BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam hiruk-pikuk masyarakat dunia termasuk di Indonesia, dewasa i terjadi

tindak criminal yang sudah membudaya dan sangat kronik.

Suatu tindakan dapat digolongkan korupsi, kalau tindakan itu merupakan

penyalahgunaan sumber daya public, yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan

pribadi atau kelompok .

Hasil survey (2004) Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC)

menyatakan bahwa korupsi di Indonesia menduduki skor 9,25 di atas India (8,90),

Vietnam (8,67), dan Thailand (7,33). Artinya, Indonesia masih menjadi Negara terkorup

di Asia. Apabila banyak upaya baik tingkat legislative, yudikatif, maupun eksekutif untuk

memberantas korupsi, maka timbul pertanyaan apakah korupsi telah membudaya?

Mampukah Sistem Pendidikan Nasional dijadikan strategi pemberantasan korupsi di

Indonesia?

Merujuk pada permasalahan tersebut dan fenomena yang berkembang selama ini,

maka kajian ini dipikir penting untuk mendeskripsikan dan dijadikan salah satu strategi

pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi tidak dapat dirumuskan dengan satu kalimat

saja yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut

agar kita dapat memisahkanya dari gejala lain yang bukan korupsi. Inti dari korupsi ialah

penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi menurut

brooks adalah “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang

diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan

memperoleh keuntungan yang sedikit banyak untuk dirinya”.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Syed Hossein Atalas ciri-ciri korupsi

diringkaskan sebagaiberikut: (a) Suatu penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan

terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umumnya, (c) dengan

sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, (d) dilakukan dengan

rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahanya

menganggapnya tidak perlu,   (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya

kewajiban dan keuntungan bersama, dalambentuk uang atau yang lainya, (g) terpusatnya

kegiatan (korupsi) pda mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dann

1

menguntungkan bagi dirinya ataupun kelompoknya, (h) adanya usaha untuk menutupi

perbuata korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukan fungsi

ganda yang kontradiktitif pada mereka yang melakukan korupsi.

  Terdapat perhatian yang patut dicatat terhadap maasalh korupsi dari para pemikir

muslimdi masa Islam. Salah satu karya serupa yang relevan disebutkan disini. Mustafa

Ibn Abdullah, yang lebih dikenal sebagai Katib Chelebi (1609-1657 M) seorang

cendekiawan asl turki, menulis tentang korupsi dan mengacu dari sumber-sumber yang

ada sebelumnya. Ia mengikhtisarkan pandangan-pandangan penulis sebelumnya yang

mengelompokan penyuapan kedalamm  tiga jenis  dalam rangka penilaian boleh tidaknya

dalam moral. Jenis-jenis ini adalah: a. Penyuapan yang baik dari pihak pemberi ataupun

penerimanya secara moral  bersalah; b. penyuapan boleh diberikan tetapi tidak boleh

diterima. Ini adalah korupsi difensif. Bila seorang penguasa yang kejam menginginkan

hak seseorang, tidak berdosalah memberikan kepada penguasa tersebut sebagan dari harta

itu untuk menyelamatkan harta selebihnya; c. Penyuapan pihak pemberinya bermasalah

sedang pihak penerimanya tidak bermasalah. Ini adalah korupsi investif yang

direncanakan oleh pemberi dengan tujuan korupsi.

    Kiranya tidak perlu dikatakan bahwa masih banyak segi-segi korupsi yang

penting yang relevan dengan pendekatan kita yang belum disentuh disini, karena ada

alasan sederhana bahwa ada orang yang dapat mengamati semua perubahan masalah atau

memberikan seluruh hidup dan tenaganya untuk menangani kesemuanya. Ada satu segi

penting yang tidak dibicarakan disini, yaitu hubungan antara korupsi dengan filsafat

hidup atau agama seseorang. Ini merupakan kajian tersendiri. Tujuan makalah ini ialah

menyajikan analisa dan latar belakang pemikirann yang mendalam tentang masalah itu

yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pembelajaran.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pengertian korupsi ?

2. Apakah Faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi?

3. Apa saja Jenis-jenis korupsi ?

4. Apa saja Dampak negatif yang ditimbulkan korupsi?

5. Apa saja Akibat dari korupsi?

6. Apakah Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi?

7. Apakah Peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi?

2

8. Apakah Peran serta mayarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

9. Apakah Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Pengertian korupsi

2. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi

3. Untuk mengetahui Jenis-jenis korupsi

4. Untuk mengetahui Dampak negatif yang ditimbulkan korupsi

5. Untuk mengetahui Akibat dari korupsi

6. Untuk mengetahui Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi

7. Untuk mengetahui Peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi

8. Untuk mengetahui Peran serta mayarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia

9. Untuk mengetahui Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi

3

BAB II

PEMBAHSAN

A. PENGERTIAN

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini

Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan

guna mengeduk keuntungan,  dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut

Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma

yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka

memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan

curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari

struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya

mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah

laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan

pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah

pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap

sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan

formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri

sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang

dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan

pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970)

menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia

menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil

keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang

yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima

atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/

kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga

dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang

4

paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas

pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham

keuangan pribadi dengan masyarakat.

B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN KORUPSI

1. Faktor Individu :

a. Kemiskinan pelakunya.

b. Kelihaian pelakunya.

c. Penggunaan teknologi canggih yang mempermudah korupsi.

2. Faktor Kelompok :

a. Lemahnya pengawasan dari atasan.

b. Atasan tidak mampu melaksanakan fungsinya.

c. Atasan kurang berani bertindak tegas pada bawahan korupsi.

d. Ketiadaan/kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci.

e. Kohesivitas kelompok yang tinggi.

f. Persaingan yang ketat.

3. Faktor Pekerjaan dan Organisasi :

a. Gaji/penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar.

b. Sistem alih tugas jabatan tidak diterapkan secara konsisten.

c. Tidak adanya hukuman/sanksi yang keras.

d. Adanya kesempatan.

4. Faktor Luar Organisasi (Lingkungan) :

a. Lemah/kurangnya pendidikan, pengajaran agama dan etika.

b. Feodalisme, unsur tidak menggugah kesetiaan & kepatuhan.

c. Langkanya lingkungan yang subur bagi perilaku anti korupsi.

d. Terjadinya perubahan radikal dalam struktur masyarakat.

C. JENIS-JENIS KORUPSI

Menurut Syeid Husein Alatas(1997), dalam ilmu sosiologi korupsi dibedakan menjadi:

1. Korupsi Transaktif

Korupsi transaktif merujuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak

pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif

diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya

5

melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah.

Contoh adalah penjualan aset pemerintah dengan harga murah.

2. Korupsi Ekstroktif

Korupsi ini adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna

mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-

orang dan hal-hal yang dihargainya. Contoh Seorang pemimpin proyek secara

langsung maupun tidak mendapat tekanan untuk menyetor sejumlah uang kepada

pejabat di atasnya. Jika tidak, ia bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi pimpinan

pada proyek-proyek berikutnya.

3. Korupsi Investif

Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung

dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di

masa yang akan datang. Bentuk korupsi ini, misalnya: Pejabat meminta balas budi

pengusaha yang mendapatkan proyek dan membuat pengusaha selalu menyisihkan

sebagian dana proyek dengan mengurangi kualitas proyek.

4. Korupsi Nepotistik

Korupsi ini merupakan penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara

untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan

perlakuan yang mengutamakan mereka, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain,

secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Contohnya, anak atau

keluarga pejabat mendapat jatah proyek paling banyak dan peran besar dalam

mengatur siapa yang layak melaksanakan proyek-proyek pemerintah.

5. Korupsi Autogenetik

Korupsi autogenetik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak

melibatkan orang lain. Misalnya, anggota DPR yang mendukung berlakunya sebuah

undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian menarik

keuntungan finansial dari pemberlakuan undang-undang itu, karena pengetahuannya

tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut.

6. Korupsi Suportif

Korupsi ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam

bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan

memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindakan menghambat seorang yang jujur dan

cakap untuk menduduki jabatan strategis tertentu bisa dimasukkan dalam kategori ini.

6

7. Korupsi Defensif

Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya

adalah dalam rangka mempertahankan diri.

Jenis korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam Pasal 2-Pasal 12

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah:

1. Discretionary Corruption adalah korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam

menentukan kebijaksanaan.

2. Illegal Corruption adalah tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau

maksud hukum.

3. Mercenary Corruption adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.

4. Ideological Corruption adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.

D. DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKAN KORUPSI.

Salah satu faktor penyebab terbesar mengapa Indonesia tidak dapat menjadi negara

maju adalah karena korupsi. Budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman nenek

moyang dengan gaya dan model yang berbeda-beda. Pada lingkungan para pajabat

negara, korupsi sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan sudah menjadi rahasia umum.

Dampak korupsi itu sangatlah besar dan sangat merugikan banyak orang.

Dampak dari korupsi langsung dirasakan oleh pembangunan bangsa. Dampak korupsi

di dunia politik akan mempersulit berkembangnya demokrasi dan terselenggaranya tata

pemerintahan yang baik dan bersih. Dampak korupsi pada sektor hukum akan

menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Akibat korupsi, pembangunan ekonomi

negara jadi semakin sulit dan berantakan. Korupsi juga membuat kesenjangan sosial

ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Selain itu masih banyak lagi

dampak korupsi bagi negara yang sangat merugikan.

 Pada sebuah kesempatan, para pakar ekonomi dunia berpendapat bahwa salah satu

faktor keterbelakangan bangsa Asia tidak dapat maju adalah karena budaya korupsi yang

sudah mendarah daging di kalangan pejabat dan petinggi negara. Hal ini mengakibatkan

para investor yang telah menanam sahamnya di negara korup tersebut beramai-ramai

pergi dan mencabut semua investasinya. Menurut survei, ada 13 negara yang terkorup

yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria,

Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda dan Ukraina.

7

Dampak negatif korupsi juga tidak berhenti sampai disini. Anak keturunan bangsa

Indonesia adalah calon korban berikutnya yang harus siap menerima keadaan yang suram

akibat ulah orang tuanya yang gemar korupsi.

Jika uang rakyat tidak di korupsi, banyak sekolah yang rusak di pelosok desa

diperbaiki dan di gratiskan. Hal ini akan menekan habis jumlah anak-anak yang putus

sekolah karena masalah biaya. Negara mampu membuat rumah sakit gratis dan pelayanan

kesehatan lebih merata untuk rakyat yang tidak mampu. Negara mampu membangun

perumahan untuk rakyat agar rakyatnya dapat hidup layak. Negara dapat memfasilitasi

para penemu dan ilmuwan muda yang pintar dan berbakat untuk dikembangkan

kemampuannya.

Negara dapat memberikan modal usaha kecil dan menengah dengan suku bunga 0%

agar perekonomian negara cepat berkembang dan menurunkan jumlah pengangguran.

Negara dapat membangun sarana untuk menanggulangi krisis energi di masa depan

dengan mengembangkan pembangkit tenaga air dan tenaga surya. Negara dapat melunasi

hutang luar negeri. Negara dapat membangun sarana internet gratis / murah bagi

golongan pelajar dan mahasiswa. Negara dapat memperbaiki sarana dan fasilitas umum

yang ada di kota maupun di desa. Negara dapat menjamin kehidupan yang lebih layak

bagi petani dan nelayan. Begitu banyak yang negara Indonesia dapat lakukan jika tidak

ada orang jahat yang korupsi. Setelah diuraikan, ternyata dampak korupsi bagi bangsa

Indonesia sangatlah besar dan merugikan.

E. AKIBAT DARI KORUPSI

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.

2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

3. Menurunnya pendapatan Negara.

4. Hukum tidak lagi dihormati.

F. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, Telah di

keluarkan berbagai kebijakan. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB

pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi

Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang

menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung Dan kapolri:

8

1. Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/Penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi untuk menghukum pelaku dan menelamatkan uang negara.

2. Mencegan & memberikan sanksi tegas terhadap penyalah gunaan wewenang yg di

lakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan

hukum.

3. Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian Negara RI, selain denagan

BPKP,PPATK,dan intitusi Negara yang terkait denagn upaya penegakan hukum dan

pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana aksi nasional Pemberantasan

Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah – langkah pencegahan dalam RAN-PK di

prioritaskan pada :

1. Mendesain ulang layanan publik .

2. Memperkuat transparasi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yg

berhubungan Ekonomi dan sumber daya manusia.

3. Meningkatkan pemberdayaan pangkat – pangkat pendukung dalam pencegahan

korupsi.

G. PERAN SERTA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali

upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat

hukum lain.

KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan

memberan-tas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi

“martir” bagi para pelaku tindak KKN.

Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :

1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.

2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan

good governance.

3. Membangun kepercayaan masyarakat.

4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.

5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

9

H. PERAN SERTA MAYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

DI INDONESIA

Bentuk – bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah SBB :

1. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak

pidana korupsi

2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan

informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kpada penegak

hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada

penegak hukum waktu paling lama 30 hari

5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

6. Penghargaan pemerintah kepada mayarakat

I. UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di

Indone-sia, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan

pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan

agama.

b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.

c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki

tang-gung jawab yang tinggi.

d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan

masa tua.

e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis

tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.

g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.

h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan

mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawah

10

2. Upaya Penindakan (Kuratif)

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar

dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum

pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :

a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov

Rusia milik Pemda NAD (2004).

b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga

melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI

Jakarta (2004).

d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan

keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004).

e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement

deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).

f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).

g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).

h. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.

i. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam

kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar

Rp 15,9 miliar (2004).

j. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial

terkait dengan kepentingan publik.

b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.

c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa

hingga ke tingkat pusat/nasional.

d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan

peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.

e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif

dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

11

4. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat):

a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang

meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan

terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas

korupsi me-lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik

korupsi. ICW la-hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan

reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.

b. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan

memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba

se-karang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi

yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan

Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi

(IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di

Indonesia, disu-sul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei

TI pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia.

IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak,

Libya dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan,

Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan

Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

12

BAB III

KASUS

A. CONTOH KASUS

Agus Sjafii Pane saat menghadiri sidang kasus suap bea cukai Tanjung Priok di

pengadilan Tipikor, Jakarta (13/7). Agus dituntut 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250

juta. Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan Hendrianus Langen Projo, Kepala Bidang

Penindakan dan Penyidikan Bea-Cukai Riau dan Sumatera Barat, sebagai tersangka oleh

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengungkap modus permainan

petugas pabean nakal di wilayah perbatasan Indonesia. Langen ditetapkan sebagai

tersangka atas dugaan menerima gratifikasi saat menjabat Kepala Pengawasan dan

Pelayanan Bea-Cukai di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat--wilayah

perbatasan dengan Malaysia. Polisi juga menetapkan status tersangka terhadap Heri

Liwoto, pemilik perusahaan ekspedisi PT Kencana Lestari.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Arief

Sulistyanto mengatakan praktek lancung Langen dan Heri diduga memanfaatkan

perjanjian Indonesia dan Malaysia perihal kawasan perbatasan. Warga Entikong yang

mengantongi Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) berhak mengimpor barang dari

Malaysia maksimal 600 ringgit, atau sekitar Rp 2,28 juta per bulan. "Pakai KILB tidak

dipungut biaya," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Namun, di lapangan, barang yang jelas-jelas bernilai di atas 600 ringgit melewati

perbatasan tanpa membayar bea masuk dan tarif lain. Pegawai pabean nakal menerapkan

jalan pintas dengan memungut ongkos. "Ada yang memungut Rp 20 juta per kontainer,

dan Rp 500-700 ribu untuk kendaraan lebih kecil," ujar Komisaris Besar Agung Setya,

ketua tim penyidik perkara Langen.

Arief mengatakan modus memanfaatkan KILB di Entikong digunakan untuk

mengimpor barang ilegal dari Cina. Importir nakal menjaring konsumennya di Jakarta.

Importir ini lalu mengimpor barang sesuai pesanan dari Cina. Kontainer dari Cina akan

13

berlabuh di Pelabuhan Kuching, Malaysia. Lalu kontainer ditarik menuju Tebedu, daerah

yang berbatasan dengan Entikong, Indonesia.

Di Tebedu, truk atau pikap milik perusahaan ekspedisi yang disewa importir telah

menunggu. Mereka mengangkut barang impor melewati perbatasan tanpa pemeriksaan

ketat, menuju Pontianak. Barang-barang itu lolos sebab dianggap barang bawaan warga

pemilik KILB. Setibanya di Pontianak, barang dipindahkan lagi ke kontainer dan

diangkut mengarungi Laut Jawa menuju Jakarta. "Di Jakarta tak diperiksa karena status

pengirimannya domestik," kata Arief.

Modus itu diduga dilakukan Heri yang terendus memasukkan barang berupa gula,

mebel, dan alat pertukangan. Dari bisnisnya ini, Heri diduga membelikan Langen

kendaraan Harley Davidson untuk Langen dan mengucurkan uang pelicin untuk

Syafruddin, Kepala Seksi Kepabeanan Bea-Cukai Entikong, yang terlebih dulu ditetapkan

sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sanggau.

B. ANALISIS KASUS

Dari kasus di atas dapat di ketahui bahwa hendrianus langen projo merupakan

tersangka dari kasus bea cukai ini. Dia menerima gratifikasi ( berupa harley davinson dan

uang) saat menjabat menjadi kepala pengawasan dan pelayanan bea cukai di entikong.

Gratifikasi ini diberikan oleh hery liwoto pemilik perusahaan ekspedisi PT Kencana

Lestari. Demi memperlancar bisnisnya, hery liwoto memberikan gratifikasi tersebut

sehingga barang-barang impor miliknya bebas masuk melalui bea cukai tanpa harus

membayar biaya masuk apapun. Seharusnya hery liwoto membayar biaya masuk bea

cukai yang jelas-jelas bernilai di atas 600 ringgit tetapi pada kenyataannya hery liwoto

tidak dikenakan biaya apapun.

Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa kasus korupsi ini merupakan jenis

korupsi defensif. Dimana hery liwoto telah menyuap hendrianus langen projo yaitu

berupa barang dan uang demi kelancaran bisnisnya. Hery liwoto melakukan hal tersebut

untuk mempertahankan bisnsinya sehingga mendapatkan keuntungan sendiri.

14

BAB IV

PENUTUTP

A. KESIMPULAN

korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Sebagian besar

tindakan yang dianggap korup oleh mereka yang melaksanakan norma dalam sistem

politik, pada dasarnya adalah transaksi pertukaran.

Ciri korupsi :  (a) Suatu penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan

terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umumnya, (c) dengan

sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, (d) dilakukan dengan

rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahanya

menganggapnya tidak perlu,   (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya

kewajiban dan keuntungan bersama, dalambentuk uang atau yang lainya, (g) terpusatnya

kegiatan (korupsi) pda mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dann

menguntungkan bagi dirinya ataupun kelompoknya, (h) adanya usaha untuk menutupi

perbuata korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukan fungsi

ganda yang kontradiktitif pada mereka yang melakukan korupsi.

Dampak dari korupsi langsung dirasakan oleh pembangunan bangsa. Dampak

korupsi di dunia politik akan mempersulit berkembangnya demokrasi dan

terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dampak korupsi pada sektor

hukum akan menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Akibat korupsi,

pembangunan ekonomi negara jadI semakin sulit dan berantakan. Korupsi juga membuat

kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin lebar.

15

DAFTAR PUSTAKA

Gie. 2002. Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan

dan Keadilan.

Mochtar. 2009. “Efek Treadmill” Pemberantasan Korupsi : Kompas

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Strategi pencegahan & penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (Chaerudin,SH.,MH.

Syafudin Ahmad Dinar,SH.,MH. Syarif Fadillah,SH.,MH.)

Modus Operandi Pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003 dari Perspektif KPK

http://muthiasfile.blogspot.com/2013/12/makalah-tentang-korupsi-di-indonesia.html

http://blogsimpleuntukpelajar.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-korupsi.html

16