januari – 07 Februari 2020

Hari : Selasa – Jumat

Waktu : Pukul 07.30 – 17.00 WIB

4

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

1. Sejarah KPPN Kediri

Dalam sejarahnya, KPPN Kediri mengalami perubahan nama

maupun struktur organisasi. Pada masa penjajahan belanda masih bernama

CKC (Central Kantor Voor deComptabiliteit) dan Slank Kas. Setelah

Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945 s.d 1947, Kas Negara

dipegang langsung oleh Bangsa Indonesia, yang pada akhirnya meng-

Indonesia-kan nama dari CKC menjadi KPPN (Kantor Pusat

Perbendaharaan Negara) dan Slank Kas diubah menjadi KKN (Kantor Kas

Negara), dan pada saat itu juga ditetapkan bahwa KPPN dan KKN tersebar

di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1951, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa setiap

Karisidenan harus terdapat Kas Negara. Pada tahun 1968 nama KPPN dan

KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara). Kemudian

tahun 1974 KBN mengalami perubahan struktur organisasi menjadi 3

instansi, yaitu KPN (Kantor Pelayanan Negara), KKN (Kantor Kas

Negara) dan Satuan Kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Maret

2018 Nomor 205/KPM.01/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, KBN dipecah lagi menjadi

Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN).

Dengan adanya pola penyederhanaan organisasi maka terbitlah Surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni

1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-

1077/A/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, maka sejak tanggal

1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor

Perbendaharaan dan Kas negara). Penggabungan ini dalam rangka

efisiensi kepada penyederhanaan jalur birokrasi dalam pelayanan kepada

5

Masyarakat yang semula dilakukan oleh dua kantor yang berbeda, menjadi

hanya satu kantor, yang dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap).

Pertimbangan lain adalah berkurangnya beban kerja Kantor

Perbendaharaan Negara (KPN) yang disebabkan pengalihan pembayaran

tunai pada Kantor Kas Negara (KKN) menjadi pembayaran secara giral

pada Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk. Perubahan yang lain adalah

KPKN tidak lagi sebagai ordonator, dan hanya menjalankan fungsi sebagai

Bendahara Umum Negara (Comptabel).

Pada tahun 2014, terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor

302/KMK.01/2004 dan 203/KMK.01/2004 yang merubah KPKN Kediri

menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri Tipe A.

Perubahan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan layanan publik secara

transparan, akuntabel dan sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi

birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal di lingkungan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Tipe A Kediri mengalami perubahan menjadi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kediri.

Tempat kedudukan KPPN Kediri saat masih bernama Kantor

Bendahara Negara (KBN) berlokasi di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.

95 Kediri. Dengan semakin dibutuhkannya tempat yang lebih luas, Kantor

berpindah ke Jl. Basuki rahmat 10 Kediri.

2. Visi dan Misi KPPN Kediri

Visi KPPN Kediri yaitu Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di

daerah yang Profesional, Modern, dan Akuntabel. Sedangkan Misi KPPN

Kediri adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengelolaan kas yang pruden, efisien, dan optimal.

b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif

dan transparan.

6

c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan Negara yang

akuntabel, transparan dan tepat waktu.

d. Mendukung pelaksanaan system perbendaharaan yang andal,

professional dan modern.

e. Mengelola penerimaan Negara secara professional dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi

4. Tugas-Tugas Tiap Seksi

a. Tata Kerja

Dalam melakukan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan

masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dengan instansi lain

di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal perbendaharaan sesuai

tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan Satuan wajib mengawasi

pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan

organisasi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan

7

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

b. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum memiliki tugas melakukan pengelolaan

organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan,

melakukan penatausahaan akun pengguna (User) Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), melakukan penyusunan bahan

masukan dan konsep rencana strategis, Rencana Kerja, Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja

(LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

melakukan urusan-urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga,

melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi

budaya organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan layanan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

c. Seksi Pencairan Dana

Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian

resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian Surat

Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum

(BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, melakukan pengelolaan

data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan

kerja, melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, serta

melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.

d. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

Memiliki tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis

pengelolaaan perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat

Instansi (SAKTI), asistensi teknologi informasi dan komunikasi

eksternal, melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan

pengguna layanan (Customer Relationship Management), melakukan

pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury

Management representative), pengelolaan layanan perbendaharaan dan

8

rencana penarikan dana, melakukan pemantauan pengendalian intern,

pengelolaan resiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan

disiplin, tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan

rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi penyelenggaraan

mutu layanan, fasilitas sertifikasi bendahara, fasilitas Pemerintah

Daerah, kerja sama dengan pihak lainnya, monitoring penerimaan dana

transfer, koordinasi pemberian keterangan saksi / ahli keuangan

Negara, serta pelaksanaan program Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

e. Seksi Bank

Mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan

dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), fungsi

pengelolaan kas (Cash Management), penerbitan daftar tagihan,

pengelolaan rekening pemerintah, penatausahaan penerimaan Negara,

penyelesaian retur, pengujian permintaan pengembalian penerimaan

Negara, konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan, fungsi

layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara, monitoring dan

evaluasi Bank / Pos Penerimaan Pihak Ketiga (PFK), pembinaan dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash

Management System) pada rekening bendahara, serta monitoring dan

evaluasi kredit program. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan

nomor PMK-50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa, Kepala Seksi Bank mempunyai tugas sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen DAKFDD.

f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Memiliki tugas melakukan verifikasi dokumen pembayaran,

rekonsiliasi data laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan

Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa

Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah, pelaporan realisasi

dana analisis kinerja anggaran, pembinaan pertanggungjawaban

bendahara, rekonsiliasi data rekening Pemerintah, penyusunan laporan

9

saldo rekening Pemerintah, pencatatan pengesahan hibah langsung

dalam bentuk barang, serta penerbitan dokumen pengembalian

penerimaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, Kepada Seksi Vera mempunyai tugas sebagai Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar DAKFDD.

B. Pelaksanaan PPL di KPPN Kediri

1. Melakukan scan beberapa data terkait laporan CIKU TW4 Tahun 2019,

yang terdiri dari Laporan CIKU, Raw Data, dan Data pendukung,

menggunakan aplikasi “ScandAll PRO” dan “PaperScream Capture”.

Setelah proses scan selesai, file disimpan dan berkas-berkas yang di

scan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

2. Pengecekan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Bulan yang disesuaikan

dengan jumlah nominal per satker yang tertera pada daftar Surat

Permohonan Pencairan Dana (SP2D).

3. Menjadi asisten notulen dalam rapat yang dihadiri oleh kepala seksi per

bagian dan LO kinerja, dengan rapat yang berjudul “DKO & RAPAT

TRIWULAN IV TAHUN 2020”

4. Membuat Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2019 yang berisi capaian

indikator kinerja umum selama tahun 2019. Laporan tersebut dibuat untuk

mereviu dan menganalisis apakah semua terget sudah tercapai dengan

baik. Isi dari laporan tersebut berisi tabel persentase Indikator Kinerja

Umum KPPN Kediri selama tiga tahun kebelakang, dengan tujuan agar

dapat dibandingkan apakah target yang telah dicapai selama tahun 2019

lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, atau malah sebaliknya.

5. Menginput uang makan kotor, uang lembur, dan uang makan lembur

selama tahun 2019 ke dalam rekapitulasi uang makan dan lembur.

Setelah selesai, data rekapitulasi tersebut diberikan kepada bendahara

KPPN Kediri.

6. Mengedit Renstra KPPN Kediri tahun ke-5 yaitu tahun 2019. Renstra

merupakan laporan yang berisi rencana strategis KPPN Kediri yang

disusun per lima tahun.

