KORUPSI Dalam PERSPEKTIF PANCASILA

Oleh Kelompok 4 :Sains Ilham Akbar ( 1431210206 )Trestyan Dwi Dewantara ( 1431210155 )Yusuf Supriyantono Anwar ( 1431210067 )Mohammad Amy Faizal ( 1331210073 )

POLITEKNIK NEGERI MALANGJURUSAN TEKNIK MESINPRODI D III TEKNIK MESIN2015

KORUPSI Dalam PERSPEKTIF PANCASILAOleh kelompok V

I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang[footnoteRef:2] [2: Sains Ilham Akbar, Trestyan Dwi, Yusuf Supriyantono, Dan Mohammad Amy Faizal]

1Korupsi berasal dari kata latin Corrumpere, Corruptio, atau Corruptus. 2Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (Profanity), tindakan tidakbermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan[footnoteRef:3]. 3Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.4Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya.[footnoteRef:4] 5 korupsi juga bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenangan untuk tujuan mencapai tujuan yang tidak sah [3: Mustafa Kamal Phasa. Pancasila dalam Historis, Yuridis, dan Filosofis. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2003). Hlm. 135] [4: Sri Hudiarini dkk. Pendidikan Pancasila dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Malang: Aditya Media Publishing. 2014). Hlm. 107]

1Di indonesia sendiri Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. 2fenomena ini sudah menjadi suatu yang di snggap lumrah oleh seluruh masyarakat indonesia. 3Bagaimana tidak, praktek orupsi di indonesia sudah terjadi sejak jaman penjajahan hingga saat ini. 4.korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. 5pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional.

5Korupsi adalah masalah dunia.1Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan keuangan jabatannya. 2Walaupun berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi. 3Sudah sejak lama kita dengar seruan yang mengatakan STOP KORUPSI tapi faktanya korupsi masih saja meraja rela. 4Mulai dari hukum pidana hingga pembentukan badan yang khusus menangani kasus korupsi, namun masih tetap ada kasus korupsi di negara kita

1Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. 3Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.4Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.Jika hal ini di biarkan berlarut-larut tentunya akan menimbulkan efek buruk yang besar karena korupsi merupakantindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langusng maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut.1. Apaitu korupsi ?2. Apa jenis jenis korupsi?3. Faktorfaktorapasajayangmenjadipenyebabterjadinyakorupsi?4. Upaya apa yang telah dilakukan dalam menangani korupsi?5. Bagaimana perspektif korupsi dalam pancasila?

1.3 TujuanBerdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut.1. Mengetahui maksud korupsi.2. Mengetahui jenis-jenis korupsi.3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi.4. Mengetahui upaya yang telah di lakukan dalam menangani korupsi.5. Mengetahui perspektif korupsi dalam pancasila.

II. PEMBAHASAN 1. Pengertian KorupsiKorupsiataurasuah(bahasa Latin:corruptiodari kata kerjacorrumpereyang bermakna busuk,rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) secara harfiah korupsi adalah tindakan pejabat publik, baikpolitisimaupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legalmenyalah gunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawanhukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerimagratifikasi(bagipegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalahkleptokrasi, yang arti harafiahnyapemerintahan oleh para pencuri,dimanapura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dankejahatan.Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaanpartai politikada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

2. Jenis jenis Korupsi1. Korupsi transaktifjenis korupsi ini disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut2. Korupsi yang memeraspemerasan adalah korupsi dimana pihak pemberi dipaksa menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau sesuatu yang mengancamnya3. Korupsi defensifOrang bertindak menyeleweng karena jika tidak dilakukannya, urusan akan terhambat atau terhenti(prilaku korban korupsi dengan pemerasan jadi korupsinya dalam rangkamempertahankan diri)korupsi investif4. Korupsi investifpemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang masih di angan-angan atau yang dibayangkan akan diperleh dimasa mendatang5. Korupsi perkerabatan atau nepotismejenis korupsi ini meliputi penunjukan secara tidak sah kepada sanak keluarga atau teman dekat untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, imbalan yang bertentangan dengan norma dan peraturan itu mungkin dapat berupa uang, fasilitas khusus dan sebagainya6. Korupsi otogenikbentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain,dan pelakunya hanya satu orang saja7. Korupsi dukungankorupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan

3. Penyebab Terjadinya Korupsi 1) Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan huku hanya sebagai meke-up politik, bersifat sementara dan sellalu berubah tiap pergantian pemerintahan.

2) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.

3) Langkanya lingkungan yang antikorup : sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.

4) Rendahnya pndapatan penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

5) Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

6) Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah.

7) Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

8) Budaya permisif/serba membolehkan; tidakmau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.

9) Gagalnya pendidikan agama dan etika.Agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalammemainkan peran sosial. sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan insttusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.

4. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan KorupsiAda beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :1. Upaya pencegahan (preventif).2. Upaya penindakan (kuratif).3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Upaya Pencegahan (Preventif)1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

Upaya Penindakan (Kuratif)Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004).5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).6. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).7. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).8. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.9. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).10. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.3 Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)1. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.

2. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.Namun dari sekian banyak upaya yang dilakukan tidak semua bejalan dengan baik. Di tingkat nasional, dan daerah, di tingkat kementrian, dan itingkat organisasi seperti kepolisian, upaya pemberantasan korupsi besar-besaran sekalipun dn telah tersebar luas dalam masyarakat cenderung tersendat-sendat, terhenti, dan pada akhirnya mengecewakan.

Pola upaya pemberantasan korupsi yang khas seperti berikut ini. Terjadi sebuah skandal. Misalnya, seorang anggota dewan perwakilan rakyat dijatuhi hukuman karena menerima suap. Program pekerjaan umum dibebani biaya yang terus meningkat, akibat penyelewengan dan komisi bagi pejabat. Perusahaan- perusahaan peserta lelang proyek-proyek pemerintah daerah ternyata berkolusi antara sesama mereka, untuk membatasi persaingan dn menaikan nilai kontrak.

Ketika skandal itu terbongkar, amarah masyarakat luas meledak luar biasa. Para polistisi berlomba-lomba menyatakan kekecewaan dan menuntut agar diambil tindakan tegas. Sebuah komisi penyelidik dibentuk. Beberapa bulan kemudian saran-saran itu cenderung menganjurkan agar di bentuk lebih banyak lagi badan penyelidik agar disediakan anggaran yang lebih besar untuk penyelidikan dan penegakan hukum. Tapi sementara itu, amarah masyarakat sudah mulai reda karena itu pers dan politisi tidak terlslu menghiraukan saran-saran itu. Tetapi ini dapat dimengerti, karena saran-saran itu mahal dan tampaknya tidak akan benar-benar mencegah korupsi.

Mungkin saja terjadi bahwa dalam jangka pendek, perhatian yang besar pada korupsi menyebabkan kekurangan korupsi dalam organisasi bersangkutan. Tetapi. Perhatian ternyata sulit dipelihara dan di lembagakan. Karena itu, ada siklus perubahan. Setelah krisis, mungkin ada perbaikan, tetapi tidak lama kemudian korupsi muncul kembali

5. Korupsi Dalam Perspektif PancasilaTindakan-tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan dari butir-butir Pancasila, dijelaskan sebagai berikut :

a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini jelas perilaku tindakan pidana korupsi initidak mencerminkann perilaku tersebut karena perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak percaya dan taqwa kepada Tuhan. Dia menafikan bahwa Tuhan itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar.

b) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.Dalam sila ini perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini, seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta membela kebenaran dan keadilan.

c) Sila Persatuan Indonesia.Tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, pelakunya itu hanyamementingkan pribadi, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan Negara, bahkan bisa dibilang tidak cinta tanah air karena perilakunya cenderung mementingkan nafsu, kepentingan pribadi atau kasarnya kepentingan perutnya saja.

d) Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan / Perwakilan.Dalam sila ini perilaku yang mencerminkannya seperti, mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan keadilannya. Sangat jelaslah bahwa tindak pidana korupsi tidak pernah adarasa dalam sila ini.

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaRata-rata bahkan sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi itu, tidak ada perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana gotong royong, adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta tidak ada rasa bersama-sama untuk berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Jadi semua perilaku tindak pidana dan tipikor itu semuanya melanggar dan tidak mencerminkan sama sekali perilaku pancasila yang katanya ideologi bangsa ini. Selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi,juga tidak adanya rasa kemanusiaan, keadilan, saling menghormati, saling mencintai sesama manusia, dan yang paling riskan adalah tidak ada rasa percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

PenutupKesimpulan Korupsi berasal dari kata latin Corrumpere, Corruptio, atau Corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lainBerbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah dan bebagai pihak. Namun semua itu belum membuahkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustakahttp://nidausanah.blogspot.com/2014/01/pemberantasan-korupsi-dalam-konsepsi.html

https://moebarak.files.wordpress.com/2010/06/korupsi_-permasalahan-dan-solusi-pemberantasannya.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=342&l=dki-jakarta

http://www.antara.co.id/arc/2008.kpk.pancasila-sumber-nilai-anti-korupsi.

http://www.kompas.com/vernasional/nasional/0710/04/145135.htm

http://korupsidalampandanganpancasila.blogspot.com/2009/01/korupsi.html

http://muhammdridho.blogspot.com/2012/06/perilaku-tindak-pidana-dan-tipikor.htmlSinal, Moh, 2013. Pendidikan Pancasila. Malang : UPT MKU.Klitgaard, robert, 2002. Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah. Jakarta : Buku Obor.Haboddin, muhtahar, 2012. Korupsi Dan Pemerintahan Di Tingkat Lokal. Malang :FISIP UB Malang.