Upload
nguyenhuong
View
251
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
Korupsi dan Kehutanan : Titik Kritis Penyebab Korupsi di Sektor Kehutanan
Disampaikan dalam seminar “Korupsi dan Kehutanan”, kerjasama antara Pusat Kajian Anti
(PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM dan United Nations Office on Drugs and Crime.
Maret 2011
Agus Affianto
Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM – Direktur Eksekutif Indonesian Forestry and
Governance Institute (IFGI)
+62 81226999944
Email: [email protected] ; [email protected]
perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka.
perbuatan
melawan
hukum
penyalahgunaan
kewenangan,
kesempatan,
atau sarana
memperkaya
diri sendiri,
orang lain, atau
korporasi
merugikan
keuangan negara
atau
perekonomian
negara
KORUPSI
FOREST COVER CHANGE 1990-2010
0
50
100
150
200
250
Chin
a
Cam
bodia
Indones
ia
Lao P
DR
Mal
aysi
a
Mya
nmar
Phili
ppines
Thaila
nd
Vie
t Nam
Are
a (
millio
n h
a)
1990 2000 2010
China: +50 m ha
SE Asia: -33 m ha
Wood production
0
50
100
150
200
250
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
2007
Mill
ions C
UM
.
Indonesia
Malaysia
Thailand
Philippines
Vietnam
Myanmar
Lao PDR
Cambodia
China
Produsen kayu tropis utama (1000 m3)
Deforestasi & degradasi hutan Tahun Luas Hutan
(000 ha)
Sumber data
1950 162.290 Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 1997)
1980 119.700,5 Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 1997)
1985 118.545 FRA (FAO, 1990)
1990 99.409 FRA (FAO, 2010)
2000 97.857 FRA (FAO, 2010)
2010 94.432 FRA (FAO, 2010)
162.290,00
119.700,50 118.545,00
99.409,00 97.857,00 94.432,00
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
1950 1985 1990 2000 2005 2010
Luas Hutan ( 000 ha)
Penyebab Utama:
Illegal Logging
Alih Fungsi Kawasan
Penerbitan Lisensi (IUPHHK)
yang tidak sesuai aturan
Korupsi ?
Sumber kayu
• HPH/IUPHHK (ijin dari Kemenhut);
• HTI/IUPHHK-HTI di hutan produksi (ijin dari Kemenhut);
• IPK HTI dengan stok tebangan < 20 m³ (ijin tebangan oleh
Pemprov mewakili pemerintah pusat);
• IPK Kebun (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah
pusat);
• Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);
• Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas
kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
• Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan
produksi di keluarkan oleh Kemenhut);
• HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25
tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8
Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
• KDTI (dikeluarkan oleh Kemenhut kepada Masyarakat Adat
Pesisir, Krui, Lampung Barat);
• Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan
dan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;
• Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung
• Ijin Bupati di dalam kawasan hutan (misalnya IPKTM, HPHH, IPPK) yang diterbitkan setelah 8 Juni 2002
• IPK HTI dengan stok tebangan >20m3;
• Konsensi Kopermas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah Desember 2004
Legal Illegal
Sumber: Adinugroho, 2009
Titik Kritis Potensi Korupsi di Kehutanan
Perencanaan tataguna
kawasan, Tata batas Alokasi Konsesi, Alih
Fungsi
Pembalakan (Perencanaan,
Pemanenan)
Pengangkutan Pengolahan Penjualan
Pelaporan Kewajiban Finansial
(Pajak, PSDH, DR)
Rantai PUHH (P.55, P.51, P.38/2009)
Rantai Pemberian Ijin / Pengaturan
Belum memadainya peta kawasan hutan, batas
kawasan belum jelas
Pelanggaran kriteria
pemberian ijin
Tebangan diluar blok,
LHC fiktif, Cuci Mangkok
PUNGLI, SAKB tdk dimatikan
Kayu tanpa SKAU, LMKB
tdk sesuai
SAKO tdk sesuai jenis,
PUNGLI
Laporan Hasil Produksi Fiktif
Pengurangan/Penunggakan
PSDH/DR
Sumber: TI yang disesuaikan
Upaya Pencegahan
• Penyediaan peta kawasan hutan yang mudah diakses
• Tata batas kawasan yang jelas dan temu gelang
• Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM dalam proses perijininan kawasan dan PUHH
• Penyiapan sistem PUHH Online (timber tracking)
• Law Enforcement dengan sanksi hukum yg tegas