10

7. Membuat file “Lampiran Nota Dinas Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur” tertanggal 3 Februari 2020

8. Mengarsipkan kontrak kinerja, hasil nilai tes kemampuan masing-masing

pegawai, dan persentase pencapaian target pegawai atau bisa disebut

sebagai Capaian Indikator Kinerja Umum ke dalam ordner sesuai nama

masing-masing pegawai yang tertata di lemari arsip sub bagian umum.

C. Permasalahan di Lapangan

Berdasarkan kegiatan PPL selama 5 minggu di KPPN Kediri, untuk

permasalahan terkait dengan kegiatan PPL yaitu yang semula akan diadakan

rolling tempat antar mahasiswa, akan tetapi sampai akhir masa PPL tidak ada

kejelasan terkait rolling tempat. Sehingga mahasiswa hanya menguasai satu

bidang saja.

Permasalahan yang terkait dengan kinerja pegawai di KPPN Kediri yaitu

masih terdapat banyak pegawai yang mengambil waktu istirahat melebihi

waktu yang ditentukan. Bahkan ada yang mengambil jam istirahat lebih awal,

akan tetapi waktu kembali ke kantor mendekati waktu pulang kerja. Sehingga

apabila istirahat tersebut ternyata diberikan pekerjaan yang banyak, maka

pegawai akan tergesa-gesa dalam menyelesaikannya dan ketika waktunya

tidak cukup maka akan disimpan dan dikerjakan keesokan harinya. Hal ini

sangat tidak efisien dalam memanfaatkan waktu kerja, sehingga apabila terjadi

keterlambatan dalam penyelsaian pekerjaan dapat mempengaruhi hasil

pencapaian target KPPN Kediri.

D. Tanggapan dari KPPN Kediri

Terkait dengan jam istirahat pegawai, masing-masing pegawai diperbolehkan

mengambil waktu istirahat yang melebihi waktu yang ditentukan pihak kantor

dengan alasan bahwasanya pegawai bukanlah robot yang harus terus bekerja.

Untuk masalah risiko adanya pekerjaan yang menjadi terlambat, hal itu

semestinya pegawai bisa mengatur jadwal sehingga pekerjaan dapat selesai

dengan baik dan tepat waktu.

11

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pemahaman terkait Audit Internal

Dalam menjalankan program-program pembangunan, pemerintah

menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang

diambil dari sumber pajak maupun sumber nonpajak. Secara teoritis, situasi

tersebut dapat membuat dana APBN menjadi rawan penyalahgunaan atau

korupsi.1 Ditambah lagi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu di mana

pemerintah tidak selalu terbuka mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme lahir dari fenomena semacam itu. Oleh

karena itu, perlu ada satuan kerja internal yang khusus bertugas melakukan

audit terhadap pengelolaan sektor publik atau instansi pemerintahan tersebut.

Itulah yang disebut audit internal sektor publik, yakni sebuah aktivitas

profesional yang secara idealis bertujuan untuk mengembangkan performa

pemerintah.

Manfaat pekerjaan audit internal sektor publik ini bisa dilihat dari sisi

masyarakat maupun pemerintah sendiri. Dari sisi masyarakat karena mereka

ingin mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya tentang

penggunaan dana publik oleh pemerintah. Sementara dari sisi pemerintah,

audit merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan

dana publik sehingga rakyat yang memberinya mandat dapat mengetahui

pemanfaatan dana tersebut sesuai prosedur dan standar atau tidak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1),

menyebutkan bahwa yang dimaksud pemeriksaan keuangan negara terdiri atas

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu. Atas dasar itu, audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit

keuangan negara. Sementara lingkup pemeriksaannya sebagaimana diatur

dalam dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah meliputi pemeriksaan atas

1 Maria Hartiningsih, Korupsi yang Memiskinkan, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 345

12

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab negara,

dan yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara tersebut adalah Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Pejabat

yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab adalah satu orang atau lebih

yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara (Pasal 1 ayat 4). Pasal 9

ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan

hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah; selanjutnya pada ayat

(2) dinyatakan, “Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK”

