KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

JENJANG DOKTOR (S-3)

TAHUN 2018

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2019

A. IDENTITAS

1 Nama Program Studi,

Jenjang Pendidikan Kewarganegaraan (S3)

2 Alamat Jalan Dr. Setia Budhi 229 Bandung

3 Kabupaten/Kota Bandung

4 Kode Pos 40154

5 Nomor Telepon 022 2004985

6 Nomor Faksimile 022 2004985

7 Alamat E-mail jp_pkn@upi.edu

8 Alamat Website www.pkn.upi.edu

9 Gelar yang diberikan Doktor Pendidikan (DR)

10 Tahun dan SK Pendirian 2008 / 4879/H40/PP/2008

11 Tahun dan SK Akreditasi

1) 009/BAN-PT/Ak-XI/S3/VII/2012

2) 2017 dan No. 3103/SK/BAN-

PT/Akred/D/VIII/2017

B. PIMPINAN PRODI

1 Nama Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah,M.Si

2 Jabatan Ketua Departemen/Program Studi

3 No. SK Penugasan 6838/UN40/KP/2019

4 Tanggal Mulai Penugasan 24 Juli 2019

5 Tanggal Selesai Penugasan 23 Juli 2023

6 No Kontak Pimpinan Prodi 08179208764

C. RASIONAL

Secara historis, Departemen/Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (istilah

Departemen mengacu pada Statuta UPI/ PP No. 15 Tahun 2014 tentang UPI sebagai

Perguruan Tinggi Badan Hukum) merupakan salah satu departemen tertua di lingkungan

Universitas Pendidikan Indonesia. Departemen ini lahir hampir bersamaan dengan lahirnya

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) sebagai cikal bakal lahirnya IKIP Bandung

(sekarang UPI) di mana PTPG dilahirkan tanggal 20 Oktober 1954. Pendirian Departemen

PKn tersebut didasarkan atas Keputusan Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 35742 tertanggal 1 September 1954 dengan nama Jurusan Ekonomi Hukum

Negara.

Secara yuridis, keberadaan Departemen/Prodi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 (PP No.15/2014) tentang Statuta

Universitas Pendidikan Indonesia Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) Pasal 25

ayat 2 (g) yang menegaskan bahwa “Rektor bertugas membuka dan menutup Departemen,

Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat

Akademik (SA). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 (d) bahwa Senat Akademik

bertugas memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Departemen dan Program

Studi.

Secara akademis, Departemen/Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat PKn)

adalah sebuah pendidikan disiplin ilmu dengan pendekatan multidisipliner dengan ilmu

politik, hukum dan pendidikan sebagai substansi kajian utama dan Pancasila sebagai content

dan core values serta kaidah fundamental bangsa yang diorganisir dan ditransaksi melalui

proses pendidikan secara ilmiah, pedagogis, dan psikologis untuk tujuan pendidikan nasional,

yakni warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, mandiri,

demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan

Pancasialis. Norma dasar (grundnorm dan central of believe) PKn adalah Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didukung oleh seluruh

unsur-unsur ilmu-ilmu sosial, budaya dan sejarah perjuangan bangsa dan spirit Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia serta ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai keagamaan sebagai

penciri kehidupan masyarakat Indonesia.

PKn adalah sebuah synthetic discipline atau Integrated Knowledge System sebagai

bagian dari studi interdisipliner dan multidisipliner bahkan transdisipliner dari ilmu-ilmu

sosial dan humaniora serta nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Untuk mengembangkan

PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu maka kajian PKn didukung oleh filsafat knowledge as

power dan education as power untuk tujuan pendidikan. Istilah yang digunakan di luar negeri

khususnya di Eropa (Eropa Kontinental) dan Amerika (Anglo Saxon) bahkan Asia Pasifik

adalah“Civic Education dan Citizenship Education”(Pendidikan Kewarganegaraan). Ide-ide

dasar pendidikan disiplin PKn ini disusun dengan rumusan berbagai macam generalisasi yang

diuji tingkat kebenarannya dan tinggi spirit kebangsaannya dalam hidup berbangsa dan

bernegara serta dinamika globalisasi. Dengan demikian pendidikan disiplin PKn ini secara

akademis akan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengembangannya.

