LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

KEPALA DESA LOCERET

AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LOCERET

DESA LOCERET

ii

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. WB.

Pertama-tama dan yang utama marilah kita mengucapkan puji

dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan

bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Desa Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 ini

telah dapat disusun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Loceret

Akhir Tahun Anggaran 2019, disusun sebagai penerapan pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan

Kepala Desa. Tujuannya adalah sebagai keterangan dari Kepala Desa

Loceret menyangkut pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Oleh

karenanya, LKPJ ini lebih merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan kota yang dicapai selama tahun 2019,

sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang

efektif dan bertanggungjawab.

Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih bersama-

sama dengan seluruh lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa, tetapi

tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan tantangan

pembangunan, juga aspirasi warga yang belum sepenuhnya dapat

diwujudkan. Untuk itu, masukan dari lembaga-lembaga desa dan

masyarakat desa penting bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan desa pada masa yang akan datang.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan LKPJ ini juga

dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 2019, oleh seluruh

warga Desa Loceret.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Loceret, 31 Januari 2020

KEPALA DESA LOCERET

WITRI JANUARISTA

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. ii

DAFTAR ISI ......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1 Tujuan ........................................................................... 1

1.2 Visi dan Misi .................................................................. 1

1.3 Strategi dan Kebijaksanaan ........................................... 3

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ........ 5

2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..... 5

2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .................... 6

2.3 Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .................. 8

2.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat ..................... 10

2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... 11

2.6 Keberhasilan yang dicapa, permasalahan yang dihadapi

dan upaya yang ditempuh ............................................. 14

BAB III PENUTUP ............................................................................. 20

1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa Loceret - 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kepala Desa sebagai bahan

evaluasi kinerja pemerintah desa Loceret selama kurun waktu satu tahun

juga sebagai pedoman dalam kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di

tahun berikutnya.

1.2 Visi dan Misi

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Loceret

serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi

yang dikedepankan adalah:

“Terwujudnya Desa Loceret Yang Bersih, Transparan, dan Mandiri

menuju Masyarakat yang Sehat, Makmur dan Sejahtera”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang

dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Loceret dan seluruh Lembaga

Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi

visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya,

yaitu ;

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam

mewujudkan Desa Loceret yang Mandiri, Sehat, Makmur dan Sejahtera.

2. Desa Loceret adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.

3. Bersih adalah pemerintahan dijalankan dengan dilandasi dengan

niatan yang tulus ikhlas dan suci serta dilandasi dengan semangat

pengabdian yang tinggi.

4. Transparan adalah setiap keputusan yang diambil dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh

masyarakat.

5. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengandalkan pada

kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal

serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu

memanfaatkan secara cepat dan tepat guna mengatasi setiap

permasalahan pembagunan pada khususnya dan permasalahan

kehidupan pada umumnya.


6. Sehat adalah Masyarakat yang Mampu Mewujudkan Kondisi Sehat

Lahir dan Batin

7. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang

aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.

8. Sejahtera adalah bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Loceret

telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut

berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan,

pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya seperti

lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak

asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan misi sebagai pedoman

pelaksanaan bagi pemerintah desa sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk

menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar

dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya

perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana

saling menghargai dan menghormati.

3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan

demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan

pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan

pola tanam yang baik.

5. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong

derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan

memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

6. Menata Pemerintahan Desa Loceret yang kompak dan bertanggung

jawab dalam mengemban amanat masyarakat.

7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.

8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

9. Menjadikan masyarakat desa Loceret berbudi pekerti luhur, tangguh,

sehat jasmani dan rokhaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, produktif,

berjiwa iman dan bertaqwa serta demokratis demi tercapainya SDM

yang berkualitas.


10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal

maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga

masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan

intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Strategi dan arah kebijakan desa dalam pembangunan jangka menengah

daerah Desa Loceret adalah sebagai berikut :

A. Strategi dan arah kebijakan dalam Memajukan Pemerintahan Desa:

1. Menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan mengedepankan

keteladanan (Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut

Wuri Handayani)

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa.

3. Meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahmi diantara aparatur

pemerintah desa, pengurus lembaga-lembaga desa, dan masyarakat.

4. Melaksanakan tertib pemerintahan dalam bidang perencanaan

(Musrenbangdes), pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban

(LPPD, LKPJ, ILPPD).

B. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Keamanan dan

Ketenteraman Desa:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur desa dan

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmnas

C. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dan kekayaan desa dalam rangka

menunjang pemerintahan dan pembangunan desa.

2. Meningkatkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat

dalam pembangunan desa.

3. Menurunkan angka pengangguran.

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana umum hasil

pembangunan.

6. Memelihara kelestarian lingkungan hidup.

7. Memelihara tradisi budaya, kesenian dan adat istiadat yang ada di

Desa Loceret.

D. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup

Keluarga:

1. Mendorong warga masyarakat memperhatikan pendidikan anak guna

menyukseskan pendidikan dasar 9 tahun.


2. Memajukan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. Mendorong perkembangan pendidikan non formal agama (TPQ).

4. Meningkatkan kualitas pelayanan POSYANDU.

5. Mendukung pengembangan organisasi dan program PKK.

6. Meningkatkan kegiatan keagamaan.

7. Memelihara kerukunan hidup beragama.


BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

Loceret tahun 2019 garis besarnya adalah sebagai berikut :

A Penetapan dan penegasan batas desa

Batas desa hanya ada gapuro, Batas

wilayah sesuai geografi belum terlengkapi dengan dokumen yang sah.

B Pendataan desa

Kurang aktifnya masyarakat untuk ikut

memperlancar pendataan penduduk yang update.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan

kebutuhan data bagi desa dan warga itu sendiri

C

Penyusunan tata ruang desa

Kurangnya tenaga ahli untuk menata ruang desa agar lebih dinamis dan indah,

Kurangnya anggaran untuk tata ruang desa

Kurangnya perencanaan tata ruang desa

D Penyelenggaraan musyawarah desa/

Dusun

Kurangnya kepedulian warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah

Kurangnya sosialisasi dan informasi

pemerintahan desa pada masyarakat.

Kurang tepatnya waktu penyelenggaraan

Musyawarah desa sehingga partisipasi kurang

Kurangnya Bangunan yang memadai untuk musyawarah dalam dusun (Balai

Dusun)

E Pengelolaan informasi desa/dusun

Kurangnya papan informasi yang ada di setiap dusun

Kurang terlestarikannya Kentongan desa

sebagai ciri khas desa dalam memberikan informasi terbaru.

Kurangnya update informasi dan pengumuman kepada masyarakat.

F Penyelenggaraan perencanaan desa

Kurang fahamnya bahwa perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan pembangunan desa yang baik.

Kurangnya kualitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan kegiatan desa.


G

Penyelenggaraan

evaluasi tingkat perkembangan

pemerintahan desa

Belum adanya evaluasi yang digunakan

untuk peningkatan kinerja dan program yang memadai dari segala aspek

H Penyelenggaraan

kerjasama antar desa

Kurangnya keterkaitan pemerintahan baik

kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa,

sehingga kerjasama antar desa belum maksimal

I Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa

Kurangnya anggaran alokasi untuk

pembangunan kantor desa, sehingga desa harus melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada

pelayanan terhadap masyarakat.

J

Pelayanan Publik

Kurangnya layaknya fasilitas kantor

untuk proses pelayanan masyarakat

Minimnya sumberdaya manusia pada aparatur desa

dibutuhkannya pelatihan Administrasi

pada perangkat desa guna menunjang kinerja aparatur desa dalam pelayanan

publik

2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Program kerja di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Loceret

tahun 2019 garis besarnya adalah sebagai berikut :

A

Pembangunan , pemanfaatan dan

pemeliharaan insfrastruktur dan

lingkungan desa

Kurangnya perencanaan pembangunan serta pemeliharaan insfrastruktur desa,

kurangnya dana untuk hal tersebut sehingga pembangunan sangat lambat.

Kurangnya dana untuk pembangunan, sehingga pembangunan desa lambat

Prioritas usulan yang masih belum mengedepankan usulan yang sangat

dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannnya

Kurangnya pembangunan TPT untuk memaksaimalkan fungsi dan umur jalan

Kurangnya potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan.

Banyaknya aliran air yang belum maksimal pembangunannya

Banyaknya Saluran air yang

membutuhkan perbaikan Plengsengan untuk meningkatkan fungsinya

Banyaknya pemeliharaan pembangunan

jalan yang belum maksimal


B

Pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Kurangnya rasa memiliki untuk kader dan masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan bidang kesehatan

Kurangnya dana untuk pelestarian pusat

pelayanan kesehatan masyarakat

Kurangnya petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masysarakat

Minimnya anggaran operasional posyandu

di DD sehingga pemberian makanan tambahan pada Balita dan Bumil kurang

maksimal.

Minimnya sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam

pelaksanaan Posyandu di Desa kurang maksimal

Kurang optimalnya pelaksanaan

Posyandu di desa dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman kader

posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu.

Masih tingginya kasus DBD yang

menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan

C

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pendidikan

Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan bidang pendidikan

Kurangnya dana untuk pembangunan

fasilitas pendidikan PAUD

Kurangnya fasilitas penunjang

pendidikan, baik informal maupun non formal serta taman bermain edukasi.

Kurangnya kegiatan untuk peningkatan pendidikan anak dan masyarakat pada

umumnya

D

Pengembangan usaha

ekonomi produktif serta pembangunan

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

prasarana ekonomi

Kurangnya pengembangan pasar desa untuk menumbuhkan ekonomi

kerakyatan.

Kurangnya pelatihan peningkatan

kapasitas pengolahan makanan.

Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas pengembangan usaha kecil serta inovasi produksi.

E Pelestarian lingkungan

hidup

Masih banyaknya lahan kosong yang

kurang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai salah satu alternative penompang

kebutuhan pangan, apotik.

Banyaknya rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin


Belum adanya pusat pengolahan sampah terpadu

F

Pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pertanian

Kurang maksimalnya pembangunan saluran irigasi

Belum tersedianya sarana dan prasarana

pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pompa Air, Handspraiyer)

Belum tersedianya benih padi dan bibit

palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani.

Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau

Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam

2.3 Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan

Program kerja di bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa


A

Pembinaan lembaga

kemasyarakatan

Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi

dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.

BPD

Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi

anggota BPD, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya.

Rendahnya tunjangan yang diberikan

untuk anggota BPD

LPM

Minimnya pemahaman tentang

perencanaan pembangunan Desa bagi anggota LPM

Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi

anggota LPM, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan

TUPOKSI nya

Kurang maksimalnya kinerja anggota LPM dikarenakan belum adanya Honor

RT/RW

Belum adanya Operasional bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang

optimal.

PKK

Kurangnya Pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan dan pendampingan pengembangan serta menciptakan kader

baru.

KELOMPOK TANI

Modal untuk aktifitas kelompok tani agar

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat


Kurangnya Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat

dalam pengolahan lahan pertanian

Minimnya pembinaan bagi Kelompok Tani

KARANG TARUNA

Dibutuhkannya pelatihan menagemen organisasi bagi pemuda desa

Minimnya kegiatan program kerja dari lembaga karang taruna

Kurangnya anggaran untuk

pengembangan karang taruna

B Penyelenggaraan ketrentaman dan

ketertiban

Kurangnya fasilitas untuk membantu

penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban lingkungan.

Jadwal yang belum tersusun dengan baik

Aturan dan sanksi yang belum mengikat

secara utuh kepada masyarakat.

C Pembinaan kerukunan

umat beragama

Tidak adanya lembaga adat di desa

Dibutuhkannya peninggihan lahan

makam.

