KUNCI JAWABAN SOAL PKN SEMESTER 1 KELAS XSMAN 1 CIANJUR

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

I. Pilihan Ganda

1. B

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. A

8. D

9. B

10. D

11. B

12. C

13. A

14. B

15. D

16. A

17. E

18. A

19. B

20. E

21. B

22. D

23. A

24. E

25. C

26. D

27. A

28. B

29. A

30. C

31. B

32. E

33. E

34. E

35. E

36. A

37. A

38. A

39. B

40. B

41. E

42. D

43. E

44. B

45. D

46. B

47. E

48. C

49. E

50. B

II. Essay1. Perbedaan pengakuan secara de facto dengan de jure, yaitu:

a. De Facto: Pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara.- Bersifat Tetap: pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa

menimbulkan hubungan dibidang perdagangan dan ekonomi.- Bersifat Sementara: Pengakuan yang diberikan oleh negara lain tanpa melihat perkembangan

negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya.

b. De Jure: Pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional.- Bersifat Tetap: Pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan

yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.- Bersifat Penuh: Terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan

dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui.

2. Penggolongan hukum dapat dideskripsikan sebagai berikut:a. Berdasarkan sumbernya : hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan.b. Berdasarkan bentuknya : hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis.c. Berdasarkan isinya : hukum publi, dan hukum privat.d. Berdasarkan tempat berlakunya : hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum

gereja.e. Berdasarkan masa berlakunya : hukum positif, hukum yang akan datang (ius constituendum) dan

hukum uneversal, hukum asasi atau hukum alam.f. Berdasarkan cara mempertahankannya : hukum material (menimbulkan hak dan kewajiban), dan

hukum formal.g. Berdasarka sifatnya : kaidah hukum yang memaksa, dan kaidah hukum yang mengatur atau

melengkapi.

3. Lembaga peradilan di Indonesia, yaitu:a. Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986)b. Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)c. Peradilan Militer (UU No. 5 Tahun 1950)d. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986)

Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. MA sebagai pemegang pengadilan tertinggi, berkedudukan di ibu kota negara RI atau di lain tempat yang ditetapkan oleh presiden.

Tingkatan Lembaga Peradilan di Indonesia, terdiri dari:a. Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri)b. Pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tingkat Tinggi)c. Mahkamah Agung

4. Secara umum HAM bisa dibedakan menjadi dua macam, pembedaan dua macam HAM didasarkan pada dua insturmen HAM Internasional. Kedua instrumen itu adalah Konvonen Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights/ICESCR).a. HAM yang berkenaan dengan kehidupan sipil dan politik. Hak-hak ini pada umumnya merupakan

hak-hak yang mewajibkan suatu negara agar menahan diri dari tindakan atau campuran tangan terhadap kehidupan  individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat.

b. HAM yang berkenaan dengan kehidupan di bidang ekonomi,sosial, dan budaya. Hak ini merupakan hak yang mewajibkan negara menyediakan sarana-prasarana kaarena individu tidak bisa menyediakannya sendiri.

HAM menurut International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yaitu:a. hak atas hidup (rights to life).b. hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture).c. hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery).d. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang).e. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum.f. hak atas kebebasan berpikir, kenyakinan dan agama.

5. Maksud dari kejahatan kemanusian adalah suatu kejahatan yang merupakan serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindaham penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan dll.