Dilihat dari jenjang pendidikan, Departemen/Prodi PKn FPIPS UPI telah memiliki

program studi PKn Jenjang S-1 (berdiri sejak 1954), S-2 (berdiri sejak 2005) dan S-3 (berdiri

sejak 2008). Khusus pada jenjang Doktor (S3) Program studi PKn telah memberlakukan dua

Kurikulum, yakni tahun 2006 dan 2013 sejalan dengan perkembangan kurikulum yang

berlaku di UPI. Dengan memeprtimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang begitu cepat sejak memasuki Abad 21 yang dikenal dengan era disrupsi atau era

milenial atau era digital, yang berdampak perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dan

tantangan global, maka kurikulum sebagai unsur inti dalam pendidikan (the heart of

education), menuntut pula perubahan kurikulum bagi Prodi PKn Jenjang Doktor (S3) untuk

menyesuaikannya. Penyesuaian kurikulum bagi Prodi PKn merupakan keniscayaan agar

secara keilmuan PKn tetap eksis dan diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai program

studi yang mampu menjawab tuntutan dan tantang jaman serta mampu memperkuat keilmuan

PKn dan Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia.

Dengan demikian, memasuki Abad ke-21 yang dalam perkembangan kehidupan

politik bangsa Indonesia dikenal sebagai era reformasi, kedudukan Pendidikan

Kewarganegaraan semakin mendapat tempat yang kokoh baik dalam peraturan perundang-

undangan negara Republik Indonesia maupun sebagai tuntutan keterampilan abad 21 (21st

century skills). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa: “(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; (b)

pendidikan kewarganegaraan”, dan "(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (b)

pendidikan kewarganegaraan” (Pasal 37). Hasil kajian para ahli yang memperhatikan

perkembangan iptek dan tuntutan masyarakat, dalamPartnership 21st Century Skills (2003)

telah menempatkan civic sebagai salah satu the core subjects di Abad 21.

Perlunya penyesuaian kurikulum program studi PKn Doktor (S3) setelah

memperhatikan sejumlah sistem regulasi atau peraturan perundang-undangan. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat

(1) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Pada tahap

realisasi, khususnya, di Universitas Pendidikan Indonesia, pengembangan kurikulum

dilaksanakan oleh tiap program studi yang ada di UPI. Program studi PKn jenjang Doktor

(S3) sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia memiliki kewenangan dan oleh

karena itu selalu melakukan pembaharuan/ penyesuaian, evaluasi, dan revisi melalui proses

analisis terhadap kurikulum agar selalu aktual, terkini (up to date) dan relevan dengan

tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan ketentuan di atas, Program studi PKn sudah selayaknya selalu

mengembangkan kurikulum, mengevaluasi, dan memperbaiki/ memperbaharuinya yang

meliputi tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Selain

itu, pada Pasal 33 ayat (2) dinyatakan bahwa Program Studi memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. Dengan demikian, Program studi PKn

melakukan reviu terhadap kurikulum sesuai dengan ketentuan di atas serta kebijakan

Pemerintah lainnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dan

kebutuhan kehidupan masyarakat, tuntutan global, dunia kerja serta pengembangan keilmuan,

bahkan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan di atas, maka peninjauan Kurikulum

Program Studi PKn UPI yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan perlu

mempertimbangkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 8 tahun 2012 dan peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan

Indonesia.

D. PROFIL PROGRAM STUDI

Program studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Doktor (S3) didirikan pada

tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPI Badan Hukum Milik

Negara (BMHN) Nomor:4879/H40/PP/2008. Prodi PKn jenjang Doktor (S3) UPI merupakan

program studi PKn pertama di Indonesia dan sampai saat ini belum ada di Universitas lain di

Indonesia. Pendirian prodi ini dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan dari para dosen

senior tahun 2007 dan 2008, khususnya inisiasi dari Prof. Drs. Achmad Kosasih Djahiri, Prof.

HM. Nu’man Somantri, M.Sc.Ed., Prof. Dr. H Endang Sumantri, M.Ed., Prof. Dr. Abdul

Azis Wahab, MA., dan Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. selaku Ketua Program Studi

PKnjenjang Magister PKn (S2) yang sekaligus sebagai penyusun proposal serta memberi

penjelasan di hadapan Senat Akademik UPI. Proposal pendirian Program Studi Doktor PKn

(S3) yang sebelumnya telah mendapat persetujuan melalui rapat Dewan Dosen Jurusan PKn

FPIPS UPI serta persetujuan dari Senat Akademik mendapat penetapan Rektor UPI tahun

2008 melalui SK Nomor:4879/H40/PP/2008. Pada tahun 2008 itulah berdiri Program Studi

Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Doktor (S3) pertama di Indonesia. Nama

(nomenklatur) program studi jenjang Doktor di UPI sejak pendirian hingga saat ini tidak

mengalami perubahan, yakni Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak didirikan tahun 2008, Prodi PKn jenjang Doktor (S3) UPI telah diakreditasi

oleh BAN PT sebanyak 2 kali, yang pertama tahun 2012. BAN PT mengakreditasi dan

menetapkan Nilai A (362), sangat baik, untuk Prodi Doktor PKn dengan (SK No. 009/BAN-

PT/Ak-XI/S3/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012. Akreditasi yang kedua (reakreditasi/terakhir)

oleh BAN PT tahun 2017 dan menetapkan Nilai A (367), sangat baik dengan SK Nomor

3103/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017. SK ini berlaku hingga bulan Agustus 2022.

Bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang multi facet, dalam arti

multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner memerlukan bidang kajian dan kepakaran

dosen yang berasal dari beragam disiplin keilmuan, terutama dua disiplin ilmu utama yakni

Politik dan Hukum, selain disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti humaniora, ilmu

pendidikan, yang dikemas secara ilmiah, pedagogik dan psikologis menggunakan pendekatan

integratif (integrated knowledge system). Kepakaran keilmuan yang dimiliki oleh prodi PKn

meliputi bidang politik, hukum, sosiologi, ekonomi, tata negara, administrasi negara,

komunikasi politik, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, pendidikan nilai dan

moral, dan pendidikan umum.

Potensi pengembangan PKn sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan sangat besar bila

digali secara seksama pada tingkat program studi jenjang Doktor (S3) yang pada gilirannya

akan memberikan manfaat terutama untuk menghasilkan lulusan yang dapat memperkuat

integrasi bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air yang pada akhirnya akan

melahirkan warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizens). Secara khusus,

program studi PKn jenjang Doktor menghasilkan: (1) tenaga pendidik (dosen) untuk jenjang

sarjana (S1, S2, S3) dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila baik sebagai

dosen MKU maupun dosen di program studi PKn/PPKn yang mendidik calon guru

PKn/PPKn untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK; (2) tenaga ahli dan peneliti

PKn yang mampu memberikan pemikiran dan gagasan serta karya ilmiah hasil kajian dan

riset yang melahirkan kerangka teori dan epistemologi pendidikan kewarganegaraan untuk

pengembangan keilmuan PKn dan pemecahan masalah kehidupan kewarganegaraan dan

kebangsaan Indonesia serta dalam pergaulan antarbangsa.

Sebuah disiplin ilmu dapat berkembang bila memiliki komunitas akademik yang

solid, kokoh, dan mapan. Artinya, pengembangan program studi perlu memiliki wadah

pengembangan keilmuan yang lebih luas dan inklusif dengan perkembangan umat manusia

sehingga keluarannya baik berupa kemampuan profesional maupun substansi keilmuannya

semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat serta dapat dimanfaatkan bagi

pengembangan peradaban umat manusia. Untuk mencapai kemajuan dan arah PKn sebagai

bidang keilmuan dan keprofesionalan, program studi PKn telah merintis pendirian asosiasi

profesi dalam bidang pendidikan kewarganegaraan tahun 2011 dengan nama Aosiasi Profesi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI). Pimpinan prodi PKn UPI

telah menjadi pionir dan memiliki peran utama di jajaran pimpinan pusat yang berkedudukan

di Bandung karena telah banyak berkontribusi dalam membentuk dan mengembangkan

AP3KnI sehingga sampai saat ini telah berdiri 22 pengurus wilayah yang tersebar di

Indonesia mulai dari Provinsi Aceh hingga Papua. Selain itu, Prodi PKn UPI telah

menginisiasi pendirian Forum Prodi PPKn Indonesia yang berhasil dideklarasikan di

Yogyakarta tahun 2016. Sampai saat ini Ketua Prodi PKn UPI menjadi ketua Forum Prodi

PPKn Indonesia (ex officio) dengan anggota sebanyak 80 pimpinan prodi PPKn dari 120

universitas yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya hingga saat ini Prodi PKn UPI

telah juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga negara meliputi MPR RI, DPR RI,

MK, KPK, sejumlah Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan instansi di luar negeri seperti

Universiti Sains Malaysia (Penang), Universiti Kebangsaan Malaysia (Kualalumpur),

Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kualalumpur), Tamassat University (Bangkok). Bentuk

kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan instansi di luar negeri tersebut meliputi

joint seminar dan konferensi internasional yang menghasilkan prosiding internasional

terindeks.

E. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi program studi pelopor dan unggul dalam menghasilkan ahli Pendidikan

Kewarganegaraan yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (patriotik), dan

Pancasilais.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan Magister dan Doktor Pendidikan Kewarganegaraan

yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan ilmu kewarganegaraan, politik,

hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, nilai, moral, budaya dan

filsafat Pancasila, dan riset selaras dengan perkembangan kehidupan sosial dan

politik nasional dan global.

2. Melakukan kajian pilar-pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dengan permasalahannya

menggunakan pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner.

3. Melakukan kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu terintegrasi,

synthetic discipline, atau pendidikan disiplin ilmu dan aplikasinya untuk

pengembangan keahlian dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Membangun kerjasama dan jejaring dalam rangka penyelenggaraan dan

pengembangan pendidikan Magister dan Doktor Pendidikan Kewarganegaraan agar

dapat berperan dan berkembang sebagai tenaga ahli atau akademisi yang

berkemampuan memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan yang kompleks

melalui pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner.

5. Menyelenggarakan pelatihan, penataran, dan pelayanan konsultasi program-program

Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat.

F. TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga ahli Pendidikan Kewarganegaraan yang patriotik dan

Pancasilais yang mampu memecahkan masalah-masalah pendidikan

kewarganegaraan yang kompleks melalui pendekatan inter-, multi, dan

transdisipliner, dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi untuk

diaplikasikan dalam memecahkan masalah-masalah kewarganegaraan tersebut.

2. Menghasilkan tenaga ahli Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki komitmen

terhadap pelaksanaanPancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sertamampu melakukan analisis

terhadap permasalahan kewarganegaraan menggunakan pendekatan inter-, multi,

dantransdisipliner.

3. Menghasilkan model, metode, dan/atau pengembangan teori yang akurat, teruji,

inovatif tentang pendidikan kewarganegaraan yang menyangkut domain akademik,

kurikuler, dan sosiokultural, yang secara saintifik dapat dipublikasikan pada jurnal

ilmiah (terakreditasi) nasional dan/atau jurnal internasional terindeks.

4. Menghasilkan berbagai bentuk kerja sama dan jejaring dalam rangka

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Doktor Pendidikan

Kewarganegaraan yang berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan riset

(road map) dan/atau riset dan pengembangan melalui pendekatan inter-, multi, dan

transdisipliner.

5. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kepemimpinan kelompok kerja,

pengelolaan, pelatihan, penataran, konsultasi, dan evaluasi atas pelaksanaan program

yang berada di bawah tanggung jawabnya.

G. PROFIL LULUSAN

Profil Lulusan Deskripsi

Pendidik (Dosen) PKn Orang yang memiliki kompetensi untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi,

dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran PKn di

perguruan tinggi jenjang S1, S2, S3.

Peneliti (Ahli) PKn Orang yang memiliki kompetensi untuk meneliti masalah-

masalah yang terkait substansi dan pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan, kurikulumPKn pendidikan dasar,

menengah dan tinggi termasuk masalah-masalahhukum dan

politik yang terkait dengankewarganegaraan.

H. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. SIKAP

S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan

agama,moral, dan etika;

S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta

pendapat atau temuan orisinal orang lain;

S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat

dan lingkungan;

S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri; dan

S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

S11 Bersikap dan berperilaku ilmiah, edukatif dan religius

2. PENGETAHUAN(dirumuskan sesuai prodi)

P1 filsafat, teori, dan metodologi pendidikan kewarganegaraan yang menjadi muatan

kurikulum dan proses pembelajaran dan/atau pembudayaansebagai spesialisasi

atau bidang kinerja profesional dalam konteks pendidikan dasar, menengah dan

tinggi dan/atau masyarakat melalui pendekatan secara inter-, multi- atau

transdisipliner;

P2 menguasai teori, struktur, dan metode pendidikan kewarganegaraan secara

mendalam khususnya spirit keilmuan kewarganegaraan, hukum, politik

kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, dan disiplin lainnya yang relevan dan

koheren dengan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai peneliti dan

pendidik kewarganegaraan;

P3 isu-isu dan/ atau perkembangan pendidikan kewarganegaraan mutakhir meliputi

bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan

dan agama, dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global;

P4 konsep, prinsip, dan aplikasi psikologi, pedagogi, dan komunikasi untuk

pendidikan formal atau pemberdayaan masyarakat yang meliputi perkembangan

peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, penilaian hasil belajar, teknologi

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah atau dalam

masyarakat;

P5 konsep dan paradigma penelitian untuk pengembangan pendidikan Pancasila dan

kewarganegaraan melalui pendekatan inter-, multi, dan transdisipliner di jenjang

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi atau dalam masyarakat; dan

P6 metode integrasi tekno-pedagogi-dan konten dalam Pendidikan (techno-

pedagogical content knowledge-(TPAC) dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

3. KETERAMPILAN UMUM

KU1 mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam

penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai

bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk

seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya

berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain

yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;

KU2 mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam

menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui

pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

KU3 mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab

dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media

kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

KU4 mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan

memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh

dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;

KU5 mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapaan

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan

kajian ekperimental terhadap informasi dan data;

KU6 mampumengembangkan, mengelola, dan meningkatkanmutu kerja sama baik

di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan

ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;

KU7 mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan

KU8 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan

kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi.

4. KETERAMPILAN KHUSUS

KK1 menggunakan teori, prinsip, prosedur, dan metode keilmuan serta nilai, norma, dan

moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses pembelajaran dan/atau

pembudayaan dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di

jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan/atau masyarakat;

KK2 memanfaatkan konsep teoretis, struktur, metode, dan spirit keilmuan

kewarganegaraan, hukum, politik kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, dan

disiplin lainnya yang relevan dan koheren dalam pengembangan kompetensi

sebagai pendidik kewarganegaraan profesional pada pendidikan tinggi;

KK3 memanfaatkan isu-isu dan/atau perkembangan pendidikan Pancasila dan

kewarganegaraan mutakhir meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks lokal, nasional,

regional, dan global untuk mengkontekstualisasikan Pendidikan Kewarganegaraan.

KK4 menerapkan konsep, prinsip, dan aplikasi psikologi, pedagogi, dan komunikasi

untuk pendidikan formal atau pemberdayaan masyarakat yang meliputi

perkembangan peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, penilaian hasil

belajar, teknologi pembelajaran dalam konteks Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan di sekolah atau dalam masyarakat;

KK5 menggunakan konsep dan paradigma penelitian untuk merencanakan sebuah peta

jalan riset dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan/atau riset

dan pengembangan melalui pendekatan inter- atau multidisipliner di jenjang

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi atau dalam masyarakat; dan

KK6 mengkreasi modelintegrasi tekno-pedagogi-dan konten dalam Pendidikan (techno-

pedagogical content knowledge-(TPAC) khususnya dalam Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan

secara nasional dan internasional.

I. PROSES PEMBELAJARAN

Menjelaskan proses pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran yang

berorientasi pada keaktifan mahasiswa (student centered learning) untuk memperoleh

capaian pembelajaran dan memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 sesuai dengan

karakteristik prodi masing-masing

Pembelajaran berpijak pada pendekatan yang dapat melibatkan mahasiswa secara

aktif dalam pemerolehan makna melalui pengalaman langsung (hands-on experiences), dalam

suasana belajar yang aman dan menyenangkan; pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan inter- dan multidisipliner, integratif dan komunikatif; pendekatan pemecahan

masalah sosial; dan pendekatan klarifikasi nilai. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran

seperti ini adalah terbentuknya sikap dan perilaku mahasiswa calon pendidik dan ahli PKn

sebagai bagian dari masyarakat pembelajar (learners’ community) yang kritis dan kreatif,

yang mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi,

sehingga memungkinkan terbentuknya dampak instruksional (instructional effects) dan

dampak pengiring (nurturant effects) seperti keterbukaan, kemampuan bekerja sama, serta

saling menghargai. Kebervariasian pembelajaran tersebut dilakukan antara lain melalui:

ceramah (expository), inkuiri, diskusi, eksplorasi, observasi, pemecahan masalah, dan tanya

jawab, serta kerja kelompok. Selain itu, kegiatan penulisan karya ilmiah merupakan muara

dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Selain itu untuk mahasiswa melakukan kajian mandiri dalm proses pembelajarannya,

dan dilakukan dengan para Pembimbing akademik masing-masing. Proses pembalajaran bisa

berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam proses pembelajarannya mahasiswa

di tuntut untuk melek terhadap perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan.

Proses pembelajaran berlangsung secara efektif di kelas dengan melibatkan

mahasiswa secara aktif. Mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan

mempresentasikan hasil kajiannya baik secara kelompok maupun pribadi.

Setiap mahasiswa harus mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, diwajibkan

membaca bebagai literatur, memahami banyak teori-teori para ahli dan melakukan penelitian.

Selain itu proses pembelajaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada seperti

adanya akses Internet yang memadai sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran.

J. PENILAIAN

Menjelaskan proses penilaian menyangkut bentuk dan jenis penilaian untuk

mengetahui capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing.Sistem

penilaian yang dikembangkan baik yang menyangkut penilaian proses maupun hasil belajar

mahasiswa disesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah yang tertuang dalam

struktur kurikulum program studi. Sistem penilaian yang digunakan menggunakan pedoman

acuan patokan (PAP). Komponen yang dinilai terdiri atas ujian (UTS dan UAS), kinerja

(laporan, kajian buku/lapangan, presentasi dll.), dan praktek. Berikut ini adalah kategori

penilaian :

Kategori Nilai Tingkat

Kemmapuan

Keterangan

Huruf Angka Derajat Mutu

A 4.0 Istimewa 92-100

A- 3.7 Hampir istimewa 86-91

B+ 3.4 Baik sekali 81-85

B 3.0 Baik 76-80

B- 2.7 Cukup Baik 71-75

C+ 2.4 Lebih dari cukup 66-70

C 2.0 Cukup 60-65

D 1.0 Kurang 55-59 Batas minimum

kelulusan

E < 1.0 Gagal Lebih kecil dari

55

Harus mengontrak

ulang

Penilaian tersebut meliputi penilaian kehadiran, nilai presentasi, nilai keaktifipan, nilai

Ujian Tengah Semester dan nilai Ujian Akhir Semester. Penilaian tersebut menggunakan

rumus sehingga merupakan akumulatif dari nilai tersebut. Penilaian dilakukan oleh tim dosen

pengampu mata kuliah dan dimasukan di dasarkan pada sistem online yang berlaku di

Universitas Pendidikan Indonesia.