Upload
dolien
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
HARTA KEKAYAAN
SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)
Biro Kepegawaian dan Organisasi
1 Permenhub Nomor : PM 12 Tahun 2017
Tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
2 Peraturan
KPK No. 7 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan LHKPN
e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara
elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada
KPK;
e-LHKPN melibatkan secara langsung Penyelenggara Negara
(PN), Pengelola LHKPN pada Instansi/Lembaga, dan KPK.
e-LHKPN juga mendorong peran serta masyarakat untuk
memberikan masukan atas laporan harta kekayaan
Penyelenggara Negara yang sudah diumumkan.
e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat
menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.
1 • Mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih.
2 • Instrumen Transparansi dan Manajemen SDM (awal
Menjabat).
3 • Instrumen Pengawasan (selama Menjabat).
4 • Instrumen Akuntabilitas (akhir Menjabat).
• Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2017
1
KRITERIA WAJIB LAPOR LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENHUB
• Pejabat Struktural Eselon I s.d III;
• Kepala UPT;
• Pejabat yang menangani proses penerbitan perizinan
di bidang transportasi;
• Pejabat yang menangani penyusunan dan penerbitan
regulasi di bidang transportasi;
• Pejabat yang menangani pemeriksaan/ investigasi di
bidang transportasi;
• Pejabat yang menangani pengelolaan anggaran;
• Pejabat lain yang berpotensi tindak pinada korupsi.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI SEBAGAI UNIT PENGELOLA LHKPN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit
pengelola LHKPN di Iingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite
Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal sebagai unit pengelola
LHKPN di lingkunganInspektorat Jenderal;
Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai unit
pengelola LHKPN di Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit pengelola LHKPN
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SEBAGAI UNIT PENGELOLA LHKPN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA;
Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit pengelola
LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan;
Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai
unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan; dan
Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN BIRO KEPEGAWAIANDAN ORGANISASI
UNTUK IINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal untuk
lingkunganInspektorat Jenderal;
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk
Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA UNTUK LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA;
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk
lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasiuntuk lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
• Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016
2
WAKTU PENYAMPAIAN LHKPN
•Pertama kali menjabat;
• Laporan Periodik setahun sekali;
•Berakhir masa jabatan/pensiun;
•Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensiun;
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LHKPN
LHKPN karena Jabatan / Pensiun:
• Saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun;
• Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun
Laporan LHKPN Berkala:
• Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali;
• Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya
DOKUMEN PENDUKUNG LHKPN PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016
•Foto Copi :
•Dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan (Surat berharga, Asuransi, Perbankan).
Media Pengumuman LHKPN
• Media Pengumuman KPK;
• Media Pengumuman Resmi Instansi, dan/atau;
• Surat Kabar yang memiliki peredaran nasional.
Peraturan KPK
No. 7 Tahun 2016
Hal- hal yang disiapkan
•Daftar pejabat Wajib Lapor LHKPN
•Daftar Pengelola Aplikasi LHKPN yang telah di SK an Oleh Pimpinan Instansi
Dikirimkan ke KPK sebelum Aplikasi e-LHKPN di
Implementasikan pada tahun 2017.
FORMAT DAFTAR PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN
FORMAT PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-LHKPN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI E.LHKPN
• Wajib lapor LHKPN download Formulir Aktivasi di Webside KPK ( https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn);
• Wajib lapor mengisi formulir aktivasi dan menandatanganinya di setiap lembar;
• Wajib lapor menyampaikan hasil isan Formulir Aktivasi kepada Admin LHKPN eselon I, untuk diverifikasi awal dan diinput kedalam aplikasi;
• Admin LHKPN eselon I menyampaikan isian Formulir Aktivasi ke Admin kementerian melalui aplikasi dan Hardcopy, untuk diverifikasi akhir dan pemberian AKUN;
• Admin Kementerian meberikan AKUN ( user name dan pasword) kepada wajib lapor melalui email yang sudah difatarkan oleh wajib lapor;
• Wajib lapor dengan AKUNnya, download Aplikasi e.LHKPN dan mengisinya.
Aktivasi Akun PN/WL
Alur e-registration
(aktivasi AKUN PN)
MENJADI
https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn
Link Download Formulir :
INFORMASI SEPUTAR eLHKPN
• 147 Dokumen LHKPN dikembalikan karena: salah formulir, isian harta kosong, dan penerimaan dok diatas tgl 31 Maret 2017;
• Per 1 Januari 2017..bagi daerah yg tidak ada jaringan internet, LHKPN menggunakan format baru versi excel, dan dikirim via email ke [email protected] atau https://elhkpn.kpk.go.id;
• Formulir KPA-A dan KPK-B, berlaku s.d 31 Desember 2016;
• Harta yang dilaporkan posisi 31 Desember 2017, dan diserahkan KPK paling lambat 31 Maret 2018;
• Baca petunjuk pengisian format Excel di https://elhkpn.kpk.go.id;
• Pengisian format eLHKPN harta posisi 31 Desember 2017, menggunakan aplikasi https://elhkpn.kpk.go.id;
BAGAIMANA CARA MENGISI FORMULIR LHKPN VERSI ON LINE
IKUTI PAPARAN BERIKUT INI DAN
AYO LAPORKAN HARTAMU SEKARANG !!!