KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24, Cawang – Jakarta Timur 13630

Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928

Laman : kumham-jakarta.info &jakarta.kemenkumham.go.id

E-mail : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta

Jl. Raya Bekasi Timur No. 170 A Jakarta Timur Telp. (021)85909891, Fax. (021)85910104 Jakarta 13410

Email : lpnarkotika.dki@gmail.com; lp.narkotika@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. Proses penyelenggaraan SPIP dimaksud

dilakukan guna mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor

PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan

Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2015-2019;

8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor W.10.PW.01.03 - 02 Tahun

2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2012

tentang Penanganan Pelaporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM.

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor

PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan

Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintahan {SPIP} diKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia DKI dilaksanakan pada Bulan Januari – Desember Tahun 2018.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN:

1. Persiapan penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Pelaporan melalui

Koordinasi dan Rapat dan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun

2017 dan Laporan Tahunan Tahun 2017 wilayah DKI Jakarta pada Triwulan I

Tahun 2018,

2. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP

Triwulan I Wilayah DKI Jakarta pada Triwulan II Tahun 2018,

3. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP

Triwulan II Kanwil DKI Jakarta Pada Triwulan III Tahun 2018,

4. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP 2. Laporan Penyelenggaraan SPIP

Triwulan III dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Kanwil DKI Jakarta Pada

Triwulan IV Tahun 2018.

5. Pelaporan Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Internal

Pemerintah {SPIP} [pada Kantro Wilayah Kementerian HUkum dan HAM DKI

Jakarta Tahun 2018 Berdasarkan hasil pendampingan, tim menyarankan kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta agar melaksanakan

Manajemen Risiko serta melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit

Utama sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan

menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM DKI Jakarta dengan Karakter Maturitas “TERDEFENISI” dengan Skor

3.65.

6. Manajemen Resiko tim Inspektorat Jenderal telah melakukan Pendampingan

Penerapan Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta yang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai dari tanggal

19 November 2018 sampai dengan 30 November 2018, Berdasarkan hasil

pendampingan, tim menyarankan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum HAM DKI Jakarta agar melaksanakan Manajemen Risiko serta

melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama sesuai

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

dan menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan {SPIP} diKantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI dilaksanakan pada

Bulan Januari – Desember Tahun 2018 maka kegiatan berlangsung dengan

baik dan d tingkatkan pada tahun 2019 agar penilaian Karakter Maturitas

“TERDEFENISI” dengan Skor 3.65 menjadi lebih meningkat menjadi Kantor

Wilayah menuju WBK/WBBM dan melaksanakan Manajemen Risiko serta

melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama sesuai

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

dan menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

E. PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun untuk memenuhi Pelaksanaan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah {SPIP}

di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DKI Jakarta pada Tahun 2018, dengan harapan dapat menjadi acuan pada

kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dilaksanakan.

Jakarta, 31 Desember 2018, Kepala Kantor Wilayah,

Bambang Sumardiono, NIP. 19600520 198303 1 040

LAMPIRAN

RESUME HASIL PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

OLEH INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan

HAM Nomor ITJ.PW.02.01.III-073 tanggal 14 November 2018 dan Nomor:

ITJ.PW.02.01.III-074 tanggal 26 November 2018, tim Inspektorat Jenderal

telah melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang dilaksanakan selama 8 (delapan)

hari kerja mulai dari tanggal 19 November 2018 sampai dengan 30 November 2018

dengan hasil sebagai berikut:

1. Paparan Penerapan Manajemen Risiko

Paparan Penerapan Manajemen Risiko oleh Tim Inspektorat Jenderal sebagaimana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diikuti oleh Para

Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV, dan Operator Pengisian Formulir

Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

2. Bimbingan Teknis Proses Penerapan Manajemen Risiko

Bimbingan teknis disampaikan kepada 4 orang operator dan 27 orang perwakilan

peserta dari masing-masing Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi

Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum terkait proses penyusunan dokumen

manajemen risiko dan pengisian formulir manajemen risiko. Hasil Bimbingan Teknis

mengidentifikasi sebanyak 61 risiko sebagaimana terlampir di dalam tabel sebagai

berikut:

Berdasarkan hasil pendampingan, tim menyarankan kepada Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta agar melaksanakan Manajemen Risiko serta

melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama sesuai Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

INDIKATOR

KINERJA

PENETAPAN

TUJUAN/

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

IDENTIFIKASI

RISIKOANALISIS RISIKO EVALUASI RISIKO

PENANGANAN

RISIKO

PEMANTAUAN

RISIKO

A ADMINISTRASI 7 11 11 11 11 11 11

1Bagian Penyusunan

Program dan Pelaporan1 1 1 1 1 1 1

2 Bagian Umum 6 10 10 10 10 10 10

BPELAYANAN HUKUM DAN

HAM 32 32 32 32 32 32 32

1 Bidang Pelayanan Hukum 15 15 15 15 15 15 15

2 Bidang Hukum 8 8 8 8 8 8 8

3 Bidang HAM 9 9 9 9 9 9 9

C PEMASYARAKATAN 8 8 8 8 8 8 8

1

Bidang Pembinaan,

Bimbingan

Pemasyarakatan,

Pengentasan Anak,

Informasi dan Komunikasi

4 4 4 4 4 4 4

2

Bidang Keamanan,

Kesehatan, Perawatan, dan

Pengelolaan Baran & Basan4 4 4 4 4 4 4

3 Divisi Pemasyarakatan 1 1 1 1 1 1 1

D IMIGRASI 10 10 10 10 10 10 10

1Bidang Lalu Lintas dan Izin

tinggal Keimigrasian3 3 3 3 3 3 3

2

Bidang Intelejen,

Penindakan, Informasi dan

Sarana Komunikasi

Keimigrasian

6 6 6 6 6 6 6

3 Divisi Keimigrasian 1 1 1 1 1 1 1

PENGISIAN FORMULIR MANAJEMEN RISIKO

NO DIVISI/BAGIAN/BIDANG

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DKI JAKARTA

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

TAHUN 2018

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM DKI Jakarta, saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses

Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta

rencana penanganan Risiko (terlampir).

2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator

Risiko dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh

seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan

pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran di Lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Jakarta, November 2018

Ditetapkan oleh:

Kepala Kantor Wilayah

Bambang Sumardiono, Bc.IP, SH, MSi NIP. 19600520 198303 1 040