Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015 Lapgub Sms I... · Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan ... - Pengembangan sistem irigasi di daerah

Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta i


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor

2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi

Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mengemban

amanah untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BPKP melaksanakan amanah tersebut dengan melakukan pengawasan dan pembinaan

meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut

diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan

(stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan

negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I

Tahun 2015 di Wilayah DI Yogyakarta berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan

pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi

vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk

mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance)

dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang

berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian

prioritas nasional dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan

serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan

pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan

perbaikan sistem tata kelola (governance system).


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011

tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan

pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan nasional, mendorong peningkatan ruang

fiskal, pengamanan aset, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system).

Ikhtisar hasil pengawasan dan pembinaan periode sampai dengan semester I tahun 2015

adalah sebagai berikut :

A. Pengawalan Pembangunan Nasional

Keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain

ditandai dengan tingkat skor capaian kinerja program berdasarkan hasil audit/evaluasi. Dalam

bidang kesehatan, skor capaian keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar 89,89 atau dalam kategori

“berhasil”. Dalam bidang infrastruktur, skor capaian pelaksanaan program Peningkatan

Penyediaan Sanitasi Air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PAMSIMAS) Tahun 2014

pada Kabupaten Bantul sebesar 79,83% dan pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,70% atau

dalam kategori “cukup berhasil”. Capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan pada seluruh

kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai predikat “memadai”.

Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan

pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM

maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Secara keseluruhan, rata-rata cakupan

layanan air minum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan semester I tahun

2015 sebesar 52,84% dari jumlah penduduk. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM

adalah sebesar 38,70% dari jumlah penduduk.

Dalam rangka mengawal pembangunan nasional, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta melakukan pengawasan melalui kegiatan audit kinerja, audit operasional, dan audit

keuangan terhadap tiga program prioritas pembangunan nasional yaitu bidang kesehatan,

pendidikan, dan infrastruktur.

Dalam bidang kesehatan, pengawasan dilakukan terhadap program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil audit program JKN

tersebut dijumpai permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat peserta PBI yang belum mendapat kartu

2. Peserta JKN tidak memenuhi kriteria namun masih terdaftar dalam kuota penerima PBI

berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta iv

3. Penduduk miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melebihi

jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Sleman

4. Penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai ketentuan sebesar

Rp2.145.142.418,00

Dalam bidang infrastruktur dasar, pengawasan dilakukan terhadap tiga program/proyek

yaitu Third Wear Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS),

PNPM Mandiri Perkotaan, dan Secon Water Resources and Irigation Sector Management

Project (WISMP II).

Program PAMSIMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahap pertama dengan

alokasi dana pada Tahun 2014 sebesar Rp.4.199493.200,00. Sedangkan alokasi dana PNPM

Mandiri Perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat tahun terakhir selalu

mengalami peningkatan. Jumlah alokasi dana kumulatif sampai dengan tahun 2014 sebesar

Rp.120.297.350.000,00. Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dijumpai

beberapa permasalahan yaitu :

- Penyalahgunaan dana pinjaman bergulir oleh UPK dan KSM.

- Terdapat Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan, yang belum melaksanakan

fungsinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

- Kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM

Mandiri Perkotaan baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten/kota,

terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan

maupun fasilitator pendamping.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Second Water Resources and Irigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II dijumpai beberapa permasalahan, antara lain:

- Pengembangan sistem irigasi di daerah irigasi Payaman belum optimal

- Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi tidak sesuai dengan tujuan program

WISMP Phase II

- Pemilihan dan penetapan daerah irigasi belum mengacu pada pedoman penyusunan AWP

Dalam bidang pendidikan, pengawasan dilakukan pada kegiatan/proyek Health

Professional Education Quality (HPEQ) pada Universitas Gajah Mada, Universitas Islam

Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program HPEQ antara lain :

- Tim monitoring dan evaluasi internal tidak melaksanakan tugas dan fungsinya

- Pemberian beasiswa tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan Program Hibah Kompetensi

Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD)

B. Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal

Perbaikan kualitas ruang fiskal pada pemerintah daerah antara lain ditandai dengan adanya

peningkatan anggaran pendapatan asli daerah dalam APBD. Anggaran pendapatan asli daerah

pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar

Rp.3.113.202.495.580,54 mengalami kenaikan sebesar Rp327.422.556.385,74 atau 11,75%

dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta v

Rp2.785.779.939.194,80. Kenaikan anggaran tersebut memungkinkan pemerintah daerah dapat

mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan pengawasan sampai dengan semester I 2015 menghasilkan potensi penghematan

pengeluaran negara yang berasal dari koreksi atas tagihan pihak ketiga dan hasil audit

operasional sebesar Rp.427.300.033,25.

Kegiatan verifikasi atas utang usaha dan atas kegiatan pembangunan dilakukan pada

RSUP Dr. Sardjito. Kegiatan audit kinerja/operasional dilakukan terhadap program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dan KPUD Yogyakarta.

C. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam upaya pengamanan

aset melalui kegiatan keinvestigasian, pendampingan pencegahan Fraud pada proses pengadaan

barang dan jasa, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), dan pembinaan

pengelolaan aset.

Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta melalui penerapan strategi represif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan

kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas

kasus/penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, bantuan Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit investigatif atas dua

kasus yang sampai dengan 30 Juni 2015 masih dalam proses audit, yaitu dugaan penyelewengan

pengelolaan dana desa Tahun 2011 sd 2013 di Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten

Kulon Progo dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil pada Unit Pertambangan

PT Anindya Mitra Internasional Tahun 2011.

Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan audit

penghitungan kerugian keuangan negara atas dua kasus dengan nilai kerugian sebesar

Rp1.475.542.500,00 yaitu atas penyimpangan Penyaluran BLT Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Gempa Bumi di Dsn Pakis I dan II Ds Dlingo Kec Dlingo Kabupaten Bantul TA 2007 dan

atas penyimpangan Program Pengembangan Model Pengolahan Tanaman Terpadu Kedelai

Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2013. Sedangkan dua kasus lainnya yaitu atas perkara

tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pengelolaan pendapatan asli desa, desa Sriharjo

kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tahun anggaran 2008 sd 2013 dan atas dugaan tindak

pidana korupsi pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat kelurahan

Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Tahun 2009 masih dalam proses perhitungan.

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga

melakukan kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan

serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya

sebanyak 11 kali.

D. Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System)

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan perbaikan kualitas tata kelola

kepemerintahan antara lain tercermin dari tingkat kematangan (maturity) dalam


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta vi

penyelenggaraan SPIP, perolehan skor sistem akuntabilitas kinerja/SAKIP, perolehan opini atas

laporan keuangan pemerintah daerah maupun BUMD, dan tingkat leveling APIP.

Penilaian maturitas SPIP baru dilakukan pada dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten

Sleman dengan nilai 2,83 (berkembang) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan nilai

1,44 (rintisan), sedangkan empat Pemda yang lain belum dilakukan penilaian.

Hasil penilaian SAKIP pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014

menunjukkan perolehan nilai “sangat baik” dengan skor/nilai A. Pada Pemerintah Kabupaten

Gunung Kidul memperoleh nilai “cukup” dengan skor/nilai CC, dan empat Pemerintah Daerah

lainnya memperoleh nilai “baik” dengan skor/nilai B.

Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh

opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013.

Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 5 BUMD (PDAM)

telah diaudit oleh auditor eksternal dan seluruhnya memperoleh opini WTP.

Hasil assessment/evaluasi terhadap leveling tata kelola APIP di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan, dari enam APIP dua APIP berada pada level 2 penuh dan

lima APIP berada pada level 2 dengan catatan perbaikan.

Untuk memperbaiki kualitas tata kelola, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

telah melakukan berbagai kegiatan konsultatif berupa pendampingan dan bimbingan teknis

kepada pemerintah daerah dan badan usaha serta BLUD terkait peningkatan kualitas tata kelola.

1. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan

membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker

Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP.

Perkembangan penyelenggaraan SPIP pada Pemda dan SKPD dilihat berdasarkan tahapan

penyelenggaraan SPIP yaitu dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan

evaluasi oleh APIP. Pemda umumnya telah menyelenggarakan SPIP pada tahap persiapan

namun belum seluruh Pemda menyelenggarakan tahap pelaksanaan dan tahap selanjutnya.

Dalam rangka peningkatan penyelengaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang

baik pada kegiatan utama SKPD/Unit Kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

telah menyarankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut:

- Satgas SPIP Kabupaten untuk ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat

Kabupaten dan SKPD.

- Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP atas kegiatan utama sehingga setiap

kegiatan mempunyai pengendalian yang memadai.

2. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan

penyusunan laporan kinerja tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo. Selain itu dilakukan focus group discussion (FGD) reviu laporan

kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta.


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta vii

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan AKIP, Perwakilan BPKP Daerah

Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan perbaikan pengelolaan AKIP kepada Pemerintah

Kabupaten agar :

- Membangun budaya kerja sehingga ada peningkatan capaian kinerja yang mendekatkan pada

pencapaian visi/misi/cita-cita masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

- Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD secara kontinyu, untuk perbaikan

berkelanjutan.

- Menampilkan indikator tujuan dalam RPJMD dengan memasukkan indikator tujuan pada

indikator kinerja utama.

- Hasil evaluasi LKjIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk seluruh SKPD dimanfaatkan

untuk memberikan reward and punishment bagi SKPD.

- Pengembangan e-SAKIP tahun 2015 untuk memantau pencapaian kinerja setiap triwulan dan

sinergi antara perencanaan. penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

- Realisasi atas penetapan kinerja maupun indikator kinerja utama tahun yang lalu dijadikan

salah satu pertimbangan untuk memberikan anggaran terhadap SKPD.

3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah/BUMD/BLUD

Kegiatan pembinaan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan

keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah,

peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, dari enam Pemerintah Daerah di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Pemerintah Daerah didampingi oleh Perwakilan

BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pada lingkup instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakart, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pendampingan

penyusunan laporan keuangan pada Kejaksaan Tinggi DIY, Polda, Kanwil KUMHAM,

Bawaslu, KPU, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY,

dan STTN Yogyakarta.

Selain melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan, Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pendampingan pelaksanaan reviu atas laporan

keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Sleman.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam

upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta BLUD

dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan

penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan dan pembekalan

mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi

SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul dan

Kabupaten Kulon Progo, pelatihan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, pembekalan Reviu LKPD pada Pemerintah Kota


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta viii

Yogyakarta dan narasumber Sosialisasi Perwal dan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang

Penghapusan Piutang Daerah dan SOP Penghapusan Piutang Daerah pada Pemerintah Kota

Yogyakarta, pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, juga memberikan

masukan dalam FGD pengembangan kurikulum dan silabus Diklat pengelolaan keuangan

berbasis akrual pada Badan Diklat DIY. Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta telah memberikan bimbingan teknis peningkatan kualitas pelaporan keuangan

BLUD dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan BLUD.

Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPUD Daerah Istimewa

Yogyakarta telah dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara KPU

Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,

Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dengan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta. Lingkup kerjasama bertujuan untuk membangun dan menerapkan sistem

pengendalian intern pemerintah yang meliputi peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan

akuntabilitas kinerja serta perbaikan proses pengadaan barang dan jasa.

4. Penguatan Pengelolaan Dana Desa

Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab

dan tuntutan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa masih mengalami kesulitan dalam

menerapkan berbagai aturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dana desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas

keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011,

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi kepada

aparat di Kabupatendan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Petunjuk

Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Deputi

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Disamping itu Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Tim

Bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas

akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara

dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

5. Pembangunan Sistem Anti Korupsi (Fraud Control Plan) dan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi pembangunan

sistem anti korupsi (fraud control plan) sebagai pengembangan pengendalian yang dirancang

secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian

berindikasi korupsi pada forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta ix

Selain itu juga telah melakukan sosialisasi WBK/WBBM di unit-unit kerja lingkup

Kanwil Kementerian Agama serta workshop pemenuhan penilaian indikator-indikator Zona

Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk

oleh Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja yang dijadikan pilot project untuk

mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK/WBBM.

6. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP memberikan pembinaan agar APIP mampu berperan memberikan keyakinan yang

memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi/bimtek peningkatan tata kelola

APIP dan penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP, serta menjadi

narasumber program pelatihan mandiri (PPM) maupun diklat yang diselenggarakan oleh APIP

dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih

berada pada level 2 dengan catatan perbaikan menuju level 2 penuh dan menuju level 3.

Beberapa hal yang telah direkomendasikan kepada masing-masing Inspektur di

lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan level

kapabilitas meliputi :

- Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu

dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil

audit.

- Setiap tim audit agar menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur, serta

mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai.

- Menerapkan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit.

- Membangun perencanaan pengawasan berbasis risiko.


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta x

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI x

BAB I INFORMASI UMUM 1

A

B

C

D

E

Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Dukungan Sumber Daya

Penyajian Informasi

1

2

2

3

4

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN 6

A Pengawalan Pembangunan Nasional 6

1. Kualitas Pembangunan Nasional 6

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Nasional 7

B Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal 12

1. Kualitas Peningkatan Ruang Fiskal 12

2. Peningkatan Kualitas Ruang Fiskal 13

C Pengamanan Aset Negara/Daerah 16

1. Kegiatan Keinvestigasian 16

2. Pendampingan Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan

Barang/Jasa

18

D

3. Pembinaan Pengelolaan Aset

Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System)

18

18

1. Kualitas Sistem Tata Kelola 18

2. Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola 23


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 1

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan

kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.

Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup :

a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang

meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan

SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan

kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas Pemerintah,

penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang

diberikan kepada BPKP melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian

Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

4. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025.

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Keuangan Negara.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Tahun 2015.

Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung terwujudnya

sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya. Kegiatan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai

terwujudnya pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja

pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,



profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan

nasional yang efisien dan efektif.

B. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

Kebijakan pengawasan dan pembinaan selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T yang berisi berbagai

jenis penugasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP

menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target

kinerja.

Sampai dengan akhir semester I tahun 2015, realisasi jumlah penugasan pengawasan

(PP) sebanyak 141 penugasan atau 67,46% dari target tahun 2015 sebanyak 209 penugasan dan

realisasi output sebanyak 49 rekomendasi strategis atau 65,33% dari target sebanyak 75

rekomendasi strategis. Rincian target dan realisasi output kegiatan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan

Tahun 2015

No Dimensi Pengawasan Target Realisasi s.d Smst I 2015

PP Output PP % Output %

1 Pengawalan Pembangunan Nasional

80 21 37 46,25 3 14,29

2 Peningkatan Ruang Fiskal 6 2 3 50,00 3 150,00

3 Pengamanan Aset Negara 39 33 27 69,23 24 72,73

3 Perbaikan Governance 84 19 74 88,10 19 100,00

Sub Jumlah 209 75 141 67,46 49 65,33

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

C. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi

nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui

pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah

Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean

Governance).

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012,

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pelimpahan 6 (enam) Pemerintah

Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masuk menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam Pemda tersebut yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten



Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

Dengan terbitnya Perka BPKP ini maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta meliputi 12 pemda di wilayah DIY dan Jawa Tengah.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan

pembinaan pada :

a. Satuan Kerja pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Provinsi Jawa Tengah.

b. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6

kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah;

c. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di

Provinsi Jawa Tengah;

d. BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah.

D. Dukungan Sumber Daya

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanah dari Presiden di atas, Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Posisi

pegawai sampai dengan akhir semester I tahun 2015 berjumlah 150 orang. Rincian atas jumlah

pegawai tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut :

Selain dukungan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta juga didukung dengan dana yang cukup memadai. Sampai dengan

akhir semester 2015 jumlah penyerapan dana sebesar Rp516.232.553,00 atau 29,85% dari

anggaran sebesar Rp1.729.407.137,00. Rincian anggaran dan realisasi dana dapat dilihat pada

tabel berikut :

Struktural

Fungsional AuditorFungsional Pranata KomputerFungsional Analis KepegawaianFungsional Umum

66,67%

24,00%

6,67%

1,33%

1,33%

Grafik 1.1

Pegawai Perwakilan BPKP DIY Berdasarkan Jabatan



Tabel 1.2

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan

Tahun 2015

No Dimensi Pengawasan Anggaran Realisasi s.d smst I 2015

Jumlah % Jumlah %

1 Pengawalan Pembangunan Nasional

662.915.396 38,33 230.843.902 34,82

2 Peningkatan Ruang Fiskal 66.923.929 3,87 8.890.000 13,28

3 Pengamanan Aset Negara 277.048.647 16,02 53.403.705 19,28

3 Perbaikan Governance 722.519.165 41,78 223.094.946 30,88

Sub Jumlah 1.729.407.137 100,00 516.232.553 29,85


E. Penyajian Informasi

Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas

keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eksternal

dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengacu

pada empat fokus dimensi pengawasan yaitu :

a. Pengawalan Pembangunan Nasional

b. Peningkatan Ruang Fiskal

c. Pengamanan Aset Negara

d. Perbaikan sistem tata kelola (governance system)

Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang

dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor

eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan

pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan

untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L

dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan

kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal

dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif

dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak

bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan. Namun



demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil

pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah

daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas

keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB II

URAIAN HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan intern di lingkungan

pemerintah, BPKP sebagai auditor intern pemerintah melakukan kegiatan pengawasan yang

bersifat assurance dan consulting kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Hasil pengawasan disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan

pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan

perbaikan sistem tata kelola (governance system).

A. PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Kualitas Pembangunan Nasional

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap

beberapa program pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuan

pengawasan ini adalah untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah dengan

mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan memberikan saran

perbaikan untuk tercapainya tujuan program pembangunan nasional. Pengawasan didasarkan

pada penilaian atas efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan (3E) pelaksanaan program/kegiatan

melalui audit kinerja dan audit keuangan. Pengawasan dilakukan terhadap prioritas

pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain

ditandai dengan tingkat skor capaian kinerja program berdasarkan hasil audit/evaluasi. Dalam

bidang kesehatan, skor capaian keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar 89,89 atau dalam kategori

“berhasil”. Dalam bidang infrastruktur, skor capaian pelaksanaan program Peningkatan

Penyediaan Sanitasi Air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PAMSIMAS) Tahun 2014

pada Kabupaten Bantul sebesar 79,83% dan pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,70% atau

dalam kategori “cukup berhasil”. Capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan pada seluruh

kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai predikat “memadai”.

Perkembangan capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan selama lima tahun dapat dilihat pada

Tabel 2.1 di bawah ini.



Tabel 2.1

Capaian Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Satuan Kerja 2010 2011 2012 2013 2014

1 D.I Yogyakarta Memadai Memadai Memadai Tidak Diaudit

Memadai

2 Kota Yogyakarta

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Memadai Memadai

3 Kabupaten Bantul

Memadai Memadai Tidak Diaudit

Memadai Memadai

4 Kabupaten Sleman

Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai

5 Kabupaten Kulon Progo

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

6 Kabupaten Gunungkidul

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM


Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan

pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM

maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Secara keseluruhan, rata-rata cakupan

layanan air minum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan semester I tahun

2015 sebesar 52,84% dari jumlah penduduk. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM

adalah sebesar 38,70% dari jumlah penduduk dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada


Tabel 2.2

Rekapitulasi Cakupan Pelayanan dan Kuantitas Air per KK/bulan

s.d Semester I Tahun 2015

No PDAM

% Cakupan terhadap jumlah

penduduk (PDAM)

% Cakupan terhadap jumlah

penduduk (Total)

Kuantitas air /pelanggan/bul

an (m3)

1 Kota Yogyakarta 45,52 82,30 17,44

2 Kabupaten Sleman 15,68 43,50 15,02

3 Kabupaten Gunungkidul 46,75 56,08 15,50

4 Kabupaten Bantul 48,40 38,99 14,55

5 Kabupaten Kulon Progo 37,12 43,33 12,69

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY dan Dinas terkait



Sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur

air minum, PDAM telah menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Nilai Kinerja dan Tingkat Kesehatan PDAM

Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2012 - 2014

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

No PDAM Nilai

Kinerja

Tingkat

kesehatan

Nilai

Kinerja

Tingkat

kesehatan

Nilai

Kinerja

Tingkat

kesehatan

1 Kota

Yogyakarta 62,47 3,180 60,12 3,145 60,22 3,205

2 Kabupaten

Sleman 58,77 3,025 59,27 3,175 60,97 2,995

3 Kabupaten

Gunungkidul 51,29 2,255 61,15 2,945 60,09 3,05

4 Kabupaten

Bantul 62,47 2,890 60,24 2,990 61,32 2,82

5 Kabupaten

Kulon Progo 61,53 3,430 64,75 3,480 63,05 3,37


2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Nasional

Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015, Perwakilan BPKP Daerah

Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan

nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tampak pada tabel 2.4 di bawah

ini.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pengawalan Pembangunan Nasional

Semester I Tahun 2015

No Prioritas

Pembangunan Kegiatan Pengawasan

Jumlah Kegiatan

1 Kesehatan Audit kinerja program Jaminan Kesehatan Nasional

2

2 Pendidikan Audit keuangan HPEQ 3

3 Infrastruktur Audit keuangan :

- PAMSIMAS 2

- PNPM Mandiri Perkotaan 4

- WISMP II 15

Jumlah 26

Masing-masing kegiatan pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Program Prioritas Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan sosial

diantaranya Program Indonesia Sehat, Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 2014 diantaranya memuat instruksi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan untuk melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap

kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Program

Indonesia Sehat. Memenuhi instruksi tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta telah melakukan audit kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan audit kinerja JKN adalah untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan dan

Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya

kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan memberikan rekomendasi

atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan

program JKN.

Sasaran audit JKN adalah :

- Menilai keberhasilan pelaksanaan Program JKN yang dijabarkan dalam tiga indikator

utama yaitu: Ketepatan Perencanaan, Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan Keandalan

Pelaporan.

- Mengindentifikasi hambatan pelaksanaan program di daerah

- Mengindentifikasi adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan program

yang tidak sesuai ketentuan.

Dari hasil audit program JKN, dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- Terdapat peserta PBI yang belum mendapat kartu

- Peserta JKN tidak memenuhi kriteria namun masih terdaftar dalam kuota penerima PBI

berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013

- Penduduk miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melebihi

jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Sleman

- Penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai ketentuan sebesar

Rp2.145.142.418,00

b. Program Prioritas Infrastruktur Dasar

Pengawasan atas program prioritas bidang insfrastruktur dasar dilakukan terhadap tiga

program/proyek yaitu audit keuangan terhadap Third Water Supply Sanitation for Low

Income Communities Project (PAMSIMAS), PNPM Mandiri Perkotaan, dan Second Water

Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP II), serta evaluasi kinerja

BUMD. Masing-masing diuraikan sebagai berikut :



1) Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS)

Program Pamsimas dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang

terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-

urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan,

meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka

pencapaian target MDGs sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan

perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Program PAMSIMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahap pertama dengan

alokasi dana tahun 2014 sebesar Rp.4.199493.200,00 terinci pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5

Alokasi Dana Pamsimas DIY untuk Tahun 2014

No. Kabupaten Jumlah Desa Sasaran

Alokasi Dana

(Rp)

1 Bantul 10 2.755.743.200,00

2 Kulon Progo 5 1.443.750.000,00

Jumlah 15 4.199.493.200,00


2) PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Audit terhadap

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilaksanakan dengan tujuan :

- Memberikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program

- Memberikan penilaian atas sistem pengendalian intern program guna mencapai tujuan

program, serta penilaian atas tingkat efektivitas implementasi di lapangan

- Memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja program berdasarkan indikator-

indikator kinerja yang telah ditetapkan

- Memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan yang

ditetapkan.

Selama empat tahun terakhir, jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat

pada tabel 2.6 di bawah ini.



Tabel 2.6

Alokasi Dana PNPM Mandiri Perkotaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Tahun Jumlah

(Rp)

1 2011 14.550.000.000,00

2 2012 31.280.000.000,00

3 2013 33.800.000.000,00

4 2014 40.667.350.000,00

Jumlah 120.297.350.000,00


Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan, antara

lain :

- Penyalahgunaan dana pinjaman bergulir oleh UPK dan KSM.

- Terdapat Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan yang belum

melaksanakan fungsinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

- Kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program

PNPM Mandiri Perkotaan baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun

kabupaten/kota, terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada

tingkat kecamatan maupun fasilitator pendamping.

3) Second Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP II)

Tujuan program Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

Phase II adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah

sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program WISMP Phase II antara lain:

- Pengembangan sistem irigasi di daerah irigasi Payaman belum optimal

- Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi belum seluruhnya sesuai dengan

tujuan program WISMP Phase II

- Pemilihan dan penetapan daerah irigasi belum mengacu pada pedoman penyusunan

AWP

4) Evaluasi Kinerja BUMD

Sampai dengan semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2014 pada lima PDAM di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten

Sleman, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dan

PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.



Evaluasi kinerja bertujuan membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian

tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta

memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang

bertanggung jawab.

Sasaran evaluasi kinerja adalah memberikan penilaian atas capaian kinerja PDAM tahun

2014 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan penilaian

tingkat kesehatan menurut BPPSPAM.

Evaluasi kinerja PDAM juga melakukan analisis terhadap cakupan layanan serta

kuantitas konsumsi air oleh pelanggan.

Selain hal-hal yang telah disampaikan tersebut terdapat permasalahan lain yaitu:

- Tingkat kehilangan air masih tinggi

- Masih dijumpai harga /tarif air yang belum sesuai dengan keputusan Kepala Daerah.

c. Program Prioritas Pendidikan

Pengawasan atas program prioritas bidang pendidikan berupa audit keuangan Health

Professional Education Quality (HPEQ) pada Universitas Gajah Mada, Universitas Islam

Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tujuan program HPEQ diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian layanan kesehatan

melalui penguatan kualitas penyedia jasa kesehatan, yang akan dicapai melalui penguatan

sistem dan institusi akreditasi program studi dan sertifikasi lulusan yang pada akhirnya akan

meningkatkan kualitas pendidikan profesional kesehatan.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program HPEQ antara lain :

- Tim monitoring dan evaluasi internal tidak melaksanakan tugas dan fungsinya

- Pemberian beasiswa tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan Program Hibah

Kompetensi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD)

B. MENDORONG PENINGKATAN RUANG FISKAL

Pemerintah perlu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program-program

pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selaku auditor intern pemerintah,

BPKP berkomitmen untuk mendorong peningkatan ruang fiskal dalam anggaran pemerintah.

1. Kualitas Peningkatan Ruang Fiskal

Peningkatan ruang fiskal bisa dilakukan melalui dua sisi sekaligus yaitu dengan

meningkatkan penerimaan negara/daerah dan melakukan efisiensi pengeluaran negara/daerah.

Perbaikan kualitas ruang fiskal pada pemerintah daerah antara lain ditandai dengan adanya

peningkatan anggaran pendapatan asli daerah dalam APBD.

Anggaran pendapatan asli daerah pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2015 sebesar Rp.3.113.202.495.580,54 mengalami kenaikan sebesar

Rp327.422.556.385,74 atau 11,75% dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan asli

daerah tahun 2014 sebesar Rp2.785.779.939.194,80. Kenaikan anggaran tersebut



memungkinkan pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional

di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Peningkatan Kualitas Ruang Fiskal

Kegiatan pengawasan BPKP dalam rangka peningkatan ruang fiskal bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan negara dan menjaga pengeluaran keuangan negara dalam batas

kewajaran dan dilakukan secara efisien. Kegiatan pengawasan sampai dengan semester I 2015

menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara yang berasal dari koreksi atas tagihan

pihak ketiga dan hasil audit operasional sebesar Rp.427.300.033,25.

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ruang fiskal sebagaimana tercantum pada

tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan

Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal


No Kegiatan Pengawasan Jumlah

Kegiatan Keterangan

1 Verifikasi atas Utang Usaha 1 RSUP Dr. Sardjito

2 Verifikasi Kegiatan Pembangunan 1 RSUP Dr. Sardjito

3 Audit Operasional/Audit Keuangan/Audit Kinerja

3 KPU, JKN

Jumlah 5

Sumber : Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Penjelasan masing-masing kegiatan pengawasan diuraikan sebagai berikut :

a. Verifikasi atas Utang Usaha

Memenuhi permintaan dari Direktur RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas utang usaha RSUP

DR. Sardjito Yogyakarta.

Tujuan kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo

utang usaha dan Biaya yang masih harus dibayar (BYMHD) RSUP Dr. Sardjito yogyakarta

per 31 Desember 2014 adalah kewajiban yang harus diselesaikan, sesuai peraturan

perundangan yang berlaku, dan barang/jasa yang diterima benar-benar dilaksanakan terkait

dengan revisi DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015.

Kegiatan verifikasi menghasilkan simpulan DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak

mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Utang usaha per 31 Desember 2014 sebesar

Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2014 sebesar

Rp17.082.176.360,00.



b. Verifikasi Kegiatan Pembangunan

Memenuhi permintaan dari Direktur RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas kegiatan

pembangunan pada RSUP DR. Sardjito Yogyakarta berupa penyelesaian tagihan atas sisa

pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dapat

dilanjutkan dengan DIPA Tahun Anggaran 2015. Dan dalam pembayaran sisa nilai

pekerjaan, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Audit Operasional/Audit Keuangan/Audit Kinerja

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai auditor internal pemerintah dan memenuhi

beberapa permintaan stakeholders, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

melakukan peran penjaminan kualitas (assurances) berupa audit operasional, audit keuangan,

dan audit kinerja sebagaiman terangkum dalam tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8

Rekapitulasi Kegiatan Penjaminan Kualitas (Assurances)


No Kegiatan Pengawasan Jumlah

Kegiatan Keterangan

1 Audit operasional 1 KPU

2 Audit keuangan 26 PHLN

3 Audit kinerja 2 JKN

Jumlah 29


Masing-masing kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Audit Operasional

Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta telah melakukan audit operasional pada Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai

efisiensi, efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Sasaran audit adalah pengelolaan keuangan KPU meliputi pelaksanaan anggaran,

penatausahaan, dan pelaporan pelaksanaan APBN yang memerlukan perbaikan atau

peningkatan, baik segi efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Audit operasional pada KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan potensi

penghematan keuangan negara sebesar Rp.72.673.500,00. Selain itu juga dijumpai hal-

hal sebagai berikut :

- Pembayaran honor kelompok kerja/Tim Pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan

- Pembayaran uang harian perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan



- Pertanggungjawaban kegiatan yang tidak benar.

2) Audit Keuangan


Yogyakarta telah melakukan audit keuangan atas program/proyek berbantuan luar negeri

(loan) sebanyak 26 kegiatan/proyek sebagaimana tampak pada tabel 2.9 di bawah.

Tabel 2.9

Kegiatan Audit Keuangan atas Proyek dan Hibah Berbantuan Luar Negeri


No Nama

Program/Poyek/Kegiatan

Jumlah

Kegiatan

Temuan

Penghematan

Pengeluaran

Negara

1 PNPM Mandiri Perkotaan dan

Perdesaan 5 27.622.461,00

2 HPEQ 3 51.188.447,25

3 WISMP II 15 57.400.400,00

4 PAMSIMAS 3 0,00

Jumlah 26 136.211.308,25


Pelaksanaan audit keuangan mencakup audit terhadap kewajaran penyajian laporan

keuangan program, penilaian terhadap efektivitas internal control, kinerja program, serta

ketaatan terhadap ketentuan program

Kegiatan audit menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar

Rp136.211.308,25.

3) Audit Kinerja


Yogyakarta telah melakukan audit kinerja pada program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN). Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan

dan Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional

khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan

memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan

laporan kegiatan dari pelaksanaan program tersebut.

Audit atas program JKN di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo

menghasilkan koreksi audit berupa selisih pembayaran tagihan oleh Kementerian

Kesehatan sebesar Rp.218.415.225,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel 2.10 berikut.



Tabel 2.10

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pengawalan Pembangunan Nasional


No. Kabupaten Jumlah

PBI

Dibayar oleh

Kemenkes

(Rp)

Seharusnya

(Rp)

Selisih

(Rp)

1 Sleman 317.181 73.173.656.700 72.971.428.925 202.227.775

2 Kulon Progo 232.517 53.641.671.900 53.625.484.450 16.187.450

Jumlah 549.698 126.815.328.600 126.596.913.375 218.415.225


C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

Aset negara/daerah merupakan salah satu sumber daya penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang harus dijaga keberadaannya dan dioptimalkan kemanfaatannya. Dalam

periode semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif

dalam upaya pengamanan aset melalui kegiatan keinvestigasian, pendampingan pencegahan

fraud pada proses pengadaan barang dan jasa, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum

(APH), serta pembinaan pengelolaan aset.

1. Kegiatan Keinvestigasian

Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta melalui penerapan strategi represif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan

kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas

kasus/penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan penghitungan kerugian

keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan sebagaimana disajikan pada

Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11

Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN


s.d Semester I Tahun 2015

No Kegiatan Pemda/

BUMD

Satker

K/L Jumlah

1. Audit Investigatif 2 - 2

2. Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara

4 - 4

3. Pemberian Keterangan Ahli 11 - 11


Masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan audit tujuan tertentu yang bertujuan untuk membuktikan

apakah terjadi kecurangan/fraud pada suatu kasus yang berakibat kerugian keuangan negara.



Pada semester I Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan

audit investigatif atas dua kasus yaitu dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa Tahun

2011 sd 2013 di Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dugaan

penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil pada Unit Pertambangan PT Anindya Mitra

Internasional Tahun 2011. Sampai dengan 30 Juni 2015 kedua kasus tersebut masih dalam

proses audit.

b. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara merupakan audit dengan tujuan

tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan

negara yang timbul dalam suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung

tindakan litigasi.

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan

audit penghitungan kerugian keuangan negara atas empat kasus, terdiri dari dua kasus telah

selesai dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan telah diserahkan kepada

penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya, yaitu penghitungan

kerugian keuangan negara atas penyimpangan Penyaluran BLT Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dsn Pakis I dan II Ds Dlingo Kec Dlingo Kabupaten

Bantul TA 2007 dan atas penyimpangan Program Pengembangan Model Pengolahan

Tanaman Terpadu Kedelai Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2013. Nilai kerugian

keuangan negara kedua kasus tersebut seluruhnya sebesar Rp1.475.542.500,00.

Sedangkan dua kasus lainnya masih dalam proses penghitungan, yaitu perhitungan kerugian

keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pengelolaan

pendapatan asli desa, desa Sriharjo kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tahun anggaran

2008 sd 2013 dan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan

Keswadayaan Masyarakat kelurahan Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan Yogyakarta

Tahun 2009.

c. Pemberian Keterangan Ahli

Pemberian keterangan ahli merupakan pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi

auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu kasus

bagi penyidik dan/atau hakim.

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan

kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 11 kali

dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.12 berikut.



Tabel 2.12

Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK



No Instansi Jumlah Kasus Nilai (Rp) Keterangan

1. Kejaksaan 3 - Belum putusan hakim

2. Kepolisian 5 - Belum putusan hakim

3. Pengadilan Negeri 3 11.588.436.500,00 -

Jumlah 11 11.588.436.500,00


2. Pendampingan Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan Barang Jasa

Pendampingan pencegahan fraud pada proses pengadaan barang dan jasa merupakan jasa

konsultansi yang diberikan oleh perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta kepada unit

kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan cegah dini (early warning) kepada pemangku kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang

berlaku.

Pada semester I Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan

pendampingan pencegahan fraud atas proses perencanaan sampai penandatanganan kontrak

pekerjaan penyempurnaan pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan landscape dan

pekerjaan pengadaan interior gedung perpustakaan BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai

dengan 30 Juni 2015 kegiatan tersebut masih dalam proses.

3. Pembinaan Pengelolaan Aset

Salah satu bentuk pengamanan aset dilakukan melalui penerapan manajemen aset yang

baik pada BUMN/D. Namun demikian sampai saat ini seluruh PDAM di Daerah Istimewa

Yogyakarta belum memiliki kebijakan pengelolaan aset, termasuk masih adanya aset yang

belum ditetapkan statusnya.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan kepada masing-

masing Direktur PDAM agar membuat kebijakan pengelolaan/manajemen asset dan

berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menetapkan status asetnya.

D. PERBAIKAN SISTEM TATA KELOLA (GOVERNANCE SYSTEM)

Perbaikan sistem tata kelola pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah serta BUMN/BUMD menjadi fokus pengawasan BPKP yang dilakukan dalam rangka

membantu memperbaiki tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian

intern pemerintah.

1. Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System)

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan perbaikan kualitas tata kelola

kepemerintahan antara lain tercermin dari tingkat kematangan (maturity) dalam

penyelenggaraan SPIP, perolehan skor sistem akuntabilitas kinerja/SAKIP, perolehan opini atas



laporan keuangan pemerintah daerah maupun BUMD, tingkat leveling APIP, dan peningkatan

indeks persepsi korupsi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tingkat Kematangan/maturitas Penyelenggaraan SPIP

Kualitas penyelenggaran SPIP pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

dapat diukur menggunakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Tingkat kematangan

dinilai berdasarkan keberadaan sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh instansi

pemerintah, dengan simpulan sebagai berikut :

Tingkat Tingkat Maturitas Klasifikasi Interval Nilai

1 Belum Ada 0 Nilai < 1,0

2 Rintisan 1 1,0 < Nilai < 2,0

3 Berkembang 2 2,0 < Nilai < 3,0

4 Terdefinisi 3 3,0 < Nilai < 4,0

5 Terkelola dan terukur 4 4,0 < Nilai <4,5

6 Optimum 5 Nilai > 4,5

Penjelasan masing-masing tingkat sebagai berikut :

- Tingkat 1 (belum ada) berarti K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan

prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.

- Tingkat 2 (rintisan) berarti telah ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko

dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan

baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

- Tingkat 3 (berkembang) berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian

intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung

pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian

belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara

memadai.

- Tingkat 4 (terdefinisi) berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan

terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa

dokumentasi yang memadai.

- Tingkat 5 (terkelola dan terukur) berarti K/L/P telah menerapkan pengendalian internal

yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan

kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi

formal dan terdokumentasi.

- Tingkat 6 (optimum) berarti K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang

berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan

otomatis menggunakan aplikasi komputer.



Penilaian maturitas SPIP baru dilakukan pada dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten

Sleman dengan nilai 2,83 (berkembang) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan

nilai 1,44 (rintisan), sedangkan empat Pemda yang lain belum dilakukan penilaian.

b. Skor Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dari hasil

evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil penilaian menunjukkan bahwa SAKIP Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2014 memperoleh nilai sangat baik dengan level A. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan

dalam Tabel 2.14. berikut :

Tabel 2.14

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah


Tahun 2014 No Pemeintah Daerah Skor/Nilai Keterangan

1. Daerah Istimewa Yogyakarta A Sangat Baik

2. Kota Yogyakarta B Baik

3. Kab. Bantul B Baik

4. Kab. Sleman B Baik

5. Kab. Kulon Progo B Baik

6. Kab. Gunungkidul CC Cukup

Sumber : Bagian Organisasi masing-masing Pemda

Perkembangan perolehan skor hasil evaluasi sistem sistem akuntabilitas kinerja sampai

dengan tahun 2014 tampak pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15

Perkembangan Skor Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah

di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2012 – 2014 No Pemerintah Daerah 2012 2013 2014

1. Daerah Istimewa Yogyakarta CC B A

2. Kota Yogyakarta C CC B

3. Kab. Bantul CC B B

4. Kab. Sleman C C B

5. Kab. Kulon Progo C C B

6. Kab. Gunungkidul CC CC CC

Sumber : Bagian Organisasi masing-masing Pemda



c. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini

WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Perkembangan

opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini.

Tabel 2.16

Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Tahun 2012 – 2014

No Pemerintah Kabupaten/Kota Opini LKPD

2011 2012 2013 2014

1. Daerah Istimewa Yogyakarta WTP WTP WTP WTP

2. Kota Yogyakarta WTP WTP WTP WTP

3. Kabupaten Bantul WDP WTP WTP WTP

4. Kabupaten Sleman WTP WTP WTP WTP

5. Kabupaten Kulon Progo WDP WDP WTP WTP

6. Kabupaten Gunungkidul WDP WDP WDP WDP

Sumber : Website BPK RI

d. Opini Laporan Keuangan BUMD

Kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik

Negara/Daerah (BUMN/D) menjadi salah satu indikator kualitas tata kelola organisasi. Hasil

audit oleh auditor eksternal atas laporan keuangan BUMN/D menjadi salah satu faktor

penting dalam mengukur good corporate governance BUMN/D.

Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 5 BUMD (PDAM) telah

diaudit oleh auditor eksternal dan seluruhnya memperoleh opini WTP. Perkembangan opini

auditor eksternal atas Laporan Keuangan BUMD tahun 2012-2014 disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17

Perkembangan Opini Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan BUMD


Tahun 2012 – 2014

No Jenis Opini Jumlah BUMD

2012 2013 2014

1. WTP 16 100% 16 100% 5 31,25%

2. WDP 0 0 0 0 0 0

3. TMP 0 0 0 0 0 0

4. TW 0 0 0 0 0 0

5. Belum diaudit 0 0 0 0 11 68,75%

Jumlah 16 100% 16 100% 5 100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Audit Kantor Akuntan Publik

Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai dengan semester I tahun

2015 baru lima Laporan Keuangan BUMD tahun 2014 yang telah dilakukan audit.



e. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperan secara efektif, sekurang-

kurangnya mampu :

- memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

- memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

- memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah.

APIP memiliki kemampuan berbeda-beda dalam melaksanakan peran dan fungsinya sesuai

dengan kapabilitas masing-masing. Kapabilitas APIP dapat diukur menggunakan pendekatan

Internal Audit Capability Model (IACM) yang mengelompokkan kapabilitas APIP dalam

lima level yaitu level 1 (initial), level 2 (infrastructure), level 3 (integrated), level 4

(managed), dan level 5 (optimazing).

Hasil assessment/evaluasi terhadap leveling tata kelola APIP di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan, dari enam APIP dua APIP berada pada level 2 penuh

dan lima APIP berada pada level 2 dengan catatan perbaikan sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel 2.18 di bawah.

Tabel 2.18

Hasil Assessment/Evaluasi Leveling APIP


s.d. Tahun 2015

No Inspektorat Leveling APIP Tahun

Assessment

1. Inspektorat Daerah Istimewa

Yogyakarta

2 (infrastructure)

dengan catatan

2012

2. Inspektorat Kota Yogyakarta Level 2 (infrastructure)

dengan catatan

2014

3. Inspektorat Kabupaten Bantul Level 2 (infrastructure) penuh 2014

4. Inspektorat Kabupaten Sleman Level 2 (infrastructure)

dengan catatan

2014

5. Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Level 2 (infrastructure) penuh 2014

6. Inspektorat Kabupaten Gunungkidul Level 2 (infrastructure)

dengan catatan

2014


APIP yang berada pada level 2 penuh, telah membangunan infrastruktur yang diperlukan,

proses audit telah dilakukan secara tetap dan berulang namun belum seluruhnya selaras

dengan standar audit. Dilihat dari sisi hasil pengawasan, APIP yang berada pada level 2

penuh mampu menjamin proses tata kelola pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-

undangan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Perkembangan leveling APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan

semester I tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini.



Tabel 2.19

Perkembangan Leveling APIP


Tahun 2013 – 2015

No Leveling APIP Jumlah APIP

2013 2014 2015

1. Level 1 1 16,67 - - - -

2. Level 2 5 83,33 6 100% 6 100%

3. Level 3 - - - - - -

4. Level 4 - - - - - -

5. Level 5 - - - - - -

Jumlah 6 6 100% 6 100%


Selain uraian di atas, hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 oleh KPK, Kota

Yogyakarta mendapatkan skor 7,28 dan menempati peringkat 10 nasional dari 60 pemerintah

kota yang disurvei. Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan

penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada

masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna

layanan memberikan penilaian yang didasarkan pada pengalaman pengguna layanan dalam

mengurus layanan di lembaga tersebut.

2. Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System)

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam peningkatan kualitas

tata kelola pemerintahan menuju good governance and clean government. Tata kelola

pemerintahan yang baik perlu segera diwujudkan guna mendukung peningkatan daya saing dan

kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, khususnya di lingkungan pemerintah daerah

di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

melakukan berbagai kegiatan konsultatif berupa pendampingan dan bimbingan teknis kepada

pemerintah daerah dan badan usaha terkaitan peningkatan kualitas tata kelola.

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

melakukan berbagai upaya perbaikan sistem tata kelola (governance system) terdiri dari :

a. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik merupakan salah

satu dasar untuk terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Komitmen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong perbaikan

kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah diwujudkan melalui kegiatan

pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan

membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker

Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil

upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang

penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan

Pemerintah Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L.



Perkembangan penyelenggaraan SPIP untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan SPIP

dari Pemda dan SKPD berdasarkan tahapan penyelenggaraan SPIP yaitu dari tahap persiapan,

tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan evaluasi oleh APIP. Pemda umumnya telah

menyelenggarakan SPIP pada tahap persiapan namun belum seluruh Pemda

menyelenggarakan tahap pelaksanaan dan tahap selanjutnya, sebagaimana disajikan pada


Tabel 2.20

Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No Nama Pemda Penyelenggaraan

SPIP Tingkat

Tahap

Persiapan

Tahap

Pelaksanaan

Tahap

Pelaporan

Evaluasi

SPIP oleh

APIP

1 D.I. Yogyakarta Pemda Sudah Sudah Belum Belum

SKPD Sudah Belum

Sepenuhnya

Belum Belum

2 Kota Yogyakarta Pemda Sudah Sudah Sudah Sudah

SKPD Sudah Sudah Sudah Sudah

3 Kabupaten Sleman Pemda Sudah Sudah Sudah Sudah

SKPD Sudah Sudah Sudah Sudah

4 Kabupaten Bantul Pemda Sudah Belum Belum Belum

SKPD Sudah Belum Belum Belum

5 Kabupaten

Kulonprogo

Pemda Sudah Sudah Belum Belum


6 Kabupaten

Gunungkidul

Pemda Sudah Sudah Belum Sudah



Dalam rangka peningkatan penyelengaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik

pada kegiatan utama SKPD/Unit Kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

menyarankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut:

- Satgas SPIP Kabupaten untuk ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di

tingkat Kabupaten dan SKPD.

- Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP atas kegiatan utama sehingga

setiap kegiatan mempunyai pengendalian yang memadai.



b. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam mendorong peningkatan kualitas AKIP Pemda, dalam semester I tahun 2015

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan

penyusunan laporan kinerja tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo. Selain itu dilakukan focus group discussion (FGD) reviu laporan

kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang masih dijumpai dalam penyelenggaraan AKIP adalah pemahaman yang

keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LKjIP, yaitu evaluasi dipahami terbatas

pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi Sistem AKIP secara

keseluruhan.

Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyusunan LAKIP di masa mendatang antara lain

masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja

sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, Indikator Kinerja Utama (IKU)

belum mengacu pada Permen PAN Nomor PER/20M.PAN/11/2008, IKU belum sepenuhnya

dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja,

penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai

keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja, dan

laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan

kegiatan.

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan AKIP, Perwakilan BPKP Daerah

Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan perbaikan pengelolaan AKIP kepada

Pemerintah Kabupaten agar :

- Menyiapkan dokumentasi tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2014 dengan lengkap dan

valid, sehingga tindak lanjut tersebut nantinya dengan mudah dan segera dapat diberikan

kepada evaluator AKIP Pemerintah Kabupaten Tahun 2015;

- Membangun budaya kerja sehingga ada peningkatan capaian kinerja yang mendekatkan

pada pencapaian visi/misi/cita-cita masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sleman

- Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD secara kontinyu, untuk perbaikan

berkelanjutan.

- Menampilkan indikator tujuan dalam RPJMD dengan memasukkan indikator tujuan pada

indikator kinerja utama.

- Hasil evaluasi LKjIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk seluruh SKPD akan

dimanfaatkan untuk memberikan reward and punishment bagi SKPD.

- Pengembangan e-SAKIP tahun 2015 untuk memantau pencapaian kinerja setiap triwulan

dan sinergi antara perencanaan. penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

- Realisasi atas penetapan kinerja maupun indikator kinerja utama tahun yang lalu dijadikan

salah satu pertimbangan untuk memberikan anggaran terhadap SKPD.

- Indikator yang kurang tepat dicatat untuk reviu indikator periode berikutnya.



- Menyusun perbaikan pengukuran dan mekanismne pengumpulan data kinerja yang

relevan.

c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan

Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP. Mengingat opini WTP

merupakan pintu masuk menuju tata kelola kepemerintahan yang baik, maka terhadap LKPD

yang belum memperoleh opini WTP perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya agar

memperoleh opini WTP dari BPK.

Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan antara lain

dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah,

pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM

pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah.

Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan

semester I tahun 2015 tampak pada Tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21 Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015


Masing-masing kegiatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, dari enam Pemerintah Daerah di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Pemerintah Daerah didampingi oleh

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul dan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pada lingkup instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakart, Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pendampingan penyusunan laporan

keuangan pada Kejaksaan Tinggi DIY, Polda, Kanwil KUMHAM, Bawaslu, KPU, Balai

Besar Latihan Ketransmigrasian, Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY, dan STTN

Yogyakarta.

Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPUD Daerah

Istimewa Yogyakarta telah dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama

antara KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,

No Kegiatan

Jumlah Pemerintah

Daerah

Jumlah %

1. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 33,33%

2. Pendampingan reviu laporan keuangan 1 16,67%

3. Penguatan penataan Barang Milik Daerah 1 16,67%

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan 5 87,33%

5. peningkatan kapasitas APIP Daerah 4 66,67%



Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dengan

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Lingkup kerjasama tersebut adalah

membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi :

- Pendampingan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan

akuntabilitas kinerja

- Pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa

- Kegiatan pendampingan lainnya.

Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat

dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penerapan SIMDA yang

berbasis teknologi informasi ini mendukung program e-government yang sedang

digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan

(BPK).

Periode sampai dengan semester I tahun 2015, dua Pemerintah Daerah di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan secara

penuh meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

2) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan

Pendampingan reviu laporan keuangan dilakukan untuk membantu Pemda dalam upaya

meningkatkan kualitas LKPD. Pendampingan reviu dilakukan terhadap Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada periode sampai dengan semester I tahun 2015,

pendampingan reviu dilakukan pada satu pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten

Sleman.

Manfaat yang diperoleh dari pendampingan reviu adalah berupa perbaikan kualitas

penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan

kualitas LKPD melalui peningkatan kompetensi para auditor APIP, perumusan strategi

mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan

pemeriksaan BPK atau APIP.

3) Penguatan Penataan Barang Milik Daerah

Kelemahan dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu

penyebab belum diperoleh opini WTP, menjadi perhatian BPKP dalam upaya

peningkatan tata kelola barang milik daerah melalui pendampingan dan pelatihan

pengelolaan BMD.

Pendampingan pengelolaan aset dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Beberapa

permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para

pengguna tentang pentingnya pengelolaan BMD; belum berjalannya mekanisme

rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan

Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak

ketiga; barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya; barang yang tidak

diketahui identitasnya.



Atas permasalahan tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

merekomendasikan agar dilakukan inventarisasi terhadap fisik barang oleh tim terpadu

kabupaten, pengurus dan penyimpan barang sekolah agar ditetapkan dengan SK sebagai

penyimpan dan pengurus barang, dan pemahaman lebih lanjut SIMDA BMD.

4) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta penyusun laporan

keuangan memegang peranan yang sangat menentukan untuk mewujudkan tata kelola

penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersusunnya

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu,

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam

upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah

dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan

penyusunan laporan keuangan.

Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015 dilakukan peningkatan kapasitas

SDM pengelola keuangan berupa pelatihan dan pembekalan mengenai penatausahaan

dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan

pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten

Kulon Progo, pelatihan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, pembekalan Reviu LKPD pada Pemerintah Kota

Yogyakarta dan narasumber Sosialisasi Perwal dan Keputusan Walikota Yogyakarta

tentang Penghapusan Piutang Daerah dan SOP Penghapusan Piutang Daerah pada

Pemerintah Kota Yogyakarta, pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu, juga memberikan masukan dalam FGD pengembangan kurikulum dan silabus

Diklat pengelolaan keuangan berbasis akrual pada Badan Diklat DIY.

d. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan BUMD

Peran aktif Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan

kualitas laporan keuangan BUMN/D melalui kegiatan peningkatan tata kelola dan akuntansi

yang telah dilakukan selama ini telah membuahkan hasil. Seluruh PDAM di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta telah mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri.

e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Kapasitas SDM BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bentuk pola pengelolaan keuangan pada

SKPD dan unit pelayanan teknis pada Pemerintah Daerah yang memberikan fleksibilitas

kepada BLUD untuk mengelola keuangannya berbeda dari tata kelola keuangan yang berlaku

umum pada pemerintahan. Peningkatan layanan melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan

menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam pembentukan BLUD.

Guna mendorong keberhasilan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD,

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan bimbingan teknis

peningkatan kualitas pelaporan keuangan BLUD dan peningkatan kapasitas SDM penglola

keuangan BLUD. Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015, kegiatan peningkatan

kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan BLUD terlihat dalam Tabel 2.22 berikut.



Tabel 2.22

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan BLUD


Tahun 2015

No Kegiatan Jumlah (Keg)

1. Bimtek/reviu penyusunan Laporan Keuangan BLUD 2

2. Workshop/sosialisasi SIA BLUD 3

Jumlah 5


Untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD, selain melakukan reviu

atas laporan keuangan BLUD, BPKP juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi

Akuntansi (SIA) BLUD.

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

mendampingi 96 Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan keuangan dan

penerapan SIA BLUD dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23

Unit Pelaksana Teknis Daerah – BLUD Yang Didampingi


No Kota/Kabupaten Penyusunan

L/K SIA BLUD

1. Kota Jogjakarta 21 -

2. Kabupaten Sleman - 27

3. Kabupaten Bantul - 27

4. Kabupaten Kulon Progo - 21

5. Kabupaten Gunung Kidul - -

Jumlah 21 75

Selain pendampingan kepada UPTD, saat ini Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

sedang melakukan bimbingan teknis penerapan SIA BLUD pada RSUD Wates.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas L/K dan kapasitas SDM BLUD

adalah belum seluruh UPTD memiliki SDM dengan kompetensi bidang akuntansi sehingga

penerapan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIA BLUD untuk menyusun Laporan Keuangan

belum optimal.

Dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD, BPKP telah menyampaikan

saran perbaikan pengelolaan laporan keuangan dan peningkatan kapasitas SDM BLUD

berupa :

- Rekrutmen SDM berbasis akuntansi bagi UPTD BLUD

- Menggunakan aplikasi pengelolaan BLUD dalam tata kelola keuangan

- Meningkatkan pembinaan/pengawasan terhadap UPTD BLUD



f. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan

yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah

desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber

daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik

desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab

dan tuntutan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

desa sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa masih mengalami

kesulitan dalam waktu yang relatif singkat menerapkan berbagai aturan perundangan yang

mengatur pelaksanaan dana desa.

Pada tingkat Kabupaten kesiapan infrastruktur berupa peraturan perundangan dapat

digambarkan sebagaimana pada Tabel 2.24 di bawah ini.

Tabel 2.24

Kesiapan Infrastruktur peraturan Perundang-undangan Dana Desa


No Nama

Pemda

Kelengkapan Perkada

Tata

Cara

Penyalur

an Dana

Desa

Penetap

an

Besaran

Alokasi

Dana Per

Desa

Pengelola

an

Keuangan

Desa

(PKD)

Pengadaa

n Baran

dan Jasa

Penyusun

an APB

Desa

Alokasi

Dana

Desa

1 Bantul

2 Sleman

3 Kulon

Progo

4 Gunung-

kidul

BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas

keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun

2011, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi

kepada aparat di Kabupatendan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan

oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Disamping itu Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Tim

Bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dalam rangka peningkatan

kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah desa.



g. Pembangunan Sistem Anti Korupsi (Fraud Control Plan)

Dalam semester I Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

melakukan sosialisasi pembangunan sistem anti korupsi (fraud control plan) sebagai

pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal,

dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi.

Sosialisasi tersebut disampaikan dalam forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa

Yogyakarta.

f. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah

melakukan sosialisasi WBK/WBBM di unit-unit kerja lingkup Kanwil Kementerian Agama

serta workshop pemenuhan penilaian indikator-indikator Zona Integritas menuju

WBK/WBBM pada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk oleh

Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja yang dijadikan pilot project untuk

mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam

Permenpan dan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

h. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya peningkatan

kapabilitas APIP, untuk mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah

lebih berperan dalam meningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah. BPKP memberikan

pembinaan agar APIP mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi/bimtek peningkatan tata kelola APIP

dan penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP, serta menjadi

narasumber program pelatihan mandiri (PPM) maupun diklat yang diselenggarakan oleh

APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada

umumnya masih berada pada level 2 dengan catatan menuju level 2 penuh dan menuju level

3.

Dalam semester I tahun 2015 dilakukan kegiatan pembinaan pada Inspektorat Kota

Yogyakarta, Inspektorat Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Bantul, dan Inspektorat

Kabupaten Kulon Progo.

Beberapa hal yang menyebabkan APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum

mencapai level 2 penuh antara lain :

- APIP belum sepenuhnya menerapkan kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, antara



lain tim audit belum sepenuhnya menyusun rencana dan program kerja audit secara

terstruktur.

- Dalam melaksanakan kegiatan audit APIP belum sepenuhnya mendokumentasikan kertas

kerja audit secara memadai.

- APIP perlu menyempurnakan pembangunan perencanaan kegiatan pengawasan.

Atas berbagai hal tersebut di atas telah direkomendasikan kepada masing-masing Inspektur

agar :

- Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali

mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan

hasil audit.

- Setiap tim audit agar menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur, serta

mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai.

- Menerapkan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit.

- Membangun perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM APIP dalam bidang keinvestigasian, Perwakilan

BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pelatihan bagi para auditor APIP

Kabupaten Bantul dengan materi audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan

negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli di depan penyidik/ pengadilan.



Documents

Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015 Lapgub Sms I... · Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan ... - Pengembangan sistem irigasi di daerah