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.2

B. Pemantauan Internal Kode Etik dan Disiplin Pegawai di KPPN Kediri

Pemantauan terhadap kepauthan kode etik dan disiplin pegawai

dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan pegawai yang

bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berdisiplin sehubungan dengan

adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di

masyarakat serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil

sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selain itu, dengan

dilaksanakannya pemantauan internal tersebut dapat memberikan keyakinan

yang memadai (asurans) bahwa seluruh pegawai telah menerapkan Kode Etik

dan Disiplin Pegawai dalam pergaulan hidup dan pelaksanaan tugas kedinasan

sehari-hari.

2 Cris Kuntadi, Audit Internal Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 3

13

Dalam pelaksanaannya, pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan

disiplin pegawai dilaksanakan terhadap beberapa obyek yang meliputi:

1. Pegawai, pemantauan terhadap pegawai berdasarkan atas disiplin dan etika

pegawai dalam berperilaku, bersikap dan berpenampilan

2. Ruang kerja, pemantauan terhadap ruang kerja pegawai yang meliputi

pemantauan kebersihan, kerapian dan kenyamanan, serta kondisi ruang

kerja yang mencermintakn disiplin dan etika pegawai

3. Komputer, pemantauan terhadap penggunaan komputer dan inventaris

kantor yang meliputi pemantauan isi dan aplikasi dalam komputer apakah

terdapat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dapat

dilaksanakan melalui pemantauan rutin dan pemantauan lainnya dengan

menggunakan beberapa metode pemantauan sebagai berikut:

1. Inspeksi Mendadak atau Sidak yaitu pemantauan yang dilakukan secara

tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya

2. Desk Review yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut

penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai yag

dilakukan melalui pemeriksaan dan analisa data pada dokumen yang

terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

3. Blink Surverllance yaitu pemantauan yang dilakukan secara diam-diam

tanpa pemberitahuan sama sekali.

Untuk pelaksanaan pemantauan secara triwulan, dilaksanakan melalui

pemantauan rutin dengan menggunakan metode Inspeksi Mendadak (sidak).

Secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sama sekali kepada Subbag Umum dan

Seksi-Seksi lain yang akan dipantau. Sedangkan untuk pemantauan setiap

bulan dilaksanakan dengan metode desk review, yakni dilaksanakan dengan

cara menganalisis terhadap kehadiran pegawai yang diperoleh dari dokumen

Laporan Absensi Pegawai pada periode tertentu baik secara elektronik

maupun secara manual.

Adapun pelaksanaan pemantauan internal ditujukan untuk mendeteksi

sejak dini penurunan dan penerapan Nilai-Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku

Pegawai (early warning system) yang hasilnya akan digunakan manajemen

14

unit kerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KPPN.

15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan laporan mengenai “Peran Audit

Internal terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Kediri”

dapat disimpulkan bahwasanya auditor internal di suatu organisasi ataupun

pemerintah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan

kode etik dan disiplin pegawai. Proses pelaksanaan pemantauan yang

dilakukan oleh auditor internal tidak harus dilakukan setiap hari, akan tetapi

cukup dilakukan secara beberapa kali dalam satu bulan. Hal ini dimaksudkan

bukan untuk memberi celah kepada pegawai dalam melakukan pelanggaran,

akan tetapi untuk membuat lebih efektif dan efisien.

B. Saran-saran

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola PPL

2. Untuk instansi/lembaga tempat PPL

3. Untuk mahasiswa sebagai peserta PPL

16

DAFTAR PUSTAKA

Hartaningsih, Maria. 2011. Korupsi yang Memiskinkan. Jakarta: Kompas Media

Nusantara

Kuntadi, Cris. Audit Internal Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG

TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 bulan Januari Tahun 2020,

bertempat di lembaga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Kediri, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa

dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Widya Nur Alisyah / 12403173006 / Akuntansi Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Pengenalan dan penjelasan terkait KPPN Kediri, seperti penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri, ruang lingkup KPPN Kediri, dan keterkaitan perbendaharaan negara dengan akuntansi terutama laporan keuangan