D

Pengadaan sarana dan prasarana olahraga

Belum adanya fasilitas olahraga yang

memadai

Kurangnya pembinaan olahraga bagi masyarakat untuk pengembangan bakat

Kurangnya kepedulian sehingga olahraga

belum mampu menyaingi akan teknologi yang membuat anak-anak remaja

kecanduan

Kurang memahaminya olahraga untuk

manfaat kesehatan masyarakat itu sendiri

E

Pembinaan lembaga adat


Kurangnya pelestarian kegiatan adat di

desa

Kuragnya anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa

F

Pembinaan kesenian

dan sosial budaya masyarakat

Masih kurangnya pemahaman manfaat

kesi budaya untuk pemersatu masyarakat

Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri


2.4 Program Kerja Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja di bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa


A

Pelatihan usaha

ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.

Kurangnya pengelompokan usaha ekonomi didesa

Kurangnya perencanaan serta kegiatan

temu rutin desa untuk membahas kelangsungan pertanian, perikanan serta

perdagangan yang ada didesa

Kurangnya pelatihan untuk pengemasan

produk agar lebih bernilai lebih

Kurannya pelatihan management

pemasaran produk

B Pelatihan teknologi

tepat guna

Banyaknya lulusan SMU/SMK yang tidak melanjutkan kuliah dan membutuhkan pelatihan otomotif dan tatarias serta

peningkatan kapasitas lain yang mampu menumbuhkan wiraswasta.

C

Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi

kepala desa, perangkat desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.

Kurangnya anggaran untuk alokasi pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa

Kurangnya rasa keingin tahuan yang

dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman

Adanya perbedaan pemahaman dimana

hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang

dimiliki.

D Peningkatan kapasitas

masyarakat desa Kurangnya pemetaan masyarakat desa


2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loceret tahun 2019

garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 244.125.000,00

2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten : Rp. 42.385.900,00

3. ADD : Rp. 350.674.000,00

4. DD Rp. 830.077.000,00

5. Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 92.500.000,00

6. Bunga Bank : Rp. 1.753.356,92

Jumlah Pendapatan : Rp. 1.564.700.256,92

b. Pengelolaan Belanja Desa

Kode

Reke

ning

URAIAN JUMLAH

(Rp.)

1 2 4

5 BELANJA

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa 745.643.210,39

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap,

Tunjangan dan Operasional

Pemerintahan Desa

571.788.710,39

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

Desa 52.932.000,00

1.1.2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Tunjangan Perangkat Desa 182.505.000,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa 19.386.720,00

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

(ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 76.911.990,39

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 14.100.000,00

1.1.6

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK,

Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

10.603.000,00

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 34.100.000,00

1.1.90 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan

Perangkat Desa 181.250.000,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana

Pemerintahan Desa 86.810.500,00

1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung/Prasarana Kantor Desa 86.810.500,00

1.3 Pengelolaan Administrasi

Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Statistik dan Kearsipan

27.170.000,00

1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan

Pemutakhiran Profil Desa 3.205.000,00

1.3.3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan

Pemerintahan Desa 0,00


Kode

Reke ning

URAIAN JUMLAH

(Rp.)

1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa

secara Partisipatif 23.965.000,00

1.4

Penyelenggaraan Tata Praja

Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

53.524.000,00

1.4.1

Penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

3.524.000,00

1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

(RPJMDesa/RKPDesa dll) 720.000,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 3.730.000,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan

Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &

BPD

40.750.000,00

1.4.91 Forum Pembina Desa 4.800.000,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 6.350.000,00

1.5.1 Sertifikasi Tanah Kas Desa 6.350.000,00

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 443.982.372,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 47.667.500,00

2.1.1

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

30.000.000,00

2.1.3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan

Bagi Masyarakat 14.900.000,00

2.1.4

Pemeliharaan Sarana Prasarana

Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa

922.500,00

2.1.5

Pemeliharaan Sarana Prasarana

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

1.845.000,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 100.249.000,00

2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn

Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 59.120.000,00

2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang

Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan

Kader Kesehatan dll)

15.600.000,00

2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/

Pengadaan Sarana/Prasarana

Posyandu/Polindes/PKD

25.529.000,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 105.408.792,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/

Pengerasan Jalan Usaha Tani 41.499.525,00

2.3.14

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

43.527.120,00


Monumen/Gapura/Batas Desa 20.382.147,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 186.557.080,00


Sumur Resapan 14.250.000,00


Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 65.363.475,00


Kode

Reke ning

URAIAN JUMLAH

(Rp.)

2.4.90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang

Kawasan Permukiman 106.943.605,00

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan

Hidup 4.100.000,00

2.5.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 4.100.000,00

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 116.902.000,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat 7.900.000,00

3.1.4 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap

Bencana Skala Lokal Desa 7.900.000,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 54.100.000,00

3.2.3

Penyelenggaran Festival Kesenian,

Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

51.500.000,00

3.2.90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang

Kebudayaan dan Keagamaan 2.600.000,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.530.000,00

3.3.3 Penyelenggaraan Festival/Lomba

Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 7.530.000,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 47.372.000,00

3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 17.432.000,00

3.4.3 Pembinaan PKK 11.200.000,00

3.4.90 Pembinaan Karang Taruna 10.200.000,00

3.4.91 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang

Kelembagaan Masyarakat 8.540.000,00

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 191.188.775,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 173.678.775,00

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

(alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 5.860.000,00

4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi

Tersier/Sederhana 2.500.000,00

4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi

Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 13.610.000,00

4.2.6 Pembangunan Saluran Irigasi

Tersier/Sederhana 151.708.775,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas

Aparatur Desa 14.560.000,00

4.3.1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2.055.000,00

4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 10.970.000,00

4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD 1.535.000,00

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil

dan Menengah (UMKM) 2.950.000,00

4.5.1 Pelatihan Manajemen

Koperasi/KUD/UMKM 2.950.000,00

JUMLAH BELANJA 1.497.716.357,39

SURPLUS / DEFISIT 66.983.899,53


Kode

Reke ning

URAIAN JUMLAH

(Rp.)

6 PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 28.611.039,00

SILPA Tahun Sebelumnya 28.611.039,00

Pengeluaran Pembiayaan 72.000.000,00

Penyertaan Modal Desa 72.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN (43.388.961,00)

SILPA / SiLPA TAHUN BERJALAN 23.594.938,53

2.6 Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya

yang Ditempuh

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A Penetapan dan penegasan batas

desa

Batas desa masih belum memiliki Gapuro karena masih berupa sawah, tidak

memungkinkan untuk dibangun Gapuro tersebut.

B

Pendataan desa

Masyarakat semakin mengetahui pentingnya pemerintah desa mendata tiap

permasalahan didesa

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk melaporkan setiap kegiatan

melalui ketua Rt.

C

Penyusunan tata

ruang desa

Mulai tertatanya tata kelola ruang desa

untuk kegiatan masyarakat

Anggaran untuk penataan mulai di

berikan tetapi alokasinya masih kecil

Sementara kegiatan masyarakat ditempatkan di rumah Perangkat Desa

atau RUmah Ketua RW / RT.

D

Penyelenggaraan musyawarah desa/

Dusun

Mulai adannya kepedulian dari masyarakat tentang pentingnya musyawarah untuk menyelesaikan

permasalahan di desa.

Setelah seringnya musyawarah telah berdampak besar dalam pemecahan

masalah.

Kegiatan musyawarah yang dilakukan pagi dan siang hari kurang ada peserta musyawarah.

Kegiatan musyawarah dilakukan malam hari pesertanya banyak .

E

Pengelolaan

informasi desa/dusun

Papan informasi telah di buat di masing masing RT

Informasi jalan tiap dusun sudah ada dan


memudahkan masyarakat dalam

berkegiatan.

Update informasi dan pengumuman

kepada masyarakat mulai dilakukan .

F

Penyelenggaraan

perencanaan desa

Mulai adanya kesadaran bahwa perencanaan yang baik akan menentukan

pelaksanaan pembangunan desa yang baik.

Kualitas aparatur desa untuk

penyusunan perencanaan kegiatan desa sudah mulai adanya perkembangan.

G

Penyelenggaraan evaluasi tingkat

perkembangan pemerintahan desa

adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan untuk peningkatan kinerja

dan program yang memadai dari segala aspek

H Penyelenggaraan kerjasama antar

desa

Keterkaitan pemerintahan baik

kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa,

sehingga kerjasama antar desa belum maksimal.

I

Pembangunan sarana dan prasarana kantor

desa

Anggaran alokasi untuk pembangunan kantor desa, sehingga desa harus

melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada pelayanan

terhadap masyarakat. Pembangunan Kantor Desa dan gedung Pertemuan.

J

Pelayanan Publik

Kelayaknya fasilitas kantor untuk proses

pelayanan masyarakat masih belum bisa dituntaskan

Sumber daya manusia pada aparatur

desa sedikit demi sedikit mulai ada perkembangan.

Sering adanya pelatihan Administrasi pada perangkat desa guna menunjang

kinerja aparatur desa dalam pelayanan public

b. Bidang Pembangunan

A

Pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan

insfrastruktur dan lingkungan desa

Pembangunan Drainase, saluran air di dalam wilayah dusun dan sawah sudah mulai dikerjakan dan sedikit suadah

dapat di atasi.

Dana yang berasal dari sumber Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa mulai ada

pengurangan Pembangunan

Prioritas usulan yang masih mengedepankan usulan yang sangat

dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannnya

Pembangunan TPT untuk memaksaimalkan fungsi dan umur jalan


Sudah ada Potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan.

Banyaknya aliran air yang sudah di

bangun.

Saluran air yang dibutuhkan sudah di perbaiki Plengsengan untuk

meningkatkan fungsinya

Banyaknya pemeliharaan pembangunan jalan pedesaan.

B


pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan

Mulai adanya rasa memiliki untuk kader

dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan

Kurangnya dana untuk pelestarian pusat pelayanan kesehatan masyarakat

Petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat sudah

siap 24 jam melayani Masyarakat.

Anggaran operasional posyandu di Dana Desa pemberian makanan tambahan

pada Balita dan lansia sudah dianggarkan maksimal karena selama ini masih

kurang.

Sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam pelaksanaan Posyandu memperlancar

dalam kegiatan tersebut

Sudah mulai Optimalnya pelaksanaan

Posyandu di desa dikarenakan seringnya pemahaman kader posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu.

Kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan masih belum dapat diatasi

meskipun sering mengadakan Foging

C



prasarana pendidikan

Mulai tertanamnya rasa memiliki dan

kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang pendidikan

Dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan PAUD sudah dianggarkan.

Fasilitas penunjang pendidikan, baik informal maupun non formal serta taman

bermain edukasi.

Kegiatan untuk peningkatan pendidikan

anak dan masyarakat pada umumnya diupayakan penyelesaianya.

D

Pengembangan

usaha ekonomi produktif serta

Pengembangan Kios desa untuk

menumbuhkan ekonomi kerakyatan belum ada.


pembangunan pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi

Pelatihan peningkatan kapasitas pengolahan makanan untuk kegiatan PKK

dilakukan hanya sesekali.

Pelatihan peningkatan kapasitas pengembangan usaha kecil serta inovasi produksi masih belum bisa di wujudkan

karena masih menitik beratkan kepada sektor pembangunan

E

Pelestarian

lingkungan hidup

Banyaknya lahan kosong yang kurang

dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai salah satu alternative penompang kebutuhan pangan, apotik.

Banyaknya rumah tidak layak huni bagi

rakyat miskin karena anggaran yang belum bisa memenuhi.

Masih belum bisanya mengurangi rumah

yang belum memiliki Jamban sebagai salah satu syarat sebagai rumah sehat

Jalan yang tidak memiliki batas jalan dan penerangan jalan masih ada dan belum

bisa di bangun semuanya.

Belum adanya pusat pengolahan sampah terpadu

F



prasarana pertanian

Pembangunan saluran irigasi baru

dibanguan sebagian dan masih banyak yang belum.

Sarana dan prasarana pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pompa Air,

Handspraiyer) masih kurang dan masih disediakan olah Dinas Pertanian juga

Perorangan.

Benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani masih di sediakan oleh

tengkulak dan Pemborong.

Air bersih yang di butuhkan bagi warga desa pada musim kemarau masih

mengandalakan dari air dalam.

Pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam masih belum bisa dijangkau oleh masyarakat

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A

Pembinaan lembaga

kemasyarakatan

Pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta fungsi dan keikutsertaan lembaga

dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal masih kurang .

BPD

Pelatihan bagi anggota BPD, masih

kurang sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya belum memuaskan

Tunjangan yang diberikan untuk anggota

BPD dari dana ADD dan PAD mulai bisa dirasakan .


LPM

Pemahaman tentang perencanaan

pembangunan Desa bagi anggota LPM kurang di kuasai oleh LPM karena

keterbatasan sumber daya manusia.

Pelatihan bagi anggota LPM, belum bisa diadakan sehingga fungsi kelembagaan

jugabelum sesuai dengan TUPOKSI nya

Kinerja anggota LPM belum bisa diharapkan dikarenakan Honorarium

yang masih minim.

RT/RW

Tunjangan bagi RT/RW masih kurang sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal.

PKK

Pembinaan bagi kader PKK berupa

pelatihan dan pendampingan pengembangan serta menciptakan kader

baru sudah sering di lakukan dikecamatan tetapi masih kurang

KELOMPOK TANI

Modal untuk aktifitas kelompok tani masih dilakukan oleh anggota tersebut.

Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat dalam

pengolahan lahan pertanian masih melibatkan dinas Pertanian.

Kegiatan Kelompok tani sudah baik tiap

bulan sekali sudah ada kegiatan musyawarah.

KARANG TARUNA

Kegiatan Karang taruna belum berjalan baik ini disebabkan oleh kemajuan

teknolologi sehingga para pemuda kurang kesadaran dalam berorganisasi.

Kegiatan program kerja dari lembaga

karang taruna masih belum berjalan sebagaimana mestinya

Anggaran untuk pengembangan karang taruna sudah disediakan oleh

pemerintah. Desa namun kegiatan belum dapat berjalan

B Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban

Fasilitas untuk membantu

penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban lingkungan sudah dibangun untuk Pos kamling tapi kegiatan rutin

belum bisa dijalankan.

Jadwal Ronda belum tersusun dengan baik

Aturan dan sanksi yang belum mengikat secara utuh kepada masyarakat.

C Pembinaan kerukunan umat beragama


Kegiatan peninggihan lahan makam

belum bisa diterapkan sehingga operasional makam masih berjalan apa adannya.

Dukungan atas kegiatan antar agama di


desa belum optimal masih sebatas

kegiatan pengajian.

D

Pengadaan sarana

dan prasarana olahraga

Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai

Pembinaan olahraga bagi masyarakat

untuk pengembangan bakat belum ada kesadaran dari masyarakat walaupun sudah di sediakan sarana olah raga.

Kepedulian dalam kegiatan olahraga masyarakat juga pemuda dengan adanya

teknologi masih kurang.

Pemahaman olahraga untuk manfaat

kesehatan masyarakat itu sendiri kurang difahami.

E

Pembinaan lembaga adat


Pelestarian kegiatan adat di desa masih

sebatas norma

Anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa

F

Pembinaan kesenian dan sosial budaya

masyarakat

Masih kurangnya pemahaman manfaat kesi budaya untuk pemersatu masyarakat

Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri


BAB III P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 disusun

sebagai perwujudan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari

penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat kinerja program dan

kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan yang dihadapi

dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun

anggaran 2019 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun

selanjutnya.

Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan

pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan

pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik. Adalah sebuah harapan pembangunan yang

dilaksanakan selama tahun 2019 dapat memberikan manfaat khususnya bagi

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Loceret, dan

kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah

dan upaya kita menuju Desa Loceret yang tertib, sejahtera, maju, aman dan

beriman.

Loceret, 31 Januari 2020

Kepala Desa Loceret

WITRI JANUARISTA

Documents

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)