of 33/33
BAB 2 OTONOMI DAERAH DISUSUN OLEH : KELOMPOK : CUT NYAK DIEN ANGGOTA : 1. DWI SHANTY ANGGORO PUTRI (05) 2. FRANCISCA PARAMITHA (07) 3. LUCIA FINA ARDIANTI (12) 4. VITA SARI AGUSTIANA (28)

Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX

  • View
    928

  • Download
    41

Embed Size (px)

Text of Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX

PowerPoint Presentation

Daftar Pustakahttp://materipknsmpkelasix.blogspot.com/(diakses tanggal 22 september 2014)http://sulaiman4fun.blogspot.com/2012/09/rangkuman-pkn-tentang-materi-otonomi.html(diakses tanggal 22 september 2014)http://salsabilagayatri.blogspot.com/2013/02/partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan.html(diakses tanggal 25 september 2014)http://tugasathalnanad.blogspot.com/2010/12/partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan.html(diakses tanggal 25 september 2014)http://riyanardiana.blogspot.com/2010/12/hal-hal-yang-menyebabkan-masyarakat.html(diakses tanggal 25 september 2014)Anang Priyanto, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jakartahttp://sekitarpendidikan67.blogspot.com/2012/10/rangkuman-materi-pkn-kelas-iv.html (diakses tanggal 26 september 2014)http://asefts63.wordpress.com/2012/10/15/kebijakan-publik/ (diakses tanggal 26 september 2014)http://www.youtube.com/watch?v=3mFPawst2e8 (diakses tanggal 28 september 2014)

BAB 2

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

BAB 2

Pemerintah adalah perangkat NKRI yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom unuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.Instansi vertikal adalah perangkat departeme dan/atau lembaga non departemen di daerah.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yan lain sebagai badan eksekutif daerah.

Desentrlisasi adalah peyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta SDM denga kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

BAB 2

BAB 2Tujuan Otonomi Daerah

Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.Meringankan beban pemerintah pusat.Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakt daerah.Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah.Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

BAB 2Dasar Hukum Otonomi DaerahUUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18BTap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRITap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi DaerahUU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahUU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah

BAB 2Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi DaerahBerdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannyamemilih pemimpin daerahmengeloloa aparatur daerahmengelola kekayaan daerahmemungut pajak daerah dan retribusi daerahmendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahmendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sahmendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB 2Dalam pasal 22, kewajiban daerah yaitu :

melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRImeningkatkan kualitas kehidupan masyarakatmengembangkan kehidupan demokrasimewujudakan keadilan dan pemerataanmeningkatkanfasilitas dasar pendidikanmeningkatkan pelayanan kesehatanmenyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layakmengembangkan sistem jaminan sosialmenyususn perencanaan dan tata ruang daerahmengembangkan sumber daya produktif di daerahmelestarikan lingkungan hidupmengelola administrasi kependudukanmelestarikan nilai sosial budayamembentuk dan menerapakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannyakewajiban lain yang diatur di dalam perturan perundang-undangan

BAB 2Asas-Asas Otonomi Daerah

Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRIDekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentuTugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provensi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB 2Desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu:

Desentralisasi politik: menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat.Desentralisasi administrasi: memiliki 3 bentuk utama (dekonsentrasi, delegasi dan devolusi) bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien.Desentalisasi fiskal: memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana.Desentralisasi ekonomi: lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor

BAB 2

Prinsip-Prinsip Otonomi DaerahOtonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerahOtonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraaanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHBerdasarkan uud pasal 18 A 1 dan 2 dapat dijelaskan, bahwa:

Antar susunan pemerintahmemiliki hubungan yang bersifat hierarkhisPengaturan hubungan pemerintah tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerahPengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 ttentang Pemerintahan DaerahAntara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatkan sumber daya Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

BAB 2

BAB 2

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan pendapatan daerah berasal dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)a. hasil pajak daerahb. hasil retribusi daerahc. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkand. lain-lain PAD yang sah (antara lain jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan harga, dsb)

2) Dana Perimbangana. Dana bagi Hasil(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)(3) Pajak Penghasilan (PPh)(4) Dari sumber daya alam ; kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan, pertambangan panas bumi.b. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuanagan antar daerah untuk mendanani kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasic. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional

BAB 2

3) Lain-lain pendapatan daerah yang saha. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa berasal dari pemerintah pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negerib. Pendapatan dana darurat yaitu bantuan pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam atau peristiwa tertentu yang luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD

Kewenangan provinsi diatur dalam pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi:

Perencanaan dan pengendalian pembangunanPerencanaa, pemanfaatan & pengawasan tata ruangPenyediaan sarana dan prasarana umumPenyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakatPenangananbidang kesehatanPenyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm potensialPenanggulangan masalah sosial lintas kotaPelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kotaFasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil & menengah termasuk lintas kotaPengendalian lingkungan hidupPelayanan pertahanan termasuk lintas kotaPelayanan kependudukan & catatan sipilPelayanan administrasi umum pemerintahanPelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kotaPenyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kotaUrusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

BAB 2

2. Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan yang diatur dalam pasal 14:

Perencanaan dan pengendalian pembangunanPerencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruangPenyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatPemyediaan sarana dan prasarana umumPenanganan bidang kesehatanPenyelenggaraan pendidikanPenanggulangan masalah sosialPelayanan bidang ketenagakerjaanFasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil & menengahPengendalian lingkungan hidupPelayanan pertahananPelayanan kependudukan & catatan sipilPelayanan administrasi umum pemerintahPelayanan administrasi penanaman modalPenyelenggaraan pelayanan dasar lainnyaUrusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan

BAB 2

Bentuk dan susunan pemerintah daerah

BAB 2

BAB 2

1) Kedudukan DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah2) Fungsi DPRD, yaitu

a. Fungsi Legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerahb. Fungsi Anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerahc. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

BAB 2

3) Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu

a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala pemerintah daerah/pemerintah daerah untuk mendapat persetuajuan bersamab. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama pemerintah daerahc. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan perdadan peraturan perundang-undangan lainnyad. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri memalui guernur bagi DPRD kabupaten/kotae. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerahf. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap perjanjian internasional di daerahg. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasionala yang dilakukan oleh pemdah. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemdai. Membentuk panitia pemilihan kepada daerahj. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerahk. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerahl. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB 2

4) Hak DPRD, yaitu

a) Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkanb) Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu yang dikeluarkan kepala daerahc) Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk meyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daearah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

5) Alat Kelengkapan DPRD

a) pimpinanb) komisic) panitian musayawarahd) panitia anggarane) badan kehormatanf) alat kelengkapan lain yang diperlukan (misalnya panitia legislasi)g) Sumber Pendapatan Daerah

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kotaFasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kotaPengendalian lingkungan hidupPelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kotaPelayanan kependudukan dan catatan sipilPelayanan administrasi umum pemerintahanPelayanan administrasi penanaman modal termasuk lints kabupaten/kotaPenyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota7Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunanb. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruangc. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatd. Penyediaan sarana dan prasarana umume. Penanganan bidang kesehaanf. Penyelenggaraan pendidikang. Penanggulangan masalah sosialh. Pelayanan bidang keteagakerjaani. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengahj. Pengendalian lingkungan hidupk. Pelayanan pertanahanl. Pelayanan kependudukan dan catatan sipilm. Pelayanan administrasi umum pemerintahann. Pelayanan administrasi penanaman modalo. Penyelenggaraan dasar lainnyap. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

BAB 2

BAB 2

Desa

Desa merupakan wilayah terkecil yang mempunyai kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.Pemerintahan desa terdiri dari :a) Pemerintah Desab) Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD, menurut UU No. 22 Tahun 1999, merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama kepala desa menetapkan peraturan desa.

Hakikat Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik yang lain. Kebijakan publik adalah semua kebijakan yang berkaitan dengan hukum ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Tujuan penerapan kebijakan publik adalah agar sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak, namun menjadi suatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kebijakan publik melibatkan komponen seperti manusia, dana, sara dan prasarana. Sosialisasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan berbagai media massa.

BAB 2

BAB 2

KEBIJAKAN PUBLIKKebijakan Publik adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Kebijakan PublikMewujudkan ketertiban dalam masyarakatMelindungi hak-hak masyarakatMewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakatMewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh Kebijakan Publik ;Kebijakan publik dapat berbentuk peraturan, undang-undang, tindakan-tindakan pemerintah dan program pemerintah. Beberapa contoh kebijakan publik :Penetapan pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir dll

Penetapan retribusi ; retribusi jalan umum, jasa usaha, dan perizinan tertentuPenetapan larangan pedagang kaki lima berdagang di trotoarPenetapan jalur bus dalam kota atau antar kota

Tahap-tahap penyusunan dan perumusan kebijakan publik ;Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agendaPenyusunan skala prioritasPerumusan (Formulasi) Rancangan KebijakanPenetapan dan Pengesahan KebijakanPelaksanaan KebijakanEvaluasi Kebijakan Publik

Partisipasi dalam perumusan kebijakan publikBAB 2

Sebuah isu publik (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak dapat diselesaikan menurut penyelesaian dari pemerintah.

2. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut

3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan warga negara / masyarakat secara bersama sama

4. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi.Apakah bisa menyele-saikan masalah atau justru sebaliknya.BAB 2

Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memberi masukan dan usulan terhadap perumusan kebijakan publik, yaitu :

a. membuat ususlan kebijakan publikb. mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenangc. mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara pemerintahd. membuat kebijakan alternatif.

Konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah :

a. Proses perumusan kebijakan publikKetika kebijakan publik akan dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakat mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut dalam bentuk partisipasi aktif. Namun tidak selamanya kebijakan pemerintah itu diterima oleh masyarakat.BAB 2

Penghambat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, yaitu :

1. Faktor internal ( dari dalam masyarakat itu sendiri )a. Masyarakat terbiasa dengan pola lamab. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasic. Masyarkat terlalu awam tidak tahu prosedur bahkan diikuti rasa enggan karena takutd. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakate. Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggaran kebijakan publik.

2. Faktor Eksternal ( dari luar masyarakat )a. Pemerintah sering kurang memberi kesempatan kepada masyarakatb. Pemerintah enggan mengubah pola untuk lebih demokratisc. Kebijakan yang dibuat kadang- kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsungb. Pelaksanaan kebijakan publikDi era otonomi sekarang ini, pemerintah berusaha membuka seluasluasnya peluang untuk partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik diharapkan muncul kebijakan publik yang dapat :a. Melindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatb. Searas, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakaBAB 2