LAPORAN KETERANGAN …...Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten Tahun 2019 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI BANTEN 2019

Daftar Isi lkpj dlhk 2019 iii

Daftar Isi

Kata Pengantar................................................................. i

Daftar Isi ....... .................................................................. iii

Daftar Tabel..................................................................... v

Daftar Gambar................................................................. vii

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang .................................................. 2

1.2 Landasan Hukum ............................................ 4

1.3 Tujuan dan Sasaran............................................ 9

II Gambaran Pelayanan DLHK Provinsi Banten

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... 12

2.2 Sumberdaya DLHK Provinsi Banten .................... 105

2.2.1 Sumber Daya Manusia ………………................... 105

2.2.2 Sarana dan Prasarana ………………….................. 107

III Kebijakan DLHK Provinsi Banten

3.1 Visi dan Misi ..................................................... 111

3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis............................... 112

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.............................. 113

3.4 Program dan Indikasi Kegiatan .......................... 117

Daftar Isi lkpj dlhk 2019 iv

IV Laporan Pengelolaan Keuangan

4.1. Target dan Realisasi Anggaran pendapatan………... 122

4.2. Alokasi Anggaran BTL dan BL TA 2019 ………....... 123

4.3. Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja ………....... 126

4.4. Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran ……….......

158

V Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

5.1. Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang

Lingkungan Hidup ................................................ 161

5.2. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan …………………

Capaian Kinerja OPD ………............................

190

5.3. Capaian Kinerja OPD ……………………….……… 204

5.4. Permasalahan dan solusi ……………………….……… 211

VI Penutup 218

Daftar Isi lkpj dlhk 2019 v

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten ....................................................................... 105

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan

Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .......................................................... 106

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten ......................................... 107

Tabel 2.4 Jenis Aset dan Nilai Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun .............. 108

Tabel 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK

Provinsi Banten .......................................................... 113

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten .......................................................... 115

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2019 ...................................................................... 122

Tabel 4.2 Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2019 ...................... 124

Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2019 ........................................................................... 127

Tabel 4.4 Realisasi Serapan Anggaran kegiatan sampai dengan tolok

ukur DLHK Provinsi Banten Tahun 2019 ........................ 132

Tabel 5.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup TA 2019 ........................................... 161

Tabel 5.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan TA 2019 ................................ 190

Daftar Isi lkpj dlhk 2019 vi

Tabel 5.3 Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran DLHK TA 2019 .......................................................................... 204

Tabel 5.4 Indikator Kinerja Program dan Capaian Realisasi Kinerja Program DLHK TA 2019 ........................................................................ 206

Daftar Isi lkpj dlhk 2019 vii

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten ........................................ 22

Gambar 2.2 Gambaran persentase pegawai berdasarkangolongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten .......................................................... 107

Gambar 2.3 Gambaran persentase nilai ase/barang di Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten ..... 109

LKPj Tahun 2019 |Bab I, hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat

dan tuntutan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan tujuan

pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, oleh

karena itu tuntutan akuntabilitas dan pertanggungjawaban harus

dilaksanakan secara transparan, jelas, terukur dan tepat serta

efektif dan efisien.

Untuk dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari unsur

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka diwajibkan setiap instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas dan

fungsinya serta kewenangan pengelola sumberdaya dan

kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) kepada

Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan

Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada


Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada

pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan

Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara

tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap

kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut

dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna

mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara

operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat

daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten. Perda tersebut

mengemukakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu

UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan

Raya Banten dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman

Hutan, serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang,

Serang dan cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang serta

Kelompok Jabatan fungsional (Penyuluh Kehutanan)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);


Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);


Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia



9. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara




Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia





Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



Nomor 4664);


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Nomor 4815);


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara




Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik




Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran


21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014;


22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan Yang Berkeadilan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.39/Menlhk.Setjen/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 2015-2019;

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Banten Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-

2030;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Banten


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018

31. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten

33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPj) DLHK Provinsi Banten Tahun 2019 menjadi dasar dalam

kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutan Provinsi Banten sehingga

diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian


lingkungan hidup dan kelestarian hutan dengan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun Sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program

pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat

Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangannya selama Tahun Anggaran 2019.

LKPj Tahun 2019 | Bab II, hal. 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLHK PROV. BANTEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN 2019


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

2.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas,

fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur

Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas

Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten.

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan

struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten sebagaimana peraturan Gubernur diatas adalah

sebagai berikut :


(1). Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas

membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

(3) Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan

tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;

a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP)

provinsi;

b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

c. Pengelolaan Kehati provinsi;

d. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah provinsi;


f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait

dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah


g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di

dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

provinsi;

h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi;

i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah

provinsi;

j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH

terhadap:

1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang

izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah provinsi;

2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau

dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;

k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;

l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali

pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);


m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan

hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

(KPHK);

n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi

dan hutan lindung, meliputi :

1) Pemanfaatan kawasan hutan;

2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

3) Pemungutan hasil hutan;

4)Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;

p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan

produksi;

q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;

r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas

produksi < 6000 m³/tahun;

s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan

Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;

t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan

secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah

kabupaten/kota;

u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang

tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran

(Appendix) CITES.

v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting

dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam

pelestarian alam;


w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;

1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas

Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah


x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Sertifikasi

dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaaan Taman

Hutan Raya Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah

Pandeglang Serang dan Cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan

Tangerang.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang

pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas

lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi dan mempunyai

fungsi:

a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk

seluruh komponen lingkungan;


b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium

lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan

standar yang berlaku;

c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;

d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;

e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium

rujukan; dan

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai

tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di

bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. UPTD

Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan

perbenihan tanaman hutan;

b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan

perbenihan tanaman hutan;

c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman

hutan;

d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman

hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi

tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;

e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman

hutan;

f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku

usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparatur dan

masyarakat;


g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan

tanaman hutan;

h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan,

pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih

tanaman hutan dan plasma nutfah;

i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan

dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;

j. Fasilitasi pengembangan tanaman Langka

/endemik/langka/varietas/species yang hampir

punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara invitro;

k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan

kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber

benih;

l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar

Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan

m.Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah

tangga UPTD.

UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai

tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di

bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi

perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan

evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten

dan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional;

b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;

c. pelaksannaan perlindungan;


d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan

ekosistem;

e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan

satwa;

f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan

g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan dan pelaporan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan

administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik

urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan

bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan

pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan

efisiensi lingkungan publik;

b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat,

pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar

kawasan hutan negara di wilayah kerja;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil

hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan

kayu/bukan kayu di wilayah kerja;

d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib

administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang

tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES:


e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan

kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA

yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;

f. Pelakanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah

kerjanya; dan

g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan,

ketatalaksanaan dan pelaporan.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan

administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik

urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan

bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan

pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan

efisiensi lingkungan publik;

b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat,

pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar

kawasan hutan negara di wilayah kerja;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil

hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan

kayu/bukan kayu di wilayah kerja;

d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib

administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang

tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES:


e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan

kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA

yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;

f. Pelakanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah

kerjanya; dan

g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan,

ketatalaksanaan dan pelaporan.

(4) Struktur Organisasi OPD

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten

Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,

Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas LHK Provinsi

serta jabatan fungsional sebagai penyuluh kehutanan. Gambaran

Struktur Organisasi sebagai berikut:


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI

DAN PELAPORAN

Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3

& Pengendalian Pencemaran

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan

Bidang Pengelolaan

DAS, KSDAE & Pemberdayaan

Masyarakat

UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Pengelolaan

Taman Hutan Raya Banten

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak

dan Tangerang

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

2. Kepala Seksi Pengaduan Penegakan Hukum

3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas

1. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

2. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan

2. Kepala Seksi Pemenfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan

3. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

1. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan

2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2. Kepala Seksi Mutu

3. Kepala Seksi Teknis

4. Kelompok Jabatan Fungsional


2. Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

3. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan



2. Kepala Seksi Sertifikasi

3. Kepala Seksi Perbenihan

4. Instalasi 5. Kelompok

Jabatan Fungsional


2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

3. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat



2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

3. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat


LKPj Tahun 2019 | | BabII, hal. 23

1. Kepala Dinas,

2. Sekretaris, membawahi;

▪ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

▪ Sub Bagian Keuangan;

▪ Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;

▪ Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

▪ Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;

▪ Seksi Peningkatan Kapasitas.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Pencemaran, membawahi;

▪ Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

▪ Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

▪ Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;

▪ Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;

▪ Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;

▪ Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat,

membawahi ;

▪ Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;

▪ Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;

▪ Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni;

UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman


Hutan Raya Banten, dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan

Tanaman Hutan;

8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;

terdiri atas 2 Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang,

Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang;

9. Jabatan Fungsional.

(5) Uraian Tugas

Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang

Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator dan Pengawas

pada Dinas Daerah dan Peraturan Gubenur Banten Nomor 9 Tahun

2019 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawas

pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Uraian tugas jabatan pada

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan

dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang

diharapkan;

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan

tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

5. Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan

hukum lingkungan

6. Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan

penegakan hukum lingkungan

7. Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan

8. Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan

pengendalian kerusakan lingkungan

9. Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi,

peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola

lingkungan

10. Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber

daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola

lingkungan

11. Menetapkan surat rekomendasi teknis perizinan dibidang

lingkungan hidup yaitu izin pengumpulan limbah

bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) skala Provinsi;

12. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian

pengelolaan lingkungan hidup dengan


Pemerintah,Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah

Kabupaten dan Kota

13. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian

pengelolaan lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah

Provinsi;

14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara

membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dina

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis

B. Sekretaris

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutananserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur


yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6. Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan;

7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraankearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi

tatalaksanaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;


Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang;

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan


baik lisan maupun tertulis.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga

lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan

kepustakaan

7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan;

8. Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian


9. Melaksanakan fungsi kehumasan;

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;


11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan

rencana kegiatan mendatang; dan



D. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan

rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;


Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutananyang bersumber dari APBD

maupun APBN;

7. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan



8. Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;


Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang; dan



E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan

2. Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat




pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan

Pelaporan;


Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;


Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan



6. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja

(Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

7. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas,

program dan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutananyang bersumber dari APBD maupun APBN;

8. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD),

dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program

dan kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

10. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari

Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi

untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;


Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;


Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan


peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja

dan rencana kegiatan mendatang; dan



F. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang

penataan dan peningkatan kapasitas berdasarkan program

kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan

tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang

penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis dan

operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas;

6. Mengoordinasikan fasilitasi rekomendasi teknis pelayanan

perizinan bidang lingkungan hidup;

7. Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin

lingkungan bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang


wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah

provinsi;

8. Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut

atas laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan

pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan;

9. Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan,

pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan

kehutanan;

10. Merencanakan pembinaan dan pengembangan

kapasitas pengelola lingkungan hidup;

11. Menyusun bahan dan menfasilitasi kebutuhan diklat

dan penyuluhan;

12. Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;

13. Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi,

dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang

Penataan dan Peningkatan Kapasitas;


bidang penataan dan peningkatan kapasitas

dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan

dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas yang

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja; dan

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.


G. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian

Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional

Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak

Lingkungan;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai

dengan tugasdan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

5. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya

alam dan lingkungan;

6. Menyusun bahan kebijakan RPPLH, koordinasi dan

sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

7. Melaksanakan pengkajian daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup serta melaksanakan pengendalian

pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung

daya tampung.

8. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &

PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan

lingkungan hidup);


9. Melaksanakan kajian sinkronisasi RLPLH Nasional,

Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

10. Melaksanakan kajian Neraca Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, penyusunan Status Lingkungan Hidup

Daerah, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

11. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

tentang RPPLH;

12. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Provinsi dan validasi Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Kabupaten/Kota;

13. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat

dalam pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan

penyelenggaraan KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota,

pemantauan dan evaluasi KLHS Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

14. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis

resiko LH);

15. Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan

(AMDAL, daUKL/UPL);

16. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen

lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar

dan konsultan) dan menyusun surat rekomendasi teknis

perizinan untuk proses izin lingkungan;

17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungansesuai


dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



H. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan

Hukum berdasarkan rencana operasional Bidang

penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;


Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas


tertib dan lancar;


Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Melaksanakan kebijakan teknis penanganan pengaduan,


kehutanan yang meliputi Sanksi Administrasi,

Sengketa/Perdata dan Pidana;

6. Melaksanakan kebijakan operasional penanganan

pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan

hidup dan kehutanan;

7. Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan

dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;


8. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

penyusunan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan,


kehutanan;

9. Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat

dan daerah dalam pengelolaan dan penanganan

pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan

hidup dan kehutanan;

11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap

daerah dan kegiatan/usaha yang diduga/sudah melakukan

pencemaran dan/atau kerusakan;


Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;


Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja




I. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas

1. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas

berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan

peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;




pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas;


Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;


Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan


5. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

6. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta

penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan


tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan


tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan


8. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;


9. Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat

hukum adat;

10. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal,

atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan


11. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

12 Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

13 Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

PPLH;

14. Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas

dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

15 Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas

dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

16 Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan

kapasitas instruktur dan penyuluh LH, dan pengembangan

materi diklat dan penyuluhan LH;

17 Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan

penyuluh LH;

18 Melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan

LH;


19 Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan

penyuluhan termasuk menyiapkan sarpras diklat dan

penyuluhan LH ;

20 Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH

dan mengembangkan jenis penghargaan LH;

21 Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

22 Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan

yang kompeten dan dukungan program pemberian

penghargaan tingkat nasional.

23 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas dengan cara mengidentifikasi


mendatang;

24 Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan



25 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


J. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Pencemaranberdasarkan program kerja Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, serta petunjuk pimpinan sebagai




Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan

Pengendalian Pencemaransesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan

dapat berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan

Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;



PengendalianPencemaran secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan;

5. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan

pengelolaan sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan,

kerusakan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi;

6. Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah

dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu

Tertentu;

7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,

dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;

8. Merencanakan dan mengoordinasikan penyediaan sarana

prasarana pengolahan sampah;

9. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan

teknologi pengelolaan Sampah;


10. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan

perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

11. Merencanakan bahan pertimbangan teknis perizinan

bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3

dan perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes)

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;

12. Merencanakandan mengoordinasikan pemantauan

dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

13. Merencanakandan mengoordinasikan pengembangan

teknologi pengelolaan limbah B3 dan pengembangan

investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;

14. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan

sumber pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara,

tanah serta pesisir dan laut;

15. Merencanakan dan mengoordinasikan penentuan baku

mutu lingkungandan sumber pencemar;

16. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan

sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat.

17. Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan

terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

18. Merencanakan dan mengoordinasikan pembinaan

tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar

institusi dan non institusi;


19. Merencanakan dan mengoordinasikan Penentuan kriteria

baku kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan

kerusakan lingkungan;

20. Merencanakandan mengoordinasikan perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam;

21. Merencanakandan mengoordinasikan pencadangan sumber

daya alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim;

22. Merencanakan dan mengoordinasikan inventarisasi

GRK, penyusunan profil emisi GRK, konservasi

keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan konservasi,

23. Merencanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan

berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan

dan pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;

24. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian

konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

25. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan

sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati.



Pengendalian Pencemarandengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;

27. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang



Pencemaransesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan



K. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3 berdasarkan rencana operasional Bidang


Pencemaransebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;


Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;


Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur


5. Menyiapkan dan mengoordinasikan kebijakan

pengelolaan sampah di Provinsi;

6. Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah

dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu

Tertentu;


7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,

dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;

8. Menyiapkan dan mengoordinasikan penyediaan sarana

prasarana pengolahan sampah

9. Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi

pengelolaan Sampah;

10. Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan

pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan);

11. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan

bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;

12. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan

pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat

angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi

13. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap

pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan

penimbunan limbah B3;

14. Menyiapkan dan mengoordinasikan Pengembangan

teknologi pengelolaan limbah B3;

15. Menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan

investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;


Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka




Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja




L. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang


Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan;


Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar



Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan


kesalahan

5. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan

non institusi;

6. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta

pesisir dan laut;


7. Meleksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan

penentuan baku mutu sumber pencemar;

8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi,

potensi dampak dan pemberian peringatan akan

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;

9. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar


10. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar


11. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi

hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

12. Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan

lingkungan;

13. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;


Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan cara




Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan

prosedur dan peraturanyang berlaku sebagai




M. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan


Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian pencemaran sebagai




pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;


Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas


tertib dan lancar;


Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur


5. Melaksanakan perlindungan, pengawetan dan

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

6. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam

pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

7. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil

emisi GRK;

8. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;

9. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan

konservasi,

10. Melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan

pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

11. Meksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati;

12. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati; dan pengembangan sistem

informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.


13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara



14. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur

dan peratura yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan




N. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan


Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program

kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan

tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;


Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala


sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;


standardisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan

Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil

Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;

6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan

dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan

dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan

Promosi Kehutanan

7. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan

teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan

dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau

KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

8. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan

teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja

sama dan kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;

9. Merencanakan rumusan kebijakan rencana kehutanan

tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;

10. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan,

pengendalian dan pengawasan perizinan usaha

pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali

pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil

hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu,

pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di

wilayah Provinsi;

11. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan,

pengendalian dan pengawasan perizinan usaha


pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan

penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan

kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah

Provinsi;

12. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian

pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha

pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di

wilayah Provinsi;

13. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian

pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan,

perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan,

dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di

wilayah Provinsi;

14. Merencanakan rumusan kebijakan terkait rencana

dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana

kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu

(IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;

15. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan

pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran

kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil

hutan di Provinsi;

16. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan

pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin

usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan

bukan kayu;


Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan

cara membandingkan antara rencana operasional dengan


tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan

dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk




O. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan

Penatagunaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai




pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Penatagunaan

Hasil Hutan;


Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai




Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan


kesalahan;

5. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan

bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan

hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana


pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau

KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

6. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi,

investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan

sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1

(satu) Provinsi;

7. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana

kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan

provinsi; dan

8. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan

status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi

kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar

kawasan hutan di wilayah Provinsi;

9. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai

tugas dan fungsinya;

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi

Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan dengan cara




Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai






P. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Pemanfaatan

Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan

rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Hutan dan

Penatausahaan Hasil Hutan;


SeksiPemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil

Hutansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

5. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi

perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan

kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu,

pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di

wilayah Provinsi;

6. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan

teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi

hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;


7. M enyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis

penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha

pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin

koridor di wilayah Provinsi;

8. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan

pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan,

peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di

Provinsi;

9. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda

daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan

izin perluasan industri primer serta pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer

hasil hutan bukan kayu;

10. Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi,

promosi pengembangan pengolahan, pelatihan

pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta

pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan

bukan kayu;

11. Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan

izin perluasan industri primer, Pembinaan,


hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000

m³/tahun;

12. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan

evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran

pengolahan hasil hutan kayu.


Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil


Hutandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada



Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai





Q. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Aneka Usaha dan Promosi

Kehutanan berdasarkan rencana operasional Bidang

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutansebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Aneka Usaha dan Promosi

Kehutanan;


Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanansesuai dengan



4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka

Usaha dan Promosi Kehutanansesuai dengan prosedur dan


5. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan aneka

usaha dan jasa lingkungan;


6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman

aneka usaha dan promosi kehutanan;

7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan

pengembangan produk primer hasil hutan;

8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

pengembangan pemanfaatan dan aneka usaha kehutanan;

9. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekowisata,

agrowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan;

10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan

monitoring aneka usaha hasil hutan non kayu;

11. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

pedoman pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non

kehutanan;

12. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan

pengembangan aneka usaha kehutanan;

13. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

pedoman pemanfaatan hasil hutan;

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan dengan cara




Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai





R. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat


Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat


Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan

Masyarakatsesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab




lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan

Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan


pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan

Masyarakatsecara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;


standardisasi pelayanan urusan Pengelolaan DAS

dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan

Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya

Alam dan Ekosistem;

6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan

DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan

dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi

Sumberdaya Alam dan Ekosistem;


7. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan

evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS),

pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi

pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;


evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di

kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir,

penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi

tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah

Provinsi;


evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan,

sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber

benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;

10. Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis

dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan,

penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan

dalam Provinsi;

11. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis

dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat,

pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan

usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;

dan

12. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis

dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial

meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan

Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;

13. Merencanakan kebijakan, bimbingan teknis dan

evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting

dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan

pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam


perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di

Provinsi;



Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

masa yang akan datang;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan

DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk




S. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan

Rehabilitasi Hutan Lahanberdasarkan rencana operasional


Masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi

Hutan Lahan;


Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai




Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai



dari kesalahan;

5. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan

Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS

di wilayah Provinsi;

6. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

7. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan

DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam


8. Menyiapkan bahan dalam pembangunan system infromasi


9. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabiltasi

di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan

(RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan

rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah

Provinsi;

10. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan

melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan

kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah

dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut,

mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;

11. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan

kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi

lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

12. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan

hutan negara di wilayah Provinsi.



Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan




Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai


akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



T. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Penyuluhan dan

Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana

operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan

Pemberdayaan Masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan

tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan

Masyarakat;


Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai




Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan


kesalahan;


5. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan,

pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang

kehutanan dalam Provinsi

6. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi

penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;

7. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam

Provinsi;

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang

kehutanan dalam Provinsi;

9. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat,

pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan

usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;

10. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan

pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial

dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD,

dan kemitraan) dalam Provinsi;

11. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan

penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan

perhutanan sosial dalam Provinsi;

12. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam

Provinsi.


Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat




Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan


prosedur dan peratura yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



U. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1. Merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem berdasarkan rencana operasional Bidang

Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat




pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem;


Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai




Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan


kesalahan;

5. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan

pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan di wilayah Provinsi;

6. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan

pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian


advokasi, konsultasi dan bantuan hokum bidang

kehutanan di wilayah Provinsi;

7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan

perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan

pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam

perlindungan hutan di wilayah Provinsi;

8. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan

pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca

kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;

9. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan,

pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan,

pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan

lahan diwilayah Provinsi

10. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum

kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

wilayah Provinsi;

11. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem

informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

wilayah Provinsi;

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan

TAHURA Kabupaten/Kota.


Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka



Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan


prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai




V. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD

berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan


2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan

kompetensinya dan menjaga standar kompetensi dan

objektifitas personel;

6. menetapkan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan

pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan limbah

laboratorium serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;

7. merencanakan monitoring pengambilan, perlakuan,

transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas

lingkungan serta pelaksanaan preparasi, pengujian dan


analisis parameter kualitas lingkungan serta validasi metode

pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas

lingkungan serta ketidakpastian pengujian;

8. merencanakan monitoring perawatan dan kalibrasi peralatan

laboratorium lingkungan;

9. merencanakan monitoring komitmen manajemen mutu sesuai

registrasi sertifikasi akreditasi dan pelaksanaan dokumentasi

sistem manajemen mutu laboratorium;

10. merencanakan monitoring penanganan pengaduan hasil

pengujian;

11. merencanakan monitoring Audit Internal, Audit Ekstenal dan

Kaji Ulang Manajemen Uji Profisiensi Laboratorium;

12. merencanakan pelaksanaan Akreditasi Laboratorium;

13. merencanakan pekerjaan pembuatan model simulasi

pengendalian pencemaran lingkungan serta memberikan

layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;

14. merencanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen

didaerah tapak dan membantu dalam melaksanakan

pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan

data-data lain;

15. merencanakan peningkatan kompetensi laboratorium

lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan

Kabupaten/Kota se Provinsi Banten

16. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

UPTD dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang;


17. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakanakan secara berkala sebagai


18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan


W. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan

rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan


pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab


4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata

Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan

petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset,

rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan

inventarisasi aset dilingkup UPTD;


7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi

penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan,

perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana

strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;

9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan

laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan

keuangan;

10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta

kehumasan UPTD;

11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan

lingkup UPTD;

12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan lingkup UPTD;

13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang; dan




X. Kepala Seksi Mutu

1. merencanakan kegiatan Seksi Mutu berdasarkan rencana

operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Mutu;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Mutu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Mutu

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5. melaksanakan penjagaan standar kompetensi dan objektifitas

personel;

6. melaksanakan Monitoring standar pelayanan pengambilan

contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;

7. melaksanakan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai

registrasi sertifikasi akreditasi;

8. melaksanakan monitoring dokumentasi sistem manajemen

mutu laboratorium;

9. melaksanakan evaluasi penanganan pengaduan hasil

pengujian;

10. melaksanakan Audit Internal, Audit Ektenal dan Kaji Ulang

Manajemen;

11. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Uji Profisiensi

Laboratorium;

12. melaksanakan Akreditasi Laboratorium;


13. melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium

lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan

Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Mutu



15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Mutu

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai




Y. Kepala Seksi Teknis

1. merencanakan kegiatan Seksi Teknis berdasarkan rencana

operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Teknis;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknis

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5. menyiapkan pengambilan, perlakuan, transportasi dan

penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

6. melaksanakan Monitoring preparasi, pengujian dan analisis

parameter kualitas lingkungan;


7. menyusun rencana validasi metoda pengambilan contoh uji

dan pengujian parameter kualitas lingkungan;

8. menyusun rencana klaim ketidakpastian pengujian;

9. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan

laboratorium lingkungan serta pengelolaan/ pengolahan

limbah dan pengelolaan K3;

10. melaksanakan pengadaan bahan kimia/ glaswere

laboratorium;

11. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di

daerah tapak;

12. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap

industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;

13. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi

pengendalian pencemaran lingkungan;

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Teknis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknis

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai




Z. Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan





2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan

UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;


lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur


tugas;




5. merencanakan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bidang

kehutanan dan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman

produktif dan hasil hutan bukan kayu (HHBK);

6. merencanakan pelaksanaan pengawasan peredaran

benih/bibit tanaman hutan;

7. merencanakan pelaksanaan pengembangan dan

pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma

nutfah tanaman endemic Banten;

8. merencanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaku

usaha perbenihan, kelompok tani, aparatur serta masyarakat

lainnya;

9. merencanakan bahan rekomendasi Penetapan Pengada

Benih dan Pengedar Benih dan /atau Bibit Terdaftar;

10. merencanakan fasilitasi dalam bidang proteksi tanaman

meliputi pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT

serta faktor yang mempengaruhinya dan pembinaannya;


11. merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan

sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

12. merencanakan urusan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan asset serta kerumahtanggaan

UPTD;






14. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakanakan secara berkala sebagai




AA. Kepala Sub Bagian Tata Usaha



tugas;



pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha





4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian









kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan







strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Sub Bagian Tata

Usaha;




keuangan;


kehumasan UPTD;


lingkup UPTD;

12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;


13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

sistem penilaian yang tersedia;

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub

Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;




mendatang; dan



BB. Kepala Seksi Sertifikasi

1. merencanakan kegiatan Seksi Sertifikasi berdasarkan


tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi;


Seksi Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab


4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi

Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;;



strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Sertifikasi;

6. melaksanakan pelayanan kegiatan Sertifikasi Mutu Benih,

Mutu Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan;

7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran

benih/bibit di wilayah Provinsi Banten melalui pemantauan

aktivitas pengadaan/pengedar beinh dan/atau bibit tanaman

hutan serta pembinaannya;

8. mengecek dan mengkoreksi kelengkapan administrasi dan

teknis penetapan pengada dan pengedar benih dan /atau

bibit terdaftar, serta memfasilitasi rekomendasi dan

penetapan Pengadaan/pengedar benih/bibit tanaman hutan

terdaftar;

9. melaksanakan penelusuran dan pembangunan areal

konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG);

10. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih

Tanaman Hutan dan ASDG yang telah ditetapkan;

11. melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang

peredaran benih/bibit tanaman hutan;

12. melaksanakan sosialisasi peraturan serifikasi benih/Bibit

dan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Bimtek Pengendalian

OPT Tanaman Hutan.

13. mengecek dan mengontrol pelaksanaan pelestarian plasma

nutfah melalui kebun koleksi/arboretum dan

pemeliharaannya;

14. menyusun data dan informasi penyebaran benih dan bibit

tanaman hutan;


15. menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta

keuangan program dan kegiatan Seksi Sertifikasi secara

berkala;





Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang; dan



CC. Kepala Seksi Perbenihan

1. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan berdasarkan


tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan; membimbing

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar




Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang



strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Perbenihan;

5. melaksanakan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi

produksi, pengadaan, penyediaan, pengelolaan dan

penyaluran benih/bibit tanaman hutan, tanaman

produkstif/MPTS dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);

6. mengecek dan mengkoreksi penyusunan petunjuk teknis

pelayanan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman

produktif dan HHBK;

7. melaksanakan pengelolaan persemaian permanen,

laboratorium kultur jaringan, green house, kebun sumber

benih dan ruang aklimatisasi;

8. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi

pengembangan perbenihan tanaman hutan, tanaman

produktif dan atau HHBK kepada pelaku usaha, dunia

pendidikan, aparatur, petani dan masyarakat;

9. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan

tanaman langka/endemik atau yang bernilai ekonomi tingggi

baik secara in vitro maupun konvensional;

10. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon sumber

benih serta melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber

benih;

11. melaksanakan monitoring dan evaluasi calon sumber benih,

pengelolaan sumber benih, dan Penyaluran bibit tanaman

hutan, tanaman produktif dan HHBK serta pengelolaan areal


konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG);

menyusun data dan informasi produksi dan distribusi bibit

tanaman hutan; menyusun laporan pertanggungjawaban,

laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi

Perbenihan secara berkala;





Perbenihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang; dan



DD. Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten




2. merencanakan operasional di lingkungan UPTD berdasarkan

program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai


3. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur


tugas;




6. mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

perlindungan, rehabilitasi, pengambangan dan pemanfaatan

kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;

7. mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan

kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;






9. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakanakan secara berkala sebagai bentuk




EE. Kepala Sub Bagian Tata Usaha



tugas;

















kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan







strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;




keuangan;



kehumasan UPTD;


lingkup UPTD;


program dan kegiatan lingkup UPTD;




mendatang;




mendatang; dan



FF. Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

1. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;


Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;



Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan


5. memberi petunjuk teknis Perlindungan dan Rehabilitasi;

6. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data

perlindungan dan rehabilitasi;

7. melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi lahan dan

Melaksanakan pengawetan tumbuhan dan satwa;

8. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat

daerah penyangga;

9. mengoreksi bahan kerjasama pengelolaan meliputi

perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat;

10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Perlindungan dan Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi


mendatang;

11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan





GG. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan

Pemanfaatan berdasarkan rencana operasional UPTD





pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan


Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas


tertib dan lancar;


Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur


5. mengoreksi bahan pertimbangan dan kajian teknis dan

bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan

pemanfaatan;

6. mengecek inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan,

dan penyusunan rencana pengelolaan;

7. melaksanakan pelayanan kerjasama penelitian, pendidikan

cinta alam, rekreasi dan wisata alam dan menyiapkan bahan

kerjasama pengelolaan meliputi pengembangan penelitian,

pendidikan dan pemanfaatan;

8. melaksanakan penyusunan bahan promosi dan publikasi;

9. melaksanakan pengembangan usaha dan pelayanan

pengunjung;

10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Pengembangan dan Pemanfaatan dengan cara



11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur


dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan




HH. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas


Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai



Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab




lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan


pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang

Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam

kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan

hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja

Cabang Dinas;


6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada

diluar kawasan hutan;

7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan

pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan

penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;

8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan

hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/

bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;

9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib

administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang

tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;

10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga

KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;

11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan;


Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang Dan

Cilegon dengan cara membandingkan antara rencana




13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakanakan secara berkala

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;


baik lisan maupun tertulis;


II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;













rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas




inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;



perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang

Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;





keuangan;


kehumasan Cabang Dinas;


lingkup Cabang Dinas;


program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;




mendatang;




mendatang; dan



JJ. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian

SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang,

Serang dan Cilegon berdasarkan rencana operasional Cabang

Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon





pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang

dan Cilegon;


Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai




Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas



dari kesalahan;

5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat

Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah

kerjanya;

6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi

hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan,

dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di

wilayah kerjanya;

7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha


penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan

kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan

bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;


8. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan

teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;

9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil

hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;

10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar

industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin

perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian,

dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan

kayu;

11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan

pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan

pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data

base hasil hutan bukan kayu;

12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian

izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan,



m³/tahun;

13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku,

penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;

14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan,

dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang

kehutanan di wilayah kerjanya;


15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif

serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan

pengamanan hutan;

16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan

kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis

dan evaluasi Dalkarhutla;

17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;

18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan

kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,

pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan

kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;





akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



KK. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan


pelaksanaan tugas;




pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;


Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab


memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi

Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada

Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


4. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah

kerjanya;

5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan

kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha,

pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;

6. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal

kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan

sosial di wilayah kerjanya;

7. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan

rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah

kerjanya;

8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;


9. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana

Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah

kerjanya;

10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di

wilayah kerjanya; fasilitasi forum DAS, pelaksanaan

Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;

11. melaksanakan pembangunan sistem infromasi pengelolaan

DAS di wilayah kerjanya;

12. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di Lahan (RPRL)

dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar

kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di

luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;

13. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan

(pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan),

Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi

lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di

wilayah kerjanya;

14. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan

pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan

hutan negara di wilayah kerjanya;

15. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan


kerjanya;

16. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan

evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan

adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi

di wilayah kerjanya.




Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;





mendatang; dan



LL. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas


Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai



Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab




lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan


pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang

Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur


yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam

kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan

hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja

Cabang Dinas;

6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada

diluar kawasan hutan;

7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan

pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan

penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;

8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan

hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/

bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;

9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib

administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang

tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;

10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga

KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;

11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan;


Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang

dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang

akan datang;


13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakanakan secara berkala

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan


baik lisan maupun tertulis;

MM. Kepala Sub Bagian Tata Usaha



pelaksanaan tugas;













rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas




inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;




perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang

Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;




keuangan;


kehumasan Cabang Dinas;


lingkup Cabang Dinas;


program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;




mendatang;




mendatang; dan




NN. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian

SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan

Tangerang berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan

Tangerang;


Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan







kesalahan;

5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat

Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah

kerjanya;

6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi

hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan,

dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di

wilayah kerjanya;


7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha


penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan

kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan

bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;

8. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan

teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;

9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil

hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;

10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar

industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin

perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian,

dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan

kayu;

11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan

pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan

pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data

base hasil hutan bukan kayu;

12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian

izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan,



m³/tahun;

13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku,

penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;


14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan,

dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang

kehutanan di wilayah kerjanya;

15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif

serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan

pengamanan hutan;

16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan

kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis

dan evaluasi Dalkarhutla;

17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;

18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan

kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,

pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan

kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;




prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang




OO. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan


pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;


Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab






5. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah

kerjanya;

6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan

kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha,

pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;

7. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal

kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan

sosial di wilayah kerjanya;


8. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan

rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah

kerjanya;

9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;

10. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana

Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah

kerjanya;

11. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di

wilayah kerjanya;

12. fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di

wilayah kerjanya;

13. melaksanakan pembangunan sistem infromasi pengelolaan

DAS di wilayah kerjanya;

14. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di Lahan (RPRL)

dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar

kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di

luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;

15. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan

(pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan),

Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi

lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di

wilayah kerjanya;

16. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan

pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan

hutan negara di wilayah kerjanya;


17. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan


kerjanya;

18. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan

evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan

adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi

di wilayah kerjanya.



Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang





mendatang; dan




2.2. Sumberdaya DLHK Provinsi Banten

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas,

professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman

dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat

berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat

ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam

menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia OPD umumnya didasarkan pada beban

kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS

(Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah

pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

sebanyak 285 orang yaitu pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 154 orang dan tenaga Non-PNS (kontrak) sebanyak 131

orang. Adapun rincian jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan

struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No

Golongan Jumlah (orang)

Keterangan 1 Esselon II 1 KepalaDinas 2 Esselon III 9 Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Balai dan Kepala

UPTD 3 Esselon IV 27 Kepala Seksi, Kepala Sub

Bagian 4 Fungsional 9 Penyuluh 5 Fungsional Umum 108 Pelaksana/ASN

Jumlah 154

Sumber: DLHK Banten, 2019


Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan

sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No Jabatan Golongan

Jumlah IV III II I

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretaris 1 - - - 1 3 Kepala Bidang 3 - - - 3 4 Kepala CDLHK / UPTD 5 - - - 5 6 Kepala Sub Bagian 2 5 - - 7 7 Kepala Seksi 5 15 - - 20 8 Penyuluh 4 5 - - 9 9 Pelaksana/ASN 4 82 20 2 108

Jumlah 35 97 20 2 154 Sumber: DLHK Banten, 2019

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan,

diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 35 orang (22,73%),

Golongan III sebanyak 97 orang (62,99%),Golongan II sebanyak

20 orang (12,99%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,30%).

Secara grafis disajikan sebagai berikut:


Gambar 2.2 Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang

kinerja pegawai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi

2 (dua) kelompok yakni; barang bergerak dan barang tidak

bergerak. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No Sarana Prasarana Jumlah (unit)

Keterangan Baik Rusak

A Barang Bergerak 1 Roda Empat 44 33 11 2 Roda Dua 80 57 23 3 Roda Tiga 11 6 5

B Barang Tidak Bergerak

22,73%

62,99%

12,99%

1,30%

Golongan

IV III II I


No Sarana Prasarana Jumlah (unit)

Keterangan Baik Rusak

1 Gedung Persemaian 3 3 - 2 Laboratorium 3 3 - 3 Gedung Pertemuan Petani - - - 4 Gedung Kantor Dinas 3 3 - 5 Meja Kerja 791 457 334 6 Kursi Kantor 1173 645 528 7 Komputer 64 54 10 8 Mesin Ketik 8 8 - 9 Peralatan Laboratorium 322 167 155

10 Peralatan Gambar 2 2 - 11 Barang lainnya 3395 1755 1640


Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya

diestimasi mencapai + 78,1 milyar dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 2.4. Jenis Aset dan Nilai Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten


No Barang/Aset NilaiBarang (Rp) Keterangan

1 Tanah (KIB-A) 366.950.000,00

2 Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)

50.190.726.892,67 Kendaraan, Meja, Kursi,AC,PC,Printer,Laptop

3 Bangunan dan Gedung (KIB-C)

24.104.479.3054,00 GedungKantor, Kantin,KanopiParkir,

Toilet,TempatWudhu, Kanopi Musholah

4 Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)

2.691.501.450,00 IPAL,InstalasiLAN

5 Aset Tetap Lainnya (KIB-E)

39.295.600,00 Maket Gunung Krakatau danBadak

Bercula

6 Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)

711.582.600,00 AlatPemantau Kualitas Udara

Total 78.104.535.847,67


Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun

2019 adalah senilai Rp. 78.104.535.847,67 dengan persentase

tertinggi jenis perlengkapan dan mesin yakni 50,1 milyar

(55,05%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan

persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 14,8

juta (0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut:

Gambar 2.3 Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

366.950.000,00

50.190.726.892,67

241.044.793.054,00

2.691.501.450,00

39.295.600,00

711.582.600,00

Tanah (KIB-A) Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)

Bangunan dan Gedung (KIB-C) Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)

Aset Tetap Lainnya (KIB-E) Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)

LKPj Tahun 2019 | Bab III, hal. 110

BAB III

KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI

BANTEN




BAB III

KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

3.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

Tahun 2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022

yakni : “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera

Dan Berakhlakul Karimah”.

Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan

demikian Misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

tahun 2017-2022, adalah Misi ke-1 (satu) dan Misi ke-5 (lima)

yaitu:

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance).

2. Misi ke-5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan lingkungan hidup

dan kehutanan maka dengan mengacu pada Misi Pertama :

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance), ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja

perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, data serta

penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan perumusan


strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan

secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Adapun Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi, ditujukan untuk konektivitas

pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan

dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal

yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang

mempengaruhinya

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang

lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk

mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman

dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah

alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat

dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal.


Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah seperti

pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga merupakan

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan

terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang

tentang apa yang diharapkan kedepan. Sebelum menetapkan

suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan

Misi Tujuan Sasaran

1 2 3

Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang

baik (Good Governance)

Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan,

pengendalian, evaluasi

pembangunan, Data serta Penelitian dan

Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi

dan arah kebijakan, program prioritas dan

kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran

Meningkatnya pengelolaan

akuntabilitas

kinerja

Meningkatkan

kualitas

pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi

Menjaga kualitas LH,

pengendalian pencemaran,

keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan

iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan

hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta

merawat keseimbangan

ekosistem

Terwujudnya

lingkungan hidup

yang berkualitas

Meningkatnya

kualitas perencanaan,

pengendalian dan perlindungan

hutan

https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan

https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu


beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman

dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten tentunya mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi yang

telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten

Tahun 2017-2022, akan sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan khususnya dan pembangunan Provinsi Banten secara

umum.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam

bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam

pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Program yang disusun

disesuaikan dengan bidang urusan di Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur

Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan

Hidup dan kehutanan pada Renstra Tahun 2017-2022

sebagaimana tabel 3.2 berikut ini :


Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan kualitas kinerja

perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data

serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai

dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas

dan kegiatan secara terukur,

jelas dan tepat sasaran

Meningkatnya

pengelolaan akuntabilitas

kinerja

Meningkatkan pelayanan

publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang

melayani langsung kepada masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis

proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada

standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta

respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

2 Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran,

keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim,

menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk

sosial dan ekonomi masyarakat

serta merawat keseimbangan ekosistem

Terwujudnya lingkungan hidup

yang berkualitas

Menurunkan pencemaran lingkungan hidup dan

meningkatkan kualitas udara dan air sungai serta upaya

adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan SDM,

sarana prasarana, mitra

strategis, teknologi, pengelolaan dan pengendalian

pencemaran lingkungan

Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan

kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan

dan Pengkajian Dampak

Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum


No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 5

Meningkatnya

kualitas perencanaan,

pengendalian dan

perlindungan hutan

Meningkatkan Funfsi Hutan dan Kawasan Lindung melalui

Perencanaan dan Pemanfatan

Hutan, Pengelolaan DAS, Konservasi SDA dan Ekosistem

serta Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung

melalui perencanaan dan

penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, aneka

usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi

hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan Fungsi Hutan

dan Kawasan Lindung

Peningkatan fungsi hutan dan

kawasan lindung serta kesadaran

masyarakat peduli hutan


3.4. Program dan Indikasi Kegiatan

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan

yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan

hidup dan urusan pilihan kehutanan dengan 3 (Tiga) Program

dan 52 (Lima Puluh Dua) kegiatan

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan, sasarannya

adalah Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

2. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan

perlindungan hutan

3. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya

Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja

kegiatan–kegiatan yang mendukung tercapaiannya program

tersebut diatas terdiri dari 8 kegiatan pada Program

Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 15 Kegiatan pada

Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan dan 29 Kegiatan

pada Program Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian sebagai

berikut :

A. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

hidup

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

4. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup


5. Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum

6. Peningkatan Kapasitas LH

7. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratoruim Lingkungan

8. Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan

B. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan

1. Perencanaan dan Penatagunaan Hutan

2. Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan

3. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

4. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

5. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

6. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

7. Pengembangan Pembenihan Tanaman HUtan

8. Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan

9. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada

Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

10. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada



Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang, dan CIlegon

12. Pengawasan dan Pengendalian SUmber Daya Hutan pada

Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon

13. Perlingundan dan Rehabilitasi Kawasan Tam Hutan Raya

Banten

14. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya

Banten

15. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)


C. Program Tata Kelola Pemerintahan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6. Peningkatan kapasitas aparatur

7. Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah

8. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

9. Penyediaan data pembangunan sektoral

10. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium

Lingkungan

11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT

Laboratorium

12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT

Laboratorium Lingkungan

13. Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada UPT

Laboratorium

14. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada UPTD Sertifikasi

dan Perbenihan Tanaman Hutan

15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD

Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD


17. Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada UPTD



18. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Lebak Tangerang

19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Cabang

Dinas LHK Wilayah Lebak Tangerang

20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Cabang Dinas

LHK Wilayah Lebak Tangerang

21. Koordinasi kedalam dan keluar daerah Pada Cabang Dinas

LHK Wilayah Lebak Tangerang

22. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Cabang

Dinas LHK Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

24. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Cabang Dinas

LHK Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

25. Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah Pada Cabang

Dinas LHK Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

26. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada UPTD Pengelolaan

Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)

27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD

Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)

28. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD


29. Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada UPTD


LKPj Tahun 2019 | Bab IV, hal. 121

BAB IV

LAPORAN PENGELOLAAN

KEUANGAN




BAB IV

LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tidak terjadi perubahan sebelum dan sesudah

Perubahan Anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-

(Seratus lima puluh juta rupiah). Target Pendapatan Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan melalui

Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)

jasa pengujian laboratorium Lingkungan.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan telah tercapai bahkan melampaui target

yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 150.188.000,- (Seratus

lima puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Atau 100,13%. Adapun rincian target dan realisasi anggaran

pendapatan tahun anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel.4.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2019

Kode rek Uraaian Target (Rp) Realisasi Lebih/(kurang) (Rp) (Rp) (%)

4 PENDAPATAN DAERAH

150.000.000 150.188.000 100,13 188.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

150.000.000 150.188.000 100,13 188.000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

150.000.000 150.188.000 100,13 188.000

41215 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

150.000.000 150.188.000 100,13 188.000

4121502 - Laboratorium 150.000.000 150.188.000 100,13 188.000


4.2 Alokasi Anggaran Belanja Tidak Lngsung dan Belanja Langsung TA 2019

Dukungan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun Anggaran 2019 Sebelum Perubahan (APBD

MURNI) adalah sebesar Rp. 59.534.000.000,- (Lima puluh

sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah)

dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 35.000.000.000,-

(Tiga puluh lima milyar rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.

24.534.000.000,- (Dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh

empat juta rupiah)

Dalam APBD Perubahan TA 2019 terjadi Perubahan Pagu

Anggaran menjadi sebesar Rp. 68.885.813.000,- (Enam puluh

delapan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta

delapan ratus tiga belas ribu rupah) dengan rincian Belanja

Tidak Langsung menjadi Rp. 39.581.000.000,-(Tiga puluh

Sembilan milyar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan

Belanja Langsung Rp. 29.304.813.000,- (Dua puluh sembilan

milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)

yang dilaksanakan melalui 3 (Tiga) Program dan 52 (Lima

puluh dua) kegiatan.

Rincian Kegiatan dan alokasi anggaran sebelum perubahan dan

setelah perubahan adalah sebagai berikut :


Tabel 4.2. Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2019

No Program/Kegiatan

Anggaran

Ket APBD Murni (Rp)

APBD Perubahan

(Rp)

1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.000.000.000 39.581.000.000

1 Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) 9.454.160.000 10.690.140.000

2 Tambahan Penghasilan PNS 25.545.840.000 28.890.860.000

II BELANJA LANGSUNG 24.534.000.000 29.304.813.000

A PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET

64.000.000 64.000.000

2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 270.000.000 295.000.000

3 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 150.000.000 481.000.000

4 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 1.000.000.000 1.665.516.000

5 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN 6.052.455.000 6.291.321.000

6 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 113.000.000 113.000.000

7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH 200.000.000 200.000.000

8 PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

30.000.000 30.000.000

9 PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL 180.000.000 168.000.000

10 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

900.000.000 1.137.021.400

11 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

500.000.000 609.925.000

12 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

354.300.000 457.353.600

13 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

20.000.000 20.000.000

14 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

50.000.000 50.000.000

15 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

120.000.000 120.000.000

16 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

200.000.000 194.360.000

17 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

20.000.000 25.640.000


No Program/Kegiatan

Anggaran

Ket APBD Murni (Rp)

APBD Perubahan

(Rp)

1 2 3 4 5

18 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

107.700.000 107.700.000

19 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

110.100.000 110.100.000

20 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

460.000.000 460.000.000

21 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

55.000.000 55.000.000

22 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON

70.000.000 70.000.000

23 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON

130.000.000 130.000.000

24 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON

225.000.000 325.000.000

25 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON

45.000.000 45.000.000

26 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)

135.000.000 135.000.000

27 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)

155.000.000 155.000.000

28 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)

138.000.000 138.000.000

29 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)

20.000.000 20.000.000

B PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

-

30 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

503.000.000 503.000.000

31 PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 1.154.000.000 1.164.000.000

32 PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP 480.000.000 810.000.000

33 PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

330.000.000 330.000.000

34 PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM 355.000.000 355.000.000

35 PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 420.000.000 745.000.000


No Program/Kegiatan

Anggaran

Ket APBD Murni (Rp)

APBD Perubahan

(Rp)

1 2 3 4 5

36 PENINGKATAN JAMINAN MUTU LABORATORIUM LINGKUNGAN

275.000.000 275.000.000

37 PENGUJIAN DAN ANALISA LABORATORIUM LINGKUNGAN

682.900.000 682.900.000

C PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN

-

38 PERENCANAAN DAN PENATAGUNAAN HUTAN

415.000.000 515.000.000

39 PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

450.000.000 725.000.000

40 PENGEMBANGAN ANEKA USAHA DAN PROMOSI KEHUTANAN

606.250.000 606.250.000

41 PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

600.000.000 900.000.000

42 KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM 375.000.000 600.000.000

43 PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 450.000.000 650.000.000

44 PENGEMBANGAN PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN 503.750.000 742.465.000

45 SERTIFIKASI DAN PROTEKSI PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN

160.000.000 160.000.000

46 REHABILITASI LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

1.154.400.000 1.154.400.000

47 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA HUTAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG

280.600.000 380.600.000

48 REHABILITASI LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON

1.300.000.000 1.478.716.000

49 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA HUTAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON

225.000.000 325.000.000

50 PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN

271.000.000 271.000.000

51 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN

261.000.000 361.000.000

52 REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL (DAK)

1.407.545.000 1.407.545.000

JUMLAH BTL + BL 59.534.000.000 68.885.813.000

4.3 Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja (Program/kegiatan)

Adapun jumlah realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2019


sebesar 65.410.876.021,- (94,96%) dengan realisasi fisik

sebesar 100,00% terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan

pagu sebesar Rp. 39.581.000.000,- realisasi sebesar Rp.

37.072.723.189,- (93,66%) realisasi fisik 100% dan Belanja

Langsung dengan pagu sebesar Rp. 29.304.813.000,- realisasi

sebesar Rp. 28.338.152.832,- (96,70%) dengan realisasi fisik

sebesar 99,82%.

Realisasi keuangan dan fisik Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2019 selengkapnya

dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3. Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2019

No Uraian (Prog/Keg) Anggaran (Rp)

Realisasi Sisa Anggaran

(Rp) (Rp) % Fisik

%

1 2 3 4 5 6 7

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.581.000.000 37.072.723.189 93,66% 100 2.508.276.811

1 BELANJA PEGAWAI (GAJI

DAN TUNJANGAN) 10.690.140.000 9.952.474.685 93,10% 100 737.665.315

2 TAMBAHAN PENGHASILAN

PNS 28.890.860.000 27.120.248.504 93,87% 100 1.770.611.496

II BELANJA LANGSUNG 29.304.813.000 28.338.152.832 96,70% 99,92 966.660.168

A PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

1 PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA KEUANGAN DAN

NERACA ASET

64.000.000 64.000.000 100% 100 -

2 PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN 295.000.000 282.861.350 95.89% 100 12.138.650

3 PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR 481.000.000 476.160.900 98,99% 100 4.839.100

4 PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA KANTOR 1.665.516.000 1.636.817.784 98,28% 100 28.698.216

5 PENYEDIAAN BARANG DAN

JASA PERKANTORAN 6.291.321.000 6.134.683.382 97,51% 100 156.637.618

6 PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR 113.000.000 113.000.000 100% 100 -

7

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH

200.000.000 199.812.750 99.91% 100 187.250




(Rp) (Rp) % Fisik

%

1 2 3 4 5 6 7

8

PENINGKATAN

PENGELOLAAN KEARSIPAN

DAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

30.000.000 30.000.000 100% 100 -

9 PENYEDIAAN DATA

PEMBANGUNAN SEKTORAL 168.000.000 166.163.000 98,91% 100 1.837.000

10 PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR PADA

UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN

1.137.021.400 1.112.869.100 97,88% 100 24.152.300

11 PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA KANTOR

PADA UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN

609.925.000 606.713.859 99,47% 100 3.211.141

12

PENYEDIAAN BARANG DAN

JASA PERKANTORAN PADA

UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN

457.353.600 444.577.000 97,21% 100 12.776.600

13

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

20.000.000 19.970.783 99,85% 100 29.217

14

PENGADAAN SARANA


UPTD SERTIFIKASI DAN

PERBENIHAN TANAMAN

HUTAN

50.000.000 47.195.297 94,39% 100 2.804.703

15

PEMELIHARAAN SARANA



PERBENIHAN TANAMAN

HUTAN

120.000.000 110.772.440 92,31% 100 9.227.560

16

PENYEDIAAN SARANA



PERBENIHAN TANAMAN

HUTAN

194.360.000 177.341.679 91,24% 100 17.018.321

17

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA UPTD

SERTIFIKASI DAN

PERBENIHAN TANAMAN

HUTAN

25.640.000 24.576.000 95,85% 100 1.064.000

18

PENGADAAN SARANA


CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

107.700.000 91.440.500 84,90% 100 16.259.500

19

PEMELIHARAAN SARANA


PADA CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

110.100.000 105.997.500 96,27% 100 4.102.500




(Rp) (Rp) % Fisik

%

1 2 3 4 5 6 7

20



CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

460.000.000 423.570.542 92,08% 100 36.429.458

21

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA CABANG

DINAS LHK WILAYAH LEBAK

DAN TANGERANG

55.000.000 54.910.000 99,84% 100 90.000

22

PENGADAAN SARANA


CABANG DINAS LHK

WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG DAN CILEGON

70.000.000 64.103.800 91,58% 100 5.896.200

23

PEMELIHARAAN SARANA



WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG DAN CILEGON

130.000.000 129.851.800 99,89% 100 148.200

24



CABANG DINAS LHK

WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG DAN CILEGON

325.000.000 320.823.708 98,71% 100 4.176.292

25

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA CABANG

DINAS LHK WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG DAN

CILEGON

45.000.000 42.350.000 94,11% 100 2.650.000

26

PENGADAAN SARANA


UPTD PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

135.000.000 127.389.600 94,36% 100 7.610.400

27

PEMELIHARAAN SARANA


PADA UPTD PENGELOLAAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN (TAHURA)

155.000.000 150.223.000 96,62% 100 4.777.000

28



UPTD PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

138.000.000 128.089.131 92,82% 100 9.910.869

29

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

20.000.000 19.193.900 95,97% 100 806.100




(Rp) (Rp) % Fisik

%

1 2 3 4 5 6 7

B PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

-

30

PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

503.000.000 497.851.300 98,98% 100 5.148.700

31 PENGELOLAAN SAMPAH DAN

LIMBAH B3

1.654.000.000

1.579.144.695 95,47% 100 74.855.305

32 PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN HIDUP

810.000.000 702.293.040 86,70% 95,83 107.706.960

33 PERENCANAAN DAN

PENGKAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP

330.000.000 327.884.000 99,36% 100 2.116.000

34 PELAYANAN PENGADUAN

DAN PENEGAKAN HUKUM

355.000.000 322.330.350 90,80% 100 32.669.650

35 PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

745.000.000 717.253.200 96,28% 100 27.746.800

36

PENINGKATAN JAMINAN

MUTU LABORATORIUM

LINGKUNGAN

275.000.000 260.514.426 94,73% 100 14.485.574

37

PENGUJIAN DAN ANALISA

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

682.900.000 653.594.222 95,71% 100 29.305.778

C PROGRAM PENGELOLAAN

DAN KONSERVASI HUTAN

-

38 PERENCANAAN DAN

PENATAGUNAAN HUTAN

515.000.000 508.243.227 98,69% 100 6.756.773

39 PEMANFAATAN HUTAN DAN

PENATAUSAHAAN HASIL

HUTAN

725.000.000 717.570.000 98,98% 100 7.430.000

40 PENGEMBANGAN ANEKA

USAHA DAN PROMOSI

KEHUTANAN

606.250.000 594.167.500 98,10% 100 12.082.500

41 PENGELOLAAN DAS DAN

REHABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

900.000.000 861.882.760 95,76% 100 38.117.240

42 KONSERVASI SDA DAN

EKOSISTEM

600.000.000 593.685.807 98,95% 100 6.314.193

43 PENYULUHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

650.000.000 626.425.600 96,37% 100 23.574.400

44

PENGEMBANGAN

PEMBENIHAN TANAMAN

HUTAN

742.465.000 706.473.998 95,15% 100 35.991.002

45 SERTIFIKASI DAN PROTEKSI

PEREDARAN BENIH

TANAMAN HUTAN

160.000.000 157.277.920 98,30% 100 2.722.080

46

REHABILITASI LAHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA

CABANG DINAS LHK

1.154.400.000

1.108.173.800 96,00% 100 46.226.200




(Rp) (Rp) % Fisik

%

1 2 3 4 5 6 7

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

47

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBER

DAYA HUTAN PADA CABANG

DINAS LHK WILAYAH LEBAK

DAN TANGERANG

380.600.000 364.935.000 95,88% 100 15.665.000

48


PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG, DAN CILEGON

1.478.716.000 1.434.005.584 96,98% 100 44.710.416

49

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBER

DAYA HUTAN PADA CABANG

DINAS LHK WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG, DAN

CILEGON

325.000.000 301.195.000 92,68% 100 23.805.000

50

PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI KAWASAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN

271.000.000 269.005.000 99,26% 100 1.995.000

51

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN

361.000.000 332.701.598 92,16% 100 28.298.402

52 REHABILITASI LAHAN DAN

PERHUTANAN SOSIAL (DAK)

1.407.545.000 1.396.086.000 99,19% 100 11.459.000

JUMLAH BL + BTL

68.885.813.000 65.410.876.021

94,96% 99,92 3.474.936.979


Tabel 4.4. Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan sampai dengan tolok ukur DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran2019

No Kegiatan/ Tolok Ukur Target Kinerja

Pagu Anggaran Perubahan (Rp)

Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja

Fisik (%)

Sisa Anggaran Jumlah Silpa

(Rp) Keterangan

Rp % Anggaran Tidak Digunakan (Rp)

Sisa Kontrak (Rp)

1 Belanja Tidak Langsung

39.581.000.000 37.072.723.189 93,66 93,66 100 2.508.276.811 - 2.508.276.811

6,34

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai

10.690.140.000 9.952.474.685 93,10 737.665.315 737.665.315

Gaji Pokok dan Tunjangan

2. Tambahan Penghasilan PNS

28.890.860.000 27.120.248.504 93,87 1.770.611.496 1.770.611.496

Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Langsung 29.304.813.000 28.338.152.832 96,70 96,70 99,92 590.538.341

376.121.827

966.660.168

3,30

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

27 dokumen

64.000.000 64.000.000 100,00 27 dokumen

100 - - -

1. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

22 dokumen

32.765.000 32.765.000 100,00 22 dokumen

- -

-

2. Penyusunan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

3 dokumen 14.856.000 14.856.000 100,00 3

dokumen

-

-

-

3. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

2 dokumen 16.379.000 16.379.000 100,00 2 dokumen

- -

-

3 Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

18

dokumen

295.000.000 282.861.350 95,89 18

dokumen

100 12.138.650 -

12.138.650

1. Penyusunan

Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

3 dokumen

35.400.000

35.394.000 99,98 3

dokumen

6.000

-

6.000

sisa transport

perjalanan dinas





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan tahunan

10 dokumen

182.225.000 173.970.650 95,47 10 dokumen

8.254.350 -

8.254.350

Efisiensi penggandaan, mamin rapat, adcost perjalanan

dinas, narsum rapat penyusuna dokumen analisa resiko

3. Penyusunan Evaluasi Pengendalian

5 dokumen 77.375.000 73.496.700 94,99 5 dokumen

3.878.300 -

3.878.300

Efisiensi mamin, adcost perjalanan

dinas, narsum rapat penyusunan laporan evaluasi kinerja triwulan (Sakip)

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 unit, 37 meter

481.000.000 476.160.900 98,99 1 unit, 37 meter

100 4.839.100

4.839.100


1 unit, 37 meter

481.000.000

476.160.900 98,99 1 unit, 37 meter

4.839.100

4.839.100

sisa kontrak

5. Pengadaan Sarana dan

Prasarana pada UPT Laboratorium

17 unit 1.137.021.400 1.112.869.100 97,88 17 unit 100

24.152.300

24.152.300

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

17 unit 1.137.021.400 1.112.869.100 97,88 17 unit 24.152.300

24.152.300

sisa kontrak

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah

8 Unit 70.000.000 64.103.800 91,58 8 Unit 100 5.896.200 - 5.896.200





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

Pandeglang, Serang

Dan Cilegon

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

8 unit 70.000.000

64.103.800 91,58 8 unit 5.896.200 5.896.200

Efisiensi Kontrak Karena

Pembelian Melalui E-Katalog

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

5 paket 50.000.000 47.195.297 94,39 5 unit 100 2.804.703

2.804.703


5 paket 50.000.000

47.195.297 94,39 5 unit 2.804.703

2.804.703

Efisiensi Pengadaan Plang Lembaga dan Efisiensi Pengadaan Meja, Kursi dan Lemari arsip Kerja Pejabat

8. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya

(TAHURA) Banten

13 unit 135.000.000 127.389.600 94,36 13 unit 100 -

7.610.400

7.610.400


13 unit 135.000.000

127.389.600 94,36 13 unit 7.610.400

7.610.400

Sisa Kontrak Pengadaan Pompa, Komputer, Alat

Studio,Alat Lab lainnya dan Pengadaan Billboard





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

9. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

12 bulan 1.665.516.000 1.636.817.784 98,28 12 bulan 100 28.698.216 -

28.698.216

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

42 unit 500.000.000

485.651.034 97,13 42 unit 8.949.716 8.949.716


7 paket, 185 unit

1.165.516.000 1.151.166.750 98,77 7 paket, 185 unit

19.748.500 19.748.500

10. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium

12 bulan 609.925.000 606.713.859 99,47 12 bulan 100 3.211.141 - 3.211.141

1. Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional

12 bulan

75.700.000

75.640.000 99,92 12 bulan 60.000

60.000

sisa kontrak

2. Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor

12 bulan 6.000.000

6.000.000

100,00 12 bulan - -

3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium

12 bulan 528.225.000 525.073.859 99,40 12 bulan 3.151.141 3.151.141

sisa pembayaran internet dan sisa kontrak

11. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas

LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

12 bulan 130.000.000 129.851.800 99,89 12 bulan 100 148.200 -

148.200

1. Pemeliharan Sarana dan

Prasarana Kantor

12 bulan 23.150.000 23.150.000 100,00 12 bulan - -

2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

12 bulan 76.850.000 76.850.000 100,00 12 bulan - -





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

3 Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Tempat Kerja

12 bulan 30.000.000

29.851.800 99,51 12 bulan 148.200 148.200

efisiensi kontrak


pada pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman

Hutan

12 bulan 120.000.000 110.772.440 92,31 12 bulan 100 9.227.560 - 9.227.560

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

12 bulan 66.900.000

58.259.440 87,08 12 bulan 8.640.560 8.640.560

Efisiensi servis kendaraan roda dua, sisa pembayaran

pajak & BBNKB

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

12 bulan 53.100.000

52.513.000 98,89 12 bulan 587.000 587.000

Efisiensi kontrak pemeliharaan bangunan tempat kerja dan efisienasi pemeliharaan sapras kantor


pada UPTD Pengelolaan Tahura

Hutan Raya (TAHURA) Banten

12 bulan 155.000.000 150.223.000 96,92 12 bulan 100 4.777.000 - 4.777.000

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

12 bulan 60.000.000

56.406.000 94,01 12 bulan 3.594.000 3.594.000

efisiensi belanja jasa service,

pelumas dan STNK


12 bulan 95.000.000

93.817.000 98,75 12 bulan 1.183.000 1.183.000

efisiensi Pemeliharaan komputer dan





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

bangunan tempat kerja


12 bulan 6.291.321.000 6.134.683.382 97,51 12 bulan 100 78.877.614 77.760.004

156.637.618

1. Operasional Kantor Tidak Tetap

272 orang 4.689.510.000 4.610.732.386 98,32 272 orang 78.777.614 78.777.614

Honor TKS dan BPJS Kesehatan

2. Penyediaan Barang Pakai Habis

12 bulan 286.687.500 284.484.800 99,23 12 bulan 2.202.700

2.202.700

Sisa Kontrak ATK dan peralatan olah raga

3. Penyediaan Bahan Cetak

12 bulan 108.881.500 107.177.500 98,43 12 bulan 1.704.000

1.704.000

sisa kontrak

4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor

12 bulan 168.570.000 167.705.000 99,49 12 bulan 865.000

865.000

sisa kontrak

5. Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12 bulan 691.800.000 656.622.496 94,92 12 bulan 35.177.504

35.177.504

Sisa Telepon, Listrik dan sewa gedung

6. Penyediaan BBM 12 bulan 333.372.000 295.561.200 88,66 12 bulan 37.810.800

37.810.800

sisa kontrak

7. Penyediaan Promosi dan

Publikasi

12 bulan 12.500.000

12.400.000 99,20 12 bulan 100.000 100.000

efisiensi

15. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT

Laboratorium

12 bulan 457.353.600 444.577.000 97,21 12 bulan 100 12.776.600 - 12.776.600

1. Operasional Perkantoran

12 bulan 226.500.000 224.000.000 98,90 12 bulan 2.500.000 2.500.000

efisiensi

2. Penyediaan Barang

Habis Pakai

12 bulan 143.651.800 141.593.000 98,57 12 bulan 2.058.800

2.058.800

efisiensi


12 bulan 3.933.800 3.883.800 98,73 12 bulan 50.000 50.000

efisiensi


12 bulan 15.300.000

13.350.000 87,25 12 bulan 1.950.000 1.950.000

efisiensi





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

5. Penyediaan BBM 12 bulan 67.968.000 61.750.200 90,85 12 bulan 6.217.800 6.217.800

sisa BBM

16 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada pada Cabang

Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

12 bulan 325.000.000 320.823.708 98,71 12 bulan 100 3.176.292 1.000.000

4.176.292


12 bulan 11.250.000 11.250.000 100,00 12 bulan - -


12 bulan 19.200.000

19.200.000 100,00 12 bulan - -


Pakai Habis

12 bulan 88.150.000 86.325.000 97,93 12 bulan 1.825.000

1.825.000


12 bulan 206.400.000

204.048.708 98,86 12 bulan 1.351.292 1.000.000

2.351.292

17 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

12 bulan 194.360.000 177.341.679 91,24 12 bulan 100 17.018.321 - 17.018.321

1. Penyediaan Barang Habis Pakai

12 bulan 20.000.000

17.963.000 89,82 12 bulan 2.037.000 2.037.000

efisiensi kontrak


12 bulan 5.032.000

5.032.000 100,00 12 bulan - -

ATK

3. Peneyediaan Makan Minum kantor

12 bulan 54.200.000

53.540.000 98,78 12 bulan 660.000 660.000

Anggaran tidak digunakan

4. Penyediaan BBM 12 bulan 40.128.000 35.960.672 89,61 12 bulan 4.167.328

4.167.328

sisa BBM


12 bulan 75.000.000

64.846.007 86,46 12 bulan 10.153.993 10.153.993

Efisiensi dari Listrik, internet





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

dan surat kabar/majalah


pada UPTD

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten

12 bulan 138.000.000 128.089.131 92,82 12 bulan 100 9.760.669 150.200

9.910.869

1. Oprasional Kantor Tidak Tetap

12 bulan 10.500.000

10.350.000 98,57 12 bulan 150.000

150.000

Sisa Kontrak belanja pakaian kerja lapangan


Habis Pakai

12 bulan 17.083.500 17.083.500 100,00 12 bulan -

-


12 bulan 8.720.400 8.720.200 100,00 12 bulan 200

200


12 bulan 17.100.000

17.100.000 100,00 12 bulan - -


12 bulan 25.500.000

25.489.331 99,96 12 bulan 10.669 10.669

belanja listrik, telepon dan faksimili/ internet


efisiensi bbm, kendaraan roda 2

19. Peningkatan Kapasitas Aparatur

12 bulan 113.000.000 113.000.000 100,00 12 bulan 100 - - -

1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

12 bulan 3.000.000

3.000.000

100,00 12 bulan - -

-

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur

12 bulan 110.000.000

110.000.000 100,00 12 bulan - -

-

20 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

12 bulan 30.000.000 30.000.000 100,00 12 bulan 100 - - -





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

dan Pelayanan

Perpustakaan

1. Pengelolaan Kearsipan

12 bulan 30.000.000

30.000.000

100,00 12 bulan - -

-

21 Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

12 bulan 200.000.000 199.812.750 99,91 12 bulan 100 187.250 -

187.250

1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan

12 bulan 200.000.000

199.812.750 99,91 12 bulan 187.250 187.250

sisa transport

22. Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium

12 bulan 20.000.000 19.970.783 99,85 12 bulan 100 29.217 -

29.217

sisa transport

1. perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan 10.650.000

10.620.783 99,73 12 bulan 29.217 29.217

sisa transport

2. perjalanan dinas luar daerah

12 bulan 9.350.000

9.350.000 100,00 12 bulan - -

23. Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan

Perbenihan Tanaman Hutan

12 bulan 25.640.000 24.576.000 95,85 12 bulan 100 1.064.000 -

1.064.000

1 Koordinasi Kedalam

12 bulan 12.800.000

12.190.000 95,23 12 bulan 610.000 610.000

Efisiensi transport dan uang saku sesuai add cost

perjalanan

2 Koordinasi Keluar Daerah

12 bulan 12.840.000 12.386.000 96,46 12 bulan 454.000 Efisiensi transport dan uang saku





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

sesuai add cost perjalanan

24. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten

12 bulan 20.000.000 19.193.900 95,97 12 bulan 100 806.100 - 806.100

1 Rapat Koordinasi Kedalam Daerah

12 bulan 11.160.000 10.638.500 95,33 12 bulan 521.500 521.500

sisa transport

2 Rapat Koordinasi Keluar Daerah

12 bulan 8.840.000

8.555.400 96,78 12 bulan 284.600 284.600

sisa transport

25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

12 bulan 107.700.000 91.440.500 84,90 12 bulan 100 - 16.259.500

16.259.500

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor

12 bulan 107.700.000

91.440.500 84,90 12 bulan 16.259.500

16.259.500

efisiensi kontrak pengadaan lemari, meja kursi dan alat

studio

26. Pemelliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

12 bulan 110.100.000 105.997.500 96,27 12 bulan 100 3.445.000 657.500

4.102.500

1. Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

12 bulan 30.000.000

30.000.000

100,00 12 bulan - -

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

12 bulan 80.100.000

75.997.500 94,88 12 bulan 3.445.000 657.500

4.102.500

penggantian suku cadang





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)


dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

12 bulan 460.000.000 423.570.542 92,08 12 bulan 100 35.778.564

650.894

36.429.458


12 bulan 12.936.000 12.800.106 98,95 12 bulan 135.894

135.894

efisiensi kontrak


12 bulan 67.200.000

66.000.000 98,21 12 bulan 1.200.000 1.200.000

sisa makan minum

3. Penyediaan Barang Habis Pakai

12 bulan 62.920.000 62.405.000 99,18 12 bulan 515.000

515.000

efisiensi kontrak ATK

4. Operasional Jasa KntorJasa Telepon,

Listrik dan PHBI/PHBN

12 bulan 252.000.000

245.802.236 97,54 12 bulan 6.197.764 6.197.764

Sisa Telepon, Listrik dan

PHBI/PHBN


Sisa BBM

28. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang

12 bulan 55.000.000 54.910.000 99,84 12 bulan 100 90.000 - 90.000

1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

12 bulan 55.000.000

54.910.000 99,84 12 bulan 90.000 90.000

Sisa transport

29. Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai CDLHK

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

12 bulan 45.000.000 42.350.000 94,11 12 bulan 100 2.650.000 -

2.650.000





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan

Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

12 bulan 45.000.000

42.350.000 94,11 12 bulan 2.650.000 -

2.650.000

30. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

4 dokumen

168.000.000 166.163.000 98,91 4 dokumen

100 797.000 1.040.000

1.837.000

1. Penyusunan Profile Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

1 dokumen 4.800.000

4.800.000 100,00 1 dokumen

- -

2. Pengelolaan PPID 1 dokumen 70.800.000

69.860.000 98,67 1 dokumen

940.000

940.000

sisa kontrak jasa konsultansi pengelolaan website

3. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

1 dokumen 57.750.000 57.750.000 100,00 1 dokumen

- 100.000

100.000

sisa kontrak

4. Penyusunan Statsitik aektoral dan informasi Geospasial

1 dokumen 34.650.000 33.753.000 97,41 1 dokumen

797.000 797.000

sisa adcost perjalanan dinas

31. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

100% 330.000.000 327.884.000 99,36 100% 100 556.000 .560.000 2.116.000

1. Kajian Lingkungan

Hidup Stategis

1 dokumen

100.550.000

100.195.000 99,65 1

dokumen

355.000

355.000

sisa kontrak

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan dan

5 dokumen 193.950.000 192.189.000 99,09 5 dokumen

556.000 1.205.000

1.761.000

sisa kontrak, perjananan dinas luar daerah





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

Kinerja Pengelolaan Lingkungan

3. Pembinaan Tata Laksanan

Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan izin Lingkungan

2 dokumen 35.500.000

35.500.000 100,00 2 dokumen

- -

32. Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Lingkungan

100% 355.000.000 322.330.350 90,80 100% 100 12.912.000 19.757.650

32.669.650

1. Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan Kehutanan

100% 276.455.000 247.286.850 89,45 100% 9.410.500 19.757.650

29.168.150

sisa kontrak uji lab dan sisa belanja obat-obatan, honor narasumber, perjalanan dinas

2. Pengawasan dan

Pengendalian tidak langsung terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

100

usaha/ industri

78.545.000 75.043.500 95,54 100

usaha/ industri

3.501.500

3.501.500

honor

narasumber, perjadin

33. Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

100% 745.000.000 717.253.200 96,28 100% 100 21.300.000

6.446.800

27.746.800

1. Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan

25 sekolah 319.035.000 313.633.200 98,31 25 sekolah

150.000 5.251.800

5.401.800

sisa kontrak bahan percontohan (nak sampah),





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

perjalanan dinas dalam daerah

2. Pembinaan dan

Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provisni Banten

7 kab/kota 38.950.000 38.050.000 97,69 7

kab/kota

900.000

900.000

uang transport

3. Pemberdayaan Pada Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat

Hukum Adat

2 saka (stuan

karya) / 8 kwarcab

(256 orang)

387.015.000 365.570.000 94,46 2 saka (stuan

karya) / 8 kwarcab

(256 orang)

20.250.000 1.195.000

21.445.000

sisa kontrak perlengkapan peserta, mamin kegiatan, sewa

sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah dan uang saku

34. Pemeliharaaan Lingkungan Hidup

100% 810.000.000 702.293.040 86,70 100% 95,83 106.706.960 1.000.000

107.706.960

1. Penyusunan data dan informasi

keanekaragaman hayati

1 dokumen 17.170.000 17.170.000 100,00 1 dokumen

- -

2. Pembentukan Pusat Mangrove Prov. Banten

3 dokumen 186.050.000 81.429.500 43,77 3 dokumen

104.620.500 104.620.500

Pembentukan Mangrove Center dikarenakan MOU antara Pemprov dan

Pemkot Serang belum tertandatangani





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

3. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman

Hayati

3 lokasi 25.000.000

24.700.000 98,80 3 lokasi 300.000

300.000

sisa kontrak

4. Pemantauan dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

3 lokasi 15.000.000

14.800.000 98,67 3 lokasi 200.000

200.000

sisa kontrak

5. Pembinaan Adaptasi dan Migrasi Perubahan Iklim

22 desa 468.150.000 465.868.500 99,51 22 desa 1.981.500 500.000

2.481.500

sisa kontrak, perlengkapan peserta, uang saku, mamin,

perjadin,

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah

2 dokumen 98.630.000 98.325.040 99,69 2 dokumen

104.960 104.960

sisa transport


100% 1.654.000.000 1.579.144.695 95,47 100% 100 59.677.705 15.177.600

74.855.305

1. Pembinaan

Pengelolaan Sampah

8 lembaga

1.404.000.000

1.350.530.337 96,19 8

lembaga

38.676.063

14.793.600

53.469.663

sisa kontrak,

belanja jasa kebersihan, perjalanan dinas luar daerah, uang saku, promosi dan publikasi, sewa sarana mobilitas

darat, belanja bbm.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

1 dokumen 100.000.000

97.661.000 97,66 1 dokumen

1.955.000 384.000

2.339.000

perjalanan dinas luar daerah dan uang saku





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

Penenganan Sampah dan Limbah B3

3. Pemantauan dan Pembinaan

Pengelolaan Limbah B3

100 industri

150.000.000

130.953.358 87,30 100 industri

19.046.642 19.046.642

belanja perjalanan dinas

dalam daerah

36. Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

100% 503.000.000 497.851.300 98,98 100% 100 1.463.500

3.685.200

5.148.700

1. Pemantauan Kualitas Air

(Sungai, Laut, Danau)

1 Laut 122.286.000 121.592.500 99,43 1 Laut 205.500 488.000

693.500

sisa kontrak dan sisa sewa

perahu

2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

32 lokasi 128.500.000 127.586.300 99,29 32 lokasi 894.500 19.200

913.700

sisa kontrak dan sisa transport

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

1 dokumen 140.000.000

136.830.000 97,74 1 dokumen

3.170.000

3.170.000

sisa kontrak

4. Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Terhadap Pelaku Usaha Kegiatan

30 industri 102.414.000 102.052.000 99,65 30 industri

354.000 8.000

362.000

sisa kontrak, perjadin

5. Pemantauan Kerusakan Situ/Danau

1 dokumen 9.800.000

9.790.500 99,90 1 dokumen

9.500 9.500

sisa tansport





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

37. Peningkatan Jaminan

Mutu Laboratorium Lingkungan

100% 275.000.000 260.514.426 94,73 100% 100 14.421.474

64.100

14.485.574

1. Akreditasi/ Surveilan

Laboratorium Lingkungan

25 parameter

/ 1 dokumen

106.280.000 103.697.622 97,57 25 paramete

r / 1 dokumen

2.195.878 64.100

2.259.978

Sisa Transport, sewa

penginapan

2. Pembinaan Jaminan Mutu Lab. Lingkungan

100 orang 168.720.000 156.816.804 92,95 100 orang 12.225.596 12.225.596

Sisa Transport narasumber, uang saku dan penginapan

38. Pengujian dan Analisa Laboratorium

Lingkungan

100% 682.900.000 653.594.222 95,71 100% 100 4.417.578 24.888.200

29.305.778

1. Pengujian dan Analisa Sample Uji

174 sampel 644.785.000 617.410.222 95,75 174 sampel

2.486.578 24.888.200

27.374.778

efiseinsi kontrak, sisa transport

2. Pembinaan Pengujian dan Analisa Lab. Lingkungan

2 kali 38.115.000 36.184.000 94,93 2 kali 1.931.000 1.931.000

Sisa Transport Narasumber, sisa transport perjalanan dinas

39. Pemanfaatan hutan

dan penatausahaan hasil hutan

100% 725.000.000 717.570.000 98,98 100% 100 4.620.000

2.810.000

7.430.000

1. Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri

10 kelompok

547.370.000 540.820.000 98,80 10 kelompok

3.750.000 2.800.000

6.550.000

Sisa Kontrak, sisa perjalanan dinas dan sisa narasumber

2. Penatausahaan Hasil Hutan

3 dokumen 177.630.000 176.750.000 99,50 3 dokumen

870.000 10.000

880.000

Sisa Kontrak, sisa perjalanan

dinas dan sisa narasumber


100% 515.000.000 508.243.227 98,69 100% 100 6.266.773 490.000

6.756.773





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

1. Perencanaan Hutan

6 dokumen 376.750.000 371.664.700 98,65 6 dokumen

4.595.300 490.000

5.085.300

sisa kontrak, perjadin, narasumber

2. Pemantapan Kawasan Hutan

6 kawasan 138.250.000 136.578.527 98,79 6 kawasan

1.671.473 1.671.473

sisa perjadin, narsum


100% 606.250.000 594.167.500 98,01 100% 100 3.082.500 9.000.000

12.082.500

1. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

2 kelompok 198.127.000 197.213.000 99,54 2 kelompok

614.000 614.000

sisa transport Perjalanan Dinas

2. Pengembangan Kawasan Bambu

Terpadu

75 orang 67.388.000 65.340.000 96,96 75 orang 2.348.000 -

2.348.000

sisa transport Perjalanan

Dinas

3. Promosi Anke Usaha Kehutanan

2 event 340.735.000 331.614.500 97,32 2 event 120.500 9.000.000

9.120.500

sisa kontrak dekorasi pameran

42. Konservasi SDA dan Ekosistem

100% 600.000.000 593.685.807 98,95 100% 100 2.592.860 3.721.333

6.314.193

1. Pemulihan kawasan konservasi (Luar

Kawasan) yang terdegradasi

1 unit 62.995.000 61.383.500 97,44 1 unit 401.500 1.210.000

1.611.500

Sisa Perjalanan Dinas dan Sisa Kontrak

2. Pembinaan Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar

1 unit 15.226.000 15.153.000 99,52 1 unit 573.000 573.000

Sisa Perjalanan Dinas

3. Pengelolaan Data

dan informasi Kawasan Ekosistem Esensial

1 dokumen 21.741.000 21.398.000 98,42 1

dokumen

343.000

343.000

Sisa Perjalanan

Dinas





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

4. Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi


270.000 2.319.333

2.589.333

Sisa Perjalanan Dinas dan Sisa Kontrak

5. Perencanaan Pemantapan Taman Kehati Banten

1 dokumen 50.000.000

49.808.000 99,62 1 dokumen

192.000

192.000

Sisa Kontrak

6. Perencanaan Pembentukan Lembaga Konservasi Exsitu

1 dokumen 40.312.000 39.256.600 97,38 1 dokumen

1.005.360 1.005.360

Sisa Perjalanan Dinas


100% 650.000.000 626.425.600 96,37 100% 100 23.113.400 461.000

23.574.400

1. Penyusunan Data dan Informasi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

1 dokumen 25.000.000

25.000.000 100,00 1 dokumen

- -

2. Pengembangan

Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kab. Serang, Pdg, Lebak

40

kelompok

375.090.000 362.161.500 96,55 40

kelompok

12.467.500

461.000

12.928.500

Belanja bahan

percontohan (sisa Kontrak), belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja narasumber

3. Peningkatan

Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi dan Pecinta Alam

100 orang 51.730.000 48.820.000 94,37 100 orang 2.910.000

2.910.000

belanja

perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honor narasumber





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

4. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan

138 orang 193.180.000 186.447.100 96,51 138 orang 6.732.900 6.732.900

belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honor narasumber

5. Peningkatan Peran Serta dan usaha ekonomi Produktif kehutanan di sekitar hutan

5 kelompok 5.000.000

3.997.000 79,94 5 kelompok

1.003.000 1.003.000

belanja perjalanan dinas dalam daerah

44. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

(DAK)

100% 1.407.545.000 1.396.086.000 99,19 100% 100 - 11.459.000

11.459.000

1. Pengembangan Hutan Rakyat

500 Hektar 1.407.545.000 1.396.086.000 99,19 500 Hektar

11.459.000

11.459.000

Sisa kontrak/efisiensi

45. Pengelolaan DAS dan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

100% 900.000.000 861.882.760 95,76 100% 100 34.949.240

3.168.000

38.117.240

1. Perencanaan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi

Lahan

1 dokumen 50.000.000

49.940.000 99,88 1 dokumen

192.000

192.000

sisa kontrak

2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Fungsi Lindung dan Gerakan Penanaman Pohon

2 Hektar 600.000.000

562.782.760 93,80 2 Hektar 34.949.240 1.970.000

36.919.240

Sisa Kontrak, Narasumber , ceremonial HMPI

3. Rehabilitasi

Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

1 DAS

100.000.000

100.000.000

100,00 1 DAS -

166.000

166.000

sisa kontrak

4. Penghiajaun Lingkungan

1400 batang

100.000.000

99.160.000 99,16 1400 batang

840.000

840.000

sisa kontrak





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Pembinaan Forum DAS

2 forum 50.000.000

50.000.000

100,00 2 forum - -

-

46. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

100% 742.465.000 706.473.998 95,15 100% 100 10.559.677 25.431.325

35.991.002

1. Penyediaan Bibit Tanaman Hutan dan MPTS

125000 batang

516.120.000 487.228.998 94,40 125000 batang

3.459.677 25.431.325 28.891.002

Efisiensi Kontrak, Akomodasi tiket pesawat

2. Penelusuran

Sumber Benih unggul

1 unit

50.000.000

43.900.000 87,80 1 unit 6.100.000

-

6.100.000

efisiensi dari

anggaran akomodasi

3. Pembinaan Pengelolaan Perbenihan tanaman hutan dan MPTS

90 orang 65.495.000 64.495.000 98,47 90 orang 1.000.000 1.000.000

honor narasumber

4. Identifikasi Tanaman Hutan

Endemik Banten

1 jenis 44.000.000

44.000.000 100,00 1 jenis - -

5. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Hutan Unggul

3 unit 36.880.000 36.880.000 100,00 3 unit - -

6. Monitoring dan Evaluasi enyaluran

Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS

8 kab/kota 29.970.000 29.970.000 100,00 8 kab/kota

- -





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

47. Sertifikasi dan

Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan

100% 160.000.000 157.277.920 98,30 100% 100 2.722.080 -

2.722.080

1. Sertifikasi Bibit atau Benih

Tanaman Hutan dan MPTS

10500 batang

65.450.000 62.727.920 95,84 10500 batang

2.722.080 2.722.080

Sisa penginapan dan transport

2. Pembinaan Pengada, Pengedar Benih/ Bibit Tanaman Hutan

30 orang 26.501.000 26.501.000 100,00 30 orang - -

3. Pengawasan Benih Tanaman Hutan

5 Jenis benih

38.959.000 38.959.000 100,00 5 Jenis benih

- -

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan

5 orang 20.721.000 20.721.000 100,00 5 orang - -

5. Penyediaan Srana Prasarana Sertifikasi Benih atau Bibit

Tanaman Hutan

2 unit 8.369.000 8.369.000 100,00 2 unit - -

48. Perlindungan dan

Rehabilitasi Tahura Banten

100% 271.000.000 269.005.000 99,26 100% 100 980.000

1.015.000

1.995.000

1. Perlindungan Kawasan Tahura

5% 91.000.000

90.020.000 98,92 5% 980.000 980.000

sisa transport perjalanan dinas

2. Rehabilitasi Kawasan Tahura

12,5 Hektar

150.000.000

148.985.000 99,32 12,5 Hektar

1.015.000

1.015.000

Sisa kontrak belanja bibit

3. Penyediaan Koleksi Spesies Lokal/ Endemik / Langka/ Terancam Punah

1 dokumen 30.000.000

30.000.000

100,00 1 dokumen

- -





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

49. Pengembangan dan

Pemanfaatan Tahura Banten

100% 361.000.000 332.701.598 92,16 100% 100 7.808.000

20.490.402

28.298.402

1. Peningkatan Kunjungan Tahura

39500 orang

80.000.000

78.795.500 98,49 39551 orang

1.204.500

1.204.500

sisa kontrak belanja

konsultansi perencanaan pembuatan profile tahura

2. Sarana dan Prasarana Pemenfaatan Wisata

3 dokumen 281.000.000

253.906.098 90,36 3 dokumen

7.808.000 19.285.902

27.093.902

sisa kontrak konsultansi Perencanaan Penyusunan

DED Puteran, Perencanaan Penyusunan Site plan Curug Gendang transport perjalanan dinas, pengadaan

bangunan gedung untuk pos jaga, pembuatan bilboard

50. Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Hutan pada

Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

100% 325.000.000 301.195.000 92,68 100% 100 22.885.000

920.000

23.805.000





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

1. Penyusun Perencanaan dan Rancangan Teknis

23 dokumen

125.000.000

124.080.000 99,26 23 dokumen

920.000

920.000

sisa kontrak

2. Pengawasan dan Pengendalian

Peredaran Hasil Hutan Kayu

1 dokumen 153.000.000

137.495.000 89,87 1 dokumen

15.700.000 15.700.000

sisa perjalanan dinas,

narasumber, belanja penggandaan

3. Pengawasan dan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi

1 dokumen 47.000.000

39.620.000 84,30 1 dokumen

7.185.000 7.185.000

sisa perjalanan dinas, belanja penggandaan

51. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

100% 1.478.716.000 1.434.005.584 96,98 100% 100 3.340.000 41.370.416

44.710.416

1. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

24 kelompok

1.073.780.000 1.039.609.089 96,82 24 kelompok

34.170.911

34.170.911

sisa kontrak

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan


7.199.505

7.199.505

sisa kontrak

3. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan

4 dokumen 167.060.000 163.720.000 98,00 4 dokumen

3.340.000 3.340.000

Narasumber ess II diganti ess III, efisiensi makan dan minum

52. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK

100% 380.600.000 364.935.000 95,88 100% 100 14.300.000 1.365.000

15.665.000





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

Wilayah Lebak dan

Tangerang

1. Penyusunan Perencanaan dan

Rancangan Teknis

20 dokumen

96.100.000

94.840.000 98,69 20 dokumen

700.000 1.140.000

1.840.000

sisa kintrak dan perjalanan dinas

2. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu

40 industri 46.900.000

46.700.000 99,57 40 industri

-


Industri Kehutanan

40 industri 103.140.000 96.465.000 93,53 40 industri

4.900.000 125.000

5.025.000

Sisa Anggaran Perjalanan

Dinas dan Honor Narasumber

4. Pengawasan dan Pengendalian peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang

tidakdilindungi

40 penangkar

33.290.000 28.480.000 85,55 40 penangka

r

5.410.000 5.410.000

Sisa Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Narasumber

5. Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan

40 orang 54.270.000 52.080.000 95,96 40 orang 3.120.000 3.120.000

Sisa Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Narasumber


Kebakaran Hutan dan Lahan

40 orang 46.900.000

46.370.000 98,87 40 orang 170.000 100.000

270.000

Sisa kontrak, Perjalanan

Dinas


100% 1.154.400.000 1.108.173.800 96,00 100% 100 1.310.000 44.916.200

46.226.200





Fisik (%)


(Rp) Keterangan


Sisa Kontrak (Rp)

Cabang Dinas LHK

Wilayah Lebak dan Tangerang

1. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial

640.000 bibit

800.000.000

760.386.000 95,05 640.000 bibit

38.304.000

38.304.000

Sisa Kontrak

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

4 KTH 320.000.000

313.387.800 97,93 4 KTH 6.612.200

6.612.200

Sisa Kontrak

3. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan

12 bulan 34.400.000

34.400.000 100,00 12 bulan 1.310.000 1.310.000

sisa perjalanan dinas

JUMLAH 68.885.813.000 65.410.876.021 94,96 99,92 3.098.815.152 376.121.827

3.474.936.979

5,04


4.4 Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan penyerapan

anggaran

4.4.1 Permasalahan

Secara umum permasalahan/sisa anggaran dalam penyerapan

anggaran pada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara lain untuk Belanja

Tidak Langsung sebagian besar berasal dari sisa gaji pokok

sertaTunjangan dan Tambahan penghasilan PNS dikarenakan

adanya pegawai /ASN yang memasuki usia pensiun.

Secara umum permasalahan/sisa anggaran dalam penyerapan

anggaran Belanja Langsung pada kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

sebagian besar berasal dari sisa kontrak pengadaan barang dan

jasa (efisiensi kontrak), sisa transport/penginapan/perjalanan

dinas, sisa biaya makan/minum, honor narasumber , Sisa BBM,

listrik/internet dan uang saku peserta kegiatan serta pada

kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup terkait pengembangan

pusat mangrove masih terkendala karena belum

terealisasikannya MoU (Perjanjian Kerjasama) terkait

penyediaan lahan dikota serang yang akan digunakan sebagai

lahan pengembangan mangrove center di Provinsi Banten

4.4.1 Solusi

Secara umum Solusi yang perlu dilaksanakan terkait penyerapan

anggaran antara lain proses persiapan yang lebih baik lagi dalam

perencanaan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaanya,

serta meminimalisir terjadinya anggaran yang tidak diserap


dengan mengoptimalkan proses perencanaan anggaran yang

lebih baik. serta selanjutnya melaksanakan tindaklanjut

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pemerintah

Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang terkait

pengadaan lahan Pengelolaan Pusat Mangrove Daerah Provinsi

Banten

LKPj Tahun 2019 |Bab V, hal. 160

BAB V

PENYELENGARAAN URUSAN

PEMERINTAH DAERAH




BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAH DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah

menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintah daerah terdiri

dari satu urusan wajib dan satu urusan pilihan , yaitu : (a)

urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan

hidup, (b) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.

5.1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan

Hidup

Urusan wajib bukan bukan pelayanan dasar bidang lingkungan

hidup dilaksanakan melalui dua program yaitu Program

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Program Tata Kelola

Pemerintahan, adapun pagu dan realisasi anggaran urusan wajib

bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana

tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup TA 2019

No Uraian Urusan, Bidang

(Prog/Keg) Anggaran (Rp)


(Rp) (Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

I Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar

Bidang Lingkungan Hidup 19.027.837.000 18.366.324.038 96,52% 99,89 661.512.962

A

PROGRAM TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN

13.672.937.000 13.305.458.805 97,31% 100 367.478.195

1

PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA

KEUANGAN DAN

NERACA ASET

64.000.000 64.000.000 100% 100 0





(Rp) (Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

2

PERENCANAAN,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

295.000.000 282.861.350 95.89% 100 12.138.650

3

PENGADAAN SARANA

DAN PRASARANA

KANTOR

481.000.000 476.160.900 98,99% 100 4.839.100

4

PEMELIHARAAN

SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

1.665.516.000 1.636.817.784 98,28% 100 28.698.216

5

PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA

PERKANTORAN

6.291.321.000 6.134.683.382 97,51% 100 156.637.618

6 PENINGKATAN

KAPASITAS APARATUR 113.000.000 113.000.000 100% 100 0

7

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH

200.000.000 199.812.750 99.91% 100 187.250

8

PENINGKATAN

PENGELOLAAN

KEARSIPAN DAN

PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

30.000.000 30.000.000 100% 100 0

9

PENYEDIAAN DATA

PEMBANGUNAN

SEKTORAL

168.000.000 166.163.000 98,91% 100 1.837.000

10

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

1.137.021.400 1.112.869.100 97,88% 100 24.152.300

11

PEMELIHARAAN

SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

609.925.000 606.713.859 99,47% 100 3.211.141

12

PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA

PERKANTORAN PADA

UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN

457.353.600 444.577.000 97,21% 100 12.776.600

13

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH PADA

UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN

20.000.000 19.970.783 99,85% 100 29.217

14

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPTD

SERTIFIKASI DAN

PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

50.000.000 47.195.297 94,39% 100 2.804.703

15

PEMELIHARAAN

SARANA PRASARANA

KANTOR PADA UPTD

SERTIFIKASI DAN

PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

120.000.000 110.772.440 92,31% 100 9.227.560





(Rp) (Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

16

PENYEDIAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPTD

SERTIFIKASI DAN

PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

194.360.000 177.341.679 91,24% 100 17.018.321

17

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH PADA


PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

25.640.000 24.576.000 95,85% 100 1.064.000

18

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA CABANG DINAS

LHK WILAYAH LEBAK

DAN TANGERANG

107.700.000 91.440.500 84,90% 100 16.259.500

19

PEMELIHARAAN

SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

PADA CABANG DINAS

LHK WILAYAH LEBAK

DAN TANGERANG

110.100.000 105.997.500 96,27% 100 4.102.500

20

PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA

PERKANTORAN PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

460.000.000 423.570.542 92,08% 100 36.429.458

21

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

55.000.000 54.910.000 99,84% 100 90.000

22

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA CABANG DINAS

LHK WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG

DAN CILEGON

70.000.000 64.103.800 91,58% 100 5.896.200

23

PEMELIHARAAN

SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

PADA CABANG DINAS

LHK WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG

DAN CILEGON

130.000.000 129.851.800 99,89% 100 148.200

24

PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA

PERKANTORAN PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG

DAN CILEGON

325.000.000 320.823.708 98,71% 100 4.176.292





(Rp) (Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

25

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG

DAN CILEGON

45.000.000 42.350.000 94,11% 100 2.650.000

26

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

135.000.000 127.389.600 94,36% 100 7.610.400

27

PEMELIHARAAN

SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

155.000.000 150.223.000 96,62% 100 4.777.000

28

PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA

PERKANTORAN PADA

UPTD PENGELOLAAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN (TAHURA)

138.000.000 128.089.131 92,82% 100 9.910.869

29

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH PADA

UPTD PENGELOLAAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN (TAHURA)

20.000.000 19.193.900 95,97% 100 806.100

B

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

5.354.900.000 5.060.865.233 94,51% 99,48 294.034.767

30

PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

503.000.000 497.851.300 98,98% 100 5.148.700

31

PENGELOLAAN

SAMPAH DAN LIMBAH

B3

1.654.000.000 1.579.144.695 95,47% 100 74.855.305

32 PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN HIDUP 810.000.000 702.293.040 86,70% 95,83 107.706.960

33

PERENCANAAN DAN

PENGKAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP

330.000.000 327.884.000 99,36% 100 2.116.000

34

PELAYANAN

PENGADUAN DAN

PENEGAKAN HUKUM

355.000.000 322.330.350 90,80% 100 32.669.650

35

PENINGKATAN

KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

745.000.000 717.253.200 96,28% 100 27.746.800





(Rp) (Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

36

PENINGKATAN

JAMINAN MUTU

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

275.000.000 260.514.426 94,73% 100 14.485.574

37

PENGUJIAN DAN

ANALISA

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

682.900.000 653.594.222 95,71% 100 29.305.778

➢ Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, Cakupan kegiatannya meliputi : Pemantauan Kualitas Air

(Sungai, Laut, Danau), Pemantauan Kualitas Udara Ambient,

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan, Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Terhadap Pelaku Usaha Kegiatan, Pemantauan

Kerusakan Situ/Danau.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 503.000.000,-

Realisasi keuangannya sebesar Rp. 497.851.300,- (98,98%)

terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar

Rp.5.148.700,- Terdiri dari Rp. 1.463.500,-. (Sisa Anggaran

tidak digunakan ) dan Rp. 3.685.200,- (sisa efisiensi kontrak)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100%, dengan

Realisasi indikator kinerjanya berupa terlaksananya pemantauan

kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan mencapai


100%, terdiri dari : Pemantauan Kualitas Air (Sungai, Laut,

Danau) sebanyak 1 lokasi (laut), Pemantauan Kualitas Udara

Ambient sebanyak 32 lokasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebanyak 1 dokumen,

Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Terhadap

Pelaku Usaha Kegiatan sebanyak 30 Industri, Pemantauan

Kerusakan Situ/Danau sebanyak 1 dokumen.


Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Cakupan

kegiatannya meliputi : Pembinaan Pengelolaan Sampah,

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Sampah dan

Limbah B3, Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Pagu Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

adalah sebesar Rp. 1.654.000.000,- Realisasi keuangannya

sebesar Rp. 1.579.144.695,- (95,47%) terdapat efisiensi/sisa

anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 74.855.305,-. (sisa

Anggaran tidak digunakan Rp. 59.677.705,- dan efisiensi sisa

kontrak pengadaan Rp. 15.770.600,-)

Secara fisik Realisasi kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah

B3 telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya :

Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap

pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 mencapai 100%, terdiri

dari : Pembinaan Pengelolaan Sampah sebanyak 8 lembaga,

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Sampah dan

Limbah B3 sebanyak 1 dokumen, Pemantauan dan Pembinaan

Pengelolaan Limbah B3 sebanyak 100 industri


3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup Cakupan kegiatannya

meliputi : Penyusunan Data dan Informasi Keanekaragaman

Hayati, Pembentukan Pusat Mangrove Provinsi Banten,

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi

Keanekaragaman Hayati, Pemantauan dan Pengawasan

Pemanfaatan SDA, Pembinaan Adaptasi dan Migrasi Perubahan

Iklim, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor

Limbah

Pagu Anggaran Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup adalah

sebesar Rp. 810.000.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp.

702.293.040,- (86,70%) terdapat efisiensi/sisa anggaran

yang tidak digunakan sebesar Rp. 107.706.960,-. (sisa

anggaran tidak digunakan Rp. 106.706.960,- dan efisiensi sisa


Secara fisik Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup telah

mencapai 95,83%, dengan target indikator kinerjanya

Terlaksanannya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati serta evaluasi dan pelaporan

emisi GRK sektor limbah mencapai 100%, terdiri dari :

Penyusunan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

sebanyak 1 dokumen, Pembentukan Pusat Mangrove Provinsi

Banten sebanyak 3 dokumen, Pemantauan dan Pengawasan

Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati sebanyak 3

lokasi, Pemantauan dan Pengawasan Pemanfaatan SDA sebanyak

3 lokasi, Pembinaan Adaptasi dan Migrasi Perubahan Iklim


sebanyak 22 desa, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi

GRK Sektor Limbah sebanyak 2 dokumen.

4. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Hidup, Cakupan kegiatannya meliputi : Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan dan

Kinerja Pengelolaan Lingkungan, Pembinaan Tata Laksana

Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan.

Pagu Anggaran Kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak

Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 330.000.000,- Realisasi

keuangannya sebesar Rp. 327.884.000,- (99,36%) terdapat

efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.

2.116.000,-. (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp. 556.000,-

dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp. 1.560.000,-)

Secara fisik kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak

Lingkungan Hidup telah mencapai 100%, dengan indikator

kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian Dampak

Lingkungan mencapai 100%, terdiri dari : Kajian Lingkungan

Hidup Strategis sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pemanfaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan

sebanyak 5 dokumen, Pembinaan Tata Laksana Penilaian

Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan

sebanyak 2 dokumen.

5. Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum, Cakupan

kegiatannya meliputi : Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan


Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung

Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pagu Anggaran Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan

Hukum adalah sebesar Rp. 355.000.000,- Realisasi



32.669.650,-. (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp.

12.912.000,- dan sisa efisien kontrak sebesar Rp. 19.757.650,-)

Secara fisik kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan

Hukum telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja

Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat

pencemaran dan perusakan LH serta pengawasan terhadap usaha

yang memiliki ijin Lingkungan mencapai 100%. terdiri dari :

Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau

Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 100%,

Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung Terhadap

Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebanyak 100 usaha/ industri

6. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Cakupan

kegiatannya meliputi : Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya

Lingkungan, Pembinaan dan Penilaian Kota Berwawasan

Lingkungan di Provinsi Banten, Pemberdayaan pada Pemerhati

Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat.


Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup adalah sebesar Rp. 745.000.000,- Realisasi



27.746.800,-. (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp.

21.300.000,- dan sisa efisiensi kontrak Rp. 6.446.800,- )

Secara fisik kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja Terlaksananya

pembinaan pada sekolah, pemerhati lingkungan dan MHA serta

penilaian kota berwawasan lingkungan mencapai 100%, terdiri

dari : Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan

sebanyak 25 sekolah, Pembinaan dan Penilaian Kota Berwawasan

Lingkungan di Provinsi Banten sebanyak 7 kab/kota,

Pemberdayaan pada Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat

Hukum Adat sebanyak 2 saka (stuan karya) / 8 kwarcab (256

orang).

7. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan

Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan,

Cakupan kegiatannya meliputi : Akreditasi/Surveilans

Laboratorium Lingkungan sebanyak, dan Pembinaan Jaminan

Mutu Laboratorium Lingkungan.

Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu

Laboratorium Lingkungan adalah sebesar Rp. 275.000.000,-



Rp. 14.485.574,-. (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp.

14.421.474,- dan sisa efisiensi kontrak Rp. 64.100,-)


Secara fisik kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium

Lingkungan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja

Terlaksananya pembinaan jaminan mutu Laboratorium

Lingkungan melalui Uji Profisiensi sebanyak 40 parameter

mencapai 100%, terdiri dari : Akreditasi/Surveilans

Laboratorium Lingkungan sebanyak 25 parameter / 1 dokumen,

Pembinaan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan sebanyak

100 orang.

8. Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan

Kegiatan Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan,

Cakupan kegiatannya meliputi : Pengujian dan Analisa Sampel Uji,

dan Pembinaan Pengujian dan Analisa Laboratorium lingkungan.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengujian dan Analisa Laboratorium

Lingkungan adalah sebesar Rp. 682.900.000,- Realisasi



29.305.778,-. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.4.417.578,-

dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.24.888.200,-)

Secara fisik kegiatan Pengujian dan Analisa Laboratorium

Lingkungan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja

Terlaksananya pembinaan pengujian dan analisa laboratorium

lingkungan melalui uji dan analisa sample uji mencapai 100%,

terdiri dari : Pengujian dan Analisa Sampel Uji sebanyak 174

sampel, dan Pembinaan Pengujian dan Analisa Laboratorium

Lingkungan sebanyak 2 kali.


➢ Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset,

Cakupan kegiatannya meliputi : Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan sebanyak, Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

sebanyak, dan Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) sebanyak. Pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp.

64.000.000,- Realisasi keuangan mencapai sebesar Rp.

64.000.000,- (100%) tidak terdapat Sisa anggaran yang tidak

digunakan.


indikator kinerja berupa tersusunya Dokumen Laporan

Keuangan sebanyak 22 dokumen, Dokumen Laporan Pajak

sebanyak 3 dokumen, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) sebanyak 2 dokumen

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Cakupan Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

meliputi : Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan,

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, dan

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian.

Pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp. 295.000.000,- Realisasi

keuangan mencapai sebesar Rp. 282.861.350,- (95,89%)

terdapat efisiensi/sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.

12.138.650,-.


indikator kinerja berupa tersusunya Laporan Evaluasi Program


Kegiatan sebanyak 3 dokumen, Perencanaan Program dan

Kegiatan Tahunan sebanyak 10 dokumen, dan Laporan Evaluasi

dan Pengendalian sebanyak 5 dokumen.


Cakupan Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor

meliputi: Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor.

Pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp. 481.000.000,- Realisasi

keuangan sebesar Rp. 476.160.900,- (98,99%) terdapat

efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 4.839.100,-. (sisa kontrak

pengadaan)


indikator kinerja berupa tersedianya Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perlengkapan Kantor sebanyak 1 unit, dan 37 meter.

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Cakupan kegiatan tersebut meliputi: Pemeliharaan Kendaraan

Dinas Operasional sebanyak, dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor.

Pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.665.516.000,- Realisasi

keuangan sebesar Rp. 1.636.817.784,- (98,28%) terdapat

efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 28.698.216,-.(sisa

anggaran tidak digunakan).


indikator kinerja berupa Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Operasional sebanyak 42 unit, dan Sarana dan Prasarana Kantor

sebanyak 7 paket, dan 185 unit.



Cakupan Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

meliputi : Operasional Kantor Tidak Tetap, Penyediaan Barang

Pakai Habis, Penyediaan Bahan Cetak, Penyediaan Makan dan

Minum Kantor, Penyediaan Operasional Jasa Kantor, Penyediaan

BBM, dan Penyediaan Promosi dan Publikasi. Pagu Anggaran

kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar Rp.

6.291.321.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp.

6.134.683.382,- (97,51%) terdapat efisiensi/sisa anggaran

sebesar Rp. 156.637.618,-. Terdiri dari sisa anggaran tidak

digunakan sebesar Rp. 78.877.614 dan sisa kontrak pengadaan

Rp. 77.760.004,-


indikator kinerja berupa Tersedianya Operasional Kantor Tidak

Tetap sebanyak 272 orang, Barang Pakai Habis selama 12 bulan,

Bahan Cetak selama 12 bulan, Makan dan Minum Kantor selama

12 bulan, Operasional Jasa Kantor selama 12 bulan, BBM selama

12 bulan, dan Promosi dan Publikasi selama 12 bulan.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Cakupan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur meliputi:

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian, dan Peningkatan

Kompetensi Aparatur.

Pagu Anggaran kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sebesar

Rp. 113.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp.

113.000.000,- (100%) tidak terdapat efisiensi/sisa anggaran.



indikator kinerja berupa Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

selama 12 bulan, dan Peningkatan Kompetensi Aparatur selama

12 bulan.

7. Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Cakupan kegiatan Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah

meliputi: Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah.

Pagu Anggaran kegiatan Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah

sebesar Rp. 200.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp.


sebesar Rp. 187.250,-.(sisa adcost transport)


indikator kinerja berupa Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah selama 12 bulan terdiri dari Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan, Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam Daerah selama 12 bulan.

8. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Cakupan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan meliputi: Pengelolaan kearsipan dinas.

Pagu Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan sebesar Rp. 30.000.000,-

Realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (100%) tidak

terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan.



indikator kinerja berupa Pengelolaan Kearsipan dinas selama 12

bulan.

9. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

Cakupan kegiatan penyediaan data pembangunan sektoral

tersebut meliputi : Penyusunan Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah, Pengelolaan PPID, Penyusunan Dokumen

Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Penyusunan Statistik Sektoral

dan Informasi Geospasial Tematik Bidang LHK.

Pagu Anggaran kegiatan penyediaan data pembangunan sektoral



sebesar Rp. 1.837.000,-. Terdiri dari sisa anggaran tidak

digunakan sebesar Rp. 797.000 dan sisa kontrak pengadaan Rp.

1.040.000,-


indikator kinerja berupa Tersedianya Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen, PPID sebanyak 1

dokumen, Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 1

dokumen, dan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial

Tematik Bidang LHK sebanyak 1 dokumen.

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan

Cakupan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada

UPT Laboratorium Lingkungan meliputi: Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perlengkapan Kantor.


Pagu Anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana

kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan sebesar Rp.

1.137.021.400,- Realisasi keuangan sebesar Rp.

1.112.869.100,- (97,88%) terdapat efisiensi/sisa anggaran

sebesar Rp. 24.152.300,-. (sisa kontrak pengadaan)


indikator kinerja berupa Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

pada UPT laboratorium Lingkungan sebanyak 17 Unit.

11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan

Cakupan Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

pada UPT Laboratorium Lingkungan meliputi: Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional. Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor, Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK.

Pagu Anggaran kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan sebesar Rp.

609.925.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 606.713.859,-

(99,47%) terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp.

3.211.141,-. (sisa kontrak pengadaan)


indikator kinerja berupa Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan selama 12 bulan,

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional selama 12 bulan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor selama 12 bulan,

dan Terpeliharanya Inventaris Kantor/ APK selama 12 bulan.


12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan

Cakupan Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran pada

UPT Laboratorium Lingkungan meliputi: Operasional Kantor,

Penyediaan Barang Pakai Habis, Penyediaan Bahan Cetak,

Penyediaan Makan dan Minum Kantor, Penyediaan BBM.

Pagu Anggaran Kegiatan penyediaan barang dan jasa

perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan sebesar Rp.

457.353.600,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 444.577.000,-


12.776.600,-. (sisa anggaran tidak digunakan)


indikator kinerja berupa Tersedianya Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan selama 12

bulan terdiri dari Operasional Kantor sebanyak 12 bulan,

Penyediaan Barang Pakai Habis selama 12 bulan, Penyediaan

Bahan Cetak 12 bulan, Penyediaan Makan dan Minum Kantor

selama 12 bulan dan Penyediaan BBM selama 12 bulan.

13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan

Cakupan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan meliputi:

koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan dalam daerah dan

luar daerah.

Pagu Anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan


sebesar Rp.20.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp.


sebesar Rp. 29.217,-. (sisa anggaran perjalanan dalam dan luar

daerah)


indikator kinerja berupa Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah selama 12 bulan.

14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Cakupan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada

Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan meliputi:

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor.

Pagu Anggaran Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor

pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan sebesar

Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 47.195.297,-


2.804.703,-. (sisa kontrak pengadaan)


indikator kinerja berupa Tersedianya Sarana Prasarana

Perlengkapan Kantor pada Balai PPTK sebanyak 5 Unit.

15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Cakupan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan meliputi:


Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor, dan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional.

Pagu Anggaran Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan



sebesar Rp. 9.227.560,-. (sisa anggaran tidak diserap).


indikator kinerja berupa Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan

selama 12 bulan, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

selama 12 bulan.

16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Cakupan Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran pada

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan meliputi:


Penyediaan Makan dan Minum Kantor, Penyediaan Operasional

Jasa Kantor, dan Penyediaan BBM.

Pagu Anggaran Kegiatan penyediaan barang dan jasa

perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman

hutan sebesar Rp. 194.360.000,- Realisasi keuangan sebesar

Rp. 177.341.679,- (91,24%) terdapat efisiensi/sisa anggaran

sebesar Rp. 17.018.321,-.

Secara fisik kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran

pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan telah


mencapai 100%, dengan indikator kinerja berupa Tersedianya

Barang Pakai Habis selama 12 bulan, Penyediaan Bahan Cetak

selama 12 bulan, Penyediaan Makan dan Minum Kantor selama

12 bulan, Penyediaan Operasional Jasa Kantor selama 12 bulan,

dan Penyediaan BBM selama 12 bulan.

17. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Cakupan Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan meliputi:

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah, Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Pagu Anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan



sebesar Rp. 1.064.000,-.

Secara fisik kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman

hutan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja berupa

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD

Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman hutan selama 12 bulan.

18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

Cakupan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang meliputi:


Pengadaan Sarana dan Prasana pada Cabang Dinas LHK Wilayah

Lebak dan Tangerang

Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang



sebesar Rp. 16.259.500,-.

Secara fisik kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang telah


Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK-LT 40 unit.

19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang.

Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pemeliharaan


Pagu Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang



sebesar Rp. 4.102.500,-.(sisa anggaran yang tidak digunakan

Rp. 3.445.000,- dan efisiensi pengadaan/kontrak Rp 657.500,-)

Secara fisik Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang


telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja berupa

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional selama 12 bulan.

20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

Cakupan Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada

Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang meliputi:




Pagu Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan

Tangerang sebesar Rp. 460.000.000,- Realisasi keuangan

sebesar Rp. 423.570.542,- (92,08%) terdapat efisiensi/sisa

anggaran sebesar Rp. 36.429.458,-. Terdiri dari sisa anggaran

tidak digunakan sebesar Rp. 35.778.564,- dan sisa kontrak

pengadaan Rp. 650.894,-

Secara fisik Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang telah




Jasa Kantor, dan Penyediaan BBM selama 12 bulan.


21. Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

Cakupan Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah


Koordinasi ke dalam daerah pada Balai Pengelolaan Hutan

Wilayah Lebak dan Tangerang dan Koordinasi ke luar daerah

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang.

Pagu Anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang


54.910.000,- (99,84%) terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar

Rp. 90.000,-

Secara fisik Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang


Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada

CDLHK-LT selama 12 bulan.

22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Cakupan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada


meliputi: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon



64.103.800,- (91,58%) terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar

Rp. 5.896.200,- .

Secara fisik kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon telah mencapai 89,47%, dengan indikator kinerja berupa

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebanyak 8 unit.

23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor


meliputi: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, dan Pemeliharaan

Gedung/Inventaris Kantor/APK/Tempat Kerja.

Pagu Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon sebesar Rp. 130.000.000,- Realisasi keuangan sebesar

Rp. 129.851.800,- (99,89%) terdapat efisiensi/sisa anggaran

sebesar Rp. 148.200,-.

Secara fisik kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK-PSC,

Kendaraan Dinas Operasional, dan Gedung/Inventaris

Kantor/APK/Tempat Kerja selama 12 bulan.


24. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Cakupan kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon meliputi:




Pagu Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon



sebesar Rp 4.176.292,- (sisa anggaran tidak digunakan

penyediaan barang habis pakai Rp. 3.176.292,- dan sisa


Secara fisik Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada

CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon telah mencapai

100%, dengan indikator kinerja berupa Tersedianya Barang

Pakai Habis, Bahan Cetak, Makan dan Minum Kantor, Operasional

Jasa Kantor, dan BBM selama 12 bulan.

25. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Cakupan kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon meliputi:

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah.

Pagu Anggaran Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebesar


Rp. 45.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 42.350.000,-

(94,11%) terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp

2.650.000,- (sisa anggaran tidak digunakan adcost/uang

transport)

Secara fisik kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon


Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada

CDLHK -PSC selama 12 bulan.

26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya

Cakupan kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) meliputi :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Pagu Anggaran kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) sebesar

Rp. 135.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp.


sebesar Rp 7.610.400,- (Efisiensi sisa kontrak)

Secara fisik kegiatan kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)


Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPTD-TAHURA

selama sebanyak 13 Unit.


27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Cakupan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten meliputi :

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pemeliharaan


Pagu Anggaran kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten



sebesar Rp 4.777.000,- .

Secara fisik kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten telah

mencapai 100%, dengan indikator kinerja berupa Terpeliharanya

Sarana dan Prasarana Kantor, dan Kendaraan Dinas Operasional

selama 12 bulan.

28. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Cakupan kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


Operasional Kantor Tidak Tetap, Penyediaan Barang Pakai Habis,

Penyediaan Bahan Cetak, Penyediaan Makan dan Minum Kantor,

Penyediaan Operasional Jasa Kantor, dan Penyediaan BBM.

Pagu Anggaran kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten




sebesar Rp 9.910.869,- (Sisa anggaran yang tidak digunakan

Rp. 9.760.669,- dan Efisiensi sisa kontrak Rp. 150.200,-)

Secara fisik kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten telah


Operasional Kantor Tidak Tetap pada UPTD -TAHURA selama 12

Bulan, Tersedianya Operasional Jasa Kantor selama 12 Bulan,

Tersedianya Barang Pakai Habis selama 12 Bulan, Tersedianya

Bahan Cetak selama 12 Bulan, Tersedianya Makan dan Minum

Kantor selama 12 Bulan dan Tersedianya BBM selama 12 Bulan.

29. Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Cakupan kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah


Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Pagu Anggaran kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar

Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten



sebesar Rp 806.100,- (Sisa anggaran yang tidak

digunakan/sisa adcost uang transport)

Secara fisik kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar

Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten telah

mencapai 100%, dengan indikator kinerja berupa Terlaksananya


Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD-TAHURA

selama 12 Bulan.

5.2. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan melalui 1

(satu) program, yaitu Program Pengelolaan dan Konservasi

Hutan, Adapun rincian jumlah pagu dan realisasi anggaran

urusan pilihan bidang kehutanan sebagiamana tabel 5.2 dibawah

ini :

Tabel 5.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan TA 2019



Realisasi Sisa Anggaran (Rp)

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

II Urusan Pilihan

Bidang Kehutanan 10.276.976.000 9.971.828.794 97,03% 100 305.147.206

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

KONSERVASI HUTAN

10.276.976.000 9.971.828.794 97,03% 100 305.147.206

1

PERENCANAAN DAN

PENATAGUNAAN

HUTAN

515.000.000 508.243.227 98,69% 100 6.756.773

2

PEMANFAATAN HUTAN

DAN PENATAUSAHAAN

HASIL HUTAN

725.000.000 717.570.000 98,98% 100 7.430.000

3

PENGEMBANGAN

ANEKA USAHA DAN

PROMOSI KEHUTANAN

606.250.000 594.167.500 98,10% 100 12.082.500

4

PENGELOLAAN DAS

DAN REHABILITASI

HUTAN DAN LAHAN

900.000.000 861.882.760 95,76% 100 38.117.240

5 KONSERVASI SDA DAN

EKOSISTEM 600.000.000 593.685.807 98,95% 100 6.314.193

6

PENYULUHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

650.000.000 626.425.600 96,37% 100 23.574.400

7

PENGEMBANGAN

PEMBENIHAN

TANAMAN HUTAN

742.465.000 706.473.998 95,15% 100 35.991.002




Realisasi Sisa Anggaran (Rp) (Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7

8

SERTIFIKASI DAN

PROTEKSI PEREDARAN

BENIH TANAMAN

HUTAN

160.000.000 157.277.920 98,30% 100 2.722.080

9

REHABILITASI LAHAN

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

1.154.400.000 1.108.173.800 96,00% 100 46.226.200

10

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SUMBER DAYA HUTAN

PADA CABANG DINAS

LHK WILAYAH LEBAK

DAN TANGERANG

380.600.000 364.935.000 95,88% 100 15.665.000

11

REHABILITASI LAHAN

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG,

DAN CILEGON

1.478.716.000 1.434.005.584 96,98% 100 44.710.416

12

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SUMBER DAYA HUTAN

PADA CABANG DINAS

LHK WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG,

DAN CILEGON

325.000.000 301.195.000 92,68% 100 23.805.000

13

PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI

KAWASAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

271.000.000 269.005.000 99,26% 100 1.995.000

14

PENGEMBANGAN DAN

PEMANFAATAN

KAWASAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

361.000.000 332.701.598 92,16% 100 28.298.402

15

REHABILITASI LAHAN

DAN PERHUTANAN

SOSIAL (DAK)

1.407.545.000 1.396.086.000 99,19% 100 11.459.000

➢ Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan Hidup


Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan, Cakupan

kegiatannya meliputi : Perencanaan Hutan dan Pemantapan

Kawasan Hutan. Pagu Anggaran Kegiatan Perencanaan dan


Penatagunaan Hutan adalah sebesar Rp. 515.000.000,- Realisasi



6.756.773,-. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.6.226.773,-

dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.490.000,-)

Secara fisik kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan telah

mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya Tersusunnya

dokumen perencanaan dan pemantapan kawasan hutan

mencapai 100% terdiri dari : Perencanaan Hutan sebanyak 6

dokumen, dan Pemantapan Kawasan Hutan sebanyak 6 kawasan

2. Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan

Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan,

Cakupan kegiatannya meliputi : Pengelolaan Usaha Hutan

Rakyat Berbasis Industr, dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Pagu Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan

penatausahaan hasil hutan adalah sebesar Rp. 725.000.000,-



Rp. 7.430.000,-. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.4.620.000,-

dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.2.810.000,-).

Secara fisik kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan

hasil hutan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya penatausahaan hasil hutan yang lestari

mencapai 100%, terdiri dari : Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat

Berbasis Industri sebanyak 10 kelompok, dan Penatausahaan

Hasil Hutan sebanyak 3 dokumen.



Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan promosi Kehutanan,

Cakupan kegiatannya meliputi : Pengembangan Aneka Usaha

Kehutanan, Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu dan

Promosi Aneka Usaha Kehutanan.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan

promosi Kehutanan adalah sebesar Rp. 606.250.000,-



Rp. 12.082.500,-. ,-.(sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.

3.082.500,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 9.000.000,-)

Secara fisik kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan promosi

Kehutanan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha

kehutanan mencapai 100% terdiri dari : Pengembangan Aneka

Usaha Kehutanan sebanyak 2 kelompok, Pengembangan Kawasan

Bambu Terpadu sebanyak 75 orang, dan Promosi Aneka Usaha

Kehutanan sebanyak 2 event.

4. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi hutan dan Lahan

Kegiatan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi hutan dan Lahan,

Cakupan kegiatannya meliputi : Perencanaan Pengelolaan DAS

dan Rehabilitasi Lahan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan

Fungsi Lindung dan Gerakan Penanaman Pohon, Rehabilitasi

Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Penghijauan Lingkungan

mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Pembinaan Forum

DAS.


Pagu Anggaran Kegiatan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi hutan

dan Lahan adalah sebesar Rp. 900.000.000,- Realisasi


efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar

Rp. 38.117.240,-. (sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.

34.949.240,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 3.168.000,-)

Secara fisik kegiatan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi hutan dan

Lahan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan

mencapai 100% terdiri dari : Perencanaan Pengelolaan DAS dan

Rehabilitasi Lahan sebanyak 1 dokumen, Rehabilitasi Hutan dan

Lahan Kawasan Fungsi Lindung dan Gerakan Penanaman Pohon

seluas 2 Hektar, Rehabilitasi Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

sebanyak 1 DAS, Penghijauan Lingkungan mendukung Ruang

Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 1400 batang, dan Pembinaan

Forum DAS sebanyak 2 forum.

5. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Cakupan

kegiatannya meliputi : Pemulihan Kawasan Konservasi (Luar

Kawasan) Yang Terdegradasi, Pembinaan Lembaga Konservasi

Tumbuhan dan Satwa Liar, Pengelolaan Data dan Informasi

Kawasan Ekosistem Esensial, Pembinaan Masyarakat Daerah

Penyangga Kawasan Konservasi, Perencanaan Pemantapan

Taman Kehati Banten, dan Perencanaan Pembentukan Lembaga

Konservasi Exsitu.


Pagu Anggaran Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem adalah sebesar Rp. 600.000.000,- Realisasi



Rp. 6.314.193,-. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.2.592.860,-


Secara fisik kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terpulihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan)

yang terdegradasi mencapai 100% terdiri dari : Pemulihan

Kawasan Konservasi (Luar Kawasan) Yang Terdegradasi

sebanyak 1 unit, Pembinaan Lembaga Konservasi Tumbuhan dan

Satwa Liar sebanyak 1 unit, Pengelolaan Data dan Informasi

Kawasan Ekosistem Esensial sebanyak 1 dokumen, Pembinaan

Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi sebanyak 8

kelompok, Perencanaan Pemantapan Taman Kehati Banten

sebanyak 1 dokumen, dan Perencanaan Pembentukan Lembaga

Konservasi Exsitu sebanyak 1 dokumen.


Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan

kegiatannya meliputi : Penyusunan Data dan Informasi

Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, Pengembangan

Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan,

Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi

dan Pecinta Alam, Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh

Kehutanan, dan Peningkatan Peran Serta dan Usaha Ekonomi

Produktif Kehutanan di Sekitar Hutan.


Pagu Anggaran Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan

Masyarakat adalah sebesar Rp. 650.000.000,- Realisasi



Rp. 23.574.400,- (sisa anggaran tidak digunakan

Rp.23.113.400,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan

Rp.461.000,-)

Secara fisik kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya peningkatan usaha dan peran serta masyarakat

dalam konservasi SDA mencapai 100% terdiri dari :

Penyusunan Data dan Informasi Kelembagaan Kelompok Tani

Hutan sebanyak 1 dokumen, Pengembangan Kelembagaan dan

Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan sebanyak 40

kelompok, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader

Konservasi dan Pecinta Alam sebanyak 100 orang, Peningkatan

Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan sebanyak 138 orang, dan

Peningkatan Peran Serta dan Usaha Ekonomi Produktif

Kehutanan di Sekitar Hutan sebanyak 5 kelompok.

7. Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan

Cakupan kegiatannya meliputi : Penyediaan Bibit Tanaman

Hutan dan MPTS, Penelusuran Sumber Benih Unggul, Pembinaan

Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan dan MPTS, Identifikasi

Tanaman Hutan Endemik Banten, Pembangunan dan

Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Hutan Unggul,


Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanman Kehutanan

dan MPTS.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman

Hutan adalah sebesar Rp. 742.465.000,- Realisasi





Rp.25.431.325,-)

Secara fisik kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman

Hutan telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan

mencapai 100% terdiri dari : Penyediaan Bibit Tanaman Hutan

dan MPTS sebanyak 125.000 batang, Penelusuran Sumber Benih

Unggul sebanyak 1 unit, Pembinaan Pengelolaan Perbenihan

Tanaman Hutan dan MPTS sebanyak 90 orang, Identifikasi

Tanaman Hutan Endemik Banten sebanyak 1 jenis, Pembangunan

dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Hutan Unggul

sebanyak 3 unit, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit

Tanman Kehutanan dan MPTS sebanyak 8 kab/kota.

8. Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan

Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman

Hutan Cakupan kegiatannya meliputi : Sertifikasi Bibit atau

Benih Tanaman Hutan dan MPTS, Pembinaan Pengada, Pengedar

Benih/Bibit Tanaman Hutan, Pengawasan Benih Tanaman Hutan,

Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman


Kehutanan, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sertifikasi

Benih atau Bibit Tanaman Hutan.

Pagu Anggaran Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran

Benih Tanaman Hutan adalah sebesar Rp. 160.000.000,-



Rp. 2.722.080,-.

Secara fisik kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih

Tanaman Hutan telah mencapai 100%, dengan indikator

kinerjanya Terlaksananya Terlaksananya Pengawasan dan

Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan mencapai 100%

terdiri dari : Sertifikasi Bibit atau Benih Tanaman Hutan dan

MPTS sebanyak 10500 batang, Pembinaan Pengada, Pengedar

Benih/Bibit Tanaman Hutan sebanyak 30 orang, Pengawasan

Benih Tanaman Hutan sebanyak 5 benih, Peningkatan Kapasitas

SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan sebanyak 5 orang, dan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sertifikasi Benih atau Bibit

Tanaman Hutan sebanyak 2 unit.



Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

Cakupan kegiatannya meliputi : Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Hutan, dan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.


Pagu Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan

Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan

Tangerang adalah sebesar Rp. 1.154.400.000,- Realisasi

keuangannya sebesar Rp. 1.108.173.800,- (96,00%) terdapat


46.226.200,- (sisa anggaran tidak digunakan Rp.1.310.000,-


Secara fisik kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan

Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan

Tangerang telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

erlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan

Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang

mencapai 100% terdiri dari : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial sebanyak 640.000 bibit, Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Sekitar Hutan sebanyak 4 KTH, dan Monitoring dan

Evaluasi Penyuluhan selama 12 bulan.

10. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada


Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan

pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang Cakupan

kegiatannya meliputi : Penyusunan Perencanaan dan

Rancangan Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran

Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Pengawasan dan Pengendalian

Industri Kehutanan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Pengawasan dan

Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dan

Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.


Pagu Anggaran Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan

Tangerang adalah sebesar Rp. 380.600.000,- Realisasi



15.665.000,-(Sisa anggaran tidak digunakan Rp. 14.300.000,-

dan sisa efisiensi kontrak pengadaan Rp. 1.365.000,-)

Secara fisik kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan

Tangerang telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP mencapai

100%, terdiri dari : Penyusunan Perencanaan dan Rancangan

Teknis sebanyak 20 dokumen, Pengawasan dan Pengendalian

Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu sebanyak 40

industri, Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan

sebanyak 40 industri, Pengawasan dan Pengendalian

Peredaran Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebanyak

40 penangkar, Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan

dan Pengamanan Hutan sebanyak 40 orang, dan Pengawasan

dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 40

orang.

11. Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon

Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat


Cakupan kegiatannya meliputi : Rehabilitasi Lahan dan


Perhutanan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Hutan, dan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.

Pagu Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan

Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang

dan Cilegon adalah sebesar Rp. 1.478.716.000,- Realisasi





Rp.41.370.416,-)

Secara fisik kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan

Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang

dan Cilegon telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan

Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan

Cilegon mencapai 100%, terdiri dari : Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial sebanyak 24 kelompok, Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan sebanyak 5 kelompok, dan

Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan sebanyak 4 dokumen.

12. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon

Kegiatan Pengawasan dan pengendalian sumberdaya hutan pada


Cakupan kegiatannya meliputi : Penyusunan Perencanaan dan

Rancangan Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran

Hasil Hutan Kayu, dan Pengawasan dan Pengendalian Tumbuhan

dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi.


Pagu Anggaran Kegiatan Pengawasan dan pengendalian

sumberdaya hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,

Serang dan Cilegon adalah sebesar Rp. 325.000.000,- Realisasi




dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.920.000,-)

Secara fisik kegiatan Pengawasan dan pengendalian

sumberdaya hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,

Serang dan Cilegon telah mencapai 100%, dengan indikator

kinerjanya Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon

sesuai SOP mencapai 100%, terdiri dari : Penyusunan

Perencanaan dan Rancangan Teknis sebanyak 23 dokumen,

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu

sebanyak 1 dokumen, dan Pengawasan dan Pengendalian

Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi sebanyak 1

dokumen.

13. Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA Banten

Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA

Banten, Cakupan kegiatannya meliputi : Perlindungan Kawasan

Tahura, Rehabilitasi Kawasan Tahura , dan Penyediaan Koleksi

Spesies Lokal / Endemik / Langka / Terancam Punah.

Pagu Anggaran Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi

Kawasan TAHURA Banten adalah sebesar Rp. 271.000.000,-




Rp. 1.995.000,- (sisa anggaran tidak digunakan Rp.980.000,-


Secara fisik kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan

TAHURA Banten telah mencapai 100%, dengan indikator

kinerjanya terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan

Rehabilitasi kawasan TAHURA mencapai 100%, terdiri dari :

Perlindungan Kawasan Tahura sebanyak 5%, Rehabilitasi

Kawasan Tahura seluas 12,5 Hektar, dan Penyediaan Koleksi

Spesies Lokal / Endemik / Langka / Terancam Punah sebanyak 1

dokumen.

14. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA

Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA

Banten, Cakupan kegiatannya meliputi : Peningkatan Kunjungan

Tahura, dan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Tahura.

Pagu Anggaran Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan

TAHURA Banten adalah sebesar Rp. 361.000.000,- Realisasi





Secara fisik kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan

Kawasan TAHURA Banten telah mencapai 100%, dengan

indikator kinerjanya Terbangunnya sarana dan prasarana

fasilitas pemanfaatan wisata mencapai 100%, terdiri dari :


Peningkatan Kunjungan Tahura sebanyak 39500 orang, dan

Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Tahura sebanyak 3 dokumen.

15. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)

Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK),

Cakupan kegiatannya meliputi : Pengembangan Hutan Rakyat.

Pagu Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial (DAK) adalah sebesar Rp. 1.407.545.000,- Realisasi



11.459.000,-. (sisa efisiensi kontrak pengadaan).

Secara fisik kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

(DAK) telah mencapai 100%, dengan indikator kinerjanya

Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial mencapai

100% terdiri dari Pengembangan Hutan Rakyat seluas 500 Ha

5.3 Capaian Kinerja OPD

Secara umum pelaksanaan Sasaran dan program pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2019

berjalan dengan baik. Target realisasi serta capaian Indikator

kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pada Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Target Th 2019

Realisasi Th 2019

Pencapaian Th 2019

1 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : nilai)

44,67 56,86 127,29%


No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Target Th 2019

Realisasi Th 2019

Pencapaian Th 2019

2 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan

Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)

31,71

39,53

124,66%

3 Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja

Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten) (Satuan : Nilai)

75

- * - *

Ket : * = LKIP Tahun 2019 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Provinsi

Banten

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasarannya

adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang

terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di

Provinsi Banten. Pada akhir tahun 2019 IKLH Provinsi Banten

mencapai 56,86 point ada kenaikan IKLH sebesar ± 7,84 point

dibandingkan dengan IKLH tahun 2018 yang mencapai 49,02

point.

Capaian Rasio Cakupan Tutupan Hutan dengan sasarannya

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan

perlindungan hutan dengan indikator Rasio Cakupan Tutupan

Hutan. Pada tahun 2019 Rasio Tutupan Hutan adalah 39,53 %

terdapat kenaikan ± 7,12 % di bandingkan Pada tahun 2018

dengan nilai Rasio Tutupan Hutan adalah 32,41%.

Capaian sasaran Laporan Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten

sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan


akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan target 2019 sebesar 75 akan

tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun

2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai realisasinya

belum bisa dihitung karena penilaian untuk tahun 2019

dilaksanakan pada awal tahun 2020, dan untuk target tahun

2018 sebesar 70, adapun hasil perhitungan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 yang dilakukan Inspektorat

Provisni Banten nilainya sebesar 89,53.

Adapun Target, Realisasi serta capaian Indikator Kinerja

Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada

Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4. Indikator Kinerja Program dan Capaian Realisasi Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019

No Program Indikator Kinerja Program

Target Th

2019

Realisasi Th 2019

Pencapaian

1 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan

1. Indeks Kualitas Air (satuan : nilai)

52,00 52,07 100,13%

2. Indeks Kualitas Udara (satuan : nilai)

59,20 73,35 123,90%

3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)

60 62 103,33%

2 Program Pengelolaan dan konservasi hutan

Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi (satuan : Hektar)

5.000 7.297 145,94%


No Program Indikator Kinerja Program

Target Th

2019

Realisasi Th 2019

Pencapaian

Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan : %)

10 11,58 115,8%

3 Program Tata Kelola Pemerintahan

Nilai IKM (satuan:skala (1-4))

3,00 3,34 111,33%

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup capaian

indikator indikator kinerja programnya , diantaranya :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan

indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air

sungai (PIj).

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 7 sungai

(Cisadane, Cidurian, Cibanten, Cirarab, Cimanceri, Cidanau,

Ciujung) yang merupakan sungai utama lintas Kab/Kota.

Masing-masing sungai dilakukan pemantauan sebanyak 6

(enam) titik selama 3 (tiga) bulan. Parameter yang dipantau

meliputi :TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total

Coliform.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan

indeknya, diperoleh hasil IKA Provinsi Banten tahun 2019

adalah 52,07. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian

peringkat masuk dalam kategori “kurang baik” (50 ≤ IKA ≤ 60).


Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain :

penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada

beberapa sumber air; ketersediaan dan fuktuasi debit air yang

dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca

lokal, iklim regional dan global; penggunaan air; serta tingkat

erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan

IKA juga harus bersenergi dengan program dan kegiatan unit

internal DLHK yang terkait, OPD lainnya dan Kab/Kota serta

pelaku usaha.

Target tahun 2019 sebesar 52,00 point kondisi Realisasi pada

akhir tahun 2019 mencapai 52,07 point, terdapat kenaikan

sekitar ± 0,57 point dibandingkan dengan capaian tahun 2018

mencapai 51,50 point.

2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, IKU (Indeks Kualitas

Udara) merupakan alat ukur sederhana berupa angka untuk

menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. IKU

diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas

udara.

Pada tahun 2019, DLHK Provinsi melakukan pengambilan

sample udara ambien di 8 Kab/Kota pada 4 lokasi (mewakili

daerah transportasi, industri, pemukiman,

komersial/perkantoran). Kegiatan pengambilan sample udara

dilakukan 2 (dua) kali pertahun. Tahap I mewakili musim

kemarau dan Tahap II mewakili musim penghujan.

Pengukuran kualitas udara ambien selama satu tahun dengan

parameter pencemar udara berupa SO2 (Sulfur Dioksida) dan

NO2 (Nitrogen Dioksida) menggunakan metode passive


sampler bertujuan untuk menyatakan atau menyimpulkan

kondisi kualitas udara di Provinsi Banten dalam bentuk Indeks

Kualitas Udara (IKU) Provinsi Banten yang merupakan salah

satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan

indeknya, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2019

adalah 73,35. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian

peringkat masuk dalam kategori “baik” (70 ˂ IKU ≤ 80).

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan

sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran

udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi

terkait.

Target IKU tahun 2019 sebesar 59,20 point Realisasi pada

akhir tahun 2019 mencapai 73,35 point , terdapat kenaikan

sebesar ± 14,35 point dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2018 mencapai 59,00 point.

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, Target Tahun 2019 sebesar 60

Kelompok/Lembaga dengan realisasi yang melebihi dari target

tahun 2019 sebesar 62 kelompok/Lembaga capaian realisasi

sebesar 103,33 %.

Program Pengelolaan dan konservasi hutan capaian indikator

indikator kinerja programnya , diantaranya :

a. Luas Lahan Kritis yang terehabilitasi target pada tahun 2019

sebesar 5.000 Ha dengan realisasi Luas Lahan Kritis yang

terehabilitasi sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai


7.297 Ha dengan capaian realisasi sebesar 145,94% dari

terget yang telah ditetapkan.

b. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, target

pada tahun 2019 mencapai 10 %, Realisasi pada akhir tahun

2019 sebesar 11,58 %, dengan pencapaian sebesar 115,8%

dari target 2019. Dengan perhitungan sebagia berikut :

Tahun 2019 :

I. Produksi Kayu Bulat

Kebutuhan kayu berdasarkan kapasitas industry terpasang :

1.200.000 M³ / Tahun Ketersediaan Base Line : 456.000 M³

/ Tahun

Target Peningkatan 10% setiap tahun : 45.600 M³ / Tahun

Produksi Kayu Rakyat : 107.986,14 M³/Tahun (sumber Bid.

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan)

Kayu bulat dari perum perhutani : 30.973,86 M³ / Tahun

(sumber RKT Perum Perhutani)

RPPK (Asumsi Rasio Peningkatan Produksi Kayu)

RPPK = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑁

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑠𝑖𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 x 100%

=107.986,14+30.973,86

1.200.000 x 100%

=138.960

1.200.000 x 100%

= 11,58 %

Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Capaian Sasaran

Program Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan tergambar dari capaian 1 indikator Yaitu Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks kepuasan

Masyarakat (IKM : Skala 1-4), capaian pada Tahun 2018


sebesar 3,3. Target tahun 2019 adalah 3,0 dengan capaian

sebesar 3,34 atau sebesar 111,13 %.

5.4. Permasalahan dan Solusi

5.4.1 Permasalahan bidang Lingkungan Hidup

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya

terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan anggaran.

Adapun Permasalahan dan Solusi pada urusan wajib bukan

pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup antara lain :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan

dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan

hidup seperti dalam kegiatan penanganan kasus-kasus

pencemaran dan perusakan lingkungan

2. Terbatasnya kewenangan provinsi sehingga penanganan

kasus belum maksimal serta Kurangnya koordinasi dengan

instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta

koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang

pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder lain yang belum

optimal

3. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu

perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang

mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan

kegiatannya.


4. Masih minimnya SDM pada UPTD dan Cabang Dinas yang

menangani perencanaan dan petugas teknis sehingga

beberapa kegiatan mengalami keterlambatan dalam

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

5. Pada Kegiatan Pemeliharaan lingkungan Hidup terkait

pengembangan pusat mangrove masih terkendala karena

belum terealisasikannya MoU (Perjanjian Kerjasama) terkait

penyediaan lahan dikota serang yang akan digunakan

sebagai lahan pengembangan mangrove center di Provinsi

Banten

5.4.2. Solusi bidang Lingkungan Hidup

Untuk memecahkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas

maka perlu upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan upaya peningkatan kuantitas SDM dan

mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitas teknisnya

serta mengikutsertakan/mengirim SDM yang ada untuk

mengikuti diklat diklat teknis terkait.

2. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait

kelengkanpan adminitrasi pengaduan sehingga dapat

ditindaklanjuti, melaksanakan upaya-upaya koordinasi

dengan stakeholder terkait dan peningkatan jumlah

anggaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di

kabupaten/kota serta instasi vertical lainya ditingkat pusat.

3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan

pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta

peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak

ketiga) kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu


memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional

Kegiatan atau (ROK) yang telah dibuat

4. Melaksanakan/mengusulkan tambahan tenaga Perencanaan

dan admisntrasi serta tenaga teknis di UPTD dan Cabang

Dinas Liingkungan Hidup dan Kehutanan

5. Melaksanakan tindaklanjut pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan

Pemerintah Kota Serang terkait pengadaan lahan Pengelolaan

Pusat Mangrove Daerah Provinsi Banten

5.4.3 Permasalahan Bidang Kehutanan

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam

pelaksanaan kegiatan dilapangan (kendaraan dinas yang

sesuai dengan medan yang berat/kondisi lapangan yang

berat)

2. Koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang


optimal khususnya dalam pelaksanaan penyusunan data

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di Provinsi Banten.

3. Terbatasnya SDM kehutanan khususnya Penyuluh Kehutanan

sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan

di Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang

jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh

kehutanan yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya

penambahan formasi penyuluh kehutanan, sampai dengan

tahun 2019 jumlah penyuluh kehutanan ASN di Provinsi


Banten tinggal berjumlah 9 Orang di tiga wilayah kabupaten

di Provinsi Banten (Kabupaten Lebak sebanyak 1 orang,

Kabupaten Pandeglang 6 orang dan Kabupaten Serang 2

orang)

4. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum

tertangani.

Jumlah lahan kritis dengan Kriteria Kritis di Provinsi Banten

seluas 170.615,79 Ha dan kriteria sangat kritis seluas

59.224,94 Ha yang tersebar di 4 kabupaten dan 2 kota di

Provinsi Banten (kota Serang, Cilegon, Kabupaten Lebak,

Pandeglang, Serang dan Tangerang)

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki

potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan

dengan baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta

dikelola dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi

Banten.

6. Pada Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman

Kehutanan terdapat hambatan antara lain :

- Dalam kegiatan pengadaan bahan tanaman, terutama

dalam pengadaan benih tanaman yang harus mengikuti

masa panen raya dan disesuaikan dengan type benih

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi

iklim global yang berubah-ubah secara ekstrim, membuat

masa panen raya benih bisa bergeser dari kebiasaan

alaminya bahkan beberapa jenis tanaman tidak berbuah


walaupun tahun ini seharusnya tanaman tersebut berbuah

sesuai dengan daurnya.

- Kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada proses

pengadaan benih namun juga berpengaruh terhadap

jadwal dan jumlah benih yang disemai Jadwal penyemaian

terpaksa mundur bulan seharusnya dengan jumlah benih

yang disemai disesuaikan dengan kondisi cuaca.

- Kuranngya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana

persemaian atau pembibitan yang dikhawatirkan

penyediaan bibit tanaman tidak sesuai target, seperti

kondisi Laboratorium Kultur Jaringan yang tidak tejaga

dari kemungkinan mati lampu dan atap yang rusak

sehingga calon calon bibit tanaman mati terkontaminasi

oleh jamur dan bakteri.

- Keterlambatan dalam pertanggungjawaban administrasi

kegiatan, terkadang terlambat untuk penyampaiannya

dikarenakan jarak dan kurang tenaga administrasi

kegiatan.

5.4.5 Solusi Bidang Kehutanan

1. Perlunya daya dukung saran prasarana penunjang kegiatan

dilapangan khususnya kendaraan dinas yang dapat digunakan

pada medan lapangan yang cukup berat mengingat kondisi

lapangan di wilayah Provinsi Banten masih banyak yang cukup

berat

2. Meningkatkan koordinasi dan sinronisasi data serta

melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder


terkait serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di

kabupaten/kota serta instasi vertical lainya ditingkat pusat.

3. Melaksanakan upaya perencanaan pengadaan penyuluh

kehutanan dan perencanaan proses impasing penyuluh

kehutanan serta optimalisasi penyuluh kehutanan swadaya

(pksm) di Provinsi Banten dalam rangka menunjang tupoksi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya

kerusakan hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya

rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan

kembali fungsi daerah aliran sungai (DAS) melalui sistem

pengelolaan DAS serta pengembangan Rehabilitasi H u t a n

d a n L a h a n pada lahan kritis mengingat makin seringnya

terjadi bencana banjir dan tanah longsor, yang salah satunya

disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung

lingkungan

5. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan

pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan

maupun skala ekonomi budidaya tanaman kehutanan,

dengan membentuk suatu perwilayahan komoditas dalam

suatu wilayah hamparan, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan

nilai ekonomi produk.

- Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur

maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan

usaha kehutanan dapat dilaksanakan secara professional.


- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait

dalam mengintensifkan permodalan usaha petani dan

memanfaatkan sistem informasi pasar.

6. Untuk mengatasi kendala dan hambatan Pengembangan

Perbenihan Tanaman Kehutan diatas telah dilakukan

perubahan jadwal kegiatan dan jenis tanaman serta

mengajukan penambahan personil untuk kegiatan

administrasi kegiatan serta upaya penambahan anggaran

LKPj Tahun 2019 | Bab VI, hal. 218

BAB VI

PENUTUP



LKPj Tahun 2019 | Bab VI, hal. 219

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 disusun

dalam rangka memberikan keterangan yang akuntable dan

memberikan gambaran kinerja DLHK Provinsi Banten yang telah

dilaksanakan selama periode satu tahun.

Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja sampai dengan akhir tahun

anggaran per 31 Desember 2019 yaitu target anggaran pendapatan

sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 150.188.000,- atau

100,13%, adapun realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dari total anggaran Rp. 68.885.813.000 dengan rincian

Belanja Tidak Langsung Rp. 39.581.000.000,- dan Belanja Langsung

Rp. 29.304.813.000,- total realisasi keuangannya sebesar

Rp. 65.410.876.021,- (94,96%) dengan realisasi fisik sebesar 100,0%

dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar

Rp. 37.072.723.189,- (93,66%) dan belanja langsung sebesar

Rp. 28.338.152.832,- (96,70%) realisasi fisik sebesar 99,92%

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2019 berjalan

dengan baik, dengan rata-rata pencapaian indikator kinerja masing-

masing kegiatan 100,00%

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran

2019 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

LKPj Tahun 2019 219

LAMPIRAN



LKPj Tahun 2019 220

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA 2019

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BELANJA DAERAH

IBELANJA TIDAK

LANGSUNG39.581.000.000 37.072.723.189 93,66% 100 2.508.276.811 - -

1BELANJA PEGAWAI (GAJI

DAN TUNJANGAN)10.690.140.000 9.952.474.685 93,10% 100

2TAMBAHAN PENGHASILAN

PNS28.890.860.000 27.120.248.504 93,87% 100

II BELANJA LANGSUNG 29.304.813.000 28.338.152.832 96,70% 99,92 966.660.168

Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

APROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN13.672.937.000 13.305.458.805 97,31% 100 367.478.195

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan

dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan hidup

seperti dalam kegiatan penanganan kasus-kasus pencemaran

dan perusakan lingkungan

1.Melaksanakan upaya peningkatan kuantitas SDM dan

mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitas teknisnya serta

mengikutsertakan/mengirim SDM yang ada untuk mengikuti diklat

diklat teknis terkait.

1

PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA KEUANGAN DAN

NERACA ASET

64.000.000 64.000.000 100% 100 0

2PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN295.000.000 282.861.350 95.89% 100 12.138.650

3PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR481.000.000 476.160.900 98,99% 100 4.839.100

4PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA KANTOR1.665.516.000 1.636.817.784 98,28% 100 28.698.216

5PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA PERKANTORAN6.291.321.000 6.134.683.382 97,51% 100 156.637.618

6PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR113.000.000 113.000.000 100% 100 0

7

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH

200.000.000 199.812.750 99.91% 100 187.250

8

PENINGKATAN

PENGELOLAAN

KEARSIPAN DAN

PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

30.000.000 30.000.000 100% 100 0

9

PENYEDIAAN DATA

PEMBANGUNAN

SEKTORAL

168.000.000 166.163.000 98,91% 100 1.837.000

Solusi No Uraian (Prog/Keg) Anggaran (Rp)Realisasi

Selisih (Rp) Permasalahan

2. Terbatasnya kewenangan provinsi sehingga penanganan

kasus belum maksimal serta Kurangnya koordinasi dengan

instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta

koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan dengan stakeholder lain yang belum optimal

2. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait kelengkanpan

adminitrasi pengaduan sehingga dapat ditindaklanjuti,

melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait

dan peningkatan jumlah anggaran, melakukan koordinasi dengan

instansi terkait di kabupaten/kota serta instasi vertical lainya

ditingkat pusat.

3. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu

perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang

mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan

kegiatannya.

3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan

pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta peningkatan

koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) kepada para

pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan dan

mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan atau (ROK) yang telah

dibuat

4. Masih minimnya SDM pada UPTD dan Cabang Dinas yang

menangani perencanaan dan petugas teknis sehingga beberapa

kegiatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan

4. Melaksanakan/mengusulkan tambahan tenaga Perencanaan dan

admisntrasi serta tenaga teknis di UPTD dan Cabang Dinas

Liingkungan Hidup dan Kehutanan

5. Melaksanakan tindaklanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

(MoU) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota

Serang terkait pengadaan lahan Pengelolaan Pusat Mangrove

Daerah Provinsi Banten

5. Pada Kegiatan Pemeliharaan lingkungan Hidup terkait

pengembangan pusat mangrove masih terkendala karena belum

terealisasikannya MoU (Perjanjian Kerjasama) terkait

penyediaan lahan dikota serang yang akan digunakan sebagai

lahan pengembangan mangrove center di Provinsi Banten

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9



10

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

1.137.021.400 1.112.869.100 97,88% 100 24.152.300

11

PEMELIHARAAN SARANA


PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

609.925.000 606.713.859 99,47% 100 3.211.141

12

PENYEDIAAN BARANG

DAN JASA PERKANTORAN

PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

457.353.600 444.577.000 97,21% 100 12.776.600

13

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA UPT

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

20.000.000 19.970.783 99,85% 100 29.217

14

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPTD SERTIFIKASI

DAN PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

50.000.000 47.195.297 94,39% 100 2.804.703

15

PEMELIHARAAN SARANA

PRASARANA KANTOR


DAN PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

120.000.000 110.772.440 92,31% 100 9.227.560

16

PENYEDIAAN SARANA

PRASARANA KANTOR


DAN PERBENIHAN

TANAMAN HUTAN

194.360.000 177.341.679 91,24% 100 17.018.321

17

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA UPTD

SERTIFIKASI DAN

PERBENIHAN TANAMAN

HUTAN

25.640.000 24.576.000 95,85% 100 1.064.000

18

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR


WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

107.700.000 91.440.500 84,90% 100 16.259.500

19

PEMELIHARAAN SARANA



WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

110.100.000 105.997.500 96,27% 100 4.102.500

20

PENYEDIAAN BARANG



WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

460.000.000 423.570.542 92,08% 100 36.429.458

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9



21

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA CABANG

DINAS LHK WILAYAH

LEBAK DAN TANGERANG

55.000.000 54.910.000 99,84% 100 90.000

22

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR


WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG DAN CILEGON

70.000.000 64.103.800 91,58% 100 5.896.200

23

PEMELIHARAAN SARANA



WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG DAN CILEGON

130.000.000 129.851.800 99,89% 100 148.200

24

PENYEDIAAN BARANG



WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG DAN CILEGON

325.000.000 320.823.708 98,71% 100 4.176.292

25

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA CABANG

DINAS LHK WILAYAH

PANDEGLANG, SERANG

DAN CILEGON

45.000.000 42.350.000 94,11% 100 2.650.000

26

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

135.000.000 127.389.600 94,36% 100 7.610.400

27

PEMELIHARAAN SARANA


PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

155.000.000 150.223.000 96,62% 100 4.777.000

28

PENYEDIAAN BARANG


PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

138.000.000 128.089.131 92,82% 100 9.910.869

29

RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH PADA UPTD

PENGELOLAAN TAMAN

HUTAN RAYA BANTEN

(TAHURA)

20.000.000 19.193.900 95,97% 100 806.100

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9



B

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

5.354.900.000 5.060.865.233 94,51% 99,48 294.034.767

30

PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

503.000.000 497.851.300 98,98% 100 5.148.700

31PENGELOLAAN SAMPAH

DAN LIMBAH B31.654.000.000 1.579.144.695 95,47% 100 74.855.305

32PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN HIDUP810.000.000 702.293.040 86,70% 95,83 107.706.960

33

PERENCANAAN DAN

PENGKAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP

330.000.000 327.884.000 99,36% 100 2.116.000

34PELAYANAN PENGADUAN

DAN PENEGAKAN HUKUM355.000.000 322.330.350 90,80% 100 32.669.650

35PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP745.000.000 717.253.200 96,28% 100 27.746.800

36

PENINGKATAN JAMINAN

MUTU LABORATORIUM

LINGKUNGAN

275.000.000 260.514.426 94,73% 100 14.485.574

37

PENGUJIAN DAN ANALISA

LABORATORIUM

LINGKUNGAN

682.900.000 653.594.222 95,71% 100 29.305.778

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

C

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

KONSERVASI HUTAN

10.276.976.000 9.971.828.794 97,03% 100 305.147.206

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam

pelaksanaan kegiatan dilapangan (kendaraan dinas yang sesuai

dengan medan yang berat/kondisi lapangan yang berat

1. Perlunya daya dukung saran prasarana penunjang kegiatan

dilapangan khususnya kendaraan dinas yang dapat digunakan pada

medan lapangan yang cukup berat mengingat kondisi lapangan di

wilayah Provinsi Banten masih banyak yang cukup berat

38PERENCANAAN DAN

PENATAGUNAAN HUTAN515.000.000 508.243.227 98,69% 100 6.756.773

39

PEMANFAATAN HUTAN

DAN PENATAUSAHAAN

HASIL HUTAN

725.000.000 717.570.000 98,98% 100 7.430.000

2. Koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang


optimal khususnya dalam pelaksanaan penyusunan data Neraca

Sumber Daya Hutan (NSDH) di Provinsi Banten.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinronisasi data serta melaksanakan

upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait serta melakukan

koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota serta instasi

vertical lainya ditingkat pusat.

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9



40

PENGEMBANGAN ANEKA

USAHA DAN PROMOSI

KEHUTANAN

606.250.000 594.167.500 98,10% 100 12.082.500

41

PENGELOLAAN DAS DAN

REHABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

900.000.000 861.882.760 95,76% 100 38.117.240

42KONSERVASI SDA DAN

EKOSISTEM600.000.000 593.685.807 98,95% 100 6.314.193

43

PENYULUHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

650.000.000 626.425.600 96,37% 100 23.574.400

44

PENGEMBANGAN

PEMBENIHAN TANAMAN

HUTAN

742.465.000 706.473.998 95,15% 100 35.991.002

45

SERTIFIKASI DAN

PROTEKSI PEREDARAN

BENIH TANAMAN HUTAN

160.000.000 157.277.920 98,30% 100 2.722.080

46


PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

1.154.400.000 1.108.173.800 96,00% 100 46.226.200

47

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBER

DAYA HUTAN PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH LEBAK DAN

TANGERANG

380.600.000 364.935.000 95,88% 100 15.665.000

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki

potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan dengan

baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta dikelola

dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi Banten.

48


PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG, DAN CILEGON

1.478.716.000 1.434.005.584 96,98% 100 44.710.416

49

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBER

DAYA HUTAN PADA

CABANG DINAS LHK

WILAYAH PANDEGLANG,

SERANG, DAN CILEGON

325.000.000 301.195.000 92,68% 100 23.805.000

6. Untuk mengatasi kendala dan hambatan Pengembangan

Perbenihan Tanaman Kehutan diatas telah dilakukan perubahan

jadwal kegiatan dan jenis tanaman serta mengajukan penambahan

personil untuk kegiatan administrasi kegiatan serta upaya

penambahan anggaran

50

PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI KAWASAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN

271.000.000 269.005.000 99,26% 100 1.995.000



- Dalam kegiatan pengadaan bahan tanaman, terutama dalam

pengadaan benih tanaman yang harus mengikuti masa panen

raya dan disesuaikan dengan type benih sehingga memerlukan

waktu yang lebih lama. Kondisi iklim global yang berubah-ubah

secara ekstrim, membuat masa panen raya benih bisa bergeser

dari kebiasaan alaminya bahkan beberapa jenis tanaman tidak

berbuah walaupun tahun ini seharusnya tanaman tersebut

berbuah sesuai dengan daurnya.

- Kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada proses pengadaan

benih namun juga berpengaruh terhadap jadwal dan jumlah

benih yang disemai Jadwal penyemaian terpaksa mundur bulan

seharusnya dengan jumlah benih yang disemai disesuaikan

dengan kondisi cuaca.


persemaian atau pembibitan yang dikhawatirkan penyediaan

bibit tanaman tidak sesuai target, seperti kondisi Laboratorium

Kultur Jaringan yang tidak tejaga dari kemungkinan mati lampu

dan atap yang rusak sehingga calon calon bibit tanaman mati

terkontaminasi oleh jamur dan bakteri.



dikarenakan jarak dan kurang tenaga administrasi kegiatan.

3. Terbatasnya SDM kehutanan khususnya Penyuluh Kehutanan

sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di

Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang

jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh kehutanan

yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya penambahan

formasi penyuluh kehutanan, sampai dengan tahun 2019 jumlah

penyuluh kehutanan ASN di Provinsi Banten tinggal berjumlah 9

Orang di tiga wilayah kabupaten di Provinsi Banten (Kabupaten

Lebak sebanyak 1 orang, Kabupaten Pandeglang 6 orang dan

Kabupaten Serang 2 orang)

3. Melaksanakan upaya perencanaan pengadaan penyuluh

kehutanan dan perencanaan proses impasing penyuluh kehutanan

serta optimalisasi penyuluh kehutanan swadaya (pksm) di Provinsi

Banten dalam rangka menunjang tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

4. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum

tertangani.

Jumlah lahan kritis dengan Kriteria Kritis di Provinsi Banten

seluas 170.615,79 Ha dan kriteria sangat kritis seluas 59.224,94

Ha yang tersebar di 4 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Banten

(kota Serang, Cilegon, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang

dan Tangerang)

4. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan

hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan

yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan kembali fungsi daerah

aliran sungai (DAS) melalui sistem pengelolaan DAS serta

pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis

mengingat makin seringnya terjadi bencana banjir dan tanah

longsor, yang salah satunya disebabkan oleh semakin menurunnya

daya dukung lingkungan

5. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan

pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun skala

ekonomi budidaya tanaman kehutanan, dengan membentuk suatu

perwilayahan komoditas dalam suatu wilayah hamparan, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan

meningkatkan nilai ekonomi produk.

- Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur

maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha

kehutanan dapat dilaksanakan secara professional.

- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait dalam

mengintensifkan permodalan usaha petani dan memanfaatkan

sistem informasi pasar.

(Rp) % Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9



51

PENGEMBANGAN DAN

PEMANFAATAN KAWASAN

TAMAN HUTAN RAYA

BANTEN

361.000.000 332.701.598 92,16% 100 28.298.402

52


PERHUTANAN SOSIAL

(DAK)

1.407.545.000 1.396.086.000 99,19% 100 11.459.000

Serang, Januari 2020

A.n Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Sekretaris

Ir. Naen Sunendar

NIP. 19660101 199403 1 017

JUMLAH BELANJA

DAERAH (BTL+BL)68.885.813.000 65.410.876.021 94,96% 99,92 3.474.936.979



- Dalam kegiatan pengadaan bahan tanaman, terutama dalam

pengadaan benih tanaman yang harus mengikuti masa panen

raya dan disesuaikan dengan type benih sehingga memerlukan

waktu yang lebih lama. Kondisi iklim global yang berubah-ubah

secara ekstrim, membuat masa panen raya benih bisa bergeser

dari kebiasaan alaminya bahkan beberapa jenis tanaman tidak

berbuah walaupun tahun ini seharusnya tanaman tersebut

berbuah sesuai dengan daurnya.

- Kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada proses pengadaan

benih namun juga berpengaruh terhadap jadwal dan jumlah

benih yang disemai Jadwal penyemaian terpaksa mundur bulan

seharusnya dengan jumlah benih yang disemai disesuaikan

dengan kondisi cuaca.


persemaian atau pembibitan yang dikhawatirkan penyediaan

bibit tanaman tidak sesuai target, seperti kondisi Laboratorium

Kultur Jaringan yang tidak tejaga dari kemungkinan mati lampu

dan atap yang rusak sehingga calon calon bibit tanaman mati

terkontaminasi oleh jamur dan bakteri.



dikarenakan jarak dan kurang tenaga administrasi kegiatan.

II. INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA 2019


2019 2019 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya

pengelolaan

akuntabilitas kinerja

Capian Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Banten

(Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Prov Banten)

(Satuan : Nilai)

75 - * - * DLHK

Uriusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar Bidang

Lingkungan Hidup

2 Terwujudnya

lingkungan hidup yang

berkualitasIndeks Kualitas Lingkungan

Hidup (satuan : nilai)44,67 56,86 127,29% DLHK

Uriusan Wajib Bukan


Lingkungan Hidup

3 Meningkatnya kualitas

perencanaan,

pengendalian dan

perlindungan hutanRasio Cakupan Tutupan

Hutan (Satuan : %)31,71 39,53 124,66% DLHK

Urusan Pilihan Bidang

Kehutanan

Ket : * = LKIP Tahun 2019 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Provinsi Banten


A.n Kepala Dinas


Sekretaris

Ir. Naen Sunendar

NIP. 19660101 199403 1 017

SKPD

Penanggung

Jawab

Bidang UrusanNo SasaranIndikator Kinerja

Sasaran

Target

Realisasi Capaian

Target RPJMD

Provinsi Melalui

Pelaksanaan

RKPD

Tingkat Capaian

Target RPJMD

Provinsi Hasil

Pelaksanaan

RKPD Provinsi

III. INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA 2019


2019 2019 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Tata Kelola

Pemerintahan

Nilai IKM (Satuan: Skala (1-

4))3 3,34 111,33% DLHK

Uriusan Wajib Bukan


Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air (satuan

: nilai)52 52,07 100,13% DLHK

Uriusan Wajib Bukan


Lingkungan Hidup

2. Indeks Kualitas Udara

(satuan : nilai)59,2 73,35 123,90% DLHK

Uriusan Wajib Bukan


Lingkungan Hidup

3. Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup

(Satuan: Kelompok/Lembaga)

60 62 103,33% DLHK

Uriusan Wajib Bukan


Lingkungan Hidup

Luas Lahan Kritis Yang

Terehabilitasi (satuan :

Hektar)

5000 7297 145,94% DLHKUrusan Pilihan Bidang

Kehutanan

Persentase Peningkatan

fungsi hutan bagi masyarakat

(satuan : %)

10 11,58 115,80% DLHKUrusan Pilihan Bidang

Kehutanan


A.n Kepala Dinas


Sekretaris

Ir. Naen Sunendar

NIP. 19660101 199403 1 017

Bidang UrusanProgram

Indikator Kinerja

Program RPJMD

(Outcome)

Target

Realisasi Capaian

Target RPJMD

Provinsi Melalui

Pelaksanaan

RKPD

Tingkat Capaian

Target RPJMD

Provinsi Hasil

Pelaksanaan

RKPD Provinsi

SKPD

Penanggun

g Jawab

No

Program Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

2

3 Program Pengelolaan

dan konservasi hutan

Sungai Cisadane

Titik Pantau Peruntukkan 15 Mei 2019 1 Juli 2019 20-Sep-19

Kelas PI Status PI Status PI Status

Jembatan Cisauk ii 4.3 ringan 2.4 ringan 3.5 ringan

Jembatan PT. Indorama ii 5.9 sedang 5.8 sedang 1.2 ringan

Jembatan Gading ii 4.3 ringan 6.2 sedang 2.6 ringan

Jembatan Cikokol ii 4.9 ringan 6.3 sedang 3.5 ringan

Jembatan Robinson ii 4.9 ringan 5.7 sedang 7.9 sedang

Bend Pintu Air ii 5.3 sedang 5.3 sedang 8.1 sedang

No Status Jumlah Persen Bobot Nilai

1 Memenuhi 0 0 70 0

2 Ringan 9 0.5 50 25

3 Sedang 9 0.5 30 15

4 Berat 0 0 10 0

18 40

Sungai Cidurian

Titik Pantau

Peruntukkan 27 Maret 2019 4 Juli 2019 25-Sep-19


S. Tanjung Sari ii 1.2 ringan 1.2 ringan 3.1 ringan

Ranca Sumur ii 1.6 ringan 2.0 ringan 2.8 ringan

Cikande Hulu ii 3.8 ringan 4.4 ringan 6.2 sedang

Cikande Hilir ii 3.9 ringan 6.2 sedang 6.6 sedang

Koper ii 5.8 sedang 4.7 ringan 3.7 ringan

Tanara ii 3.9 ringan 6.0 sedang 4.1 ringan


1 Memenuhi 0 0 70 0

2 Ringan 13 0.722222 50 36.11111

3 Sedang 5 0.277778 30 8.333333

4 Berat 0 0 10 0

18 44.44444

Sungai Ciujung

Titik Pantau Peruntukkan 15 April 2019 13 Juni 2019 2 September 2019


Cisimeut ii 1.7 ringan 0.6 memenuhi 0.3 memenuhi

Bojong Manik ii 0.4 memenuhi 0.8 memenuhi 0.3 memenuhi

ciberang ii 1.9 ringan 1.2 ringan 2.0 ringan

Pamarayan ii 1.5 ringan 2.1 ringan 1.4 ringan

Jembatan 3 ii 1.2 ringan 1.3 ringan 2.4 ringan

Nagara ii 1.5 ringan 1.2 ringan 1.0 memenuhi

Keragilan ii 1.9 ringan 1.2 ringan 1.7 ringan

Jongjin ii 2.3 ringan 1.2 ringan 4.8 ringan

asus

Typewritten text

LAMPIRAN 4 : PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR DAN UDARA


1 Memenuhi 6 0.25 70 17.5

2 Ringan 18 0.75 50 37.5

3 Sedang 0 0 30 0

4 Berat 0 0 10 0

24 55

Sungai Cibanten

Titik Pantau Peruntukkan 24 Januari 2019 11 Maret 2019 13 Mei 2019 7 Agustus 2019

Kelas PI Status PI Status PI Status PI Status

Cibanten Hulu ii 0.7 memenuhi 0.7 memenuhi 0.8 memenuhi 0.7 memenuhi

Cimasin ii 0.8 memenuhi 0.8 memenuhi 3.3 ringan 2.0 ringan

Jembatan Ciawi ii 0.8 memenuhi 3.0 ringan 4.4 ringan 2.5 ringan

Kasemen ii 2.9 ringan 4.0 ringan 2.8 ringan 2.0 ringan


1 Memenuhi 7 0.4375 70 30.625

2 Ringan 9 0.5625 50 28.125

3 Sedang 0 0 30 0

4 Berat 0 0 10 0

16 58.75

Sungai Cidanau

Titik Pantau Peruntukkan 7 Februari 2019 18-Apr-19 14 Mei 2019 7 Agustus 2019


Cidangiang ii 0.8 memenuhi 0.8 memenuhi 0.8 memenuhi 0.8 memenuhi

Cikalumpang ii 0.7 memenuhi 0.7 memenuhi 0.7 memenuhi 0.8 memenuhi

Cibojong ii 2.9 ringan 1.8 ringan 1.7 ringan 1.1 ringan

KTI ii 3.0 ringan 1.3 ringan 1.5 ringan 0.9 memenuhi


1 Memenuhi 9 0.5625 70 39.375

2 Ringan 7 0.4375 50 21.875

3 Sedang 0 0 30 0

4 Berat 0 0 10 0

16 61.25

Sungai Cirarab

Titik Pantau Peruntukkan 20 Februari 2019 12-Apr-19 17 Juni 2019 9-Sep-19


Cirarab Hulu ii 2.8 ringan 4.9 ringan 3.3 ringan 0.7 memenuhi

Cirarab Tengah ii 3.9 ringan 3.8 ringan 1.5 ringan 3.5 ringan


1 Memenuhi 1 0.125 70 8.75

2 Ringan 7 0.875 50 43.75

3 Sedang 0 0 30 0

4 Berat 0 0 10 0

8 52.5

Sungai Cimanceuri

Titik Pantau Peruntukkan 20 Februari 2019 12-Apr-19 9-Sep-19


Cimanceuri Hulu ii 1.9 ringan 0.9 memenuhi 0.6 memenuhi

Cimanceuri Tengah ii 3.7 ringan 2.3 ringan 2.3 ringan


1 Memenuhi 2 0.333333 70 23.33333

2 Ringan 4 0.666667 50 33.33333

3 Sedang 0 0 30 0

4 Berat 0 0 10 0

6 56.66667

IKA Provinsi Banten 2019


1 Memenuhi 25 0.235849 70 16.50943

2 Ringan 67 0.632075 50 31.60377

3 Sedang 14 0.132075 30 3.962264

4 Berat 0 0 10 0

106 52.07547

No Provinsi Kota Peruntukan

Konsentrasi NO2 Rata-Rata Tahunan (µg/Nm3)

Konsentrasi SO2 Rata-Rata Tahunan (µg/Nm3)

IKU kabupaten / kota

IKU provinsi

Tahap I

Tahap II

Tahap I

Tahap II

IKU = 100-[50/0.9X(Ieu-0.1)}

IKU = 100-[50/0.9X(Ieu-0.1)}

1 BANTEN (3600)

KAB. PANDEGLANG

(3601)

Transportasi 19.80 5.67 18.80 5.05 84.51 73.35

Industri/Agro Industri 5.50 10.74 4.80 11.75

Pemukiman 12.90 9.91 10.33 10.07

Perkantoran/Komersial 12.20 8.84 12.40 5.24

BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

2 BANTEN (3600)

KAB. LEBAK (3602)

Transportasi 16.50 28.62 15.67 30.12 78.21


Pemukiman 7.80 6.49 8.00 10.80

Perkantoran/Komersial 6.10 <2,57 10.70 4.69

BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

3 BANTEN (3600)

KAB. TANGERANG

(3603)

Transportasi 32.13 26.19 34.42 25.34 62.80


Pemukiman 19.33 8.18 17.50 8.10


BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

4 BANTEN (3600)

KAB. SERANG (3604)

Transportasi 27.60 11.30 25.90 13.14 72.58


Pemukiman 12.60 5.30 12.86 6.54


BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

5 BANTEN (3600)

KOTA TANGERANG

(3671)

Transportasi 16.91 8.62 18.27 9.90 72.11


Pemukiman 7.74 21.73 9.97 21.18


BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

6 BANTEN (3600)

KOTA CILEGON

(3672)

Transportasi 5.73 8.34 6.00 8.98 85.61


Pemukiman 1.89 7.83 3.89 8.56


BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

7 BANTEN (3600)

KOTA SERANG (3673)

Transportasi 29.50 4.92 27.50 6.80 67.18


Pemukiman 15.50 22.52 14.20 22.32


BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

8 BANTEN (3600)

KOTA TANGERANG

SELATAN (3674)

Transportasi 30.94 3.61 27.40 4.74 63.77


Pemukiman 31.75 12.21 30.60 11.14


BLANK <0,41 <2,57 <0,41 <2,57

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. BANTEN TH 2019

IKLH = 52,07 X 0,3 + 73,35 X 0,3 + 48,09 X 0,4= 56,86

= ( Target Renstra Th 2019 44,67 )

Rasio Cakupan Tutupan Hutan 2019Target Renstra Tahun 2019 31,71% realisasi 39,53 %

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TH 2019

NO KEGIATAN

JUMLAH KELOMPOK/LEMBAGA

TAHUN2019

1 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 121

2 Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup 202

3 Pelayanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30

JUMLAH 353

- Target Renstra Tahun 2019 60 Kelompok/Lembaga

- Realisasi Tahun 2019 terjadi peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 88Kelompok/Lembaga

Perhitungan = realisasi 2019-2018=353-291 = 62 Kelompok/Lembaga

PENINGKATAN FUNGSI HUTAN BAGI MASYARAKAT

• Tahun 2019 = RPPK (Asumsi Rasio Peningkatan Produksi Kayu)

• RPPK = Produksi Kayu/ Kapasitas terpasang mesin industri

=138.960.m3 (perhutani 30.973,86 m3/th + HR 107.986,14 m3/th x 100 %

1.200.000 m3/th = 11,58 %

Nb : Kapasitas terpasang = Kebutuhan kayu berdasarkan kapasitas produksi th 2019

(sumber: Bid perencanaan dan pemanfaatan hutan)

1 2 3 4 5 6 7

a Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Sumber Dana APBN

(pada kawasan Konservasi/lindung mangrove)

b RHL Sumber dana APBD Provinsi

- Bidang PDAS RHL KSDAE DLHK Prov Banten

Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan

gerakan penanaman pohon

Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan

Menanam Nasional (BMN) Tingkat Provinsi

Bendugan Sindang Heula, Ds Sindang Heula Kecamatan Pabuaran,

Kab Serang

Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 1.000 2,00

Penghijauan Lingkungan Kakija Desa Jalupang Mulya Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 2.000 4,00

Rehabilitasi Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Das Cibanten, Desa Sukabares Kecamatan Ciomas, Kabupaten

Serang

Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 890 1,78

Penghijauan Lingkungan Kanan Kiri Sungai Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 2.200 4,40

RTH Banten Lama Kawasan Kesultanan Banten Lama Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 1.400 2,80

-

-

- Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon DLHK Prov Banten

-

Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat -

Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) 22 Unit @40.000 batang Padeglang, Serang dan Cilegon Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 880.000 1.760,00

Penghijauan Lingkungan Padeglang, Serang dan Cilegon Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 1.000 2,00

Hutan Rakyat Pengkayaan Padeglang, Serang dan Cilegon Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 12.500 25,00

Mangrove Padeglang, Serang dan Cilegon Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 35.000 70,00

-

- Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang DLHK

Prov Banten

-

Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat -

- Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) 16 Unit @40.000

batang

Kabupaten Lebak Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 640.000 1.280,00

-

Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Seksi KSDAE) Situ Cibeuteung Peurih Pandeglang dan Situ Kelapa Dua Karawaci

Tangerang

Mahoni, Mangga, Gelodogan Tiang, Kiara

Payung, Dadap dan Ketapang Kencana

1.100 2,20

-

SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENANAMAN POHON

NO KEGIATAN/DINAS/INSTANSI/ BADAN/LEMBAGA LOKASI (Kabupaten/Kota/Kec/Desa/Blok/Petak/Anak Petak)

Realisasi s/d Bln ini

KETERANGANJENIS TANAMAN Jumlah (BTG) LUAS (HA)

1 2 3 4 5 6 7

NO KEGIATAN/DINAS/INSTANSI/ BADAN/LEMBAGA LOKASI (Kabupaten/Kota/Kec/Desa/Blok/Petak/Anak Petak)

Realisasi s/d Bln ini

KETERANGANJENIS TANAMAN Jumlah (BTG) LUAS (HA)

- UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanamaan Hutan DLHK Prov

Banten

-

Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Provisi Banten Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 138.246 276,49

-

c RHL Sumber dana Perimbangan keuangan (DAK Kehutanan

dan DBH DR)

-

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK) -

Pengembangan Hutan Rakyat -

- Pemeliharaan Tanaman T-1 Kabupaten Pandeglang (Kec. Cigeulis, Kec. Cibitug, Kecamatan

Munjul, Kec Sindang Resmi) dan Kabupaten Lebak (Kecamatan

Sajira dan Lewi Damar)

Albasia, Durian, Mangga dan Rambutan 37.500 75,00

- Pembuatan Tanaman Wilayah Pandeglang Kecamatan Panimbang, Kec Cibitung, Kec Munjul dan Kec Sindang

Resmi)

Albasia, Durian, Mangga dan Rambutan 50.000 100,00

- Pembuatan Tanaman Wilayah Lebak Kec Curugbitung, Kecamatan Lewi Damar Albasia, Durian, Mangga dan Rambutan 50.000 100,00

-

d Kebun Bibit Rakyat (KBR) -

- Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang Serang dan

Cilegon DLHK Prov Banten

-

Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 22 Unit @30.000

batang

Padeglang, Serang dan Cilegon Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 660.000 1.320,00

-

- Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang DLHK Prov

Banten

-

- Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 14 Unit @30.000

batang

Kabupaten Lebak Tanaman Kehutanan/Kayu dan MPTS 420.000 840,00

k Reboisasi oleh Perum Perhutani KPH Banten (Pandeglang, Lebak dan Serang) Jati, Sengon, Suren, Pinus, Mahoni dan

Angsana

1.560.423 1.431,00

4.493.259 7.297 Total

Documents

LAPORAN KETERANGAN …...Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten Tahun 2019 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan