PERSPEKTIF OVERVIEW PENGADAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI …

PERSPEKTIF OVERVIEW PENGADAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN

PENYIMPANGAN/PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

PHONE081 578 103560

[email protected]@lkpp.go.idAlamat

Jl.epicentrum tengah lot 11b,Komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan Jakarta

YourPhotohere

WORK EXPERIENCE

PROFESSIONAL SKILLS

HARRY SRI KAHARTAN

KUSUMA WIJAYA

KEPALA SUB DIREKTORAT WIL.II BARAT

NIP. 19770601 200312 1 003

Kementerian PendidikannasionalJob titlePegawai di Departemen Pendidikan Nasional

Des 2003 – Jul 2009

Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa PemerintahJob titleKepala Seksi Sistem Pengujian, Dit Sertifikasi LKPPKepala Seksi Materi Pelatihan, Dit Pelatihan LKPPKepala Seksi Karir Pengadaan, Dit Profesi LKPPKepala Seksi Evaluasi Pelatihan, Dit Pelatihan LKPPKasssubag TU, Pusdiklat LKPPKasubdit Advokasi PS Wilayah II Barat

Jul 2009 – 2019

Procurement Skills

• Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha• Asesor PBJ• Pengajar PBJ• Pokja Katalog Nasional• Probity Advisor• Tim Pendamping

1/2

mailto:[email protected]

Bagian IPERSPEKTIF OVERVIEW PENGADAAN,

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Belanja PengadaanSangat Besar

Laporan BPK tahun 2017Proses PBJ tidak sesuai

ketentuan sejumlah 12% dari komposisipermasalahanadministrasi

2165 1169

APBN 2019

Rencana Umum pengadaan 2019-KEGIATAN

Rencana Umum pengadaan 2019-ANGGARAN

Latar belakang makro

Besaran rata-rata nilai pengadaan barang/jasa per tahun diperkirakan :

1. PBJ Belanja :a. APBN : + Rp. 1.000 trilyun.b. APBD : + Rp. 400 trilyun.c. BUMN : + Rp. 3.000 trilyun.d. BUMD : + Rp. 800 trilyun.e. Hibah : + Rp. 100 trilyun.f. Dana Masyarakat : + Rp. 100 trilyun.

2. PBJ KPBU : + Rp. 1.000 trilyun.TOTAL : + Rp. 6.400 trilyun

B. BESARAN NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian IIKORUPSI

Praktek

yang

sering

terjadi !

CORRUPTION

15

PENGERTIAN KORUPSI MENURUT UU 31/99 JO UU 20/01

• Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

• Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

• Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;

• Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Menyalahgunakan wewenang, kesempatan,

atau sarana

Setiap orang dgn tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain,

atau suatu korporasi

Dapat merugikan keuangan negara,atau perekonomian negara

Pasal 3

KORUPSI

UU No. 31 Tahun 1999

JO No. 20 Tahun 2001

KORUPSI

Lihat Juga Pasal 5 s.d. 12

17

PENGERTIAN KORUPSI MENURUT UU 31/99 JO UU 20/01 (lanjutan)

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang2 yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;

• Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;

• Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Perbuatan yang dapat dijerat dengan UU. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

• Merugikan Keuangan Negara

• Perbuatan Suap-menyuap

• Perbuatan penggelapan dalam Jabatan

• Perbuatan Pemerasan

• Perbuatan Curang

• Benturan Kepentingan dalam pengadaan

• Gratifikasi ( Hadiah, Imbalan, Insentif dll )

• Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2).

• Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3).

1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

• Memberi sesuatu atau hadiah atau janji kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara (dan

sebaliknya).

• Memberi sesuatu atau hadiah atau janji kepada hakim

atau advokat (dan sebaliknya).

2. SUAP MENYUAP

Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang :

• Menggelapkan, atau membiarkan orang lain mengambil atau

menggelapkan uang atau surat berharga, atau membantu dalam

melakukan perbuatan tersebut.

• Dengan sengaja memalsu buku atau daftar yang khusus untuk

pemeriksaan administrasi.

• Dengan sengaja atau membiarkan atau membantu orang lain dalam

menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan unutk

meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat berwenang.

3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :

• Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

• Meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah

merupakan utang kepada dirinya, padahal tahu bukan merupakan utang.

• Meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah merupakan

utang kepada dirinya, padahal tahu bukan merupakan utang.

4. PERBUATAN PEMERASAN

• Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan

melakukan perbuatan curang.

• Pengawas bangunan atau penyerahan bahan bangunan

membiarkan dilakukannya perbuatan curang.

• Melakukan perbuatan curang dalam menyerahkan barang

keperluan TNI / POLRI.

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah

negara sehingga merugikan orang lain.

5. PERBUATAN CURANG

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara, langsung atau tidak langsung, pada saat ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.

6. BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN

7. GRATIFIKASI

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi

yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya, dan tidak melaporkan ke KPK dalam

waktu 30 hari sejak diterima gratifikasi tersebut

CONTOH BENTUK KORUPSI

1. Penyalahgunaan wewenang2. Benturan Kepentingan3. Pembayaran fiktif4. Kolusi/persekongkolan5. Biaya perjalanan dinas fiktif6. Suap/uang pelicin7. Pengutan tidak resmi8. Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor9. Imbalan tidak resmi10. Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur11. Penerimaan/Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara12. Penyalahgunaan anggaran13. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan14. Mark up harga beli/menurunkan harga jual15. Merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi16. Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume17. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi.

a. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;

b. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; c. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; d. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya

pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; e. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; f. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan

langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan

g. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu oleh Penyelenggara Negara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

POTENSI KORUPSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

• Pengelolaan dan pertanggungjawaban KEUANGAN tidak sesuai ketentuan

• Pembayaran uang transport, uang saku, uang makan dan uang harian, tidak sesuai ketentuan

• Pembayaran Tunjangan kepada Pegawai yang Tidak Sesuai Ketentuan

• Pertanggungjawaban atas Belanja Barang untuk Kegiatan Operasional Tidak Sesuai Ketentuan

• Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan

• Perjalanan Dinas Lebih Dibayarkan

• Pembayaran honor SK tim kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

• Perjadin ke LN tidak sesuai ketentuan

• Kelebihan pembayaran belanja ATK

• Pengeluaran dana tidak sesuai ketentuan (cth. untuk bantuan sosial thd pegawai)

POTENSI KORUPSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

• Pengadaan Barang Inventaris yang Terdaftar Dalam E-Catalog Tidak Dilakukan Melalui Sistem E-purchasing dan Berindikasi Merugikan Negara

• Pelaksanaan Belanja Barang Secara Pengadaan Langsung Tidak Sesuai Ketentuan Dan Menimbulkan Pemborosan Keuangan Negara

• Kekurangan Volume Pekerjaan

• Kelebihan Pembayaran Pekerjaan

• Denda Keterlambatan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Belum Dikenakan

• Kekurangan Pemungutan Pajak dari Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa

• Pembayaran atas Pengadaan yang Tidak Sesuai Pelaksanaan Pekerjaan dan Penyedia Jasa Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Waktu nya

MENGAPA PERLU PENCEGAHAN KORUPSI?

• Jika telah terjadi, korupsi mengakibatkan kerugian keuangan yang besar

• Pengembalian atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil

• Kasus korupsi, merusak reputasi baik institusi maupun individu

• Proses litigasi menyita waktu dan biaya, baik bagi aparat hukum maupun calon tersangka

• Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain

30

Bagian IIIPENYIMPANGAN/PERSEKONGKOLAN

DLM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Permasalahan UmumPERENCANAAN

Daerah dikarenakan

daerah. Pengesahan

karena seluruh kontrak

dilakukan kontrak

memaketkan anggaran masih

besaran nominal (biasanya

menggunakan pendekatan

pelaksanaan kegiatan

mendeskripsikan kebutuhan

terukur, sehingga

pengadaan yang

waktu pelaksanaan pekerjaan

dengan tepat waktu da5 n/atau

dapat dilaksanakan

pengadaan seringkali

menimbulkan

tidak

Hal-hal yang pada umumnya menjadi permasalahan atau yang

berpotensi menjadi masalah pada Tahapan Perencanaan

Pengesahan Anggaran Pemaketan PekerjaanTerlambat

Masih terjadi di beberapa Banyak K/L/D/I yang

adanya dinamika politik menggunakan pendekatan

anggaran menjadi masalah Rp. 200Juta). Tetapi tidak

pengadaan tidak dapat efisiensi dan efektifitas

Kebutuhan Tidak Proses Pengadaan

Jelas TerlambatK/L/D/I tidak dapat Terlambatnya proses

secara kuantitatif atau menyebabkan berkurangnya

menyebabkan pelaksanaan sehingga tidak dapat selesai

akurat dan banyak menyebabkan pekerjaan tidak

tambah/kurang pekerjaan

PermasalahanUmum PEMILIHAN

Beberapa hal yang seringkali menjadi hambatan pada tahapan

kualifikasi yang pemilihan

ketidaktepatan dalam yang

kualifikasi dalam proses kegagalan

7

pemilihan yang terdiri dari pelelangan, seleksi ataupun dengan

pendekatan pemilihan yang lain

Penentuan persyaratan Banyaknya

berlebihan, termasuk (lelang/seleksi)

menentukan persyaratan mengalami

pemilihan

Kurangnya minat Post Bidding

penyedia untuk yang dilakukan

ikut berpartisipasi oleh Kelompoka

dalam proses Kerja ULP

pengadaan ataupun

barang/jasa Penyedia.pemerintah

PelaksanaanKontrak

WaktuKesempatanKontrak Kontrak

Perubahan Pemberian Perpanjangan Pemutusan

Tambah/kurang Penambahan Penambahan Atau sering

pekerjaan baik waktu waktu disebut

volume, jenis pelaksanaan pelaksanaan wanprestasi,

pekerjanaan, pekerjaan yang pekerjaan yang dilakukan karena

spesifikasi teknis disebabkan disebabkan bukan penyedia tidak

pekerjaan kesalahan dari oleh penyedia, dapat

dan/atau jadwal penyedia sebagai contoh peristiwa menyelesaikanpelaksanaan pelaksana kompensasi, pekerjaan sesuai

pekerjaan keadaan kahar dengan ketentuan

kontrak

Usulan SolusiPengadaan Barang/Jasa

Proses Pengadaan dengan

Proses percepatan dilakukan

untuk pekerjaan yang kedalam katalog LKPPpengadaan satu kali.

Hemat waktu + tenagarutin, dan pekerjaan dapat dilakukan melalui e-

Percepatan Konsolidasi E-Purchasing

Pengadaan Barang/Jasa Katalog

sesuai dengan amanat Pasal Penggabungan paket Pengadaan barang/jasa

73 yaitu proses pengadaan pengadaan menjadi satu yang berulang dan barang

pada tahun sebelumnya paket dan diproses bersifat umum, diusulkan

membutuhkan waktu lama, untuk dimasukkan agar

kompleks Purchasing/shopping

1. Persekongkolan Vertikal;2. Persekongkolan

Horizontal;3. Persekongkolan

Gabungan (Vertikal danHorizontal).

JENIS PERSEKONGKOLAN PBJ

1. Sistem perencanaan dankeuangan tidak benar;

2. Niat dari para pelaksanapengadaan;

3. Adanya tekanan dari pihakluar kepada pelaksanapengadaan dari luar.

PENYEBAB PERSEKONGKOLAN PBJ

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);2. Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit

Layanan Pengadaan;3. Panitia Penerima/Pemeriksa Barang;4. Bendahara;5. Penyedia Barang/Jasa;6. Pejabat Atasan Pelaksana Pengadaan;7. Anggota Dewan.

* Pelaku penyimpangan biasanya dilakukansecara jama’ah (bersama-sama).

B. PELAKU KORUPSI PBJ

1. SDM APH memahami :

a. PeraturanPerundang-Undangan terkait PBJ danKeuangan Negara

b. prosedur dan modus-modus korupsi pegadaan;

2. Libatkan ahli pengadaan dan ahli teknis;

3. Libatkan Ahli menghitung keuangan negara.

4. Dibongkar sejak perencanaan sampai dengan

serah terima hasil pekerjaan.

C. MEMBONGKAR KORUPSI PBJ

A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN

a. Perencanaan kegiatan/proyek yang amburadul/sembarangan;

b. Perencanaan kegiatan/proyek tidak sesuai dengan kebutuhan;

c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan/proyek yang tidak logis/realistis;

d. Perencanaan biaya/HPS kegiatan/proyek yang dimark-up;

e. Perencanaan kegiatan/proyek sudah diarahkan kepada produk/perusahaan tertentu

1. Modus :

A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN (LANJUTAN)

a. UU Sistem Perencanaan Nasional;

b. Pasal 22-25 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

c. Pasal 59-63 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

d. Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

e. Bab I Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pepres 70 Tahun 2012

f. Pasal 18 Perpres 16 Tahun 2018

g. Perlem nomor 7 tahun 2108

2. Peraturan Yang Dilanggar :

A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN (LANJUTAN)

a. Tidak ada dokumen perencanaan : FS atau Kerangka Acuan Kerja;

b. Tidak ada analisis kebutuhan;

c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan terlalu cepat yang secara logika kegiatan/proyek tidak akan selesai (Kegiatan yang didanai dari APBN/APBD Perubahan);

d. Penyusunan RAB/HPS kegiatan/proyek yang tidak ada data pendukungnya;

e. Spesifikasi teknis sudah diarahkan kepada produk/perusahaan tertentu.

3. Bukti/Tanda Penyimpangan :

B. PERSIAPAN PENGADAAN

a. Penyusunan spesifikasi/gambar yang sudah diarahkan kepada satu merk/produk tertentu;

b. Penyusunan persyaratan penyedia barang/jasa yang diskriminatif (membatasi peserta);

c. Pemilihan sistem pengadaan (metoda pemilihan, metoda penyampaian dokumen, metoda evaluasi, jenis kontrak) yang sudah diarahkan pada satu penyedia barang/jasa;

d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan yang terlalu cepat;

e. Pemecahan paket pengadaan dengan tujuan menghindari pelelangan;

f. Penyatuan beberapa paket pekerjaan untuk membatasi peserta pelelangan;

g. Dokumen pengadaan yang tidak lengkap dan tidak disahkan oleh PPK.

1. Modus :

B. TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN (LANJUTAN)

a. Pasal 22-25 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

b. Pasal 35-49 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

c. Pasal 50 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

d. Pasal 59-63 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

e. Bab IV, Bagian kedua, pasal 25-46 Perpres 16 tahun 2018

f. Perlem 9 tahun 2018

2. Peraturan yang dilanggar

B. TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN (LANJUTAN)

a. Spesifikasi sudah menyebut atau mengarah pada merk/produk tertentu;

b. Beberapa persyaratan penyedia barang/jasa yang diskriminasi atau diarahkan kepada perusahaan tertentu;

c. Metoda pemilihan diarahkan supaya dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung (PL), metoda evaluasi diarahkan dengan menggunakan sistem nilai, jenis kontrak diarahkan dengan kontrak lum sum yang seharusnya harga satuan;

d. Dokumen pengadaan tidak sesuai standar dan tidak ada pengesahan dari PPK.


C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

1) Tidak mengumumkan rencana pengadaan di awal tahun anggaran setelah dok anggaran disahkan;

2) Tidak mengumumkan proses pelelangan/seleksi penyedia barang/jasa;

3) Mengumumkan proses pelelangan/seleksi penyedia tetapi pengumumannya palsu;

4) Mengumumkan proses pelelangan/seleksi hanya proforma saja;

5) Memalsu pengumuman pelelangan/seleksi

6) Isi pengumuman pelelangan/seleksi tidak lengkap.

1. Tahap Pengumuman

a. Modus

C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (LANJUTAN)

1) Pasal 25 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

2) Pasal 38 dan 44 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;


4) Pasal 22 Perpres 16 Tahun 2018

5) Perlem 9 tahun 2018

1. Tahap Pengumuman

b. Peraturan yang dilanggar :


1) Tidak ada pengumuman rencana pengadaan;

2) Tidak ada pengumuman pelelangan/seleksi penyedia barang/jasa;

3) Pengumuman pelelangan/seleksi palsu;

4) Surat kabar tempat pengumuman salah;

5) Isi pengumuman pelelangan/seleksi tidak lengkap.

c. Bukti/Tanda Penyimpangan

1. Tahap Pengumuman


1) Penjelasan yang sangat singkat dan peserta dibatasi mengajukan pertanyaan;

2) Membuat kesepakatan yang melanggar prosedur;

3) Mengubah dokumen pengadaan tanpa addendum dokumen dan pengesahan dari PPK.

2. Tahap Penjelasan

a. Modus


a. Pasal 73-76 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

b. Pasal 77 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

c. Pasal 78 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

d. Pasal 45 Perpres 16 Tahun 2018

e. Perlem 9 tahun 2018

2. Tahap Penjelasan



1) Bukti dan pengakuan peserta pengadaan yang hadir dalam acara penjelasan;

2) Isi Berita Acara Penjelasan (BAP) dan addendum dokumen yang melanggar prosedur;

3) Tidak ada addendum dan pengesahan addendum sebagai bukti ada perubahan isi dokumen pengadaan.


2. Tahap Penjelasan


1) Memperpanjang waktu batas akhir pemasukan penawaran steelah batas akhir pemasukkan penawaran;

2) Menerima penawaran yang terlambat.

3. Tahap Penyampaian Dokumen Penawaran

a. Modus


a. Pasal 77 dan 78 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

b. Pasal 45 Perpres 16 Tahun 2018

c. Perlem 9 tahun 2018




1) Bukti dan pengakuan peserta pengadaan yang hadir dalam acara penjelasan;

2) Isi Berita Acara Penjelasan (BAP) dan addendum dokumen yang melanggar prosedur;

3) Tidak ada addendum dan pengesahan addendum sebagai bukti ada perubahan isi dokumen pengadaan.




1) Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan;

2) Panitia menambah, mengurangi, mengubah dokumen pengadaan khusunya kriteria evaluasi;

3) Panitia meluluskan penawaran yang semestinya tidak lulus dan sebaliknya;

4. Tahap Evaluasi Penawaran

a. Modus




3) Bab II- VII Bagian B (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia) Lampiran Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012

4) Pasal 39 dan pasal 42 perpres 16 tahun 2018


4. Tahap Evalasi Penawaran



1) Ketidaksesuaian hasil evaluasi (Berita Acara Evaluasi) dengan dokumen pengadaan;

2) Adanya perubahan kriteria evaluasi tidak sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen pengadaan.


4. Tahap Evaluasi Penawaran


1) Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan;

2) Panitia menambah, mengurangi, mengubah dokumen pengadaan khusunya kriteria kualifikasi;

3) Panitia meluluskan penawaran yang semestinya tidak lulus kualifikasi dan sebaliknya;

4) Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi secara nyata;

5. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

a. Modus


a. Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

b. Pasal 75 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

c. Pasal 44 Perpres 16 tahun 2018

d. Perlem 9 Tahun 2018




1) Ketidaksesuaian hasil evaluasi (Berita Acara Evaluasi) dengan dokumen kualifikasi;

2) Adanya perubahan kriteria kualifikasi tidak sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen kualifiaksi.

3) Tidak ada berita acara pembuktian kualifikasi.




1) Isi berita acara evaluasi tidak jelas dan lengkap;

2) Penetapan pemenang oleh PPK tidak sesuai dengan hasil evaluasi dari panitia pengadaan;

3) Penetapan pemenang lelang bukan penawaran yang terendah responsip.

6. Tahap Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang

a. Modus


a. Pasal 80 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

b. Bab II- VII Bagian B (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia) lihat bagian ‘Penetapan Pemenang’ Lampiran Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012

c. Pasal 45 perpres 16 tahun 2018

d. Perlem 9 tahun 2018




1) Ketidaksesuaian hasil evaluasi (Berita Acara Evaluasi) dengan dokumen kualifikasi;

2) Adanya perubahan kriteria kualifikasi tidak sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen kualifiaksi.

3) Tidak ada berita acara pembuktian kualifikasi.




1) Pengumuman pemenang ditunda-tunda tidak sesuai jadwal;

2) Pengumuman pemenang yang tidak lengkap/jelas;

3) Tidak merespon sanggahan dari peserta;

4) Menjawab sanggahan sembarangan (hanya sebagai proforma saja).

7. Tahap Pengumuman Pemenang dan Sanggahan

a. Modus




3) Pasal 45 perpres 16 tahun 2018





1) Tanggal pengumuman pemenang tidak sesuai jadwal;

2) Isi pengumuman pemenang tidak sesuai dengan ketentuan;

3) Tidak ada jawaban sanggahan;

4) Isi jawaban sanggahan sembarangan (tidak ada dasarnya).




1) Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda;

2) PPK tidak mau menandatangani kontrak dengan alasan tidak jelas;

3) Isi kontrak tidak sesuai dengan drfat kontrak yang ada dalam dokumen pengadaan.

7. Tahap Penandatanganan Kontrak

a. Modus



2) Bab II- VII Bagian C (Pendantanganan dan Pelaksanaan Kontrak) Lampiran Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012






1) Tanggal tanda tangan kontrak tidak sesuai dengan jadwal;

2) Pembatalan SPPBJ dan kontrak tidak ditandatangani;

3) Isi kontrak tidak sesuai dengan drat kontrak yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.




1) Kriteria pemilihan langsung/pelelangan/seleksi sederhana tidak sesuai dengan ketentuan;

2) Proses pemilihan langsung/pelelangan/seleksi sederhana tidak sesuai dengan ketentuan;

8. Proses Pemilihan Langsung/Pelelangan/Seleksi Sederhana

a. Modus




3) Bab II, III, IV, dan VII Bagian B (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia) lihat bagian ‘Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, dan Seleksi Sederhana’ Lampiran Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012



8. Proses Pemilihan Langsung/ Pelelangan/Seleksi Sederhana


Proses Pemilihan Langsung/ Pelelangan/ Seleksi Sederhana

1. Kriteria Pemilihan Langsung/Pelelngan/Seleksi Sederhana Pasal 37 dan 43 dapat dilakukan untuk pekerjaan dengan nilai s.d Rp. 200 juta.

2. Pasal 57 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya: Proses Pemilihan Langsung /Pelelangan Sederhana tahapannya sebagai berikut:

a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang; k. Pengumuman pemenangl. Sanggahan, danm. Sanggahan banding (apabila diperlukan)

Proses Seleksi Sederhana

3. Pasal 58 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya: Proses Seleksi Sederhana tahapannya sebagai berikut:a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. pembuktian kualifikasi; f. penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran; m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang; p. sanggahan; q. sanggahan banding (apabila diperlukan); r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; s. klarifikasi dan negosiasi; dan t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;


1) Kriteria PL tidak sesuai dengan ketentuan;

2) Proses PL tidak sesuai dengan ketentuan;

9. Proses Penunjukan Langsung (PL)

a. Modus


1) Pasal 38 dan Pasal 44 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

2) Bab II, III, IV, V, dan VII Bagian B (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia) lihat bagian ‘Penunjukan Langsung’ Lampiran Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012

3) Pasal 38 dan pasal 41 Perpres 16 tahun 2018

9. Proses Penunjukan Langsung (PL)


Proses Penunjukan Langsung

Pasal 57 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Proses Penunjukan Langsung (Non Darurat) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pembuktian kualifikasi; e. pemberian penjelasan; f. pemasukan Dokumen Penawaran; g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; i. penetapan Penyedia; dan j. pengumuman Penyedia;


1) Seluruh pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada pihak lain;

2) Pengalihan sebagian pekerjaan melalui sub kontraktor yang tidak ijin dan sesuai dengan kontrak;

3) Pembayaran tidak sesuai pretasi kerja dan tidak sesuai dengan kontrak;

4) Pembayaran tidak dipotong prosi uang muka yang telah dibayar;

5) PPK memperpanjang kontrak padahal keterlabatan pekerjaan karena kesalahan dari Penyedia Barang/Jasa;

6) PPK tidak memberikan sanksi denda kepada penyedia yang terlambat melaksanakan pekerjaaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa;

7) PPK tidak memutus kontrak dan tidak memberikan sanksi kepada penyedia yang tidak mampu menyelesaiakan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak;

8) Serah terima hasil pekerjaan tanpa dilakukan pengecekan spesifikasi dan jumlah barang/jasa apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak.

10. Pelaksanaan Kontrak

a. Modus


1) Bukti lapangan yang mengerjakan ternyata bukan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang;

2) Tidak ada ijin dari PPK tentang pengalihan sebagai pekerjaan kepada pihak lain;

3) Kwitansi pembayaran tidak cocok dengan laporan pelaksanaan pekerjaan;

4) Tidak ada bukti pemotongan pembayaran untuk uang muka;

5) PPK tidak memberikan sanksi denda sebesar 1/00 per hari keterlambatan dari nilai kontrak;

6) Tidak ada pemutusan kontrak dan PPK tidak menyita jaminan pelaksanaan dan tidak memberikan sanksi denda sebesar 1/00 per hari keterlambatan dari nilai kontrak;

7) Berita acara serah terima hasil pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan kontrak.

b. Bukti/Tanda Penyimpangan

10. Pelaksanaan Kontrak

D. PELAKSANAAN SWAKELOLA :

1. MODUS

Proses pemilihan penyedia barang, peralatan dantenaga ahli dalam kegiatan swakelola t dilakukanmelalui Penunjukan Langsung tyang seharusnya melalui pelelangan/seleksi umum.



Tidak ada bukti pertangungjawaban proses pelelangan/seleksi umum untuk pengadaan barang/alat/jasa tenaga ahli dalam kegiatan swakelola


3. Peraturan yang dilanggar

a. Pasal 26-32 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya

b. Bab VIII ‘Swakelola’ Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012

c. Pasal 23 dan pasal 24 perpres 16 tahun 2018

d. Perlem 8 tahun 2018

TERIMA KASIH

Documents

PERSPEKTIF OVERVIEW PENGADAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI …