blog.iain-tulungagung.ac.idblog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/... · Web viewLAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN EKONOMI SYARIAH. PENGARUH PERPUTARAN KEUANGAN

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PENGARUH PERPUTARAN KEUANGAN DALAM PROSES PENCAIRAN GAJI PEGAWAI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

TIARA NUR FATIMATUZZAHRO

NIM : 17402163345

Dosen Pembimbing Lapangan :

MOCHAMAD CHOBIR SIRAD, M.Pd.I

NIDN : 2029048102

JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir praktik pengalaman lapangan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan di sahkan pada :

Hari:Rabu

Tanggal:26 Februari 2020

Di:Tulungagung

Judul Laporan:Pengaruh Perputaran Keuangan Dalam Proses Pencairan Gaji Pegawai Di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

MENYETUJUI

DOSEN PAMONGDOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

Drs. MASNGUT, M.Pd.IMOCHAMAD CHOBIR SIRAD, M.Pd.I

NIP. 196809181994031003NIDN. 2029048102

MENGESAHKAN

a.n. DEKAN

KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONONOMI DAN BISNIS ISLAM

SISWAHYUDIANTO, M.M

NIDN. 2015068402

(iii)

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini. Sholawat dan salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil’alamin yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Laporan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan mata kuliah PPL mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Laporan ini disusun berdasarkan hasil observasi selama PPL di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari - 7 Februari 2020. Selama pelaksanaan PPL sampai dengan selesai ini, kami banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Maftukhin, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Tulungagung.

2. Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

3. Drs. H. Ngudiono, M.Ag, M.M selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

4. Drs. H. Masngut, M.Pd.I selaku Dosen Pamong.

5. Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan.

6. Bapak dan Ibu staf Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

7. Orang tua saya yang selalu memberikan support dukungan dan do’a.

8. Teman-teman mahasiswa PPL yang telah menujukkan kekompakan dan kerjasama yang baik selama PPL.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Tulungagung, Januari 2020

Tiara Nur Fatimatuzzahro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHANiKATA PENGANTARiiDAFTAR ISIiiiBAB I PENDAHULUANDasar Pemikiran1Tujuan dan Kegunaan2Waktu dan Tempat Pelaksanaan4BAB II PELAKSANAAN PRAKTIKProfil Lembaga5Pelaksanaan Praktik11Permasalahan di Lapangan12Tanggapan dari Pihak Terkait13BAB III PEMBAHASAN/ ANALISIS TERHADAP TEMUAN STUDIPengertian Gaji14Aplikasi Satker Online16Analisis Temuan Studi19BAB IV PENUTUPKesimpulan25Saran27

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak mempengaruhi berbagai bidang. Seperti yang dimanfaatkan oleh instansi-instansi masyarakat baik swasta, pemerintah, jasa ataupun bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Salah satu produk Teknologi Informasi yang banyak dimanfaatkan adalah Sistem Informasi. Penggunaan sistem informasi dimaksudkan untuk mempermudah tugas pengguna sehingga dapat mencapai penghematan waktu dan biaya.

Setiap instansi mempunyai tujuan dan kebijakan masing-masing dalam menghadapi perkembangan ekonominya. Pada umunya instansi telah menyiapkan perencanaan yang sistematis agar dapat mengarahkan setiap kegiatan dan keputusan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja instansi yang lebih baik. Dalam mewujudkan hal tersebut instansi memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap seluruh bagian penting dalam instansi.

Dalam suatu instansi yang ruang lingkupnya besar maka akan memerlukan suatu penanganan yang baik dimana dalam hal ini menyangkut banyaknya jumlah pegawai, hal ini akan mendatangkan masalah apabila tidak mendapatkan perhatian, karena suatu pihak pegawai memberikan jasa, sehingga harus diberikan kompensasi sebagai balas jasa yang diberikan oleh instansi, dalam salah satu kegiatan yang dilakukan oleh instansi adalah aktivitas penggajian. Aktivitas penggajian yang dimaksudkan yaitu kegiatan instansi yang mengatur jumlah gaji yang seharusnya diberikan kepada pegawai agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian gaji, pemberian gaji oleh instansi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja kepada para pegawai, serta untuk menjaga suasana kerja yang baik maka gaji harus dibayar dengan tepat waktu, untuk itu dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif dan terpadu yang dapat memberikan bantuan kepada pimpinan instansi dalam mencapai tujuan instansi secara menyeluruh.

(22)

Pembayaran gaji pegawai negeri sipil khususnya, harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Karena pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Namun, dalam kenyataannya masih banyak pegawai negeri yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Pemerintah perlu mengkaji ulang ketentuan perundang-undangan penggajian pegawai yang sudah ada. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup pegawai. Pemerintah mengeluarkan PP No.11 tahun 2003 tentang perubahan gaji pokok untuk PNS, ini sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap pegawai negeri. Masalah perhitungan gaji memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan besarnya gaji yang diterima oleh PNS, agar tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain maka harus dihitung dengan cermat dan teliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai masalah tersebut dibuatlah laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berjudul “PENGARUH PERPUTARAN KEUANGAN DALAM PROSES PENCAIRAN GAJI PEGAWAI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan laporan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Perputaran Keuangan Dalam Proses Pencairan Gaji Pegawai Di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung” yaitu, untuk mengetahui bagaimana proses pencairan gaji pegawai dalam pengoperasian aplikasi satker online.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Laporan hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa mengenai memahami pencairan gaji pegawai dalam

pengoperasian aplikasi satker online. Dan dapat menambah literatur atau referensi dan menambah wawasan bagi para pembaca.

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk Almamater

Sebagai bahan referensi mahasiswa IAIN Tulungagung untuk penelitian di bidang ekonomi di masa yang akan datang dan sebagai referensi perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung. Selain itu, sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan sebagai media sosialisasi untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Keuangan dalam penanganan problem aplikasi satker secara efektif dan tepat.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya laporan hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau referensi para peneliti baru yang akan membahas atau mengkaji lebih dalam lagi dan menguak fenomena baru yang mungkin terjadi di masa depan.

4. Untuk Mahasiswa

Menambah wawasan keilmuan dan tidak hanya memahami secara teori saja, namun juga mengetahui secara langsung praktek yang diterapkan Keuangan dalam proses pencairan gaji pegawai, serta mengetahui cara kerja professional untuk bekal ketika terjun langsung ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Prakrik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan pada :

a. Waktu pelaksanaan

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini berlangsung selama 30 hari, yaitu dimulai tanggal 7 Januari – 7 Februari 2020.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan setiap hari Senin – Kamis dimulai pada pukul 07.30 – 14.00 WIB dan Jum’at dimulai pada pukul 07.30 – 14.30 WIB.

b. Tempat Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Gg. III No. 2, Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Kantor Kementerian Agama Tulungagung

Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang berada di bawah kementrian agama. Adanya Kementerian Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan Negara Republik Indonesia terbentuk melalui sejarah perjuangan yang panjang.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementrian yang akan dibentuk serta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari: Subarjo, Sutarjo, Kasman Singodimedjo.

Dalam rapat ini Laturhari keberatan dibentuknya kementrian agama, masalahnya siapa yang akan menjadi Menteri Agama yang akan diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan Negara tidak mencampuri urusan agama.

Setelah 3 (tiga) bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen menyelenggarakan sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 s/d 28 Nopember 1945 yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah seluruh Indonesia.1

Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut maka disampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI daerah, wakil KNI, karesidenan Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiejo Saputro dengan juru bicara KH. Saleh Suaidi mengajukan usul: “Supaya

1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia/Sejarah Kementerian Agama, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya diambilkan kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi hendaknya didirikan kementrian agama yang khusus dan tersendiri”.

Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BpKNIP) (semacam MPR saat itu) dan juga mendapatkan dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Muh. Nasir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut merupakan suatu konsensus yang membuktikan bahwa adanya Kementerian Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Adanya Kementerian Agama RI merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila ke 1 Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945 dan motivasi departemen agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.

Berdirinya kementrian agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor: I/SD, tanggal, 3 Januari 1946 bertepatan tanggal, 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rosyidi, BA (Prof. Dr. KH. Rosyidi terakhir sampai meninggal dunia sebagai guru besar hukum islam pada Universitas Indonesia). Untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan oleh menteri agama nomor 6 tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956, yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari ulang tahun Kementerian Agama RI, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke 34 tanggal, 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bakti Departemen Agama” disingkat “HAB DEPAG”.

Nilai kunjungan para pendiri departemen yang perlu terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus adalah motto “Ikhlas Beramal” yang

diabadikan dalam Departemen Agama. Motto tersebut dilatar belakangi oleh perilaku para pemimpin dan seluruh aparat departemen agama pada awal berdirinya yang memiliki watak, sifat dasar yang dipedomani sebagai sistem nilai yang dihayati dalam melaksanakan tugas pekerjaan yaitu “sederhana, ikhlas, berpandang jauh ke depan, populis dan sebagai pegawai pejuang serta mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan”.2 Sejak saat itulah Kantor – kantor Kementrian Agama berdiri di masing-masing Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Tulungagung.

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Tulungagung

a. Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung adalah:

”Terwujudnya masyarakat Kabupatn Tulungagung yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Memantabkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas potensi ekonomi dan keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

6. Meningkatka akses dan kualitas penidikan umum berciri agama, pendidikan gama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.

2 Ibid.,

7. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.3

3. (Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok PesantrenH. Supriono, S.Sos., M.MPenyelenggara SyariahAhmad Balya, M.AgKepala Seksi Bimas IslamDrs. H. Abd.CholiqKepala Seksi Penyelenggar aan Haji dan UmrahDrs. H. Imam Saerozi, M.HI.Kepala Seksi Pendidikan Agama IslamRahmat Haris, S.HKepala Seksi Pendidikan MadrasahH. Suryani, M.AgKepala Sub Bagian Tata UsahaDrs. H. Masngut, M.Pd.I)Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Tulungagung

(Kepala Kantor Kementerian AgamaDrs. H. Ngudiono, M.Ag, M.M)

(Kelompok Jabatan Fungsional)

3 Hasil wawancara dengan Ibu Erna Ustadzah, S.Pd.I (Staf Bag. Humas) pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 13.30 WIB di ruang tamu Kantor Kementerian Agama Tulungagung.

Adapun tugas untuk masing-masing seksi dijelaskan pada pasal 429, yaitu:

a. Sub bagian Tata Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama.

b. Seksi Pendidikan Madrasah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Madrasah.

c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

d. Seksi Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Agama Islam.

e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang masyarakat islam.

f. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Sebagaiamana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggara haji dan umroh.

g. Penyelenggara Syariah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan Syariah.

h. Sedangkan pada bab IV pasal 105 dinyatakan bahwa kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4. Kondisi Fisik Kementerian agama Kabupaten Tulungagung

Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung memilii sarana prasarana, adapun secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Kepala

b. Ruang Sub bagian Tata Usaha

c. Ruang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

d. Ruang Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

e. Ruang Seksi Pendidikan Madrasah

f. Ruang Seksi Pendidikan Agama Islam

g. Ruang Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

h. Ruang Penyelenggara Syariah

i. Ruang Bagian Pengawas

j. Ruang Humas

k. Ruang Umum

l. Ruang Kepegawaian

m. Ruang Perencana

n. Ruang Keuangan

o. Koperasi, tempat parkir, mushola, halaman kantor, masjid, kamar mandi, ruang petemuan, aula, gudang, dan lain-lain.

5. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan Gg. III No.2, Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

B. Pelaksanaan Praktik di Kantor Kementerian Agama Tulungagung

Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan program dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan sebuah instansi dan lembaga sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Di sini mahasiswa tidak hanya dituntut mempunyai kecerdasan intelektual, namun harus mempunyai kemampuan dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, kreativitas dan sikap hal tersebut sepenuhnya didapat mahasiswa ketika di perguruan tinggi.

DalampraktikpengalamanlapangandiKantorKementerianAgama Tulungagung ada 4 mahasiswa yang melakukannya antara lain:

1. Meri Anasari

2. Leonardo Christanto

3. Layta Ahya Afida

4. Tiara Nur Fatimatuzzahro

Dalam pelaksanaan PPL kami dibagi ke dalam 3 ruangan yang berbeda- beda. Meri Anasari dan Leonardo Christanto ditugaskan di ruang Penyelenggara Haji dan Umroh, Layta Ahya Afida ditugaskan di bagian Umum, Tiara Nur Fatimatuzzahro (saya) ditugaskan di bagian Keuangan.

Dalam melaksanakan PPL kami dituntut untuk selalu aktif dalam praktiknya akan tetapi dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah disepakati di awal pelaksanaan PPL. Selama PPL di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, saya banyak mendapatkan pembelajaran yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Semua yang telah saya pelajari selama berada dibangku kuliah berbeda jauh dengan praktiknya secara langsung.

Tugas yang saya lakukan di bagian Keuangan antara lain:

1. Meminta nomor surat di bagian Umum

Setiap surat yang digunakan untuk mengajukan pendanaan, misalnya surat keterangan dinas, harus diberi nomor surat.

2. Menstempel Surat

Pemberian stempel pada surat bertujuan untuk menandai keabsahan/keresmian dari sebuah dokumen yang berisikan perintah maupun wewenang dari pimpinan atau pejabat pemerintah.

3. Menyusun berkas SPM/SP2M, SP2D, Daftar Gaji Pegawai, Daftar Uang Makan Pegawai

Setiap surat yang keluar dan masuk harus di arsipkan disesuaikan dengan susunan berkas pegawai dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan berkas keuangan.

4. Mendata absensi pegawai untuk disesuaikan Tunjangan Kinerja.

Mendata absensi pegawai di beberapa lembaga yang ada dibawah Kantor Kemenag Tulungagung per kecamatan. Hal ini berguna untuk penghitungan tunjangan kinerja pegawai.

5. Mengarsipkan Daftar Gaji Pegawai per Kecamatan

Yaitu untuk pengarsipan Gaji pegawai sesuai dengan wilayah masing-masing.

6. Mendampingi pegawai keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar guna pengajuan pencairan dana dan keperluan lainnya. Di KPPN saya membantu mengisi daftar nomor SPM yang sudah diajukan.

C. Permasalahan di Lapangan

Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan aplikasi satker online merupakan salah satu teknologi pengolahan data yang dimaksud untuk memudahkan pengajuan dan pencairan dana. Yang harapannya proses pengajuan dan pencairan dana dapat berjalan optimal.

Di Kementerian Agama Tulungagung sendiri sudah baru menerapkan aplikasi satker online di tahun 2019 ini. Dalam proses pencairan gaji pegawai aplikasi yang digunakan ada tiga macam yaitu, GPP (Gaji PNS Pusat), SAS (Sistem Aplikasi Satker), dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Setelah melakukan wawancara dengan salah satu operator Aplikasi

Satker Online di bagian Keuangan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Reture, yaitu tidak cairnya gaji pegawai dikarenakan terjadi kesalahan nama pada SP2D dan rekening tidak sama dengan bank yang sesuai pada aplikasi SPAN.

2. Salah input data dan kode dimana pihak KPPN akan menolak pengajuan tersebut.

3. Terdapat kesalahan pada kode akun, tetapi dana tetap cair. Maka pihak keuangan harus melakukan revisi SPM.

D. Tanggapan Dari Pihak Lembaga Tempat Praktik

Dari hasil observasi yang sudah dilakukan, kesalahan masih banyak terdapat pada operator aplikasi. Dimana operator masih lalai dalam pengoperasian aplikasi sehingga menyebabkan permasalahan dalam proses pencairan gaji. Tanggapan dari pihak Keuangan terhadap permasalahan ini yaitu terus memperbaiki kinerja dan profesionalisme agar menerapkan dan mengimplementasikan penggunaan Aplikasi Satker online sesuai dengan kinerja harian, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB III

PEMBAHASAN/ ANALISIS TERHADAP TEMUAN STUDI

A. Pengertian Gaji dan Upah

Pengertian gaji dan upah menurut Hadi Purwono adalah sebagai berikut: Gaji (salary) biasanya dikatakan upah (wages) yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau manajer lainnya. Gaji umumnya tingkatnya lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja upahan. Upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus, tetapi yang jelas semuanya sama-sama sebagai balas jasa kepada karyawan.4

Pada perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi 2 golongan yaitu gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayar berdasarkan hari, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Sedangkan menurut Simamora menyatakan kompensasi dibagi menjadi dua yaitu : kompensasi finansial langsung (Direct Finansial Compensation) yang terdiri dari bayaran yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus dan komisi dan Kompensasi finansial tidak langsung (Indirect Finansial Compensation) yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Kompensasi nonfinansial (Nonfinansial Compensation) terdiri dari kepuasan yang diperoleh

4 Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 97

seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik dimana orang tersebut bekerja. 5

Tunjangan menurut Flippo dibagi menjadi beberapa jenis yaitu

1. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (Payment For Time Not Work).

2. Perlindungan terhadap bahaya (Hazard Protection).

3. Pelayanan karyawan (Employee Service).

4. Pembayaran yang dituntut oleh hukum (Legally Reguired Payment)

Hasibuan juga membedakan bentuk kompensasi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung (disebut juga kompensasi finansial) yang berupa gaji, upah dan upah insetif dan kompensasi tidak langsung ( disebut juga kompensasi non finansial) yang berupa pemberian kesejahteraan karyawan, lebih lanjut kedua bentuk kompensasi diatas dijelaskan sebagai berikut:

a. Kompensasi Finansial adalah sebagai bagian dari keuntungan, terutama diberikan kepada pekerja yang berprestasi.

b. Tipe Insentif Material adalah dalam bentuk uang, Insentif Non Material adalah dalam bentuk jaminan.

Dasar hukum untuk penggajian Pegawai Negeri Sipil, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015.6

5 Ibid., Hlm 98

6 https://setkab.go.id/naik-per-1-januari-2019-inilah-besaran-gaji-baru-pns/, diakses pada tanggal 16

Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

Ketentuan dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, bunyi Pasal 1 ayat

(2) PP disebutkan sebagai berikut:

a. Golongan I (I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp. 1.560.800

b. golongan II (II/a masa kerja 0 tahun) gaji terendah menjadi Rp. 2.022.200, tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp. 3.820.000

c. golongan III (III/a masa kerja 0 tahun) gaji terendah Rp. 2.579.400 tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp. 4.797.000

d. golongan IV (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp. 3.044.300 dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp. 5.901.200

B. Aplikasi Satker Online

Aplikasi Satuan Kerja adalah aplikasi yang digunakan dalam satuan kerja tertentu pada tingkat Instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Dalam proses penggajian pegawai ada tiga aplikasi yang digunakan, antara lain:

1. GPP

Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) merupakan aplikasi pembuat daftar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat, aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai salah satu direktorat dibawah naungan Direktorat Jendral Perbendaharaan. Aplikasi ini termasuk aplikasi yang multifungsi, selain membuat daftar gaji, juga menyimpan data pegawai lengkap, adapun kegunaan lain Aplikasi ini :

a. Membuat kekurangan gaji (rapel), gaji susulan, uang duka (untuk PNS yang meninggal dunia), Uang Makan dan Uang lembur

b. Mencetak KP4 (Surat Keterangan untuk menambahkan keluarga dalam gaji)

c. Mencetak Rekap SPT Tahunan pegawai

d. Mencetak Surat Keterangan Penghasilan

2. SAS

Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan pengguna layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia. Dari aplikasi inilah satuan kerja membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di mana setelah itu dana APBN yang masuk dalam DIPA satker tersebut bisa dicairkan. Bukan hanya itu, di aplikasi ini juga Bendahara bisa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan.7

3. SPAN

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat). SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual SPAN terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA (Spending Authority), Modul Manajemen Komitmen (Budget Commitment), Modul Pembayaran (Payment), Modul Penerimaan (Government Receipt), Modul Manajemen Kas (Cash Management), dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (General Ledger & Accounting).

Ditjen Perbendaharaan, bersama dengan Ditjen Anggaran dan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, mengembangkan SPAN dengan mengacu pada beberapa negara

7 https://kppn151.wordpress.com/2016/08/06/aplikasi-sas/. diakses pada tanggal 17 Februari 2020

pukul 12.00 WIB

maju yang telah berhasil menerapkan program sejenis, contoh: Australia, Amerika, dan Kanada, namun tetap memperhatikan keunikan budaya dan proses yang ada di Indonesia.

Pengembangan dan implementasi SPAN menjadi salah satu bagian dari upaya pencapaian visi Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia. Bahkan, SPAN pernah menjadi salah satu agenda pembahasan pada APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) pada tahun 2013 dan menjadi salah satu acuan berbagai Negara lain untuk dapat mengembangkan program sejenis pada negaranya masing masing.

Mengingat luasnya cakupan wilayah operasional SPAN dan efisiensi pelaksanaannya, Aplikasi SPAN setelah dilakukan User Acceptance Test (UAT-uji coba oleh pengguna) selama dua bulan mulai 8 April 2013, di- launching pada tanggal 19 Agustus 2013 di lingkungan Kemenkeu dan perbankan nasional serta secara bertahap telah dilakukan piloting/percontohan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sejak 2 Januari 2014.8

4. Tahapan Kerja

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran melalui Modul Pencairan Anggaran/ e-MPA antara lain: 9

a. Menunjuk Person In Charge (PIC) atau petugas, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat.

8 https://djpbn.kemenkeu.go.id/portal/profil/modernisasi-pengelolaan-keuangan-negara/sistem-

perbendaharaan-dan-anggaran-negara-span.html. diakses 17 Februari 2020 pukul 12.10 WIB 9 Mulyono Yumari, Strategi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 88

b. Melakukan identifikasi dan telaahan atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang mencangkup anggaran dan sasaran.

c. Menyusun rencana serapan anggaran untuk pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Jenis Belanja.

d. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

e. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terbit secara bulanan.

f. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan kegiatan Kunci (RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya.

C. Analisis Temuan Studi

Dengan adanya aplikasi satuan kerja (satker) ini jelas sangat membantu proses pencairan gaji, karena tidak seperti mengerjakan secara manual yang harus benar-benar mengerjakan dari awal sampai akhir, setiap angka-angka dan akun-akun akan terotomatis dengan sendirinya karena sudah terprogram.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai bagian keuangan Berikut ini adalah proses pencairan dana di bagian keuangan kantor Kemenag Tulungagung10:

10 Wawancara dengan Pak dedy, salah satu pegawai bagian Keuangan Kantor Kemenag Tulungagung

(Masuk aplikasi GPP)

(Kemudian melakukan perhitungan gaji pegawai)

(Setelah itu me Setelah itu lakukan monitoring (pengujian))

(Modul SPM bisa di buka dan memasukkan barcode lewat aplikasi PPSPMKirim Arsip Data Komputer (ADK) ke aplikasi SAS, kemudian akandi proses dengan Modul SPP dan dicetak)

(Setelah itu SPM diajukan ke KPPN dan diproses oleh pihak KPPN)

(Setelah itu keluar SP2D di aplikasi SPAN.Kemudian gaji masuk ke rekening masing – masing pegawai setiap tanggal 1.)

Menurut pihak Kantor Kementerian Agama Tulungagung khususnya bagian Keuangan, Aplikasi Satker ini sangat menunjang dalam proses pencairan dana. Selain itu, Aplikasi Satker ini juga memiliki beberapa fitur dan keunggulan yaitu mudah dan tanpa instalasi, dapat digunakan langsung dengan menggunakan perangkat-perangkat

standar (Laptop / PC dan koneksi internet) tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak atau perangkat server. Meskipun begitu, dalam penggunaan aplikasi satker tersebut harus dibutuhkan ketelitian oleh operator. Jika tidak digunakan secara teliti maka data yang di input tidak sesuai dengan data pegawai di pusat dan hal tersebut akan berdampak pada proses selanjutnya.

Untuk mengatasi permasalahan, jika satker mengalami kesulitan dapat langsung berkomunikasi dengan administrator dengan menggunakan fasilitas chat, dengan mengklik link chat admin pada menu di kanan atas.11

Kewenangan ordonansering (pengujian bukti pengeluaran dana) diserahkan kepada Satuan Kerja. Seksi Pencairan Dana di KPPN tidak lagi melakukan pengujian SPM apakah sudah sesuai dengan wetmatigheid (apakah suatu pembayaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku), rechmatigheid (apakah sudah memenuhi hak si penagih/ yang berhak menerima), dan doelmatigheid (apakah suatu pembayaran sudah sesuai dengan tujuan pengeluaran).12

Proses penyelesaian SPM menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pada kantor konvensional diselesaikan dalam suatu hari kerja untuk belanja non- pegawai, pada kantor percontohan diubah menjadi satu jam sejak SPM tersebut diterima lengkap dan benar. Mekanisme pelayanan juga semakin transparan sehingga memberi kemudahan kepada satuan-satuan kerja dalam mendapatkan pelayanan yang diinginkannya. Budaya pelayanan dengan mengharapkan imbalan sudah tidak ada lagi, karena proses penyelesaian SP2D yang dilakukan dengan sistem one stop service tidak memungkinkan lagi untuk para pegawai bertindak diskriminatif.

Berdasarkan keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-297/PB/2007, KPPN menerapkan proses bisnis seperti pada perusahaan jasa modern. KPPN membagi pelaksana pelayanan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu front office, middle office, dan back

11 Mulyono Yumari, Strategi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 94

12 Dian Handayani, Esai Keuangan Negara, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm 56

office. Berdasarkan pembagian tersebut, proses bisnis KPPN mengalir mulai dari loket

front office hingga back office.

Tugas pelayanan front office antara lain adalah menerima berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Arsip Data computer (ADK)-nya, menguji berkas SPM dan memberikan konsultasi permasalahan di bidang perbendaharaan. Menerima berkas SPM dan ADK-nya, serta menguji SPM dilaksanakan oleh petugas loket front office, sedangkan konsultasi permasalahan di bidang perbendaharaan dilaksanakan oleh petugas costumer service. Dengan dimulainya pelayanan di loket front office, maka akan berdampak besar dalam memotong dan mengurangi waktu perjumpaan yang berlarut-larut, apalagi kontak antara pegawai KPPN dengan satuan kerja hanya terjadi di area front yang diciptakan sedemikian rupa sehingga terbuka bagi pengawasan publik.

Ketika satuan kerja akan mengajukan Surat Perintah Membayar SPM untuk belanja barang dan modal, harus melampirkan berbagai macam dokumen pendukung seperti Surat Perintah Kerja (SPK), kuitansi, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran, dan lain-lain. Dengan terbitnya Perdirjen Nomor Per-66/PB/2005, maka persyaratan-persyaratan tersebut sudah tidak di lampirkan lagi di berkas SPM. Dirjen Perbendaharaan juga membangun sistem yang dapat mengamankan pencairan dana satuan kerja di KPPN dan melindungi petugas KPPN terhadap risiko terjadinya SPM fiktif dengan menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satuan Kerja (KIPS), SPM dengan sistem barcode dan PIN-PPSPM.

Setiap satuan kerja wajib menunjuk petugas untuk mengantar SPM dan mengambil SP2D yang berstatus sebagai pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri sipil yang memahami prosedur pencairan dana. Penunjukan petugas oleh satuan kerja dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 (tiga) orang. Surat penunjukan petugas dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Identitas lain dan foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dan disampaikan kepada kepala KPPN untuk dimasukkan

ke database KPPN, sehingga ketika mengajukan SPM petugas KPPN bisa mencocokkan antara KIPS yang dibawa dengan database KPPN. 13

Dalam pelaksanaan pencairan dana, penyampaian SPM ke KPPN dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan menunjukkan KIPS, KPPN wajib mencocokkan identitas petugas yang ditumpuk dengan data pada aplikasi di KPPN, KPPN memproses SPM apabila petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi KPPN, KPPN menolak SPM apabila petugas tidak dapat menunjukkan KIPS atau terdapat ketidakcocokan antara KIPS dan data identitas di KPPN. Dengan implementasi KIPS, diharapkan risiko terjadi SPM fiktif yang dilakukan oleh pihak satuan kerja dapat dihindari dan dapat memberikan perlindungan kepada pelaksana front office dari risiko hukum akibat SPM fiktif.

Barcode merupakan hasil enkripsi dari seluruh isian SPM yang diformulasikan dalam kombinasi angka (numeric). Perubahan pada Arsip Data Komputer SPM akan mengakibatkan perubahan barcode pada hard copy SPM, sehingga setiap terjadi perubahan ADK SPM, hard copy harus dicetak kembali. Apabila pengujian barcode menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ADK SPM dengan hard copy SPM, petugas KPPN wajib mengembalikan SPM kepada satuan kerja untuk dilakukan perbaikan.

Personal Identification Number Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (PIN PPSPM) adalah tanda tangan elektronik PPSPM berbentuk sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh PPSPM yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang akan dikenali dan diverfikasi autentikasinya oleh sistem pada KPPN. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar atau PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM.

(13 Ibid., hlm 57) (23)

Prinsip utama dari PIN PPSPM adalah data yang dipertukarkan tidak bisa dilihat/dibaca/dibuka oleh pihak yang tidak berwenang. Hanya pihak yang berwenang yang dapat melakukan perubahan dan eksekusi lainnya terhadap data tersebut. Penggunaan dan perubahan data oleh pihak yang berwenang selalu diikuti dengan audit trail yang tidak dapat dihapus oleh siapa pun. Data yang terkirim secara lengkap, diterima, oleh pihak yang berwenang dan data tidak mengalami perubahan selama perjalanan pengiriman. Data yang terkirim telah diotorisasi oleh Pejabat yang berwenang dan data yang terkirim tidak dapat dipungkiri oleh pejabat yang menandatangani dokumen bahwa data tersebut berasal dari yang bersangkutan.

Berdasarkan prinsip-prinsip PIN PPSPM tersebut, maka SPM yang disampaikan oleh satuan kerja ke KPPN adalah benar-benar SPM asli, bukan SPM fiktif. Penggunaan KIPS, sistem SPM barcode dan PIN PPSPM merupakan sarana dari pengendalian intern aktif yang sering dipakai dan umumnya sudah dikenal dalam sistem akuntansi (Tuanakotta, 2010: 278). Sistem ini akan melindungi KPPN dan petugas front office dari resiko SPM fiktif baik yang berasal dari pihak internal KPPN (oknum pegawai) dan pihak eksternal (satuan kerja), sehingga kasus kecurangan (SPM fiktif) seperti yang terjadi di sebuah KPPN di Jakarta pada tahun 2008 dapat dicegah.14

(14 Ibid., hlm 58) (24)

BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan

Dari uraian laporan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda.

2. Aplikasi Satuan Kerja adalah aplikasi yang digunakan dalam satuan kerja tertentu pada tingkat Instansi dalam hal pengelolaan anggaran. Dalam proses pencairan gaji pegawai digunakan tiga aplikasi satker antara lain:

a. SAS

Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan pengguna layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia

b. GPP

Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) merupakan aplikasi pembuat daftar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat, aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai salah satu direktorat dibawah naungan Direktorat Jendral Perbendaharaan

c. SPAN

SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga.

d. Tahapan Kerja

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran melalui Modul Pencairan Anggaran/ e-MPA antara lain:

(58)

1. Menunjuk Person In Charge (PIC) atau petugas, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat.

2. Melakukan identifikasi dan telaahan atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang mencangkup anggaran dan sasaran.

3. Menyusun rencana serapan anggaran untuk pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Jenis Belanja.

4. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terbit secara bulanan.

6. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan kegiatan Kunci (RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya.

3. Proses pencairan gaji dengan menggunakan aplikasi satker di Kantor Kemenag Tulungagung sudah berjalan efektif dan efisien, namun masih ada beberapa hal yang harus di tingkatkan lagi yaitu ketelitian dari operator/pegawai. Hal ini penting dilakukan agar setiap data yang masuk sesuai dengan data pusat.

4. Dalam pelaksanaan pencairan dana, penyampaian SPM ke KPPN dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan menunjukkan KIPS, KPPN wajib mencocokkan identitas petugas yang ditumpuk dengan data pada aplikasi di KPPN, KPPN memproses SPM apabila petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi KPPN, KPPN menolak SPM apabila petugas tidak dapat menunjukkan KIPS atau terdapat ketidakcocokan antara KIPS dan data identitas di KPPN.

B. Saran

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

sebagai pengelola praktik sebaiknya melakukan peninjauan terkait lembaga yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan PPL guna mereservasi tempat dan mensinkronisasi antara tempat pelaksanaan PPL dengan Kampus IAIN Tulungagung. Dan selain itu juga mengusahakan penyesuaian tempat PPL dengan prodi/jurusan.

2. Untuk instansi/lembaga tempat praktik pengalaman lapangan sebaiknya lebih mengarahkan mahasiswa dalam praktik nyata kerja. Dengan menunjukkan dan mengarahkan berbagai kegiatan kerja di lembaga terkait agar mahasiswa pun dapat belajar dengan bekal teori yang telah diberikan oleh Kampus kepada Lembaga.

3. Untuk mahasiswa

sebaiknya mengoptimalkan segala yang berhubungan dengan praktek pengalaman lapangan yang dilakukan di Lembaga agar hasilnya pun memuaskan. belajar lebih giat disetiap praktik yang dilakukan agar ilmu yang diperoleh bermanfaat sehingga kelak bisa mengembangkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan PPL.

DAFTAR PUSTAKA

LarasatiSri,2018,ManajemenSumberDayaManusia,Yogyakarta: Deepublish

Yumari Mulyono, 2017, Strategi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Yogyakarta: Deepublish

Handayani Dian, 2017, Esai Keuangan Negara, Yogyakarta: Diandra Kreatif

Wawancara dengan Ibu Erna Ustadzah, S.Pd.I (Staf Bag. Humas) pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Pak dedy, salah satu pegawai bagian Keuangan Kantor Kemenag Tulungagung.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia/Sejar ah Kementerian Agama, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

https://setkab.go.id/naik-per-1-januari-2019-inilah-besaran-gaji-baru- pns/,diaksespada tanggal 16 Februari 2020 pukul 15.00 WIB

https://kppn151.wordpress.com/2016/08/06/aplikasi-sas/. diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 12.00 WIB

https://djpbn.kemenkeu.go.id/portal/profil/modernisasi-pengelolaan- keuangan-negara/sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara-span.html. diakses 17

Februari 2020 pukul 12.10 WIB

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan: Tiara Nur Fatimatuzzahro NIM17402163345

Jurusan: Ekonomi Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah jam kerja berlangsung saya berkenalan dengan pegawai ruangan. Selanjtunya saya membantu Ibu Evi menyusun berkas laporan daftar SP2D SATKER per desember 2019. Setelah menyusun berkas, saya membantu Ibu Rika untuk menukarkan uang ke bagian Zakat wakaf.

Tulungagung, 7 Januari 2020 MENGETAHUI :

Pembimbing/Dosen Pamong

Drs. H. Masngut, M.Pd.I NIP. 196809181994031003




Pada hari ini, Rabu tanggal 8 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya membantu Ibu Evi memberi penomoran dan menyusun berkas pada surat perintah membayar (SPM), sesuai dengan nomor yang tercantum pada Laporan Daftar SP2D Satker. Dilanjutkan dengan menulis nama dan nominal uang pegawai yang sesuai Daftar Perhitungan uang makan, setelah itu menghitung uang satu persatu sesuai dengan Nama dan jumlah nominal yang tertera pada Daftar Perhitungan uang makan.

Tulungagung, 8 Januari 2020

MENGETAHUI :






Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu, saya memintakan tanda tangan kepada Bapak Imam Saerozi di bagian Kasi Haji dan Bapak Supriono di bagian Pendidikan Pesantren. Setelah itu memintakan tanda tangan kepada Bapak Masngut bagian Kasubag, selesai memintakan tanda tangan saya membantu memberikan cap stempel. Dan berangkat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar bersama Ibu Ismi dan Bapak Dedi.







Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya bersama teman-teman mengikuti senam pagi bersama, dan dilanjutkan dengan sarapan pagi di Aula beserta seluruh pegawai Kemenag Kab. Tulungagung.

Setelah itu saya memintakan tanda tangan Daftar uang makan ke bagian Kasi Haji dan Pendidikan Madrasah.


MENGETAHUI :


Drs. H. Masngut, M.Pd.I NIP.196809181994031003




Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Pada jam 07.30 saya mengikuti apel pagi yang dipimpin oleh Bapak Ngudiono sebagai Kepala Kementerian Agama Kab. Tulungagung, dan dilanjutkan Istighosah di Aula bersama pegawai kemenag. Setelah itu saya membantu Ibu Rika untuk menyusun Daftar Perhitungan uang makan.


MENGETAHUI :










Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya membantu ibu Ismi untuk Foto copy berkas gaji di Koperasi Kemenag. Pada jam istirahat saya di ajak Ibu Ismi pulang untuk mengambil makan siang bersama di ruangan keuangan. Selanjutnya setelah jam istirahat saya memintakan tanda tangan kepada Bapak Imam Saerozi di Bagian Kasi Haji dan Bapak Supriono di Bagian Pendidikan Pesantren. Setelah itu memintakan tanda tangan kepada Bapak Masngut bagian Kasubag.


MENGETAHUI :










Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya membantu menyusun berkas Absen pegawai Kemenag. Selanjutnya ada kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).


MENGETAHUI :










Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya membantu Ibu Evi menyusun berkas laporan daftar SP2D per 2019 dan disesuaikan per bulan. Setelah menyusun berkas, saya membantu Ibu Ismi untuk memintakan tanda tangan kepada Bapak Masngut.


MENGETAHUI :










Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai.


MENGETAHUI :










Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Selanjutnya apel pagi yang di pimpin oleh Bapak Ngudiono selaku Kepala Kemenag Tulungagung, setelah apel pagi dilanjutkan istighosah di Aula bersama seluruh pegawai Kemenag Tulungagung.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya membantu Ibu Rika untuk merapikan berkas Daftar Perhitungan uang makan. Selesai merapikan saya membantu cap stempel legalisir yang ditanda tangani oleh Bapak Rivana. Selanjutnya saya membantu Bapak Riyan untuk memintakan nomor surat Dinas di Bagian Umum kepada Bapak Putut.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Selanjutnya saya membantu Ibu Ismi untuk meminta tanda tangan kepada Bapak Masngut selaku Kasubag TU. Selanjutnya saya membantu memberikan cap stempel pada berkas. Pada jam istirahat saya ikut Ibu Ismi menjemput anaknya sekolah di SMP 1 Tulungagung


MENGETAHUI :









Bentuk kegiatan adalah:

Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai.

Membantu mas riyan mengirim berkas ke Kantor Pos bersama Ibu Ismi.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Sarapan pagi bersama Ibu Ismi. Pada jam istirahat mengambil jahitan baju di Bangoan.











Saya tidak bisa masuk dikarenakan sakit.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Selanjutnya saya membantu Ibu Ismi memberi Cap stempel dan staples pada berkas SPM.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Membantu Ibu Ismi memberi Cap stempel pada berkas. Selanjutnya saya dan Bima ikut Ibu Ismi memperbaiki print di dekat SMA 1 Kedungwaru.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Selanjutnya saya membantu Ibu Ismi menginput data perubahan Golongan Pegawai, dengan menyebutkan data identitas Pegawai.











Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Setelah itu saya bersama Ibu Staf ikut membantu membersihkan ruangan yang ada di belakang Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung.







Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Pada jam 07.30 Apel pagi yang dipimpin oleh Bapak Ngudiono, dilanjutkan istighosah di Aula bersama seluruh pegawai Kemenag Tulungagung.

Tulungagung, 3 Februari 2020 MENGETAHUI :






Pada hari ini, Selasa tanggal 4 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Saya izin tidak bisa masuk dikarenakan ada kepentingan acara keluarga.







Pada hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Selanjutnya saya memintakan tanda tangan Kepada Bapak Masngut selaku Kepala Kasubag TU. Setelah memintakan tanda tangan, saya memberi Cap stempel pada berkas. Selanjutnya saya bersama Ibu Ismi dan Bapak Tri berangkat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar.







Pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :


Jurusan: Ekonomi Syariah Bentuk kegiatan adalah:

Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Selanjutnya saya membantu Ibu Rika, menuliskan jumlah masing-masing pegawai pada daftar absen pegawai per januari 2020 guna untuk proses pencairan daftar uang makan. Setelah itu saya membantu Ibu Ismi untuk memintakan tanda tangan kepada Bapak Masngut selaku Kepala Kasubag TU.







Pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Merapikan dan membersihkan ruangan sebelum jam kerja dimulai. Hari ini adalah hari terakhir saya PPL di Kemenag. saya beserta teman-teman mengikuti senam bersama, setelah itu dilanjutkan sarapan pagi yang telah kita siapkan dan sebagai ucapan terimakasih kita Kepada Keluarga Besar Kemenag Kab. Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama satu bulan.




L A M P I R A N

Keterangan : Mengantar berkas ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Kota Blitar

Keterangan : Menyusun berkas Absen berdasarkan wilayah Bulan Desember 2019

Keterangan : Menyusun Data SPM/ SP2D sesuai dengan Bulan Per Tahun 2019

Keterangan : Kunjungan DPL

Keterangan : Selesai Apel Pagi dan dilanjutkan Istighosah bersama, yang diadakan setiap hari senin

Keterangan : Bersama Bapak Masngut

Keterangan : Penutupan PPL Bersama Bapak dan Ibu staf yang ada di bagian Keuangan

Keterangan : Bersama Bapak Ibu Staf yang ada di Penyelenggara Haji dan Umroh

Keterangan : Senam Pagi bersama yang diadakan oleh Kemenag Tulungagung

Keterangan : Istirahat kita Makan Siang bersama di Ayam Geprek Juara

Keterangan : Senam Pagi bersama teman PPL dari IAIN Kediri

Keterangan : Hari terakhir PPL, sebagai penutup perjumpaan kita di Kantor Kementerian Agama Tulungagung

Documents

blog.iain-tulungagung.ac.idblog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/... · Web viewLAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN EKONOMI SYARIAH. PENGARUH PERPUTARAN KEUANGAN