PKN kurikulum 2013

Gilang Indra Doc

BAB Pemerintah Pusat Dan DaerahPemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum. Pemerintah

adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam

bentuk( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah

wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan

pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti

sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam

arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan

atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai

tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan

yudikatif. Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah

bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai

kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang

dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah

semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan,

berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi

tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural

fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam

fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara(Haryanto

dkk, 1997:2-3). C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala

aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam

usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala

kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan daerah pada tahun 1945

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pasal 18 UUD 1945

telah diatur pembagian wilayah negara kesatuan RI menjadi daerah provinsi yang kemudian

dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur

dengan undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan amandemen kedua yang disahkan

pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebelum amandemen ketentuan pasal 18 UUD 1945 sangat

simple , yakni berbunyi :

Gilang Indra Doc

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil , dengan bentuk

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang , dengan memandang dan

mengingati dasar permusyawaratn dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul

dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Ketika MPR melakukan amandemen Pasal 18 UUD 1945 dilakukan pengaturan

secara komprehensif , yakni disamping mengubah redaksi pasal juga dilakukan penambahan

ayat-ayat dan pasal-pasal baru berkaitan dengan pemerintahan daerah . Pasal 18 ditambah

dengan 6 ayat baru sehingga menjadi 7 ayat yang antara lain mengatur masalah otonomi

daerah dan tugas pembantuan , pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah yang dilakukan

secara demokratis dan langsung oleh rakyat, serta kewenangan pemerintah daerah dalam

membuat peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan

tugas pembantuan. Sedang penambahan pasal baru dilakukan dengan membuat pasal 18 A

yang mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang

pemerintahan , keuangan , pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedang

penambahan pasal 18 B isinya mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus dan istimewa , serta mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dengan hak-hak

tradisionalnya.

Kendati penambahan ayat dan pasal baru dalam Amandemen Pasal 18 UUD RI 1945 terkesan

lebih teknis , tapi kiranya amandemen tersebut dapat dijadikan pedoman dan dasar peletakkan

bagi reformasi pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan amandemen Pasal 18 UUD RI

1945 maka dilakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia , yakni

dengan memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk

mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan daerah pada orde lama

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Beberapa hal baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yaitu :

Pertama, pembagian daerah Indonesia dilakukan dalam tiga tingkatan , yaitu daerah Provinsi

dan/atau Kota Raya sebagai daerah tingkat I ; daerah Kabupaten dan atau kotamadya sebagai

daerah tingkat II ; dan daerah kecamatan dan/kotapraja sebagai daerah tingkat III. Ketiga

kegiatan daerah tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Gilang Indra Doc

Kedua,Dalam undang-undang ini pimpinan DPRD dalam mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Ketentuan demikian jelas bertentangan dengan

prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan , dimana antara DPRD dan kepala

daerah kedudukannya sederajad.

Ketiga, Hampir semua kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRD dilimpahkan kepada kepala

daerah.

Pengertian Desentralisasi dan sentralisasi ,Demokrasi di

indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau – pulau dan memiliki

berbagai bahasa, suku, tradisi, budaya, agama yang berbeda dalam masyarakat meski

pun demikian masyarakat indonesia tetap rukun dan damai walaupun masyarakat hidup

dengan banyak perbedaan.banyak nya perbedaan dalam masyarakat dileburkan

menjadi satu di dalam semboyan boneka tunggal ika yaitu semboyan yang

menyatukan masyarakat yang memiliki makna walaupun berbeda tapi tetapi satu

jua. Indonesia merupakan negara yang di lewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan

negara indonesia memiliki geografis tropis dan menjadikan indonesia tanah tersubur di dunia

yang menimbulkan rasa ingin memiliki negara indonesia oleh negara lain dengan berbagai

tindakan penjajahan yang di lakukan oleh negara – negara lain seperti belanda, portugis,

jepang untuk mendapatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh indonesia. Berbagai

penjajahan yang di lakukan oleh negara-negara lain yang menginginkan indonesia karena

sumber daya alamnya yang dimiliki menyebabkan berbagai pemberontakan dan perjuangan

yang di lakukan oleh masyarakat indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan hingga pada

akhirnya indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah di proklamasi kan kemerdekaan

indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 masyarakat indonesia di sibukkan dengan berbagai

masalah sistem pemerintahan dan birokrasi yang harus di bentuk untuk membentuk negara

yang kokoh. Berbagai sistem pemerintahan yang terus melakukan perubahan di setiap

tahun untuk membentuk negara yang lebih baik. Sehingga pada sampai saat ini, di era

reformasi menggunakan sistem demokrasi di indonesia tetap melakukan berbagai perubahan

untuk membentuk negara yang lebih baik dengan menggunakan sistem desentralisasi pada

Gilang Indra Doc

pemerintahan memberikan otonomi daerah pada setiap daerah untuk mengurus daerahnya

sendiri. Sebelum menggunakan desentralisasi di indonesia terlebih

dahulu menggunakan sistem sentralisasi,sistem ini banyak sekali menemui

masalah dan harus di gantikan dengan desentralisasi untuk membentuk sistem

pemerintahan yang lebih baik.Desentralisasi ini sangat baik di terapkan di

indonesia karena sesuai dengan sistem demokrasi. Di sini penulis mencoba untuk

menjelaskan apa itu Demokrasi, sentralisasi dan desentralisasi di indonesia.

1. Pengertian Demokrasi

Didalam buku Prof. Miriam Budiardjo dasar – dasar ilmu politik menjelaskan berbagi

macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi

parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet,

demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan istilah

demokrasi yang menurut asal kata berarti Rakyat berkuasa atau government by the

people ( kata yunani demos berarti rakyat,kratos / kratein berarti kedalam

kekuasaan / berkuasa ). Demokrasi di indonesia banyak sekali mengalami pasang surut dalam

perkembangannya. Selama 25 tahun berdirinya Republik indonesia ternyata masalah pokok

yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budaya,

mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping kehidupan sosial dan politik yang

demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di

mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation

building, dengan partisipasi masyarakat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah

diktator ini bersifat perorangan, partai atau pun militer.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah di indonesia dapat di bagi menjadi

empat masa,yaitu:

1. Masa

republik indonesia I ( 1945 – 1959 ), yaitu masa demokrasi ( konstitusional )

yang menonjolkan peran parlemen serta partai – partai dan yang karena itu dapat

dinamakan demokrasi parlementer.

2. Masa

republik indonesia II ( 1959 – 1965 ), yaitu masa demokrasi terpimpin yang

banyak aspek telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional yang

merupakan secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek

demokrasi rakyat.

Gilang Indra Doc

3. Masa

demokrasi indonesia III ( 1965 – 1998 ), yaitu masa pancasila merupakan

demokrasi yang konsitusional yang menonjolkan sistem presidensil.

4. Masar

Republik Indonesia IV ( 1998 – sekarang ), yang menginginkan tegaknya demokrasi

di indonesia sebagai koreksi terhadap praktik – praktik politik yang terjadi di masa Republik

Indonesia III

2. Pengertian sentralisasi

Sentralisasi merupakan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manger atau yang

berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak di gunakan

pada pemerintahan lama di indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Jadi dalam pemerintah

lama di indonesia sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang pada satu kekuatan

yang berada di pemerintah pusat.

Ada beberapa keunggulan dari sentralisasi yaitu:

1. Organisasi

lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga

pengambilan keputusan lebih mudah.

2. Perencanaan

dan perkembangan organisasi lebih terinci.

3. Peningkatan

resource sharing dan sinergi. Sumberdaya dapat dikelola secara efisien karena

dilakukan secara terpusat.

4. Pengurangan

redundansies aset dan fasilitas lainnya.

5. Perbaikan

Koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command

6. Pemusatan

experties. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal

karena pimpinan dapat memberi wewenang.

Adapun

Kelemahan dari sentralisasi yaitu:

1. Kurangnya

kecepatan dalam pengambilan keputusan dan kualitas keputusan.

Gilang Indra Doc

2. Demotifasi

dan disintentif bagi pengembangan unit organisasi. Sulit mengembangkan pontensi

dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi.

3. Penurunan

kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan.

4. Pengolahan

organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit

organisasi yang bawa.

5. Perspektif

luas tetapi kurang mendalam. Pimpinan akan mengambil keputusan berdasarkan

perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang

mempertimbangkan implementasi nya seperti apa.

Dari penjelasan di atas tentang sentralisasi banyak sekali memiliki kekurangan dalam

pelaksananya baik dalam kinerja,pengambilan keputusan dan kualitas keputusan

terhadap daerah – daerah di indonesia yang menyebabkan pergantian sistem

sentralisasi dengan desentralisasi yang sesuai dengan demokrasi di mana setiap daerah

di berikan otonomi untuk mengatur dan mengembangkan daerah masing – masing

sesuai dengan undang- undang dasar.

3.Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi menurut pasal 1 ayat (7) UU No 32 Tahun 2004, diartikan sebagai penyerahan

wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi,

desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah otonom sesuai dengan UUD yang telah ditentukan. Desentralisasi juga

banyak mendapatkan keritikkan tentang pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada

daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri yang menimbulkan isu raja – raja kecil di

daerah yang menguasai daerah tersebut jika pelaksanaan desentralisasi ini tidak ada

pengawasan dari pemerintah pusat.

A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948

Otonomi Daerah dapat diartikan setiap daerah dapat m engatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.

Gilang Indra Doc

B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Otonomi daerah adalah daerah yang mengatur dan mengurus segala rumah tangga daerahnya

kecuali urusan yang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain.

C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965

Desentralisasi ialah urusan pemerintah pusat sebagian atau seluruhnya yang menurut

pertimbangan pemerintahan pusat untuk diatur dan diurus oleh daerah dengan pemerintah.

Otonomi daerah adalah pemerintah daerah berhak dan berkewajiban mengurus rumah

tangganya termasuk alat perlengkapannya serta sumber pendapatannya.

D. Undang-undang No 5 tahun 1974

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat

atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala

instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang ditugaskan kepda pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat

atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

E. Undang-undang No 22 tahun 1999

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekosentrasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarkat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuaia dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah

ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana

serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

F. Undang-undang No 32 tahun 2004

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Gilang Indra Doc

Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

A. Sistem hukum dan peradilan nasional

1. Pengertian system, hokum, system hukum

v Sistem : Perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas

v Hukum : Peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa,mengikat dan mengatur

hubungan manusia dan manusia lainnya dalam masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan

dalam pergaulan hidup,bernegara dan pemerintah

v Sistem Hukum : Keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang

seharusnya tidak di lakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan

satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia

2. Unsur-Unsur Hukum

a) Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

b) Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c) Peraturan itu bersifat memaksa.

d) Sanksi terhadap pelanggar peraturan bersifat tegas.

3. Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan aturanyang

mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.

a) Undang-Undang (statuta)

b) Kebiasaan (custom)

c) Keputusan hakim (jurisprudensi)

d) Traktat (treaty)

e) Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Gilang Indra Doc

ketetapan MPR No.III/MPR/2000 dikatakan sumber hukum nasional adalah pancasila

sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 945

4. Macam-macam Penggolongan Hukum

Ø Pengertian hukum menurut para ahli :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Prof.E.M.Meyers

c. Leon Duguit

d. Immanuel Kant

e. Drs.E.Utrecht,S.H

Ø Penggolongan hukum menurut Prof.Dr.C.S.T.Kansil,S.H

A. Menurut sumber :

1. Hukum UU

2. Hukum Kebiasaan

3. Hukum Traktat

4. Hukum Jurisprodensi

B. Menurut Bentuknya

1. Hukum tertulis : - Dikodifikasikan

2. Hukum tidak tertulis : - Tidak Dikodifikasikan

C. Menurut Tempat Berlakunya

1. Hukum Nasional

2. Hukum Internasional

3. Hukum Asing

4. Hukum Gereja

D. Menurut Waktu Berlakunya

1. Ius Constitutum/Hukum Positif (hukum yang berlaku sekarang)

2. Ius Constituendum (berlaku yang akan datang)

3. Hukum Asasi (Hukum Alam) Hukum Duniawi

E. Menurut Cara Mempertahankan

1. Hukum Material (berupa peraturan-peraturan)

2. Hukum formal (hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakannya)

F. Menurut Sifatnya

1. Hukum yang memaksa

2. Hukum yang mengatur

G. Menurut Isinya

Gilang Indra Doc

1. Hukum Privat (hukum sipil)

2. Hukum Publik (hukum negara)

H. Menurut wujudnya

1. Hukum Obyektif (berlaku umum)

2. Hukum subyektif (timbul dari hukum obyektif berlaku terhadap

seseorang tertentu,hukum ini jarang digunakan)

5. Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Negara Hukum

Beberapa ciri dari suatu negara hukum, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam

bidang politik,hukum,ekonomi,sosial dan kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau

kekuatan apapun.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

b. Kekuasaan kehakiman di Indonesia

1. UUD 1945 pasal 1 ayat 3

2. UUD 1945 pasal 24 ayat 2

3. Undang-undang No.14 Tahun 1970 diubah Undang-undang No.35Tahun 1999 lalu diubah

lagi Undang-undang No.4 Tahun 2004

B. Peranan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia

1. Pengertian Peradilan Nasional

Ø Peradilan Nasional : segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat atau sesuatu

mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia.

Ø Alat penegak hukum ada 3,yaitu :

1. Polisi

2. Kejaksaan

3. Kehakiman

2. Landasan hukum badan-badan peradilan di Indonesia

1. UU No.14 Tahun 1985 diubah UU No.5 Tahun 2004




Gilang Indra Doc

5. UU No.24 Tahun 2004


7. UU No.14 Tahun 1970 tidak berlaku lagi dengan UU No.4 Tahun 2004

C. Macam-macam peradilan di Indonesia

Ketentuan pasal 10 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman badan peradilan

yang ada dibawah mahkamah agung meliputi :

a. Peradilan umum adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

pada umumnya, termasuk peradilan umum :

Ø Pengadilan Negeri (berada di daerah tingkat II)

Ø Pengadilan Tinggi (berada di daerah tingkat I)

Ø Mahkamah Agung (berada di seluruh Indonesia)

B. Peradilan Agama diatur UU No.7 Tahun 1989 merupakan pengadilan bagi prang-orang

Islam dalam perkara nikah,talak danrujuk. Bagi non Islam ditangani oleh pengadilan umum.

C. Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrasi Negara) mengadili masalah-masalah

ketatausahaan atau keadministrasian.

D. Pengadilan Militer terdiri dari :

ü Mahkamah Militer

ü Mahkamah Militer Tinggi

ü Mahkamah Agung

D. Peranan lembaga-lembaga peradilan

Sesuai ketentuan negara hukum adalah semua warga negara tanpa kecuali harus tunduk dan

patuh pada hukum maka siapapun yang melanggar hukum harus di hukum sesuai

kesalahannya serta tidak ada orang yang kebal hukum (termasuk lembaga-lembaga hukum).

v Kesadaran Hukum Warga Negara Indonesia

3 prinsip kesadaran hukum yaitu :

§ Pengakuan dan perlindungan HAM dalam bidang politik,hukum,sosial,ekonomi,kultural dan

pendidikan.

§ Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

§ Legalitas hukum dalam segala bentuknya.

v Upaya pemerintah meningkatkan kesadaran hukum

§ Mengembangkan budaya hukum

Gilang Indra Doc

§ Menata sistem hukum nasional

§ Menegakkan hukum secara konsisten

§ Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional

§ Meningkatkan integritas moral penegak hukum

§ Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri

v Sanksi Hukum

Agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan maka setiap pelanggaran terhadap hukum

harus ditindak tegas tanpa pandang bulu ssesuai dengan kesalahannya. Adapun ancaman atau

sanksi hukum menurut pasal 10 KUHPadalah pidana pidana pokok dan pidana tambahan

Pidana pokok terdiri atas :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara, yang terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementar (maksimal 20

tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun)

c. Pidana kurungan sekkurang-kurangnyasatu hari dan setinggi-tingginya satu tahun, dan

d. Pidana denda

E. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

1. pengertian Korupsi

Pengertian korupsi (menurut KBBI) adalah penyelewengan atau penggelapan (uang

negara,perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Menurut RI No.31 Tahun 1999 : korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi di Indonesia

Asal mula korupsi :

1. Adanya seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan kurang berpedoman, yaitu:

• Tidak cerdas

• Tidak jujur

• Tidak amanah

• Tidak dapat dipercaya

Upaya pemberantasan korupsi

• Mengefektifkan lembaga penegak hukum,polisi,kejaksaan dan pengadilan.

• UU RI No.21 Tahun 2001

• Melindungi masyarakat yang menggunakan haknya

Gilang Indra Doc

• Memberi penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan

dan pemberantasan

• UU RI No.30 Tahun 2002 tentang KPK

2.Landasan hukum pemberantasan korupsi di indonesia

peraturan perundangan yang merupakan instrumen-instrumen hukum yang menjadi landasan

pemberantasan korupsi di Indonesia antara selain berikut:

a. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelanggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

b. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi , Nepotisme (KKN)

c. Undang-undang No.31 Tahhun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. Undang-undang No30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kekayaan Penyelanggara Negara

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nop.66 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pengangkatan serta Pemberhentian Aggota Pemeriksa

h. Peraturan Republik Indonesia No.67 Tahun 1969 Tentang Cara Pemantauan dan Evaluasi

Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 Tentang Cara Pelaksan/aan Peran serta Masyarakat

dalam Penytelanggaraan Negara

3. Dampak negatif korupsi

1. Ekonomi biaya tinggi

2. Kemiskinan

3. Pertumbuhan ekonomi turun

4. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia

a. Peran organisasi non partai:

1. LSM (lembaga swadaya masyarakat)

2. perguruan tinggi

3. lembaga riset

b. Peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi :

Gilang Indra Doc

1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana

korupsi

2. hak untuk memperoleh perlindungan hukum

c. Peran media masa

1. memainkan peran dalam merumuskan agenda publik yang tidak selalu menjadi

perhatian para politisi

2. Peran yang dimainkan media masa diharapkan akan memperkuat masyarakat.

Penyebab korupsi

Nafsu

Jiwa pancasila yang belum mantap di setiap warga negara Indonesia

Pengawasan yang belum memadai

Mental dan rasa keagamaan yang rendah

Gaji atau pendapatan yang rendah

Dorongan keluarga

Rasa malu yang rendah

Kesadaran hukum yang rendah

4. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia

a. Peran organisasi non partai:

1. LSM (lembaga swadaya masyarakat)

2. perguruan tinggi

3. lembaga riset

b. Peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi :

1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana

korupsi

2. hak untuk memperoleh perlindungan hukum

c. Peran media masa

1. memainkan peran dalam merumuskan agenda publik yang tidak selalu menjadi

perhatian para politisi

2. Peran yang dimainkan media masa diharapkan akan memperkuat masyarakat

Gilang Indra Doc

Sumber:

http://id.shvoong.com/law-and-politics/1958337-defenisi-desentralisasi-

dekonsentrasi-dan-tugas/#ixzz2trcHjBjE

http://hidayantiulfaa.blogspot.com/2014/01/materi-ajar-pkn-kelas-x.htm

http://come17.blogspot.com/2013/09/makalah-sistem-hukum-dan-peradilan.htmll

Gilang Indra Doc

http://hidayantiulfaa.blogspot.com/2014/01/materi-ajar-pkn-kelas-x.htm

http://id.shvoong.com/law-and-politics/1958337-defenisi-desentralisasi-dekonsentrasi-dan-tugas/#ixzz2trcHjBjE

http://id.shvoong.com/law-and-politics/1958337-defenisi-desentralisasi-dekonsentrasi-dan-tugas/#ixzz2trcHjBjE

Documents

PKN kurikulum 2013