2. Membaca beberapa referensi mengenai sejarah KPPN Kediri, Visi dan Misi, serta tugas dan wewenang dari masing-masing bagian

3. Pembagian tempat PPL per individu, dan saya ditempatkan pada sub bagian umum

4. Membuat presensi harian PPL untuk lembaga yang kemudian disesuaikan dengan format presensi dari kampus

5. Melakukan scan beberapa data terkait laporan CIKU TW4 Tahun 2019 menggunakan aplikasi “ScandAll PRO”

Kediri, 07 Januari 2020

MENGETAHUI : Pembimbing/Dosen Pamong

DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 08 bulan Januari Tahun 2020,







1. Memisahkan SPM yang akan diberikan ke sub bagian vera dan SPM yang akan diberikan kepada setker. Untuk SPM yang akan diberikan kepada setker, dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu ditaruh di ruang FO

2. Melakukan scan data pendukung dari laporan CIKU TW4 Tahun 2019 dengan menggunakan aplikasi “PaperScream Capture” untuk diberikan kepada sub bagian vera

3. Melakukan pengecekan SPM gaji bulanan untuk kemudian disesuaikan dengan data SP2D yang diperoleh dari sub bagian vera

4. Menyiapkan surat untuk setker yang berisi SPM harian dan data pendukung, kemudian diserahkan di ruang FO



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 09 bulan Januari Tahun 2020,







1. Melakukan pengecekan SPM gaji bulanan untuk kemudian disesuaikan dengan data SP2D yang diperoleh dari sub bagian vera

2. Menyiapkan surat untuk setker yang berisi SPM harian dan data pendukung, kemudian diserahkan di ruang FO

3. Melakukan scan beberapa data terkait laporan CIKU TW4 Tahun 2019 menggunakan aplikasi “ScandAll PRO” untuk kemudian diberikan kepada sub bagian PD

4. Menjadi asisten notulen dalam rapat yang dihadiri oleh kepala seksi per bagian dan LO kinerja, dengan rapat yang berjudul “DKO & RAPAT TRIWULAN IV TAHUN 2020”

5.



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2020,







1. Memisahkan SPM yang akan diberikan ke sub bagian vera dan SPM yang akan diberikan kepada setker. Untuk SPM yang akan diberikan kepada satker, dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu ditaruh di ruang FO

2. Melakukan scan beberapa data terkait laporan CIKU TW4 Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan CIKU, Raw Data, dan Data pendukung, menggunakan aplikasi “ScandAll PRO” untuk kemudian diberikan kepada sub bagian PD

3. Menyiapkan berkas surat yang akan dikirim dengan pos



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Januari Tahun 2020,







1. Pengoreksian Surat Perintah Membayar (SPM) harian dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari bagian vera, tertanggal 09 dan 10 Januari 2020

2. Melakukan scan data PD untuk pendukung Capaian Indikator Kinerja UMUM (CIKU) menggunakan aplikasi “ScandAll PRO”

3. Mengedit Laporan Kinerja (LAKIN) untuk tahun 2019 dari data tahun 2018 tanpa menggunakan tabel dan grafik



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melanjutkan pengeditan LAKIN untuk tahun 2019 dari data tahun 2018 tanpa menggunakan tabel dan grafik

2. Melakukan scan data rekonsiliasi menggunakan aplikasi “ScandAll PRO”

3. Pengoreksian SPM harian dengan SP2D dari bagian vera, tertanggal 13 Januari 2020, kemudian berkasnya diserahkan ke bagian vera

4. Input uang makan kotor bulanan pegawai KPPN Kediri mulai bulan Januari hingga Desember untuk tahun 2019 ke dalam rekapitulasi uang makan dan uang lembur



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melanjutkan input uang makan kotor bulanan pegawai KPPN Kediri mulai bulan Januari hingga Desember untuk tahun 2019 ke dalam rekapitulasi uang makan dan uang lembur

2. Melakukan scan data kontrak kinerja pegawai KPPN Kediri dengan menggunakan aplikasi “PaperScream Capture”

3. Input uang lembur kotor (terdiri dari uang lembur dan uang makan lembur) bulanan pegawai KPPN Kediri mulai bulan Januari hingga Desember untuk tahun 2019 ke dalam rekapitulasi uang makan dan uang lembur



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melanjutkan mengerjakan Laporan Kinerja dengan merenovasi tabel Capaian Indikator Kinerja Umum (CIKU) serta merevisi beberapa penjelasan dari tabel tersebut

2. Memisahkan SPM yang akan diberikan ke sub bagian vera dan SPM yang akan diberikan kepada setker. Untuk SPM yang akan diberikan kepada satker, dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu ditaruh di ruang FO



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melanjutkan pengerjaan Laporan Kinerja dengan mengisi tabel target Indikator Kinerja Umum (IKU) dengan formula dan membenahi jika ada yang kurang tepat

2. Melakukan scan data menggunakan aplikasi “ScandAll PRO”



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melakukan revisi isi dari tabel Indikator Kinerja Umum (IKU) pada Laporan Kinerja

2. Melakukan pembaharuan terhadap deskripsi dari masing-masing tabel tersebut, lalu diserahkan kepada Dosen Pamong / Kepala Subbagian Umum




DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Memisahkan Surat Perintah Membayar (SPM) harian yang telah diklasifikasi sesuai nama satker yang terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap disimpan untuk disesuaikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian diberikan kepada sub bag Vera, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada satker yang bersangkutan




DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Membuat daftar isi dan memberikan nomor halaman untuk Laporan Kinerja (LAKIN) TA 2019.

2. Melakukan scan data dengan menggunakan aplikasi “ScandAll Pro” 3. Memisahkan SPM harian yang telah diklasifikasi sesuai nama

satker yang terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap disimpan untuk disesuaikan dengan SP2D lalu kemudian diberikan kepada sub bag Vera, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada satker yang bersangkutan. SMP harian tersebut sebanyak 49 SPM.



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Mengklasifikasi SPM harian berdasarkan nama satker dan kode satker, kemudian diurutkan sesuai dengan nomor SPM dari yang terkecil hingga nomor yang paling besar.

2. Memisahkan SPM harian yang telah diklasifikasi sesuai nama satker yang terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap disimpan untuk disesuaikan dengan SP2D lalu kemudian diberikan kepada sub bag Vera, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada satker yang bersangkutan. Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut sejumlah 25 SPM.

3. Membuat daftar pengiriman surat baik yang menggunakan pos biasa maupun yang menggunakan pos ekspress sebanyak dua rangkap. Satu rangkap untuk petugas pos sedangkan sisanya disimpan sebagai arsip.



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Konsultasi terkait judul laporan akhir praktik pengalaman lapangan (PPL) di KPPN Kediri dengan dosen pamong.

2. Mengklasifikasi SPM harian berdasarkan nama satker dan kode satker, kemudian diurutkan sesuai dengan nomor SPM dari yang terkecil hingga nomor yang paling besar, dengan total SPM harian sebanyak 88 SPM.

3. Memisahkan SPM harian yang telah diklasifikasi sesuai nama satker yang terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap disimpan untuk disesuaikan dengan SP2D lalu kemudian diberikan kepada sub bag Vera, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada satker yang bersangkutan. Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut sebanyak 41 SPM.

4. Membuat daftar judul dan tanggal kegiatan selama semester akhir tahun 2019 dari data laporan kegiatan selama tahun 2019



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melakukan scan data notulen dan undangan menggunakan aplikasi “ScandAll Pro”

2. Memisahkan SPM harian yang telah diklasifikasi sesuai nama satker yang terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap disimpan untuk disesuaikan dengan SP2D lalu kemudian diberikan kepada sub bag Vera, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada satker yang bersangkutan.



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020












DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Melakukan scan data kontrak kerja menggunakan aplikasi “camscanner”





DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Memasukkan hasil penilaian dan sasaran kinerja pegawai selama tahun 2019 ke dalam ordner sesuai nama masing-masing pegawai





DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Mengklasifikasi SPM harian berdasarkan nama satker dan kode satker, kemudian diurutkan sesuai dengan nomor SPM dari yang terkecil hingga nomor yang paling besar, dengan total SPM harian.

2. Memisahkan SPM harian yang telah diklasifikasi sesuai nama satker yang terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap disimpan untuk disesuaikan dengan SP2D lalu kemudian diberikan kepada sub bag Vera, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada satker yang bersangkutan. Total SPM sebanyak 51 SPM.

3. Melakukan scan dta menggunakan aplikasi “ScandAll PRO” 4. Membuat daftar tanda tangan kontrak kerja



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Februari Tahun 2020,







1. Mengurutkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan urutan daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kemudian di koreksi kebenarannya, apakah terdapat perbedaan nominal atau tidak

2. Mengklasifikasikan SPM untuk satker dan vera berdasarkan nama satker, kemudian salah satu SPM (untuk satker) dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditaruh ke ruang FO untuk satker

3. Pengarahan dari salah satu karyawati KPPN Subbagian Umum, yaitu Bu Siti Nurfaidah mengenai tugas dan kewajiban oleh masing-masing pegawai di Subbagian Umum

Kediri, 3 Februari 2020


DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 4 bulan Februari Tahun 2020,







1. Mengurutkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan urutan daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kemudian di koreksi kebenarannya, apakah terdapat perbedaan nominal atau tidak. Total Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 210 SPM

2. Mengedit Renstra KPPN Kediri tahun kelima (2019) 3. Melakukan scan data menggunakan aplikasi “ScandAll Pro”



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Februari Tahun 2020,







1. Melakukan pengoreksian Surat Perintah Membayar (SPM) gaji bulanan yang disesuaikan dengan Daftar SP2D

2. Setelah pengoreksian selesai, menambahkan beberapa data yang kurang, yaitu SPM Penghasilan PPNPN Induk sesuai dengan nama satker masing-masing SPM, kemudian melakukan pengecekan ulang apakah daftar SP2D yang ada sudah terpenuhi semua dengan SPM atau belum. Jika sudah terpenuhi, maka membawa SPM dan daftar SP2D tersebut ke ruang arsip seksi Vera

3. Membuat file “Lampiran Nota Dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur” tertanggal 3 Februari 2020

4. Membuat Daftar Pengiriman Surat Dinas yang akan dikirimkan menggunakan jasa kurir

5. Memisahkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terdiri dari dua rangkap. Rangkap pertama disimpan dan akan dikoreksi dengan daftar SP2D, sedangkan rangkap kedua akan dikembalikan ke satker yang bersangkutan.



DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020












DENY EKO CAHYONO





TAHUN 2020








1. Mengklasifikasi SPM harian berdasarkan nama satker dan kode satker, kemudian diurutkan sesuai dengan nomor SPM dari yang terkecil hingga nomor yang paling besar




DENY EKO CAHYONO

LAMPIRAN

1. Serah terima mahasiswa PPL oleh DPL kepada dosen pamong

2. Salah satu kegiatan selama di KPPN Kediri, yakni memisahkan SPM lalu

dilakukan pengecekan antara SPM dengan daftar SP2D

3. Menjenguk salah satu pegawai sub bagian umum yang sakit

4. Penutupan PPL Gelombang 1 di KPPN Kediri oleh dosen pembimbing

lapangan

5. Hari terakhir PPL, yakni berpamitan kepada Bapak Putut Sad Herutomo

selaku kepala KPPN Kediri dan didampingi oleh Kepala Seksi MSKI

Documents

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN …blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/202… · Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat